soRot

PLn jAMIn TRAnSPARAn

ke Pelanggan

Jauh sebelum pelanggan listrik PT PLn (Persero) pascabayar mengeluh dan protes soal tagihan listrik yang membengkak, pelanggan prabayar sudah lebih dulu berkeluh kesah. Para pelanggan listrik prabayar yang menggunakan token/pulsa sudah mengeluhkan soal dugaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sejak akhir maret 2020.  SyAEPuDIn ZuhrI

Pemerintah menugaskan PLN untuk VA. Kebijakan pembebasan tagihan dan menggratiskan tagihan listrik bagi diskon 50% bagi warga tidak mampu 23,9 juta pelanggan rumah tangga itu untuk membantu mengurangi beban berdaya 450 volt ampere (VA) dan mereka. memberikan diskon 50% bagi 7,3 juta Kebijakan itu diberikan selama 3 bulan, pelanggan golongan rumah tangga 900 April—Juni 2020. Bahkan, pemerintah akan memperpanjang kebijakan itu selama 3 bulan, hingga September 2020. Kemudian, pemerintah akan mengganti atau mem berikan dana kompensasi kepada PLN atas kebijakan pembebasan tagihan listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50% sebagian pelanggan 900 VA.

Selain itu, dana subsidi listrik yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sekitar Rp60 triliun pun tetap diberikan kepada perusahaan setrum milik negara tersebut. Jadi, kebijakan pem bebasan dan diskon 50% tagihan listrik terhadap 31,2 juta pelanggan tidak akan memengaruhi pendapatan PLN. Artinya, pemerintah menambah lagi dana subsidi listrik sepanjang tahun ini dengan tujuan

mengurangi beban pelanggan tidak mampu.

Kembali lagi ke persoalan pelanggan pascabayar yang terkaget-kaget setelah melihat tagihan listrik yang melonjak drastis pada Mei 2020.Terutaman bagi se bagian pelanggan rumah tangga berdaya 900 VA (yang tidak disubsidi) dan pelanggan berdaya 1.300 VA ke atas.

Selama bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan mengurangi aktivitas di luar secara signifikan, maka aktivitas pelanggan PLN di rumah kian intens. Anak-anak harus belajar dari rumah, full di rumah, orang tua juga bekerja dari rumah menggunakan internet dan listrik.

Orang pun cenderung memasak di rumah, mencuci dan menyeterika baju sendiri untuk efisiensi. Ditambah lagi dengan Ramadhan. Berbagai aktivitas di rumah secara keseluruhan meningkat sehingga konsumsi listrik juga meningkat.

Sebagian besar pelanggan PLN di DKI Jakarta dan wilayah sekitar (Jabodetabek) merupakan kalangan menengah dengan daya listrik 1.300 VA ke atas.Tidak menda patkan subsidi, diskon, dan penggratisan tagihan. Masih tetap membayar tagihan listrik secara normal dibandingkan dengan sebelum Covid-19.

Kemudian, petugas pencatat meteran listrik tidak melakukan pengecekan ke rumah-rumah pelanggan selama PSBB (Maret—pertengahan Mei 2020).Oleh karena itu, PLN menggunakan data tagihan listrik pada Maret dan April berdasar kan rata-rata tagihan listrik pelanggan selama 3 bulan sebelumnya.

Mekanisme Perhitungan

Selama 3 bulan sebelumnya, aktivitas warga di Jabodetabek dan kota besar lain di Indonesia masih normal, belum ada PSBB sehingga tagihan listrik masih normal, misal Rp500.000 per bulan. Sementara itu, pemakaian listrik pada Maret—Mei mulai naik karena beraktivitas dari rumah.

Oleh karena itu, PLN melakukan penagihan listrik pada Maret dan April Rp500.000. Padahal, riilnya lebih dari Rp500.000. Selanjutnya, petugas PLN baru turun ke rumah pelanggan untuk men catat meteran (kWh) pada pertengahan Mei, sehingga total tagihan yang belum ditagihkan pada Maret dan April ditagi hkan pada tagihan Mei. Tentu melonjak. Pelanggan kaget.

Wajar saja pelanggan kaget, karena

Dana subsidi listrik yang sudah dialokasikan dalam APBN 2020 sekitar Rp60 triliun pun tetap diberikan kepada PLN. Jadi, kebijakan pembebasan dan diskon 50% tagihan terhadap 31,2 juta pelanggan tidak akan memengaruhi pendapatan PLN.

tagihan listrik hingga April masih normal. Kegaduhan ini disebabkan beberapa hal.

Pertama, PLN tidak menginformasikan/ menyosialisasikan ke seluruh pelang gan bahwa sistem tagihan listrik selama Maret & April tidak riil, tetapi berdasarkan rata-rata pemakaian kWh selama 3 bulan terakhir. Karena petugas PLN tidak bisa turun ke lapangan akibat PSBB.

Kedua, PLN tidak mengumumkan bahwa pencatatan riil akan dilakukan pada Mei, sehingga aka nada kemungkinan lon jakan tagihan listrik berdasarkan pencatatan di meteran kWh.

Ketiga, PLN tidak mengantisipasi atas lonjakan tagihan listrik PLN. Misalnya lonjakan itu dibayar bertahap selama 3 bulan kemudian, sehingga pelanggan tidak terlalu terbebani di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini.

PLN baru memberlakukan pencicilan lonjakan tagihan setelah mendapatkan protes keras dari pelanggan.Terlambat. Rakyat sudah gaduh terlebih dulu. Sampai menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #PLNVangke pada 9 Juni 2020.

Keempat, PLN tidak cepat menerapkan teknologi. Jika terhambat tenaga pencatat yang tidak bisa turun ke lapangan, PLN seharusnya bisa melibatkan partisipasi pelanggan untuk melaporkan data kWh di meteran melalui aplikasi atau platform lain.

Kelima, PLN tidak cepat dalam men gubah meteran tradisional (analog meter) dengan smart meter. Oleh karena itu, protes terbesar berasal dari pelanggan pascaba yar yang masih menggunakan analog meter.

Sementara itu, pelanggan dengan smart meter (token) relatif tidak terlalu mengeluh karena bisa melihat riil pemakaian sehari-hari dan bisa mengatur sendiri pemakaian listriknya serta melihat tarif listrik di struk pembelian.

Pelanggan dengan analog meter tidak bisa memantau pemakaian listriknya dan tidak sadar bahwa konsumsi listriknya naik. Jadi, wajar jika pelanggan mengeluh. Berbeda dengan smart meter atau digital yang bisa mencatat konsumsi listrik secara reguler dan real time.Data pencatatannya dikirim ke PLN dengan koneksi internet dan bisa diakses juga oleh konsumen.

lesson learn

Kembali ke soal krisis pelanggan PLN soal lonjakan tagihan listrik, seharusnya perusahaan pelat merah itu bisa mengam bil pelajaran (lesson learn) atas tragedi pemadaman total (blackout) selama beberapa hari di sistem kelistrikan JawaBali pada Agustus 2019.Ternyata, tragedi blackout saat itu belum bisa juga menjadi pelajaran bagi PLN.

Menarik apa yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir belum lama ini. Menurunya, jangan mentang-mentang PLN monopoli kemu dian tidak memprioritaskan layanan ke pelanggan.

Erick menegaskan saat ini eranya sudah berbeda, PLN perlu memetakan pelanggan bagaimana peluang dan anca man sehingga bisa memitigasi seluruh risiko-risiko yang terjadi. Namun, Erick cukup lega karena PLN sudah berupaya menjelaskan soal lonjakan tagihan listrik, kendati terlambat.

“Kami utamakan inovasi smart meter, smart distribusi, smart procurement. Kamitidak mau, capex (belanja modal) PLN sampai Rp100 triliun, pangkas 30%—40%, karena kadang-kadang capex jadi proyek apalagi tidak jelas supply chain dan kebu tuhan. Capex PLN bisa ditinjau, mudahmudahan tidak main proyek.”

Semoga ke depan, PLN makin sigap dan sensitive atas situasi di lapangan setelah melewati masa krisis atas tragedi blackout Jawa-Bali pada 2019 dan lonjakan tagihan listrik saat ini di tengah pandemi Covid-19. n

Hadirkan sOlusi andal eneRgi TeRBaRUKan

nexEnergy terus berfokus pada pengembangan renewable energy storage melalui produk battery energy storage system (BESS). Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki segudang potensi EBT. Solusi BESS menjadi salah satu solusi dalam menjaga keandalan dan kecukupan pasokan listrik, khususnya di daerah remote area dan wilayah terpencil, terutama saat pandemi Corona-19.  TurImAn SofyAn

Bagi para pelaku industri, pandemi virus Corona jenis baru atau Covid19, memberikan dampak negatif bagi kinerja perusahaan. Salah satunya, PT Nexenergi Indonesia Jaya atau NexEnergy, salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di sektor penyediaan solusi renewable energy storage (BESS), termasuk electric vehicle battery and charging sta tions.

Perusahan yang didirikan Robin Sons ini mengalami akselerasi penurun kinerja perusahan hingga sekitar 50 persen dari kondisi normal sebelumnya adanya pandemi Covid-19. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan virus severe acute respira tory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sangat luas atau extensive hampir menyentuh semua sendi kehidupan.

Robin Sons, Owner sekaligus Founder PT Nexenergi Indonesia Jaya, mengatakan pandemi Covid-19 telah mampu menurunkan kinerja perusahaan hingga 50 persen akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang harus diberlakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran infeksi Covid-19.

“Pemberlakuan masa PSBB menyebab kan aktifitas interaksi secara langsung praktis hampir tidak ada. Sehingga memberikan pengaruh terhadap tertundanya pemasangan atau konstruksi para pelanggan,” jelas Robin, saat diwawancarai Listrik Indonesia melalui sambungan telepon.

Selain itu, lanjut Robin, di tengah pendemi Covid-19 banyak perusahaan yang praktis menutup kegiatan kantor dan memberlakukan work from home (WFH) bagi karyawan. “Kondisi ini praktis para tenaga teknisi tidak dapat melaku kan aktivitasnya karena pemberlakuan WFH yang dilakukan perusahaan dan para pelanggan akibat pemberlakuan PSBB,” ujar pria yang menempuh pendidi kan di Jerman, pada 1999.

Di sisi lain, di awal pandemi menginfeksi Indonesia, terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia, seperti mata uang Uni Eropa yang menembus angka Rp18 ribu. “Akibatnya sejumlah pelanggan membatalkan pesanan sebab customers mulai berhati-hati mengeluarkan modal untuk solusi renewable energy storage, tagihan perusahaan yang telah jatuh tempo, sejumlah tender pun diberhenti kan, dan pembatalan pameran sebagai sarana media promosi, ” ujar Robin.

Lakukan Langkah Strategis

Pria yang menggeluti pekerjaan di sektor kelistrikan selama 16 tahun ini, berupaya melakukan upaya dan langkah strategis dalam menyikapi kondisi yang tengah dihadapi perusahaan. Misalkan untuk tagihan yang jatuh tempo dilakukan penundaan (postpone) pembayaran, hingga menguatkan mata uang Rupiah terhadap mata uang Uni Euro. “Untungnya, Rupiah menguat lagi terhadap nilai mata uang Uni Euro menjadi Rp15,900,” ucap dia.

PT NexEnergy juga berupaya mem berikan layanan terbaik, seperti terus menjalin komunikasi lebih aktif dengan para customers, suppliers, dan karyawan dalam upaya mengkoordinasikan pema sangan atau negosiasi. “Terkait ketersediaan tenaga teknisi, kami membuka kerjasama dengan para instalator dari perusahaan lain dalam upaya mengatasi keterbatasan teknisi. Sehingga perusa haan melakukan koreksi target, yaitu target omset, target new customer, dan juga target pertumbuhan perusahaan (financial dan head count),” ucap Robin.

Sejumlah inovasi juga dilakukan Robin, diantaranya menggunakan teknologi berbasis internet, seperti video call dan virtual meeting, untuk berkoordi nasi dan berkomunikasi dengan karyawan dan pelanggan. Selain itu, kami juga memulai kampanye nasional untuk ber bagi listrik gratis dengan menggandeng customer kami kepada masyarakat yang belum dapat memasang PLTS.

“Target kami adalah memberikan listrik kepada lembaga pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah dasar dan puskesmas, yang berada di pelosok daerah yang kurang beruntung untuk mendapatkan listrik. Menurut informasi kami, ada minimal 1000 puskesmas yang tidak mendapatkan pasokan listrik, atau sering mati lampu. Dengan target ini, pelanggan kami juga ikut memenuhi ke wajiban sosial perusahaannya,” ujar Robin.

Langkah ke depan pasca pandemi Covid-19, perusahaan akan gencarkan marketing dan juga launching produk finansial baru kami. “Dimana pelanggan sudah tidak perlu keluar modal untuk instalasi produk kami,” tegas dia.

Ikut Jaga Keandalan

Dalam ikut serta dan memberikan dukungan terhadap keandalan listrik, NexEnergy menyiapkan solusi renewable energy storage atau biasa disebut battery

Target kami adalah memberikan listrik kepada lembaga pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah dasar dan puskesmas, yang berada di pelosok daerah yang kurang beruntung untuk mendapatkan listrik.

energy strorage system (BESS). BESS merupakan satu-satunya solusi yang dapat membantu pemerintah untuk menjaga keamanan pasokan listrik di Indonesia.

Permasalahan yang ada di subsektor energi baru dan terbarukan (EBT) atau renewable energi adalah produksi dan konsumsi listrik tidak berada dalam waktu bersamaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan bateri untuk menyimpan listrik. “Baterai juga bisa membantu kestabilan jaringan listrik secara keseluruhan. BESS dari NexEnergy bisa menghindari blackout yang dialami Jakarta (awal Januari),” jelas dia.

Selain itu, lanjut dia, solusi NexEnergy dapat membantu meringankan beban di jaringan listrik. Pasalnya, produksi listrik dan pemakaian listrik berada dalam lokasi yang berdekatan atau satu instalasi sehingga akan mengurangi loss of elec tricity pada saat transmisi, sebagai efek tambahan.

“Solusi bateri bisa membantu cus tomer lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada PLN. Misalkan, asokan listrik untuk konsumsi kendaraan bermotor (mobil dan motor listrik). Jika ada mobil dan motor listrik sebanyak 1 juta dan setengahnya melakukan pengi sian baterai dalam waktu bersamaan akan berpotensi terjadinya blackout yang tinggi terhadap jaringan listrik PLN,” paparnya.

Robin mengapresai beragam langkah yang dilakukan pemerintah di sektor energi, seperti Program Konvensi BBM dengan LNG dalam penyediaan listrik dan monitoring grid untuk menghindari blackout.

“Banyak orang yang work from home, jadi kebutuhan listrik meningkat. Langkah-langkah pemerintah cukup tepat untuk menjaga pasokan listrik di saat ini. Ada subsidi listrik gratis untuk pelang gan rumah tangga untuk golongan 450Va dan discount tariff sebesar 50% untuk golongan 900 Va, ujar dia.

Untuk ke masa depan, harus ditambah insentif untuk pemasangan PLTS dan juga diberikan regulasi yang lebih tepat untuk perkembangan renewable energy storage

Robin Sons

Owner and Founder PT Nexenergi Indonesia Jaya

dan electric vehicle,” tandas Robin.

Sebagai informasi, PT Nexenergi Indonesia Jaya merupakan perusahaan Indonesia yang menyediakan solusi renewable energy storage (BESS), termasuk electric vehicle battery dan charging station. Solusi dari NexEnergy, biasanya diguna kan di pulau terpencil, resort, remote area, Base Transceiver Station (BTS).

Sumber energi listrik yang bisa disimpan dimulai dari tenaga matahari, tenaga angin, atau tenaga air. Kapasitas daya yang ditawarkan bervariasi dari kecil (5000 Watt) sampai besar (diatas 1 juta Watt). Solusi ini memungkinkan insta lasi “Plug & Play” dan bisa dioperasikan dalam waktu singkat.

NexEnergy adalah partner resmi dari beberapa produsen terkenal untuk mesin dan baterai di Jerman, China dan Indonesia. Jasa NexEnergy dimulai dari design and engineering, purchasing dan construction (EPC) dan Operational & Maintenance (O&M) pada instalasi yang terpasang. Selama O&M, NexEnergy akan memonitor pemakaian energi listrik secara berkelanjutan. Hasil monitoring ini akan mengurangi tagihan listrik pelang gan, secara berkelanjutan. n

hindaRi PRaKTiK SUaP lewat standar Mutu

Sistem pengelolaan anti suap melalui Standar manajemen mutu ISo 37001, dirancang untuk menanamkan budaya anti penyuapan dalam sebuah organisasi dan untuk mendeteksi adanya tindak penyuapan, termasuk di sektor ketenagalistrikan.  TurImAn SofyAn

Penyuapan merupakan fenomena yang komersial, meningkatkan biaya barang luas. Hal ini menimbulkan kepedulian dan jasa, mengurangi mutu produk dan yang serius dalam sosial, moral, jasa, yang mengarah pada kehilangan ekonomi, dan politik, mengacaukan tata nyawa dan harta, merusak kepercayaan kelola pemerintah yang baik, mengurangi institusi dan mengganggu keadilan serta pengembangan dan mendistorsi kom efisiensi operasi pasar. petisi. Hal ini akan mengikis keadilan, Standar Manajemen Mutu ISO 37001 merusak hak asasi manusia dan mengmerefleksikan tata kelola internasional hambat pengentasan kemiskinan. yang baik dan dapat digunakan dalam

Selain itu, budaya suap juga meninsemua yurisdiksi. Berlaku untuk organisasi gkatkan biaya melakukan bisnis, menkecil, medium dan besar pada semua imbulkan ketidakpastian pada transaksi sektor, termasuk sektor publik, swasta dan nirlaba, seperti di sektor ketenagal sitrikan. Risiko penyuapan dalam satu organisasi tergantung dari berbagai faktor seperti ukuran organisasi, lokasi dan sektor dimana organisasi tersebut beroperasi serta sifat, skala dan komplek sitas aktivitas organisasi.

Standar ini menentukan penerapan kebijakan, prosedur dan pengendalian organisasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan risiko penyuapan yang dihadapi organisasi. Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi atau akan terjadi yang berkaitan dengan organisasi, karena risiko penyuapan tidak mungkin dihilang kan secara total. Akan tetapi, standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi dan me nanggapi penyuapan.

Definisi Penyuapan

Diunggah dari laman proxsisgroup. com, Standar Manajemen Mutu ISO 37001 mendefinisikan “penyuapan” sebagai tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apa pun (berupa keuangan atau nonkeuangan), langsung atau tidak lang sung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.

Sistem manajemen anti suap merupa kan persyaratan dengan panduan penggunaan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem pengelolaan antipenyuapan. Sistem ini bisa terlepas dari, atau diintegrasikan ke dalam keseluruhan sistem manajemen.

Hal Ini mencakup tindak penyuapan yang ada di masyarakat umum maupun tindak penyuapan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kecil, medium, dan besar pada semua sektor, termasuk sektor publik, swasta, dan nirlaba.

ISO 37001 dirancang untuk mem bantu organisasi menerapkan sistem pengelolaan anti-penyuapan. Hal ini memerlukan serangkaian tindakan untuk mengadopsi kebijakan anti-penyuapan, menunjuk seseorang untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, memeriksa dan melatih karyawan, mel akukan risiko penilaian terhadap proyek dan rekan bisnis, menerapkan financial control, membuat prosedur pelaporan dan investigasi.

Standar ini terdiri atas 10 klausul dengan menerapkan standar dokumen sistem manajemen Annex SL. Standar dokumen ini selaras dengan berbagai standar lain yang telah dikeluarkan oleh ISO, seperti ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kesamaan ini memudahkan integrasi ISO 37001 dengan standar-standar lain tersebut.

Melaksanakan sistem manajemen anti-penyuapan membutuhkan arahan kebijakan dari manajemen puncak serta program-program yang harus disosial isasikan ke semua staf dan pihak eksternal seperti kontraktor, pemasok dan mitra kerja sama.

Sistem manajemen anti suap dengan panduan penggunaan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem pengelolaan anti-penyuapan. Sistem ini bisa terlepas dari, atau diintegrasikan ke dalam keseluruhan sistem manajemen.

Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi risiko penyuapan dan dapat memberikan bukti kepada manajemen, karyawan, pelanggan, dan rekan bisnis bahwa organisasi telah menerapkan standar anti penyuapan yang diakui secara internasional. Hal ini juga meng gambarkan bahwa perusahaan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya penyuapan.

Dampak Negatif Suap

Isu korupsi menjadi perhatian dunia lantaran meningkatnya kasus korupsi yang menjerat sektor pemerintah dan swasta. The World Bank Group mengang gap korupsi sebagai salah satu tantangan terbesar untuk mengentaskan kemiskinan hingga 2030. Salah satu bagian dari korupsi adalah suap. Menurut data World Bank sekitar USD 1 triliun suap dibayar kan setiap tahunnya di seluruh dunia.

Suap memberikan dampak negatif secara ekonomi, moral dan sosial. Di dalam sebuah perusahaan, praktik suap meningkatkan biaya-biaya operasional yang berpotensi besar menurunkan per forma perusahaan, bahkan kebangkrutan.

Berdasarkan data Transperancy International, rata-rata nilai Corruption Perceptions Index (CPI) negara-negara Asia Pasifik adalah 44 pada tahun 2016. Adapun tren CPI Indonesia mengalami peningkatan yaitu 32 (2012), 32 (2012), 32 (2014), 36 (2015) dan 37 (2016).

CPI menggunakan skala 0-100, dimana CPI nol berarti negara terse but amat korup dan 100 berarti negara tersebut bersih dari korupsi. Tren positif ini mendapatkan dukungan terus me nerus dari pemerintah dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2016 tentang aksi pencega han dan pemberantasan korupsi.

Perusahaan Ketenagalistrikan Pertama

Indonesia Power resmi menjadi perusahaan pertama di sektor ketenagalistrikan yang mulai menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Anak usaha PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik ini telah menda patkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LS SMAP) Mutu International.

Sertifikat dengan nomor MUTUSMAP/029 tersebut mencakup pada ruang lingkup aktivitas Kantor Pusat dalam mengelola dan mendukung bisnis pembangkitan listrik, layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit, dan pengembangan pembangkit baru. Penerapan sistem ini merupakan bukti nyata dari komitmen 3T perusahaan, yaitu Tidak Suap, Tidak Gratifikasi dan Tidak Fraud. “Ini menjadikan Indonesia Power sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi SMAP di sektor ketenagalistrikan,” ujar Direktur Utama Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi.

Ahsin Sidqi menyatakan, dengan penerapan SMAP ini, Indonesia Power dapat lebih berfokus pada tugas pokok di bidang ketenagalistrikan. Dengan begitu, perusahaan tidak diganggu oleh praktik korupsi dan penyuapan, sehingga dapat berjalan lebih efisien dan efektif. “Dengan ISO 37001:2016 ini dapat memperkuat pondasi Indonesia Power dalam melak sanakan tugas serta menjalankan bisnis ketenagalistrikan,” tegasnya.

Menurut Ahsin Sidqi, dengan adanya ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini, terdapat berba gai landasan untuk bertindak baik bagi pegawai maupun mitra kerja perusahaan agar terhindar dari tindak pidana korupsi. “Semua pegawai pun berkomitmen dan konsisten melaksakan SMAP dalam men jalankan tugasnya. Begitu pula semua stakeholder dan mitra, diharapkan dapat menyesuaikan dan mendukung pelaksan aannya,” pungkas Ahsin Sidqi. n

PAnDEMI COvID-19 AnCAM

PenGeMBanGan enerGi terBaruKan

Wabah virus Corona (Covid-19) memaksa laju pertumbuhan dunia usaha melandai, tak terkecuali di subsektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDm) pun telah mengindentifikasi dampak Covid-19 dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangkal efek negatif tersebut.  TurImAn SofyAn

Direktur Konservasi Energi Direktorat itu, keringanan lain berupa relak Jenderal Energi Baru Terbarukan dan sasi Commercial Operation Date (COD) Konservasi Energi (EBTKE) Hariyanto dan peniadaan denda finansial untuk mengungkapkan, jenis kebijakan yang menyesuaikan mekanisme pengadaan dikeluarkan adalah dengan memberi Independent Power Producer (IPP)," kata kan sejumlah insentif dan kelonggaran Hariyanto saat diskusi virtual bertemakan pendanaan pada proyek EBT. Kementerian Dampak Pandemi Covid-19 pada sektor ESDM terus melakukan berbagai upaya Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan penanggulangan atas dampak Covid-19 di Indonesia, beberapa waktu lalu. di subsektor EBT, khususnya mengenai Selain itu, ada pula pemberian stimulus pendanaan. subsidi melalui Anggaran Pendapatan

Untuk stimulus pendanaan di subsek dan Belanja Negara (APBN) terhadap tor EBT, Pemerintah telah menangguhkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) angsuran pinjaman hingga penurunan jenis Biodiesel. Sebaliknya akan ada biaya suku bunga proyek berbasis EBT. “Selain tambahan (surcharge) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

“Tak hanya itu, Pemerintah juga memberikan insentif khusus pajak melalui penangguhan dan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengembangan aneka EBT,” ucap Hariyanto.

Jaga roda Perekonomian

Guna menjaga roda perekonomian terutama di daerah, Kementerian ESDM memfokuskan percepatan proyek EBT yang bersifat padat karya dan desen tralisasi. "PLTS Atap di kantor instansi Pemerintah atau industri perikanan (cold storage), PLTMH dan PLTS off grid tetap berjalan meskipun pabrikan PLTS ini beberapa telah menurunkan produksi," ungkap Hariyanto.

Sementara, proyek-proyek berbasis APBN akan dilakukan restrukturisasi dan refokusing untuk tetap menggerakkan roda perekonomian masyarakat. "Program seperti Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS) tetap berjalan walau pun dari sisi volume berkurang," jelas Hariyanto.

Sebelumnya, Hariyanto merinci sejumlah kendala di sektor EBT akibat adanya Covid-19, diantaranya terham batnya sejumlah proyek dalam kontruksi atau pengadaan mengakibatkan overhead cost dan bunga sehingga terjadi lay off (pemberhentian) tenaga kerja, kenaikan biaya konstruksi, pembatasan mobilisasi personil dan logistrik, hingga permintaan listrik yang terus menurun.

Pemerintah tetap akan menjaga ketersediaan energi di Indonesia dan mempertahankan target pengembangan energi terbarukan tahun 2020, dengan proses evaluasi yang sedang dilakukan Kementerian ESDM. Meski demikian, Kementerian ESDM juga memperkira kan beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan (PLT ET) akan terhambat dan akan selesai di 2021 alihalih 2020; yang sudah teridentifikasi di antaranya 3 PLTP yang rencananya akan COD tahun ini bila kondisi business-asusual. Hariyanto juga menggarisbawahi penundaan pembayaran dari perbankan pada proyek ET, yang kemungkinan akan menurunkan target investasi ET tahun ini.

Proyek PLTS Atap Kementerian ESDM menggunakan APBN yang menargetkan 800 titik dengan anggaran Rp 175 miliar tahun 2020 juga sedang dievaluasi. Kendala yang muncul adalah pengiriman dan logistik, mengingat banyak daerah yang memberlakukan pembatasan dan moda pengiriman yang terbatas. "Mengingat secara administrasi proyek ini harus selesai di Desember 2020, Hariyanto mengatakan kementerian masih mencoba merealokasi anggaran untuk proyek lain," kata dia.

terancam alami kemunduran

Meskipun demikian, Hariyanto mengatakan, proyek pembangkit listrik tenaga EBTdiperkirakan mengalami kemunduran penyelesaiannya akibat pandemi Virus Corona (Covid-19). “Akibat wabah Covid 2019 ini, terjadi pergeseran proyek penyelesaian konstruksi pembangkit EBT dari 2020 bergeser ke 2021. Namun demikian wabah Covid ini kita semua berharap ini terjadi jangka pendek," ujarnya.

Dia menuturkan salah satu proyek yang mengalami kemunduran penyele saian, yakni Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sokoria sebesar 5 MW di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini semula

Terjadi pergeseran proyek penyelesaian konstruksi pembangkit EBT, dari 2020 bergeser ke 2021. Namun demikian, wabah Covid ini kita semua berharap ini terjadi jangka pendek.

ditargetkan bisa beroperasi pada Februari 2020, namun kini diperkirakan bergeser menjadi di 2021.

Sementara itu, dua proyek lainnya yaitu PLTP Rantau Dadap sebesar 90 MW, PLTP Sorik Merapi 45 MW masih akan tetap diupayakan untuk dapat beroperasi sesuai jadwal yang ada. "Untuk PLTP Sorik Marapi direncanakan tetap, satunya lagu di Sumatera Selatan diharapkan bisa tetap sesuai jadwal. Kemudian ada satu PLTA di Nusa Tenggara yang kalau enggak salah akan juga mengalami kemunduran," katanya.

Terkait dengan target investasi EBT sebesar US$20 miliar, pihaknya akan terus melakukan evaluasi. Hal ini dikarena kan adanya pertimbangan dari pihak perbankan karena kondisi ketidakpastian ini. Namun demikian, Kementerian ESDM tetap meyakini dapat mencapai target bauran EBT dalam energi primer pada 2025 mencapai 23 persen. "Ini sedikit banyak ini akan meng ganggu investasi di project ini. namun secara umum rencana jangka menengah sampai 2024 kita belum lakukan koreksi terhadap itu, masih sesuai pada RPJMN yang telah kita sampaikan sebelumnya," tuturnya.

Hariyanto menambahkan lelang se jumlah proyek EBT tetap akan dilakukan pada tahun ini. Hal ini dilakukan sesuai dengan rencana sehingga apabila Covid19 ini selesai, proyek yang telah dilelang tersebut dapat langsung dilakukan ek sekusi pembangunan. "Lelang tetap jalan tetapi bertahap karena kehilangan waktu saja menyebabkan kemunduran. Ini kami sikapi di tengah pandemi ini," ucapnya.

kesulitan cari Investasi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan target investasi maupun penyelesaian proyek EBT di tahun ini diperkirakan sulit tercapai. Investasi EBT di tahun 2020 tergantung dari beberapa proyek yang sudah dipersiapkan dari tahun lalu. "PLTS Bali Barat dan Bali Timur sudah dilakukan bulan lalu dan sesuai sched ule di kuartal III tahun ini mereka mulai realisasi paling enggak sudah selesai pembebasan lahan dan mulai ground breaking karena targetnya 2021 sudah COD," terang Fabby.

Namun bila melihat perkembangan saat ini dengan adanya layanan publik terganggu dan estimasi mundur dari ren cana awal sekitar 3 bulan hingga 4 bulan maka kemungkinan target penyelesaian juga akan mundur. "Kalau target proyek mundur sebenarnya penyaluran atau disbursement capital expenditure (Capex) jadi terhambat karena kami menghitung investasi kalau capex mulai di disburse secara bertahap karena pelemahan nilai rupiah. Konstruksi juga terhambat dan jadwal penyelesaian mundur sehingga comissioned juga bisa mundur ke awal tahun depan," ujar dia.

Menurut Fabby, kalau pun ada proyek yang bisa dieksekusi tahun ini, kemungkinan capex terbesarnya baru bisa dieksekusi tahun depan. Hal ini sama juga dengan proyek yang sudah mulai konstruksi tahun lalu, terkendala karena impor alat dan barang yang menyebab kan mundurnya proyek EBT. "Dari sisi timeline saja diperkirakan rencana investasi berdasarkan schedule itu bisa saja berkurang. Kalau tertunda diharapkan proyek itu bisa berjalan untuk tahun depan, sehingga kalau investasi enggak tercapai tahun ini, tahun depan investasinya bisa naik lebih tinggi," ujarnya.

Namun demikian, untuk kondisi inves tasi tahun depan sangat tergantung dari persiapan tahun ini dimana lelang harus dilakukan di tahun ini sehingga eksekusi dapat dilaksanakan tahun depan. "Jadi saya kira persiapan proyek PLN, baik di APBN maupun APBD, sebaik mung kin bisa dilakukan. Kalaupun tahun ini enggak tercapai diharapkan tahun depan bisa naik dan itu sangat penting," tandas Fabby. n

PLn MOBILE MuDAhKAn PELAnGGAn

Di saaT PanDeMi

Di tengah pandemi Covid-19, plus aturan social distancing, masyarakat cukup sulit mengurus masalah administratif dengan pihak PLn. untuk itu, tercetuslah aplikasi PLN Mobile.  CAnDrA WISESA

Terciptanya suatu teknologi didasari atas kebutuhannya, pada masa pandemi Covid-19 muncul teknologi canggih mulai dari teknologi kesehatan seperti Box Sterilasisi dan lain sebagainya. Begitu pula untuk sektor pelayanan masyarakat, seperti aplikasi berbasis IOS yang diciptakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk lebih mudah melayani pelanggan secara efektif.

Aplikasi PLN Mobile menjadi salah satu terobosan PLN dengan manfaat yang ditawarkan, seperti cara cek tagihan listrik yang lebih mudah dan cepat. Namun, keuntungan-keuntungan PLN Mobile tak sebatas itu saja lho.

Apa sih PLN Mobile itu?

PLN Mobile adalah aplikasi terintegrasi yang memadukan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T). Aplikasi ini diluncurkan bertepatan Hari Listrik Nasional ke-71 di Kantor Pusat PLN, Jakarta.

Hadirnya PLN Mobile diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan selama masa PSBB. Sebagai contoh, dulunya masyarakat mesti menghubungi call center PLN di nomor 123 buat mengetahui berapa besar tagihan listrik yang mesti dibayar, atau petugas pencatat meter yang harus keliling wilayah. Namun, saat ini semua bisa dilakukan lewat PLN Mobile.

Dari PLN Mobile pula, masyarakat bisa mendapat informasi mengenai pemakaian listrik. Mulai dari informasi adanya pemadaman listrik hingga menyampaikan keluhan yang dialami. Di sinilah fungsi integrasi dalam PLN Mobile bekerja.

Aplikas PLN Mobile dapat didownload melalui Playstore yang ada di smartphone Anda.

Tak hanya itu, PLN juga membuka layanan baca meter mandiri via WhatsApp, caranya pelanggan tinggal mengirimkan foto angka stand meter ke nomor WA resmi PLN di 08122-123-123.

Sementara itu, untuk mengecek tagihan listrik melalui PLN Mobile, buka aplikasi yang telah terpasang di smart phone. Kemudian pilih menu Informasi. Selanjutnya, pilih menu Informasi Tagihan dan Token Listrik. Lalu, Masukkan ID Pelanggan atau Nomor Meter Anda. Setelah semuanya terisi, pilih Cek Tagihan. Semua informasi tagihan ataupun transaksi pem belian token ditampilkan PLN Mobile.

Selain cek tagihan listrik yang menjadi lebih cepat dan mudah, sejumlah fitur PLN Mobile yang memberi banyak keuntungan seperti: 1. Fitur Informasi

Dalam fitur ini, pelanggan dapat peroleh Informasi Tagihan dan Token Listrik, Informasi Tarif Listrik Berlaku, Simulasi Pasang Baru, Simulasi Perubahan Daya, hingga Simulasi Penerangan Sementara.

Sejak kasus padamnya listrik di sebagian besar Pulau Jawa selama 2-3 hari, PLN menambahkan menu Informasi Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan. Adanya menu ini untuk mempermudah masyarakat mengetahui besaran ganti rugi yang diterima akibat padamnya listrik yang menjadi kesalahan PLN.

2. Fitur Pengaduan

Di PLN Mobile setiap pelanggan dipermudah dalam menyampaikan keluhan. Keluhan bisa disampaikan secara online yang notabene lebih praktis lewat aplikasi PLN Mobile. 3. Fitur Permohonan

Dalam fitur ini, sejumlah permohonan bisa diajukan ke PLN. Ada tiga permohonan yang sejauh ini bisa diajukan pelanggan, dari permohonan pasang baru, permohonan mutasi tarif/daya, hingga per mohonan Penerangan Sementara (Pesta). 4. Fitur Pembayaran

Fitur PLN Mobile ini bermanfaat buat mengetahui besaran biaya yang sebaiknya disiapkan terkait layanan PLN yang dipergunakan. Di fitur ini pelanggan bisa mengecek informasi total tagihan dengan memasukkan Nomor Booking yang telah diberikan PLN.

Selain tahu besaran biaya, pelang gan juga diberi petunjuk apa saja metode pembayaran yang bisa dipilih. Sejauh ini pilihan metode pembayaran yang tersedia antara lain Layanan Satu Pintu (LSP), bayar melalui Bank Mandiri, hingga transfer antarbank.

Selain itu, untuk mengetahui besaran tarif listrik yang berlaku sekarang sangat penting agar kita bisa mengatur sampai di batas mana kita memakai listrik. Dengan begitu, pemakaian listrik yang boros bisa dihindari demi tercapainya efisiensi pemakaian listrik.

Adanya aplikasi PLN Mobile diharap turut membantu pemerintah dalam memutus rantai virus Covid-19. Informasi pelayanan kelistrikan jadi lebih praktis dan efisien. n