Pemkab Lamongan MoU Kejari

dengan ahli bahasa untuk mendalami kasus tersebut.

“Kami telah melakukan pemeriksaan dan saat ini berlangsung kepada ustad Yazir,” terangnya Tidak puas dengan penyampaian Kapolres Pamekasan, massa aksi meminta bukti pemeriksaan terhadap ustad Yazir Hasan, dengan melakukan pengecekan ke dalam Polres Pamekasan.

Kendati demikian, Kapolres Pamekasan bersama sejumlah massa aksi masuk untuk mengecek keberadaan ustad Yazir Hasan.

Selang beberapa menit kemudian, perwakilan massa aksi yang didampingi Kapolres Pamekasan beserta jajarannya keluar dari

Halaman Polres.

Muchlis Nasir mengaku, bahwa Ustad Yazir sedang diperiksa oleh pihak kepolisian. “Yazir sedang diperiksa oleh kepolisian,” ucap Ra Muchlis kepada massa aksi. Kapolres Pamekasan, AKBP Satria Permana berjanji akan memberikan hasil penyidikan Ustad Yazir kepada pelapor.

“Kemudian setelah ini kami secara resmi akan memberikan surat perkembangan hasil penyelidikan kepada pelapor,” pungkasnya. (did)

Teks foto : Bupati Lamongan Pak Yes bersama Kepala Kejari Lamongan Diah Ambar Wati.

Lamongan, Jatim Pos

Dalam rangka penguatan kerjasama di bidang hukum, Kejaksaan Nege­ ri Lamongan (Kejari) me­ lakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah

Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama di Bidang

Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh

Bupati Lamongan Yuhronur

Efendi dan Kepala Kejari Lamongan Diah Ambar Wati di Ruang Command Center Pemkab Lamongan, Senin (31/1/2023).

Menurut Bupati Yes, kerjasama ini merupakan momen penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Di mana memuat beberapa poin penting, diantaranya yakni bantuan hukum, per­ imbagan hukum, tindakan hukum lain, peningkatan kompetensi SDM termasuk melalui sosialisasi dan penyediaan narasumber, serta kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum termasuk pencegahan tindak pidana korupsi dan atau bentuk kerjasama lainnya yang disepakati bersama.

“Kerjasama ini sangat penting, banyak sekali datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) namun lebih dari itu, dalam MoU ini memuat poin penting seperti bantuan hukum, sehingga ketika ada gugatan dan sebagainya kami berharap ada penyelesaian. Kemudian ketika sedang melakukan perencanaan proyek apapun ada unsur pertimbangan hukum disitu. Termasuk kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum termasuk pencegahan tindak pidana korupsi dan atau bentuk kerjasama lainnya yang disepakati bersama. Saya akui dukungan hukum ini sangat dinamis,” ucap orang nomor satu di Lamongan itu.

Usai ditandatanganinya perjanjian tersebut, Pak Yes berharap kerjasama ini akan saling menguatkan dan fungsi pendampingan lain seperti konsultasi hukum berjalan terus dan ini sedang dilakukan. Termasuk penyelesaian inflasi yang sedang terjadi.

“Kedepannya kami berharap jaksa dapat mengawal dan memberikan pendampingan, terus berkonsultasi agar landasan hukum yang diambil dalam setiap pro­ gram pembangunan Pemkab Lamongan berjalan sesuai aturan sebagaimana yang diperintahkan jaksa agung mendampingi kami menyelesaikan inflasi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Lamongan Diah Ambar Wati mengungkapkan, dengan adanya perjanjian ini dimaknai sebagai bentuk kesamaan tekad dan semangat antara Pemkab Lamongan dan Kejari Lamongan untuk menguatkan jaringan kerjasama, koordinasi, dan efektivitas dalam penyelesaian permasalahan hukum dan tata usaha negara.

“Melalui kerjasama ini sebagai wujud sinergitas terarah yang tak lain dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun diluar pengadilan. Karena kita tahu sebagai pelaksana otonomi daerah, ada kalanya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan ditemui halhal yang tidak kita pahami, nah ini pentingnya pendampingan hukum,” tukas Diah Ambar Wati. (bis)

Sidoarjo, Jatim Pos Dengan kondisi tanpa busana terlentang dilantai kamarnya, seorang gadis bernama Luluk Fauriyah (43) asal Dusun Menyanggong RT 24 RW 11 Desa kletek Kecamatan Taman Sidoarjo dengan kondisi sangat memprihatinkan.

Pasalnya, kondisi Luluk Fauriyah tersebut diketahui akibat mengalami gangguan jiwa atau depresi sejak Sekolah Dasar (SD). Sementara Ibu kandungnya juga baru seminggu meninggal dunia. Ia kini dirawat oleh kakak kandungnya.

“Sepeninggalnya ibu kami, saat ini saya sendiri yang merawat adik,” ungkap Muthomimah, kakak kandungnya saat ditemui dikediamannya sendiri. Selasa (31/1/2023).

Saat menyambangi kediaman Luluk Fauriyah, tampak dengan kondisi gangguan jiwa terbaring diatas lantai dan tak berpakaian kondisi sangat menyedihkan tersebut, se­ hingga butuh uluran tangan dari masyarakat Sidoarjo.

Lanjut Muthomimah mengatakan, kondisi adiknya tersebut diketahui berawal dari saat dirinya berbicara sendiri dan ngelantur atau ngomel­ngomel mulai dari kelas 5 SD.

“Sempat keluarga membawanya berobat ke RSUD dr Soetomo. Namun, saat itu dokter menyatakan tidak ada penyakit di diri Luluk”, paparnya.

Selain itu kami juga pernah membawanya ke dukun atau orang pintar. “Sempat ada perkembangan usai berobat ke dukun tersebut. Namun, tak berselang lama kembali lagi penyakitnya”, tegas Muthomimah.

“Kami juga sempat bawa ke Rumah sakit jiwa Menur, namun kata dokter yang menangani, adik saya tidak ada penyakitnya, jadi ya kami bawa pulang lagi. Akhirnya keluarga pasrah dan bersepakat untuk dirawat dirumah sampai saat ini,” jelasnya.

Berkenan dengan bantuan pengobatan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selama ini diterima oleh Luluk Fauriyah, disampaikan Muthomimah bahwa mereka belum pernah mendapatkan bantuan apapun.

Terpisah, Kepala Puskesmas Taman, dr. Inensha Khoirul Harahap mengatakan bahwa pasien ini tidak masuk dalam data kami untuk pengawasan dan pengobatan pasien ODGJ di kecamatan Taman Sidoarjo.

“Keluarga pasien ini merupakan pasien rutin bidan kami, sering berobat, suntik KB dan keperluan untuk berobat lainnya. Namun tidak pernah cerita kalau punya keluarga yang sakit seperti ini, karena menurutnya bukan penyakit medis, karena itu belum masuk data kami,” ujarnya.

Namun Kepala Puskesmas yang baru menjabat di Puskesmas Taman ini juga menyarankan kepada keluarga pasien agar pasien tetap rutin dilakukan pemeriksaan. Hal ini untuk menjaga kesehatan dan kesetabilan jiwanya.

“Kami siap untuk melakukan pemeriksaan rutin. Namun keluarganya tadi juga pasrah, mereka hanya menginginkan bantuan kepada pemerintah untuk biaya merawatnya agar bisa meringankan beban keluarga. Karena pasien ini tidak punya KTP, maka tadi sudah saya sampaikan ke pihak terkait agar di fasilitasi,” pungkasnya. (zal)

Timur Khofifah Indar Parawansa dari Pimpinan Pusat Ombudsmen RI Dr. Jo­ hannes Widijantoro di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, (1/2).

Gubernur Khofifah mengatakan, kehadiran Ombudsmen RI ke Jawa Timur bagai tersangka, kini KPK memeriksa 36 ketua kelompok masyarakat (pokmas).

Kasus Korupsi Dana Hibah.....................................

Disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, 36 ketua pokmas tersebut diperiksa di Polda Jatim.

“Pemeriksaan dilakukan di Mako Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa

Timur, Jl Gresik No 39, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/2/2023).

Sebelumnya dalam kasus ini, KPK menetapkan

Wakil Ketua DPRD Jawa

Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat. Selain Sahat Tua, tiga orang lain ditetapkan sebagai tersangka.

Keempat orang tersebut ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Jawa Timur pada Rabu (14/12/2022) malam.

KPK menyita sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing senilai sekitar Rp 1 miliar.

Pasal 11 Undang­Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi se­ bagaimana telah diubah dengan Undang­Undang

Nomor 20 Tahun 2001 ten­ tang Perubahan atas Undang­Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke­1 KUHP. (yus)

Berikut 36 ketua pokmas yang diperiksa KPK hari ini terkait kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur:

1. Hendi (Ketua Pokmas Anggrek Satu)

2. Musawi (Ketua Pokmas Muhaddidah)

3. Mohdori (Ketua Pokmas Melkok Jaya)

4. Ruba’i (Ketua Pokmas Cahaya Berlian)

5. Moh. Suhud (Ketua Pokmas Syariah)

6. Mat Desir (Ketua Pokmas Al Fatir)

7. Maisatul Hasanah (Ketua Pokmas Putri Jaya)

8. Moh Subairi (Ketua Pokmas Saur Sepuh) mas Mawar Melati)

15. Puadi Ketua Pokmas Assirotul)

16. Sohib Ketua Pokmas Subadra Jaya)

17. Abd. Rohman (Ketua Pokmas Al Badadi)

18. Abd. Halim (Ketua Pokmas Rondong)

19. Faizah (Ketua Pokmas Assahid)

20. Syukri (Ketua Pokmas Al Ahir)

21. Moh. Hori (Ketua Pokmas Ayu Putri)

22. Marsadah (Ketua Pokmas Lidah Buaya)

23. Rosidi (Ketua Pokmas Derai Cemara)

24. Suhaedi (Ketua Pokmas Gibang Permai)

25. Taufiq Hafid (Ketua Pokmas Jhumenneng)

26. Moh. Ihsanuddin (Ketua Pokmas Makmur Jaya)

27. M. Rusdi (Ketua Pokmas Sare Taman)

28. Moh. Ilyasak (Ketua Pokmas Campor Bhabur)

29. M. Kodhim (Ketua Pokmas Kendedes)

30. Tajul Arifin Ketua Pokmas Komantan) yakni menyerahkan hasil laporan penilaian kepatuhan tahun 2022 dengan angka 79.25 atau masuk dalam kategori opini kualitas tinggi dan berada di zona hijau. Capaian penilaian kepatuhan tahun 2022 ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 75.08 kategori C dengan opini Kualitas Sedang dan berada di zona kuning. kendaraan bermotor di Jatim dari loket ke loket bahkan dari meja ke meja. Akan tetapi melalui sistem sehingga yang berjalan adalah dokumen sehingga memudahkan masyarakat. Digitalisasi ini memberikan layanan yang mudah, cepat, murah dan lebih memuaskan. Bentuk pelayanan publik inilah yang kita butuhkan di banyak titik,” urainya.

“Allhamdulillah, berkat kerja keras tim. Pemprov Jatim kita mampu meningkatkan capaian penilaian kepatuhan di tahun 2022. Semoga capaian ini bisa menyatukan gerak langkah seluruh jajaran OPD di Lingkungan Pemprov Jatim untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Khofifah menambahkan, bahwa Pemprov Jatim beserta jajaran terus melakukan berbagai langkah inovasi dalam memberikan layanan publik bagi masyarakat. Salah satunya pemanfaatan teknologi informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dimanapun berada.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, sebelumnya Ombudsmen datang ke Jatim untuk menilai dan melihat perbaikan kualitas pelayanan publik lewat berbagai pencegahan mal administrasi lewat pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana­prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pusat maupun daerah.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim terus melakukan identifikasi tingkat kompetensi penyelenggara layanan, tersedianya sarana­prasarana, terpenuhinya komponen standar pelayanan, dan efektifnya pengelolaan pengaduan sebagaimana telah diatur dalam Undang­Undang mal administrasi,” pungkasnya. Sementara itu, Pimpinan Pusat Ombudsmen RI Johannes Widjiantoro mengatakan, penyerahan penghargaan ini membuktikan bahwa Pemprov Jatim terus berupaya mendorong kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Selain itu, penyerahan penghargaan ini menjadi momentum dan sangat penting dimana Ombudsmen sebagai lembaga negara memastikan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undanganya di daerah.

“Kami mengapresiasi kepemimpinan Ibu Gubernur yang menjadikan pelayanan publik bisa ditingkatkan. Kami akan mendorong agar penyelenggara di pelayanan publik bisa ditingkatkan termasuk sarana dan prasarana. Kehadiran Ombudsmen bisa membantu mempercepat kualitas layanan publik,” tegasnya.

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

9. Ruspandi (Ketua Pokmas Long Molong)

31. Siti Lailatul Fadilah (Ketua Pokmas Molang Areh)

Keempatnya ditangkap terkait dugaan kasus dugaan korupsi dana hibah.

Dana hibah yang diduga dikorupsi itu bersumber dari APBD

Provinsi Jawa Timur. Diduga, Sahat Tua sudah menerima Rp 5 miliar.

Sahat Tua disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b juncto

10. Sa’diyah (Ketua Pokmas Haura Indah)

11. Futirah (Ketua Pokmas Asoka Lima)

12. Supriyadi (Ketua Pokmas Madu Sari)

13. Achmad/P. Holilah (Ketua Pokmas Sinar Purnama)

14. Fawaib (Ketua Pok­

Gubernur perempuan pertama di Jatim menyebut bahwa, proses digitalisasi menggunakan IT mendorong sekaligus mempercepat akses layanan publik di Jawa Timur. Akses informasi dan pelayanan semakin cepat, mugah dan murah sangat diharapkan oleh masyarakat.

Untuk itu, Ombudsmen mendorong untuk memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit penyelenggaraan layanan publik kategori A dan B sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi menyelenggarakan pelayanan publik.

32. Zainal Abidin (Ketua Pokmas Pelok Temor)

33. Moh.Mohyi (Ketua Pokmas Seruni Damai)

34. Tobari (Ketua Pokmas Trenah)

35. Nurul Iman (Ketua Pokmas Senada Surya)

36. Mohammad Muhaimin (Ketua Pokmas Jayasri)

Fenny Bauty dikenal sebagai penyanyi sekaligus pemeran Indonesia. Dia mengawali karier di dunia hiburan sejak tahun 1985. Di usianya yang sudah genap 57 tahun, mantan istri Mark

Sungkar tersebut menjalani karier sebagai pengusaha.

Selain dikenal sebagai aktris dan penyanyi, Fenny Bauty juga seorang ibu dari Shireen dan Zaskia Sungkar.

Kakak beradik yang mengikuti jejak kedua orangtuanya itu sudah aktif di dunia hiburan sejak tahun 2006. Kini, mereka berdua juga sudah mulai berbisnis seperti yang juga dilakukan oleh ibunya.

Meski dulu sempat wara­wiri di layar kaca, bisa dibilang bahwa kini Fenny Bauty sudah jarang tersorot. Dia su­ dah cukup lama meninggalkan industri hiburan. Terlebih, kini dia tidak berada di Indonesia. Dia mengikuti suaminya untuk tinggal di Belanda.

Suami Fenny Bauty bernama Khalid Schumater. Sejak menikah, mereka pun tinggal di Amsterdam. Di sana, keinginannya untuk membuka usaha pun muncul. Hal itu dituturkan oleh putrinya, Shireen Sungkar melalui kanal Youtube deHakims Story.

“Mama itu kan pindah, nikah sama orang sana, terus Mama itu tinggal di Amsterdam pertama, terus dia pengen banget usaha,” kata Shireen Sungkar.

Selanjutnya, Fenny Bauty memutuskan untuk pindah kota yang lebih kecil dan resmi jualan nasi padang di Belanda. Dia membuka restoran di Brunssum, dekat Jerman.

“Tapi di Amsterdam mahal banget untuk sewa pindah ke

Brunssum, deket ke Jerman,” lanjut Shireen Sungkar.

Tak hanya berhasil membuka usaha, ternyata restoran nasi padang Fenny Bauty juga ramai pengunjung. Selain support dari orang Indonesia yang ada di sana, masakannya juga disukai oleh bule. Rendang menjadi menu favorit di restoran tersebut.

“Ternyata ngantre banget Kak, alhamdulillah Mama itu kan masak biasanya untuk 2 hari, ini tuh berapa jam habis hari pertama,” beber Shireen.

Umur Fenny Bauty memang sudah tak muda lagi. Namun, menurut sang putri, dia merupakan tipe pekerja keras. Hal itu dibuktikan lewat kebiasaan sang ibu yang memang tak bisa diam.

“Mamaku nggak bisa diem, emang suka dagang. Kalau aku telepon, ‘Mama lagi apa? Bentar ya, Nak, harus ngangkat rendang,” cerita Shireen Sungkar. (*)

Dicontohkannya, Dinas Pendapatan (Dispenda) Prov. Jatim yang terus mengembangkan layanan publik melalui IT yang memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di banyak tempat. Layanan yang telah ada ini diyakini mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat di Jawa Timur.

Juga, membantu pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk mengidentifikasi mutu penyelenggara layanan, komponen standar pelayanan, sarana prasarana, pengelolaan pengaduan yang masih perlu dipenuhi oleh unit/satuan kerja pelayanan publiknya dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik.

“Tidak ada pembayaran turan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan rusahaan­perusahaan besar lainnya di Indonesia dalam melakukan pengelolaan rumah ibadah,” ujar K.H. Nasaruddin Umar.

Untuk menjaga kualitas lomba, Amaliah Astra Awards juga terus melakukan sejumlah peningkatan, antara lain dengan menambah kategori lomba yang semula berjumlah tiga kategori menjadi 9 kategori. Tiga kategori utama yaitu masjid besar, masjid sedang, dan musalah. (joe)

Pemenang Amaliah Astra Awards 2022:

“Semoga pertemuan ini bisa mendorong kepatuhan pelaksanaan atas saran dan rekomendasi Ombudsman RI kepada para pihak terkait. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna perbaikan pelayanan publik di tiap wilayahnya sebagai upaya mencegah potensi terjadinya

“Kami juga mendorong kepada Pemprov Jatim untuk memanfaatkan hasil kepatuhan tahun 2022 sebagai bahan evaluasi dalam pemenuhan standar pelayanan sesuai amanat UU Nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” tutupnya. Tahun 2022 terdapat empat OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang dinilai yakni DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Prov. Jatim. (rls) diam. Terlebih, restorannya mendapat respons yang bagus dari para konsumen di Negeri Kincir Angin tersebut.

Jumlah Denda dalam KUHP. “Jika merujuk pada barang bukti kerugian senilai dibawah 2,5 juta, maka

Kategori Masjid Besar Kantor Pusat dan Cabang

Juara I, Masjid Al Masjid Al Furqaan, PT United Tractors Tbk – HO (Jakarta Timur, DKI Jakarta).

Juara II, Masjid As Sakinah, PT Pamapersada Nusantara (DKI Jakarta).

Juara III, Masjid Ibaadaturrahmaan, PT United Tractors Pandu Engineering (Bekasi, Jawa Barat)

Kategori Masjid Besar Pabrik pelaku dikenakan pasal tipiring dengan pidana penjara 1 bulan masa hukuman percobaan 2 bulan,” ujarnya. (bis)

Juara I, Masjid An Nur Sugity Creatives, PT Sugity Creatives (Bekasi, Jawa Barat).

Juara II, Masjid Nurussalam, PT Astra Daihatsu Motor Sunter Assembly Plant (Jakarta Utara, DKI Jakarta).

Juara III, Masjid Sirathal Mustaqiim, PT Hitachi Astemo Bekasi Manufacturing (Bekasi, Jawa Barat).

Kategori Masjid Besar Site

Juara I, Masjid Alkahfi Pama Kide, PT Pamapersada Nusantara (Kalimantan Timur).

Juara II, Masjid Atta’awun, PT Pamapersada Nusantara (Kalimantan Timur).

Juara III, Masjid Al­Falah, PT Agro Nusa Abadi (Sulawesi Tengah). (pewartapos.com)