Terobosan Wali Kota Eri dalam Mengentas Kemiskinan

» Bentuk Kampung Madani di Setiap Kelurahan Surabaya

mentara yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, warga miskin di Surabaya sebanyak 75 ribu. Jumlah itu kemudian akan dipetakan dan disatukan lagi dengan datanya Kemenag, data Baznas dan LAZ. Setelah itu, akan terjun bersama-sama untuk mengentas kemiskinan di Surabaya. “Kekuatan kita ini adalah satu data ini,” tegasnya.

kan ekonomi secara terus menerus. “Bayangkan kalau kekuatan zakat, infaq dan shodaqoh itu dikumpulkan, orang miskin, orang nganggur diberi modal, diberikan pekerjaan, maka selesai (permasalahan) di Kota Surabaya,” katanya.

shodaqoh itu diberikan kepada yang terdekat dulu, setelah saudara berarti ke tetangga,” ujarnya.

sampai akhir ramadhan nanti insyaallah penyatuan data dan prosedur cara kerjanya akan selesai,” katanya.

Setelah semuanya selesai, lalu Wali Kota Eri memastikan akan membentuk Kampung Madani di setiap kelurahan. Minimal satu kelurahan ada dua RW yang akan menjadi Kampung Madani.

Pada dasarnya, Kampung Madani adalah implementasi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang bergerak dalam 4 pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola dan hukum.

“Kalau orang Jawa bilang adalah kampung yang sejahtera, aman, dan bahagia. Jadi, konsepnya mereka bisa bergerak sendiri dari semua aspek. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang tidak bisa makan, tidak ada stunting, serta yang kaya membantu yang lemah. Hidup ini indah kalau sudah bisa seperti itu,” jelasnya.

Yang paling penting lagi, Kampung Madani itu juga akan menjadi Kampung Zakat, karena ke depannya zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang berasal dari Kemenag Surabaya, Baznas Surabaya, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Surabaya akan dikumpulkan menjadi satu.

Setelah terkumpul semuanya, lalu akan dilihat data warga miskin di kelurahan tersebut, kemudian zakat itu akan disalurkan kepada warga miskin itu dalam bentuk modal usaha berupa alat dagang atau usaha. Harapannya, melalui zakat pemberdayaan ini dalam waktu lima bulan ke depannya, warga tersebut telah memiliki tabungan dan bisa

Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengajak kepada warga Kota Surabaya untuk menggalakkan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) secara produktif. Harapannya,

Wali Kota Eri memandang, selama ini masih ada warga miskin, gizi buruk, dan bayi stunting dalam sebuah kampung yang justru di tempat itu terdapat muzakki. Hal tersebut diyakininya tidak akan terjadi ketika zakat yang dikeluarkan muzak- mandiri secara ekonomi.

Sementara itu, Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kemenag Surabaya, Mohammad Yahya menyampaikan terdapat 45 LAZ yang sudah menyamakan persepsi untuk mendukung program Pemkot Surabaya dalam membentuk Kampung Madani yang di dalamnya ada pengumpulan zakatnya. Bahkan, penyalurannya juga melalui modal usaha berupa peralatan usaha. Ia mengakui bahwa terobosan ini sangat luar biasa dan Kemenag siap mendukung program Pemkot Surabaya ini.

“Tupoksi kami juga berupaya menjadikan orang yang awalnya menerima zakat tapi kemudian bisa menjadi orang yang memberikan zakat. Makanya kami siap mendukung program Pak Wali ini,” kata Yahya.

“Jadi, uangnya akan menjadi satu, sehingga nantinya keluarga A disentuh pakai dana ini, lalu keluarga B disentuh pakai dana ini, pemerintah menyentuhnya pakai ini. Karena ketika kita beri pekerjaan atau kita berdayakan, si A ini tidak langsung bisa menghasilkan uang untuk makan hari itu juga, sehingga butuh bantuan agar dia tidak lapar dan sekolahnya tidak putus, makanya dia akan diberikan bantuan 4-5 bulan ke depannya, setelah itu kita berharap dia sudah bisa mandiri dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan data se-

ZIS yang telah dihimpun dapat membuat para penerimanya menghasil- ki itu disampaikan kepada warga sekitar. “Seharusnya zakat, infaq dan

Menurutnya, program ini sangat tepat untuk mengentas kemiskinan di Kota Surabaya, karena langsung menyasar warga miskin yang membutuhkan. Apalagi, Wali Kota Eri dan Pemkot Surabaya dinilainya memiliki data lengkap warga miskin se Kota Surabaya. “Jadi, nanti jelas sasarannya mana yang digarap, biar tidak satu NIK menerima beberapa zakat. Mudah-mudahan niat baik ini bisa terlaksana dengan baik pula,” pungkasnya. (ADV)

Madiun, Jatim Pos

Setelah melalui proses panjang, proyek infrastruktur program kerja sama pemerintah dengan badan usaha alat penerangan jalan (KPBU-APJ) yang dipelopori Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mulai terpasang. Program ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Tujuannya, agar bisa memberi rasa aman, nyaman dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan keselamatan publik dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

”Saya ingin Madiun terang. Saya yakin, keberadaan penerangan jalan di Kabupaten Madiun bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,“ ungkap Bupati Madiun, Ahmad Dawami. Pemasangan lampu penerangan jalan pun sudah terpasang di sejumlah ruas jalan nasional, kabupaten, jalan kawasan perkotaan maupun jalan di pelosok perdesaan di Kabuapten Madiun. Saat ini progres hingga minggu ke -26 (cut off- 24 Maret 2023) sudah mencapai 67,19%.

Kabupaten Madiun telah menjadi contoh proyek KPBU daerah yang berhasil mencapai tahap penetapan pemenang lelang, dengan proses penandatanganan kerja sama perjanjian sudah dilaksanakan pada 20 September 2020.

Bahkan, atas keberhasilannya itu beberapa daerah lain pun ingin mengikuti jejak Kabupa-

Kapolres Madiun Buka Bersama Puluhan Tahanan

ten Madiun, di antaranya Kota Medan, Kota Lombok Barat, Kota Samarinda, Kota Denpasar, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Bandung.

Menurut Kaji Mbing, sapaan akrab Bupati Madiun, program KPBU-APJ ini sudah dirancang sejak lama. Mulai market sounding sampai penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (perda).

Yaitu, Perda Kabupaten Madiun Nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah badan usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan umum.

Selain itu, Kabupaten Madiun sendiri sudah melaksanakan KPBU dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian. Dasar hukumnya ialah Perpres RI No 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur serta Perpres No 29 Tahun 2018 tentang tata cara pengadaan badan usaha pelaksana penyedian infrastruktur.