Kodim 0808 Gelar

Fun Bike dan Fun Walk

Blitar, Memorandum

Dalam rangka memperingati HUT ke-77 Persit dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2023, Kodim 0808/Blitar menggelar kegiatan Fun Bike dan Fun Walk di depan makodim, Ahad (28/5).

Kegiatan Fun Bike dan Fun Walk kali ini diikuti ribuan peserta, baik dari TNI, Polri, pemda dan warga masyarakat Blitar Raya.

Di sela sela kegiatan tersebut, Dandim 0808/Blitar mengingkatkan bahwa sebagai insan yang beriman dan bertakwa, untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME.

“Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat melaksanakan kegiatan Fun Bike dan Fun

Walk ini, dalam keadaan sehat wal afiat,” ungkap Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Sapto Dwi Priyono SE. Dijelaskannya, olahraga bersepeda dan jalan santai sangatlah digemari oleh semua kalangan. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya dapat meningkatkan kekompakan serta mempererat hubungan persaudaraan dengan semua elemen masyarakat. “Dan ini membuktikan bahwa masyarakat Blitar Raya dapat guyub rukun kompak dan gembira, serta bersemangat sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023, yakni semangat untuk bangkit,” jelasnya. Lebih lanjut Letkol Inf Sapto Dwi Priyono menambahkan, dilaksanakannya kegiatan olahraga bersama Fun Bike dan Fun Walk ini, guna meningkatkan kekompakan dan kebersamaan antara TNI, Polri, Pemda dan warga masyarakat Blitar Raya, sehingga dapat membawa dampak positif.

“Dengan masyarakat yang sehat, akan menciptakan manusia yang tangguh dan nantinya dapat memberi sumbangsih bagi pembangunan bangsa Indonesia kearah yang lebih maju,” pungkasnya. (nus/zan/lis)

“Pastinya ada beberapa catatan dalam hasil pemeriksaan tersebut, berupa rekomendasi. Dalam hal ini, DPRD akan terus mengawal hasil temuan BPK itu, agar dapat diselesaikan secara tepat waktu. Tentunya, sudah tugas kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Suwito, Jumat (26/5).

Pentolan PDI Perjuangan Kabupaten Blitar ini juga mengungkapkan, catatan dalam hasil pemeriksaan BPK merupakan hal yang wajar. Ia menekankan, temuan dan catatan tersebut harus dikawal hingga tuntas. Di sini legislatif berperan untuk mendorong Pemkab Blitar dalam menindaklanjuti catatan tersebut.

“Itu hal yang wajar, tiap tahun pasti ada (catatan), dan itu harus ada tindak lanjutnya. Tugas dewan untuk terus mengawal hal itu sampai tuntas,” tegas Suwito.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pemeriksaan BPK penting diketahui masyarakat, karena ini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan roda pemerintahan daerah. Dalam mengelola sebuah pemerintahan, di situ pula terdapat potensi kerugian negara. Sudah menjadi tugas BPK untuk melakukan pemeriksaan terkait hal itu.

“Misal kemarin ada ada catatan mengenai Unit Perangkat Daerah (UPD) yang berkaitan dengan kelebihan membayar, tetapi diketahui telah disetorkan kembali. Itu menjadi catatan, agar tidak diulangi lagi. Sehingga ada kehati-hatian dan pengawasan yang melekat mulai dari proses pelaksanaan, sampai akhir final pengerjaan fisik,” terang Suwito. Selain itu, dia membeberkan adanya beberapa catatan terkait administrasi aset daerah. Dia menyebut, seharusnya seluruh aset daerah harus bersertifikat dan didata secara rinci.