Dewan Minta Dikembalikan ke Kostrad

Ngawi, Memorandum Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko mengusulkan agar pengelolaan Benteng Van den Bosch dikembalikan lagi kepada Batalyon Armed 12 Ngawi. Hal ini menyusul belum selesainya proses pengalihan aset dari Kostrad ke Pemkab Ngawi akibat beratnya persyaratan.

“Apabila syarat yang diajukan memberatkan Pemkab Ngawi lebih baik pengelolaannya biar Batalyon Armed 12 Ngawi saja,” kata Yuwono

Kadinkes Ungkap

Penyebab Capaian

Kegiatan 2022 Rendah

Ngawi Memorandum

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten

Ngawi Yudono mengungkapkan ketercapaian indikator program kegiatan 2022 rendah atau sangat rendah, akibat proyek fisik di akhir tahun. Salah satunya program Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Tingkat ketercapaian indikator kegiatan hanya 40 persen serta Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 50 persen.

“Jadi karena pekerjaan fisik yang dikerjakan mendekati akhir tahun menjadi penyebab tingkat ketercapaian indikator rendah atau sangat rendah,” katanya, Selasa (2/5).

Capaian kegiatan di dinas kesehatan (dinkes) rendah diketahui saat rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2022.

Yudono menambahkan, jika pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD sudah dilaksanakan pada awal tahun. Kendati demikian, pihaknya akan berupaya pekerjaan fisik yang selama ini dikerjakan di belakang bisa dilaksanakan lebih awal meskipun hal tersebut sulit untuk dijalankan.

“Kita akan upayakan pelayanan tersebut meksipun sulit untuk dijalankan,” pungkasnya. (aa/lis)

Kartiko, Selasa (2/5).

Menurutnya, apabila Pemkab Ngawi memaksakan apa yang menjadi syarat islah yang dimiliki tersebut membuat kekhawatiran akan menyedot APBD Kabupaten Ngawi. Sementara itu, revitalisasi Benteng Van den Bosch didanai oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada bupati Ngawi melalui Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar merumuskan anggaran tersebut lebih kepada penyesuaian prioritas pembangunan daerah Ngawi.

“Terlebih bangunan Benteng Van den Bosch bukan termasuk dalam prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Pihaknya tidak mempersoalkan jika Pemkab Ngawi tetap ingin me- ngelola aset tersebut, asalkan syarat islah tidak memberatkan anggaran pemerintah daerah. Sebab, banyak program yang belum terselesaikan dengan baik sehingga sayang juga apabila tidak diteruskan.

“Yang jelas DPRD merasa keberatan apabila islah dengan nilai bangunan benteng saat ini untuk bisa dikelola Pemkab Ngawi,” pungkasnya. (aa/lis)