Dispendikbud Madiun Belum Tentukan Pakaian Adat untuk Siswa

Madiun, Memorandum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Madiun belum mengatur kewajiban penggunaan pakaian adat sebagai seragam sekolah yang digunakan siswa di hari-hari tertentu.

Kepala Dispendikbud Siti Zubaidah mengaku masih melakukan persiapan terkait hal tersebut. Menurutnya ada beberapa opsi pemakaian seragam adat yang masih dalam proses penggodokan.

“Pakaian adat di Kabupaten Madiun ini masih dalam proses untuk penggodokan.

Mana yang akan ditetapkan menjadi pakaian adat itu,” kata dia saat ditemui usai upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Alun-Alun Caruban, Selasa (2/5). Penerapan pakaian adat jadi seragam sekolah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dikbudristek RI Nomor 50/2022. Aturan ini mengatur tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siti mengaku, pihaknya tak ingin gegabah soal penggunaan baju adat untuk siswa di sekolah. Lebih-lebih soal teknis pemberlakukan seragam, jangan sampai memberatkan orang tua siswa.

Selain itu, desain seragam bakal disesuaikan agar tidak mengganggu kenyamanan siswa saat melakukan belajar mengajar. “Oh tidak (memberatkan, red). Intinya kita juga mempunyai suatu kebijakan bagaimana tidak memberatkan orang tua,” tuturnya.

Terpisah, Bupati Madiun Ahmad Dawami menginginkan penggunaan seragam adat bagi siswa di sekolah tidak mening- galkan identitas Kampung Pesilat. Baik itu dalam bentuk batik, ataupun pakaian khas penadon pencak silat. Ini bertujuan agar siswa sekolah tak meninggalkan warisan budaya leluhur yang telah diakui oleh UNESCO tersebut.

“Kalau kita ya tetap tidak meninggalkan identitas Kampung Pesilat. Bisa batik ataupun pakaian khas,” tandasnya. (rap/dry/lis)

Madiun, Memorandum

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kembali memecahkan rekor. Kali ini berhasil tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembagian 9.400 laptop gratis kepada siswa SD dan SMP negeri.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Representatif MURI, Sri Widayati dalam acara Gebyar Laptop Chromebook pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Palawan Street Center (PSC), Selasa (2/5).

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, 9.400 laptop itu merupakan pengadaan kedua setelah tahap pertama dilaksanakan pada 2020 lalu, sebanyak lebih 5.425 unit laptop. Bukan tanpa alasan, melainkan pihaknya sedari awal telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk generasi emas di 2045 mendatang.

“Sehingga nanti 20 tahun ke depan ilmu yang diperoleh anak-anak ini sudah banyak sekali, makanya hari ini kita kasih laptop gratis. Wali kota nggak punya apa-apa nggak masalah, tapi punya masa depan anak-anak yang kita siapkan sesuai dengan program pemerintah pusat. Kalau dia nggak kita siapkan mulai sekarang, dia akan jadi korban perubahan, akhirnya ya kesejahteraan nggak kita dapatkan,” ujarnya.

Representatif MURI Sri Widayati dalam sambutannya menyatakan, setidaknya MURI telah menyerahkan sembilan penghargaan kepada Pemkot Madiun. Setelah tahun lalu sukses mencatatkan diri di MURI terkait pemasangan 201 sambung tuwuh terbanyak, serta pavingisasi serentak sepanjang 46 ribu meter persegi.

Kini kembali menorehkan prestasi atas pembagian laptop chromebook kepada siswa SD dan SMP negeri terbanyak. Berdasarkan hasil validasinya, laptop yang dibagikan kepada siswa jumlahnya sesuai, yakni 9.400 unit. Dengan demikian penghargaan tersebut tercatat sebagai rekor ke 10.928 secara nasional.

“Kami ucapkan selamat kepada siswa mendapatkan laptop gratis di Hari Pendidikan Nasional. Pengharga- an laptop ini tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak dan semoga siswa semakin menguasai perkembangan IT,” katanya.

Sementara itu dalam Gebyar Laptop Chromebook pada momentum Hari Pendidikan Nasional di Kota Madiun juga digelar orasi pendidikan oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Prof Dr Nurhasan MKes. Pun dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, Disdik Kota Madiun juga mendirikan stan pameran dan mengadakan gelar kreativitas. Acara tersebut diikuti siswa mulai TK, SD, SMP, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di kawasan Sumber Wangi Madiun. (adv/lis)