3 minute read
Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan
Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan
Seiring dengan perubahan peraturan SVLK, peraturan ketentuan ekspor pun juga mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai sejak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20/MDAG/PER/5/2008 yang diberlakukan sebelum adanya pemberlakuan SVLK, kemudian diubah dengan Permendag 64/MDAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, yang ditetapkan pada tahun 2012. Lalu peraturan ketentuan ekspor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir yaitu Permendag No. 93 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
Advertisement
Tabel 2. Perubahan Peraturan Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan
Tahun
Nomor Peraturan Menteri Judul Peraturan Menteri Poin Perubahan
2012 Permendag 64/MDAG/Per/10/2012 Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan - Pada peraturan ini diwajibkan untuk produk kayu olahan atau furnitur yang diekspor memenuhi standar legalitas. - Ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri kehutanan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai
ETPIK, dan perusahaan perdagangan di
26
Tahun
Nomor Peraturan Menteri Judul Peraturan Menteri Poin Perubahan
2013 Permendag 81/MDAG/Per/12/2013
2014 Permendag 97/MDAG/Per/12/2014
2015 Permendag 66/MDAG/Per/8/2015
2015 Permendag 89/MDAG/Per/10/2015 Perubahan Atas Permendag Nomor 64/MDAG/Per/10/2012 bidang ekspor yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK Non Produsen.
Jadwal kewajiban melengkapi dokumen V-Legal bagi produk industri kehutanan.
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Bagi IKM yang belum memiliki S-LK dapat melakukan ekspor setelah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK, dengan menggunakan Deklarasi Ekspor sebagai pengganti dokumen V-Legal.
Perubahan atas Permendag No 97/MDAG/Per/12/2014 Rekomendasi Dirjen Industri Agro, yang menyatakan bukti uji tuntas laboratorium bahan baku pulp dan kertas bukan berasal dari kayu tidak berlaku lagi.
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan - Ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan
27
Tahun
Nomor Peraturan Menteri Judul Peraturan Menteri Poin Perubahan
2016 Permendag 25/MDAG/Per/4/2016
2016 Permendag 84/MDAG/Per/12/2016
2017 Permendag 12/MDAG/PER/2/2017
2017 Permendag 38/MDAG/Per/6/2017 Perubahan atas Permendag 89/MDAG/Per/10/2015 industri yang memiliki
TDI, IUI, TDP, dan perusahaan perdagangan yang memiliki SIUP dan
TDP. - Ketentuan kewajiban untuk mendapat pengakuan ETPIK sudah tidak berlaku lagi.
Lisensi legalitas wajib untuk semua ekspor produk kehutanan termasuk furnitur dan kerajinan tangan.
Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/MDAG/PER/12/2016 Lisensi legalitas wajib untuk semua ekspor produk kehutanan.
Terdapat beberapa produk industri kehutanan yang hanya dapat di ekspor setelah dilakukan verifikasi.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M Ketentuan beberapa produk industri kehutanan yang hanya dapat di ekspor
28
Tahun
Nomor Peraturan Menteri Judul Peraturan Menteri Poin Perubahan
2020 Permendag Nomor 15 tahun 2020
2020 Permendag 74 tahun 2020
2020 Permendag 93 tahun 2020 DAG/Per/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan setelah dilakukan verifikasi dihapus.
Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan - Ekspor kayu tak lagi wajib memerlukan dokumen SVLK atau
V-Legal. - Peraturan ini kemudian dicabut dan kembali kepada peraturan Permendag 84/M-
DAG/Per/12/2016.
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Lisensi legalitas wajib untuk semua ekspor produk kehutanan.
Perubahan atas permendag 74 tahun 2020 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan Lisensi legalitas wajib untuk semua ekspor produk kehutanan.
29
Perubahan peraturan ketentuan ekspor produk kehutanan sempat diprotes oleh banyak pihak di tahun 2020. Perubahan peraturan dari Permendag 84/2016 menjadi Permendag 15/2020 mendatangkan banyak kritikan dari pihak Pemantau Independen, dan juga akademisi.45 Sebab dalam Permendag 15/2020 tersebut, ekspor kayu tak lagi wajib memerlukan dokumen SVLK atau V-Legal. Banyak pihak yang menganggap bahwa hal ini menjadi suatu kemunduran, karena dikhawatirkan adanya potensi terjadinya peredaran kayu ilegal yang diekspor. Selain itu, peraturan tersebut juga dinilai merusak reputasi kayu Indonesia dari segi bisnis. Namun dengan datangnya banyak kritik dari para pihak, peraturan ketentuan ekspor produk industri kehutanan kembali ke Permendag 84/2016, dan saat ini mengalami perubahan dan yang berlaku yaitu Permendag 74/2020 jo Permendag 93/2020.
Dokumen V-Legal menjadi persyaratan wajib bagi eksportir yang akan melakukan ekspor produk kehutanan. Dokumen ini sebagai lisensi ekspor produk kayu, yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), bagi eksportir yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Dokumen V-Legal bertujuan untuk menjamin bahwa bahan baku kayu yang digunakan untuk membuat produk kayu tersebut berasal dari sumber legal.46 Ketika dokumen V-Legal dihilangkan dalam peraturan ketentuan ekspor, maka sudah pasti akan menciderai inisiatif para pihak yang sudah dibangun sejak lama.
Penerapan SVLK pada Pelaku Usaha Kehutanan
Sebelum adanya UUCK, pemanfaatan hasil hutan didasarkan pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan, harus tunduk pada setiap aturan yang berlaku. Sebab setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang berjalan dengan tertib dan lancar, kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan diharapkan dapat tercapai secara optimal. Kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan usaha di
45 Mongabay, “Pemerintah Cabut Aturan Ekspor Kayu Tanpa Verifikasi Legal, JPIK.” https:// www.mongabay.co.id/2020/06/04/pemerintah-cabut-aturan-ekspor-kayu-tanpa-verifikasi-legal-jpikkoordinasi-lemah/ 46 KLHK, “SILK - Sistem Informasi Legalitas Kayu.”
30
