MOJOKERTO-JOMBANG Pingsan Massal Warnai Upacara Hardiknas

Jombang, Memorandum

Puluhan peserta upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 di Jombang pingsan berjemaah. Situasi tidak biasa itu terjadi ketika pemerintah kabupaten (pemkab) menggelar upacara di alun-alun, Selasa (2/5). Suasana yang awalnya tertib berganti gaduh karena satu persatu peserta bertumbangan.

Tim P3K dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang Tri Wahyudi mengatakan, sedikitnya ada 30 peserta upacara. Baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan para pelajar yang ditandu usai tumbang pada saat mengikuti upacara.

Tak hanya itu, lantaran cuaca yang cukup terik, membuat sejumlah peserta upacara lebih memilih bubar tanpa komando. Ini dilakukan peserta upacara dari pada pingsan dan ditandu ke tenda medis. “Banyaknya peserta upacara yang jatuh pingsan dikarenakan beberapa hal, mulai dari faktor cuaca dan kondisi fisik masing-masing peserta yang kurang fit,” te- rang Tri. Lebih lanjut dikatakannya, pelajar yang jatuh pingsan kebanyakan fisiknya yang tidak kuat. Dikarenakan mereka melakukan persiapan sejak pagi karena diwajibkan mengenakan baju adat, sehingga lupa sarapan pagi.

“Ada sekitar 30 sampai 40 orang (yang pingsan). Dari kalangan anak didik (pelajar), ASN bahkan guru dan staf dari catatan sipil (dispendukcapil) juga banyak yang pingsan. Petugas P3K di lapangan sampai kerepotan memberikan penanganan medis,” terang Himawan, pelajar salah satu SMK yang juga turut hadir dalam upacara kemarin. (wan/war/epe)

Luncurkan Program P-ATS, Pemkab Mojokerto Gandeng Unicef

Mojokerto, Memorandum Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023, dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dengan meluncurkan program penanganan anak tidak sekolah (P-ATS), Selasa (2/5).

Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama P-ATS oleh Bupati

Bupati Ikfina Fahmawati menandatangani komitmen bersama

P-ATS dengan Unicef usai upacara Hardiknas 2023.

Wali Kota Ika Puspitasari berdialog dengan jemaat yang menjual hasil karyanya di pelataran Gereja Paroki Santo Yosef.

Ning Ita Apresiasi

Peran Gereja

Paroki Santo Yosef

Mojokerto, Memorandum

Wali Kota Ika Puspitasari bersama Bupati Ikfina Fahmawati kompak menghadiri peringatan HUT ke-90 Gereja Paroki Santo Yosef, Senin (1/5).

“Selamat dan sukses untuk Gereja Paroki Santo Yosef. Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Mojokerto mengapresiasi kemeriahan pada peringatan HUT ini,” kata wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut.

Dalam nuansa yang penuh kegembiraan dan keceriaan di halaman gereja yang hampir berusia satu abad tersebut Ning Ita menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas partisipasi jemaat Gereja Santo Yosef dalam mewujudkan keharmonisan di Kota Mojokerto. Ditandai dengan anugerah Harmoni Award dari Kementerian Agama RI.

“Anugerah itu sejatinya itu adalah bentuk apresiasi karena di kota yang kecil ini kita mampu menjaga keharmonisan, kerukunan, toleransi, dan kegotongroyongan antarumat beragama. Maka ini tentu tidak lepas dari peran penting jemaat Gereja Paroki Santo Yosef untuk bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Maka saya ucapkan terima kasih dan apresiasinya,” tutur Ning Ita.

Dalam kesempatan ini, Ning Ita juga menyampaikan bahwa dalam mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota wisata berbasis sejarah dan budaya, Gereja Paroki Santo Yosef telah ditetapkan sebagai cagar budaya karena merupakan salah satu bangunan yamg memiliki nilai sejarah yang tinggi.

“Gereja Paroki Santo Yosef kita tetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Karena memiliki histori yang cukup kental dengan masa kolonial Belanda, dan ini akan menjadi salah satu referensi wisata sejarah religi yang ada di Kota Mojokerto,” terang wali kota.

Kepada seluruh jemaat, Ning Ita pun berpesan agar senantiasa menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam menghadapi pesta demokrasi pada 2024 mendatang. (war/epe)

Ikfina Fahmawati usai pelaksanaan upacara Hardiknas 2023 di lapangan pemkab.

Diikuti Kepala Perwakilan

Unicef untuk wilayah Jawa

Tubagus Arie Rukmantara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto Sulvia Triana Hapsari, dan beberapa stake holder terkait.

Untuk mendukung penuntasan wajib belajar 12 tahun, pemkab bekerja sama dengan Unicef. Program ini juga berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Pada tingkat global, strategi nasional ATS juga akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya pada menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua anak,” terang bupati.

Bupati menambahkan, terdapat 24 episode merdeka belajar telah diluncurkan yang berdampak pada semakin dekat dengan cita-cita Ki Hadjar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat.

“Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang, karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memo- nitor kualitas pendidikannya, sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di platform rapor pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan.

“Sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri sekarang fokus pengukuran kemampuan literasi dan bernalar,” jelasnya.

Ikfina berpendapat, pada jenjang perguruan tinggi para mahasiswa sekarang bisa mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program kampus merdeka. Dan dari segi pendanaan, pencairan langsung dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel, telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi,” ungkapnya. Menurut Ikfina, pemerataan layanan pendidikan di Indonesia sudah dinilai relatif baik yang ditandai oleh angka partisipasi kasar (APK) yang relatif tinggi, terutama pada jenjang dasar yaitu, SD/MI 106,32 persen, SMP/MTs 92,06 persen, SMA/SMK/MA 84,53 persen, Pendidikan Tinggi 30,58 persen (Susenas 2020).

Namun, ada sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

“Masalah utama ATS terkait dengan faktor ekonomi yang juga erat kaitannya dengan isu anak, seperti anak disabilitas, anak yang bekerja, anak terlantar, anak jalanan dan perkawin- an usia anak,” tukasnya. Perlu diketahui, Covid-19 juga berdampak terhadap peningkatan anak tidak sekolah. Secara global diperkirakan ada sekitar 147 juta anak yang kehilangan waktu belajar tatap muka pada masa pandemi, dan 24 juta anak kemungkinan tidak akan kembali ke sekolah. Kepala Perwakilan UNICEF untuk wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara menjelaskan, menurut Susenas 2020 diperkirakan ada sekitar 10 ribu anak tidak sekolah di Mojokerto. Dan UNICEF telah mengapresiasi respons cepat pemkab menggerakkan masyarakat dalam melakukan tiga hal utama penanganan anak tidak sekolah.Yakni, mendata anak tidak sekolah melalui pendekatan pendataan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM), pengembangan rencana aksi daerah, dan memastikan ATS mendapatkan pendidikan.

Arie berharap, Pemkab Mojokerto dapat memperluas jumlah desa yang melakukan pendataan ini, selanjutnya Kabupaten Mojokerto dapat mengembalikan anak tidak sekolah untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.(war/epe)

Permudah Proses Investasi, Dinas PUPR Gelar Konsultasi Publik

Jombang, Memorandum Bentuk implementasi Peraturan

Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jombang menggelar konsultasi publik (KP) rencana detail tata ruang wilayah (RDTR). KP kedua sendiri dilakukan untuk menyusun rencana pembangunan khususnya di Kecamatan Ploso.

“Hari ini kami kembali menggelar KP, khusus untuk menyusun rencana pembangunan di Kecamatan Ploso. Agenda sendiri merupakan tindak lanjut atas KP pertama yang kami langsungkan Maret kemarin,” papar Kepala DPUPR Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, Selasa (2/5).

Diakui olehnya, selain implementasi Permen ATR. Nantinya hasil dari semua proses dimaksudkan guna mempermudah proses investasi yang masuk ke Kota Santri. “Hasil dari serangkaian kegiatan yang dilakukan, bakal berimbas pada proses investasi yang masuk ke Kabupaten Jombang. Olehnya, dalam konsultasi publik semua pihak dihadirkan untuk urun rembug,” ujarnya. Ditekankan oleh mantan Sekretaris Dinas PUPR itu, hasil dari penyusunan RDTR sendiri bakal terintegrasi dengan perizinan atau online single submission (OSS). “Inilah yang kami sebut sebagai upaya untuk mempermudah proses investasi,” tambahnya. Dijelaskan olehnya, usai pelaksanaan KP dua kali dengan mendatangkan seluruh kepala desa (kades), perangkat daerah terkait, hingga perwakilan pemerintah provinsi. Upaya lanjutan yang bakal dilalui yakni penyodoran dokumen RDTR untuk mendapatkan persetujuan substansi. “Langkah lanjutan usai hasil KP 1 serta KP 2, yakni menyodoran dokumen untuk mendapatkan persetujuan substansi ke Pemerintah Pusat. Baru kemudian bisa diterbitkan peraturan bupati (Perbup) terkait hal itu,” jelasnya.

Kecamatan Ploso sendiri upaya penyusunan sudah dilakukan sejak 2022. Harapannya, setelah sukses bakal dilanjutkan dengan kecamatan lainnya. “Karena ini sifatnya perdana, sudah kami lakukan sejak tahun kemarin. Baru kemudian konsultasi publik kami lakukan di kecamatan-kecamatan, yang salah satunya kami uji coba di Kecamatan Jombang,” tuturnya. Secara umum, sesuai dengan Permen ATR yang menjadi acuan semua daerah di seluruh Indonesia. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbagi dalam dua kategori. Pertama yakni RTRW yang mencakup secara keseluruhan dengan payung hukum Peraturan Daerah (Perda). Kemudian kedua yaitu RDTR, yang memuat secara terperinci semua bentuk kegiatan di tiap-tiap kecamatan. Dari sekian muatan penting tadi, DPUPR berencana untuk menggelar konsultasi publik di semua wilayah. Selain bentuk realisasi dari Permen ATR, kegiatan sendiri memiliki porsi yang sangat vital dalam menentukan semua bentuk pembangunan yang sesuai dengan perkembangan semua wilayah mulai dari tingkat kecamatan. “Mengingat saratnya manfaat yang didapat, kami pastikan bakal menggelar kegiatan serupa di semua kecamatan. Agar nantinya semua bentuk pembangunan maupun investasi, sesuai dengan perkembangan zaman,” pungkas Bayu. (adv/wan/war/epe)