Giliran 36 Ketua Pokmas Diperiksa KPK

Surabaya, Jatim Pos

Kasus korupsi suap terkait pengelolaan dana hibah Pemprov Jawa Timur terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa

Timur Sahat Tua Simandjuntak se­ ke Halaman 11

⇒ Curi Uang ATM Teman di Lamongan

Sesuai Peraturan MA 2012 Dihukum Tipiring

terangnya saat saat ditemui usai mengikuti persidangan di PN Lamongan.

Pelaku merupakan senior ditempat kerjanya, dirinya tidak menyangka telah mendapati atm miliknya telah hilang dari tas saat disimpan di tempat penyimpanan pegawai di ruang kerjanya.

Lamongan, Jatim Pos

Tega mencuri uang teman sendiri melalui ATM, DA (24) mantan pegawai Toko Emas Moers Lamongan jalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan, Rabu (1/2/2023).

Sidang yang berlangsung di ruang Candra PN Lamongan ini menghadirkan pelaku, korban hingga para saksi.

Korban berinisial SR (23), mengatakan bahwa pelaku merupakan rekan kerjanya di Toko Emas Moers yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro

Husodo No. 07 Lamongan.

Korban menjelaskan, kejadian bermula saat dirinya ingin mengambil uang melalui ATM di pasar tingkat dan mengajak pelaku DA, namun tanpa sepengetahuan DA secara diam­diam mencatat PIN atm miliknya.

“Saya merupakan karyawan baru di Moers, dan saya baru kenal pelaku DA selama 2 bulan ini. Saya tak pernah berfikiran buruk kepada DA, sehingga saya tak pernah berfikir jika DA sampai tega mengambil atm milik saya,”

“Setelah mengetahui atm saya hilang, kemudian saya bilang kepada temanteman kerja dan akhirnya di cek dari rekaman cctv oleh pihak manajemen Moers. Betapa kagetnya saya, saat mendapati DA telah mengambil atm dari tas saya,” lanjut SR saat menceritakan kronologi peristiwa ini.

Sementara itu, Andi Muhammad Ishak hakim yang memimpin sidang mengungkapkan hasil sidang pencurian uang melalui ATM. pelaku di jerat dengan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Hal ini menurut Andi, putusan itu didasarkan pada Pera­ ke Halaman 11

Pemprov Jatim Raih Penghargaan Ombudsman RI

Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Surabaya, Jatim Pos Di awal Tahun 2023 Pemprov Jatim kembali meraih prestasi istimewa. Kali ini Jatim meraih Penghargaan dari Ombudsman RI dengan Predikat Kualitas Tinggi atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penghargaan berupa piagam tersebut diterima langsung Gubernur Jawa ke Halaman 11

Pengelolaan Masjid pun Dilombakan di Perusahaan Grup Astra

Jakarta, Jatim Pos Mungkin inovasi kegiatan ini adalah sesuatu yang baru dan patut dikembangkan di lingkungan perusahaan­perusahaan besar yang ada di Indonesia. Yakni lomba pengelolaan masjid di lingkungan grup perusahaan.

Sebagai contoh, dilakukan Yayasan Amaliah Astra (YAA) melalui Masjid Astra yang menggelar lomba Amaliah Astra Awards 2022 dan hasilnya diumumkan secara daring, Jumat (27/1/2023). Acara yang sudah kedua kali dilaksanakan ini bertujuan untuk mengapresiasi masjid dan musalah dengan pengelolaan terbaik di lingkungan Grup Astra.

Pada tahun ini, terdapat 144 masjid dan musalah yang mengikuti Amaliah Astra Awards 2022, meliputi 73 perusahaan Grup Astra yang berasal dari 17 provinsi di Indonesia.

“Ada lima hal penting yang perlu diperhatikan agar masjid dan musalah menjadi lebih baik dan makmur. Kelima hal tersebut menjadi kriteria penilaian dalam

Amaliah Astra Awards, meliputi hubungan jamaah, manajemen perusahaan dan YAA, keaktifan melakukan kegiatan sosial dan kesukarelawanan, pengelolaan administrasi dan keuangan, pengelolaan fasilitas dan infrastruktur serta kegiatan peribadahan,” jelas Ketua

Dewan Pembina YAA, Gita Tiffani Boer dalam rilis yang diterima pewartapos.com, Jumat (27/1/2023).

Juri Amaliah Astra Awards 2022 tidak main­main, tokoh agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, K.H. Nasaruddin Umar, Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi, dan pengurus YAA.

“Saya merekomendasikan apa yang diadakan oleh Astra agar bisa diikuti oleh pe­

Surabaya, Jatim Pos

Wali Kota Surabaya Eri

Cahyadi mengimbau kepada seluruh jajarannya di kantor dinas, kecamatan hingga kelurahan, mempercepat dan permudah pelayanan perizinan. Oleh karena itu, ia ingin jajaranya mengubah syarat dan peraturan pelayanan dalam mengurus perizinan sekaligus sebar nomor telepon kepada warga.

Terkait hal itu, ia ingin syarat pelayanan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot). Setelah disesuaikan dengan perwali, kemudian standar peraturan itu di tempel di masing­masing kantor pelayanan publik. Mulai dari kantor dinas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, hingga Mal Pelayanan Publik Siola.

“Contohnya, terkait dengan pengurusan KTP. Berarti, ketika ada orang datang mengurus, masuk ke tempat pelayanan, berapa menit dia estimasinya. Misal 10 menit, ya harus sudah selesai dalam 10 menit,” kata

Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri menekankan, jika petugas melebihi waktu pelayanan yang ditentukan, maka harus ada sank­