DPRD Pamekasan Kawal 7 Tuntutan Aksi Bela Al-Qur’an

Al­Qur’an tersebut mendapat respon positif dari semua fraksi di DPRD. Dalam audiensi bersama rombongan kiyai itu, semua fraksi sepakat untuk mendukung terhadap tuntutan massa aksi.

Kondisi audiensi Para Kiyai dengan DPRD Pamekasan di Ruang Paripurna DPRD Pamekasan.

Pamekasan, Jatim Pos

Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Ka­ bupaten Pamekasan, Halili Yasin berjanji akan mengkawal tujuh tuntutan massa aksi pecinta Al­Qur’an.

Hal itu disampaikan oleh

Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin setelah menerima audiensi rombongan para kiyai di Ruang Paripurna Gedung DPRD setempat.

Sebelumnya, rombongan para kiyai tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pamekasan bersama para santri, Mahasiswa dan Masyarakat.

Halili Yasin menyampaikan, bahwa pihaknya siap memfasilitasi terkait dengan tuntutan massa aksi yang mengutuk keras tindakan pembakaran salinan Al­Qur’an. Video pembakaran salinan Al­Qur’an yang diduga dilakukan oleh seorang politisi anti­imigran bernama Rasmus Paludan terjadi pada tanggal 21 Januari 2023, di dekat Kedutaan Besar Turki, kota Stockholm Swedia dan di Kopenhagen Denmark pada tanggal 27 Januari 2023.

“Kami sepakat untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat. Kami DPRD siap memfasilitasi terkait tuntutan massa aksi yang diantaranya mengutuk tindakan pembakaran Alquran,” tegasnya saat diwawancarai, Senin (30/1/2023).

Dikatakannya, gerakan bela

“Deadline waktu 3 x 24 jam. Biasanya kami melampirkan pengantar, tuntutannya dari mereka dilengkapi dengan dukungan tanda tangan dari semua anggota DPRD, ini sepakat,” paparnya.

“Tadi perwakilan fraksi ada semua hampir semua fraksi sepakat untuk mendukung gerakan ini dan nanti akan kami galang tanda tangan mulai hari ini dan saya targetkan 45 anggota tanda tangan semua,” pungkasnya.

Berikut tujuh tuntutan massa aksi Mahasiswa dan Masyarakat Muslim Pecinta AlQur’an Kabupaten Pamekasan:

1. Mengutuk keras terhadap pembakaran Al­qur’an yang dilakukan oleh Rasmus Paludan yang terjadi di Swedia dan Denmark.

2. Pemerintah Republik Indonesia agar memanggil duta besar Swedia dan Denmark untuk menyampaikan nota protes keras dan kecaman atas terja­