Jakarta review #6

No. 6/Januari/I/2015

Rp. 30.000

Gran Rubina Ikon Green Office Hantu Penggadai Tanah Bank DKI

WAS-WAS BANJIR

medical healthcare

semua memiliki resiko Semua kegiatan yang kita lakukan pasti memiliki resiko, baik besar maupun kecil pasti akan ada resikonya. Resiko tidak mau menghindar atau bahkan dihindari.

Karena sekuat apapun kita menghindar maka sekuat itu pula resiko itu mendekat.

Resiko itu bukan untuk dihindari, namun harus dihadapi dan dikelola. Karena apabila kita mampu menghadapi dan mengelolanya dengan benar, maka kita bisa mengelola potensi-potensi kerugian yang ada.

terkadang kita menyepelekan

INDOSEHAT 2003 GROUP : - RS Indosehat 2003 Subang - Maritime Clinic Indosehat 2003 - Medical Check Up Seafarer - Medical Check Up Companies - Indosehat 2003 Clinic - In House Clinic

daftar isi Edisi 6/I/januari 2015 fokus utama

14

SUMIRNYA PENANGGULANGAN banjir Warga ibu kota masih mencicipi banjir hingga kini. Pemprov DKI baru mampu mengurangi, belum menanggulanginya

Seremoni 10  PP Properti Luncurkan

18

Apartemen The Ayoma

 Adira Tambah Armada AMS 11  Torabika Sponsori Film

 Akhir Tahun, BNI siapkan uang tunai Rp25 triliun

Insight 12  Kisah Tragis Gaji Telat PNS

DKI Jakarta

 Menanti Efektifitas PTSP

13  Ahok Dikerjai Setan

 Narkoba Ancam Coret 13 PNS

 Nasi Uduk dan Bir Pletok di Minimarket

Fokus 18  Putar Otak Usir Genangan Air 20  Gara-gara Pembebasan Lahan 22  Tak Seperti Membalikkan Telapak Tangan 24  Dari Tarumanegara Hingga Indonesia Merdeka 27  Bersiap Dini Hadapi Banjir

4

JakartaReview Januari 2015

40

Birokrat 30  Meroket Karena Blusukan 32  Belanja Lahan Biang Keladi Serapan APBD DKI Rendah

Dinamika Jakarta 36  Rotasi Jumbo Para Pejabat 40  Yang Sembilu

dari Pembatasan Motor 42  Menggugah Kesadaran Tentang Kawasan Oud Batavia 44  Mencari Hantu Penggadai Tanah Bank DKI

Keluarga Besar

Turut berduka cita atas musibah Air Asia QZ8501 Semoga keluarga korban yang ditinggalkan diberi kekuatan dan keikhlasan

daftar isi Edisi 6/I/januari 2015

59

67

 Komunikasi Ala Sari Widuri

Otomotif 70  New Nissan Juke 2015

Siap Hadapi Gempuran

View Point 72  Kunci Sukses Atasi Banjir Jakarta

Etalase 74  Gebrakan Para Ponsel

74 Kebon Sirih 46  Serapan APBD Payah Yang

49

Keterlaluan Siapa?

Ekonomi Bisnis 49  Petral Tarik ke Indonesia Saja 52  Sulitnya Bikin Penumpang 54

Naik Kompor Gas Berjalan

 BRI: Jadi Besar

tak Harus Merger 56  PT Triyasa Propertindo Pengembang Ikon Green Office di Sentra Ibu Kota

Korporasi 58  Forza Land Solusi Bagi Kaum Urban  Konseptor Seni di Bisnis Properti

59

Sosok 64  Sugiharto:

Ada Mafia Migas di Medsos

6

JakartaReview Januari 2015

70

surat pembaca Redaksi menerima surat pembaca yang berisi kritik, saran, pengaduan, serta tanggapan atas suatu masalah. Isi surat menjadi tanggungjawab pengirim. Surat pembaca dikirimkan melalui fax 021-3914693 atau email ke redaksi@jakartareview.co

Tagihan Misterius Kartu Kredit BCA

S

aya adalah pemilik kartu kredit BCA platinum dengan nomer account 4453770003127***. Pertamatama, saya mendapat billing tagihan bulan September 2014 pada tanggal 16-10-2014. Betapa terkejutnya saya ketika melihat di billing saya ada 11 transaksi yang dilakukan di luar negeri dengan total sekitar Rp. 26,919,708.62.

Hal yang mengherankan transaksi ini dilakukan di Perancis, Luxemburg, Irlandia dan amerika sedangkan saya tidak pernah menginjakkan kaki di negara-negara tersebut. Dan tidak lagi mengunjungi

Amerika setelah enam tahun. Adapun perinciannya transaksi sebagai berikut: 17 September 2014 LIONSHIELDELECTRONI CS. USA senilai IDR12,446,097.53 17 September 2014 B.R.U.C. COMPUTERS USA senilai IDR 7,341,753.36 17 September 2014 DESIGNBYHUMANS.COM senilai IDR574,800.05 17 September 2014 MAVI JEANS-ECOM senilai IDR2,826,100.23 17 september 2014 MARRIED TO THE MOB CLO senilai IDR1,065,775.09 Pada saat itu juga saya langsung menelepon BNI call, dan saya jelaskan permasalahannya.

Setelah itu saya diminta membuat

Mental Minta Dilayani

B

anyak orang besar, dimulai dari ikhtiar plus kerja kerasnya. Banyak orang sukses karena ketekun-an dalam belajar dan usaha. Banyak orang kaya melalui proses keprihatinan yang panjang. Banyak orang punya harta melimpah melalui proses "berhemat" serta ketekunannya.

Tapi, banyak orang berhasil, sukses, kaya raya, naik haji, punya mobil mewah mengilap. Merasa malu atau gengsi

dikatakan orang udik/desa. Bahkan, ada yang malu mengakui asal-muasal desanya sendiri.

Itu wajar karena sifat manusia yang merasa "malu" disebut orang desa! Malu dikatakan dari "kampung". Soal kualitas pribadi, nomor sekian! Nyaris tak menghiraukan.

Apalagi mereka yang punya jabatan serta kekuasaan. Jabatan publik yang seharusnya "melayani rakyat", justru minta

surat sanggahan yang menyatakan saya tidak melakukan transaksi tersebut Saya membuat fax perihal surat sanggahan tersebut dan saya kirim ke ke : BCA card center/unit issuing fraud Gedung Chase Plaza , Jl.Jend.Sudirman Kav 20 Jakarta 12920, Indonesia dan nama staff yang menghandle kasus ini adalah Kartika Cecilia Manurung. Setelah itu saya diminta menunggu.

Setelah berkali-kali menanyakan kasus ini, jawabannya selalu sedang diproses. Padahal sudah 3 bulan menunggu lamanya dan bunga terus dikenakan untuk transaksi-transaksi luar negeri yang tidak pernah saya lakukan.

Saya meminta pertanggungjawaban BCA perihal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen BCA. Gamma SV Jl Raya Kelapa Cengkir No.12 RT/RW 006/015, Kelapa gading, Jakarta Utara

"dilayani". Manajemen produktivitas tidak jalan secara baik dan maksimal karena selalu minta "dilayani".

Itulah yang kini terlihat jelas dalam struktur ketatanegaraan kita. Benih-benih pelayanan maksimal pada publik tak tercapai/tak tersentuh. Mereka "malu" memberi pelayanan kepada rakyat. Mereka sekadar duduk manis sembari tangannya selalu pegang hape. Bisanya "perintah" via SMS atau telepon.

Namun, ini hanya oknum. Transpa-ransi serta konsep kejujuran kadang jauh dari oknum pejabat tersebut. Yang dimainkan hanya power, power, and power.

Wisnu Widjaja Jakarta www.jakartareview.co

7

dari redaksi

Menanti Pembuktian Klaim Ahok

S

udah menjadi rutinitas, setiap memasuki musim penghujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap menghadapi ancaman banjir. Acang-ancang serupa juga mereka lakukan di awal tahun 2015 ini. Setidaknya sampai dengan masa tanggap darurat banjir selesai di ujung Februari, Pemprov DKI akan tetap waspada menghadapi tamu musiman tersebut.

Terkait hal tersebut, Fokus utama Majalah Jakarta Review edisi Januari 2015 ini juga akan mengulas soal antisipasi Pemprov DKI Jakarta dengan jajarannya dalam menghadapi ancaman banjir.

Singkatnya, dalam edisi perdana di awal tahun ini, kami mencoba mengulas dengan lengkap ragam persiapan yang dilakukan oleh DKI 1 bersama aparatur yang dimilikinya.

Sejumlah persiapan tersebut misalnya pembangunan tanggul pengamanan rob di Kamal Muara, Muara Baru, Kali Baru, Matradinata dan Muara Angke, pengerukan (normalisasi) sungai, waduk dan saluran.

Selain itu, membangun sumur resapan, sodetan, relokasi penduduk yang bermukim di bantaran sungai dan menyediakan logistik bagi ribuan personil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta TNI dan Polri yang akan ikut dikerahkan membantu.

Untuk mendukung penyajian Fokus Utama tersebut, tak lupa sejumlah tokoh yang relevan untuk memberi paparan ikut kami wawancarai. Sejumlah tokoh tersebut antara lain, Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, Kepala BPBD DKI, sejumlah

anggota DPRD DKI, serta pengamat tata kota.

Khusus pengamat dan anggota DPRD, kami bertanya mengenai klaim Ahok yang meyakini banjir tahun ini kalaupun terjadi akan surut dalam satu hari. Jawabannya, kendati mengakui antisipasi bencana banjir awal tahun ini sudah lebih baik, namun dengan berbagai alasan masing-masing, mereka pesimis klaim Ahok tersebut akan terwujud. Menurut mereka masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Ahok untuk mewujudkan klaim tersebut.

Kemudian untuk memberi perspektif yang berbeda dan komprehensif, penulisan fokus utama kali ini kami pecah dalam beberapa bagian tulisan. Bagian pertama menyangkut rangkaian persiapan menghadapi banjir, kedua mengenai sejarah banjir di Jakarta dari dulu hingga kini, ketiga dampak banjir terhadap bisnis di Jakarta, dan infografis sebagai pendukung tulisan.

Selain itu, di edisi kali ini, kami juga menampilkan beberapa artikel dan wawancara menarik mengenai Tata Kelola Migas Tanah Air. Untuk menjawabnya, kami mewawancarai dua orang tokoh masingmasing Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Sugiharto dan Kepala Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Andy Noorsaman Sommeng.

Untuk rubrik birokrat, kami mewawancarai Isnawa Adji, sosok birokrat Jakarta yang belakangan sangat moncer karirnya.

Dalam waktu tiga tahun terakhir, lelaki kelahiran Jakarta 24 Mei 1972 ini mengalami promosi berkali-kali. Terakhir birokrat yang lama mengabdi di kawasan

Tambora ini menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI. Sementara itu untuk rubrik Kebon Sirih, kami memilih mewawancarai politisi Partai Hanura Wahyu Dewanto. Kepada anggota komisi keuangan DPRD DKI Jakarta ini, kami bertanya tentang solusi penyerapan APBD yang lebih efektif lagi di tahun ini.

Akhirnya kami berharap, semua materi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Selamat Tahun Baru 2015 dan selamat membaca.

Windarto

Pemimpin Redaksi

Penerbit PT. Media Juang Bersama. Dewan Penasehat Laksda TNI (Purn) Hardiwan, Brigjen TNI (Purn) Abdul Salam, Kolonel (Purn) M. Soeyono, Ganang P Sudirman. Pemimpin Perusahaan Suyono. Pemimpin Umum Mukhtar Kaamil. Pemimpin Redaksi Windarto. Redaktur Pelaksana Rega Indra Adhiprana.

Redaktur Ranap Simanjuntak. Reporter Oki Akbar, A. Novian, Budi Prakoso, N.A. Prasetyo. Photographer Makmun. Tata Letak Dipo Putra Gomes. Business Development Deasy Helena. Manager Marketing Evi Hardinie, IT & Web Development Federick Marshal. Account Executive Andy Sudiyanto, Leo Bardus, Muhammad Reza, Ukey. Keuangan Irfan Wasito. Sirkulasi/Distribusi Suhardiono. Alamat Redaksi dan Iklan Jl. Wahid Hasyim No.12G lantai 3, Menteng Jakarta, Indonesia. Telp. 021- 391 4754. Fax. 021 - 391 4693. Email redaksi@jakartareview.co, marketing@jakartareview.co. Website www.jakartareview.co.

8

JakartaReview Januari 2015

Saya Tertarik Untuk Berlangganan Saya ingin berlangganan Majalah Jakarta Review untuk : Nama

: .........................................................................

Alamat

: ......................................................................... ..........................................................................

Pekerjaan

: .........................................................................

No. Telepon : .........................................................................

No. Mobile

: .........................................................................

Email

: .........................................................................

3 edisi

6 edisi

12 edisi

DISCOUNT 20% Periode Berlangganan

Harga Berlangganan

3 edisi

Rp. 82.200

6 edisi

Rp. 154.200

12 edisi

Rp. 298.200

Harga tersebut di atas sudah termasuk biaya ongkos kirim.

FAX formulir berlangganan ini ke : 021 - 3914693 atau email ke : redaksijakartareview@gmail.com

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi bagian sirkulasi kami di: 021 - 3914754

SEREMONI

PP Properti Luncurkan Apartemen The Ayoma

M

enyambut 2015, PT PP Properti langsung tancap gas dengan memperkenalkan proyek apartemen teranyar: The Ayoma. Apartemen dengan luas area mencapai satu hektar ini dikembangkan di lingkugan asri di Serpong, Tangerang Selatan. “Pengembangan The Ayoma di salah satu kota penyangga Ibukota ini merupakan strategi perusahaan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan hunian dengan nilai investasi sebesar Rp500 miliar,” kata Galih Saksono, Direktur Operasional PT PP Properti, awal Januari 2015.

Mengusung tagline ‘Beyond Space’ PP Properti tidak sekadar menciptakan konsep arsitektur dan desain ruang bagi sebuah hunian. “Kami berusaha agar setiap bangunan yang diciptakan dapat menjadi tempat yang nyaman, menyelaraskan kehidupan dengan alam di sekitarnya, dan membuat penghuninya menjadi sehat lahir dan batin,” ujar Galih.

The Ayoma dibangun dengan nuansa alam berkonsep avant garde yang out of the box, unik, kreatif, tetapi tetap

marketable.“Dengan luasan satu hektar, kami tetap mempertahankan keteduhan taman di area kuliner Pecel Madiun seluas 4.000 meter persegi, sedangkan sisanya kami hanya kembangkan dua tower apartemen berikut fasilitasnya,” jelas Nurjaman, Project Manager The Ayoma.

Dari dua tower yang dibangun, PP Properti akan mengembangkan 1.000 –

Adira Tambah Armada AMS

U

ntuk memudahkan pelanggan mengajukan klaim asuransinya, Adira Insurance memberikan fasilitas Autocillin Mobile Service (AMS), sebuah mobil VW Combi yang terletak di SPBU Tomang, Jl. Tomang Raya No. 42, Jakarta Barat. “AMS di SPBU Tomang adalah yang kedua, karena sebelumnya, kami telah memiliki armada AMS di Cilandak Town Square yang telah diluncurkan sejak tahun 2013,” kata Indra Baruna, Chief Executive Officer Adira Insurance.

Armada AMS di SPBU Tomang ini diluncurkan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan kami yang berada di Jakarta Barat dan sekitarnya dalam mengajukan klaim dan memperoleh informasi seputar produk Autocillin. “Kami

10

JakartaReview Januari 2015

1.200 unit apartemen tipe studio – tiga kamar tidur dengan luas 25 m² – 90 m².

“Harga yang kami tawarkan adalah Rp17 juta per meter persegi,” ungkap Nurjaman.

“Kami menargetkan enam ratusan unit tower pertama terjual dalam waktu enam bulan dengan target pendapatan kedua tower mencapai Rp1 triliun,” papar Nurjaman optimis. Windarto

berharap keberadaan AMS dapat membantu memenuhi kebutuhan pelanggan, apalagi kunjungan pelanggan di Cilandak Town Square cukup ramai yaitu sekitar seratus pelanggan setiap bulannya bahkan lebih, maka dari itu kami sangat antusias,” ujar Indra Baruna akhir Desember lalu.

Indra menambahkan AMS di SPBU Tomang ini beroperasi sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB. Bagi pelanggan yang mengajukan klaim di AMS SPBU Tomang tersebut akan mendapatkan voucher bahan bakar non subsidi SPBU senilai Rp 200.000,00. Pemberian voucher tersebut sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Windarto

SEREMONI

Torabika Sponsori Film

T

ak hanya dikenal sebagai produsen kopi terkemuka di tanah air, Torabika ternyata juga sangat mendukung Industri Perfilman Nasional. Dukungan tersebut diwujudkan dengan menjadi sponsor produksi sebuah film layar lebar produksi oleh Visinema Pictures yang berjudul ‘Filosofi Kopi the Movie’. Sebuah

film layar lebar yang mengangkat selukbeluk kopi.

“Ketertarikan Torabika dalam produksi film ini terkait dengan adanya esensi serupa yang diusung pada film adaptasi dari karya novel penulis Dewi Lestari ini,” ujar Marketing Manager Torabika Noegroho Moeshartanto awal Januari lalu.

Lebih jauh, film ‘Filosofi Kopi the Movie’ lanjutnya merupakan sebuah film tentang pencarian kopi terbaik. Sebuah film yang tidak hanya bercerita tentang perjalanan hidup tetapi juga membuka wawasan baru untuk melihat kopi Indonesia dalam bingkai yang penuh gairah dan cinta.

Selain itu Torabika juga melihat bahwa film ‘Filosopi Kopi the Movie’ ini bukan sekedar film yang sangat menghibur tetapi mempunyai misi untuk memberikan edukasi tentang kopi kepada masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai proses pembuatan kopi yang sempurna dan tahu cara menikmati kopi terbaik. Sehingga konsumen kopi Indonesia dapat mengapresiasikan produk kopi terbaik yang dibuat dengan semangat sepenuh hati untuk pecinta kopi.

“Berangkat dari kesamaan visi yaitu bersama-sama ingin memberikan edukasi tentang kopi untuk masyarakat maka Torabika mendukung penuh film ‘Filosofi Kopi the Movie’,” terang Noegroho. Windarto

Akhir Tahun, BNI siapkan uang tunai Rp25 triliun

P

T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan uang tunai sekitar Rp22 triliun hingga Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang perayaan Natal 2014 hingga Tahun Baru 2015. Jumlah uang tunai tersebut meningkat 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2013.

Corporate Secretary BNI Tribuana Tunggadewi mengatakan, ketersediaan uang tunai tersebut telah memperhitungkan realisasi penggunaan uang tunai selama libur panjang Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 serta perkiraan naiknya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai tahun ini dan awal tahun depan.

Peningkatan jumlah uang tunai tersebut disebabkan karena bertambahnya

jumlah nasabah BNI dan jumlah mesin ATM yang dimiliki BNI. “Jumlah uang tunai itu sudah memperhitungkan kebutuhan uang tunai ATM dan outlet kami,” ujar Tunggadewi dalam rilis yang dikutip Kamis (25/12).

Ditambahkannya, pada saat sebagian masyarakat Indonesia menjalani cuti bersama dalam rangka perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015, BNI tetap beroperasi secara terbatas melayani para nasabah, pada tanggal 26 Desember 2014.

Sebanyak 111 outlet yang tersebar di 15 Wilayah BNI dipersiapkan untuk memberikan pelayanan terbatas tersebut.

Adapun Pelayanan terbatas yang dibuka BNI selama masa cuti bersama tanggal 26 Desember 2014 itu adalah, penarikan atau setoran rekening BNI, pemindahbukuan antar rekening BNI, setoran penerimaan

BBM dan non-BBM, serta Setoran Penerimaan Negara/Pajak. Rega www.jakartareview.co

11

INSIGHT

Kisah Tragis Gaji Telat PNS DKI Jakarta

Quote

Kalau beli mobil tidak punya NPWP, akan saya kejar Gubernur DKI Jakarta Basuki

Menanti Efektifitas PTSP Sukses launching Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang santer diteriaki Pemprov DKI Jakarta, masih mandek.

Misalnya kantor Kantor PTSP Jakarta Barat hingga akhir pekan kedua di Januari ini masih menggunakan cara manual dalam memasukkan berkas permohonan.

Pun Jakarta Review mencoba berkali-kali untuk masuk ke situs selalu gagal.

Kepala Kantor PTSP Jakarta Barat Desi Ernaning-

12

JakartaReview Januari 2015

Miris memang ketika merasakan gaji telat dibayarkan. Untuk menutupi kebutuhan rutin tiap awal bulan dipastikan terpaksa meminjam atau merogoh dalam-dalam kocek yang ada. Itu yang dirasakan "S" (enggan disebut namanya) salah satu staf Pengamanan Dalam (Pamdal) kantor Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terhitung seminggu gajinya pada bulan Januari belum dibayarkan Pemprov DKI lantaran APDB DKI Jakarta terlambat diputuskan. Sang PNS tersebut membeberkan terpaksa harus merogoh kocek dalam keuangannya untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Mau bagaimana lagi mau enggak mau pakai uang yang ada," ujarnya ketika ditemui Jakarta Review. Padahal dikatakan PNS bergolangan II B ini, uang simpanan tersebut tidak lain untuk persiapan pendidikan lanjutan anak pertamanya yang kini masih duduk di kursi Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tidak hanya S, hal serupa juga dialami SH pegawai Dinas Pemadam Kebarakan

dan Penanggulangan Bencana Pemprov DKI. Ketika dikonfirmasi mengenai telatnya pembayaran gaji, pria beranak satu itu sontak balik menanyakan,"Terus kapan sih gajiannya?," ucap Sopian.Dia mengaku dengan belum dibayarkannya gaji bulan Januari hingga pada tanggal delapan berdampak besar bagi pengeluaran yang jatuh tempo di awal bulan. "Kayak arisan sama listrik, ya terpaksa kita minjem dulu sama orang," katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono menilai PNS DKI terlalu berlebihan menanggpi persoalan tersebut. Menurutnya, alasan telatnya pembayaran gaji untuk 72 ribu PNS DKI jelas, salah satunya akibat perombakan pejabat besar-besaran yang dilakukan Gubernur Ahok pada awal Januari lalu, dimana nomenklatur proses pembayaran gaji harus banyak yang disesuaikan dan disempurnakan."Ini kan hanya terlambat tiga atau empat hari saja, tidak sampai satu bulan. PNS DKI itu manja," kata Heru. Oki Akbar na i ma a dar l kat asa aret ? ‘k sin’ g ten

Tjahaja Purnama member ancaman bagi pemilik mobil yang menyamarkan namanya sehinga terhindar dari pajak progresif

sih sendiri buang badan. Ia merasa tak bisa berbuat apa pun lantern pelayanan online merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi Informasi Masyarakat (Kominfomas) DKI. Sementara di kecamatan dan kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan nyatanya pula belum ada CCTV atau kamera pengawas pada PTSP tersebut.

Karena itu, Ahok merasa geram dan menuding ada pembangkangan. Ranap

INSIGHT

Ahok Dikerjai Setan Tidak jarang memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap borok yang terjadi di jajaran Pemerintah Provinsi DKI. Awal Pekan Januari lalu di depan mahasiswa dan dosen Universitas Pelita Harapan pada agenda audiensi dengan Gubernur, Ahok berkisah, sejak menjabat sebaga Wakil Gubernur DKI pada 2012 silam dirinya kerap diteror.

"Saya masuk ke sini saja, kursi saya enggak

Karet Tengsin juga punya sejarahnya. Nama daerah yang kini termasuk kawasan segitiga emas Kuningan ini berasal dari nama orang China yang kaya raya dan baik hati. Orang itu bernama Tan Teng Sien. Karena baik hati dan selalu memberi bantuan kepada orangorang sekitar kampung, maka Tan Teng Sien cepat dikenal oleh masyarakat sekitar dan selalu menyebut daerah itu dengan sebutan daerah Teng Sien. Karena pada waktu itu banyak pohon karet, maka daerah itu dikenal dengan nama Karet Tengsin.

Narkoba Ancam Coret 13 PNS Setelah ramai dengan polisi narkoba, kini gilaran PNS narkoba. Di lingkungan Pemprov DK Jakarta, aih itu tekuak dari hasil tes urine Badan Narkotika Nasional (BNN) saat mutasi masal di area Monas, Desember lalu.

Tepatnya, ada 13 pejabat Pemprov DKI yang positif memakai narkoba.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku tahu siapa saja 13 nama PNS narkoba tersebut. Tapi, informasi menyebutkan, kalau mereka kebanyakan pejabat eselon II dan III. “Nanti akan kami panggil. Kalau sudah tahu langsung diproses. Kalau terbukti telah menggunakan selama bertahun-tahun, akan dipecat sebagai PNS," ancam Djarot.

dikasih, ini gila kan. Saya masuk ruang kerja saya, ada meja tanpa kursi, ini kan teror," ungkapnya disambut tatapan serius para mahasiswa.

Sama seperti yang dialami Joko Widodo (Jokowi), kata Ahok, selama hampir dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi terpaksa harus duduk di kursi gubernur yang telah lapuk dengan bagian jok yang telah terkelupas."Coba kamu bayangkan, ini mental yang ada di Pemprov DKI. Saya pernah cerita masalah ini kepada ibu saya. Saya bilang, mungkin

orang di DKI tidak seperti itu, tapi ada setan yang menggerakkan mereka untuk mengerjai saya," jelasnya.

Pada kisah itu Ahok mengaku mengetahui banyak pihak termasuk pejabat yang tidak suka dengan kehadirannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terlebih, dirinya baru saja merombak ribuan Pejabat Pemerintah DKI yang terpantau berkinerja memble."Tapi, kalau saya yang tidak lebih berani dari mereka, habis kita. Mau jadi apa Jakarta. Karena, kita kan enggak mungkin ambil pistol, kita sikat satu-satu," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu. Oki Akbar

tok e l P r i an B d k u d Nasi U market revisi i ggodok n n e i m s kan eriu di M aknya s t yang diterbit tu a tamp a e

ark kart lah s v DKI Ja a) minim arta. Sa rta Pempro Daerah (Perd ernur DKI Jak aka ub an h DKI J Peratur aat menjadi G retaris Daera ro kecil aha mik duk atau os Sek s s u t o u k iy r t u u u d n S e ro si u roduk-p annya m perti na pletok perbaik mewajibkan p as Jakarta, se bir l, a u kh ah, g dij agus," Saefull ngah (UMKM) aja yan nnya b s a n s a a r e m e e n n k e e b g m ir entin dan gan b Yang p ok. "Jan nyata i uduk. s a bir plet n n nya ter h ia a d g u n m e Saiful t, set juga, ke , Djarot imarke a t in r . a m a k y 0 ian DKI Ja i 2.00 sebutn menter itu, dar akil Gubernur rigan Ke n Selain e ak dibe W t d . , i n n s ahka B nsulta r atura ri o . a a k n g d r a g e g n b ib mela kuran akan enert a p a y s n n a a k r k a e m let laku Hidajat et yang una me inimark l. Ranap ngan g a m g i a g d a r Pe nsi b iona i tolera n pasar tradis kan lag a g n e ter d 500 me

Kasus narkoba memang masih menjadi momok di wilayah kerja ibukota. Padahal, September tahun lalu, 19 PNS sudah kedapatan mengkonsumsi narkoba sehingga rela harus rela lengser dari jabatannya, dipecat gubernur.

“Ini persoalan serius. Tentu

harus ada tindak lanjut karena termasuk pelanggaran berat.

Aturannya jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang harus bebas dari narkoba,” celetuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta Agus Suradika. Ranap www.jakartareview.co

13

14

JakartaReview Januari 2015

Sumirnya Penanggulangan

Warga ibu kota masih mencicipi banjir hingga kini. Pemprov DKI baru mampu mengurangi, belum menanggulanginya.

www.jakartareview.co

15

FOKUSUTAMA

K

osim seakan "kebal" dengan banjir yang melanda Jakarta. Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, tiap tahun merasakan air yang bertamu di lantai satu rumahnya.

Pria berusia 49 tahun itu bersama keluarga memilih bertahan di lantai dua rumah demi menghindari banjir. Biasanya, tinggi air bisa mencapai 2,5 meter. "Tahun ini baru kena 1 meter air yang masuk rumah," ujarnya, Desember 2014 lalu.

Jika dibandingkan banjir yang melanda pada 2013 lalu, menurutnya, genangan air tersebut belum terbilang parah. Saat puncak bencana banjir, ketinggian air di wilayahnya bisa mencapai 5 meter. Bahkan, air meluap sampai ke Jalan Jatinegara Barat yang berada di mulut gang. "Kalau Bogor hujan deras, air bisa naik lagi," ujarnya.

16

JakartaReview Januari 2015

Kendati wilayahnya langganan banjir, Kosim enggan pindah rumah. Padahal, Pemprov DKI telah menyiapkan tempat tinggal di Rumah Susun (Rusun) Komarudin, Cakung. Kalaupun terpaksa pindah, dia ingin yang tak jauh dari Kampung Melayu. “Kita sudah puluhan tahun disini,� ujarnya.

Lain halnya dengan Lina, warga Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Menurutnya, jika Jakarta hujan lebat, rumahnya tidak terendam banjir. Namun, apabila Bogor dilanda tumpahan air sepanjang hari sehingga pintu air Bendungan Katulampa dibuka, maka rumahnya terancam banjir kiriman.

"Di belakang rumah saya dilewati Sungai Pesanggrahan yang akan meluap jika Bogor hujan deras. Rumah saya jadi kebanjiran, daerah Kedoya dan Puri Indah juga," jelasnya.

Sebagian besar program Pemprov DKI yang berhubungan dengan penanggulangan banjir terbentur dengan konflik warga Wanita asal Medan yang tinggal di Jakarta sejak 1992 itu menuturkan, dirinya pernah merasakan banjir besar yang menenggelamkan lantai pertama rumahnya pada tahun 1998, 2002 dan

2007. "Saya sedang hamil tujuh bulan pada 2007 dan sempat tinggal selama seminggu di lantai 2 sebelum akhirnya mengungsi ke rumah kakak di Srengseng (Jakarta Barat)," kisahnya.

Untung saja sejak saat itu, dirinya tidak pernah mengalami hal serupa hingga sekarang. Kalaupun banjir, lanjutnya, wilayah tersebut tergenang air hanya setinggi 50 meter saja. "Sejak ada proyek memperlebar Kali Pesanggrahan di belakang rumah, sampai sekarang belum kena banjir," imbuhnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengernyitkan kening saat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan prediksi dari akumulasi curah hujan tinggi di Jakarta yang mencapai 400 sampai 500 milimeter pada bulan Desember.

Jika prediksi itu tepat, banjir besar akan melanda Jakarta pada tanggal 20 Januari 2015 dan berlangsung selama sepuluh hari.

Boleh jadi Djarot cemas mendengar paparan tersebut. Pemprov DKI harus siap menanggung beban pengungsi sejumlah 122.417 jiwa. Pasalnya, bila menggunakan asumsi terburuk, banjir itu bakal mengancam 37 Kecamatan, 125 Kelurahan, serta 634 RW di Jakarta.

Apalagi datang kabar yang kurang menyenangkan dari salah satu SKPD DKI DKI. Pelaksana Tugas Wali Kota Jakarta Utara, Tri Kurniadi mengatakan, hingga kini masih ada pegawai tingkat bawah yang bertugas mengendalikan banjir yang kurang mendapat perhatian.

"Di Jakarta Utara, rumah pompa masih ada yang listriknya hampir disegel oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan sekitar 700 pegawainya belum digaji selama enam bulan," ujar Tri. Di sisi lain, lanjut Tri, ada titik banjir di Jalan Boulevard, Kelapa Gading. Untung saja, penghuni kawasan tersebut orangorang kaya. “Ketika banjir, mereka langsung mengungsi ke hotel. Untuk wilayah Pluit sudah aman, karena pompa bantuan dari Jepang berjalan baik. Tapi, masalah karyawan itu, kita terkesan tidak peduli pada bawahan ketika kita mengurusi warga,” jelasnya.

Menurut Djarot, Pemprov DKI sudah siap menghadang bencana tahunan Ibu

Kota dengan berbagai macam upaya, termasuk meminimalisir cakupan banjir yang telah menenggelamkan 634 RW pada awal tahun 2014 lalu.”Mudah-mudahan curah hujan tidak sederas seperti tahun lalu yang luar biasa. Supaya alam bisa berpihak pada kita semua,” harap politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Agus Sutomo mengatakan, kemungkinan besar dampak banjir tidak akan signifikan karena tentara telah menerjunkan ribuan personel untuk membersihkan sungai Ciliwung sejak pertengahan 2014 lalu.

“Dengan kita kerja sepanjang tahun 2015 dari pertengahan tahun 2014, dampaknya tidak signifikan. Bahkan mimpi saya Desember 2015 Kali Ciliwung rapih, indah, hijau, asri, sehat, bisa jadi kawasan eco—wisata dan menjadi alternatif transportasi air buat Jakarta,” jelasnya Agus.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim banjir hanya berlangsung dalam satu hari dan langsung surut. Sebab, telah banyak yang dilakukan Pemprov DKI supaya air yang mengalir dari hulu sampai hilir sehingga arus air di Sungai Ciliwung berjalan lancar tanpa hambatan.

Belum maksimal Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik punya pandangan berbeda dengan pemerintah.

Menurutnya, Pemprov DKI belum maksimal dalam menanggulangi banjir Jakarta.

"Faktanya bisa banjir sehari surut, tidak?

Ente lihat faktanya saja," ujarnya.

Taufik bilang, lambannya penanganan banjir di ibu kota akibat prosentase penyerapan anggaran dan pendapatan yang tidak mencapai target tahun ini.

Terkesan, imbuhnya, Pemprov DKI kurang berusaha keras mengusir genangan air berbagai wilayah Jakarta.

Senada dengan Taufik, pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai, Pemprov DKI sejauh ini belum berhasil mensukseskan program penanggulangan banjir. Sehingga, untuk puncak musim yang diperkirakan akan terjadi pada Januari hingga Februari, tidak ada jaminan masyarakat Jakarta terbebas dari ancaman banjir.

Salah satu program penanggulangan banjir Jakarta yang masih terhambat, kata Yayat, adalah normalisasi sungai yang masih mengandung banyak konflik dengan warga bantaran sungai yang hendak direlokasi. Sebab untuk relokasi itu sendiri kental hubungannya dengan ketersediaan Rusun.

“Jadi, selama rumah susun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta belum dapat menjawab kebutuhan warga yang terdampak relokasi, maka normalisasi sungai Ciliwung boleh dikatakan sebatas bualan belaka,” ujarnya.

Hal yang sama pun terjadi pada program sodetan sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Dikatakan Yayat, terkendalanya program tersebut juga berhubungan langsung dengan pembebasan tanah warga.

Artinya, sebagian besar program Pemprov DKI yang berhubungan dengan penanggulangan banjir terbentur dengan konflik warga yang tanahnya harus dibebaskan, lalu direlokasi menuju tempat selayaknya."Saya kira tahun ini tidak akan banyak berbeda dengan tahun lalu. Kalau curah hujannya besar atau tinggi, kemungkinan Jakarta masih akan banjir," katanya medio Desember lalu.

Yayat menilai masih ada beberapa persoalan serius yang masih belum tersentuh Pemprov DKI. Salah satunya adalah kerusakan bentang alam Jakarta. Ini kerap luput menjadi perhatian pemerintah. Dus, drainase Jakarta yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya, kultur masyarakat yang masih saja membuang sampah sembarangan, dan belum adanya budaya untuk membuat sumur resapan.

Sejatinya, lanjut Yayat, Pemprov DKI tak hanya melihat aspek fisik pembangunan infrastruktur sebagai pengendali banjir. ”Tapi aspek manusianya juga perlu disentuh dong. Selama ini saya melihat aspek manusia belum disentuh,” tegasnya.

Kendati demikian, Yayat mengatakan, Pemprov berhasil mengurangi jumlah genangan pasca hujan turun.“Karena dari apa yang dilakukan setahun ini hanya dapat dibuktikan saat musim hujan.

Apakah kondisinya lebih baik dari tahun kemarin, atau tahun ini justru lebih buruk dari tahun sebelumnya,” jelasnya. Rega/ Oki Akbar www.jakartareview.co

17

FOKUSUTAMA

Putar Otak Usir Genangan Air Banyak cara demi mengatasi banjir di Jakarta. Tinggal pilih, mau yang murah atau mahal.

18

JakartaReview Januari 2015

Sumur injeksi

H

ujan yang mengguyur Jakarta masih membuat warga ibu kota was-was, kendati Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi banjir, baik dengan mitigasi struktural maupun non-struktural.

Mitigasi struktural adalah pembangunan fisik untuk menanggulangi banjir, seperti normalisasi sungai, waduk, pemasangan pompa dan pembuatan sumur resapan. Sedangkan mitigasi non-struktural merupakan minimalisasi dari dampak banjir terhadap warga Jakarta.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Bambang Musyawardana menjelaskan, mitigasi struktural yang dilakukan Pemprov belum semuanya selesai. "Sedang dalam proses," imbuh walikota Jakarta Timur yang baru diangkat ini.

Menurutnya, pembangunan sungai buatan dan waduk prosesnya memakan waktu lebih dari setahun sehingga saat ini belum tuntas. Namun, pembuatan sumur resapan sudah mencapai 3.620 sumur hingga akhir tahun ini. Adapun pengerjaan sodetan sungai akan selesai akhir 2015 nanti.

Untuk mengurangi dampak banjir, Bambang menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dengan satuan kerja perang-

kat daerah (SKPD) lainnya, seperti Dinas Sosial DKI Jakarta dan Satpol PP. Selain itu BPBD DKI Jakarta juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk persiapan penanggulangan bencana.

Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Ahmad Heri Fuad mengatakan, normalisasi sungai dapat mengurangi masalah banjir di ibu kota. Kendati demikian, Heri menilai Jakarta tidak akan lepas dari banjir. "Upaya yang dilakukan Pemprov hanya mengurangi, belum dapat menghilangkan banjir," ujarnya.

Maka dari itu, Heri menyarankan supaya Pemprov DKI lebih fokus menjalankan mitigasi non-struktural di kawasan yang setiap tahun kerap tergenang, seperti di bantaran Sungai Ciliwung, di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara.

Sementara pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Mohajit menilai, air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Sayang, yang terjadi di Jakarta justru banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan.

Sebenarnya, kata Anggota Asosiasi Ilmuwan Humboldt Network Germany itu, ada cara yang ampuh untuk mengatasi banjir yaitu dengan menggunakan sistem sumur injeksi. Cara ini 10 kali lebih murah

istimewa

Polder system

ketimbang menyediakan waduk atau membuat sodetan sungai.

"Teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna," jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengantongi lima langkah yang perlu dilakukan Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan banjir yang menjadi langganan di ibu kota. Langkah ini juga bisa dilakukan pada daerah-daerah lain yang mengalami masalah serupa.

5

Langkah Usir Banjir

1

Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany itu.

Ditambahkannya, pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak.

Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.

Dari perhitungan matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air di titik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu, maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi. “Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar Rp1 trilun. Ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan sungai, atau waduk penampung yang selalu bermasalah saat pembebasan lahan,� jelasnya.

Usulan lain datang dari Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional, Syahrial Loetan, yakni dengan membangun Polder System. Namun hal ini berbiaya tinggi. "Biarpun mahal tapi sudah teruji menatasi banjir untuk jangka panjang," katanya.

3

2

5

4

1. Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI, Pemerintah Jawa Barat, serta Kabupaten-Kabupaten yang terkait dengan masalah banjir. Upaya koordinasi ini perlu secara spesifik dituangkan dalam pengkajian bersama Rencana Tata Ruang Wilayah, pemberian izin, dan penegakan hukum.

2. Tegas dalam penegakan hukum. Bangunan-bangunan tanpa izin yang melanggar tata ruang kota harus dibongkar paksa.

3. Evaluasi kejelasan penduduk Jakarta untuk meminimalisir dampak negatif dari banjir.

4. Edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memelihara sungai.

Kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai perlu mendapat tindakan tegas dari pemerintah.

5. Master Plan Jakarta perlu ditinjau ulang untuk melihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan yang sudah sangat luar biasa. Hal ini untuk mencari efektivitas penanganan banjir dalam jangka panjang. (Rega)

Polder system merupakan sistem tata air yang memungkinkan lahan budidaya di kelilingi oleh tanggul raksasa. Tanggultanggul ini dilengkapi dengan pintu-pintu air yang dikendalikan sesuai kebutuhan.

Sungai, saluran air, dan waduk yang perlu di rehabilitasi akan menjadi tempat mengalirnya serta menampung kelebihan air akibat banjir.

"Polder itu sendiri adalah sebidang tanah rendah, dikelilingi oleh embankment atau timbunan. Atau juga dapat disebut tanggul yang membentuk semacam satu-kesatuan hidrologis buatan, yang berarti tidak ada kontak dengan air dari daerah luar selain yang dapat diatur sesuai kemauan kita," jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, air tidak akan berkumpul di jalanan atau wilayah permukiman. Sebab, setiap kali air datang dan berkumpul di sungai, maka secara otomatis dipompakan ke badan air atau polder lain yang lebih tinggi, yang akhirnya didorong untuk bermuara ke laut.

Menurutnya, metode yang sama dalam membangun polder system telah lama diterapkan oleh Belanda. Sebab, wilayah Belanda yang memiliki kemiripan dengan Jakarta, juga memiliki ancaman banjir secara rutin dari laut melalui gelombang pasang dan ganasnya badai Laut Utara. Termasuk dengan adanya luapan sungai Ijssel, dan Rijn akibat mencairnya es di hilir sungai pada akhir musim dingin.

Sistem polder juga identik dengan Negeri Kincir Angin yang memiliki lebih dari 3 ribu polder. Maklum, lebih dari separo wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut. Artinya, Belanda sudah kenyang bergulat memerangi banjir sejak abad ke-17 sebab morfologi alam negera itu sebagian besar berupa rawa dan dataran rendah.

Syahrial menjelaskan, perencanaan Herman van Breen ketika merancang kota sebenarnya sudah menjadi respon terhadap banjir besar yang melanda Batavia (Jakarta) pada tahun 1918. Hanya, sistem itu tidak diteruskan. Sebab hingga saat ini polder system baru diterapkan pada beberapa kawasan perumahan elit di tepi laut Jakarta. Rega

@ilustrasi: artoio gomes

www.jakartareview.co

19

FOKUSUTAMA

Belum ada jaminan warga Jakarta terbebas dari banjir tahun ini. Normalisasi sungai-sungai yang telah dilakukan Pemprov DKI masih memiliki banyak kendala, sehingga di mata pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, program penanggulangan banjir DKI masih jauh dari sukses.

Yayat Supriatna|Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti

A

pa saja kendala yang menghadang program penanganan banjir?

Berikut kutipan wawancara Oki Akbar dari Jakarta Review dengan Yayat via sambungan telepon, medio Desember lalu.

Bagaimana pandangan Anda tentang program penanggulangan banjir yang dilakukan Pemprov DKI? Pelaksanaan program memang belum sepenuhnya berhasil menyerap anggaran sebagaimana yang diharapkan.

Contohnya, untuk normalisasi sungai, terkendala oleh relokasi warga yang ada di

20

JakartaReview Januari 2015

Gara-gara Pembebasan LAHAN bantaran sungai. Relokasi warga itu tergantung pada pembangunan rumah susun.

Selama program rumah susun itu belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat yg akan dipindahkan maka normalisasi tidak akan bisa diselesaikan.

Artinya, akan ada persoalan konflik pada masyarakat yang merasa tergusur akibat normalisasi sungai.

Lalu, pencapaian target beberapa program itu seperti bantuan dari pemerintah pusat untuk sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) juga belum diselesaikan. Lagi-lagi karena pembebasan tanah.

Jadi, bisa dikatakan hampir sebagian besar programprogram Pemprov DKI yang terkait dengan program penanggulangan banjir

terbentur karena pembebasan tanah atau relokasi dari kawasan-kawasan yang akan dinormalkan sungainya. Kalau tidak dilakukan pemindahan penduduk, Excavator sungai tidak akan bisa mengeruk endapan.

Apa yang harus dilakukan Pemprov DKI? Yang harus didorong

dari Pemprov DKI adalah menetapkan skala prioritas, apakah mengejar normalisasi sungai atau mengejar target pembangunan rumah susun (Rusun). Dua-duanya menghadapi kendala sekarang.

Rusun terkendala masalah tanah untuk pembangunan, sementara normalisasi juga bermasalah pada pemindahan penduduk. Jadi ujung-ujungnya sama, yang dihadapi program penanggulangan masalah banjir adalah masalah tanah dan ganti rugi.

Selain itu, ini terkait dengan upaya memperbaiki saluran penghubung, perbaikan sistem drainase, pembuatan dan penguatan polder normalisasi sungai. Memang harus diakui belum sepenuhnya dimaksimalkan karena ada yangg sudah bisa dikerjakan, ada yang belum.

Untuk normalisasi sungai di TB. Simatupang, misalnya, sampai pintu air Manggarai juga belum semuanya dikerjakan karena berbagi tanggung jawab dengan pemerintah pusat. Ini sama seperti sungai di Pesanggrahan. Mau tidak

Masing-masing seharusnya duduk bersama kembali untuk meletakan sinergi program dan kegiatan di lapangan.

Supaya ada sinergitas.

Ibaratnya, kalau ada saluran makro dibenahi oleh pemerintah pusat, maka DKI harus secara integrasi membenahi saluran mikro. Juga, harus bersinergi memaksimalkan saluran penghubung karena selama ini kendala terbesar program penanggulangan banjir Jakarta adalah pada persoalan lamanya pembenahan saluran penghubung tidak pernah terselesaikan dengan baik. Ini problem besar yang harus segera diprioritaskan, khususnya pada wilayahwilayah yang menjadi langganan banjir.

Ahok bilang, banjir Jakarta satu hari selesai, langsung surut. Pendapat Anda?

Wacana-wacana yangg menjanjikan, mengatakan cepat selesai, atau masalahnya bisa sehari tuntas, sebaiknya dihindarkan. Kalau janji tidak terbukti di lapangan nantinya hanya jadi bumerang. Saya kira untuk sampai ke sana kita

minimal air yang melimpah lebih kurang lima juta kubik per detik itu bisa ditahan lebih dulu, supaya tidak semuanya menggelontor ke Jakarta. Sekarang, kan Waduk Katulampa bukan sebagai fungsi bendungan sebenarnya.

Dia hanya berfungsi untuk mengukur tinggi muka air.

Dengan adanya waduk di hulu sungai Ciliwung itu diharapkan air bisa lebih ditahan kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan melalui pintu air yang ada.

Ibaratnya, ketika di kawasan puncak dalam kondisi hujan besar dan limpahan airnya besar, itu tidak semuanya akan turun langsung ke Jakarta, sehingga upaya kita untuk menahan air. Penting juga ada gerakan menampung air. Jadi pada saat musim hujan ini kita tidak berprinsip secepatcepatnya membuang ke laut, tapi bagaimana menampung air sebanyak-banyaknya untuk kita cadangkan di musim kemarau.

Dibandingkan tahun sebelumnya, apakah program penanggulangan banjir yang

dilakukan DKI sudah lebih baik?

Belum signifikan. Sekarang baru upaya menormalisasi, artinya ada usaha. Tapi usahausaha yang telah dilakukan ini tidak bisa menjadi garansi bahwa banjir itu tidak akan hilang. Banjir akan tetap ada, karena Jakarta bukan hanya persoalan saluran atau normalisasi, tetapi juga ada kerusakan alam. Contoh, drainase kita yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya, kultur masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, dan belum ada budaya untuk membuat sumur resapan.

Itu bisa menjadi kendalakendala besar bagi kita ketika masalah kultural yang tidak bisa merubah keadaan. Jadi, apa artinya sungai dibersihkan, drainase dibenahi, tapi setiap hari kita membuang sampah ke sungai. Jadi ini yang menjadi masalah besar yang menurut saya jarang tersentuh oleh program penanggulangan banjir, yang selama ini lebih cenderung melihat aspek fisiknya. Aspek manusianya, belum disentuh. Oki Akbar

Selama program rumah susun itu belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat yg akan dipindahkan maka normalisasi tidak akan bisa diselesaikan. mau memang harus ada kerja keras yang lebih mengedepankan sisi komunkasi dengan masyarakat yang terimbas program normalisasi sungai, maupun upaya-upaya penataan kawasan-kawasan yang sering terkena banjir.

Artinya, masih ada benturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah?

perlu ada upaya kerja keras agar dapat membuktikan apa yang kita lakukan sekarang ternyata bisa mengurangi banjir. Misalnya, dari jumlah air yang tergenang bisa berkurang di musim hujan.

Apa pendapat Anda tentang wacana Waduk Ciawi dan Sukamahi?

Dengan adanya waduk, www.jakartareview.co

21

FOKUSUTAMA

Agus Priyono|Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Tak Seperti Membalikkan Telapak Tangan

P

emprov DKI Jakarta tak patah arang untuk terus melakukan berbagai antisipasi dan rehabilitasi banjir yang melanda ibu kota hampir setiap tahun. Hasilnya, mulai terlihat. Meski tidak hilang sama sekali tetapi setidaknya upaya itu diharapkan dapat meminimalisir dampak musibah musiman tersebut.

Untuk mengetahui berbagai langkah antisipasi banjir di ibu kota, terutama terkait pembenahan infrastruktur di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, Agus Priyono, menuturkan kepada Jakarta Review, di kantornya, awal Januari 2015. Berikut kutipannya: Seperti apa arahan penanganan banjir dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama?

Gubernur meminta kami, seluruh jajaran

22

JakartaReview Januari 2015

pemerintahan mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga wali kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengevaluasi upaya antisipasi dan rehabilitasi pada peristiwa banjir sebelumnya. Selanjutnya sesuai kewenangan masing-masing, kami harus menyusun rencana aksi serupa manakala banjir kembali datang di tahun ini. Intinya, kami diminta berupaya keras agar air dapat mengalir tanpa hambatan sampai ke laut.

Terkait pembangunan infrastruktur, apakah masih terkendala?

Kita menyadari bahwa dalam setiap pembangunan apa pun itu tak lepas dari kendala. Tapi terpenting, sejauh mana kita bisa mengatasi persoalan itu

sesegera mungkin. Terkait normalisasi aliran sungai, kami selama ini memang menemui banyak kendala mulai dari proses penertiban, relokasi ke rumah susun hingga kewenangan pembenahan bantaran kali.

Sebagai ilustrasi, kewenangan normalisasi Sungai Ciliwung itu berada di Kementerian Pekerjaan Umum, tapi kita diberi kewenangan untuk membebaskan tanah di sekitarnya bagi kepentingan

penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta.

Dan, kita ketahui bersama bahwa dalam membebaskan tanah masyarakat, tentu tidak bisa dilakukan dengan instan.

Jadi, untuk mengatasi banjir Jakarta nggak mungkin seperti membalikkan telapak tangan, melainkan butuh proses dan waktu cukup panjang. Meskipun demikian, kami memutuskan mulai melakukan berbagai upaya pencegahan banjir sejak dini. Sebab jika dimulai dari sekarang, mau kapan lagi kita mengantisipasi datangnya musibah banjir.

Wilayah mana saja yang paling banyak kendala?

Kendala yang kita hadapi hampir merata di semua wilayah, namun masing-masing

Setidaknya, kini daya tampung sungai sudah bertambah. Kita lihat di Pintu Air Manggarai setelah sungainya dilebarkan, daya tampung air di sana mencapai 500 meter kubik per detik.

detik. Bila seluruh aktivitas normalisasi kali selesai, maka harapan kita bahwa arahan Gubernur benar-benar bisa terwujud. Karena, berdasarkan hitunghitungan di atas kertas, out put dari normalisasi kali itu melancarkan aliran air dari hulu ke hilir.

Terkait normalisasi jalan inspeksi, ada kabar terbaru?

Meski prosentasinya belum pasti karena data riil masih perlu dikonfirmasi ulang, namun sebagian tugas normalisasi jalan tersebut sudah rampung. Bagi kami, hal ini sebuah prestasi membanggakan, setidaknya jalan inspeksi saat ini sudah mendapat perhatian dari pihak pimpinanan. Mengingat sebelumnya, kurang diperhatikan sehingga sering digunakan tak sesuai peruntukan oleh masyarakat.

Sementara terkait normalisasi sungai di hulu, seperti apa kelanjutan pembangunan Waduk Ciawi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Progres sudah terlihat, mulai dari kajian, kesepakatan antar pemerintah daerah, hingga skema pendanaan. Ini hasil dari kunjungan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Ciawi, Bogor, 18 Januari 2014. Saat itu, terjadi kesepakatan (Memorandum of Understending/MoU) antara Pemerintah Pusat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat untuk merealisasikan pembangunan waduk sebagai salah satu upaya penanganan banjir di ibu kota. Kini, progresnya sudah sampai pada pembuatan detail engineering design.

memiliki persoalan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Secara fisik, pembangunan di wilayah Kampung Pulo boleh dibilang paling sukses karena kondisi sungai di sana memang lebih kecil dibanding lainnya. Sayang, prestasi ini tak terekspos oleh media.

tahun sebelumnya. Setidaknya, kini daya tampung sungai sudah bertambah. Kita lihat di Pintu Air Manggarai setelah sungainya dilebarkan, daya tampung air di sana mencapai 500 meter kubik per detik. Padahal, di zaman Belanda hanya berkapasitas 300 meter kubik per detik.

Dengan kondisi Sungai Ciliwung yang sudah dinormalisasi dan bantaran kalinya terlihat rapi dan indah, Insya Allah banjir tahun ini tak akan separah

Lalu di Pintu Air Karet, Pejompongan, Jakarta Pusat. Dahulu hanya berkapasitas 500 meter kubik per detik, sekarang sudah mencapai 700 meter kubik per

Soal pendanaan, apakah DKI Jakarta siap menggelontorkan dana untuk pembangunan waduk tersebut?

Meskipun Pemda Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak sanggup lantaran keuangan yang minim, namun kami sudah menyiapkan anggaran untuk pembebasan tanah. Kala itu, selama 2014 – 2015, kami sudah menyiapkan dana sekitar Rp400 miliar. Sebenarnya, Dinas PU punya alokasi dana bagi pembangunan sejumlah waduk mencapai Rp1,2 triliun.

Namun perkembangan selanjutnya akan menjadi berapa besar, tergantung persetujuan dari dewan (DPRD). Saat ini kami masih menunggu. Oki Akbar www.jakartareview.co

23

FOKUSUTAMA

Dari Tarumanegara Hingga Indonesia Merdeka

fitriwardhono.wordpress

Banjir di Jakarta ibarat hikayat berulang.

Sebelum masa kolonialisme hingga muncul konsep kota air. Kini momoknya masih terus menghantui.

P

rasasti Tugu bertuliskan aksara Pallawa, disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta menjadi bukti kisah kerumitan soal penanganan banjir di sekitar ibukota Jakarta. Raja Purnawarman, penguasa kerajaan Tarumanagara dalam penggalan prasasti itu mengerjakan penggalian sungai Chandrabhaga (sungai Bekasi) dan sungai Gomati (sungai di daerah Tangerang) sepanjang sekitar 24 km selama 21 hari.

Kala itu, di abad ke- 4, khususnya adalam pemerintahan Purnawarman (395-434), sungai Cisadane jadi menopang hidup

24

JakartaReview Januari 2015

sebagai jalur pengangkutan. Emas dari hutan dan pegunungan di Banten hingga Bogor dialirkan lewat sungai menuju pelabuhan utama di Bekasi dan Jakarta Utara.

Karena itu, kali harus digali agar tak menggenangi daratan Tarumanagara, yang berpusat di Bekasi.

Episode berganti era kolonial.

Memang setelah berakhirnya era kerajaan Hindu-Budha, pendatangpendatang asing mulai ramai berlabuh di Jayakarta. Tepatnya di Muara Ciliwung, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kali Besar. Kala itu, Jayakarta tak lebih berada di tengah kumpulan rawa.

Selemparan batu dari permukaan, ada genangan lumpur digenangi air setinggi satu kaki. Tak heran bila penghujan tiba, Jayakarta sering tergenang air dari Muara Ciliwung.

Namun pesona Jayakarta terlalu besar. Belanda kepincut menjajaki dengan berbagai pembangunan

gudang serta pangkalan muara di Muara Ciliwung tahun 1612. Pada 1619 Jayakarta berganti nama menjadi Batavia, Belanda, putar otak mengatasi genangan air. Sejumlah terusan digali dan dihubungkan dengan Muara Ciliwung, dengan tujuan sebagai drainase dan lalu lintas air. Mengikuti pola Negeri Kincir Angin.

Jan Pieterszoon Coen yang di awal abad 17 menjadi GubernurJenderal Hindia Belanda bahkan menjadikan Batavia dengan konsep kota air (waterfront city). Sunda Kelapa disulap menjadi Kota Pelabuhan dengan kanal-kanal air meniru Amsterdam. Sedikitnya ada 16 terusan yang ditorehkan Belanda, sebagai penghubung sungai-sungai di luar kota. Beberapa turusan yang hingga kini masih dapat dilihat adalah terusan Amanus di sebelah Barat Kali Angke, Jakarta Utara, terusan Bageracht yang

menghubungkan Kali Angke dengan Kali Krukut di Jakarta Barat, dan terusan Mookervart di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Namun kiat itu nyatanya tak cukup. Air sungai dari pegunungan membawa lumpur, mengakibatkan pendangkalan. Alahsil, Belanda terpaksa mengeruk kembali paritparit yang penuh lumpur tersebut untuk meminimalisasi genangan yang timbul kala hujan.

Pembagunan terusan-terusan dalam kurun 1647 hingga 1686 ternyata memperparah pengendapan lumpur. Akibatnya, Batavia masih saja dihantui banjir. Ini berlangsung dalam beberapa kali.

Salah satu banjir terbesar yang terjadi di tahun 1872. Pintu air (sekarang berdiri Masjid Istiqlal) tiba-tiba jebol. Air sungai Ciliwung meluap mengakibatkan pertokoan serta hotel di Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk terendam. Menjalar sampai Gedung Harmonie, sebagai pertemuan kalangan elit Belanda. fitriwardhono.wordpress

Banjir Jakarta dari masa ke masa

S

etelah Indonesia mereka, Belanda maupun Jepang pergi meninggalkan Jakarta, namun tidak diikuti dengan banjir.

Air bah terus menggelayuti ibukota sekian lama, beruturutturtu sejak 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, dan 2013 banjir kembali mendatangi Jakarta. Bahkan, banjir tiap tahun hinggap untuk beberapa daerah, misalnya Kampung Pulo atau Bukit Duri.

Berikut sedikit perjalanan banjir ibukota dalam kepemimpinan yang berbeda.

Era Gubernur Soemarno Kepala Pemerintah Kota Jakarta yang nyaris putus asa menghadapi banjir adalah Gubernur Soemarno (pengganti Walikota Soediro). Baru seminggu menjabat Gubernur, banjir menenggelamkan Jakarta hingga ke sejumlah kota satelit yang dibangun masa Walikota Soediro. Salah satu kota satelit yang terendam hingga atap rumah, adalah Grogol yang kala itu merupakan permukiman elit, Taman Solo (sekarang Cempaka Putih), Rawamangun (kota satelit pendidikan), dan sebagian Kebayoran Baru. Kawasan kota satelit ini memang bekas rawa-rawa.

Menghadapi krisis ini, Presiden Soekarno langsung turun tangan. Di masa Gubernur Soemarno, semua kebijakan pembangunan Ibukota berada di tangan presiden. Gubernur hanyalah pelaksana di lapangan saja. Ketika itu, Presiden merancang upaya pencegahan banjir secara integratif dan menyeluruh dengan berpatokan pada rencana yang disusun pada zaman Kolonial Belanda (rencana H Van Breen dan kawan-kawan). Sebagai Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, dan Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno membentuk “Komando Proyek Penangggulangan Banjir Jakarta� (Kopro Banjir). Sayangnya, rencana yang sudah disusun sulit dieksekusi karena keterbatasan dana.

Era Ali Sadikin Gubernur Ali Sadikin memprioritaskan pada pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase kota. Saluran air diperbaiki, saluran-saluran baru dibangun, termasuk dua saluran kolektor di pinggiran kota, yaitu Cakung Drain dan Cengkareng Drain.

Dana pembangunannya menggunakan uang judi yang kala itu dilegalkan. Tapi upaya itu belum juga membebaskan Jakarta dari ancaman banjir, sehingga Ali Sadikin menyiapkan langkah non www.jakartareview.co

25

FOKUSUTAMA Banjir itu juga menyebabkan Rijswijk (Jalan Veteran) dan Noordwijk (Jalan Juanda) tidak dapat dilalui kendaraan, termasuk kawasan yang sekarang menjadi Lapangan Banteng. Singkatnya banjir tersebut menyebabkan Batavia lumpuh.

Selang dua dasawarsa, tepatnya 1893, banjir besar kembali melanda.

Hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon di sekitar Kwitang, Kebon Sirih, Petojo dan Tanah Abang banyak yang tumbang.

Wabah penyakit seperti kolera dan pes seketika marak.

Kejadian banjir besar terulang pada 1918. Belanda memerintahkan Herman van Breen sebagai ahli tata kelola air membangun saluran air

yang disebut sebagai Banjir Kanal Barat (BKB) yang selesai tahun 1922. Kala itu, BKB bisa mengatur air masuk ke kota Batavia, dan menampung air Sungai Ciliwung, Sungai Cideng, Sungai Krukut dan Sungai Grogol.

Tapi keceriaan tak lama.

Pada 1932 banjir besar kembali melumpuhkan Jakarta. Bahkan berlangsung dua periode. Pertama, pada awal tahun, saat umat muslim kala itu menjalankan ibadah puasa, masyarakat Batavia kerepotan dengan datangnya banjir. Kemudian, banjir tiba lagi di penghujung tahun, tepatnya di malam tahun baru, banjir menenggelamkan kampung-kampung pribumi. Windarto/Ranap.

struktur penanggulangan banjir, seperti evakuasi dalam keadaan darurat dan tindakan lainnya dalam satu kesatuan komando.

Setahun menjelang akhir masa jabatan, Ali Sadikin dibuat repot oleh banjir besar melanda Jakarta tahun 1976. Gawatnya situasi membuat Ali Sadikin harus terus menerus memantau perkembangan situasi selama 1 kali 24 jam. Banjir terjadi seiring meluasnya pemukiman baru di kawasan yang semula menjadi resapan air. Karena itu menjelang akhir masa jabatannya, Ali Sadikin menyusun strategi penanggulangan banjir yakni Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta 1972-1973 termasuk merencanakan pembangunan sistem Kanal Banjir Timur (KBT).

sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit, dan jumlah pengungsi mencapai 320.000 orang.

Tak hanya itu banjir besar yang terjadi pada tahun 2007, menggenangi 89 kelurahan yang ada di Jakarta dengan luas wilayah yang tergenang sekitar 454,8 km2, atau lebih dari 60 persen wilayah Jakarta. Banjir ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Jakarta dan mengakibatkan kerugian hingga mencapai 5,2 triliun, menelan korban 80 jiwa, dan memaksa sekitar 320 ribu orang warga Jakarta mengungsi karena rumahnya tergenang atau bahkan tenggelam oleh banjir.

Era Tjokropranolo, R. Soeprapto, dan Wiyogo Atmodarminto

Banjir yang terjadi di tahun 2013 dan 2014, menggenangi 89 kelurahan yang ada di Jakarta. Ini sama dengan dampak banjir 2007. Bedanya luasan wilayah yang terkena dampak pada banjir 2013 dan 2014 hanya sekitar 17,4 persen dari total wilayah Jakarta. Hujan mengguyur ibukota selama beberapa hari menyebabkan debit air Sungai Ciliwung dan beberapa kali kecil lainnya meluber tak terbendung. Air merendam sejumlah pemukiman dengan ketinggian beragam, mulai 60 cm hingga 4 meter lebih.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, setidaknya sebanyak 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. Para pengungsi itu berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523.

Bencana banjir Jakarta pada Januari 2014 ini tak separah tahun 2013. Waktu itu, BPBD menyatakan banjir merendam 54 kelurahan, dengan jumlah resmi korban tewas akibat banjir mencapai 20 orang dan sebanyak 33.502 orang terpaksa mengungsi. Windarto/Ranap. S

Gubernur ini awalnya lupa meneruskan pelaksanaan rencana yang sudah disusun. Baru saat banjir kembali mengepung Jakarta di tahun 1979, ia segera meneruskan program penanggulangan banjir tersebut. Langkah Bang Nolly kemudian diteruskan oleh Gubernur R. Soeprapto dan Gubernur Wiyogo Atmodarminto, yakni dengan memanfaatkan dana hasil judi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Keterbatasan dana ini jadi kendala bagi Gubernur Soerjadi Soedirdja, ketika terjadi banjir tahun 1996. Luas genangan air kian meluas, termasuk jalan tol yag menghubungkan Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta.

Era Sutiyoso dan Fauzi Bowo Banjir besar kembali terjadi pada tahun 2002, saat Jakarta dipimpin oleh Gubernur Sutiyoso. Banjir pada tahun 2002 dan 2007 tercatat sebagai tragedi bencana nasional. Catatan pemerintah provinsi, pada 2002 banjir menewaskan dua orang dan menyebabkan 40.000 orang mengungsi. Sementara 2007,

26

istimewa

JakartaReview Januari 2015

Banjir Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama

Bersiap Dini Hadapi Banjir Ancaman banjir di Jakarta sudah jadi ritual tahunan buat Industri Asuransi. Tak ingin klaim melonjak, sejak awal musim hujan Industri Asuransi telah mengkampanyekan pentingnya antisipasi terhadap dampak banjir.

A

wal tahun di daerah Jakarta dan sekitarnya tampaknya menjadi saat yang mengkhawatirkan buat perusahaan asuransi khususnya asuransi umum.

Kekhawatiran tersebut berupa meroketnya jumlah klaim akibat terendamnya kendaraan bermotor dari para pemegang polis.

Lihat saja berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pada tahun 2002 nilai

klaim banjir total tercatat Rp1,5 triliun. Itu mencakup pengajuan klaim 1.145 polis rumah, 1.804 polis kendaraan bermotor, 547 polis bangunan komersial, dan 780 polis pabrik. Sementara klaim akibat banjir selama seminggu tahun 2007 nilainya mencapai Rp 2,1 triliun. Angka klaim tahun 2007 meningkat menjadi Rp 1,127 miliar per kejadian dari tahun 2002 Rp 359 juta per kejadian. Terakhir

banjir tahun 2013, AAUI menaksir total klaim akibat banjir di Jakarta mencapai Rp 3 triliun.

Terkait hal tersebut, menghadapi ancaman banjir di awal tahun 2015 ini, beberapa perusahaan asuransi umum segera menyiapkan diri secara lebih dini. Tak ingin kecolongan sebagai bentuk antisipasi bencana banjir, beberapa perusahaan tersebut kini sudah membentuk tim khusus.

Salah satu perusahaan asuransi yang sudah membentuk tim khusus tersebut adalah PT Asuransi Astra Buana. Terkait antisipasi banjir, anak perusahaan Astra ini sejak Oktober lalu sudah membentuk tim khusus.

Tim ini bertugas mengurus segala sesuatu hal mengenai antisipasi banjir mulai dari upaya preventif, penanganan evakuasi hingga penanganan klaim. “Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini kita menyiapkan diri lebih dini menghadapi kemungkinan banjir di awal tahun ini,� kata Marketing Communication & Public Relation PT Asuransi Astra Buana, Laurentius Iwan Pranoto kepada Jakarta Review. www.jakartareview.co

27

FOKUSUTAMA

PT Asuransi Astra Buana, telah menyiapkan tim khusus untuk sesuatu hal mengenai antisipasi banjir mulai dari upaya preventif, penanganan evakuasi hingga penanganan klaim

28

Selain itu lanjut Iwan secara preventif, pihaknya juga rutin melakukan edukasi kepada para pemegang polis Garda Oto yang tersebar di daerah Jakarta dan sekitarnya. Edukasi tersebut terkait, apa saja yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana banjir.

“Sejak memasuki musim hujan, kami sudah mulai mengingatkan kepada para pemegang polis dengan memberikan tip berkendara aman, langkah-langkah kondisi darurat banjir, dan titik-titik rawan banjir, khususnya Jakarta, melalui SMS ataupun media sosial, yaitu Twitter @GardaOto dan Facebook fanspage Garda Oto,” ujarnya.

Iwan menambahkan khusus untuk antisipasi banjir tahun ini, pihaknya tak hanya menyediakan armada truck untuk mengevakuasi kendaraan yang terjebak banjir, tapi juga menyiapkan 2 unit kendaraan Big Foot. Kendaraan jenis ini kita perlukan untuk mengevakuasi kendaraan dalam situasi terburuk.

Antara lain untuk menembus daerah banjir yang tidak bisa dilalui oleh truck biasa.

JakartaReview Januari 2015

Akan halnya Asuransi Astra Buana, Adira Insurance juga sudah menyiapkan diri menghadapi kemungkinan banjir di awal tahun 2015 ini. Setiap menjelang musim penghujan di akhir tahun, kita sudah membentuk tim tanggap bencana.

Tim dibentuk untuk melakukan evakuasi pelanggan dan karyawan jika terkena bencana banjir. “Tim tanggap bencana Adira Insurance biasanya berkoordinasi dengan tim bencana Bank Danamon sebagai holding company,” ujar Retail Operation Policy and Billing Division Head Adira Insurance Adri Permana.

Adapun bentuk persiapan yang dilakukan lanjut Adri adalah melakukan meeting koordinasi dengan semua tim tanggap untuk melakukan evaluasi dan perbaikan struktur/ sesuai dengan kebutuhan, mengajukan budget tanggap bencana kepada manajemen, mempersiapkan peralatan dan kebutuhan lain yang terkait dengan evakuasi pelanggan dan karyawan jika terkena bencana banjir dan pembentukan tim sukarelawan dari karyawan sendiri untuk diperbantu-

kan melakukan evakuasi karyawan dan pelanggan (jika perlukan).

Kemudian sebagai upaya preventif, kita juga melakukan edukasi kepada pemegang polis autocilin. Bentuk edukasi yang kami lakukan adalah sosialisasi terkait mekanisme pelaporan bencana banjir atau bencana alam lainnya dan antisipasi apa yang harus dilakukan oleh karyawan baik di HO dan didaerah bila terjadi bencana banjir atau bencana alam dan informasi terkait cuaca kepada seluruh karyawan kantor pusat yang dilakukan oleh contact center secara berkala.

Selain itu dalam edukasi tersebut tak lupa kita sertakan juga info cuaca secara berkala, tips-tips untuk menerobos genangan air, serta apa yang harus dilakukan jika mobil terandam air. Bentuk edukasi seperti ini rutin kita lakukan selama beberapa tahun terakhir dan mendapat respon yang positif dari para pemegang polis.

Pada akhirnya Industri asuransi berharap banjir tahun ini kalaupun terjadi, dampaknya tidak akan sebesar banjir-banjir pada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan sejumlah langkah antisipasi banjir yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI ada hasilnya. “Jadi kita tunggu saja,” ungkap Adri.

Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)Julian Noor optimis tahun ini Jakarta tidak akan mengamalami banjir besar. Optimisme tersebut didasarkan pada “risk improvement” yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat sudah cukup baik. Misalnya revitalisasi dan pengerukan sungai, saluran air serta beberapa waduk besar. “Ini berbeda dengan areal Bodetabek yang tidak terjadi “risk improvement” yang signifikan, sehingga resiko Bodetabek relatif sama dengan tahun sebelumnya,” pungkas Julian. Windarto

ilustrasi: artoiogomes dari berbagai sumber

WILAYAH KECAMATAN BERPOTENSI BANJIR

WILAYAH TERDAMPAK BANJIR 2014 8

3

25

10

Jakarta Barat 10

30

38

151

Jakarta Pusat

168

JAKARTA BARAT

JAKARTA PUSAT

Jakarta Selatan

194

Jakarta Timur

JAKARTA UTARA

83

6 25

35

POTENSI TINGGI Jakarta Barat : Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, Pal Merah, Taman Sari.

Jakarta Pusat : Cempaka Putih, Gambir, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen, Tanah Abang.

Jakarta Timur : Cakung, Jatinegara, Makasar, Matraman, Pulo Gadung.

Jakarta Utara : Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok.

10

JAKARTA TUMUR JAKARTA SELATAN

RW Kelurahan Kecamatan

Jakarta Utara

ANALISA KESENJANGAN PERSONEL Penyelamatan & Evakuasi

Tenaga dokter

Kebutuhan: Ketersediaan: 1.399 9.064 Kurang/Lebih: +7.665

Kebutuhan: Ketersediaan: 303 2.175 Kurang/Lebih: +1.854

Unsur Satuan Pelaksana Polri, Masyrakat, Lembaga Usaha

Unsur Satuan Pelaksana Polri, Masyrakat, Lembaga Usaha

Tenaga perawat Kebutuhan: Ketersediaan: 606 2.811 Kurang/Lebih: +2.205

Farmasi

Kebutuhan: Ketersediaan: 303 203 Kurang/Lebih: -100

Unsur Satuan Pelaksana Polri, Masyrakat, Lembaga Usaha

Unsur Satuan Pelaksana Polri, Masyrakat, Lembaga Usaha

Logistik Dapur Umum

Sarana & Prasarana Ketersediaan : 7.605

Kebutuhan: Ketersediaan: 5.170 2.420 Kurang/Lebih: +2.750 Unsur Satuan Pelaksana Polri, Masyrakat, Lembaga Usaha

Konfirmasi

Transportasi Ketersediaan : 641 Konfirmasi

CATATAN BANJIR di 2015 1. Ancaman banjir terjadi pada awal minggu ketiga Januari 2015 2. Ancaman banjir tersebar di 37 kecamatan, 125 kelurahan, dan 634 RW 3. Jumlah penduduk yang terdampak banjir 276.999 jiwa 4. Jumlah penduduk yang mengungsi 122.417 jiwa 5. Jumlah penduduk risiko tinggi 24.130 jiwa (25% dari total pengungsi) 6. Jumlah penduduk yang sakit : 19.304 jiwa 7. Penduduk yang terancama jiwa : 20 jiwa 8. Ketinggian muka air di pos pematantauan Katulampa dan Depok (untuk sungai Ciliwung) serta pintu air yang masuk ke Jakarta mencapai (siaga I), pos pantau ketinggian air di pintu air beberapa hulu sungai lainnya (Angke, Pesanggrahan, Krukut, Cipinang, Sunter Hulu) juga diasumsikan mengalami peningkatan tinggi muka air status siaga II. 9. Tinggu muka air laut di pos pasar ikan mencapai 200-250 cm (siaga II).

10. Curah hujan 100-200 mm per hari di DKI Jakarta 11. Masa siaga darurat ditetapkan 10 hari, tanggap darurat/hari.

POTENSI MENENGAH Jakarta Barat : Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, Kembangan, Pal Merah, Jakarta Pusat : Menteng, Tanah Abang.

Jakarta Selatan : Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Tebet.

Jakarta Timur : Cipayung, Ciracas, Jatinegara, Kramatjati, Makasar.

ATENSI PRIORITAS (Berdasarkan prediksi BMKG dan peneliti ITB) 1. Pada dasarian 3 bulan Desember 2014 (tanggal 20-31 Desember 2014), curah hujan di daerah DKI Jakarta akan hujan sedang. Berpotensi banjir di daerah Jakarta.

2. Pada dasarian 3 bulan Januari 2015 sampai dasarian 1 bulan Maret 2015, curah hujan di daerah Bogor akan tinggi, berpotensi banjir di daerah Jakarta.

Analisa Kesenjangan Peralatan Program Dampak Banjir No 1

Nama Peralatan Helikopter

Satuan

Tersedia

Kebutuhan

Kesenjangan

Unit

3

4

1

2

Rescue Truck

Unit

0

14

14

3

Truk Personil

Unit

17

91

74

4

Mobil Penyelamat

Unit

22

22

0

5

Perahu Karet

Unit

514

500

-14

6

Peralatan Selam

Unit

80

0

0

7

Tali Penyelamat

Rol

72

248

176

8

Jaket Penyelamat/ Pelampung

Buah

1.810

Keterangan

Konfirmasi

9

Ban Dalam

Buah

640

700

60

10

Lampu Sorot

Unit

20

28

8

11

Mesin Potong Kayu

Unit

33

33

0

12

Rambu Lalin Portabel

Unit

123

Konfirmasi

13

Mobil Derek

Unit

127

Dishub

www.jakartareview.co

29

[BIROKRAT] Isnawa Adji Wakil Kepala Dinas Kebersihan

Meroket Karena Blusukan Berani mengkritik, lulus tes lelang dengan nilai terbaik, karirnya di pemerintahan moncer. Solusi menangani sampah, lewat mendatangi langsung sumbernya.

D

i antara getir dan sumringah dari 4676 pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik oleh Gubernur Basuki Tjahja Purnama awal Januari lalu, terselip sosok mencolok. Ia adalah Isnawa Adji.

Kendati sementara ini tetap menjadi Wakil Kepala Dinas (Wakadis) Kebersihan DKI Jakarta, lelaki kelahiran Jakarta 24 Mei 1972 ini tetap merasa bersyukur. “Terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT. Karena, Jakarta baru membuka ruang bagi aparat untuk menampilkan kinerja yang baik. Dan pimpinan pasti menilai kinerja

30

JakartaReview Januari 2015

kita dengan baik dan positif," ucapnya kepada Jakarta Review.

Lelang jabatan merupakan media paling fair dalam mengatrol birokrat berprestasi di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

Ujian terbuka, lanjutnya, lebih adil bagi para pegawai DKI dan mempercepat jenjang karir. "Kalau nggak ada lelang jabatan, mungkin saya akan jadi camat terus. Jadi ini kesempatan yang baik untuk teman-teman untuk naik jabatan secara objektif," ujarnya. “Seleksi terbuka seperti ini memperke-

cil kemungkinan karir seseorang mandek akibat subjektivitas atasan. Soalnya selama ini mereka menunggu terlalu lama untuk dipromosikan,� tambah ayah dari 3 anak ini.

Akan tetapi, Isnawa sendiri tak menyangka bisa meraih jabatan dalam kurun waktu singkat. Adalah Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta sebagai pendorong keberhasilan tersebut. Pada Juni 2013, merupakan kali pertama karirnya meroket lewat lelang jabatan bagi 415 lurah dan camat. Isnawa yang kala itu telah menjadi Camat Tambora selama 2,5 tahun menjadi salah satu pengondol nilai terbaik. Alahasil, ia menjadi Asisten Walikota Bidang Perekonomian Walikota Jakarta Barat.

Menariknya, saat public hearing atau sesi tanya jawab dalam lelang jabatan di hadapan Jokowi, Isnawa malah melontarkan kritik. Saat itu, gubernur menanyakan bagaimana cara camat mengetahui ukuran masyarakat ibukota puas atau tidak dengan pelayanan di kantor camat. Jebolan STPDN tahun 1991 ini menjawab tegas belum menemukan parameter detail. "Sepertinya pelayanan masih jauh dari puas. Di Jakarta belum ada parameter yang detail soal masalah kepuasan pelayanan publik itu," jawabnya.

Bahkan, tanpa sungkan Isnawa mempertanyakan kewenangan camat dalam memutuskan suatu permasalahan.

Dirinya menunjuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di suku dinas dan dinas terkait. Sialnya, tatkala ada permasalahan pihak kecamatan hanya bisa menunggu keputusan dari suku dinas atau dinas tersebut. " Saya ingin camat punya kewenangan lebih luas, misalnya mengurus IMB lebih dari berapa meter harus ke Sudin dan Dinas. Padahal kalau ada masalah larinya ke camat. Padahal kami tidak memutuskan, kami harus ke sudin atau dinas lagi," kritiknya kala itu.

Jokowi mendengar jawaban berani itu lantas memberikan apresiasi. Baginya, jawaban itu menggambarkan Isnawa sudah terlibat langsung dalam permasalahan di lapangan, sehingga dinilai pantas menjadi wali kota. "Pak camat ini sebenarnya sudah bisa jadi walikota. Sayangnya belum ada posisi yang kosong," sebut Jokowi pada saat itu.

Setelah itu, kerjanya makin terasa.

Menjalani tugas sebagai Asisten Perekonomian dan Administrasi Jakarta Barat, Isnawa berhasil memaksimalkan keberadaan Respons Opini Publik (ROP) sebagai penampung aspirasi warga.

Karirnya pun moncer, 7 bulan kemudian, Isnawa kembali dapat promosi jabatan.

Oleh Jokowi ia diangkat sebagai Wakadis Kebersihan DKI Jakarta.

Lantaran etos kerjanya yang baik tersebut, di tahun 2015 ini, Alumni STPDN boleh jadi akan kembali dipromosikan oleh Gubernur Basuki Tjahja Purnama .

“Terus-terang dalam 2-3 tahun terakhir ini saya mengalami sebuah lompatan karir yang luar biasa karena menduduki jabatan baru lagi yang hierarkinya beberapa

tingkat lebih tinggi dari jabatan semula,” ungkapnya.

Siasaat Blusukan Ala Tambora Gaya blusukan ala Jokowi nyatanya juga menempel dalam budaya kerja Isnawa.

Begitu dilantik menjadi Wakadis Kebersihan, setiap hari mulai jam 06.30 WIB, tamatan S2 Universitas Indonesia Esa Unggul ini blusukan ke lokasi-lokasi penumpukan sampah se-DKI. “Dengan turun langsung ke lapangan, saya jadi lebih mengetahui titik-titik permasalahan sampah di Jakarta.

Selain itu, saya juga bisa menyerap aspirasi petugas-petugas kebersihan yang ada di lapangan,”terangnya.

Informasi tentang tempat penumpukan sampah, diperolehnya melalui sosial media seperti twitter atau facebook. Sejak dulu dirinya memang memanfaatkan media sosial menampung masukan dan keluhan dari warga. “Termasuk pula dalam hal penanganan sampah dan kebersihan Jakarta,” jelasnya.

Ia merasa kinerjanya masih dipengaruhi gaya bekerja saat menjadi Camat Tambora untuk terjun langsung ke masyarakat setiap waktu. Sedikit cerita, Tambora nampaknya menjadi kawah candradimuka bagi Isnawa.

Berbagai keruwetan seperti maraknya kebakaran perlahan bisa teratasi sehingga mengantarkannya menjadi Camat Terbaik ke-2 hasil seleksi terbuka atau hasil lelang Pemprov DKI. “Saya 5 tahun memimpin wilayah Tambora mulai dari wakil camat hingga camat,” Kini sebagai Wakadis Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa tetap menggunakan

sebagian pengalamannya dari cermin penanganan kebersihan di Tambora.

Memang, selama ini kawasan Tambora dikenal sebagai kawasan padat dan kumuh.

"Tambora juga memiliki permasalahan keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Strateginya pada konsistensi pengangkutan sampah dan sedini mungkin memilah sampah mulai dari rumah tangga masing-masing," kata dia.

Tantangan Isnawa kini semakin besar.

Mengingat problem sampah di Jakarta saat ini terbilang kritis. Volume sampah di Jakarta mencapai 6000-7000 ton per hari atau 123 ribu ton per bulannya. Untuk mengelola sampah tersebut, Pemprov DKI harus membayar Rp400-Rp500 miliar per tahunnya kepada Pemkab Bekasi.

“Belum lagi, kami harus menyediakan banyak gerobak sampah dan truk sampah untuk mengangkutnya,” tutur lelaki yanga awalnya bercita-cita sebagai dokter ini.

Isnawa pun berupaya merekrut keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan sampah. Caranya lewat pembentukan Zona Khusus Pengelolaan Sampah mulai dari lingkungan RT, RW, hingga pengelola pasar dan perumahan. “Kalau semua unsur berperan aktif, saya yakin volume sampah di Jakarta bisa berkurang dari 6000-7000 ton menjadi 3000 ton per harinya. Edukasi terus diberikan,” imbuhnya. “Saya percaya penanganan sampah akan lebih efektif kalau ditangani langsung dari sumbernya.

Kerena itu keterlibatan RT dan RW dan berbagai unsur lainnya menjadi sangat penting,”pungkasnya. Windarto/Ranap.S

www.jakartareview.co

31

[BIROKRAT] Heru Budi Hartono Kepala BPKD DKI Jakarta

D

ikatakannya, dari pada digunakan sembarangan oleh oknum dinas, lebih baik uang triliunan rupiah yang berasal dari rakyat disimpan sementara waktu. Namun, rendahnya penyerapan indentik dengan payahnya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal diketahui bersama saat Jokowi-Ahok duduk di Jakarta janji akan mewujudkan ‘Jakarta Baru’.

Dengan gamblang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak malu-malu menyebutkan tahun 2014 merupakan sejarah terburuk penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Sebab diketahui, hingga penghujung tahun atau memasuki pertengahan kalender Desember 2014, tercatat penyerapan DKI seluruhnya baru 36,07 persen alias tidak mencapai 50 persen dari total APBD DKI sebesar Rp72,9 triliun.”Iya juga sih (terburuk), karena ini belum terjadi sebelumnya,” ujar Heru ketika ditemui pertengahan Desember 2014 lalu di ruang kerjanya, Balai Kota Jakarta.

Penyebabnya, dikatakan mantan Wali Kota Jakarta Utara ini tidak sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI gagal belanja modal lahan. Dia merinci dinas yang tak sesuai target belanja lahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pertanian dan Perikanan, lalu Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan. Gagalnya target belanja lahan ini diikuit juga oleh Dinas Perhubungan yang gagal membeli bus baru.

Kendati begitu, Heru menepis dikatakan para SKPD ini minus bekerja dengan rendahnya serapan. Dengan bedanya karakter pemimpin setelah Fauzi Bowo lengser 2012 lalu, dia yakin unit kerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sekarang ini dibawah kepemimpinan Jokowi-Ahok lebih berhati-hati melangkah. Faktor lain, diungkapkan penyusun draft pengunduran Jokowi ini, karena belum efektifnya Unit Layanan Pengadaan Barang dan

32

JakartaReview Januari 2015

Belanja Lahan Biang Keladi Serapan

APBD DKI Rendah Tidak salah memang jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak masalah dengan rendahnya penyerapan APBD DKI di tahun anggaran 2014.

Jasa pemerintah (ULP) DKI yang terbilang postmatur disaat tahun anggaran 2014 berjalan.

“Ya anggap saja untuk 2014 merupakan strating point untuk Jakarta kedepan lebih bagus lah. Belum lagi ada perubahan pejabat dimana Wagub menjadi Gubernur, anggota DPRD juga baru. Maka di 2015 semoga dengan Gubernurnya sudah ada, DPRD sudah ada, Sekda (Sekertaris Daerah) ada, belum lagi pejabat (eselon) baru dilantik kita lebih baik lagi,” jelasnya. Lalu bagaimana kinerja BPKD dalam mengelola keuangan di Jakarta dan bagaimana unit kerja tersebut menanggapi sejarah buruk masalah keuangan di Jakarta ini, berikut petikan wawancara Heru Budi Hartono dengan Oki Akbar dan Ranap Simanjuntak dari Majalah Jakarta Review: Apa tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta?

BPKD tidak punya tugas memomitor untuk unit-unit kerja harus melakukan sesuatu pada anggaran, memonitor jalannya keuangan unit kerja adalah tugas Asisten Gubernur, mengapa tidak terserap. Nah mereka hanya melaporkan penyerapan mereka ke BPKD. Kalau tanya kenapa-kenapa tidak terserap ada di Asisten Gubernur. Nah nanti Asisten yang melaporkan ke Pak Gubenur, ke Sekertaris Daerah, baru ke saya. Kalau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merencanakan, nah tugas saya adalah memprediksi yang direncanakan itu ada uangnya atau tidak, cukup enggak.

Kalau enggak cukup saya yang ngomong ke Bappeda, contoh pembangunan ini enggak cukup nih. Kalau ditargetkan Rp 69 triliun misalnya pada target, saya akan menyampaikan tingat perekonomian Indonesia masih melemah, inflasi tinggi, Dolar masih naik, dan kemungkinan para investor wait and see, pertemubuhan ekonomi mungkin hanya lima persen, saya hanya bertugas menganalisa itu.

Dari pembayaran gaji, belanja modal, dan investasi APBD DKI 2014 paling besar terserap di mana?

Belanja modal lahan yang paling tidak tercapai. Kebanyakan di 2014 ini memang belanja lahan semua yang tidak terserap, Dinas Pekerjaan Umum belanja lahan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman lahan, Dinas Pertanian dan Perikanan lahan, dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan rendah belanja lahan. Yang lain rendah penyerapannya, Dinas Perhubungan kan non lahan, tapi Dinas ini rendah penyerapan karena gagal membeli bus.

Apa penyabab serapan APBD DKI rendah?

Ada dua, yaitu konsep ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) yang berbeda sendiri dan

Misalnya anggaran untuk Dinas PU DKI dari APBD 2014 sebesar Rp6 triliun, taruh deh Rp2 triliun untuk penanganan banjir, sisanya untuk sarana dan prasarana, kira-kira begitu gambarannya konsep belanja lahan. Nah sekarang ada dua belanja barang infrastruktur segala macam dan belanja lahan. Belanja lahan tadi sudah saya sebutkan penyebab dan akibatnya, nah sekarang belanja infrastruktur. Nah belanja ini kan harus lelang, ULP mulai running bekerja bulan September, nah orang masukan lelang itu di aspek bisnis ada persyaratan dimana data harus dimasukan dulu di e-budgeting, lalu e-cataloque dan segala macam. Nah ini kena berproses. Belum lagi lelang yang harus memakan waktu 40 hari, September 30 hari ditambah sepuluh hari di Bulan Oktober. Berarti rata-rata barang akan selesai dilelang itu 10 Oktober. Ada yang bisa tercapai, seperti membuat penelitian, tapi kalau yang fisik pada akhirnya menjadi Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) yang mau dipulangkan tidak berani.

Dari penghasilan apa yang paling banyak menyumbang APBD DKI? Ada pajak reklame, pajak macammacam lah, juga dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tercatat pendapatan terbesar dari pajak restoran, pajak reklame, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Jadi kan pajak ini akan dikenakan kepada orang-orang yang akan beli apartemen atau perumahan. Tapi ini sangat tergantung kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus maka orang akan banyak membeli rumah. Tapi kalau dia stagnan pasti dia lebih memilih bertahan.

Tapi sejauh ini BPHTB kita cukup bagus mencapai Rp 5 triliun. www.jakartareview.co

33

[BIROKRAT] Yang agak anjlok apa?

Kalau dilihat targetnya semua tidak mencapai target tapi kalau dibandingkan tahun lalu, kita sudah melebihi. Contoh BPHTB kita sudah melebihi Rp 2 triliun dari pada tahun lalu, lalu target pajak reklame kita hanya Rp700 miliar, lalu yang paling pajak restoran kita mencapai angka Rp1,6 triliun, pajak hotel Rp1,2 triliun, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp1 triliun, pajak balik nama kendaraan Rp5 triliun, pajak kendaraan bermotor baru Rp4 triliun.

Banjir menjadi fokus perhatian untuk segera diselesaikan, berapa alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanggulangan banjir?

Sebenarnya ada tapi itu bisa dilihat di Dinas Pekerjaan Umum, karena di saya terhitung secara global. Misalnya anggaran untuk Dinas PU DKI dari APBD 2014 sebesar Rp6 triliun, taruh deh dari Rp6 triliun Rp2 triliun untuk penanganan banjir, sisanya untuk sarana dan prasarana, kira-kira begitu gambarannya.

Apakah benar rendahnya penyerapan DKI tahun 2014 merupakan terparah sepanjang sejarah?

Iya juga sih, karena sebelumnya belum pernah terjadi.

Benar bila Pak Ahok mengatakan tidak masalah serapan rendah dari pada dipakai sembarang oleh Dinas-dinas. Tapi kan momok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak kerja menempel akibatnya?

Jadi pertama mungkin ada rasa kehati-hatian dari unit, yang ke dua ya itu tadi APBD kita jalan pada posisi ULP kita yang terbentuk ditengah jalan. Lantas yang ketiga adanya APBD Perubahan di posisi November tahun lalu. Ya anggap saja untuk 2014 ini merupakan starting poin untuk Jakarta kedepan labih bagus lagi lah. Karena saya bilang ULP ini kan baru, ada e-budgeting, e-purchasing, e-cataloque, terus ada perubahan pejabat wagub menjadi gubernur, anggota DPRD juga baru. Maka di 2015 semoga dengan gubernurnya sudah ada, DPRD sudah ada, Sekda sudah ada, pejabat baru nanti Januari tahun depan dilantik kita lebih baik lagi.

Kiat apa yang dilakukan BPKD agar penyerapan tahun depan lebih optimal terserap?

34

JakartaReview Januari 2015

Yang pertama kalau saya jadi pegawai nih, inginnya kan save (aman) enggak mungkin lah pejabat DKI ini dengan jajarannya mau neko-neko, orang semuanya mau memperbaiki. Tapi masyarakatnya harus tahu dong, contoh waktu saya menjadi Wali Kota Jakarta Utara bolakbalik disurati orang enggak jelas, diduga begini begitu, tapi cuma diduga. Dalam hal ini masyarakat harus berubah dong.

Terlebih semua anggaran kedepannya sudah menggunakan elektronik, jadi enggak ada lagi ada orang datang mintaminta bawa proposal. Karena sebelumnya kalau proposal kita tolak yang ada kita ikut kedalam proses penegak hukum, karena dilaporkan yang tidak-tidak, kan capek. Jadi tolong di-back up pejabat DKI yang mau memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita komitmen saja, ayo 2015 mendatang kita sama-sama membangun Jakarta. Tapi kan kita tahu masyarakat saja masih membuang sampah sembarangan. Saya sendiri melihat di Jalan Rasuna Said (Kuningan) tembok sudah dicat rapih ada tuh malam pukul 11.00 WIB dicoret-coret sama anak-anak punk. Ini kan warga yang sulit berubah. Saya maunya seperti di Amerika Serikat dimana orang tidak bisa sembarangan melapor. Karena di sana orang melapor harus membawa data yang akurat. Kalau dia malapor tapi tidak terbukti dia dapat dituntut seperti hukuman orang yang akan dituntut. Ini saya sudah sampaikan ketika Pak Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi Gubernur. Mudahmudahan dengan sudah menjadi Presiden diperhatikan.

Bicara soal hukuman, apakah ada hukuman bagi SKPD yang rendah penyerapannya?

Seharusnya ada, ada dalam artian kalau dia tidak bekerja (nol persen kinerja) atau sampai ada Dinas yang penyerapannya cuma sembilan persen, ya sudah kita akan maafkan di tahun ini. Tahun 2015 mendatang enggak boleh lagi seperti itu, kalau dia nol berarti tidak bekerja dong ya sudah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak wajib kita berikan sati departemen itu.

Ya kalau nol mau ngapain, mondar-mandir saja kerjanya. Misalnya Dinas PU, tugasnya PU memperbaiki jalan, ini jalan semuanya tidak ada yang diperbaiki tidak ada yang dilelang, berarti tidak ada yang dikerjai semua mulai dari pejabat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, beserta staf tidak mendapat TKD. Kalau saya konsisten.

Sudah ada peraturan yang memayungi hukuman untuk unit yang tidak bekerja?

Ada, tinggal kita terapkan saja sebenarnya.

Penyerapan APBD ini sebenarnya bisa saja dialihkan untuk penyertaan modal ke BUMD, apa plus minusnya?

Bisa saja sebenarnya dengan syarat dia (BUMD) bisa menyehatkan usahanya sehingga kami bisa juga mendapatkan PAD (Pendapatan asli daerah) di akhir tahun. Diusahakan bisnisnya itu berjalan, contoh Jakarta Propertindo (Jakpro) membeli lahan. Itu juga kan bukan untuk keuntungannya semata saja, tapi juga lahan itu untuk pembangunan rumah susun. Nah Rusun itu kan kalau jadi kepentingannya untuk relokasi warga bantaran kali juga. Lantas PAM (Persahaan Air Minum) kan dia juga memerlukan infrastruktur imbas pembangunan MRT, karena itu harus dipindahkan ya kita wajib untuk memberikan modal untuk PAM, jadi bukan sekedar untuk keuntungan semata.

Apa bedanya menjadi Ketua BPKD dan Wali Kota ada perbedaan yang signifikan yang dirasa dari Wali Kota yang kewenangannya lebih concern ke masyarakat lalu tiba-tiba mengurusi keuangan yang jumlahnya begitu besar?

Enggak merasa kesulitan saya, karena background saya memang ekonomi, saya juga tahu pajak, saya juga pernah di swasta megang akuntansi di perusahaan asing selama tiga tahun (Perusahaan Jepang). Jadi saya biasa-biasa saja kalau melihat angka, karena saya akan mudah melihat angka dengan bantuan grafik.

Misal melihat safety stock beras, safety stock yang akan cukup untuk berapa hari, maka itu saya rumuskan dalam bentuk grafik.

Lebih enak mana BPKD sama Wali Kota?

Di luar risiko ya lebih enak di BPKD, karena saya akan senang jika grafik angka yang saya rumuskan dipakai, mengambil kebijkan saya akan senang. Tapi kalau di Wali Kota itu kan lebih ke ranah masyarakat dan saya tidak begitu suka jadi wali kota. Karena saat saya memerintahkan dinas terkait bilang tidak ada anggaran, selesai. Oki/Ranap.S

Ini 10 Dinas Dengan Penyerapan Rendah

H

eru Budi Hartono menyebutkan alokasi anggaran untuk 13 SKPD DKI untuk tahun anggaran 2014 adalah Rp32,8 triliun. Namun, hingga memasuki pertengahan bulan Desember lalu 13 SKPD tersebut baru menyerap anggaran sebanyak Rp9 triliun."Dari total nilai anggaran 13 SKPD tersebut, yang baru terserap sebesar Rp9 triliun saja. Atau sebesar 27,7 persen," kata Heru di Balai Kota medio Desember lalu.

Dia mengungkapkan ada 10 dinas yang mengalami penyerapan anggaran rendah atau masih dibawah 40 persen.

Dinas yang memiliki penyerapan anggaran terendah adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Dari anggaran yang ada sebesar Rp2,44 triliun, yang baru terserap sebesar Rp 196,6 miliar atau 8 persen.

Ditempat kedua penyerapan rendah, lanjutnya, adalah

Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI. Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk Dinas PU sebesar Rp6,12 triliun.

Namun realisasi penyerapan baru mencapai Rp625,7 miliar atau 10,21 persen.

Disusul oleh Dinas Perhubungan DKI. Realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 15,55 persen atau sebesar Rp 149,7 miliar dari anggaran Rp 962,7 miliar.

Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah (Pemda) yang realisasi penyerapan anggarannya baru mencapai Rp 488,2 miliar atau 17,8 persen dari alokasi anggaran dalam APBD 2014 sebesar Rp 2,74 triliun."Lalu ada Dinas Olahraga dan Pemuda.

Anggaran yang terserap baru 18,33 persen atau sebesar Rp 146,5 miliar dari total anggaran dinas ini sebanyak Rp799,7 miliar," ujarnya.

Kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

baru menyerap anggaran sebesar Rp241,9 miliar atau 26,87 persen dari total anggaran yang dimilikinya sebanyak Rp900,5 miliar.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pun masuk dalam 10 dinas yang penyerapan anggarannya dibawah 50 persen. Untuk dinas ini, realisasi penyerapan baru mencapai 27,08 persen atau sebesar Rp 241,9 miliar dari total anggaran Rp1,54 triliun.

"Juga ada Dinas Kesehatan yang baru menyerap anggaran sebesar Rp 521,4 miliar atau 27,34 persen dari total anggaran sebesar Rp1,9 triliun," paparnya.

Begitu juga Dinas Kebersihan termasuk dinas dengan penyerapan rendah. Dari total anggaran yang diberikan Rp2,3 triliun, yang baru terserap sebesar Rp 658,7 miliar atau 28,48 persen.Terakhir Dinas Kelautan dan Pertanian dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 32,24 persen. Dari total

anggaran Rp499,4 miliar baru terserap Rp161 miliar.

"Inilah 10 Dinas yang penyerapan anggarannya masih dibawah 40 persen. Sedangkan ada tiga dinas yang penyerapannya diatas 40 persen," ungkapnya.

Tiga dinas yang penyerapannya cukup tinggi yaitu Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Kebersihan dan Dinas Pendidikan.Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pelayanan Pajak mencapai 49,03 persen atau Rp433,2 miliar dari total anggaran Rp883,5 miliar.

Lalu Dinas Perindustrian dan Energi yang penyerapan anggarannya sudah mencapai 48,34 persen. Atau sebesar Rp399,2 miliar dari total anggaran Rp825,7 miliar.

Kemudian dari total anggaran Rp 10,8 triliun, Dinas Pendidikan berhasil menyerap anggaran sebanyak 42persen atau Rp4,5 triliun. Oki/Ranap.S www.jakartareview.co

35

[DINAMIKAJAKARTA]

Rotasi Jumbo Para Pejabat Perombakan besar-besaran berlangsung di tubuh Pemprov DKI Jakarta. Banyak yang kecut, tapi tak sedikit kegirangan.

S

ejatinya, Basuki Tjahaja Purnama, sebelum mendapuk kursi Gubernur DKI Jakarta sudah lama menggaungkan wacana perombakan besar-besaran pejabat DKI. Alasannya, guna mendokrak kinerja pejabat yang selama ini dinilai ‘memble’.

Jumat, awal Januari lalu, sedari matahari bangkit dari peraduannya sebanyak 4.676 pejabat DKI telah berkumpul dibawah monumen kebanggaan masyarakat Jakarta, Monumen Nasional (Monas). Mereka yang hadir tersenyum lepas, sesekali meriung senang dengan rekan sejawat sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.

Yang tertawa kegirangan tentu kalangan beruntung kecipratan kado jabatan baru di tahun baru oleh gubernur.

36

JakartaReview Januari 2015

Tak kalah sumringah, senyum Basuki atau akrab disapa Ahok membahana selepas turun dari mobil dinas jenis van berwarna putih yang ia tumpangi. Ditemani istrinya, Veronica Tan, Ahok segera menyapa dan bersalaman dengan pejabat instansi vertikal DKI Jakarta. Kemudian, naik mimbar panggung guna melaksanakan upacara singkat pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok mengingatkan, pejabat yang berhasil dipromosikannya tidak terlampau senang dahulu. Sebab, dalam jangka waktu tiga bulan terhitung 2 Januari 2015, ribuan pejabat tersebut akan dievaluasi kinerjanya. Adapun staf yang berhasil menjabat diyakini Ahok punya potensi lebar untuk kembali lagi ke tempat asal, alias

duduk kembali sebagai staf biasa. ”Makanya saya lebih senang mendengar orang yang mengucapkan astagfirullah, daripada alhamdulillah saat saya beri jabatan,” tegas mantan Bupati Belitung Timur itu di depan ribuan pejabat.

Alih-alih menggenjot kinerja pejabat dengan reorganisasi besar-besaran tersebut, mantan politisi Partai Gerindra ini mengakui potensi kalangan barisan sakit hati, khususnya yang terbuang dari jabatan.

Tapi, Ahok tetap keukeuh. “Saya siap pasang badan,” tegasnya.

Bahkan, dirinya menantang kalangan sakit hati itu, untuk bergabung bersama Organisasi Masyarakat non Pemerintah (Ornop) yang kerap berunjuk rasa menolak kehadiran Ahok di Jakarta. ”Justru bagus jadi demonya lebih banyak,” sindirnya.

Perombakan ini, baginya sebagai proses melahirkan jiwa ksatria yang dapat mengayomi warga Jakarta sepenuh hati.

Pria kelahiran Manggar, Belitung Timur itu meyakini, banyak staf dibawah pejabat DKI berkinerja lebih baik ketimbang atasannya. ”Kalau dia (staf) lebih baik kenapa enggak kasih kesempatan untuk yang terbaik. Kita juga harus belajar ikhlas,” tambahnya lagi.

Penerima Promosi Jabatan Eselon II - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Edison Sianturi.

Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Utara.

- Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (KomInfomas) I'i Karunia.

- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Benjamin Bukit. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan.

- Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Ika Lestari Aji. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara.

- Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Zainal Soelaiman. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

- Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan.

- Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati.

Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Statistik di instansi yang sama.

- Kepala Dinas Penataan Kota Iswan Achmadi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Barat.

Sedangkan pejabat yang mengalami mutasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) adalah: - Mantan Kepala Dinas Dukcapil Purba Hutapea, kini menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budhiman, kini menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

- Mantan Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyowidodo, kini menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pangkas Jabatan Struktural

- Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun, kini menjadi Kepala Inspektorat.

Mungkin kata yang tepat menggambarkan perombakan kalangan birokrat di rubuh Pemprov DKI Jakarta ialah reformasi birokrasi. Sebab, bersamaan dengan perombakan 4.676 jabatan struktural di DKI, Ahok sengaja melowongkan 1.835 jabatan karena dianggap belum dibutuhkan warga ibukota. “Ada beberapa posisi yang sengaja kita kosongkan, seperti Badan Kepala Seksi Penyuluh KB. Ini ngapain gitu? Jadi kita tidak mau lagi terlalu banyak jabatan struktural,” ujarnya.

Dengan begitu, akan muncul efektivitas pemerintahan agar pelayanan di Pemprov DKI menjadi lebih optimal. Meski dirinya sendiri belum berencana menghapus jabatan kosong tersebut.

Beberapa jabatan struktural yang dianggap tak perlu yakni Wakil Lurah dan Kepala Seksi. Menurutnya, Lurah sebagai barisan terdepan mewakili warga, hanya memerlukan sekitar 75 anak buah yang mau kerja demi kepentingan warga Jakarta.

Sementara Sekertaris Daerah (Sekda)

- Mantan Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati, kini menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.

- Mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Ratiyono, kini menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

- Mantan Kepala Dinas Tata Ruang Gamal Sinurat, kini menjadi Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

- Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Agus Priyono, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Air. - Mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Agus Suradika, kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

- Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Denny Wahyu Haryanto, kini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD).

- Mantan Kepala Badan Kesbangpol Fatahillah, kini menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- Mantan Kepala Bappeda Andi Baso Mappapoleonro, kini menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Keuangan.

- Mantan Kepala Inspektorat Franky Mangatas, kini menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Perekonomian.

- Mantan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Mara Oloan, kini menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Pembangunan.

- Mantan Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Bambang Sugiyono, kini menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

www.jakartareview.co

37

[DINAMIKAJAKARTA] DKI Jakarta Saefullah menambahkan, bila dikalkulasi jabatan Wakil dan Kepala Seksi yang dianggap tidak perlu ada sebanyak 1.835 kursi. Artinya dari total jabatan struktural di DKI sebanyak 6.511 yang baru terisi dan telah mengalami reorganisasi ada 4.676 jabatan.

Nah guna mengisi jabatan yang masih kosong tersebut, maka akan dibuat seleksi.

Tapi bila kemudian dipastikan dianggap tidak perlu, maka akan ditiadakan. "Kita akan lihat dulu. Kalau memang dianggap tidak perlu ke depannya juga akan dihapus," ucapnya.

Kejutan Tes Urine Dalam hiruk pikuk pelantikan 4.676 pejabat baru tersebut, nyatanya Ahok memberikan kejutan. Sebanyak 849 dari seluruh pejabat baru itu harus mengikuti tes urine. Mereka yakni pejabat eselon II dan eselon III. Ahok merasa kebijakan tes urine ini perlu dilakukan agar pejabat teras Pemprov DKI benar-benar jadi panutan, dan bebas dari belenggu narkoba. "Karena saya yakin kalau kepalanya lurus, badan sampai kebawah lurus semua," cetus Ahok.

Dalam pelaksanaan tes urine untuk mendeteksi menggunaan narkoba bagi pejabat DKI itu, disediakan delapan mobil untuk tempat buang air kecil. Selain itu, ada sebuah mobil dari BNNP DKI berwarna biru sebagai tempat untuk melakukan tes rambut. Tes rambut ini hanya akan digunakan saat terjadi kasus-kasus tertentu, seperti tidak ada yang bisa buang air kecil.

Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta Ali Johardi yang turut hadir memaparkan, hasil dari tes narkoba tersebut akan diserahkan secepatnya kepada Pemprov DKI. "Hasil dari tes urine kalau ada yang mencurigakan akan diteliti lebih lanjut di laboratorium.

Hasilnya bisa satu sampai dua hari. Kami akan cari hasil fix, mau positif atau negatif (narkoba), kami serahkan ke pihak Pemprov," ujar Ali. Dia mengungkapkan, tidak ada masalah dengan tes urine yang dilakukan secara mendadak. Meski pun, ada ketentuan yang harus diikuti oleh peserta tes sebelum melakukan tes urine, seperti tidak mengonsumsi obat atau makanan tertentu. Khusus hari ini, ada sebuah formulir yang telah diisi oleh para pejabat untuk memberikan

38

JakartaReview Januari 2015

Sonora.co.id

keterangan terkait konsumsi makanan atau obat-obatan terakhir. "Misalnya kalau sudah minum obat apa semalam, ditulis di formulir," tambah Ali. Lasro Marbun yang kini menjadi Kepala Inspektorat DKI Jakarta mengaku kaget dengan adanya tes urine tersebut. "Saya sama sekali enggak tahu, tiba-tiba aja ini.

Tapi bagusnya memang kayak gini. Kalau pakai pemberitahuan nanti yang pemakai sudah antisipasi," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan itu.

Kembali ke rotasi jabatan di tubuh Pemprov DKI Jakarta sebagai perombakan terbesar sepanjang sejarah ibukota. Jakarta Review berupaya menasir beberapa pejabat yang distafkan. Misalnya mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Yonathan Pasodung, dan mantan Kepala Dinas Perizinan dan Penertiban Bangunan I Putu Ngurah Indiana.

Perlu diketahui, ada perbedaan bagi pejabat yang distafkan dengan yang dimasukan ke Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Di mana, pejabat yang dicopot, namun dimasukan dalam TGUPP masih mendapatkan tunjangan sebanding dengan pejabat eselon II, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan eselon. Sedang-

kan untuk pejabat yang distafkan tidak mendapatkan tunjangan apapun. Mereka hanya mendapatkan gaji sesuai dengan masa kerjanya.

Pada hari itu juga diputuskan ada tiga pejabat yang dimasukan dalam TGUPP. Ketiganya yakni mantan Kepala BKD I Made Karmayoga, mantan Asisten Sekda Bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh, dan mantan Asisten Sekda Bidang Pembangun-an Wiriyatmoko Jabatan Pimpinan Wilayah Selain para pimpinan SKPD, perombakan pejabat juga menyasar pimpinan wilayah.

Begitu pula dengan jabatan walikota tak luput mengalami pergantian. Wali Kota Jakarta Pusat diisi oleh Mangara Pardede, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD, Wali Kota Jakarta Timur ditempati Bambang Musyawardana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kemudian, Wali Kota Jakarta Utara ditempati Rustam Effendi yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Wali Kota Jakarta Pusat. Sedangkan Bupati Kepulauan Seribu yang baru adalah Tri Margianto.

Namun, tak sedikit pula pejabat yang masih menempati posisinya semula. Ahok masih menaruh kepercayaan bagi yang ia anggap punya kompetensi baik. Seluruhnya kini, tinggal menanti kinerja dan pelyanan yang lebih baik. Semoga. Oki Akbar

[DINAMIKAJAKARTA]

Yang Sembilu dariPembatasan Motor Area pembatasan motor yang bakal diperlebar mendapat perlawanan. Di sisi lain, transportasi publik belum tersedia dengan kenyamanan, murah serta berbagai pilihan.

N

iko Laus, Kamis pekan kedua Januari lalu tak menjalankan kesehariannya. Lelaki berkulit hitam yang berprofesi sebagai tukang ojek di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta Pusat bersama ratusan tukang ojek lainnya menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta. Motor Yamaha Vega berwarna merah yang biasa ia pakai beroperasi dibiarkan parkir di tepi jalan.

"Kalau tidak boleh lewat kita mau cari makan dimana?,” katanya kepada Oki Akbar dari Jakarta Review.

Maksudnya, Niko dan ratusan tukang ojek tersebut melakukan aksi demonstrasi menentang pelarangan sepeda motor.

Di mana, sejak 17 Desember lalu, motor dilarang melintas pada jalan utama Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Dan, Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Perhubungan berencana melakukan

40

JakartaReview Januari 2015

perluasan area pelarangan motor hingga Jalan Sudirman, teparnya di sekitar Patung Pemuda Membangun atau lebih dikenal sebagai Bundaran Senayan.

Inilah yang membuat Niko resah.

Penghasilannya sebagai tukang ojek sudah menipis tatkala pelarangan motor di Jalan MH Thamrin sampai Medan Merdeka Barat. "Pangkalan saya di dekat Stasiun Sudirman, sewa (penumpang) sudah berkurang. Sementara kita cari makan di situ. Kalau sampai Senayan bisa habislah," ujarnya. “Tolong pak Ahok dihapuslah (kebijakan pelarangan motor)," tambahnya lewat pengeras suara sebagai juru bicara komunitas ojek yang menamakan diri Front Transportasi Jakarta (FronJak).

Niko kesal, lantaran sebagai warga yang taat pajak merasa disepelekan. "Kami bayar pajak. Pajaknya itu dipakai untuk bayar gaji

Ahok dan pejabat-pejabat lainnya. Sekarang lahan untuk dapat uang agar kami bayar pajak dirampas," teriaknya.

Bahkan Niko mengancam akan menggelar aksi unjur rasa lebih besar kalau tidak ada tanggapan dari Pemprov DKI Jakarta. “Kami akan ajak semua tukang ojek yang ada di Jakarta kalau tidak didengar.

Bukan hanya kami saja yang marah. Coba tanya kurir-kurir dia juga pasti marah,” tantangnya.

Benar adanya. Muhammad Firmansyah, seorang pengantar makanan cepat saji terpaksa dari Jalan MH Thamrin menuju Medan Merdeka Barat harus memutar lewat Jalan Agus Salim hingga Jalan Wahid Hasyim. Ini, baginya, menghabiskan waktu tempuh lebih lama daripada biasanya.

"Sulit banget kalau antar bisa muter-muter.

Sampai ke customer suka terlambat dan diomelin," ungkapnya.

Hal tersebut dipertegas Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia

(Asperindo) Amir Syarifuddin. Sebab, modal utama para kurir yakni sepeda motor sehingga bisnis pengiriman barang paling dirugikan. "Kalau nanti pembatasan ini akan diberlakukan di jalan protokol lain seperti di Jalan S Parman, Cawang, Mega Kuningan, maka selesai sudah bisnis kami," imbuhnya.

Dalam catatan Asperindo sendiri, jumlah pekerja kurir di Jakarta mencapai 15.000 orang. Dari mereka semua, rata-rata mengantarkan paket kecil dan dokumen.

"Enggak mungkin diganti dengan jalan kaki.

Bayangkan kurir kita bawa paket naik bus.

Sepeda motor itu senjata utama," tegasnya.

Kebijakan pelarangan sepeda motor ini juga sepertinya menyinggung kalangan kecil, lantaran pembatasan mobil belum diberlakukan. Kebijakan berupa penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) masih menjadi wacana.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit menerangkan, saat ini ERP baru masuk dalam tahap penyiapan dokumen lelang dan penyusunan peraturan gubernur (pergub) sebagai landasan hukum.

“Dokumen lelangnya disusun oleh Jakpro (Jakarta Propertindo). Mereka nanti yang memikirkan," tuturnya.

ERP sendiri sudah melewati masa uji coba yang dilakukan di Jalan Sudirman dan Jalan Rasuna Said oleh dua perusahaan, Kapsch dan Q-free. Namun begitu Benjamin merasa lelangnya akan dilakukan terbuka. "Terbuka bagi siapa saja. Kalau lelangnya lancar, bisa langsung jalan ERP itu,” tambahnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama sendiri merasa pelarangan pelintasan sepeda motor dipilih bagi wilayah yang punya jalur alternatif.

Karena itu, ia bersikukuh kebijakannya tak mematikan mata pencaharian berbagai profesi seperi kurir maupun tukang ojek. " Kan ada jalan lain. Emang kurir enggak bisa naik bus juga? Jalan Merdeka Barat sampai Ratu Plaza atau Blok M kan semua ada jalur alternatifnya. Kalau Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Soepomo enggak bisa dijalankan di sana, enggak ada kajiannya," Ahok berargumen.

Edo Rusyanto selaku Ketua Umum Road Safety Association (RSA) merasa Pemprov DKI Jakarta terlalu sibuk mengurusi persoalan hilir seperti pembatasan perlintasan

bagi sepeda motor. Sementara, masalah utama di hulu berupa membanjirnya motor atau kendaraan lain tak pernah disumbat.

Dalam pandangannya, motor merupakan sarana transportasi kalangan kecil dalam mengejar ketinggalan. “Sepeda motor adalah alat yang paling tepat untuk membawa golongan bawah memiliki kesempatan masuk menjadi golongan menengah,” timpal Edo. Alasan Pemprov yang lebih mengedepankan pelarangan sepeda motor terlebih dulu ketimbang mobil dengan alasan maraknya kecelakaan baginya mengadaada. Sebab faktanya, tanpa pembatasan sepeda motor, angka kecelakaan terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Data Korlantas Polri menyebutkan, sepanjang 2011-2013, sekalipun fluktuatif, secara rata-rata fatalitas kecelakaan di Indonesia memperlihatkan tren penurunan.

Bila pembatasan motor terus diberlakukan, Edo menganjurkan Pemprov DKI Jakarta berbagai dari negeri lain. Ia merujuk Beijing sebagai salah satu produsen sepeda motor terbesar di dunia. Di sana, katanya, pembatasan diimbangi dengan tersedianya sarana transportasi umum yang memadai.

Sejak 2007 lalu, pemerintah Beijing mengimplementasikan kebijakan transportasi publik murah. Ongkos subway dan bus dikurangi 60 persen. Meski pada akhirnya upaya memecahkan kemacetan ini belum jua menampakkan hasil.

Kemudian Edo menunjuk yang dilakukan Taiwan dalam memperbaiki layaan transportasi publik serta penerapan manajemen parkir. Sarana dan prasarana angkutan umum dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari bus umum, MRT, hingga kereta api cepat. Integrasi intermoda juga difasilitasi antara sepeda motor dengan alat transportasi lainnya seperti metro, kereta api, dan kapal ferry. Dan, ada pengaturan dan penerapan tarif parkir yang berlaku tidak hanya bagi mobil, tapi juga terhadap sepeda motor.

Lebih lanjut, Edo memaparkan contoh pembatasan sepeda motor di Vietnam.

Sejak 2012, pemerintah negeri itu menerapkan manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management) seperti perubahan waktu kerja dan jam sekolah, pembangunan jalan dan jembatan baru, serta penerapan kewajiban memakai helm.

Pembatasan sepeda motor pun dilakukan hingga 2020 dengan cara membatasi jumlah kepemilikan sepeda motor per keluarga. Sebagai gantinya, akan dibangun 8 jalur Metro di Hanoi, 6 jalur Metro, serta 3 jalur light rail di Ho Chin Minh.

Inilah yang menurut Edo menjadi kealpaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pembentukan transportasi umum dalam tidak disediakan dalam berbagai pilihan beserta kenyamana serta kepastiannya. Pembangunan monorel saja tersandung di sana-sini. Ranap Simanjuntak www.jakartareview.co

41

[DINAMIKAJAKARTA]

Menggugah Kesadaran Tentang Kawasan Oud Batavia UPK Kota Tua rutin menggelar acara sosialiasasi pemahaman kota tua kepada berbagai unsur masyarakat Jakarta. Harapannya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya eksistensi kawasan kota tua semakin meningkat.

A

da cerita menarik dalam acara sosialisasi pemahaman kota tua yang digelar Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua selama 5 hari pada awal Desember lalu di sebuah hotel di Jakarta. Mona dan Riska perwakilan peserta dari kelompok pelajar dan mahasiswa ternyata tidak tahu tentang pentingnya sejarah pelabuhan sunda kelapa bagi Jakarta.

Ironisnya tak hanya Mona dan Riska, ketidaktahuan yang sama juga terjadi pada beberapa perwakilan peserta dari kelompok organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan. Mereka semuanya tidak

42

JakartaReview Januari 2015

paham bahwa sebagai bagian dari kawasan kota tua, pelabuhan sunda kelapa yang telah berdiri sejak abad ke-5 sejatinya merupakan cikal bakal keberadaan kota Jakarta. “Fakta inilah yang menjadi latar belakang digelarnya acara sosialisasi pemahaman kota tua,� ujar Kepala UPK Kota Tua Gathut Dwihastoro kepada Jakarta Review.

Karena itu lanjut Gathut, UPK Kota Tua menggelar acara sosialisasi pemahaman kota tua kepada berbagai unsur tersebut.

Menurutnya, masyarakat yang ada di Jakarta harus paham bahwa Sunda Kelapa dahulu merupakan ibunya kota Jakarta. Sebelum

Jayakarta, Sunda Kelapa sudah terlebih dahulu ada. Jadi masyarakat Jakarta jangan melupakan Sunda Kelapa. “Permata wisata Jakarta adalah kawasan Kota Tua. Karena disanalah cikal bakal Jakarta yakni Pelabuhan Sunda Kelapa berada,� jelas Gathut.

Gathut menambahkan acara yang digelar selama 5 hari tersebut juga diniatkan sebagai sarana edukasi mengenai eksistensi kawasan kota tua sebagai cagar budaya bernilai yang ada di Jakarta. Harapannya lepas dari dari acara sosialisasi ini, para peserta yang terdiri pelajar, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dan guru, bisa lebih memahami lagi mengenai arti pentingnya kedudukan kawasan kota tua bagi Provinsi DKI Jakarta.

Baginya, tingkat pemahaman menjadi kata kunci. Karena dengan tingkat pemahaman masyarakat yang mumpuni itulah Malaysia berhasil dalam pengelolaan kota tuanya. Buktinya pada tahun 2008 lalu, dua tempat di Malaysia masing-masing Malaka dan George Town berhasil menyandang status World Heritage dari Unesco. Ini ironis, karena, Malaysia sendiri mengakui banyak belajar dari Indonesia. Namun, dalam pencapaiannya Indonesia justru jauh tertinggal. "Ketika berkunjung kesana saya dibuat malu sekaligus kagum oleh pemandu Malaysia. Pasalnya mereka paham

betul tentang sejarah Indonesia," sesal Gathut.

Belajar dengan upaya meningkatkan tingkat pemahaman itulah, UPK Kota Tua rutin menggelar acara sosialisasi pemahaman kota tua kepada berbagai kalangan.

Sekedar informasi, tahun lalu UPK Kota Tua juga menggelar acara sosialisasi yang bertajuk Gebyar Kota Tua di sejumlah Mal di Jakarta dan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Adapun tahun depan, kami akan menggelar Kota Tua Goes Campus. Acara tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman tentang sejarah Jakarta kepada generasi muda. Rencananya Universitas Negeri Jakarta akan menjadi lokasi pertama dalam kegiatan tersebut. Diharapkan kegiatan ini dapat memancing minat kaum muda untuk berkunjung ke Kota Tua, serta mencintai budayanya sendiri. Selain itu tahun depan kami juga akan mengadakan kegiatan Kota Tua Goes To Mall dan Goes To Embassy. “Kegiatan Goes To Campus ini merupakan bagian pengenalan sejarah Jakarta kepada generasi muda,” papar Gathut.

Human Capital Development Consultant Agus Sutiyono menilai positif acara sosialisasi pemahaman kota tua yang dilaksanakan oleh UPK Kota Tua. Menurutnya acara semacam ini memang sangat penting sebagai sarana edukasi dan stimulan bagi berbagai lapisan masyarakat yang ada di Jakarta untuk lebih jauh mengenal kota tua. Apalagi lanjut Agus acara semacam ini rutin dilaksanakan oleh UPK Kota Tua. “Jadi ini memang kegiatan yang sangat postif sebagai sarana edukasi mengenai pemahaman kota tua bagi segenap lapisan masyarakat,” terangnya.

Namun demikian yang lebih penting adalah aksi nyata setelah acara sosial-

isasi ini. “Masyarakat sebaiknya memang dilibatkan sebagai agen untuk mengetahui pentingnya mengenali sejarah sebagai bagian dari kehidupannya,” ujar Dosen Universitas Negeri Jakarta ini.

Sementara itu Wakil Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adjie menilai keberadaan Kota Tua penting sebagai landmark Jakarta. Karena itu dirinya menghimbau kepada peserta workshop agar turut menjaga kebersihan kawasan kota tua. Berbagai sarana kebersihan seperti tempat sampah sudah kita sediakan disana, namun kalau kesadaran pengunjung tidak ada sarana tersebut menjadi percuma.

Didaftarkan ke UNESCO Tahun 2018, 6 bangunan cagar budaya yang terletak di kawasan Kota Tua akan didaftarkan ke (UNESCO) sebagai salah satu situs warisan dunia. Keenam bangunan yang layak masuk kategori peninggalan bersejarah dengan kriteria sebagai bangunan cagar budaya adalah, Museum Bahari, Museum Sejarah Jakarta, Museum Keramik, Museum Wayang, Museum Mandiri dan Museum Bank Indonesia. "Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Pariwisata sedang melakukan perencanaan tahap awal untuk mendaftarkan enam bangunan di Kota Tua ke UNESCO tahun 2018 mendatang," tutur Gathut.

Untuk tahap awal langkah yang dilakukan antara lain, mengembangkan edukasi pemahaman tentang kawasan Kota Tua kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Sedangkan tahap berikutnya mengadakan diskusi dengan UNESCO Jakarta tentang bangunan-bangunan mana yang bisa dipertahankan," cetus Gathut.

Jangan lupa, keindahan arsitektur bangunan dan tata ruang kota yang sangat dinamis, membuatnya menjadikan Kota Tua terbaik di Asia, bahkan salah satu di dunia. Itu terjadi saat era kolonial Belanda memimpin negeri ini. Tak heran, Batavia Lama atau Oud Batavia, kala itu dijuluki para pedagang Eropa dan Asia sebagai “Mutiara dari Timur” dan “Ratu dari Timur”. Itu karena keindahan Kota Batavia yang mirip Amsterdam di Belanda dan sebagai pusat perdagangan di Benua Asia. Windarto www.jakartareview.co

43

[DINAMIKAJAKARTA]

Mencari Hantu Penggadai Tanah Bank DKI Dukungan mengalir bagi Pansus terhadap lahan Bank DKI yang terancam raib. Jejak pelaku masih simpang siur.

S

etelah selesai DPRD DKI Jakarta membentuk alat kelengkapan dewan, para legislator kini bekerja mengejar pekerjaan yang menumpuk. Salah satunya memburu aset Bank DKI, yakni lahan seluas sekitar 6.000 meter persegi di Jalan MH Thamrin, tepatnya di depan Bank Mandiri Bundaran HI, di sebelah Hotel Sari Pan Pasific.

44

JakartaReview Januari 2015

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merasa tak habis pikir bagaimana tanah tersebut terancam direnggut oleh Lippo Group. Meski belum memahami jelas kronologisnya, Edi bersedia bercerita sejarah singkat kepemilikan lahan tersebut.

(Baca : Banyak Tangan).

Baginya, Bank DKI maupun Pemprov DKI akan menderita kerugian bila lahan di jalur emas itu sampai jatuh ke tangan Lippo Group. Sebab, nilai pembayarannya sebesar Rp 18 miliar bagi Pras terlalu kecil. "Sudah beberapa belas tahun lahannya tidak terbangun (oleh Lippo). Akhirnya sekarang malah mau ngilang, tanahnya mau dibeli Rp 18 miliar. Apa-apaan ini. Masak mau

dibeli cuma Rp 18 miliar? Kalikan aja Rp125 juta kali 8.000 meter persegi," kata Pras.

Salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Prabowo Soenirman menyebutkan pihak swasta yang dimaksud adalah PT Bumi Perkasa Propertindo (BPP) sebagai anak usaha dari Lippo Group.

Seharusnya, aset itu tak bisa jatuh ke pihak swasta. “Tahun 1997 diteken kerja sama dalam bentuk kerjasama build operate transfer (BOT) antara Bank DKI dengan Lippo Group.

Lippo dipercaya membangun gedung di lahan milik DKI itu dengan membayar uang ke bank itu. Tapi lantaran krisis ekonomi kala itu, Lippo tidak jadi membangun gedung hingga sekarang,� tunjuknya.

Karena itu, sah saja bila Bank DKI kemudian melakukan pembatalan kerja sama. Lantaran anak usaha maupun Group Lippo sendiri telah wanprestasi.

Tak kalah berang dengan Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI soal ini. Ia

juga berjanji akan menuntaskan kasus rebutan aset tersebut lewat Pansus. Sebab, Lippo menurutnya meminta permintaan kelewat tinggi, yakni masa BOT 40 tahun setelah selesai dibangun. “Itu sama dengan sampai kiamat karena belum ada pembangunan,” tegasnya.

“Ketika ada tambahan PMP (Penyerataan Modal Pemerintah) untuk Bank DKI dalam membangun kantor baru masalah ini ceritakan. Pokoknya Pansus kita akan gerus siapa saja yang terlibat lewat hukum. Kan kelewatan namanya yang begini,” tudingnya.

Di tempat terpisah Corporate Secretary Bank DKI, Zulfarshah merasa pihaknya sudah berupaya melakukan pembatalan perjanjian dengan pihak Lippo Group terkait peminjaman lahan tersebut.

Sayangnya lewat jalur hukum terjadi pembatalan dan pengambilalihan gagal akibat kalah di pengadilan. "Sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung kami kalah juga," akunya.

Kasus ini sebelumnya diajukan pihak Lippo grup ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta pada 2004, dan dikabulkan. Bank DKI lantas melakukan banding ke tingkat Mahkamah Agung (MA), sayangnya putusan MA tahun 2010 juga menolak permohonan kasasi Bank DKI. “Bank DKI membatalkan perjanjian kerjasama BOT dengan Lippo karena dianggap merugikan Bank DKI. Waktu BOT hingga 35 tahun, setelah itu tidak ada pengalihan kepemilihan lahan,” ketusnya.

Bank DKI sendiri menjalin komunikasi dengan pihak Lippo untuk bernegosiasi kembali agar perjanjian tersebut bisa diubah. Hanya saja Bank DKI dianggap terlalu lunak. Medio Desember lalu jajaran petinggi Bank DKI berkunjung ke Beritasatu Holding, sebagai salah satu anak usaha Grup Lippo. Namun, Zulfarshah mengelak.

“Bukan lobi. Hanya visit media biasa saja.

Kebetulan saja Beritasatu Holdings. Tunggu saja Pansus DPRD,” kilahnya kepada Jakarta Review.

Langkah Pansus ala DPRD DKI Jakarta ini ternyata mendapat dukungan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, dirinya sudah minta bantuan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan aset-aset kepunyaan ibukota yang bermasalah. “Kita dorong bentuk pansus, itu bagus. Biar tebuka, kenapa dulu bisa kejadian kerja

sama kok melemahkan kita. Lebih bagus ada kekuatan politik mendukung,” ketusnya.

Tanah tersebut tak kunjung digunakan dan tetap dibiarkan kosong. Seharusnya, kata Ahok berpendapat, tidak menjadi persoalan jika Pemprov DKI mengambil kembali lahan karena tak jadi dibangun Lippo Group. "Jadi, selesainya kapan? Orang kerja sama dengan kita dia tidak bisa bangun, masak tidak bisa balikin ke kita," katanya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi

Hartono merasa Pemprov DKI Jakarta tak bisa berbuat banyak. Alasannya, tersebut karena status lahan bukan berada langsung di bawah kepemilikan Pemprov DKI. Karena itu, ia berharap nantinya pansus yang dibentuk oleh DPRD DKI bisa berhasil mencegah jatuhnya lahan bernilai ekonomis tinggi itu ke Lippo. "Pemprov DKI tidak bisa ikut campur, tetapi kita mendukung pembentukan pansus. Lagi pula masa lahannya nanti diambil, terus pembayarannya pakai NJOP (nilai jual obyek pajak) tahun 1998," pungkasnya.Ranap.S

Prasetyo Edi Marsudi Ketua DPRD DKI Jakarta

Banyak Tangan

K

esal aset bank DKI jatuh ke tanan swasta, orang nomor satu di dewan Kebon Sirih ini mengaku akan menggulirkan panitia khusus (Pansus). Kepada Oki Akbar dari Jakarta Review, ia sedikit membuka tabir gelap hilangnya tanah yang sebenarnya akan dibangun kantor pusat Bank DKI. Berikut penuturannya: Bisa diceritakan sedikit masalah sengketa lahan tersebut?

Begini, dulu zamannya ada pak Darminto itu punya tanah, sudah keluar sertifikatnya. Tiba-tiba sertifikatnya nggak tahu kemana.

Kemudian dari situ turun ke TPUT. Turun ke Hartono, terus turun lagi ke Lippo. Sudah nggak ada yang lobi.

Setelah itu?

Ada banyak cerita dan banyak tangan. Menuju itu ternyata ada saham Tommy Soeharto. Nah karena

tak bisa jalan sama Tommy Soeharto kemudian dialihkan ke PT Bumi Perkasa Propertindo (BPP) yang merupakan anak perusahaan Lippo Group. Tapi waktu itu di belakangnya ada Grup Modern sebagai pemegang saham.

Kerja sama BOT berjangka 40 tahun.

Setelah bangunan selesai, Perda (Peraturan Daerah) lalu mengatur BOT hanya selama 25 tahun. Lalu oleh PT BPP dialihkan lagi sistem BOT-nya ke Lippo. Setelah diajukan gugatan di MA, Bank DKI malah kalah. Tapi akuratnya nanti ya.

Kalau indikasi keterlibatan dari pihak Bank DKI sendiri?

Nah bank DKI ini belum bongkar. Yang tadi itu kan baru normatifnya sama. Siapa sih Grup Modern itu? Siapa juga dibalik PT BPP? Padahal tanah itu sudah ada sertifikatnya. Ranap Simanjuntak

www.jakartareview.co

45

[KEBONSIRIH]

Wahyu Dewanto|AnggotaKomisi D DPRD DKI Jakarta

Serapan APBD Payah Yang Keterlaluan Siapa?

Lemahnya penyerapan anggaran daerah atau dikenal dengan APBD DKI Jakarta menyedot perhatian masyarakat.

T

idak terkecuali anggota Komisi D yang membidangi pembangunan di DPRD DKI, Wahyu Dewanto. Meski belum genap setengah tahun dilantik sebagai corong perwakilan aspirasi rakyat, Wahyu sudah tampak mengerti betul peliknya persoalan di DKI sepanjang tahun 2014 lalu.

Menurutnya, pembangunan Jakarta di tahun 2014 lalu tercatat buruk lantaran lemah perencanaan. Bagaimana tidak, dengan pihak eksekutif tidak dapat menyerap setengah dari total APBD DKI tahun 2014 sebesar Rp 27,9 triliun. Artinya, kata politisi berusia 35 tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI gagal merencanakan mana yang memang diperlukan pemeliharaan, pembangunan, maupun inovasi baru untuk ibu kota. “Karena kan tentunya anggaran APBD itu didapat dari kolektif pajak masyarakat.

Masyarakat juga akan bertanya, duit pajaknya untuk pembangunan apa? Toh, jalan tetangganya saja masih lobang,� ujarnya kepada Jakarta Review ketika ditemui pertengahan Desember lalu disela blusukannya di daerah Pejaten, Pasar Minggu. Berikut petikannya ketika ditemui Oki Akbar dan fotografer Makmun Hidayat: Sebagai anggota Komisi D DPRD DKI, bagaimana pandangan Anda tentang kualitas pembangunan DKI? Jadi untuk program pemerintahan DKI sekarang perencanaannya sangat lemah.

Karena pemerintah tidak bisa merencanakan mana yang memang diperlukan pemeliharaan, mana yang memang harus pembuatan fisik baru, atau mana yang merupakan inovasi baru. Pemeliharaan saja sekarang ini tidak bisa terserap. Ini berarti

46

JakartaReview Januari 2015

perencanaan yang tidak bisa diprediksi seperti pembangunan fisik baru yang tentu perlu anggaran dan perencanaan yang matang, ditambah lagi dengan sistem sekarang ULP (Unit Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Adanya ULP tentunya menjadi hambatan pada awalnya. Tapi, kalau dirunut kembali, kesalahan itu terjadi terhadap proses tenderisasi yang selama ini spesifikasinya tidak diatur dengan baik. Kalau sekarang kan masuk ULP itu harus clear, baik itu spesifikasinya, harganya, termasuk juga siapa pemenang tendernya. Makanya perencanaan harus diakui suka tidak suka bahwa kemarin itu lemah, terhadap program baik sodetan Ciliwung dan lain-lain. Ke depan, saya meminta pemerintah harus berani mengatakan bahwa bilamana memang itu proyek membutuhkan anggaran yang besar, perhatian khusus, dan perencanaan yang baik dimultiyear-kan saja. Jangan langsung dianggarkan.

Apalagi terkait dengan masalah infrastruktur. Itu kan banyak, ada jalan, ada kali dan lain-lain. Apalagi sekarang untuk antisipasi masalah banjir. Kita jalanan saja masih banyak lobang. Mestinya, dengan semangat pemerintah dalam hal ini gubernur yang baru, dengan semangat bahwa tidak ada zero foul, banjir kalau bisa di eliminir. Nah, SKPD-SKPD ini harus bisa merencanakan dengan baik, jangan kembali ke dulu lagi asal main proyek-proyek saja.

Ahok mengatakan tidak masalah dengan serapan APBD DKI rendah. Tanggapan Anda?

Ini menjadi catatan tersendiri ya baik nanti di komisi D. Kita akan mempertanyakan bagaimana program pemeliharaan

yang selama ini sudah dijalankan. Pemeliharaannya saja masih penuh dengan catatan, gimana elu mau buat baru? Kalau tidak direncanakan dengan baik, kita akan tanya kenapa bisa begitu. Jangan nanti dibelakang saling menyalahkan. Apalagi sekarang Pak Ahok akan merombak sekitar 3000-an pejabat, kurang lebih.

Bisa dicek juga bagaimana psikologis teman-teman pejabat, apakah ini bisa menjadi lebih baik. Nah, saya ingin membuat catatan untuk gubernur siapasiapa orang yang memang selama ini menghambat. Saya yakin Pak Gubernur punya itu catatannya. Kita tidak usah tutup-tutupin deh, semua sudah tahu. Kami di Komisi D sepakat setiap rapat nanti kita terbuka, kita rekam, bila perlu kita masukin ke YouTube juga enggak apa-apa. Komisi D ini kan bagian pembangunan. Dan pembangunan ini kan menjadi vital. Infrastruktur itu menjadi urat nadi perekonomian.

Dengan Pak Jokowi yang tadinya Gubernur lalu menjadi Presiden, tentu menjadi angin segar buat Pemprov. Presiden jadi mengetahui permasalahan yang ada di Jakarta, baik itu permasalahan kali Ciliwung dan lain-lain. Ditambah lagi sekarang Pangdam Jaya membantu untuk menurunkan 13 ribu personilnya untuk membereskan kali Ciliwung. Bahkan dia punya konsep sampai tahun 2015 kali Ciliwung itu menjadi agrowisata. Nah, kurang apa lagi sekarang, tentara dan anggota dewan sekarang sudah turun tangan. Tapi kalau pejabatnya masih takut juga, yang keterlaluan ini sebenarnya siapa? Ini tentunya menjadi evaluasi.

Maksudnya Boleh tidak alasan bagi SKPD untuk tidak kerja?

Sudah tidak laku bicara nanti soal

Pemerintah harus berani mengatakan bahwa bilamana memang itu proyek membutuhkan anggaran yang besar, perhatian khusus, dan perencanaan yang baik dimultiyearkan saja. Jangan langsung dianggarkan

www.jakartareview.co

47

[KEBONSIRIH] penyerapan terhambat lagi. Oke saya pahamin kalau Pak Ahok bilang bagus dihemat daripada lu pakai macem-macem.

Tapi juga tolong, jaminan ke depan ini direncanakan yang baik. Sudahlah kita kurangin hal-hal yang membuang energi seperti kita ada masalah kepentingan.

Sudah, sekarang kita fokus beresin Jakarta, kita benahin Jakarta. Apalagi nanti ada Asean Games 2018. Nah, sekarang Pemda DKI sudah memberikan bantuan hibah juga kepada sarana-sarana olahraga di TNI untuk membantu atlet-atlet itu untuk bisa berlatih di situ, termasuk lapangan tembak dan lain-lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai mandeknya pembangunan monorel Jakarta dan Electronic Road Pricing (ERP) yang

hingga kini belum beroperasi ?

Monorail itu kerja sama dengan swasta.

Tapi menurut saya yang terbaik itu MRT (Mass Rapid Transit). Kita dapat pinjaman dari luar, tapi yang bertanggung jawab bagi dua, antara pemerintahan pusat dan daerah.

Sudah, jangan lagi bermimpi masalah transportasi untuk dikerjasamakan kepada pihak swasta. Nah, tinggal pemerintah melihat apakah monorail itu termasuk bagian dari transportasi massal yang direncanakan, itu kan bergantung Pemerintah. Tapi sekarang kan Pemerintah berfokus ke MRT ya, MRT terus Busway. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang kontroversial masalah pembatasan motor, pemerintah mesti fair kenapa mesti membatasi itu.

Tentang ERP, sebenarnya menjadi lebih baik. Disamping pendapatan daerah

meningkat, dan tentunya bisa mengeliminir sirkulasi mobil yang lalu-lalang di kawasan ERP tersebut.

Nah, Pemerintah mesti berani mencanangkan sesuatu. Misalnya 2016-2017 akan bebas macet di suatu daerah. Sekarang Busway saja standar pelayanan minimum saja belum terpenuhi, tapi orang mau enggak mau harus pakai itu, biarpun masih banyak keluhan. Tolong diperbaiki ke depan, apalagi Busway ini kan nanti mau dijadikan BUMD. Tentunya PT Transjakarta sekarang harus belajar, dia harus belajar pada kekuarangan yang di BLU ini, jangan sampai nanti masalahnya klise lagi.Oki Akbar

Siap Perjuangkan Hati Nurani Rakyat

N

amanya Wahyu Dewanto. Politisi muda dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini punya tekad kuat memperbaiki kualitas hidup warga Jakarta. Sebagai generasi muda, pengusaha di bidang properti retail ini bilang, dirinya harus berani mengambil keputusan untuk dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, supaya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Jakarta lebih baik.

Berbekal pengalamannya sebagai pengusaha, Wahyu bertekad akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Jakarta dengan segenap kemampuannya. Tidak hanya dalam masalah sosial ekonomi namun mencakup semua aspek yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Pria kelahiran 18 Desember 1979 ini menganggap menjadi anggota DPRD adalah suatu titik awal dari perjalanan politiknya saat ini. Pasalnya, dia tidak ingin di sebut sebagai

48

JakartaReview Januari 2015

politikus karbitan yang hanya bisa memanfaatkan situasi dan keadaan untuk keuntungan dirinya sendiri.

Wahyu menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan keberadaannya ini untuk menyelesaikan segala ketidakteraturan yang merugikan masyarakat, baik yang bisa dirasakan secara langsung maupun yang tidak langsung.

Masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti kemacetan, banjir, transportasi, perumahan ataupun lapangan pekerjaan, atau masalah yang tidak

berkaitan langsung dengan masyarakat namun dampaknya bisa dirasakan oleh mereka, seperti kebocoran anggaran, ketimpangan pembangunan dan sebagainya.

Salah satu alasan mengapa Wahyu memilih Partai Hanura sebagai kendaraan politiknya adalah partai tersebut mengajarkan berpolitik dengan Hati Nurani. Partai Hanura memiliki masa depan yang baik dengan track record yang bagus serta kader-kader yang relatif terbebas dari indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam berorganisasi Wahyu juga tidak bisa dikatakan anak kemarin sore. Karena selain tercatat sebagai Wakil Bendahara DPP Partai Hanura,

Wahyu juga tercatat sebagai wakil ketua organisasi Dream Club Indonesia (DCI) dan anggota Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia.

Dengan segudang pengalaman berorganisasi itulah saat ini Wahyu berhasil meraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Selatan 2 dengan nomor urut 1 (satu) yang meliputi wilayah Tebet, Mampang, Pancoran dan Pasar Minggu.

Sebagai bentuk awal pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya warga masyarakat kota Jakarta, Wahyu menganggap kesediaannya maju dalam pemilu Legislatif tahun ini adalah sebagai langkah awal bentuk dedikasi, kontribusi serta tanggung jawab moral dirinya kepada masyarakat.Oki Akbar

[EKONOMIBISNIS]

Andy Noorsaman Sommeng Kepala BPH Migas

Petral Tarik ke Indonesia Saja www.jakartareview.co

49

[EKONOMIBISNIS]

A

da dua rekomendasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas terkait kewajiban PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk menyiapkan sistem pemantauan terhadap penyerapan BBM bersubsidi ke konsumen.

Dua kewajiban itu adalah penyediaan sistem teknologi informasi (TI) yang bisa merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen.

Sehingga dilakukan secara online dan dapat diakses dan diterima oleh BPH Migas. Kewajiban kedua adalah melengkapi BBM bersubsidi jenis premium dan solar dengan teknologi penandaan secara bertahap.

Keberadaan BPH Migas sendiri sempat menjadi tanda tanya. Namun Kepala BPH Migas memastikan lembaganya bukan polisi migas yang tugasnya menangkap penyimpang dalam sektor migas. Di sisi lain, BPH Migas membuka kantor perwakilan pada daerah yang rawan melakukan subsidi BBM. Ditemui di kantornya, berikut wawancara dengan mantan Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kementerian Hukum dan HAM itu. Berikut kutipannya: Bagaimana ketersediaan BBM tahun depan?

Kuota kan sudah ada. APBN 2015 sudah ada 46 juta kiloliter juga. Cukup enggak cukup relatif, tergantung dari kebijakan pemerintah ke depan.

Apakah BBM subsidi ini hanya orangorang tertentu atau sektor tertentu yang berhak, kan bisa diatur. Sistemnya tertutup, artinya yang berhaklah yang bisa memberi, kalau sekarang kan terbuka, siapa saja boleh beli, yang namanya BBM subsidi kan hak rakyat, tapi dengan demikian harus tercukupi selama satu tahun untuk seluruh rakyat Indonesia.

Konsumsi BBM tanah air juga pasti meningkat. Tapi kalau subsidi enggak boleh terus meningkat, nanti uang negara habis dimakan sama subsidi. Kebutuhan energi itu 1,5 kali pertumbuhan ekonomi.

Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita 6 persen berarti kebutuhan energi 9 persen.

BBM subsidi 46 juta kilo liter, non subsidi 30-35 juta kilo liter. Paling besar di sektor industri, kemudian pertambangan.

Kalau listrik non subsidi, listriknya subsidi, bahannya enggak disubsidi.

Soal Petral apa tanggapannya?

Kenapa pusing-pusing ngurus

50

JakartaReview Januari 2015

Petral? Itu tarik saja ke Indonesia. Buat ketentuan-ketentuan yang mengatur itu.

Orang kita butuh, minyak malah ditaruh dulu di Singapura. Sebenarnya gampang semuanya, selama ada kepentingan sama saja. Paling hanya mengalihkan dari tadinya si A sekarang si B. Sebenarnya kalau mau benerin gampang kok. Tarik semua perdagangan jadi di Indonesia. Kilang? Gampang, panggil semua yang lain bangun di Indonesia. Ngapain pakai insentif, terus alasannya itu kan perusahaan asing nanti minyaknya bukan minyak Indonesia. Tidak apa karena minyak misalnya dari Arab atau dari mana lalu dia bawa ke sini kok.

Daripada kita bangun kilang mau nyari minyaknya susah. Belum tentu ada yang percaya, mau bawa mereka kilang di sini.

Maksud Anda sebaiknya Petral itu seharusnya di Indonesia?

Sejarahnya Petral itu memang bagus.

Petral itu sebagai trading arm, tapi selama kita menjadi negara penghasil minyak, kita harus punya lengan-lengan yang mendagangkan minyak-minyak kita. Contohnya British Petroleum, Axon,

Chevron, itu punya cabang di Singapura atau di New York untuk menjualkan minyaknya. Tapi begitu jadi nett importer ya enggak usah lagi gitu.

Kalau hanya membeli artinya tidak lain adalah trade atau malah jadi broker.

Kenapa harus begitu? Kalau begitu pindahkan saja ke Indonesia. Para tradernya ada di Indonesia, bermain disinilah, kita beri fasilitas. Misalnya kita buka satu di Batam, buka satu lagi di Jakarta, atau di tempat lain seperti Makassar. Selesai tuh.

Minyak jadi banyak ada di dalam negeri, dan konsumennya di sini juga kok. Jadi nanti tidak akan lagi ada kelangkaan.

Apa sebenarnya fenomena trader yang salah ini?

Karena kita terlalu nasionalisme yang salah. Membela tapi akhirnya dimainkan oleh para Rent Seeking (perilaku mempengaruhi kebijakan pemerintah). Jadi ya diintipin semua. Misalnya kilang kita agak ngedet, tentu pedagang pintar tahu, makanya naikin harga.

Soal tuduhan mafia migas yang digerakkan oleh Seven Sisters?

Itu sudah lama, zaman kuno, jadul.

Kalau di masyarakat luar negeri, minyaknya itu mereka jaga-jaga untuk anak cucu.

Misalnya Amerika serikat kalau dia punya cadangan minyak misalnya 100 miliar barel dia hanya produksi lewat kilangnya paling 20 persen saja. Sisanya 80 persen malah dibiarkan.

Terus Amerika Seikart juga punya teknologi baru sehingga bisa menghasilkan shale oil. Jadilah mereka salah satu produsen terbesar. Jadi ngamuk para pemain-pemain di situ, sehingga menggelontorkan minyak tandingan yang akhirnya minyak mentah dunia jadi turun.

Tapi menurut saya paling lama penurunan minyak mentah dunia ini hanya beberapa bulan saja. Di bawah USD70 per barel saya rasa Amerika Serikat tidak mau lagi menjual produksinya. Karena biaya produksinya USD70 per barel.

Kalau sampai turun dari USD70 per barel tentu Shale Oil Amerika Serikat jadi rugi. Mereka (Amerika) itu terus mengembangkan Shale Oil dan menaikkan produksinya. Sementara cadangan minyak konvensional sebesar 80 persen tetap dipertahankan.

Bicara soal kemebagaan BPH Migas ada harapan menjadi badan pelaksana sektor hilir atau menjadi bulog migas. Apa tanggapannya?

Ada namanya regulatory authority (dominan regulasi). Sekama pada negara yang dulunya sosialis, kapitalis, liberal ternyata gagal semua. Ini sebanarnya karena kegagalan market value, market system. Dari keduanya pemerintah harus memikirkan.

Saya bilang neo-liberalism itu dianggap salah. Pikirannya selalu negatif, padahal sebenarnya bagus dalam menata ulang. Setiap hal-hal yang berkaitan dengan publik, ada namanya regulatory authority, ada pemerintah, ada pelaku kegiatan. Dengan keberadaan ketiga ini ini masyarakat untung karena harga akan terjangkau, ketersediaan baik. Pemerintah tidak sewenang-wenang serta badan usaha tidak mengambil keuntungan sebesarbesarnya.

Inilah yang mengatur itu. Seperti BPH Migas ini serba enggak boleh, tidak seperti Dirjen Migas. Karena saya (Kepala BPH Migas) memang bukan pembuat kebijakan.

Terus ada pelaku kegiatan sebaiknya jangan mengambil keuntungan besar.

Pelaku kegiatan seharusnya menjalankan sesuai pengaturan yang diatur. Nah keseimbangan ketiganya itu yang disebut regulatory authority. Hanya saja kita sering nggak mau mengerti.

Saya mengibaratkan badan pengawas yang kuat di industri lain. Seperti untuk telekomunikasi ada, BRTI. Di jalan tol, ada BPJT. Yang terakhir bidang keuangan, ada OJK. Seperti inilah yang disebut neo-liberalisme, tapi yang diatur.

Kondisi saat ini enggak ada yang ideal, ya mendekati untuk diperbaiki. Makanya ke depan kalau memang bisa kita jadi regulator authority bidang migas, sukur-sukur lagi kayak di Singapura itu yang namanya energi, jadi listrik, itu diatur di situ.

Jadi pengikatan pengawasan BPH Migas seperti apa?

Pengawasan kita bukan pidana, hanya pedata. Kami mengawasi kegiatan usaha.

Misalnya bagaimana pertamina mendistribusikannya, bahkan sesuai undang-undang kami juga harus mengatur keberadaan Shell, Petronas, Total atau unit usaha bisnis multinasional lainnya.

Saya dibilang neo-liberal karena mengundang Shell berusaha di Indone-

sia. Padahal mereka sebenarnya badan usaha yang patuh pada ketentuan Indonesia. Mereka kemudian membayar pajak, karyawannya juga dari sini. Ketentuannya bersifat internasional jadi mereka harus patuh,.

Soal distribusi migas, khususnya perkapalan bagaimana?

Kita berkaitan dengan isi kapalnya, apakah subsidi atau non subsidi. Tapi kalau izin usaha niaga umum, ya tidak.

Kami tidak mengurusi soal perkapalan sebab kewenangannya ada Departemen Perhubungan Laut, sementaran soal safetynya ada di Ditjen Migas. BPH Migas ini menjalankan usahanya dengan menggunakan uang iuran, tapi iurannya masuk dulu sebagai PNBP. Soal RFID yang tak jadi sebenarnya kebijakan ini bagus atau tidak?

Kalau dari sisi korporasi bagus saja buat Pertamina. Kalau mereka (Pertamina) mau menerapkan good corporate government. Artinya mereka ketika mau tahu berapa pemaikaiannya produknya bisa dikontrol.

Kenapa tidak berjalan? Ternyata yang diusulkan USD9.000 dengan komponen yang berasal dari impor. Ternyata pemenang tendernya, PT Inti tidak kuat modal.

Soal regulasi, apa harapannya rekait revisi UU Migas No 22 Tahun 2001?

Harapannya Migas itu mendukung UU Energi kita. Kalau di beberapa Negara ada UU Gas sendiri, ada UU Minyak sendiri, walaupun sama tetapi berbeda di dalam model bisnisnya. Gas itu lebih ke arah natural monopoli, begitu gas sudah dibuka kan harus jalan terus secara alamiah.

Soal skema open access terhadap pipa gas, apa pentingnya?

Sebenarnya open access ini bisa saja namun ditolak PGN. Seharusnya open access sudah jalan kalau untuk transmisi. Yang sulit itu ditujukan bagi distribusi yang kecilkecil saja.

Soal pencurian minyak minyak atau ilegal taping milik Pertamina di Sumsel, kenapa begitu sulit memberantasnya?

Itu tugas kepolisian dong. Terlalu berlebihan harapannya kalau kami yang mengerjakan. Jumlah pegawai BPH Migas hanya 90 orang. Karena itu, saya meminta pengunaan IT atau alat-alat canggih, tetap saja susah juga. Ranap www.jakartareview.co

51

[EKONOMIBISNIS]

Sulitnya Bikin Penumpang Naik

Kompor Gas Berjalan Harga CNG jauh lebih murah dari BBM, tapi angkot Jakarta enggan pindah ke lain hati.

Program konverter kit pemerintah jadi mandek.

S

oerjono mengusap peluh di keningnya dengan sapu tangan. Di bawah terik matahari, dia bersama tim dari dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyusuri terminal bus kota di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk melakukan survei tentang penggunaan bahan bakar gas (BBG) pada kendaraan umum.

Ada satu pertanyaan yang dilontarkan dirinya beserta tim kepada supir bus kota dan pengemudi angkutan kota (angkot); apakah mau kendaraannya menggunakan BBG sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM)?

Ternyata, dari puluhan supir yang disurvei, jawabannya hanya satu; tidak mau.

"Begitupun dengan pengguna angkutan

52

JakartaReview Januari 2015

Program konversi BBM ke BBG tersendat karena pemangkasan anggaran umum yang ditanya, apakah mau naik angkot yang menggunakan BBG? Semua menjawab tidak mau,"ujar Plt Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin itu di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, medio Desember lalu.

Alasan mereka menolak konversi BBM ke BBG lantaran kekhawatiran keamanan dari BBG. Para supir takut mengemudikan kendaraan yang ada 'kompor'-nya. Setali tiga uang dengan penumpang angkot.

Banyaknya pemberitaan di media tentang

tabung gas meledak membuat mereka ngeri menumpang 'kompor gas berjalan'.

Padahal, lanjut Soerjono, ada perbedaan besar antara BBG yang digunakan untuk memasak dengan yang bahan bakar untuk kendaraan umum. Bahan bakar gas yang digunakan bukan gas alam cair (LPG atau liquid petroleum gas) seperti yang dipakai kompor, melainkan gas alam dikompresi (CNG atau compressed natural gas).

"CNG jauh lebih aman jika dibandingkan LPG. Bahkan, CNG merupakan bahan bakar gas yang paling aman. Kalaupun ada

kebocoran, CNG langsung menguap tanpa bekas dan tidak mudah menyala terkena api," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan BBG lebih menguntungkan bagi kendaraan umum.

Dari sisi harga, misalnya. BBM jenis premium dipatok Rp 8.500 per liter, sementara BBG seharga Rp 4.100 per liter setara premium. Selain lebih murah, mesin kendaraan yang menggunakan BBG lebih bersih ketimbang premium, suara mesin halus, dan tanpa emisi karbon alias ramah lingkungan.

Kendati demikian, banyak kendaraan umum yang enggan menggunakannya kendati pemerintah siap melaksanakan konversi BBM ke BBG secara gratis.

Tak pelak, program konversi yang telah digadang-gadang sejak 10 tahun lalu bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu tidak berjalan sukses.

Program konversi BBM ke bahan bakar gas memiliki tiga tujuan utama yaitu mengendalikan subsidi BBM sehingga mengurangi beban fiskal, mengurangi beban biaya bahan bakar pemilik kendaraan dan mengendalikan lingkungan dari polusi udara.

"Ada masalah lain sehingga program ini tersendat yaitu persoalan ketersediaan anggaran," ujar Soerjono. Pada tahun lalu, program pembagian konverter kit ini tidak berjalan lantaran anggarannya baru cair pada Agustus, dan kemudian juga harus mengikuti tender.

Soerjono, Plt Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin

Program tersebut juga tak berjalan tahun ini lantaran terkena pemangkasan terkait program penghematan anggaran pemerintah pada 2014. Pada tahun depan, program ini tampaknya tidak akan dilanjutkan karena tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu, pihak Kemenperin akan memberikan masukan kepada Kementerian ESDM untuk menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur BBG. Sedangkan konverter kit-nya diserahkan kepada Agen Pemegang Merk (APM) masingmasing agar kualitas dan keamanannya lebih terjamin.

Selain itu, Kemenperin akan mengusulkan pemberian insentif bagi industri dan pengguna yang telah beralih dari BBM ke BBG. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong program konversi ini. "Tujuannya untuk mendorong percepatan konversi ini," jelasnya.

Direktur Komersial 1 PT Sucofindo (Persero) Heru Riza Chakim, mengatakan pihaknya telah menyiapkan infrastruktur verifikasi tabung CNG supaya masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang keamanan kendaraan umum ber-BBG. "Peralatan dan infrastruktur sudah kita siapkan," ujarnya.

Masalahnya, lanjut Noegardito, saat ini pemerintah tidak mewajibkan BBG kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor sehingga permintaan pasarnya masih minim. “Kalau memang wajib, kami siap memproduksi dalam waktu singkat,” katanya.

Direktur PT Toyota Manufacturing Motor Indonesia (TMMIN), I Made Dana Tangkas mengamininya.“Kalau ada aturan wajib saya pikir pengusaha dan masyarakat siap. Semua pengusaha juga akan siap memproduksi kendaraan bermotor yang menggunakan BBG,” katanya.

VP Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Ridha Ababil mengatakan setidaknya ada 55 titik yang berpotensi dijadikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Adapun lokasi tersebut berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero).

"Yang kami identifikasi ada 55 titik di Jawa bagian barat, lokasi itu sejalur pipa gas milik PGN," ujarnya.

Ridha yakin sinergi PGN dan Pertamina bakal mempercepat pembangunan SPBG dan mendukung program konversi BBM ke BBG. Selama ini PGN baru memiliki 14 SPBG. Dari total jumlah tersebut, SPBG yang dimiliki sendiri hanya tiga yakni di Pondok Ungu (Bekasi), Bogor, dan kantor pusat PGN di Jalan Gajah Mada, Jakarta. "Sisanya 11 SPBG merupakan kerja sama dengan mitra," tuturnya.

Adapun Mobile Regasification Unit (MRU) yang memudahkan pengisian BBG ada empat yakni di Monas, Waduk Pluit, Cawang, dan Surabaya. "Dari empat MRU baru satu yang sudah memiliki izin," jelasnya. Rega

Tidak Wajib Pakai BBG Ketua Asosiasi Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Noegardito menilai, pabrikan otomotif yang ada di Indonesia siap memproduksi kendaraan yang menggunakan BBG asal ketersediaan infrastruktur BBG sudah disiapkan. www.jakartareview.co

53

[EKONOMIBISNIS]

BRI: Jadi Besar tak Harus Merger Achmad Baiquni

S

eiring dengan keinginan pemerintah memiliki bank berkekuatan aset besar yang mampu bersaing di level regional maupun internasional, wacana merger (penggabungan/akuisi) bank-bank BUMN terus bergulir beberapa waktu terakhir.

Wacana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) serta keinginan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) untuk memiliki anak usaha perbankan atau perusahaan sekuritas, adalah bagian dari upaya pembesaran aset melalui skema anorganik. Namun, upaya menumbuhkan aset perusahaan dengan jalan pintas semacam itu sangat berisiko sebagai bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan terkait.

Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Achmad Baiquni mengingatkan, upaya memperbesar aset dengan cara seperti itu harus dilakukan dengan hati-hati. Tidak bisa asal-asalan.

Pasalnya, sudah ada contoh yang pernah melakukan (penggabungan/akuisisi) tetapi hingga kini belum bisa dikatakan berhasil. “Paling aman adalah pengembangan secara organik. Tinggal kemudian kita bisa memaksimalkan potensi (pengembangan) organik tersebut agar lonjakannya tidak kalah dengan (pengembangan) anorganik,�ujarnya di Bogor, akhir November 2014.

Dengan pandangan dan pertimbangan tersebut, pihaknya secara korporat telah mantap memilih strategi pengembangan perusahaan secara organik ketimbang anorganik melalui upaya akuisisi ataupun merger. Pilihan strategi tersebut pun telah

54

JakartaReview Januari 2015

Menjadikan perbankan nasional tumbuh besar dan kuat tidak harus dengan melakukan merger. Memperbesar aset melalui optimalisasi bisnis secara organik pun terbukti ampuh.

Chaerul Tanjung

dipikirkan secara matang dan berdasarkan pada pengalaman di industri perbankan nasional selama ini.

“Dulu sudah ada yang melakukan penggabungan, dengan tidak hanya dua bank saja, tapi satu tambah satu, tambah satu, dan tambah satu lagi. Jadi menggabungkan empat bank, tapi hasil penggabungannya malah hanya tiga. Sebaliknya, ada yang dari awal hanya satu, sekarang jumlahnya malah dua,” katanya.

Dengan alasan itu, pihaknya lebih ingin menjadi perusahaan yang ‘satu' menjadi 'dua’ tersebut melalui cara organik, ketimbang harus secara agresif menumpuk anak usaha atau malah melakukan merger, namun dari segi penggabungan aset justru mengalami penurunan. “Jadi kami sudah putuskan, begini saja (tumbuh secara organik). Lebih aman dan terukur. Dan, sekarang juga sudah terbukti, hasilnya nggak kalah dengan yang tumbuh secara anorganik,” ungkapnya.

Baiquni menjelaskan, dalam kurun waktu sepuluh tahun total aset BRI meningkat signifikan menjadi Rp260 triliun.

Aset BRI di tahun 2003 baru sekitar Rp100 triliun, namun pada 2013 sudah mencapai Rp260 triliun. Selain itu, dalam rentan waktu tersebut market share BRI juga terus meningkat. Sementara market share bank hasil merger justru mengalami penurunan.

“Ini kan menjadi tanda tanya besar, kenapa kok malah turun. Seharusnya mereka (bank hasil merger) mengalami kenaikan,” imbuhnya terheran-heran.

Menurut Baiquni, tingginya pertumbuhan aset dan market share BRI tidak terlepas dari upaya pengembangan bisnis secara organik oleh perseroan dengan perluasan jaringan dan kantor hingga ke daerah terpencil yang selama ini belum dijangkau bank lain.

Karena itu, dengan melihat realitas capaian bank hasil merger yang tidak memuaskan, diharapkan pemerintah dapat meninjau ulang rencana tersebut sebagai upaya memperbesar aset perbankan nasional. “Tujuan utama merger kan untuk memperbesar aset agar bank menjadi lebih kuat dan besar. Nah, bila tujuan itu tidak tercapai, lantas buat apa lagi melakukan merger?,”tukasnya.

Hal senada diungkapkan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. Menurutnya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI tidak perlu dimerger untuk bisa menjadi bank besar. Sebab, tiga bank BUMN tersebut bisa berkembang lebih besar dengan sendirinya. "Kalau Bank Mandiri saja tidak usah dimerger pun kita akan top ten bank, begitu juga BRI, begitu juga BNI," ujarnya.

Chairul yang juga merupakan pemilik Bank Mega itu menjelaskan bahwa target perbankan Indonesia bukan masuk 10 besar bank di ASEAN, tapi melihat produk domestik bruto (Growth Domestic Product/ GDP) yang besar di antara semua negara ASEAN. Oleh karena itu, perbankan di dalam negeri seharusnya setara dengan pertumbuhan GDP. "Tapi kan masalahnya bukan hanya top ten, Indonesia negara paling besar GDP di ASEAN," kilahnya.

Harus diingat, pemerintah sebelumnya pernah melakukan merger bank BUMN yang kemudian menjadi Bank Mandiri, yaitu Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia), BDN (Bank Dagang Negara), Exim (Bank Expor Impor Indonesia) dan BBD (Bank Bumi Daya).

Ketika itu, Pemerintahan Presiden Soeharto terpaksa mengeluarkan berbagai kebijakan tentang perbankan pada 1998 silam. Dus, untuk mencapai posisi itu seperti sekarang, diperlukan waktu dan kerja keras melakukan integrasi. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Tanri Abeng mengungkapkan, saat itu, Lembaga Donor Uang Internasional (Internasional Moneter Fund/ IMF) memberikan waktu konsolidasi dapat terbentuk dalam kurun 24 bulan.

Namun, pihaknya memastikan proses merger hanya akan berjalan selama delapan bulan saja. "Kalau waktu itu saya tidak teken (tanda tangan), Bank Mandiri tidak lahir," kata, seraya mengingatkan.

Langkah peleburan, imbuhnya, merupa-

kan bagian dari mega merger di masa kepemimpinannya sebagai Menteri BUMN. Dia juga teringat bahwa terdapat 10 sektor yang akan dibentuk holding, salah satunya perbankan. "Menurut saya, kalau BNI dan Bank Mandiri di merger, bisa menjadi bank besar. Sedangkan BRI dan bank-bank khusus lainnya dijadikan satu saja, maka mereka menjadi pemain global yang sangat powerfull," terang dia.

Menanti Sinyal Jokowi Jika tak ada aral melintang, konsolidasi atau penggabungan bank-bank BUMN bakal segera terwujud. Saat ini, “gong resmi” berada di tangan Presiden Joko Widodo. Hal itu lantaran Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Ikatan Bankir Indonesia dan Kementerian Keuangan, secara resmi mendukung penggabungan tersebut. Bahkan, Oktober 2014 lalu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara.

Muliaman menjelaskan, Presiden Jokowi mendukung apa yang direncanakan oleh OJK terkait industri perbankan ke depan.

Salah satunya perlu penambahan kapasitas likuiditas perbankan dalam menghadapi persaingan di dunia internasional.

Untuk itu, kata Muliaman, pihaknya akan segera mempersiapkan beberapa cara dalam proses konsolidasi perbankan termasuk salah satunya dengan skema merger. "Dengan cara-cara dan strategi yang nantinya akan kita tindak lanjuti melalui bicara dengan menteri-menteri terkait," tukasnya. Kaamil

Muliaman Darmansyah Hadad

www.jakartareview.co

55

[EKONOMIBISNIS]

PT Triyasa Propertindo

Pengembang Ikon Green Office di Sentra Ibu Kota Kendati masih seumur jagung, PT Triyasa Propertindo tak gentar menghadapi kerasnya persaingan pasar bisnis properti. Apa kuncinya?

P

ersaingan antar pengembang di sektor properti diprediksi bakal semakin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Pengembang asing saat ini sudah mengintip untuk mencicipi pasar properti di Indonesia.

Namun PT Triyasa Propertindo telah memiliki strategi untuk menghadapi kondisi itu. Perusahaan properti yang memulai usahanya pada 1 Januari 2011 itu mempunyai kualitas produk yang bisa bersaing di pasar properti.

"Meski kami masih muda, tentu kami siap bersaing dengan developer lainnya dalam mengembangkan properti, karena produk dan kualitas yang diciptakan oleh Triyasa ini cukup diperhitungkan pasar," ujar Head of Marketing & Business Development Deden E. Sudarbo kepada Jakarta Review, medio Desember lalu.

Misalnya dalam membangun Gran Rubina Business Park, yang terletak di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta.Gedung perkantoran sebanyak tiga tower itu dibagi menjadi dua, Grand Rubina 1 dijual, sedangkan Grand Rubina 2 & 3 akan disewakan.

Saat ini, lanjut Deden, Grand Rubina Bussines Park 1 sudah terjual hingga 95 persen dan serah terima sebanyak 30 unit. "Awal 2015 sudah mulai operasional," jelasnya.

Menurut Deden, pembeli terbesar dari tower pertama Grand Rubina adalah Generali, perusahaan asuransi global asal

56

JakartaReview Januari 2015

dengan Generali akan merasa nyaman, lebih prestise, dan memiliki karakter khas.

Di sisi lain, hal itu memudahkan publik dalam mencari alamat gedung perkantoran.

Meski masih muda, kami siap bersaing dengan developer lainnya dalam mengembangkan properti Deden E. Sudarbo, Head of Marketing & Business Development

Italia yang memiliki lebih dari 65 juta klien di seluruh dunia. Karena perusahaan yang beroperasi di lebih dari 60 negara itu membeli lima lantai, maka berhak memiliki nama di gedung tersebut.

"Nama gedung itu jadi Generali Tower at Grand Rubina Business Park. Selain Generali, di gedung itu ada juga perusahaan keuangan, shiping, trading, consumer goods, minuman, ban, alat berat dan lain-lain," ujarnya.

Deden menilai penggunaan nama Generali Tower membawa keuntungan tersendiri buat Grand Rubina Business Park.

Penyewa lain yang berada satu gedung

Grand Rubina sendiri mengusung tema Green, Premium & Quality yang terdiri dari tiga gedung perkantoran dengan total luas sekitar 180 ribu meter persegi. Gedung setinggi 21 lantai dengan luas 34 ribu meter persegi ini memanfaatkan energi dan sumber daya alam secara maksimal seperti orientasi gedung yang menyesuaikan dengan arah matahari masuk ke ruang kantor. "Grand Rubina siap menjadi ikon green office building di kawasan central business district (CBD) Jakarta," ujarnya.

Sementara menara kedua dan ketiga akan dimulai konstruksinya pada 2016 mendatang. Pembangunan ini mundur dari

rencana semula. Menara Grand Rubina 2 rencananya ground breaking pada kuartal IV- 2014.

"Saat ini pasar office (perkantoran) sedang kompetitif karena pasokannya cukup banyak, jadi kita tidak mau memaksa masuk sekarang. Ini lebih pada strategi menahan diri dari kondisi supply and demand. Kalau masuk sekarang, harganya jadi tidak bisa bersaing," jelas Deden.

Proyek Kondominium Tetap Jalan Kendati demikian, proyek pembangunan kondominium di kawasan Gandaria Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang menelan investasi Rp 1 triliun, tetap akan dilaksanakan pada tahun ini.

Apartemen ini rencananya akan dibangun di atas lahan 2 hektare (ha) dan terdiri dari tiga tower berkapasitas 1.000 unit. Kondominium yang akan dibangun ini menyasar kelas menengah atas itu dilego seharga Rp20 juta per meter persegi.

"Rencananya akan kami luncurkan kuartal kedua 2015. Sekarang kami sedang merampungkan proses akuisisi lahan dengan warga setempat. Proses ini sangat menguras waktu, tenaga dan biaya. Alokasi dana yang kami siapkan untuk akuisisi ini sekitar Rp120 miliar," ujarnya.

Lebih lanjut Deden menjelaskan, pihaknya juga sedang mencari lahan baru untuk dijadikan perkantoran atau apartemen. Sebagai pengembang properti yang terbilang baru, Deden mengakui perusahaannya tidak memiliki land bank layaknya pelaku lain yang telah lama eksis di dunia properti.

Itu sebabnya perusahaan properti yang merupakan unit usaha PT Mahadana Dasha Utama tersebut giat mencari lahan yang berada di lokasi prime. "Mekanismenya fleksibel, bisa kami beli atau kerja sama dengan pihak lain," pungkasnya. Kaamil www.jakartareview.co

57

[KORPORASI]

Forza Land

Solusi Bagi Kaum Urban Sebagai developer properti yang lahir dari dunia lifestyle, Forza Land membuat terobosan baru dengan menawarkan konsep pengembangan unik dan holistic. Konsep ini menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan properti kaum urban.

H

asil riset konsultan properti Knight Frank "Prime Global Cities Index" menyatakan, daerah Ibukota Jakarta menempati urutan pertama, paling pesat pertumbuhan harga residensial kelas premium dibanding wilayah lain di dunia.

Jakarta memimpin pertumbuhan harga sebesar 27,3 persen. Dublin, Irlandia, menyusul di tempat kedua dengan pertumbuhan harga sebesar 23,5 persen. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan hunian vertikal berkelas premium. Sebanyak 10 juta orang tinggal dan beraktivitas di pusat kota serta 28 juta orang mendiami kota penyangganya.

Jeanny Novemilya Tjahja, Brand Director Forza Land mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan hunian di pinggiran Jakarta, Forza Land bersama Mirage –arsitek asal Singapuramemilih kawasan Serpong bagi pembangunan proyek Apartemen One Azure. Hunian vertikal ini dibangun di atas lahan seluas 5.000m2 dan berlokasi di Jalan Kelapa Dua Raya, Serpong, sekitar 3 km dari exit tol Karawaci.

Apartemen satu menara terdiri dari tiga wing yang saling terhubung, yakni Ador, Bliss dan Cloud. Ketiga sayap terdiri dari 49 lantai dan

58

JakartaReview Januari 2015

menampung lebih dari 1.000 unit. Dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan, antara lain: Google Room, health corner, 3 on 3 basketball, wall climbing, mini futsal, cycle track, thematic relaxing pool, yoga class, student

service, cafe, retail store, laundry . “Berbagai fasilitas Mengingat lokasi yang sangat dekat dengan institusi pendidikan,” jelasnya.

Sebagai pengembang yang lahir dari dunia lifestyle (gaya hidup), Forza Land berusaha

membuat terobosan baru; unik, holistic dan tentu saja menciptakan solusi bagi kaum urban.

Hal ini menjadi pemisah antara trend follower dan trendsetter.

Selanjutnya, Forza Land juga berani berekspansi ke Kalimantan Timur dan Bali. “Total nilai investasi proyek Forza Land di kawasan nusantara mencapai Rp5 trilliun,” imbuhnya.

Dalam pengembangan bisnisnya, Forza Land fokus menghadirkan solusi penunjang healthy livingsmart living (kehidupan sehat) dan eco friendly (ramah lingkungan). Menggabungkan inovasi arsitek dan manajemen properti, mulai dari air flow system (sirkulasi udara) bagi setiap produk hingga sistem manajemen limbah yang efisien dan ramah lingkungan.

“Bukan hanya untuk penghuni unit apartemen kami, tapi juga untuk komunitas sekeliling areal properti kami”paparnya.

Salah satu konsep green living Forza Land akan direalisasikan tanaman di seluruh bagian gedung One Casablanca Residence. Pembangunan hunian vertikal ini telah berjalan pasca pemancangan tiang pertama (ground breaking), September 2013.

Konsep ini juga menjadikan One Casablanca Residence sebagai oasis di tengah kota. Kaamil

Jeanny Novemilya Tjahja Brand Director Forza Land

Konseptor Seni di Bisnis Properti Meski kiprah Jeanny di industri properti baru dua tahun, namun wanita perfeksionis ini berani tampil beda dengan menghadirkan konsep desain bercita rasa seni tinggi.

F

ashion style, ramah, dan smart. Itulah kesan yang didapat dari Brand Director Forza Land ini saat Majalah Jakarta Review menyambangi kantornya, pertengahan Oktober 2014.

Masa remaja Jeanny – begitu ia akrab disapa - dihabiskan dengan di Australia. Selain mengenyam pendidikan di Trinity College, sejak tahun 1993 ia meraih gelar BA of Bussines dari Australia Catholic Univesity dan BA of Marketing dari Monash Univesity.

Di tahun 2000, memulai karir bisnis dengan mendirikan rumah produksi, BaTIk (Bhinneka Tunggal Ika) di Sydney. Melalui bendera ini, ia kerap menggelar konser dengan mendatangkan artis-artis Indonesia di Negeri Kanguru khususnya Kota Sydney dan Melbourne.

Saat kembali ke tanah air pada tahun 2008, Jeanny melanjutkan karir bisnisnya di bidang penyelenggaraan acara, Corporate Event Organizer dan Wedding Organizer. Ia dipercaya menangani klien seperti Auto One, Chrysler, Jeep, Venom dan Casio. Kemudian, pada 2011 – 2012, Jeanny bekerja di Forza GT3 sebagai Marketing Director.

Di sini, ia menangani setiap jenis kegiatan mobil balap Lamborghini, Ferrari dan Porsche berskala lokal, Sepang, Malaysia hingga internasional.

Wanita kelahiran Jakarta 1975 ini diam-diam mencintai semua aspek seni, mulai dari konsep desain interior, fasilitas, hingga marketing tools kit. Hal inilah yang membuatnya dipercaya untuk menuangkan ide-ide kreatifit bernilai seni tinggi

Produk-produk yang kami tawarkan tidak asal desain ke semua produk Forza Land. Bahkan, ia diberi keleluasaan menangani seluruh event Forza Land, Auto One, Chrysler, Jeep, Azimut serta komunitas Dream Club Indonesia.

“Tugas saya di Forza Land, lebih mengarah ke konseptor.

Saya bertanggung jawab penuh menjadikan produk-produk properti Forza Land dapat tampil lebih berani, baik dari sisi konsep bangunan utuh maupun desain interiornya,” ungkapnya.

Dengan segenap keahlian dan pengalaman yang dimiliki, penyuka kuliner dan traveling ini optimistis bahwa ke depan Forza Land bisa lebih dikenal baik di kalangan industri properti maupun khalayak umum.

Kehadiran Forza Land di industri properti tanah air memang tergolong masih baru, tapi ia optimis bahwa developer yang baru berkiprah dua tahun tersebut bakal cepat dikenal masyarakat.

Melalui kreatifitas, keunikan desain, dan kelengkapan fasilitas yang ditawarkan, Jeanny juga punya keyakinan bahwa Forza Land akan terangkat ke jenjang yang lebih tinggi. “Jadi, intinya produk-produk yang kami tawarkan tidak asal desain,” tukasnya. Kaamil www.jakartareview.co

59

[KORPORASI]

P

embangunan kawasan Cibubur dan Bekasi menjadi kota megapolitan yang cukup gencar, memicu bisnis properti di wilayah sekitar Cileungsi, Bogor semakin menggeliat. Sejumlah proyek properti besutan developer besar pun terus bermunculan. Satu diantarannya adalah Harvest City yang berlokasi di Jl. Transyogi KM 1,5, Cileungsi, Bogor.

Hunian terpadu yang ditangani Suryamas Group melalui anak usaha, PT Dwikarya Langgengsukses ini terbilang satu-satunya proyek properti terbesar di wilayah timur Cibubur, Jakarta Timur.

Memiliki area seluas 1.050 hektar dengan fasilitas pendukung serba lengkap, Harvest City amat layak dijadikan sebagai Icon Kota Mandiri, mengingat proyek properti lain yang dibangun di wilayah Cileungsi dan sekitarnya hanya memiliki lahan pengembangan rata-rata sebesar 200-an hektar.

Selain itu, Harvest City juga diproyeksikan bakal menjadi hub (penghubung)

60

JakartaReview Januari 2015

Icon Kota Mandiri di Timur Cibubur Memiliki area seluas 1.050 hektar dengan fasilitas mumpuni, Harvest City layak disebut sebagai icon Kota Mandiri di timur Cibubur.

antara wilayah Cibubur dan Bekasi yang notabene telah mengalami pertumbuhan cukup pesat dengan berbagai fasilitas hidup serba ada. Hal ini seiring rencana pembangunan akses jalan bebas hambatan Jagorawi – Cibitung, Bekasi, dimana pintu masuk maupun keluarnya berdekatan dengan lokasi proyek.

Tak heran, bila manajemen Harvest City telah mempersiapakan infrastruktur akses yang menghubungkan antara Jalan Raya Transyogi dengan Jalan Raya Cileungsi – Bekasi. Bahkan, segera dibuka akses khusus menuju wilayah Jonggol, Bogor.

Dimana, ketiga akses ini diperuntukan bagi masyarakat umum.

Lokasi proyek cukup strategis, terletak persis di depan Taman Buah Mekarsari, Cileungsi – Bogor. Mekarsari sendiri merupakan taman wisata skala nasional seluas 260 hektar dengan atmosfir udara bersih dan sejuk. Kondisi ini menjadikan Harvest City sebagai kawasan nyaman bagi tempat tinggal dan menawarkan nilai investasi lebih tinggi dibanding proyek lain.

Sales & Marketing Manager Harvest City, Leonard S, mengungkapkan, kelebihan itulah yang membuat Suryamas Group tertarik membebaskan lahan seluas 1.050 hektar pada 2008 silam. Padahal kala itu, Cileungsi terbilang masih sebagai wilayah ‘mati’ dan belum tersentuh developer properti.

Diakui Leo, sapaan akrabnya, insting bisnis pemilik Harvest City tergolong kuat dan jempolan. “Kini, Cileungsi tumbuh pesat dan menjadi wilayah paling potensial untuk pengembangan bisnis properti.

Terbukti, saat ini banyak developer besar mulai melirik Cileungsi sebagai wilayah ekspansinya,” ujarnya di kantor pemasaran Harvest City, pertengahan Desember 2014.

Dahulu, lanjut Leo, sepanjang Jalan Transyogi, antara Cibubur – Mekarsari, Cileungsi masih banyak warung-warung kumuh dan tumpukan pasir. Sekarang, terlihat lebih rapi dengan deretan ruko dan gedung berukuran besar persembahan sejumlah brand developer ternama.

Dikatakan Leo, Harvest City merupakan

pengembang pioneer yang turut menyulap wajah kawasan Mekarsari, Cileungsi, Bogor menjadi lebih elok dengan prospek investasi cukup menjanjikan. “Keuntungan bagi pembabat alas adalah menjadikan kami sebagai developer terdepan dalam mengembangkan kawasan skala kota di daerah Cibubur-Cileungsi,” paparnya.

Karena itu, pihaknya merasa optimistis menjadi pemenang pasar yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen properti di wilayah timur Cibubur. Maklum, akhirakhir ini persaingan bisnis di wilayah ini semakin sengit seiring gencarnya pembangunan properti oleh para pengembang besar seperti Metropolitan Land dan Ciputra Property.

Leo menjelaskan, konsep Kota Mandiri yang mengedepankan kelengkapan fasilitas penunjang, membuat penghuni Harvest City serba mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tak perlu repot-repot keluar kawasan, karena semua kebutuhan sudah tersedia lengkap dalam komplek, mulai dari saran olah raga, rekreasi, pusat belanja, hingga tempat hang out. “Jadi, semuanya sudah terkomodir di dalam kawasan Harvest City,” imbuhnya.

Harvest City juga diproyeksikan bakal menjadi hub (penghubung) antara wilayah Cibubur dan Bekasi yang notabene telah mengalami pertumbuhan cukup pesat dengan berbagai fasilitas hidup serba ada www.jakartareview.co

61

[KORPORASI]

Sedari awal, pembangunan fasilitas penunjang Kota Mandiri dalam komplek hunian tersebut tergolong konsisten.

Misalnya, Feeder Bus bagi penghuni yang beraktivitas kerja di Jakarta dengan rute Komdak-Blok M dan Cempaka Mas-Tanjung Priok. Sedangkan untuk aktivitas dalam kawasan sendiri, sudah tersedia kendaraan khusus dengan rute keliling komplek.

Selain itu, sejak 2011 sudah tersedia sarana olah raga dan rekreasi Water Joy (taman wisata air). Lalu, ada pula ruko-ruko sebagai fasilitas komersial seperti pasar dan mini market, salon kecantikan, kesehatan (klinik dan apotek) serta ATM Center. Ke depan, akan terus dibangun berbagai fasilitas penunjang lain secara berkala, seperti pusat rekreasi belanja bertema Tiongkok dan Korea.

Sebagai uji coba, pada Februari 2015 di tempat ini akan digelar Festival Oriental.

Di tahun yang sama developer Harvest City juga akan membangun HX Harvest Box sebagai pusat commercial lifestyle.

62

JakartaReview Januari 2015

Selanjutnya, Harvest Walk sebagai paru-paru kota, dimana dalam kawasan ini bakal ada danau seluas satu hektar dengan berbagai macam taman serta wahana bermain anak di sekelilingnya.

“Nantinya, seluruh kegiatan rekreasi, olah raga, dan hang out yang dilakukan masyarakat penghuni kawasan akan terpusat di Harvest Walk. Jadi, setiap tahun kita akan tambah fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan penghuni,” tukasnya.

Naik Kelas Sejak awal pengembangan hingga 2014, Harvest City telah membangun sekitar 5.500-6.000 unit properti hunian maupun komersil. Dimana, seluruh produk dialokasikan bagi pemenuhan kebutuhan segmen menengah bawah dengan harga antara Rp200 – 400 jutaan per unit. Namun seiring tingginya respon pasar, kini pengembang mulai membidik segmen menengah dan menengah atas, dengan harga mulai dari Rp1 miliar per

unit. “Tahun 2015, kita akan meluncurkan karya properti terbaik bagi segmen pasar menengah,” terang Leo. Leo berpromosi, membeli properti di kawasan Harvest City punya berbagai keuntungan, mulai dari infrastruktur yang lebih terawat hingga harga terjangkau.

Pasalnya, masa pembangunan yang masih lama karena luasnya area pengembangan.

Buktinya, sejak awal pengembangan hingga kini (17 tahun), baru terbangun sekitar 15 persen dari total luas area yang dimiliki.

Biasanya, selama masa pengembangan, developer mana pun tak akan mengabaikan perawatan berbagai fasilitas dan infrastruktur penunjang. Bila tidak, mereka akan kesulitan memasarkan produk barunya. “Kami mengestimasi, dari lahan seluas 1.050 hektar baru akan terbangun seluruhnya pada 30 – 40 tahun mendatang. Dengan demikian, setidaknya selama masa itu pula kami akan menjaga kualitas berbagai infrastruktur dan fasilitas penunjang kawasan,” janjinya. Kaamil

Leonard S Sales & Marketing Manager Harvest City

Mengikuti Jalan Tuhan Betapapun seseorang bekerja keras, namun Tuhan jua yang jadi penentu sukses tidaknya sebuah pekerjaan.

Karenanya, sikap paling bijak adalah tetap mengikuti jalan Tuhan.

U

ngkapan tersebut adalah spirit wajib bagi setiap pelaku bisnis dan marketer. Tidak terkecuali Leonard S, Sales & Marketing Manager Harvest City, Cileungsi Bogor. Karenanya, ia berusaha betul agar seluruh waktu yang dilalui benar-benar berkualitas bagi kesuksesan pekerjaan maupun kehidupan keluarganya.

Diakui Leo, begitu ia akrab disapa, profesi marketing sarat dengan keleluasaan dan keluwesan waktu. Kapan dan di manapun seorang marketer berada, ketika konsumen membutuhkan, maka ia harus siap memenuhinya. “Pada awal terjun ke dunia marketing, saya hampir tak pernah punya waktu libur. Saat karyawan lain libur Sabtu – Minggu, saya masih sering standby di kantor,” ungkapnya.

Tetapi belakangan, ia semakin piawai membagi waktu untuk kepentingan pekerjaan maupun keluarga.

Setumpuk tugas kantor dan urusan komplen dari konsumen yang menyita banyak waktu, tak membuat dirinya kehilangan momen untuk senantiasa bercengkrama dengan istri dan anak-anak tercitanya.

Caranya? “Saya sangat menyadari bahwa waktu saya sangat terbatas untuk bercengkrama dengan keluarga. Karena

itu, saya selalu menciptakan quality time.

Meski waktunya sebentar, namun saya upayakan agar pertemuan dengan keluarga benar-benar berkesan seperti berlibur ke satu destinasi tertentu atau sekedar makan bersama di restoran favorit,” papar ayah dua anak.

Bagi alumnus Jurusan Real Estate Universitas Tarumanegara yang juga penyuka tantangan ini, dunia marketing dan properti merupakan salah satu pemicu adrenaline. Pemasaran, merupakan bidang yang cukup menggiurkan karena menjanjikan unlimited income (pendapatan tidak terbatas). Sementara properti, sarat dengan kreatiftas, inovasi, dan punya kekhasan tersendiri dibanding jenis bisnis lain.

Karenanya, ia pun tertantang untuk terus menekuni kedua bidang tersebut.

Terbukti, sejak pertama lulus kuliah ia langsung terjun di dunia marketing dan properti. Bergabung dengan Harvest City pada tahun 2009. Sebelumnya, pernah bekerja di sejumlah developer properti besar seperti Sinarmas Land, selama empat tahun.

Punya obsesi pribadi? “Nggak lah.

Pokoknya saya ikuti saja jalan Tuhan.

Mengenai hasil, pasti dengan sendirinya akan ada lah. Tapi dalam prosesnya, kita harus bekerja keras dan smart. Dan terpenting, gali terus kemampuan serta kembangkan apa yang bisa kita explore semaksimal mungkin,” tutupnya seraya tersenyum. Kaamil

www.jakartareview.co

63

[SOSOK]

S

ugiharto tampak mengetik di keyboard yang menempel pada tablet iPad berwarna hitam. Dua buah ponsel pintar tergeletak rapi dihadapannya. Untuk ukuran orang berusia 59 tahun, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu cukup akrab dengan teknologi terbaru dan tidak gaptek alias gagap teknologi.

Dalam perbincangan dengan Jakarta Review di kantornya, awal bulan lalu, beberapa kali Sugiharto menyebutkan percakapan di media sosial (medsos) dan forum komunitas dunia maya. Ternyata, mantan Menteri Negara BUMN itu telah merasakan kedahsyatan dan manfaat dari medsos.

Menurutnya, saat ini publik dapat bertukar pikiran kapan saja, dimana saja, dan tanpa perlu bertatap muka. "Saya ikutan sebuah forum yang didalamnya berisi profesional, praktisi, dan ustadzustadz ternama seperti Aa Gym dan Yusuf Mansur. Cara mereka berpikir dahsyat. Kita yang baca (pemikiran) mereka menjadi tambah pintar," ujarnya sambil tersenyum.

Ketua Presidium Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menilai bahwa media sosial merupakan salah satu temuan yang revolusioner. Maka dari itu, dirinya telah mengusulkan ICMI aktif menggunakan medsos dan forum komunitas sebagai alat bertukar pikiran.

"ICMI punya ribuan intelektual yang tersebar di Indonesia. Di tengah padatnya jadwal masing-masing anggota, tidak mungkin lagi ketemuan lalu menyampaikan presentasi. Nah, solusinya adalah medsos dan forum komunitas," ujarnya.

Dari medsos pula Sugiharto menemukan ribut-ribut soal kerjasama Pertamina dengan perusahaan minyak nasional Angola, Sonangol EP. Disebutkan, Sonagol akan memberi harga lebih rendah 15 persen dari harga pasar minyak dunia.

Belakangan kerjasama itu tidak terwujud.

Menurutnya, Senagol tidak mungkin memberikan diskon harga minyak kepada Pertamina. "Jika saya rakyat Angola, apakah rela menjual harga minyak di bawah harga pasar kepada Indonesia yang, dalam tanpa petik, tidak memiliki hubungan emosional sama sekali? Itu logikanya. Nah, ternyata kan harga pasar yang dipakai," ujarnya.

Mantan Direktur Keuangan dan Administrasi Energy Internasional Tbk itu

64

JakartaReview Januari 2015

Sugiharto

Komisaris Utama PT Pertamina

Ada Mafia Migas di Medsos Medsos dan forum komunitas dipakainya sebagai alat bertukar pikiran dan memantau isu energi di dunia maya. Aktif memerangi mafia migas di Pertamina. memastikan bahwa Pertamina-Senagol melakukan kerjasama terkait pengembangan bisnis hulu, hilir, dan perdagangan migas. Framework Agreement akan menjadi kerangka kerjasama Pertamina-Sonangol dalam pengembangan bisnis hulu, proyek kilang petroleum dan petrokimia, serta kerjasama impor dan ekspor produk kilang, minyak mentah dan gas bumi.

"Begitu saya lihat internal dukumen perusahaan, ya memang begitu bentuk kerjasamanya. Intinya, tidak semudah itu

membeli BBM tipe Research Octan Number (RON) 88 atau premium melalui mekanisme impor. Namun karena tidak ada negara produsen yang memproduksi BBM tipe itu, maka perusahaan penyedia BBM tersebut menyanggupi membeli BBM tipe RON 92. Nah, BBM RON 92 tersebut kemudian dicampur dengan bahan lain untuk menjadi BBM tipe RON 88 dan selanjutnya dikirim ke Indonesia.

Makanya, Tim Reformasi meminta data dan dokumen realisasi pembelian minyak

Apakah rakyat Angola rela menjual harga minyak di bawah harga pasar kepada Indonesia yang tidak memiliki hubungan emosional sama sekali?

Senagol memberi diskon harga. Di dunia perminyakan, mendapat untung USD1 saja hampir tidak mungkin," jelasnya.

Jangan bakar lumbungnya Lewat tablet itu pula Sugiharto memantau pemberitaan di media massa terkait Pertamina, termasuk tudingan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri yang menilai Pertamina tidak jujur dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Faisal, di beberapa media menyebutkan, Pertamina selama ini menyatakan

yang selama ini dilakukan Pertamina dan anak perusahaannya Pertamina Energy Trading Limited (Petral) guna menelusuri indikasi ketidakefisienan tersebut.

Menjawab hal itu, Sugiharto mengajak Tim Reformasi untuk sama-sama membangun sistem transparansi dan membenahi tata kelola migas. Pertamina saat ini tengah gencar memerangi mafia migas, dengan beberapa upaya diantaranya yaitu meningkatkan akuntabilitas serta transparansi.

"Kalau di situ (Pertamina) ada tikus, mari kita sama-sama basmi tikusnya. Tapi jangan bakar lumbungnya. Kalau di situ

www.jakartareview.co

65

[SOSOK] sistemnya kurang transparan, mari kita bangun sistemnya," kata pria kelahiran Medan 29 April 1955 itu.

Ditambahkan, Pertamina sudah banyak membangun sistem dan prosedur, sehingga perusahaan pelat merah tersebut bisa beroperasi dengan posisi good corporate governance (GCG) yang terus meningkat.

Buktinya, banyak badan pemeringkatan global yang menilai Pertamina sudah sejajar dengan perusahaan kelas dunia lainnya.

"Pertamina masuk dalam jajaran Fortune Global 500. Ini merupakan penghargaan yang tinggi dari dunia internasional. Ratingnya langsung ke peringkat 122 dalam lima tahun pertama melakukan pembenahan internal," ujarnya sambil menjelaskan bahwa kriteria pemeringkatan berdasarkan kualitas laporan keuangan, kenaikan pendapatan per tahun, transparansi, dan penerapan asas GCG. Fungsionaris Partai Persatuan Pemba-

ngunan itu meyakini bahwa laporan keuangan Pertamina diaudit oleh auditor kelas dunia. Badan Pemeriksa Keuangan pun bisa mengakses laporan keuangan BUMN energi tersebut dengan mudah.

Di Indonesia, ayah lima anak ini menambahkan, perusahaan yang paling cepat menyelesaikan laporan keuangan adalah Pertamina. Padahal, bisnisnya tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

“Kita yang paling cepat diantara yang lain,” pungkasnya. Rega

10 Aksi Untuk wujudkan Ketahanan Energi

K

omisaris Utama PT Pertamina Sugiharto menilai, Indonesia akan menghadapi dua tantangan di sektor energi.

Pertama, semakin menipisnya cadangan minyak yang saat ini menjadi sumber energi utama yang diperkirakan cadangan minyak akan habis dalam 10 tahun ke depan. Kedua, sumber energi lainnya, seperti gas dan batubara, yang cukup melimpah.

Sayang keduanya belum bisa dimanfaatkan optimal gara-gara minimnya infrastruktur.

Maka dari itu, Sugiharto menyarankan pemerintah harus melakukan sejumlah program yang riil yang langsung menyentuh akar permasalahan sektor energi. Berikut ini 10 kebijakan (program aksi) ala Sugiharto yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi problematika sektor energi sekaligus menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menata kembali subsidi energi. Subsidi energi jumlahnya sangat tinggi, mencapai sekitar USD30 – USD40 miliar, setara dengan nilai investasi untuk membangun 31.000 km jalan baru, 2.000 RS kelas C dan setara dengan biaya investasi untuk membangun 3 kilang minyak skala dunia setiap tahunnya. Di sisi lain, penikmat subsidi energi ini pada umumnya mereka yang mampu sehingga cenderung tidak adil.

1

Mengatasi akar masalah lambatnya peningkatan kapasitas pembangkit listrik nasional. Pemerintah perlu membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (khususnya daerah-daerah yang kaya energi primer) untuk melakukan pembangunan instalasi kelistrikan sendiri dengan menggandeng swasta atau dengan PLN.

2

Memberikan insentif bagi kegiatan eksplorasi dan pengembangan hulu minyak dan gas bumi (migas), termasuk unconventionals. Indonesia perlu mempertimbangkan insentif secara selektif terhadap kegiatan eksplorasi dan pengembangan baru yang membutuhkan investasi besar.

3

4 66

Mempercepat “blueprint” infrastruktur gas. Percepatan “blueprint” infrastruktur gas bagi Indonesia. Ini harus

JakartaReview Januari 2015

menjadi prioritas utama (top priority) bagi pemerintahan baru untuk membangun jaringan pipa dan regasifikasi serta pengadaan power plant antara lain melalui “Mini LNG” untuk pengadaan listrik di daerah.

Updgrading kilang minyak yang ada sesegera mungkin.

Untuk meningkatkan competitiveness dan profitabilitas, kilang perlu di-upgrade secara signifikan. Total pengeluaran investasi yang diperlukan sekitar USD12-17 miliar.

5

Melakukan investasi untuk updgrading infrastruktur distribusi BBM. Indonesia seharusnya melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas storage dan mengambil keuntungan dari peluang bisnis dari kegiatan pengolahan (blending) dan perdagangan produk BBM, mendorong penerapan teknologi baru dalam manajemen pengolahan data, dan menentukan lokasi yang tepat untuk dijadikan trans-shipment minyak dan gas serta sebagai trading hub.

6

Melakukan investasi untuk pengembangan renewables energy. Indonesia telah memiliki rencana untuk menerapkan fuel mix policy. Untuk menarik agar produsen hulu bersedia melakukan investasi dalam jangka panjang, pemerintah perlu memberikan kepastian usaha serta percepatan ijin.

7

Melakukan investasi untuk pembangunan transportasi gas. Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi BBM, khususnya untuk transportasi baik darat maupun laut.

8

Mengembangkan penggunaan mobil listrik di kota-kota besar. Penggunaan mobil listrik memiliki dampak efisiensi energi paling tinggi, kualitas lingkungan yang positif, dan merupakan bisnis yang potensial.

9

Membangun kapabilitas lokal dan leaders. Hal yang terpenting dari keseluruhan program aksi di atas adalah pentingnya bagi Indonesia untuk mewujudkan kembali kapabilitas, keunggulan, dan kepemimpinan di seluruh area industri (the industry leaders) energi.

10

[SOSOK] Bagi Sari Widuri, komunikasi merupakan sebuah kebenaran.

Sedangkan kebenaran datang dari hati. Untuk itu, wanita berparas ayu ini selalu berusaha melakukan komunikasi dengan hati.

D

alam pandangan Sari, begitu ia akrab disapa, kata kunci komunikasi selalu benar adalah kejujuran. Tak pelak, ia pun kerap merasa geram manakala seseorang memanipulasi informasi.

Menurut ilmu komunikasi, haram hukumnya melakukan manipulasi informsi (kebohongan publik).

Bila seseorang punya produk jelek, maka katakan secara sejujur bahwa produknya memang jelek, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, tak akan ada konsumen (user) yang merasa dibohongi.

Perlahan namun pasti, trust (kepercayaan) pun akan muncul dengan sendirinya di benak konsumen.

Komunikasi ala

Sari Widuri

Bila kepercayaan sudah terbentuk, maka produk apapun yang ditawarkan bakal secara mudah diterima pasar. “Inilah yang menjadi tugas seorang public relation.

Ia harus mampu membangun komunikasi secara terbuka dan jujur dengan masyarakat,� papar alumnus Komunikasi Universitas Indonesia, akhir Desember 2014. www.jakartareview.co

67

[SOSOK]

Marketing Communication Manager Ide Land Development kelahiran 1974 ini sudah jatuh hati pada bidang komunikasi sejak masih kuliah di Jurusan Ekonomi Universitas Gunadarma. Kala itu, ia kerja paruh waktu sebagai penyiar radio. Selama tiga tahun bergabung di Radio Pesona FM dan delapan tahun menjadi program director di Women Radio (MNC Group), dan selama enam tahun ia sebagai presenter di stasiun televisi (SCTV).

Hampir semua tingkatan pekerjaan mulai dari reporter, pernyiar hingga program director sudah dilalui. “Saya jadi banyak tahu tentang seluk beluk dunia media mulai dari cara pandang masyarakat hingga peran dan funginya. Melalui media, sesuatu bisa berubah sangat ekstrim, tinggal pilih, mau dibuat bagus, jelek, atau biasa-bisa saja,” papar dara berambut pendek.

Penyuka warna merah ini berkeinginan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tersebut pada industri di luar bisnis media. Kemudian, pada tahun 2008

68

JakartaReview Januari 2015

Bila seseorang punya produk jelek, maka katakan secara sejujur bahwa produknya memang jelek, begitu juga sebaliknya ia bergabung dengan PT Lippo Karawaci, Tbk sebagai assistant manager community development. Di sini, Sari menangani sistem pengelolaan agar para penghuni merasa nyaman.

Selang setahun, ia bergabung dengan irakoesnocommunications (IKComm) sebagai PR Consultant. Selama empat tahun bekerja, banyak industri baru yang

dikenal mulai dari sektor farmasi, kesehatan, pendidikan, hingga kementerian dan lembaga. Namun, justru ia akhirnya memutuskan kembali ke sektor properti.

Sebelum di Ide Land Development, sempat bergabung di Megapolitan Development dan Era Graha Realty selama tiga tahun. “Saya semakin cinta sama properti. Saya juga semakin paham bahwa properti merupakan kebutuhan pokok manusia. Selagi manusia hidup, maka properti akan tetap dibutuhkan,” ungkapnya.

Ia bertekad membuat IDE land development, partner Plaza Indonesia Urban lebih dikenal masyarakat. Caranya, melakukan berbagai terobosan seni komunikasi yang sesuai dan tepat sasaran.

“Saya optimis dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Ide Land bakal setara dengan developer lain,” ucapnya.

Dan terpenting, produk-produknya memang berkualitas karena merupakan karya terbaik para arsitek berpengalaman. Kaamil

hijau, nyaman, dan bersahaja Punya taman bahkan kebun kontemplatif di setiap tower serta dilengkapi fasilitas hidup serba ada, menjadikan Alterra Residence sebagai hunian nyaman, hijau, dan bersahaja.

A

lterra Residence yang dibangun di area seluas 1,8 hektar dengan lokasi cukup strategis, Jalan RE. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan ini merupakan besutan PT Ide Land Development dan Plaza Indonesia Urban. Meskipun didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban, namun Alterra menjadi satu-satunya hunian teritegrasi yang dilengkapi fasilitas mewah layaknya hotel bintang lima.

Sari Widuri mengatakan, kehadiran Alterra Residence di tengah-tengah pasar properti nasional tidak terlepas dari komitmen manajemen Plaza Indone-

sia Realty dalam memberikan layanan excellence kepada seluruh masyarakat di tanah air.

“Alterra Residence dipersembahkan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat merasakan layanan prima yang menjadi ciri khas manajemen Plaza Indonesia. Selain itu, pasar properti di segmen menengah tergolong masih cukup menjanjikan,” katanya.

Karena itu, berbagai fasilitas yang tersedia didesain berbeda dibanding produk hunian lain di kelasnya, seperti taman atap dan sky terace (halaman di udara), kolam renang tematik, communal

space, function room, amphitheatre, jogging track, dan arena bermain anak.

Selain itu, konstruksi gedung dan desain interiornya juga memaksimalkan pencahayaan alami serta sirkulasi udara yang cukup bagus bagi setiap area pribadi maupun publik. “Dan, terpenting setiap unit apartemen yang kami tawarkan jauh lebih luas dibanding produk kompetitor.

Lagi-lagi, hal ini kami persembahkan demi kenyamanan para penghuni,” imbuhnya berpromosi.

Tidak hanya itu, Alterra Residence juga punya fasilitas pendukung yang membuat setiap penghuni semakin dimanjakan, diantaranya tempat penitipan anak, food & beverage, klinik, pusat bisnis, salon kecantikan, dan laundry. Sedangkan bagi penghuni yang ingin menghabiskan waktu senggang di luar komplek, seperti shopping mall Pondok Indah, BXC dan lainnya, tersedia shuttle bus ke stasiun MRT. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan penghuni, Alterra Residence menyediakan area parkir cukup luas dengan rasio 1: 4, yang terlatak di semi basement. Memiliki sistem keamanan CCTV 24 jam, kartu akses, dan TV kabel.

“Berdasarkan positioning pasar, kami menawarkan harga jual cukup kompetitif, yakni mulai dari Rp12,6 juta per meter persegi,” tukasnya. Kaamil www.jakartareview.co

69

[OTOMOTIF]

New Nissan Juke 2015

siap hadapi

gempuran D

igempur habis, mungkin itu yang dirasakan Nissan Motor Company dengan telah diluncurkannya Honda HR-V dan Ford EcoSport.

Terlebih di Indonesia kedua mobil bersegmen crossover itu sukses menggaet hati konsumen lewat tampilan anyar sebuah sedan berkarakter Sport Utility Vehicle (SUV). Tak mau tinggal diam, Juke yang merupakan andalan crossover milik Nissan pada akhirnya berani bersolek memperkenalkan New Nissan Juke.

Sejatinya, New Nissan Juke ini telah tampil beberapa kali di ajang pameran otomotif internasional. Yang terakhir, Juke terbaru ini sempat mencuri perhatian di Los Angeles Motor Show 2014 yang dihelat medio November lalu. Selanjutnya, kapan Juke yang kabarnya lebih gahar ini mulai didistribusikan di Tanah Air?

70

JakartaReview Januari 2015

Nissan Motor Company sadar betul jika mobil di segmen crossover-nya harus segera diberi sentuhan. Jika didiamkan, bisa jadi pangsa pasar Juke diberondong habis oleh pabrikan lain. Katanya, Nissan sudah menyiapkan amunisi facelift pada Juke terbarunya, seperti apa?

Presiden Product Planning After Sales Dealer Development and Customer Statification Nissan Motor Indonesia (NMI), Teddy Irawan mengungkapkan, Nissan Juke terbaru akan menjawab keinginan konsumen Indonesia pada awal tahun 2015 mendatang. Kalau tidak aral melintang paling lambat Juke hadir pada kalender Februari atau Maret 2015.”Kita luncurkan di akhir tahun fiskal ini (2014-2015). Paling awal tahun sekitar Februari atau Maret,” ucapnya.

Teddy menyebutkan, tampilan Juke terbaru akan lebih emosional. Pasalnya, karakter konsumen saat ini, katanya, lebih melirik sektor eksterior ketimbang performa dan sebagainya. Digambarkannya, Juke terbaru itu kental akan nuansa mobil sport di bagian atas. Di bagian bawah karakter sebuah crossover lebih dipertajam. "Lebih emosional, bukan dari performa

atau kelegaan kabin, orang beli karena desain dan suka sama modelnya, titik," jelas Teddy.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Jakarta Review, memang penyegaran yang dilakukan Nissan terhadap crossover uniknya ini tergolong lambat dibandingkan pesaingnya. Sejak 2010 silam baru awal tahun 2015 Juke mendapatkan kembali sentuhan tangan-tangan profesional Nissan di Jepang.

Penyegaran yang terlihat secara kasat mata di juke terbaru ini tampak pada bagian wajah (facelift) yang kini lebih besar.

Seperti saudara-saudaranya New Nissan Juke kali ini juga disematkan grill beraksen ‘V’ Shape dengan logo ‘Nissan’ dibagian tengahnya.

Lampu masa kini Day Running Light (DRL) juga ditanamkan pihak Nissan, serta cover spion two tone, dan air intake dengan bentuk lebih dominan membuat perubahan badan New Juke cukup ekstrem.

Ditambah segi velg terbarunya yang anyar, dan detailing

warna pada 12 bagian interior, aksesori yang terlekat pada mobil dengan delapan pilihan warna. Calen Cussimanio, Perencana Produk Spesialis Nissan menambahkan, melalui program Juke Color Studio. Artinya, setiap jaringan pemasaran bisa memenuhi interior menjadikan crossover ini tampil lebih mewah. Untuk bagian buritan New Juke juga tampak tampil lebih seksi berkat perubahan desain lampu belakang. Gubahan kecil ini membuat ‘bokong’ Juke lebih berisi guna mengimbangi bentuk atap bagian belakangnya yang melandai.

Ditengah tingginya persaingan pasar otomotif, terlebih sudah dibekali banyak fitur canggih pada Ford EcoSport dan Honda HR-V, memang sudah seharusnya New Nissan Juke tampil lebih dari kompetitornya guna mencuri perhatian konsumen Tanah Air. Kabarnya Juke baru ini kabarnya bakal disematkan fitur-fitur canggih dan anyar dikelasnya, seperti ditanamkannya seperti Stability Control, Traction Control dan Hill Start Assist menjadi fitur yang tersedia di semua tipe Nissan Juke terbaru.

Namun tampaknya ilmuan Nissan di Jepang berkesimpulan, tiga fitur anyar tadi masih belum cukup untuk mengimbangi Ford EcoSport dan Honda HR-V. Bercermin dari pasar Eropa, Nissan Juke baru ini katanya juga akan dilengkapi dengan Moving Object Detection, Blind Spot Warning, Lane Departure Warning dan Around View Monitor. Kendati demikian, berkaca dari X-Trail terbaru, sepertinya mobil ini hanya akan dibekali dengan fitur Around View Monitor

karena fitur tersebut sudah di aplikasikan di Nissan X-Trail. Jika Nissan Indonesia harus mendevelop kembali fitur yang belum hadir di Asia Tenggara, tentunya akan sulit membuat mobil ini memiliki harga terjangkau.

Around View Monitor dengan sistem navigasi Nissan Connect ini nantinya bisa ditemui untuk Juke terbaru tipe SL. Pada tipe ini akan dibekali dengan monitor 5,8 inci, layar sentuh, dengan kemampuan memantau seluruh arah. Mumpuni menerima perintah suara dan sinkron dengan aplikasi ponsel. Juga ada pendingin ruangan dengan suhu, lingkar kemudi berbalut kulit, moonroof, dan kaca film.

Untuk kali ini Juke juga menawarkan pada konsumen untuk menambah sentuhan

permintaan konsumen untuk warna khusus, antara lain, bemper, bingkai lampu, tutup spion, penutup handel pintu, spoiler belakang, karpet, pelek 17 inci, dan lain sebagainya.

Untuk sektor dapur pacu, New Nissan Juke juga

mengalami penyegaran. Revisi tenaga pada Juke disokong langsung dengan mesin berkapasitas 1.600 cc yang mampu menyemburkan tenaga sampai 188 horse power. Selain itu, konsumen pun diberikan pilihan karena Juke terbaru ini juga tersedia untuk mesin berkapasitas 1.200 cc yang dipadukan dengan sistem DIG-TIC yang memiliki tenaga 115 PS. Di semua pilihan mesin didukung 6 percepatan manual dan automatik, serta mendapat dukungan teknologi X-tronic.

Hingga kini belum ada estimasi harga resmi untuk New Nissan Juke yang dikeluarkan pihak NMI. Sebagai rujukan, di pasar Amerika Serikat Juke terbaru ini dibanderol mulai dari USD21.075 atau sekitar Rp256 juta. Harga tersebut sudah termasuk biaya kirim sampai kunci ada ditangan konsumen.

Lantas apakah New Nissan Juke bisa bertahan di tengan gempuran pesaingnya? Tentu saja bisa, jika crossover unik ini digarap serius.Oki Akbar

New Nissan Juke Harga : Rp256 juta (estimasi) Kapasitas Mesin : 1.600 cc Ford EcoSport Harga : Rp197,9 juta sampai Rp239 juta Kapasitas Mesin : 1.500 cc Honda HR-V Harga : Rp240 juta sampai Rp280 juta (Rp350 juta untuk mesin 1.800 cc) Kapasitas Mesin : 1.500 cc www.jakartareview.co

71

VIEWPOINT Dr. Agus Sutiyono, MM ď źHuman Cavital Development Consultant

Kunci Sukses Atasi Banjir Jakarta

B

anjir merupakan kata yang simple namun punya efek dahsyat bagi kehidupan masyarakat dunia. Wilayah Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia paling sering ditimpa musibah tersebut. Entah karena karakter pribadi atau lemahnya upaya pembangunan mental oleh pemerintah, sikap masyarakat di tanah air terbilang aneh tapi nyata. Sebagian dari mereka kerap menjadikan musibah banjir sebagai momentum untuk mencari keuntungan semata.

Sudah menjadi rahasia umum, bila banjir menimpa satu wilayah di Indonesia, bukan saja pemerintah, berbagai organisasi, institusi bisnis bahkan perorangan pun mendadak menjadi dermawan. Alih-alih menyalurkan bantuan kemanusiaan, mereka sibuk melakukan pencitraan atas nama pribadi maupun institusi yang diwakilinya. Padahal, bantuan tersebut sesungguhnya dapat menggelincirkan masyarakat, menjadi manja dan tak punya etos kerja tinggi untuk mempertahankan kehidupannya.

72

JakartaReview Januari 2015

Tak heran, bila fenomena alam yang amat menakutkan itu justru merupakan sesuatu yang amat menyenangkan bagi sebagian masyarakat di Negeri Tercinta ini.

Mereka menganggap banjir adalah fenomena biasa, bukan teguran penyadar pikiran atas berbagai kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya untuk kemudian segera diperbaiki.

Dalam mengatasi banjir, di antara mereka banyak yang mengambil solusi pintas dengan meninggikan bangunan tempat tinggalnya, bukan berpindah ke tempat lain yang lebih layak huni.

Bencana, kerap dipandang sebagai peristiwa menguntungkan lantaran bantuan yang datang mampu membuatnya senang karena pola makan bisa lebih teratur.

Celakanya, tak terbersit di benak mereka bahwa banjir yang terus berulang hampir setiap tahun, sejatinya merupakan pekerjaan rumah (PR) yang tak pernah selesai.

Kejadian itu juga menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan perkotaan selama ini amburadul, tanpa koordinasi dengan baik dan benar.

Buktinya, saat ini pembangunan tak lagi mengedepankan faktor lingkungan sebagai aset dasar bagi tata kelola perkotaan. Setiap lahan kosong di satu wilayah langsung dijadikan moda keuntungan tanpa mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangan ekosistem yang terjaga adalah segalanya. Tak pelak, perkantoran maupun area bisnis tumbuh lebih subur dibanding pola pembangunan mental. Karena, pembangunan gedung-gedung

pencakar langit tersebut secara finansial dianggap lebih mengungtungkan.

Parahnya, penegakkan hukum bagi para pelanggar yang turut memperburuk kondisi banjir di sejumlah wilayah nusantara terutama di Jakarta juga masih teramat lentur. Lihat saja, mereka yang tinggal di bantaran kali justru dibiarkan hidup nyaman, lantaran secara formal dapat pengakuan dan pembenaran melalui kepemilikan

Dengan adanya Banjir Kanal Timur (BKT) yang merupakan tata kelola perkotaan, kini dirasakan banyak daerahdaerah yang sebelumnya sering terendam banjir kini tidak mengalami sama sekali.

rukun warga (RT), aliran listrik, dan sambungan telepon yang mudah.

Pertanyaannya, apakah kondisi tersebut masih bisa diperbaiki?

Tentu saja bisa, dengan melakukan berbagai langkah perubahan secapatnya. Langkah yang dimaksud adalah: Pertama, perbaikan mental disiplin masyarakat melalui penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Menanamkan pendidikan kedisiplinan sejak dini, mulai dari rumah merupakan awal

pembentukan karakter kepatuhan dan mawas diri – Gerakan Nasional Orang Tua Cerdas bisa dijadikan sebagai titik awal pembangunan karakter bangsa.

Selanjutnya, memeprsiapkan orang tua dan calon orang tua tentang pola asuh yang benar sehingga mereka tau dan mampu mengelola potensi ILAHIAH yang ALLAH berikan bagi pembentukan karakter anak yang mengetahui arti penting tata kelola kedisiplinan bagi

dirinya maupun masyarakat dalam kehidupan riil.

Kedua, perbaikan tata kelola perkotaan. Berbagai persoalan yang menimpa Jakarta sudah sangat kompleks, mulai dari tata ruang perkantoran yang amburadul hingga minimnya lahan hijau. Jumlah kantor pemerintahan maupun swasta yang cukup banyak mempersempit ruang bagi pencapaian kehidupan yang layak.

Karenanya penyebaran lokasi kantor kementrian ke beberapa daerah di sekitar Jakarta akan memberikan efek perubahan luar biasa terhadap sejumlah sektor kehidupan seperti transportasi, perekonomian, dan sosiokultural.

Alhasil, pemerataan ekonomi, sosial, dan kualitas kehidupan juga akan terjadi dengan sendirinya. Hal ini menjadi solusi alternatif bagi pembangunan masyarakat berkarakter baik di Jakarta bahkan daerahdaerah lain di sekitarnya.

Hal itu menjadi amat penting karena selama ini seluruh aktifitas masyarakat terkonsentrasi di Jakarta.

Akibatnya, wilayah-wilayah lain di Indonesia mengalami kesulitan berkembang. Mengingat sentral pembangunan hanya berada di Pulau Jawa dengan komposisi masing-masing daerah yang juga tidak seimbang.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Saat pemerintah memberikan pendidikan tentang tata kelola kehidupan perkotaan, maka masyarakat harus dilibatkan secara aktif karena hal itu merupakan tanggung jawab bersama.

Program transmigrasi yang cukup baik, bisa dijadikan model pemberdayaan masyarakat sekaligus solusi alternatif bagi pemecahan persoalan lemahnya sitem tata kelola kehidupan perkotaan.  www.jakartareview.co

73

[ETALASE]

Gebrakan Para Ponsel Kebutuhan akan ponsel menjadi bagian primer.

Karenanya, tiap liuk kehidupan bersandar pada layanan berbagai fitur yang disematkan smartphone dewasa ini.

Dalam belahan dunia, Jakarta Review pun merangkum beberapa produk yang paling diburu. Ranap Simanjuntak

yang kian omunikasi k e l e one t erasi Dalam gen rsaingan produk smartph ? n andalan e canggih, p eliat. Siapa produse kian mengg

1 iPhone iPhone 6 merupakan ponsel ini yang baru menjajal pasar nasional pada awal tahun 2015. iPhone 6 dan iPhone 6S sendiri sudah selesai diuji oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). "Tanggal dan bulannya saya tidak tahu, tetapi yang pasti awal tahun 2015," kata Direktur PT Trikomsel Oke, Sugiono Wiyono. Namun, ponsel ini sebagai produk yang paling dicari.

Produk besutan Apple ini merupakan salah satu, ponsel dengan layar besar milik Apple.

Jika biasanya iPhone memiliki ukuran layar 4,5 inci, iPhone 6 ini memiliki ukuran lebih besar 4,7 inci, lebih kecil dibanding iPone 6 Plus yang memiliki ukuran 5,5 inci.

Di dunia maya Indonesia, dari daftar penelusuran

74

JakartaReview Januari 2015

terpopuler Google Trends medio Desember lalu, ponsel ini berada teratas, mengalahkan produk unggulan Samsung atau BlackBerry. iPhone 6 yang diluncurkan September tahun lalu 2014 itu berhasil mengalahkan gadget lain dalam daftar pencarian Google, seperti Samsung dan BlackBerry. Kelebihan produk ini tak lain pada kapasitas besar baterai beserta ruang penyimpanan hingga 128GB, dengan dukungan iOS 8.

Dan, produk lain vendor asal Abang Sam adalah Apple iPad Mini sebagai tablet paling diburu dalam urutan lima besar. iPad mini memecahkan kebuntuan konsumen soal ukurannya yang tak terlalu besar seperti tablet kebanyakan.

2 Samsung Produk kedua adalah buatan Samsung, selaku vendor yang paling rajin menelurkan smartphone Android dalam satu tahun. Produk paling laris yakni Galaxy S5. Apalagi, portofolio smartphone Android Samsung juga tergolong komplet, dari kelas low-end hingga premium.

Ponsel ini diluncurkan pada April 2014 dengan baderol Rp 8,5 juta. Keunggulan ponsel ini pada kamera utamanya dengan resolusi 16 megapiksel. Samsung Galaxy S5 ini berada diurutan kedua ponsel paling dicari di dunia sepanjang tahun lalu.

Keunggulannya, pada Prosesor yang digunakan quad-core 1,9 gigahertz plus 1,3 gigahertz quad-core dengan RAM 2 gigabita. Kapasitas memori internalnya mampu menampung file seukuran 16 gigabita yang dapat ditingkatkan hingga 64 gigabita lewat microSD. Masih dalam besutan vendor asal Korea, Samsung Galaxy Note 4 merupakan yang paling laris pada pasr ‘phablet’. Adalah Stylus bawaan dari Galxy Note memungkinkan membubuhi keterangan tambahan pada foto dan dapat menulis dengan cepat seperti menulis di atas kertas.

3 Microsoft Dalam menggantikan pekerjaan ponsel menggantikan laptop atau computer, Surface Pro 3 bisa dibilang paling apik. Microsoft sendiri mengklaim Surface Pro 3 sebagai tablet paling handal dalam urusan kerja. Pro 3 di desain untuk pebisnis dan dapat menjalankan Windows 8 versi desktop serta dapat menjalankan Microsoft Office.

Tablet 12 inci ini dilengkapi dengan kickstand yang memungkinkan Anda untuk memiringkan tablet itu hampir pada setiap angle. Harga tablet milik Microsoft ini dihargai mulai dari USD799 atau sekira Rp9.588.000 hingga USD1.549 atau sekira Rp18.588.000.

4 iPad Ponsel yang bisa membawa permainan paling hebar, tak lain iPad Air 2. Tablet paling tipis layar 9,7 inchi yang bisa menghasilkan gambar 1536 x 2048 piksel dengan kerapatan hingga 264 piksel per inci ini juga sebagai ponsel andalan untuk kalangan khusus. iPad Air 2, sebagai produk andalan yang membawa fitur baru, seperti sistem scanner ID dengan fingerprint, prosesor yang lebih cepat dan kemampuan kamera yang lebih baik.

Baterai Tenaga Nuklir Kekhawatiran pengguna ponsel soal terbatasnya kemampuan baterai jadi prioritas produsen. Salah satu solusi jitu sekaligus ‘gila’ dilontarkan Yudiutomo Ismarjdoko. Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) itu menyebut perlunya kandungan nuklir.

"Dengan teknologi nuklir penggunaan baterai ponsel pun bisa dihemat hingga lima tahun sekali isi," ucapnya.

Kekhawatiran soal nuklir yang senantiasa membayangi tiap orang, baginya terlalu besar. Padahal, lelaki kelahiran Yogyakarta, 51 tahun silam tersebut bisa dijinakkan bagi peruntukkan manusia seperti pembangkit listrik, kebutuhan dunia kedokteran, pertanian hingga kebutuhan komunikasi.

Karena itu, sistem baterai yang saat ini memakai nuklir disamarkan.

Contohnya, radioisotop Molybdenum-99 Fission atau MO99, bahan kimia yang digunakan untuk mendeteksi penyakit kanker dalam tubuh manusia. "Kalau dicantumkan nuklir hampir pasti tidak akan dibeli, makanya digunakan nama lain lain," ujarnya.

Nah dalam baterai ponsel memakai tenaga nuklir, dirinya yakin kalau konsumen akan dimanjakan berkat penghematan waktu dan tentu biaya dalam hitungan setrum. “Teknologi nuklir dari pengayaan uranium sistem rendah, baterai ponsel bisa lima tahun sekali pengisian,� ujarnya.

5 Nokia Di tanah Air Nokia X merupakan salah satu ponsel paling dicari.

Nokia X Android merupakan produk Nokia yang diluncurkan setelah perusahaan tersebut diakuisisi oleh Microsoft. Perangkat ini mulai dijual di Indonesia pada Maret 2014.

Nokia X juga menyasar konsumen kelas bawah dengan harga sekitar Rp 1,5 juta. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android AOSP (Android Open Source Project) dengan antarmuka yang terlihat mirip "Modern UI" ala Windows Phone.

Di sisi lain, penjualan terbesar di dunia masih digenggam Nokia 1100 yang mampu dipasarkan hingga 250 juta unit di seluruh dunia. Ada fitur unik dalam ponsel yang mulai diproduksi tahun 2003, yakni fitur senter.

Di Jerman, ponsel ini juga paling di cari lantaran membobol sistem keamanan online perbankan di Jerman. Bahkan, harganya kini melambung hingga USD32 ribu. Hanya saja Nokia 1100 buatan Jerman yang bisa melakukan manipulasi perangkat lunak sehingga dapat mencegat SMS yang dikirim pada suatu nomor. Alhasil, bisa memungkinkan penjahat untuk mendapat SMS berisi kata sandi rekening bank.

www.jakartareview.co

75