Peran Polisi RW Gencar Disosialisasikan

Kediri, Memorandum Satbinmas Polres Kediri Kota gencar sosialisasikan program polisi RW kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Seperti yang dilakukan di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol. Kawasan permukiman yang sebenarnya secara administratif masuk wilayah Kabupaten Kediri.

Sosialisasi dipimpin langsung Kasatbinmas Polres

Kediri Kota Iptu Darwati dan dihadiri tiga pilar Desa Wonoasri, ketua BPD, ketua RT/RW.

“Peran bhabinkamtibmas yang selama ini dianggap berhasil, ditingkatkan lagi. Ditambah tugas kepolisian yaitu polisi RW. Yakni menempatkan personel polisi di wilayah RW dengan harapan, selain lebih dekat dengan masyarakat. Juga dapat mendeteksi segala permasalahan dan mencari penyelesaian terbaik, Polisi RW diharapkan responsible terhadap pengaduan masyarakat dan sebagai problem solving,” beber Iptu Darwati. Karena itu, Iptu Darwati mengatakan bahwa banyak hal-hal kecil sekarang dapat berubah menjadi besar gegara viral di media sosial. Seperti permasalahan pagar saja, dapat menjadi masalah di masyarakat. Kemudian adanya juga permasalahan agama dan pohon. “Permasalahan-permasalahan tersebut adalah masalah sosial yang bisa ditarik ke ranah pidana. Sebenarnya permasalahan itu dapat diselesaikan di tingkat RT/RW,” sebutnya.

Karena itu, setiap personel yang diberi amanah menjadi polisi RW diminta aktif membina warga di lingkungannya. Termasuk mengaktifkan kembali fungsi keamanan swakarsa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. “Polisi RW merupakan wujud integralisasi semua fungsi kepolisian,” tutupnya. (mon/epe)

Wujud Sinergitas, Gandeng Pemdes Patroli Malam

Kediri, Memorandum

Sebagai bentuk sinergitas dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Polsek Kras melakukan patroli gabungan dengan menggandeng pemerintah desa (pemdes). Aparatur dari tiga desa diajak sekaligus untuk memasang dan mengawasi aksi balap liar. Yakni dari Desa Nyawangan, Karangtalun, dan Rejomulyo, Sabtu (27/5) malam.

Kapolsek Kras AKP I Nyoman Sugita mengatakan, pelaksanaan kegiatan patroli gabungan ini dilakukan dalam rangka pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Tak hanya menyisir jalan raya, jalur persawahan, dan permukiman, patroli malam itu juga diisi dengan agenda pemasangan banner larangan aksi balap liar.

“Patroli kita lakukan sekitar pukul 23.00 di sekitaran Jalan Raya Kediri-Tulungagung yang rawan gangguan balap liar,” jelasnya kemarin.

Satu banner yang dimaksud bertuliskan “kami pemuda dan masyarakat Karangtalun menolak tegas balap liar”. Menurut Nyoman, selain sebagai upaya harkamtibmas, patroli gabun- gan juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat.

“Saya harap warga masyarakat tidak segan melapor- kan segala kejadian janggal supaya nanti tidak timbul masalah yang berpotensi mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat,” sebutnya. (mon/epe)

Satpol

Manusia Silver dan Anak Punk

Tuban, Memorandum Satpol PP Kabupaten Tuban melakukan penertiban manusia silver dan anak punk yang kerap mangkal di perempatan Kapur dan Bogorejo. Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) itu, tindak lanjut hasil pantauan lapangan dalam menegakkan peraturan daerah (perda).

Perda Nomor 16 Tahun 2014, yang diubah dengan

Perda 18 Tahun 2020 tentang Pelanggaran Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat itu, satpol PP wajib membersihkan area publik dari pelanggar perda.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, Gunadi mengatakan, sebanyak lima orang terjaring Razia itu. “Satu manusia silver dan empat anak punk,” ujarnya, Minggu (28/5).

Hasil pendataan, manusia silver yang terjaring saat sedang mangkal di perempatan Kapur tersebut, berinisial NH (43), asal Lamongan. Sedangkan empat anak punk, ditertibkan di perempatan Bogorejo yakni, WAI (17) asal Merakurak, AT (20) asal Kecamatan Tuban, JA (19) asal Sidoarjo, dan WM (18) asal Indramanyu.

Sebenarnya, banyak yang terpantau razia PMKS, di antaranya sejumlah pengamen di perempatan Karangwaru dan sekitar Mapolres Tuban. Namun, mereka kabur lebih cepat ketika hendak diamankan petugas.

“Hasilnya ada beberapa titik yang bisa ditertibkan, dan ada juga yang sudah kabur. Pengamen di perempatan Karangwaru dan perempatan mapolres, mengetahui adanya petugas langsung kabur,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gunadi menambahkan bahwa seluruh PMKS yang terjaring langsung diserahkan ke dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat desa (dinsos P3A dan PMD), untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. (top/epe)

Bojonegoro, Memorandum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar rapat kerja (raker) dengan mengundang seluruh anggotanya di Gedung Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro (27/5). Agenda itu dibarengi dengan materi seminar kebangsaan oleh badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol).

Ketua FKUB Bojonegoro KH Tamam Syaifuddin menuturkan, raker ini merupakan agenda pertama setelah kepengurusannya resmi dikukuhkan. Hasil dari audiensi dengan segenap forkopimda, kemenag, dan bakorwil digodok dalam raker itu.

Tak hanya itu, FKUB juga menyiapkan sejumlah program

Bojonegoro, Memorandum Angka kasus stunting di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Rekapitulasi dari 2018 hingga Februari 2023, ada penurunan jumlah balita stunting sebesar 6,33 persen (5.285) balita. Prevalensi stunting itu diukur berdasarkan bulan timbang. Data terbaru ini disampaikan saat kegiatan Rembug Stunting di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro. Prevalensi stunting berdasarkan bulan timbang melalui EPPGBM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) dari 2018 sampai Februari 2023.

Pada 2018, prevalensi stunting tercatat sebesar 8,78 persen atau ekuivalen jumlah balita stunting sebanyak 7.050 balita. Angka ini menurun pada 2019, yakni prev- alensi stunting tercatat 7,45 persen atau ekuivalen dengan 5.868 balita. Pada 2020 kembali turun

6,8 persen atau ekuivalen dengan

5.192 balita. Pada 2021 turun lagi, prevalensi stunting sebesar 5,71 persen atau ekuivalen dengan

4.277 balita. Pada 2022 menjadi

2,99 persen atau ekuivalen dengan 2.145 balita. Terbaru, hingga Februari 2023 prevalensi stunting sebesar 2,45 persen atau ekuivalen dengan 1.765 balita. Dalam acara itu, Bupati Anna Mu’awanah mengatakan stunting telah tertuang dalam RPJMD lima tahun. Penurunan stunting di Bojonegoro ini termasuk cepat. “Dari prevalensi stunting 2,45 persen ini pun bisa dilihat data by name by address hingga apa penyebabnya,” bebernya. Rembug Stunting, lanjut bupati untuk menjalankan ke- wajiban pemerintah daerah dari Kemendagri. Seperti dalam peningkatan SDM mulai dari kemampuan IQ anak-anak, hingga tingkat belajar. “Pada 2023 targetnya 2,3 persen prevalensi stunting,” tambahnya. Bupati Anna juga menyarankan untuk membuat SOP saat bulan timbang. Yaitu penimbangan harus dilakukan saat bayi/balita sehat. Sebab kesehatan berpengaruh terhadap berat badan yang juga menjadi faktor status gizi dalam pengukuran stunting Pemkab lanjut bupati, selama ini sudah progresif dalam penanggulangan stunting. Sebab, baru-baru ini pemerintah sedang meluncurkan peraturan bupati mengenai pemberian insentif calon pengantin cakap menikah pertama kali. Syaratnya, perempuan usia 19 tahun sampai 30 kerja (proker) untuk nantinya diimplementasikan. Baik yang sifatnya edukatif, juga sosial kemasyarakatan.

“Dan ada program, mungkin kita perlu studi banding untuk mengetahui daerah-daerah mana yang FKUB berjalan dengan baik. Terutama tentang perizinan peribadatan yang selama ini banyak persoalan di masyarakat,” ungkap Tamam.

Selain itu, menjelang tahun politik, pengasuh Ponpes Modern Al Fatimah itu menyebutkan, FKUB mengadakan seminar kebangsaan yang membawa tema membangun kebersamaan dalam kebhinekaan. Walaupun ada perbedaan dalam politik dan pesta demokrasi, FKUB menga- jak dan mengimbau seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan. “Khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Kita akan menghormati pilihan masing-masing, kita akan menghargai pilihan masing-masing, tetapi tetap dalam bingkai kebersamaan,” pungkasnya. Semangat itu juga yang ditularkan dalam pengukuhan generasi muda lintas agama. Ini bertujuan supaya FKUB juga diwariskan kepada generasi muda, dan tahu bagiamana FKUB berkegiatan dalam masyarakat. Sehingga generasi muda akan bisa lebih dekat dan ikut menggawangi FKUB sampai pada generasi selanjutnya. (top/epe) tahun. Sementara laki-laki usia 21 sampai 30 tahun. Bertujuan untuk mengurangi stunting juga kekerasan dalam rumah tangga.

“Jika ini ada, mungkin menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang satu-satunya memberikan insentif pada calon pengantin. Sebab, pemerintah sebagai pengendali anak-anak untuk tidak menikah usia dini dan menjadi pengendali agar Bojonegoro memiliki catatan pernikahan yang baik,” tutupnya. (top/epe)