Kabupaten Madiun Terang, Ekonomi

Masyarakat Meningkat

Dalam hal ini, Pemkab Madiun juga sudah bekerjasama dengan Bappenas untuk menyetujui pelaksanaan KPBU. KPBU ini sendiri sudah bekerjasama dengan pihak swasta yang ditunjuk, sesuai ketentuan mereka yang akan membangun lampu jalan mulai dari infrastruktur sampai pengadaan lampu.

Penandatanganan Perjanjian KPBU APJ Kabupaten Madiun telah dilakukan pada 20 September 2022. Penandatanganan proyek APJ tersebut dilakukan dengan PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan mendapat penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

Bupati Madiun, menyebutkan ada 7.459 titik tiang PJU, berikut pergesaran 600 titik. Sehingga, totalnya 8.059 titik. Penentuan titik-titik tersebut telah dikaji dengan skala prioritas. Mulai wilayah dengan angka kriminalitas tinggi hingga daerah yang berpotensi menjadi pusat ekonomi.

“Penentuan titik pemasangan lampu telah dikaji dengan skala prioritas, utamanya di lokasi perkampungan padat penduduk, hingga daerah yang berpotensi sebagai pusat ekonomi, “ jelasnya.

Sementara itu, untuk pengadaan PJU, ada tiga jenis lampu LED yang akan dipasang. Yakni tinggi lima meter berdaya 60 watt di jalan perkampungan sebanyak 255 titik. Kemudian, tinggi tujuh meter berdaya 90 watt untuk jalan kabupaten sekitar 1.700 titik. dan Juga PJU untuk jalan nasional mulai dari perbatasan hingga dalam kota sekitar 5.000 titik dengan tinggi 9 meter berdaya 120 watt.

Sedangkan sumber daya listrik ada 267 panel kontrol untuk seluruh PJU. Setiap panel berkapasitas 30 PJU. Untuk sambungan menggunakan kabel udara, selain itu mulai dari lampu hingga kabel berkualitas pun telah disipakan dan bisa tahan 10 tahun dengan penyalaan 12 jam sehari.

“Kami berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut paling lambat awal Juli nanti, “ terang Budi Santoso penanggungjawab pemasangan PJU.

Pola investasi melalui KPBU dilaksanakan oleh swasta yang akan membangun dan pembayarannya dapat dicicil 10 tahun. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran dilakukan setiap bulan berdasarkan pajak penerangan jalan. Terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari pemda, menurut Bupati Madiun, tidak akan menggunakan APBD. Alasannya, nilainya sangat kecil dan habis untuk biaya operasional rutin seperti membayar gaji pegawai.

Selain itu, KPBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan selain APBN serta APBD dalam upaya pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan proyek infrastruktur APJ umum dilakukan menggunakan skema KPBU. Pendanaan yang dipakai merupakan hasil profit sharing dari PT PLN yang diterima Pemkab Madiun setiap tahunnya sebesar Rp 24 miliar.

Tentunya dengan kebe_ radaan APJ ini akan mendorong pergerakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan efisien. Setelah APJ terealisasi, diharapkan setiap tempat akan menjadi tempat kerja bagi masyarakat. Usaha produktif berjalan optimal karena pelaku usaha bisa bekerja sampai malam sehingga percepatan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 bisa terjadi.

Selain itu, pengadaan APJ juga diyakini meningkatkan keselamatan publik. Dengan penerangan yang baik hingga ke pelosok desa, kasus kriminalitas akan menurun, terutama kejahatan pada malam hari dan angka kecelakaan lalu lintas di jalan desa juga berkurang.

Namun, dengan adanya APJ ini tentunya juga diperlukan kerjasama dan kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk saling menjaga dan merawat keberadaan APJ di lingkungan sekitarnya.

“Tanpa skema ini, masyarakat Madiun harus menunggu 50 tahun lagi baru terang karena kemampuan APBD yang sangat terbatas. Sementara pembayaran listrik untuk penerangan jalan kepada PLN tidak bisa ditunda,” ujar Ahmad Dawami. (Adv/jum)

Bupati Ponorogo Pastikan Bantuan CPP Tepat Sasaran

Ponorogo, Jatim Pos

Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo buka bersama dengan puluhan tahanan di rutan Polres Madiun, Senin (10/4/2023).

Madiun, Jatim Pos

Kapolres Madiun, AKBP

Anton Prasetyo menggelar buka bersama (bukber) dengan puluhan tahanan di rumah tahanan (rutan) Polres Madiun, Senin (10/4/2023).

Di dalam rutan, Ia didampingi Wakapolres Madiun dan Pejabat Utama Polres

Madiun duduk bersila bersama para tahanan dengan menu makanan yang sama.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus mendengarkan keluh kesah para tahanan yang melaksanakan ibadah Ramadan di balik jeruji besi, “ jelas Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo.

Dalam kesempatan itu, Ia juga menghadirkan Ustadz

Ahmad Danang dari Winongo

Kota Madiun yang memberikan tausiah kepada para tahanan.

Ustadz Ahmad mengajak para tahanan untuk senantiasa meningkatkan ibadah serta rasa syukur kepada Allah SWT.

“Jadikanlah kehidupan dibalik jeruji besi ini sebagai tempat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT,” ucap Ustadz Ahmad.

Usai buka bersama, Kapolres Madiun berpamitan kepada para tahanan serta berterimakasih karena sampai saat ini telah menjalani proses hukuman dengan baik dan tidak terdapat tindakan atau kejadian yang menonjol. (hms/jm)

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko secara simbolis menyerahkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023, kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Senin (10/4/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyampaikan, bahwa pemerintah terus berupaya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang sampai saat ini terus bergulir. Kali ini Pemerintah Melalui Bulog dan kantor pos serta Dinas Sosial memberikan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023.

“Kita wajib bersyukur, 102.206 KPM atau hampir 10 persen penduduk di Kabupaten Ponorogo menerima bantuan dari progam ini. Nanti masih ada lagi Daging dan juga telur, “ jelas Kang Giri.

Kehadiran Bupati Sugiri di Desa Ronosentanan untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah tersebut tepat sasaran.

“Kita ingin lihat, bahwa bantuan yang diserahkan telah sesuai dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah terus hadir, karena dengan cara seperti ini masyarakat yang kurang mampu akan merasakan betul manfaat dan kehadiran pemerintah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial P3A Supriyadi, S.Sos, M.Si menga- takan, bahwa di Ponorogo ada 102.206 KPM, serta akan menerima alokasi selama tiga bulan, yaitu Maret, April dan Mei, yang meliputi bantuan beras, daging dan telur.

“Untuk beras, tahap pertama ini telah kita salurkan sampai tanggal 19 paling akhir. Untuk telur dan daging masih menunggu proses pengadaan dari vendor yang ditunjuk,” jelasnya.

Lebih lanjut di jelaskannya, bahwa penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras 10 kg per KPM ini masih akan terus bergilir di 307 desa di Ponorogo.

Hadir dalam acara tersebut Kepala OPD yang turut mendampingi Bupati Ponorogo, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Kantor Pos ponorogo, kepala Desa Ronosentanan dan para penerima bantuan. (Adv/nur)

Kediri, Jatim Pos

Momen lebaran menjadi momen yang menyenangkan bagi para anggota Bank Sampah Al Ikhlas, lingkungan RW 6, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Bank sampah yang memiliki anggota kurang lebih 150

KK itu menerapkan jadwal pencairan berdasarkan momen Idul Fitri atau lebaran. Setiap anggota yang menabung bisa mencairkan “tabungan” sampahnya menjelang momen lebaran.

Ketua Pengurus Bank Sampah Al Ikhlas, Ning Sulastri mengatakan, bahwa tabungan tiap anggota juga berbeda, tapi yang terbanyak bisa mencapai lebih dari Rp 500 ribu.

“Tapi juga ada yang kurang dari 10 ribu. Tergantung ketelatenan anggota menabung. Kita buat jadwal setelah lebaran dan sampai lebaran lagi,” katanya,