Jatim Pos Edisi 487

Putri Ariani

Lagunya Dibeli Rp7 Triliun

N ama lengkap sebenarnya Ariani Nisma Putri, namun ia lebih nyaman memperkenalkan diri dengan nama Putri Ariani. Berkat penampilannya di America’s Got Talent 2023, Putri Ariani sukses menggemparkan jagat maya. Simon Cowell satu di antara 4 orang juri yang saat itu ikut menonton penampilan Putri Ariani langsung memencet Golden Buzzer. Putri Ariani membawakan sebuah lagu berjudul ‘Loneliness’ yang ternyata itu diciptakan oleh Putri Ariani sendiri.

ke Halaman 11

» Merasa Tak Dihargai

Surabaya, Jatim Pos

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan sistem Pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka.

Keputusan ini sekaligus menolak gugatan terhadap Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan sejumlah pihak.

Keputusan itu spontan mendapat apresiasi dan disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

Seperti kata Anggota DPRD Jatim, Artono

ke Halaman 11

PWI Sampang WO Acara AJS

Sampang, Jatim Pos

Serial Diskusi dengan tema, “Jurnalis Bisa Apa” yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Sampang (AJS) harus tercoreng oleh anggotanya sendiri. Hal tersebut berawal saat acara berlangsung di sesi dialog interaktif dengan pertanyaan dari berbagai pengurus organisasi Pers, yang berlangsung di aula hotel Panglima, Jl. Panglima Sudirman, Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang, Kamis (15/6/2023).

Momen tercorengnya kegiatan tersebut, disaat anggota dari AJS bernama Miftahul Ulum menyimpang dari aturan yang dipimpin moderator dari salah satu Anggota AJS juga, Fahromi Nashihuddin Annooncer Radio Salsabila FM.

Tepat saat Miftahul Ulum mengajukan pertanyaan lebih dari satu pertanyaan, dan bahkan tercatat lebih 5 pertanyaan dilontarkan kepada narasumber.

Sementara moderator yang terlihat tidak bisa menghentikan pertanyaan, direspon serentak oleh segenap undangan yang hadir dengan suara riuh, yang

mana diintrupsi oleh Ketua PWI Sampang, Fathor Rahman.

Namun spontan, Miftahul Ulum dengan nada dan sikap yang tidak sopan, sambil mengacungkan jarinya mengatakan, “Kamu hanya tamu, saya tuan rumah bebas bertanya banyak,” celotehnya.

Dengan sikap bijak namun kecewa, Fathor Rahman memilih Wolk Out (WO) keluar dari ruang acara, dengan sebelumnya menyampaikan izin

Begini RTRW Jatim Menurut Wagub Emil

» Tiga Faktor Menjadi Pertimbangan

keluar kepada ke­3 narasumber yang ada hingga ke Ketua AJS Sampang, Abdul Wahed.

Dengan respek, tiga narasumber tersenyum dan mempersilakan izin Ketua PWI Sampang WO dari acara.

Sementara Abdul Wahed, meminta maaf seraya diikuti sebagian anggotanya yang juga jadi panitia acara. “Saporanah Mas (Mohon Maaf Mas)”.

Jakarta, Jatim Pos Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023­2043 di The Westin, Jakarta Selatan, Kamis (15/6). Dalam paparannya, Wagub Emil menekankan pentingnya tata ruang dan pembangunan ruang yang seimbang, yakni pembangunan di kota harus berseiiring dengan pemba­

» Desak Pemkab Sumenep Perbaiki Jalan

Warga Bersama Kiai Gelar Rokat

Sumenep, Jatim Pos Ratusan warga Desa Gapura Tengah dan Tamidung bersama para kiai menggelar Rokat Jhelen. Kegiatan dengan do’a bersama dengan disertai sajian berbagai makanan agar jalan bisa diperbaiki.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mengetuk pintu hati Pemerintah melalui jalur langit agar jalan penghubung dua Desa tersebut segera diperbaiki. Pasalnya, jalan tersebut te­

lah dibiarkan rusak parah tanpa ada sentuhan tangan pemerintah selama 14 tahun lamanya.

Alhasil, jalan tak layak pakai itu telah banyak memakan korban. Selain itu, jalan rusak tersebut juga menghambat aktivitas warga setempat.

Karena itu, warga setempat merasa geram hingga menempuh jalur langit sebagai upaya mengetuk pintu hati Pemerintah.

“Doa bersama ini adalah upaya mulia untuk mengetuk

Jhelen

pintu langit, karena sulitnya pintu bumi untuk ditempuh,” ungkap Nur Hayat aktivis GPS, Kamis (15/6/2023).

Menurut dia, jalan tersebut telah beberapa kali dilakukan pengukuran, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut apapun.

Karenanya, pihaknya mendesak kepada Pemerintah untuk menganggarkan ABPD perubahan 2023 untuk perbaikan jalan Gapura Tengah – Tamidung.

Selain itu, pihaknya meminta agar Pemerintah menganggarkan dan menuntaskan perbaikan jalan Hotmix Gapura Tengah – Tamidung melalui APBD murni Kabupaten Sumenep secara utuh maksimal tahun 2024. Sebelumnya, pihaknya mengatasnamakan GPS DESA menggelar aksi di depan kantor PUTR Sumenep.

Kantor DPRD Jawa Timur di Jl. Indrapura, Surabaya.

ke Halaman

ke Halaman 11

Warga Desa Gapura Tengah dan Tamidung menggelar Rokat Jhelen bersama para Kiai

WagubJatimEmilElestiantoDardaksaatmenghadiri RakorLintas Sektor Pembahasan Raperda tentang RTRW

Suasanadiskusidengantema,“JurnalisBisaApa”yangdiselenggarakan olehAliansiJurnalisSampang(AJS)

Aplikasi Si Talas Tampung

Aspirasi Anak

Surabaya, Jatim Pos

Pemerintah Kota (Pemkot)

Surabaya telah menyediakan

aplikasi bernama Si Talas (Sistem Informasi Kota Layak

Anak Surabaya). Aplikasi tersebut disiapkan sebagai wadah bagi anak­anak Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya.

Aplikasi ini merupakan sistem informasi terkait

pengembangan Kota Layak

Anak (KLA) Kota Surabaya. Setidaknya terdapat beberapa fitur yang tersedia dalam Aplikasi Si Talas. Di antaranya, Penerapan 6 klaster pengembangan Kota

Layak Anak, Kecamatan Layak

Anak, Kelurahan Layak Anak

serta Mitra Anak. Tak hanya itu, melalui Aplikasi Si Talas, anak­anak juga bisa mengetahui berbagai macam program dan kegiatan Pemkot Surabaya. Baik itu terkait pemenuhan hak anak serta kegiatan Forum Anak Surabaya dan organisasi anak lainnya.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya, Ema Agustina menjelaskan, setiap masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh anakanak bisa dipantau progresnya

Cak Eri Ajak Muhammadiyah

Bangun Surabaya

melalui Aplikasi Si Talas.

“Masukan anak­anak, utamanya secara formal yang diberikan bisa dipantau juga melalui Aplikasi Si Talas. Ketika dia memberikan masukan, misal ke Dinas Pendidikan, maka masukannya itu bisa dicek sampai mana, bisa dilacak,” kata Ema Agustina, Rabu (14/6/2023).

Ema menyatakan, bahwa penyediaan Aplikasi Si Talas menjadi salah satu komitmen pemkot dalam menjadikan Surabaya Kota Layak Anak. “Untuk capaian, Surabaya sudah dapat predikat Kota Layak Anak Utama 5 kali atau lima tahun berturut­turut,” ungkap dia.

Bahkan, pada akhir tahun 2022, Pemkot Surabaya telah mengajukan surat kepada United Nations Children’s Fund (Unicef) yang berisi kesediaan menjadi anggota Child Friendly Cities Initiatives (CFCI). Kesiapan Kota Pahlawan menjadi KLA tingkat dunia ini diinisiasi langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Pada akhir 2022 Pak Wali sudah berkirim surat untuk Surabaya bisa menjadi kota layak anak tingkat dunia. Namun sebenarnya bukan hanya masalah predikat, tapi kita ini harus bisa merasakan bahwa Kota Surabaya layak untuk anak­anak,” jelas Ema.

Makanya, Ema menyebut, dalam proses perencanaan pembangunan, pemkot juga

melibatkan Forum Anak Surabaya. Seperti di antaranya, saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Anak Surabaya dilibatkan agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya.

“Mulai tahun kemarin, kita sudah di tingkat perencanaan mulai Musrenbang, Forum Perangkat Daerah (PD) mengundang Forum Anak Surabaya. Untuk mendengarkan aspirasi mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang ingin mereka capai untuk kota ini seperti apa,” paparnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gen­

der dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3PPKB) Kota Surabaya, Siti Asiyah Agustini memaparkan jenjang predikat Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Siti Asiyah menyebut, bahwa jenjang KLA ini dimulai dengan tingkat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan kemudian penuh. Saat ini Surabaya telah menerima predikat KLA Utama selama 5 tahun berturut. “Pada tahun

2023 ini, pemkot mengupayakan Surabaya bisa mencapai predikat Kota Layak Anak penuh,” katanya. Ia juga mengungkapkan, bahwa predikat KLA ini setiap tahunnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian PPA. Dari hasil evaluasi itu kemudian dilakukan penyempurnaan untuk tahun ke depannya.

“Tahun ini penilaian kota layak anak dari Kementerian PPA sudah dimulai beberapa bulan lalu melalui evaluasi mandiri. Jadi, kita mengisi, asesmen melalui indikator­indikator yang sudah disiapkan,” pungkasnya. (bur/fred)

Surabaya, Jatim Pos

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Surabaya periode 2022­2027 di Airlangga Convention Center (ACC), Selasa (13/6/2023).

Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk turut serta membangun Kota Surabaya.

Wali Kota Eri yakin, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Muhammadiyah bisa bersama­sama membangun dan menuntaskan berbagai masalah sosial yang terjadi di kota ini. “Saya yakin, bersama pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyiyah mampu menghilangkan kegelapan dan memberikan terangnya di Kota Surabaya. Saya yakin, sinergitas antara pemkot dengan Muhammadiyah bisa mengurangi kemiskinan, bayi stunting, angka kematian ibu dan anak, dan mampu ikut serta mensejahterakan warga Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi. Bukan cuma itu, ia semakin yakin, dengan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dapat memberikan pencerahan

dan membentuk karakter anak­anak di Kota Surabaya. “Sumbangsih dari Muhammadiyah yang diberikan kepada Kota Surabaya ada banyak hal. Diantaranya penurunan kemiskinan dan stunting di Surabaya juga ada kontribusi dari Muhammadiyah,” ujar Wali Kota Eri. Di acara yang bertema “Profesionalitas SDM Wujudkan Muhammadiyah Berkemajuan” ini, juga dihadiri oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Sukadiono, Ke­

tua Pimpinan Wilayah Aisyiyah

Jawa Timur Rukmini Amar, dan

Ketua Pimpinan Daerah Muham­

madiyah Kota Surabaya Muhammad Ridwan, Ketua Pimpinan

Daerah Aisyiyah Kota Surabaya, dan masih banyak lainnya.

Senada dengan Wali Kota

Eri Cahyadi, Ketua Pimpinan

Wilayah Muhammadiyah Ja­

wa Timur Sukadiono ber­

harap, sumber daya manusia

(SDM) warga Muhammadiyah di Surabaya bisa memberikan

kontribusi serta mengem­

bangkan amal usaha pendidikan dan kesehatan, baik bagi Muhammadiyah dan Aisyiyah maupun untuk Kota Pahlawan. (bur/fred)

Rekom Pemasukan Hewan Kurban

Surabaya, Jatim Pos Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan rekomendasi pemasukan terhadap 4.534 hewan kurban di Kota Pahlawan. Jumlah tersebut berasal dari 55 permohonan rekomendasi yang diajukan calon pedagang hewan kurban sejak tanggal 5 ­ 12 Juni 2023.

Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, drh Sunarno Aristono menjelaskan tahapan pengajuan izin membuka lapak hewan kurban di Kota Pahlawan. Pertama, calon pedagang mengajukan izin persetujuan lokasi ke kecamatan setempat.

“Jadi perizinan lapak hewan kurban itu syarat rekomendasi meminta persetujuan lokasi atau tempat ke kecamatan. Rekomendasi ini sehari jadi,” kata Sunarno Aristono, Rabu (14/6/2023).

Setelah mendapat rekomendasi persetujuan lokasi, calon pedagang selanjutnya mengajukan perizinan usaha melalui sswalfa.surabaya. goid. Syarat administrasi perizinan yang diajukan melalui

laman tersebut, kemudian dilakukan pengecekan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM­PTSP) Surabaya.

“Yang memeriksa kelengkapan bagian perizinan adalah DPM­PTSP. Apakah ada rekomendasi dari kecamatan atau bukti kepemilikan lahan atau sewa lawan. Kalau lengkap, otomatis bisa diprint secara mandiri,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sebanyak 4.534 ekor hewan kurban yang telah terbit rekomendasi pemasukan itu terdiri dari sapi dan kambing. Dengan rincian, sebanyak 2.809 ekor sapi dan

1.725 ekor kambing. “Jadi surat rekomendasi ini adalah rekomendasi pemasukan hewan kurban di Kota Surabaya,” terangnya.

Selain rekomendasi pemasukan, pedagang hewan ternak di Kota Surabaya, juga harus menyertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dinas daerah asal.

SKKH dari daerah asal ini untuk memastikan hewan kurban yang masuk ke Surabaya dalam kondisi sehat. “Setelah itu baru bisa berdagang di Kota Surabaya,” paparnya.

Sunarno juga mengungkapkan, rencananya mulai Se­

nin 19 Juni 2023, DKPP Surabaya bersama kecamatan dan pihak terkait, secara serentak melakukan pemeriksaan ke lapak­lapak pedagang hewan kurban. “Rencana Senin depan sudah turun semua timnya untuk melakukan pemeriksaan ante­mortem,” ungkap dia. Menurutnya, pemeriksaan ante­mortem ini difokuskan ke hewan kurban sapi untuk mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Termasuk pula pemeriksaan terhadap virus Lumpy Skin Disease (LSD) dan kelengkapan administrasi SKKH dari daerah asal. “Kalau PMK, ciri ciri ada lepuh­lepuh di mulut dan luka di kaki. Kalau LSD, sapi ada benjolan seperti bola pingpong di perut, dada dan leher sapi,” imbuhnya. Ia juga menambahkan, bagi hewan kurban yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutkan akan diberikan tanda atau stiker oleh DKPP Surabaya. “Mulai tanggal 19 kita cek semua hewan kurban, diperiksa kesehatannya (ante­mortem). Nanti yang sehat kita kasih stiker atau tanda sudah diperiksa,” pungkasnya. (bur/fred)

Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab: H Syaiful Anam; Ombudsman: Gatot Soedjono, Zis Muzahid Hasan; Penasehat Hukum: Ahmad Budianto SH.MHum; Direktur/Pemimpin Perusahaan: H Syaiful Anam; Redaksi Pelaksana: Jufri Yus; Koordinator Liputan: Siswo Oetomo; Dewan Redaksi: H Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Gatot Soedjono, Jufri Yus; Surabaya: Kurniadi Noveyanto, Freddy SL, Burhanuddin, Dani Tri Hadiyatno; Sidoarjo: Rizal Zulkarnaen; Malang: Ziz Muzahid Hasan; Batu: Wahyono, Swandy Tambunan; Jombang: Musyanik Kurniasari; Jombang/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo; Kediri: Andri Ashariyanto, Prisma Dwi Yudiansyah; Tuban: Nur Aminin; Lamongan: Achmad Bisri; Madiun: Jumali; Ponorogo: Nuryadi; Ngawi: Rendy Rian Cahya, Sembodo Arif Pambudi (sirkulasi); Pamekasan: Achmad Jadid; Sampang: Abdul Kodir, Ali W; Sumenep: Sadam Husen; Mojokerto: Mokh Zainudin; Probolinggo: Moh Sifak, Moh Hasin; Pasuruan: Hamzah Pujiono; Situbondo: As’ad; Bondowoso: Eko Prayitno; Banyuwangi: Reny Kusuma; Lumajang: Firman; Tulungagung: Sandi Trantana; Trenggalek: Ahmad Yulis Satriaji, Puthut Purbantara; Blitar: Sandi Trantana; Alamat Redaksi: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15­17 Surabaya; Alamat Perusahaan: Jl. Gununganyar Tengah VIII/34, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194; Email: mediautamajatim@yahoo.com; Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya; SIUP No.

Launching Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno

Kota Batu, Jatim Pos

Gubernur Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa

meresmikan Kawasan Perde­

saan Agroforestri Kopi Lereng

Gunung Arjuno (AKLA) di area Wisata Oyot Coban Talun Desa Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Rabu (14/6).

Gubernur Khofifah menyatakan rasa optimisnya bahwa Agroforestri Kopi ini bisa tembus pasar ekspor menyusul success story produk kopi

Jatim lainnya, mulai kopi Kare

dari Madiun, Kopi Wonosalam

dari Kabupaten Jombang, serta Kopi Dari Bondowoso.

Produk kopi tersebut berhasil

tembus pasar ekspor setelah dikembangkan melalui sistem communal branding sehingga bisa menembus pasar ekspor dengan kuantitas yang besar serta kontinuitas yang terjaga.

“Saya tadi bertanya kepada petani kopi, kapan ini panennya dan ternyata dua tahun setelah tanam bisa dipanen hasil kopinya. Saya minta pada para petani di sini supaya segera disiapkan produknya untuk bisa masuk dalam Comunal Branding, karena potensi ekspornya begitu besar,” tegasnya.

Sistem communal branding besutan Gubernur Khofifah ini menjadi andalan guna mendorong produk Jatim untuk masuk ke pasar internasional. Sistem ini menjawab kendala produk ekspor yang terkadang kualitasnya bagus tapi secara kuantitas dan kontinuitas sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

Melalui Communal brand­

ing atau sistem branding satu merek ini bisa dimanfaatkan banyak pelaku usaha sebagai solusi meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan untuk orientasi pasar ekspor.

“Oleh karena itu, jika sudah masuk pada pasar ekspor dan Comunal Branding tugas selanjutnya adalah Quality Kontrol harus dilakukan,” tegasnya.

Selanjutnya, Khofifah juga memandang banyaknya potensi pertanian di Kota Batu yang bisa dikembangkan untuk masuk sebagai Desa Devisa. Menurutnya pertanian Kota Batu sangat potensial untuk menyusul 140 Desa Devisa yang telah lebih dulu terbentuk di Jatim.

“Salah satu syarat bisa masuk Desa Devisa adalah ketika dalam satu desa itu memiliki keunggulan produk yang genuine dan original bukan produk dari desa lain. Selain itu, banyak warga desa melakukan pengembangan produk tersebut secara masif. Di Batu saya yakin ini banyak sekali yang potensial,” tandasnya.

Khofifah berharap desa devisa di Jatim jumlahnya semakin banyak sehingga nanti banyak desa menjadi jembatan memasarkan produk lokal untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi Jatim, bahkan nasional.

“Desa Devisa ini akan mendapat bantuan dan pendampingan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Termasuk akses pasar hingga akses pembiayaannya. Ini penting, ke­

tika nanti sudah melakukan transaksi berbasis ekspor, transaksi akan di dukung oleh Bank Exim,” urainya.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, Saat ini di Jawa Timur telah terbentuk 27 kawasan perdesaan yang terjalin dari kerjasama 150 desa di 16 Kabupaten/kota. Dimana salah satunya adalah kawasan Argoforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno yang terbentuk dari empat desa yakni Desa Tulungrejo, Sumbergondo, Giripurno dan Bulukerto.

“Terbentuknya kawasan ini merupakan hasil sinergitas dan kolaborasi para pihak melalui tahapan persiapan yang cukup panjang mulai dari rapat koordinasi, pelatihan, fasilitasi,” ungkapnya.

Khofifah memberi apresiasi dengan di Launchingnya Perdesaan Agroforestri ini akan

menjadikan meningkatkan kawasan wilayah desa selaras dengan tata ruang kabupaten/kota. Sekaligus juga bisa meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, ia juga mengaku bersyukur Agroforestri ini me­

madukan dan mengedepankan antara produksi kopi yang dihasilkan dengan vegetasi yang tetap menjaga daya dukung alam secara bersama sama.

Terlebih dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar area bersama sinergitas yang lebih dikuatkan.

“Saya yakin ini menjadi referensi bagi daerah lain dan menjadi bagian yang akan menginspirasi bagi banyak desa lain untuk dikembangkan. Ini ibarat kita menabuh genderang. Ayo kita bangun kawasan Perdesaan yang memiliki spesifikasi produk produk yang bisa kita tingkatkan baik skala produksinya ataupun perluasan pasarnya. Harapannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” pungkasnya.

Sementara itu Pj. Walikota Batu Aries Agung Paewai mengatakan, Kawasan Perdesaan Agroforestri Kopi Gunung Arjuno ini memanfaatkan kawasan perhutani yang ada di Kota Batu dengan luas 17.000 m2 untuk empat

desa. Tahap pertama 2500 m2, dan sisanya akan diselsaikan pada tahap kedua.

Kerberadaan Agroforestri ini juga sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim yakni Inisiatif, Kolaboratif Inovatif (IKI) dalam mengambil peran untuk berupaya mengembalikan kualitas ekologi kawasan hutan dengan tetap memperhatikan variable kesejahteraan masyarakat.

Aris menyatakan optimismenya komoditas Kopi ini bisa menjadi komoditas unggulan selain komoditas Apel yang sudah menjadi Ikon dari Kota Batu. Komoditas Kopi ini akan terus di dorong untuk dikembangkan selain komoditas Apel yang menjadi icon bagi masyarakat Kota Batu.

“Pembangunan kawasan perdesaan ini bukan hanya pemerintah, perhutani akan tetapi milik semua komponen masyarakat Kota Batu. Nantinya, kelestarian kawasan hutan akan membawa dampak positif terciptanya udara yang bersih, sejuk dan segar,” tutupnya. (rls)

Wagub Emil Ajak Semua Stakeholder

» Majukan Prestasi Sepakbola

undang­undang. Serta, berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi tiap warga negara.

Surabaya, Jatim Pos

Wakil Gubernur Jawa Timur

Emil Elestianto Dardak mengajak semua Stakeholder untuk memajukan prestasi sepakbola Indonesia. Salah satunya dengan saling bekerja sama memberikan dukungan terbaik.

“Keyword nya adalah bersama­sama, keyword nya adalah kolektif, bagaimana orangorang hebat yang duduk di

sini juga pasti akan ikut menjadi supporting energi untuk bersama­sama bahu membahu melakukan yang terbaik,” ungkap Wagub Emil saat menghadiri Ordinary Kongres

PSSI Jatim di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (14/6).

“Semangat kita adalah selalu berusaha lebih baik, tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi apabila kita bersa­

ma­sama. Yang terpenting juga adanya saling percaya satu sama lain,” imbuhnya.

Wagub Emil menjelaskan, Pemprov Jatim berkomitmen mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Jawa Timur. Utamanya, dengan mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan

Menurutnya, masyarakat Indonesia termasuk Jawa Timur adalah pencinta sepak bola. Untuk itu, pihaknya akan mendukung dan turut serta berkontribusi dalam memajukan prestasi sepakbola Indonesia.

“Tentu semuanya ingin melihat prestasi sepak bola kita berkembang dengan lebih baik lagi. Seperti kita lihat capaian luar biasa Timnas U­23 yang bertanding di ajang SEA Games Kamboja dan meraih medali emas,” ucapnya.

Wagub Emil berharap, Kongres PSSI Jatim ini dapat membesarkan nama sepakbo­

la Jawa Timur. Serta, dapat melahirkan generasi sepakbola yang mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, tidak mudah menyerah. Sehingga, bisa berkontribusi pada pencapaian prestasi Indonesia dengan bergabung dalam Tim Nasional.

“Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti acara

Kongres Tahunan PSSI Jawa

Timur tahun 2023, semoga

Tuhan yang Maha Esa meridhoi serta melindungi kita semua dan ikhtiar kita untuk memajukan sepakbola di Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua

Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada tradisi­tradisi yang harus dibangun dan

mulai dibuka agar masyarakat khususnya pecinta sepakbola Indonesia percaya kepada PSSI dan dapat memajukan prestasi sepakbola Indonesia.

“Ketika bicara sepakbola tradisi, ada 4 tradisi yang kita harus mulai membuka diri kita. Pertama tradisi mempunyai menagement transparan, kedua tradisi program yang berkelanjutan, ketiga tradisi pembinaan sejak dini dan yang terakhir tradisi berprestasi,” ungkapnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Ketua Exco PSSI Pusat dan Ketua Exco Provinsi Jatim, Ketua Asprov PSSI Jatim beserta Jajarannya, Ketua dan pengurus

Askot dan Askab se Jawa Timur, Komunitas sepakbola di Jawa Timur. (rls)

Foto : Gubernur Khofifah didampingi Pj Walikota Batu Aries Agung Paewai meresmikan Kawasan Perdesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno (AKLA) di area Wisata Oyot Coban Talun Desa Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu.

WagubEmil(kanan)saatmenghadiriOrdinaryKongresPSSIJatimdiHotelSheratonSurabaya,Rabu(14/6).

Ponorogo, Jatim Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui

Dinas Kesehatan Kabupaten

Ponorogo menggelar Orien­

tasi Gerakan Remaja Peduli

Kesehatan (Genreplika) di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Selasa (13/6/2023).

Bupati Ponorogo H Sugiri

Sancoko membuka langsung

acara Genreplika tersebut.

Karena, perlunya pemberdayaan generasi remaja dalam menyampaikan pesan­pesan kesehatan kepada masyarakat

diperlukan pengetahuan dan skill yang memadai. Kegiatan

Oriantasi Genreplika ini diikuti 614 peserta Remaja dari PKK Akademia dari perwakilan seluruh Desa dan Kelurahan se Kabupaten Ponorogo.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan Dyah Ayu Puspitaningarti menyampaikan, bahwa tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi program, utamanya dengan TP PKK Kabupaten Ponorogo, melalui PKK

Bupati Ponorogo Buka Orientasi Genreplika

» Kang Giri : Jadilah Agen Perubahan dan Percepatan

Dia juga menyampaikan, bahwa waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama dua hari, yaitu Selasa ­ Rabu (13­14 Juni 2023). Dalam kegiatan tersebut di hadirkan tiga narasumber public speaking dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Dyah berharap, setelah dilaksanakannya kegiatan ini, para peserta mampu untuk membantu memyebarluaskan informasi dalam melakukan edukasi tentang kesehatan kepada seluruh masyarakat, sebagai agen perubahan untuk percepatan peningkatan kesehatan menuju Ponorogo Hebat.

pan yang harus di selesaikan di desanya masing­masing.

“Materi detailnya nanti akan disampaikan oleh Nara­

sumber, jadilah kader­kader Pendidikan dan kesehatan yang luar biasa di desa kalian,” pungkasnya.(Adv/nur)

» Raih Rekor Muri

Pagelaran Massal Gerak dan Lagu

Anak PAUD Kab Ponorogo

Ponorogo, Jatim Pos

Akademia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para remaja dalam upaya promosi sebagai agen perubahan guna meningkatkan perubahan perilaku kesehatan di masyarakat,” jelasnya.

Dia menambahkan, bekal tersebut sebagai pemberdayaan generasi remaja yang nantinya akan menyampaikan pesan­pesan kesehatan kepada masyarakat.

Sementara itu Bupati Ponorogo, H Sugiri Sancoko dalam sambutannya dan juga saat membuka acara menyampaikan, bahwa kami telah memginisiasi bersama TP PKK, bahwa PKK membutuhkan PKK muda yang dinamakan PKK Akademia.

“ini akan menjadi transformasi peradapan yang baik, mereka akan menjadi agen perubahan yang baik dalam bidang kesehatan dan lainnya,” ungkapnya. Dijelaskannya, bahwa banyak tugas beban perada­

Paripurna DPRD Ponorogo, Pengambilan Keputusan

» Empat Raperda dan PU Fraksi Tentang PLP2B

Ponorogo, Jatim Pos

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua

DPRD Ponorogo H Sunarto, S.Pd didampingi Wakil Ketua DPRD Ponorogo, dihadiri Anggota DPRD Ponorogo, Bupati Ponorogo H Sugiri

Sancoko, Forkopimda dan para tamu undangan lainnya di Ruang Sidang Paripurna, lantai 3 Gedung DPRD Ponorogo, Senin (12/6/2023).

Agenda sidang paripurna kali ini, di antaranya tentang pengambilan keputusan ter­

hadap 4 Raperda Kabupaten

Ponorogo, rancangan Induk

Pembangunan Kepariwisataan

Kabupaten Ponorogo tahun 2023­2025, perubahan atas

Perda Kabupaten Ponorogo

nomor 5 tahun 2020 tentang

Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Kabupaten Ponorogo, pencabutan atas Perda nomor 2 tahun 2013 tentang ijin usaha jasa kontruksi, pencabutan atas Perda Kabupaten Ponorogo nomor 4 tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan

Desa dan Kelurahan dan Pan­

dangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Ketua DPRD Ponorogo, H Sunarto, S.Pd menyampaikan bahwa agenda pertama dalam rapat paripurna adalah pengesahan

dan pencabutan raperda dan dilanjutkan Pandangan Umum

Fraksi terhadap Raperda tentang

Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

“Sesuai daftar hadir, sesuai peraturan dan kehadiran Anggota DPRD sudah memenuhi kuorum, semua berjalan lancar,” jelas Sunarto. Lebih lanjut, Sunarto menyampaikan bahwa Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan segera dirampungkan.

“Kenapa harus dikebut, karena terkait hak­hak petani, salah satunya insentif. Karena pemerintah pusat dalam memberikan insentif atau bantuan

berupa pupuk ataupun benih, salah satu yang dipersyaratkan adalah perda tentang PLP2B, sehingga harus segera diputuskan, “ ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko dalam sambutannya pada rapat paripurna tersebut manyampaikan, bahwa setelah dilakukannya penandatanganan, Raperda Kabupaten Ponorogo telah menjadi Perda. Maka proses pembahasan terhadap usul persetujuan 4 Raperda Kabupaten Ponorogo yang telah melalui perjalanan panjang dalam pembahasannya sampai ditingkat provinsi telah berakhir dan telah menjadi perda.

Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional (HAN) 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menggelar Gebyar PAUD 2023 di Alun­Alun Ponorogo, Rabu (14/7/2023).

Pagelaran Massal Gerak dan Lagu Anak PAUD Kabupaten Ponorogo tersebut mengambil tema Ceria Merah Putih Aku Bangga Jadi Anak Ponorogo dan Deklarasi PAUD Ke SD yang menyenangkan.

Dalam Sambutannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Drs Nurhadi Hanuri, MM menyampaikan, bahwa kegiatan ini adalah merupakan bentuk pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini, memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan serta tahap pengembangannya.

Adapun dasarnya, yaitu Undang­Undang perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 4 dan pasal 9. “Tujuan diadakannya kegiatan ini, yaitu melayani kebutuhan anak usia dini, memenuhi hak anak, memberikan pendidikan cinta tanah air dan bangsa, “ jelas Nurhadi. Dia menambahkan, kegiatan Pagelaran Gerak dan Lagu Anak PAUD ceria merah putih, Aku bangga jadi anak Ponorogo dan Deklarasi PAUD Ke SD yang menyenangkan tersebut diikuti 17.891 anak usia dini, dari 21 kecamatan se Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan tersebut, Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko dalam sambutannya dan saat membuka acara

menyampaikan, bersyukur dalam Hari Anak Nasional 2023 diberi kesadaran, kesehatan bisa berkumpul dalam kegiatan Pagelaran Massal Gerak dan Lagu anak PAUD dan Deklarasi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.

“Senang bisa berjumpa dengan anak­anak yang berkumpul disini hebat semua, masa depannya ceria, bangga menjadi anak Ponorogo. Joss! Pokoknya,” ucap Kang Giri. Sementara itu, Sri Widiyati perwakilan dari MURI mengatakan, kegiatan gebyar PAUD 2023 merupakan agenda kegiatan tahunan, dan pada hari ini memecahkan rekor MURI dengan Pagelaran Massal Gerak dan Lagu Oleh anak usia dini dari 21 kecamatan yanh ada di kabupaten Ponorogo.

“Pagelaran massal Gerak dan Lagu anak PAUD Ponorogo diikuti anak usia dini terbanyak, berjumlah 17.891 peserta dan resmi tercatat di MURI dengan nomor 11.016,” jelasnya.

Piagam MURI Juga diserahkan kepada Pemrakarsa dan penyelenggara, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Ketua IGTKI dan Himpaudi Ponorogo.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, Bunda PAUD Ponorogo Susilowati Sugiri Sancoko, Wabup Ponorogo Hj. Lisdyarita, Perwakilan MURI, Ketua DPRD Ponorogo H. Sunarto, S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Ketua IGTKI, Himpaudi, Guru PAUD dan anak anak usia dini yang menjadi peserta bersama wali murid. (Adv/nur)

“Perda rencana induk pembangunan kepariwisataan telah ditetapkan menjadi Perda, ini akan mendukung regulasi dalam rangka penajaman arah pembangunan, khususnya disektor pariwisata di Ponorogo, “ terangnya.

Dia menambahkan, bahwa Perda ini menjadi pedoman utama dari perencanaan pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Ponorogo yang bervisi misi dan bertujuan serta kebijakan strategi rencana, yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan kepariwisataan di kabupaten Ponorogo. (Adv/nur)

Bupati Ponorogo, H Sugiri Sancoko saat membuka Orientasi Gerakan Remaja Peduli Kesehatan (Genreplika). Selasa (13/6/2023) bertempat di Pendopo Kabupaten Ponorogo.

RapatParipurnaDPRDPonorogo,PengambikanKeputusan4RaperdaKabupatenPonorogo,Senin(12/6/2023).

BupatiPonorogoHSugiriSancokosaatmenerimarekorMURIdalam Gebyar PAUD 2023, Pagelaran Massal Gerak dan Lagu Anak PAUD Ponorogo di Alun Alun Kabupaten Ponorogo, Rabu (14/6/2023).

» DPRD Pamekasan Gelar Paripurna

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi

Pamekasan, Jatim Pos

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten

Pamekasan, Madura, Jawa

Timur menggelar rapat paripurna, Senin (12/6/2023).

Rapat paripurna bersama

eksekutif tersebut membahas

perihal penyampaian panda­

ngan umum Fraksi DPRD ter­

hadap nota penjelasan Bupati

mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pa­

mekasan Khairul Umam itu berlangsung di ruang paripurna lantai

II Gedung DPRD Pamekasan. Pantauan di lokasi, acara

tersebut dihadiri Ketua dan Wakil

Ketua DPRD Pamekasan beserta anggotanya. Selain itu, tampak hadir Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan RB Fattah Jassin dan jajaran Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan, bahwa acara itu merupakan rangkaian dari rapat paripurna prihal nota penjelasan Bupati mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

“Sesuai dengan regulasi,

» GPMB Pamekasan Silaturahim

Bersama Wabup RB Fattah Jassin

bahwa rapat paripurna dinyatakan kuorum. Maka dari itu, rapat bisa dimulai dan dibuka secara umum,” kata Khairul Umam saat memimpin rapat paripurna.

Kemudian, rapat paripurna itu dilanjutkan dengan pembacaan pandangan umum dari fraksi­fraksi. Diantaranya pandangan fraksi Bulan Perindo yang dibacakan oleh Hamdi.

Dalam penyampaiannya, Hamdi mempertahankan prihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai kurang maksimal di tahun 2022 kemarin.

“PAD tidak mencapai target. Kira­kira apa kendalanya? Sementara Covid­19 telah usai. Mohon penjelasannya nanti,” pita Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Terpisah, Wabup Pamekasan RB Fattah Jassin mengaku bahwa tim anggaran yang dikoordinasi oleh Sekda setiap bulan telah melaksanakan evaluasi terhadap pendapatan.

“Tapi memang mungkin di lapangan ada hal­hal yang saya juga belum tahu detail karena pajak dan retribusi memang banyak, apakah menyangkut

pajak dan yang lain yang menyangkut dengan PAD. Tapi ini akan menjadi perhatian kita ke depan karena Bupati sepertinya sudah memberikan perhatian khusus kepada kinerja.

Khususnya OPD penghasil PAD memang harus kinerjanya harus maju,” ucap Wabup Pamekasan RB Fattah Jassin.

Bahkan, Wabup Fattah sapaan akrabnya juga mengaku bahwa setiap apel bulan, pihaknya pasti melakukan rapat

koordinasi terbatas membahas prihal terkini yang harus diselesaikan termasuk PAD.

“Jadi sebenernya jauh­jauh hari PAD yang kita targetkan itu realisasi masih on the track.

Tapi diakhir tahun mungkin secara administrasi atau apa itu nampak belum maksimal. Tapi menurut kacamata badan pemeriksa keuangan (BPK RI) ini bukan sesuatu yang mempengaruhi dampak buruk dari kinerja bupati,” tegas Wabup Fattah.

Soal kendala, lanjut Fattah, ada kemungkinan sesuatu peninjauan kelembagaan. Apakah hal itu menyangkut Disperindag, Dishub dan OPD yang lain. Ataupun itu menyangkut BPKD.

“BPKD inikan aset, ini kan super body harus mencatat aset, harus memaksimalkan pendapatan, dan harus menertibkan laporan keuangan. Perlu akselerasi untuk mengoptimalkan fungsi­fungsi OPD penghasil,” pungkasnya. (did)

Sosialisasi Upaya Gempur Rokok Ilegal di Tulungagung

WabupPamekasanRBFattahJassinbersamaKetuaGPMBPamekasan

Durriyatul Millah saat menggelar silaturrahim di Peringgitan Dalam MandhapaAgungRonggosukowati,Pamekasan.

Pamekasan, Jatim Pos

Gerakan Pemasyarakatan

Minat Baca (GPMB) Kabupaten Pamekasan menggelar sila­

turrahim bersama Wabup Pa­

mekasan RB Fattah Jassin di Peringgitan Dalam Mandhapa Agung Ronggosukowati, Pamekasan, Senin (12/6/2023).

Silaturahim yang digelar bersama orang nomor dua di Bumi Gerbang Salam tersebut bertujuan untuk menjalin ta’aruf sekaligus membahas tentang pelantikan Pengurus GPMB Pamekasan.

Pantauan di lokasi, tampak hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip)

Pamekasan Prama Wijaya dan Pengurus GPMB Pamekasan.

Ketua GPMB Pamekasan

Durriyatul Millah mengatakan bahwa tujuan silaturahim bersama Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Pame­

kasan tersebut yaitu untuk ta’aruf dan pemaparan tentang persiapan pelantikan.

Kendati demikian, pihaknya berharap kepada Pemkab

Pamekasan agar pelaksanaan

pelantikan pengurus GPMB

Pamekasan dapat difasilitasi.

“Sebagai mitra pemerintah, kami berharap kegiatan pelantikan bisa bersinergi

dengan Pemkab,” ucap Ketua GPMB Pamekasan.

Kepala Dispusip Pame­

kasan Prama Wijaya mengatakan, bahwa GPMB Pamekasan ini sudah lama didirikan.

Namun sempat mengalami pasang surut.

“Kepengurusan yang dulu ketuanya memundurkan diri.

Dan masalah yang sama juga terjadi pada kepengurusan kedua. Alhamdulillah, Ustadzah

Miming (sapaan akrab Ketua

GPMB Pamekasan) bersama pengurus yang lain tampak serius,” kata Kepala Dispusip Pamekasan Prama Wijaya.

Oleh karena itu, lanjut Prama sapaan akrabnya, pihaknya sangat mendukung

terhadap GPMB Pamekasan.

Terpisah, Wabup Pame­

kasan RB Fattah Jassin me­

nyatakan bahwa Pemkab Pamekasan siap memfasilitasi pelaksanaan pelantikan

Pengurus GPMB Pamekasan. Dengan demikian, pihaknya berharap GPMB Pamekasan agar segera eksis.

“Kami siap untuk memfasilitasi dalam rangka pelantikan

GPMB Pamekasan. Saya kira sejak sekarang sudah mulai disiapkan program­program yang seiring dengan Pemkab atau instansi yang membutuhkan seperti pesantren dan pendidikan,” kata Wabup Pamekasan RB Fattah Jassin. (did)

Tulungagung, Jatim Pos

Demi menekan peredaran Rokok Ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Tulungagung bersama Bea Cukai, terus mengadakan sosialisasi.

Satpol PP dan Bea Cukai Tulungagung pun melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dan petani dengan diselingi pagelaran kesenian jaranan. Acara sosialisasi berlangsung di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Minggu (11/6/2023).

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi juga terus diberikan kepada semua pihak, dimulai dari masyarakat, kemudian petani tembakau, pengusaha, hingga penjual rokok yang ada di Wilayah kabupaten Tulungagung. Hal ini disampaikan langsung melalui Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Sonni Welly Ahmadi.

“Salah satu cara kita sosialisasi ‘Gempur Rokok Ilegal’ yakni melalui pertunjukan kesenian jaranan, yang mana pertunjukan tersebut banyak digemari dan ditonton warga masyarakat, sehingga kita akan lebih mudah mensosialisasikannya,” ucapnya.

Pihaknya akan terus memberikan sosialisasi dan edukasi serta pemahaman terkait peredaran dan penyebaran rokok ilegal di masyarakat. “Terbaru kita lakukan di Kelurahan Kepa­

tihan, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung. Bukan hanya melalui pagelaran kesenian saja, sebelumnya juga mengadakan sosialisasi di salah satu desa wisata yakni di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung pada Rabu 31/5/23 lalu,” ulasnya.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tentang ciri rokok ilegal yang harus dilaporkan dan harus diberantas bersama­sama disekitar wilayahnya.

Menurutnya, keberadaan rokok ilegal merugikan negara maupun masyarakat, terutama bagi industri rokok. Selain itu bisa berdampak pada berkurangnya peluang pekerja rokok yang selama ini menggantungkan hidup dan perekonomiannya pada industri rokok. “Kita berikan pemahaman agar masyarakat tidak

malah mendukung dan bisa melapor jika mendapati peredaran rokok ilegal,” tandasnya.

Sanksi dari peredaran rokok ilegal dengan ciri­ciri diantaranya adalah, rokok pita cukai palsu, rokok pita rusak, rokok pita cukai berbeda, rokok polos atau tanpa pita cukai.

Sedangkan untuk sanksi produsen rokok ilegal, Kasatpol PP Sonni Welly Ahmadi menjelaskan sesuai Pasal 54

Undang Undang No 39 Tahun 2007 tentang cukai, yaitu

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi

tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dip­

idana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Kepala Satpol PP Tulungagung Sonni Welly Ahmadi, menjelaskan telah merinci ciri dari rokok ilegal adalah rokok dengan pita cukai palsu. Kemudian rokok yang menggunakan cukai bekas, lalu rokok polos tanpa pita cukai.

“Rokok tersebut itulah yang merugikan negara dan masyarakat. Harapan dari sosialisasi ini terus digencarkan supaya bisa menekan peredaran rokok ilegal bersama petani dan masyarakat di wilayah kita khususnya Kabupaten Tulungagung,” paparnya. (san)

SuasanaRapatParipurnaDPRDbersamaWakilBupati(Wabup)PamekasandiGedungDPRDPamekasan, Senin (12/6/2023).

Acara sosialisasi gempur rokok ilegal berlangsung di Nangkula Park, Kendalbulur, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, akhir Mei 2023 lalu.

Sukses Gelar Forum Smart City Nasional 2023

» Wali Kota Eri Ajak Semua Daerah Bergandeng Tangan untuk Indonesia Cerdas

Kota Surabaya sukses menggelar Forum

Smart City Nasional

2023 yang digelar di ballroom

Shangri­La Hotel Surabaya pada 12­14 Juni 2023. Acara yang digelar oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama

Pemerintah Kota (Pemkot)

Surabaya itu didukung penuh oleh Performa Optima Grup. Hadir dalam acara itu ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk bupati, wali kota, dan kepala perangkat daerah dari berbagai penjuru nusantara.

Pada saat pembukaan, Wali Kota Eri diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan terkait Smart City yang sudah diterapkan di Kota Surabaya, apalagi Surabaya sudah memulai konsep kota cerdas ini sejak tahun 2002. Makanya, saat itu Wali Kota Eri menjelaskan berbagai aplikasi dan sistem yang sudah diciptakan dan diterapkan oleh Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.

“Jadi, semua pelayanan di Surabaya sudah kita lakukan dengan berbasis elektronik, mulai dari perencanaan, perizinan dan semuanya sudah

serta lurah di Surabaya sudah menandatangani kontrak kinerja untuk berkomitmen mencapai target yang sudah ditetapkan Wali Kota Eri. “Semua itu bisa saya pantau karena semuanya sudah berbasis elektronik,” katanya. Oleh karena itu, akhirnya Surabaya dipercaya menjadi

“Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa saat ini sudah bukan waktunya antar daerah saling bersaing, bukan siapa yang terbaik diantara wilayah atau daerah, dan juga bukan untuk mengadopsi atau apa, tapi ini sudah waktunya semua daerah bersatu untuk berubah menjadi lebih baik demi masyarakat dan untuk Indonesia cerdas,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa dalam menerapkan konsep kota cerdas itu, tentunya Pemkot Surabaya menggunakan APBD yang juga merupakan uang negara. Makanya, ia menilai saat ini sudah waktunya bergandengan tangan antar daerah, letakkan ego dan bergabung menjadi satu bagian, dan inovasi yang sudah diterapkan di suatu daerah, bisa diterapkan di semua daerah.

meminta jajaran pemkot untuk bekerja di Balai RW, tidak hanya di kantor saja, karena kalau di Balai RW bisa membantu warga yang tidak bisa menggunakan aplikasi, karena saat ini semua pelayanan sudah digital semuanya.

“Selanjutnya, kita juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita ini transparan. Waktu kita mengerjakan sesuatu itu sudah terukur. Tapi ada yang mengatakan, tidak semua orang bisa menggunakan internet, iya. Makanya orang pemkot itu ada di Balai RW,” kata dia.

Sedangkan bagi eksternal, dengan digelarnya acara itu dia berharap dapat membuka semua wawasan bahwa Surabaya sudah berjalan seperti ini. Kalau ada wilayah yang ingin seperti ini, ayo bekerjasama. Ia juga berharap semua kabupaten dan kota memiliki kepentingan yang sama untuk kebaikan warganya, dan yang lebih penting lagi semuanya bersatu dalam menjalankan program dari Presiden dan Kementerian.

“Sekali lagi ini bukan untuk menjadi yang terbaik antar daerah, tapi yang terbaik adalah yang mau bekerjasama menjadi satu kekuatan besar demi kepentingan umat, demi Indonesia cerdas. Bukan satu daerah yang terbaik bagi daerah lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana mengatakan pelayanan publik di berbagai bidang di Indonesia memang diarahkan untuk digitalisasi, karena banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Caranya dengan pembentukan smart city.

“Program smart city dapat memberikan solusi masalah perkotaan, seperti kemacetan, polusi udara, dan pelayanan publik,” katanya.

Oleh karena itu, gerakan smart city yang dilakukan kali ini diharapkan dapat mempercepat pengemba­

ngan kota cerdas dan kabupaten cerdas di Indonesia. Makanya, ia berharap adanya kolaborasi dan sinergi antar kabupaten dan kota di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan smart city. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Surabaya beserta jajaran yang sudah memfasilitasi kegiatan nasional ini,” katanya.

Presiden Direktur Performa Optimal Grup, Stefanus Sugeng Irawan yang mendukung penuh acara itu mengakui bahwa sejak tahun 2007, pihaknya selalu konsisten mendukung pembangunan berbasis teknologi informasi di Kota Surabaya. Sebab, High Technology (teknologi tinggi) yang dimiliki Kota Surabaya sudah mampu bersaing dengan kota besar lainnya di Indonesia.

“Saya warga Surabaya dan memiliki kewajiban untuk membangun Kota Surabaya menjadi kota yang High Technologi. Kita setiap tahun, selalu menawarkan IT (Information and Technology) yang bisa diaplikasikan di Dinas (OPD) Surabaya,” kata Stefanus.

Dalam acara tersebut, ia juga mengakui mengajak beberapa perusahaan yang bergerak dalam data center, efisiensi jaringan, dan software aplikasi yang bisa digabungkan dengan hardware. Mereka menggelar pameran produk di area acara tersebut. (ADV)

Menurutnya, di ruang kerjanya saat ini sudah terpasang monitor besar yang bisa memantau secara real times tentang warga miskin, angka stunting, capaian kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Surabaya, beserta serapan anggarannya. Bahkan, Kepala Perangkat Daerah dan camat serta lurah di Surabaya sudah menandatangani kontrak kinerja untuk berkomitmen mencapai target yang sudah ditetapkan Wali Kota Eri. “Semua itu bisa sayapantaukarenasemuanyasudahberbasiselektronik,”katanya.

kita lakukan dengan elektronik,” kata Wali Kota Eri di depan ratusan kepala daerah dan disaksikan oleh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI.

Menurutnya, di ruang kerjanya saat ini sudah terpasang monitor besar yang bisa memantau secara real times tentang warga miskin, angka stunting, capaian kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Surabaya, beserta serapan anggarannya. Bahkan, Kepala Perangkat Daerah dan camat

tuan rumah Forum Smart City

Nasional 2023, karena memang Surabaya ini menjadi salah satu kota yang semua pelayanannya sudah berbasis digital, salah satu kota yang sudah bisa menjalankan smart city. Ia juga sangat bersyukur karena antusiasme dari berbagai daerah sangat tinggi, terbukti dengan adanya bupati dan wali kota yang langsung hadir ke lokasi acara untuk memastikan kepala dinasnya bisa bekerjasama dengan berbagai daerah, termasuk dengan Kota Surabaya.

“Jadi, kalau ada yang di Surabaya sudah berjalan, silahkan digunakan di daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Saya kapan hari ketemu Wali Kota Semarang, dan kita akan lakukan yang mereka lakukan. Semarang juga menggunakan apa yang ada di Surabaya,” tegasnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga mengakui bahwa Forum Smart City yang digelar di Surabaya ini akan semakin memacu jajaran Pemkot Surabaya secara internal, sehingga ke depan terus berkomitmen tidak ada lagi kertas dalam pelayanan di Surabaya, tidak ada lagi pertemuan­pertemuan yang tidak melalui digital. Bahkan, ia juga sudah

Indikator makro capaian kota Surabaya disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam rangkaian acara Forum Smart City 2023 yang dihadiri ribuan peserta dari perangkat daerah seluruh Indonesia.

WaliKotaSurabayaEriCahyadi(no.2kiri)meninjaustandpameranproduk IT terbarukan di bidang infrastruktur, pelayanan publik, transportasi dan tatakelolalingkungan.

“Berbagai aplikasi high technology yang terintegrasi dan efisien sudah diciptakan Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” kata Eri Cahyadi.

Surabaya Sukses Gelar FIFA Matchday

» Bukti Stadion GBT Bertaraf Internasional

Kota Surabaya sukses menggelar FIFA Matchday Timnas Indonesia Vs Palestina pada Rabu (14/6/2023) malam. Kesuksesan Surabaya sebagai tuan rumah ini menjadi

bukti bahwa Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) kini

sudah bertaraf Internasional. Bahkan, hal ini juga

sudah diakui oleh Timnas

Indonesia dan juga Palestina, sehingga diharapkan ke depan akan banyak pertandingan internasional yang digelar di GBT.

Dalam laga FIFA Matchday kali ini, Timnas Indonesia bermain imbang 0­0 me­

lawan Palestina. Kedua tim tampak saling serang selama

pertandingan, namun belum

ada yang bisa mencetak gol.

Skuad asuhan Shin Tae­yong

Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan juga sejumlah bupati di Jawa Timur.

Seusai menyaksikan pertandingan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena FIFA matchday kali ini berlangsung dengan aman dan lancar. Sebagai tuan rumah, ia mengaku sangat senang karena pertandingan ini berlangsung sesuai rencana.

“Alhamdulillah penonton full dan berjalan lancar. Inilah Surabaya. Semoga nanti matchday berikutnya bisa ditempatkan di Surabaya lagi,” kata Wali Kota Eri. Apalagi, saat ini Stadion kebanggaan arek­arek Surabaya itu sudah bertaraf internasional. Buktinya, Timnas Indonesia dan tim dari Palestina juga mengakui bahwa lapangan latihan

pon positif terkait lapangan yang digunakan untuk latihan

Timnas Indonesia dan Palestina yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Alhamdulillah ada dua respon, dari timnas Palestina dan Indonesia. Bahkan, Shin Tae­yong juga menyatakan bahwa seharusnya semua rumput dan tempat pertandingan olahraga itu seperti di Surabaya. Ini membuat kebanggaan bagi kami dan semangat kami untuk menjadikan Surabaya sebagai kota sepak bola,” kata dia.

Ia juga berharap ke depan semakin banyak lagi laga­laga internasional yang digelar di Stadion GBT. Hal ini sangat penting untuk memacu semangat arekarek Suroboyo untuk meraih prestasi di dunia olahraga sepak bola. “Ini kebanggaan

Rashid juga mengacungi jempol lapangan Stadion Gelora 10 November dan GBT. “Tempatnya sangat bagus, dan saya sangat enjoy (berlatih) di sini,” kata gelandang andalan Timnas Palestina tersebut.

Sementara itu, pelatih kebanggaan Timnas Indonesia Shin Tae­yong juga menilai lapangan di Stadion GBT kini jauh lebih baik daripada sebelumnya saat pertandingan Piala

Asia U­20 tahun lalu. Shin mengaku, rumput yang digunakan di Stadion GBT ada peningkatan signifikan daripada sebelumnya.

“Memang lebih rapi daripada tahun kemarin, dan terlebih rumputnya yang juga lebih baik dari tahun kemarin. Jadi sudah sangat sempurna,” kata Shin Taeyong beberapa waktu lalu.

Salah satu pemain Timnas Indonesia Dendy Sulistyawan juga menga­

kui hal yang sama. Setelah menggunakan lapangan Thor dan Stadion GBT untuk latihan, Dendy mengaku lapangan di Surabaya itu sudah bagus dan sangat menunjang permainan dari para pemain Timnas Indonesia.

“Di GBT bagus dan di Thor juga sudah bagus lapangannya. Jadi, secara aliran bola juga bagus, tidak tersendat­sendat,” pungkasnya. (ADV)

Alhamdulillahpenontonfulldanberjalanlancar.InilahSurabaya. Semoga nanti matchday berikutnya bisa ditempatkan di Surabaya lagi,” kata Wali Kota Eri.

“Shin Tae­yong(PelatihTimnasIndonesia)jugamenyatakanbahwaseharusnyasemuarumputdan tempat pertandingan olahraga itu seperti di Surabaya. Ini membuat kebanggaan dan semangat kami untuk menjadikan Surabaya sebagai kota sepak bola,” kata Eri Cahyadi.

memang sempat tampil apik di babak pertama. Namun, performa mereka tampak merosot di babak kedua.

Bahkan, banyak peluang yang didapatkan Timnas, tapi belum bisa berbuah gol.

Pertandingan bergengsi ini disaksikan langsung

oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama

Ketua TP PKK Surabaya

Rini Indriyani Eri Cahyadi. Pertandingan ini juga

disaksikan langsung oleh

Menteri Badan Usaha Milik

Negera (BUMN) yang seka­

ligus Ketua Umum PSSI

Erick Thohir, Menteri Per­

dagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Penda­

yagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (MenPAN­RB) Abdullah Az­

war Anas, Gubernur Jawa

Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur

sangat luar biasa, termasuk rumputnya yang dinilai juga sangat luar biasa. “Berarti apa? Kita ini sudah menun­

jukkan bahwa Surabaya sudah bisa memfasilitasi pertandingan­pertandingan internasional,” tegasnya.

Selain itu, berbagai

pujian dari Timnas Indo­

nesia dan tim dari Palestina itu juga membuktikan

bahwa pekerjaan yang

selama ini sudah dikerjakan untuk memperbaiki

Stadion GBT tidak sia­sia.

Sebab, sudah diakui dunia internasional. “Jadi, internasional sudah mengakui

bahwa Stadion GBT ini sudah bertaraf stadion internasional,” katanya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri semakin yakin untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota sepak bola. Terlebih lagi setelah adanya res­

kita semua, makanya arekarek Surabaya harus bangga juga dengan Stadion Gelora Bung Tomo ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Vice­President of the Palestine Football Association (PFA) Susan Shalabi­Molano saat menggelar latihan di lapangan Gelora 10 November pada 11 Juni 2023, mengakui bahwa fasilitas olahraga yang dimiliki oleh Kota Surabaya itu sangat baik. Bahkan, ia juga terkesan dan bangga ketika menggelar latihan di lapangan tersebut. “Apalagi, nama lapangan ini memiliki nilai sejarah dan semangat perjuangan besar bagi bangsa Indonesia,” kata dia.

Bukan hanya Susan yang mengakui fasilitas yang dimiliki Kota Surabaya itu. Namun, salah satu pemain Palestina Mohammed

Apalagi,saatiniStadionkebanggaanarek­arekSurabayaitusudah bertaraf internasional. Buktinya, Timnas Indonesia dan tim dari Palestina juga mengakui bahwa lapangan latihan sangat luar biasa, termasuk rumputnya yang dinilai juga sangat luar biasa. “Berarti apa? Kita ini sudah menunjukkan bahwa Surabaya sudah bisa memfasilitasipertandingan­pertandinganinternasional,”tegasnya.

Duduk di tribun VIP: Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi(MenPAN­RB)AbdullahAzwarAnas,GubernurJawaTimurKhofifahIndarParawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan bupati di Jawa Timur.

Ribuan supporter secara tertib menyaksikan pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Palestina di stadion Gelora Bung Tomo, tampak banner bendera kedua bangsa mengapit simbol persahabatan bergambar dua tanganyangsalingbersalaman.

» Bupati Ponorogo Sambut Rombongan Javanese Diaspora Event 2023, Sedino Ing Ponorogo

dan menyampaikan salam dari

Presiden Republik Suriname kepada Bupati Sugiri Sancoko.

“Senang sekali bisa sampai disini, di Pendopo Kabupaten Ponorogo, sebagai keturunan jawa saya merasa senang dan bangga bisa berjuma dengan anda semua, “ ucapnya.

Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko menerima rombongan Javanese Diaspora Event 2023, Sedino Ing Ponorogo, Kamis (15/6/2023).

Ponorogo, Jatim Pos

Bupati Ponorogo H Sugiri Sancoko di dampingi Wakil

Bupati Ponorogo Hj Lisdyarita

menyambut kedatangan Rom­

bongan Javanese Diaspora Event ke 5 tahun 2023, yang

dalam perjalannya di Jawa

“Ngumpulke Balung Pisah” yang juga singgah di Ponorogo.

Kedatangan Rombongan

Javanese Diaspora Event 2023 disambut dengan kesenian

Reyog Ponorogo dan seni Jaran

Thek di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Kamis (15/6/2023).

Dalam sambutannya, Duta Besar Suriname untuk Indonesia, Erick Rahmat Moertabat mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan,

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga mengucapkan terima kasih dan menyambut gembira atas kedatangan para rombongan Javanese Diaspora yang telah mengagendakan kegiatannya ke Kabupaten Ponorogo.

“Dengan agenda ini kedepannya bisa saling berkolaborasi tentang budaya, wisata yang ada di Ponorogo, sehingga Budaya di Ponorogo bisa tersiar diseluruh dunia lewat Diaspora ini, “ terang kang Giri.

Lebih lanjut, Kang Giri menjelaskan akan mengajak mereka untuk melihat­lihat Ponorogo, mengenalkan Kuliner, budaya, wisata yang ada di Ponorogo.

“Jika dulunya mereka mendapat cerita tentang Ponorogo dari kakek mereka, hari ini bisa datang dan melihat langsung dan mengalami, sehingga akan membuat kerinduan, “ tandasnya.

Javanese Diaspora Event

merupakan kegiatan “Ngumpulke Balung Pisah” yang diadakan 2 tahun sekali, pada tahun 2023, kunjungan dilakukan dengan kegiatan Napak Tilas leluhur jawa dari Borobudur­Magelang (Dinasti Syailendra, abad 7­8), Yogyakarta (Mataram, abad 15­sekarang), Solo (Mataram, abad 15­sekarang), Ponorogo, Trowulan­Mojokerto (Majapahit, abad 14), Surabaya. (Adv/nur)

» Dukung Pembinaan Lapas Narkotika

Pemkab Pamekasan Serahkan SK Tanda Daftar LPK

Madiun, Jatim Pos

Satuan Polisi Pamong Pra­

ja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Madiun menggelar

Sosialisasi Penegakan Hukum

Perundang­Undangan tentang

Cukai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Tahun Anggaran 2023 di Rumah Makan Limasan, Jl Raya

Caruban ­ Ngawi, Kabupaten Madiun, Kamis (15/6/2023).

Sosialisasi tersebut diikuti para pelaku UMKM dan jasa titipan barang di wilayah Kabupaten Madiun. Sedangkan nara sumber yang dihadirkan, yaitu dari Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Kantor

Bea Cukai Madiun, Thomas Edi Purwanto. Kemudian, dari Unit IV Tipiter Satreskrim Polres Madiun, Iptu Agus Priadi dengan materi manajemen penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Didik Hariyanto menyampaikan, sebagai salah satu OPD pengelola DBHCHT tahun 2023, pihaknya melaksanakan

Sosialisasi Penegakan Hukum

Perundang­Undangan tentang

Cukai dengan harapan ada pemahaman utamanya para peserta dari pelaku UMKM dan jasa titipan barang, dan agar mereka mengetahui ciri­ciri rokok ilegal.

“Harapan kita nanti secara bersama­sama dari berbagai pihak baik Satpol PP, Bea Cukai dan Kepolisian serta dari pelaku UMKM maupun jasa titipan barang untuk bersama sama mencegah peredaran rokok ilegal dalam rangka

Sementara itu, berdasarkan data dari Kantor Bea Cukai Madiun, terkait peredaran cukai ilegal hingga saat ini sudah ada temuan sebanyak 127 resi pengiriman rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati pita cukai dari berbagai merk dan asal daerah pengiriman. Seperti Madura, Malang dan lain sebagainya.

Pemkab Pamekasan melalui Kepala Diskop dan UKM Pamekasan MuttaqinmenyerahkanSK­LPKkepadaPlt.KalapasNarkotikaKelas IIA Pamekasan Eddy Junaedi.

Pamekasan, Jatim Pos

Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Pamekasan, Madu­

ra, Jawa Timur menyerahkan

pasti dapat menyelenggarakan dan menerbitkan “Sertifikat Pelatihan” untuk program pelatihan kerja kepada Warga Binaan.

gempur rokok ilegal, yang mana rokok ilegal ini jelas merugikan penerimaan pajak negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia katakan, setelah adanya kegiatan sosialisasi ini juga akan diadakan kegiatan operasi gabungan untuk melakukan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal.

“Paling tidak dengan adanya sosialisasi ini mereka paham dulu, nanti baru kita cek dilapangan seperti apa, makanya kegiatan sosialisasi ini perlu kita masifkan agar mereka memahami kegiatan­kegiatan yang berkaitan dengan rokok ilegal,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa potensi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Madiun ini lebih ke sasarannya.

Artinya pembuatannya tidak di Kabupaten Madiun tapi dari daerah lain.

Sementara itu, Thomas Edi Purwanto dari Kantor Bea Cukai Madiun menjelaskan, dalam sosialisasi kali ini pihaknya memperkenalkan terkait

cirri­ciri rokok ilegal. Yaitu, 2P2B atau polos tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas dan pita cukai berbeda.

“Kita terus melakukan patroli di perusahaan jasa titipan atau ekspedisi di wilayah Kabupaten Madiun dan mendapati ada 127 resi rokok ilegal dari berbagai merk, yang dikirim dari luar Kabupaten Madiun,” jelasnya.

Surat Keputusan Izin Pendi­

rian Lembaga Pelatihan Kerja

(SK­LPK) kepada Lembaga

Permasyarakatan (Lapas) Nar­

“Mudah­mudahan dengan sosialisasi ini para peserta sudah mengetahui cirri­ciri rokok ilegal dan di kemudian hari mereka tidak akan mengkonsumsi rokok ilegal,” katanya.

Dia juga berharap kepada para peserta setelah mengikuti sosialisasi ini jika mendapati rokok ilegal di pasar mereka bisa melaporkan kepada Linmas yang ada di sekitarnya atau kepada Satpol PP atau langsung melaporkannya ke Kantor Bea Cukai Madiun.

Dari hasil temuan patroli itu diketahui peredaran rokok ilegal tersebut berasal dari luar daerah Kabupaten Madiun melalui penjualan online.

“Mereka menjual secara online dikirim melalui jasa titipan. Pada proses pengiriman melalui Kabupaten Madiun itulah kita melakukan penindakan. Jadi bukan berasal dari Kabupaten Madiun, tapi barang tersebut mungkin akan dipasarkan di Kabupaten Madiun dan daerah sekitarnya,” pungkasnya. (Adv/jum)

ThomasEdiPurwanto,FungsionalPemeriksaBeadanCukaiAhliPertamaKantor BeaCukaiMadiunmemaparkanmateriPenegakanHukumPerundang­Undangan tentangCukaidihadapanpelakuUMKMdanJasaTitipanBarang. KepalaSatpolPPdanDamkarKabupatenMadiun,DidikHariyanto(kiri)didampingi KasiBinwasluhSatpolPPKabupatenMadiun,TatikWiyati(kanan).

kotika Kelas IIA Pamekasan, Rabu (14/6/2023).

Penyerahan SK­LPK yang

dilakukan oleh Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Me­

nengah (Diskop UKM) Pame­

kasan, Muttaqin tersebut dalam

rangka mendukung program

pembinaan di dalam Lapas Nar­

kotika Kelas IIA Pamekasan.

Kepala Diskop UKM Pa­

mekasan Muttaqin menyam­

paikan bahwa Pemberian SK

tersebut dilakukan setelah

melalui serangkaian proses

pengajuan, verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yang

telah dilakukan Tim Verifikasi

Disnakertrans Pamekasan.

Hal itu, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Perizinan dan Pendaf­

taran Lembaga Pelatihan Kerja.

“Kami atas nama Pemkab

Pamekasan sangat mendukung program pembinaan Lapas Nar­

kotika Kelas IIA Pamekasan. Dengan terbitnya SK ini, LPK

Kendati demikian, pihaknya berharap penerbitan SKLPK tersebut bisa membantu Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan untuk mengasah skill para warga binaan permasyarakatan (WBP).

“Semoga hal ini bisa memberikan manfaat bagi Lapas terutama dalam membina para Narapidana yang sedang berada di dalam Lapas,” pintanya.

Terpisah, Plt. Kalapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan Eddy Junaedi mengucapkan terima kasih kepada Diskop dan UKM Pamekasan atas kerjasamanya dan jalinan sinergitasnya bisa menerbitkan SK­LPK.

“Terima kasih atas dukungan dari Pemkab Pamekasan yang telah memudahkan kami sehingga bisa memiliki LPK sendiri,” ucapnya.

Dikatakannya, hal itu sebagai implementasi pemenuhan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pembinaan.

“Khususnya di Lapas

Narkotika Kelas IIA Pamekasan,” pungkasnya. (did)

Kejaksaan Kota Batu saat memberikan sosialisai kepada 412 jukir di Kusuma Agrowisata Hotel, pada 14­15 Juni 2023.

Batu, Jatim Pos

Upaya meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terkait retribusi parkir tepi jalan umum, Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan menyelenggarakan sosialisasi yang diikuti oleh 412 juru parkir se­Kota Batu. Acara sosialisasi ini dilaksanakan di Kusuma Agrowisata Hotel pada 14­15 Juni 2023.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono, mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para juru parkir, mengenai pelanggaran hukum terkait retribusi parkir tepi jalan umum. Sebab, hingga saat ini, perolehan retribusi parkir masih belum memenuhi target.

“Retribusi parkir tahun

» Retribusi Parkir Kota Batu 2022

Belum Penuhi Target 10 Miliar

rintah yang kemudian akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana.

Kota Batu memiliki 132 potensi titik parkir yang telah dikaji dengan nilai retribusi sebesar 10 miliar pada tahun 2022. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para juru parkir, dalam mematuhi aturan dan meningkatkan penerimaan retribusi.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pemba­

ngunan Setda Kota Batu, Sugeng Pramono, mengatakan, salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah melalui digitalisasi parkir dengan menggunakan sistem e­parking.

“Pengelolaan parkir secara digital bisa menjadi cara untuk meningkatkan retribusi parkir. Apalagi saat ini pertumbuhan jumlah kendaraan berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi parkir serta Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Sugeng.

Melalui sosialisasi ini, para juru parkir di Kota Batu diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan retribusi parkir tepi jalan umum. Dengan pemahaman yang baik dan adanya peningkatan pendapatan retribusi parkir, diharapkan Kota Batu dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (yon/kmf)

» Bappeda Paparkan Penanggulangan

2022 belum tercapai. Dari target 10 miliar, retribusi hanya mencapai 1 miliar, butuh kerjasama seluruh jukir agar penerimaan retribusi bisa meningkat,” kata Imam.

Imam menjelaskan, dalam pembagian retribusi parkir, 60 persen akan diberikan kepada para juru parkir (jukir). Sedangkan 40 persen akan menjadi pendapatan peme­

Bupati Bondowoso Lantik Ratusan ASN

Kemiskinan Ekstrem di Jombang

Jombang, Jatim Pos

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) paparkan kinerja penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang.

Disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang pada tahun 2022 berada pada angka 9,04 persen, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,96 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 (10%).

KepalaBappedaKabupatenJombang,DanangPraptoko.

angka kemiskinan mengalami tren yang positif di Kabupaten Jombang,” ungkap Danang.

Para pejabat saat dilantik oleh Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, di Pendopo Bupati setempat, Kamis (15/6/2023).

Bondowoso, Jatim Pos

Bupati Bondowoso KH

Salwa Arifin melantik ratusan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam proses rotasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Bondowoso, di Pendopo Bupati setempat, Kamis (15/6/2023).

Selain ratusan PNS struktural dan fungsional eselon empat dan tiga, dalam prosesi sumpah jabatan kali ini, juga dilakukan pergeseran beberapa struktur Kepala

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) eselon dua.

Dalam sambutannya, Bupati Salwa Arifin menegaskan jika gelar prosesi sumpah jabatan kali ini, hanya rotasi dan tidak ada promosi.

“Ini sebagai upaya penyegaran, untuk para ASN yang memang sudah terlalu lama di jabatan sebelumnya. Selain itu untuk kinerja pelayanan masyarakat agar lebih optimal,” katanya.

Selain itu, Bupati Salwa juga menegaskan jika dalam

refisi ASN kali ini tidak ada yang keberatan. Mengingat, sesuai dengan undang­undang jika ASN harus siap ditempatkan dimanapun.

“Jika ada yang keberatan maka, bisa dianggap sebagai tindakan pembangkangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, pelantikan kali ini juga tertera sebagian dan sudah mendapatkan ijin atau rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Berikut para pejabat struktural eselon dua yang dipindah dari jabatannya ke jabatan lain:

1. Drs. Abd. Rahman, MM dari (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) menjadi (Asisten Administrasi Umum)

2. Dr. Hari Cahyono, ST., MM ; dari (Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tatat Ruang) menjadi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

3. Dadan Kurniawan ST., MM dari (Kepala BPBD) menjadi Kepala (Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tatat Ruang)

4. Mahfud Junaidi, S.Sos., MM dari (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) menjadi Kepala BPBD

5. Haeriyah Yuliati, S.Sos., MM dari Kepala DPMD menjadi (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)

6. Ahmad SH, dari Kepala Inspektorat menjadi Kepala DPMD

7. Munandar, SP., MM dari (Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi) menjadi (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik)

8. Taufan Restuanto S.Pd., M.Si dari (Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan menjadi (Kepala Perpustakaan dan Kearsipan). (eko)

“Kondisi capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan capain di tingkat Provinsi Jawa Timur yang sebesar 10,38 persen dan Nasional yang sebesar 9,54 persen. Jika merujuk pada dokumen P­RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018­2023, maka capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang untuk tahun 2022 sudah memenuhi target RPJMD yang menetapkan target pada tahun 2022 sebesar 9,90 persen. Adapun di tahun 2023 angka kemiskinan ditargetkan dalam P­RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018­2023 sebesar 9,89 persen,” tutur Danang Praptoko, Rabu (14/6/2023).

Danang menuturkan, sebagaimana hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022 pada bulan November 2022 BPS, angka kemiskinan Kabupaten Jombang mengalami grafik penurunan yang positif.

“Tahun 2023 diharapkan angka kemiskinan Kabupaten Jombang bisa diturunkan dibawah 8,50 persen, karena indikator baik mikro dan makro program/kegiatan penunjang kinerja penurunan

Salah satu isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan adalah target zero kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berpedoman pada peraturan tersebut Pemerintah

Kabupaten Jombang telah melaksanakan kegiatan pencapaian target zero kemiskinan ekstrem di tahun

2024 sebagai target khusus dan penurunan angka kemiskinan secara masif di tiap tahunnya, sebagai target secara umum. Pemerintah

Kabupaten Jombang sangat konsen dan aware dalam rangka mewujudkan zero

kemiskinan ekstrem di tahun

2024, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan strategi­strategi

dalam rangka pencapaian target tersebut yaitu melalui

: perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Danang menerangkan, bah­

wa Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Jombang pada tahun 2022 adalah sebesar 0,93% sebagaimana dipublish dalam surat Kepala BPS Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Nopember 2022 Nomor : B­128/35520/VS.100/08/2022

Perihal Hasil Perhitungan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/ Kota 2021­2022, pada tahun 2021 persentase kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 sejumlah 29.510 jiwa (2,32%) dan tahun 2022 turun hingga menjadi 11.880 jiwa (0,93%).

Lebih lanjut Danang Praptoko menyampaikan, “Syukur Alhamdulillah atas dukungan dan kinerja semua pihak yang terlibat dalam proses penetapan penduduk miskin ekstrem sehingga Ibu Bupati Jombang “Ibu Nyai Mundjidah Wahab” pada tanggal 20 Maret 2023 telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/125/415.10.1.3/2023,” ungkapnya.

Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Jombang Tahun 2023 sejumlah 7.408 jiwa, dengan ditetapkannya SK penduduk miskin ekstrem tersebut maka pensasaran dan intervensi program/kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem lebih terencana, terarah dan terukur sehingga tahun 2024 dapat tercapai target zero kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang, pungkasnya. (her)

WaliKotaBlitar,Drs.H.Santoso,M.PdmembukaPekanKolaborasiBelajar(Kolabjar)AsikAparatur Sipil Negara (ASN) Blitar Keren 2023, melalui zoom meeting di ruang kerjanya, Senin (12/6/2023). Blitar, Jatim Pos

Wali Kota Blitar membuka Pekan Kolaborasi Belajar (Kolabjar) Asik Aparatur Sipil Negara (ASN) Blitar Keren 2023, melalui zoom meeting di ruang kerjanya, Senin (12/6/2023).

Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd usai membuka kegiatan mengapresiasi terselenggaranya Kolabjar Asik ini. Ini sebagai upaya Pemkot Blitar untuk memenuhi hak dan kesempatan ASN di lingkup Pem­

Wali Kota Blitar Buka Kolabjar Asik ASN

pihaknya mendukung penuh Kolabjar Asik ini sebagai salah satu upaya pengembangan SDM seluruh ASN Pemkot Blitar.

Seluruh kegiatan berlangsung secara online melalui zoom meeting. Santoso berharap, seluruh ASN dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh­sungguh sehingga bisa meningkatkan kualitas diri.

“Secara prinsip saya mengapresiasi kegiatan ini karena untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai kita agar semakin profesional. Inipun juga rutin kita lak­

sanakan untuk mengembangkan kompetensi ASN,” terang Santoso.

Sementara itu, Kepala BK­

PSDM Kota Blitar, Kusno men­

jelaskan, ada sekitar 1.238 ASN

yang ikut Kolabjar Asik Blitar

Keren tahun ini. Pelaksanaannya berlangsung pada 12­14

Juni 2023. Di hari pertama ini, seluruh ASN memperoleh ma­

teri dari Perwakilan BKN kantor

Registrasi II Surabaya, Eko Jinaidi. Kusno berharap melalui

Kolabjar Asik ini seluruh ASN semakin berkomitmen dalam

meningkatkan indeks profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kegiatan ini berlangsung tiga hari. Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi ASN agar semakin profesional karena sampai saat ini yang daftar sudah sebanyak 1.238,” pungkasnya. Dalam kesempatan itu, Santoso juga launching Blitar Kota Corporate University (BK­CorpU) sebagai salah satu sistem penilaian terintegrasi ASN Kota Blitar. (san)

kot Blitar agar semakin optimal dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, ASN di era saat ini harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Diantaranya kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Sehingga

Bupati Ipuk Lanjutkan Program Ngantor di Desa

Banyuwangi, Jatim Pos

Program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) kembali dilakukan Ipuk Fiestiandani, pada Selasa­Rabu (14/6/2023). Kali ini Ipuk ngantor di desa ujung selatan Banyuwangi, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran.

Karena waktu tempuh cukup panjang menuju ke sana, Ipuk menginap terlebih dulu. Ipuk bermalam di Dusun Sukamade, Desa Sarongan di kawasan Taman Nasional Merubetiri, bersebelahan dengan Desa Kandangan.

“Karena desanya bersebelahan saya sempatkan pula menengok Ibu Yunita di Sukamade, dia baru saja melahirkan di rumah yang beritanya sempat viral beberapa waktu lalu. Saya menginap di Sukamade,” jelas Ipuk.

Dari Kota Banyuwangi dibutuhkan waktu sekitar 4 jam lebih untuk menuju Sukamade ini. Dari pusat desa, perjalanan ke Sukamade harus ditempuh dua jam lebih. Melewati kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri dengan kontur jalan berbatu dan menanjak.

“Cukup luar biasa medannya, dan harus menyeberang tiga sungai. Jadi memang

dibutuhkan kendaraan khusus untuk menuju ke dusun ini,” kata Ipuk.

Kendaraan yang digunakan di track menuju Sukamade harus menggunakan

kendaraan jenis double gardan, seperti 4x4, Jeep, double cabin, dan sejenisnya.

Itulah yang membuat Ipuk

memberikan bantuan ambulan jenis triton untuk menunjang fasilitas kesehatan di desa ini, utamanya untuk kebutuhan

Pemkab Sidoarjo Hapus Layanan Retribusi Manual

Sidoarjo, Jatim Pos Layanan retribusi manual di Kabupaten Sidoarjo segera dihapus dan diganti dengan skema retribusi digital. Guna mempercepat realisasi program tersebut, sejumlah OPD penarik retribusi menandatangani komitmen bersama dalam high level meeting.

Mereka berdiskusi bersama membahas Implementasi Elektronifikasi Transaksi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (13/6/2023).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor meminta sinergisitas elektronifikasi antardinas berjalan secara holistik dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan mutu pelayanan yang berkualitas.

layanan kesehatan ibu hamil di Rumah Bersalin Puskesmas

Pembantu (Pustu) Sarongan.

Rumah Bersalin Pustu Sarongan itu diresmikan pada 2022 lalu. Sebelum ada Rumah Bersalin itu fasilitas kesehatan untuk ibu hamil utamanya yang beresiko tinggi belum lengkap di desa ini.

Ibu hamil beresiko tinggi harus dirujuk ke RSUD Genteng yang lokasinya sekitar 50 km dari Desa Sarongan.

Berangkat dari kondisi itulah, Rumah Bersalin ini dibangun di Desa Sarongan, yang bisa mencakup Desa Kandangan dan desa­desa di sekitarnya. Rumah Bersalin ini memiliki fasilitas ruang nifas, ruang bersalin, ruang bayi, ruang KIA, ruang periksa, inkubator, USG, dan fasilitas lainnya.

“Ambulan ini untuk mendukung layanan kesehatan di Rumah Bersalin yang sudah didirikan di Desa Sarongan,” kata Ipuk.

Apalagi sempat terjadi ibu hamil dari Dusun Sukamade harus diantarkan menggunakan Jeep milik warga menuju Rumah Bersalin. Ibu

tersebut adalah Yunita Astriana (32). Sebelumnya hari perkiraan lahir (HPL) anak ketiga Astri maju satu hari dari tanggal HPL. Astri dibawa ke Rumah Bersalin dengan diantar menggunakan Jeep milik warga, dan akhirnya Astri melahirkan di Rumah Bersalin.

Saat menginap di Dusun Sukamade, Ipuk menyempatkan mengunjungi Astri di rumahnya. “Alhamdulilah ibu dan anaknya sehat,” jelasnya.

Selain untuk warga Sarongan, ambulan tersebut juga bisa dimanfaatkan warga desa sekitar. Khusus untuk ibu hamil, warga bisa menghubungi petugas ambulan tiga hari sebelum prakiraan kelahiran atau saat ada gejala akan melahirkan

“Saat ini, Pemkab juga akan melengkapi 30 puskesmas dengan USG untuk memantau kehamilan para ibu. Secara rutin, juga kami datangkan dokter ahli kandungan untuk memeriksa pasien di Puskesmas. Semoga para ibu hamil dan memiliki balita terus diberi kesehatan sehingga bisa terhindar dari risiko­risiko,” tuturnya. (ren)

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo selaku koordinator menghadirkan Kabag Organisasi, Kajari, Bank Jatim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta Mendagri serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu mengatakan, saat ini sejumlah instansi tidak bisa lepas dari digitalisasi terutama dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, elektronifikasi juga dapat memangkas birokrasi yang berbelit menjadi lebih mudah.

“Digitalisasi sudah menjadi kewajiban sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan,” katanya.

Menurut dia, sudah tidak zamannya memberikan pelayanan dan peningkatan pendapatan berbasis manual,. Hal tersebut yang menjadi penghambat dalam proses percepatan pembangunan.

Gus Muhdlor juga menambahkan bahwa semakin mengurangi banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan, maka semakin profesional dan bisa menghindari hal­hal yang tidak diinginkan.

“Sudah tidak zamannya memberikan pelayanan manual seperti karcis yang disobek atau birokrasi yang ribet dan berbelit, semua harus menerapkan digitalisasi,” tegas Gus Muhdlor.

Selain itu sejumlah OPD penghasil retribusi juga berkomitmen untuk bersama­sama dalam mengimplementasi elektronifikasi transaksi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini ditandai dengan pendatangangan bersama terkait komitmen penagihan piutang bersama Kajari Sidoarjo dan pendatanganan komitmen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh OPD penghasil retribusi.

Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono menambahkan, pembayaran elektronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri.

Sebenarnya semua transaksi pembayaran dari sisi pendapatan utamanya, misalnya dinas yang memungut retribusi memang ada beberapa yang belum menerapkan digitalisasi, kalau pajak sudah 100 persen menerapkan digitalisasi,” ungkap Ari.

Pihaknya mengatakan, tujuan dari high level meeting yang digelar untuk menyelaraskan pembayaran dan pelayanan berbasis digitalisasi oleh organi­

sasi perangkat daerah.

Direktur Kepala Group Sistem Pembayaran, Pengelolaan uang Rupiah dan Manajemen intern Bank Indonesia, Bandoe Widiarto mengapresiasi peningkatan pemahaman kepala OPD terkait manfaat digitalisasi dalam sistem pemerintahan.

“Dari BI sendiri memang mendorong digitalisasi. Kami mendorong tiga hal yaitu digitalisasi bantuan sosial, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah dan digitalisasi transportasi,” ungkap Bandoe.

Dia menegaskan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah menjadi sangat penting. Mengingat dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) dan mewujudkan e­Government yang berkualitas dengan menerapkan satu pintu lewat digitalisasi.

Bandoe menerangkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sidoarjo mencapai angka 98 persen dari 100 persen yang meliputi semua aspek. Untuk menuju angka 100 persen, OPD di Sidoarjo harus selaras secara bersamaan menggunakan alat pembayaran elektronik.

“Misalnya transaksi retribusi yang masih menerapkan cara konvensional dengan karcis ini diarahkan untuk menggunakan elektronik,” imbuhnya. (zal)

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani coba berinteraksi dengan seorang anak saat ngantor di desa.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (berkopiah) bersama Kejari Sidoarjo berkomitmenmenerapkanlayananretribusidigital,Selasa(13/6/2023).

Sejak viral, tersebar kabar yang menyatakan bahwa Simon Cowell hendak membeli lagu Putri Ariani dengan cepat. Beredar kabar Simon Cowell mau membeli lagu itu seharga Rp7 triliun.

Ibunda Putri, Reni Alfianty, lantas buka suara. “Katanya kamu dapat Rp 7 triliun dari Simon?” tanya Irfan Hakim kepada Putri dikutip dari YouTube deHakims Story.

Putri tak menjawab pernyataan itu. Sang ibulah yang kemudian merespons. “Diaminin aja kan, amin,” kata Reni.

“Semua doa terbaik diaminin. Kalau kita tolak, karena rezeki dari Allah kita nggak ada yang tahu,” lanjutnya.

Reni kemudian membenarkan soal adanya pendapatan dari royalti lagu­lagu ciptaan sang anak yang dinyanyikan di America’s Got Talent.

“Semakin banyak yang nonton, Putri juga dapat royalti, sebagai pencipta lagu. Mereka itu lebih profesional,” ujar Reni.

ngunan di desa. Untuk itu, Pemprov Jatim selama ini telah mengambil langkah untuk merencanakan pembangunan yang mempertimbangkan 3 faktor. Yakni struktur ekologis, lanskap ekonomi, dan permasalahan tata ruang yang selama ini terjadi.

“Tujuan Jatim dalam mengatur perencanaan tata ruang ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Yakni melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan dan melakukan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau­pulau kecil,” ungkapnya.

“Untuk itu pendekatan kita di Pemprov Jatim ini melihat _ecological structure, economical landscape,_ dan mempertimbangkan _bottom up_ permasalahan tata ruang selama ini,” imbuhnya.

Emil mengatakan, struktur ekologis menjadi satu hal yang penting karena Jatim berada di lokasi _ring of fire_. Apalagi keberadaan gunung berapi yang masih aktif menjadi perhatian tersendiri dalam suatu perencanaan ruang. Tidak hanya itu, beberapa wilayah di Jatim merupakan daerah rawan longsor dan tanah gerak.

“Kita harus betul­betul memperhatikan aspek lingkungan, karena Jatim ini letaknya dilintasi _ring of fire_. Dan juga beberapa daerah rawan longsor dan tanah gerak. Jadi pembangunan harus sangat disesuaikan dengan hal­hal tersebut,” katanya.

Sedangkan, untuk lanskap ekonomi, wilayah Jatim ada di kawasan perdagangan yang strategis, apalagi dengan wilayah timur Indonesia.

“Wilayah Jatim ini menjadi hub transaksi ekonomi di Indonesia timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Mengantisipasi

“Pencipta lagu di luar negeri hidup semua. Setiap lagu yang dibawakan, yang penciptanya Putri, udah ada tanda tangannya,” ujar Reni.

Suara Putri Ariani memang membuat takjub para juri di ajang America’s Got Talent (AGT). Salah satunya adalah Simon Cowell yang dikenal tidak mudah puas dengan penampilan para kontestan. Komentarnya juga paling pedas, dibandingkan ketiga juri lainnya (Heidi Klum, Imelda Vergara, dan Howie Mandel).

Bahkan saat ia mau melakukan standing ovation, ia minta Putri Ariani menyanyikan satu lagu lagi, hingga akhirnya menekan tombol Golden Buzzer, serta mendampingi sang penyanyi ke backstage. Saat para juri lainnya bertanya, “Mengapa?”, ia menjawabnya, “She’s brilliant”, artinya penyanyi Tanah Air kita ini memang sesuatu. Dan bikin viral.

Putri Ariani yang berusia 17 tahun ini diketahui tumbuh di Yogyakarta dan tertarik dunia

hal tersebut, banyak pelabuhan yang dikembangan di Jatim, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik oleh _private sector_,” tegasnya.

_”Backward forward linkage_­nya kelihatan sekali. Jatim menyumbang hampir seperlima perdagangan Indonesia dan seperempat manufaktur, atau kurang lebih 23%,” tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan bahwa terkait permasalahan seputar tata ruang, Pemprov Jatim memiliki _concern_ tersendiri terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di daerah­daerah rawan bencana.

Ia mencontohkan, di daerah pengunungan dan tebing, ada pekerja­pekerja perantau yang membangun rumah dengan cara mencicil. Pertama membangun teras, dan tiba­tiba muncul bangunan rumah di daerah rawan longsor.

Terkait hal ini, Pemprov Jatim juga sangat teliti dan detail dalam perizinan seputar pertambangan dan hal­hal yang menyangkut kawasan konservatif seperti hutan lindung dan perairan.

“Kami juga melihat adanya potensi pembangunan tol sampai Banyuwangi, tapi harus berhenti dulu sampai Situbondo karena ada kawasan hutan Baluran. Nah saat di Kenya kemarin, saya melihat bagaimana di kawasan taman nasional mereka ada jalan tol yang posisinya di _levelled road_.

Ini bisa jadi inspirasi kita bagaimana pembangunan masih tetap memperdulikan konservasi alam,” jelas Emil.

Sementara itu terkait dengan pemerataan pembangunan ruang, Wagub Emil turut mendorong dibangunnya pusat­pusat infrastruktur baru yang menunjang fasilitas bagi masyarakat di daerah pedesaan. Seperti _small ur­

musik sejak usia tiga tahun. Ia sudah memenangkan Indonesia’s Got Talent saat berusia delapan tahun (2014).

Meski menyandang disabilitas, Putri Ariani ternyata memiliki banyak kelebihan di atas rata­rata orang normal. Ia jago main piano, keyboard, gitar, dan flute. Juga menciptakan lagu sendiri. Dan, modal inilah yang dibawanya saat bertarung di AGT.

Sebagai muslim yang taat, selain merekam lagu­lagu yang dibawakan serta ia ciptakan sendiri, Putri Ariani juga mampu membawakan beberapa surat dari Al’Quran.

Menurut penuturan kakek Putri, Sadar Subiyantoro, bakat musik Putri Ariani ternyata diturunkan dari ayahnya. Ayah Putri Ariani, Ismawan Kurnianto adalah mantan pemain band.

“Ayahnya dulu anak band, jadi bisa mengikuti perkembangan musik Putri,” kata Sadar Subiyantoro kepada wartawan di kediamannya, Imogiri, Bantul, Jumat (9/6/2023). (yus)

ban center_ atau ‘kota pedesaan’.

“Agar pembangunan infrastruktur ini bisa merata dan semua fasilitas tidak hanya terpusat di kota metropolitan. Kita mulai membangun kota pedesaan yang lebih sehat, sehingga masyarakat dari daerah pedesaan dapat menjadikan kota kecil itu jujugan saat membutuhkan sesuatu. Kita melihat perlunya membangun _small urban centers_ ,” ujarnya.

Ia pun menyoroti seputar ketersediaan lahan hunian dan tata ruang yang baik di wilayah perkotaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya _urban sprawl_ yang merupakan imbas dari pembangunan kota yang tidak terkendali. _Urban Sprawl_ sendiri menjadi salah satu tantangan sebab masyarakat perkotaan memadati daerah pinggiran kota sebagai tempat hunian.

“Sekarang ini berpotensi terjadinya _urban sprawl_ , sistem aktivitas manusia bergerak ke arah pinggiran, salah satunya karena pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik dan ketidaktersediaan lahan hunian,” kata Emil.

“Kita bisa mengambil Jepang sebagai contoh. Dimana hunian masyarakatnya dibangun vertikal seperti apartemen, sehingga tidak terjadi _urban sprawl_ di wilayah pinggiran kota karena masyarakatnya menginginkan _landed house_ ,” imbuhnya.

Di akhir, Emil berharap agar Raperda RTRW Jatim tahun 2023­2043 dapat menerapkan sistem tata ruang yang baik, dan memberikan pembangunan yang berimbang antara kota dan daerah.

“Semoga Raperda RTRW yang baik dapat terwujud dari sini. Dan kita bisa melihat pembangunan yang merata dan tata ruang yang baik di Jatim,” pungkasnya. (rls)

Bupati Salwa Serahkan Ribuan Liter Pupuk

Cair kepada Gapoktan

Bondowoso, Jatim Pos Solusi cerdas di tengah kelangkaan pupuk, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin secara simbolis menyerahkan 43.660 liter Pupuk Hayati Cair (PHC) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di BPP Masukuning Kecamatan Pujer, Bondowoso, Senin (12/6/2023).

Disamping itu, Bupati Salwa juga menyampaikan akan memberikan bantuan pupuk ZA pada petani sebanyak 700 ton.

“Pemkab akan terus mengusahakan kebutuhan petani terhadap pupuk. Untuk sementara adalah PHC, sebanyak 43.660 liter. Khusus untuk petani binaan BPP Maskuning dapat jatah 8.800 liter,” katanya.

Ia mengatakan bahwa Pemkab melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (DPKP) akan membantu petani pupuk ZA sebanyak 700 ton.

saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (15/6/2023), ia menyambut baik keputusan MK dan pihaknya siap melaksanakannya di pemilu 2024 mendatang.

“Saya sih biasa­biasa saja dengan keputusan MK ini. Karena saya mengalir saja dengan sistem yang berlaku. Tapi dengan keputusan ini kan artinya sudah jelas aturan mainnya seperti apa, jadi ya saya siap bertarung pada Pemilu mendatang,” katanya.

Menurut anggota DPRD Jatim dari Dapil Lumajang Jember ini, bahwa harus diakui bahwa dengan sistem tertutup semuanya diatur oleh Partai terutama nomor urut caleg (calon legislatif) yang biasanya diberikan berdasarkan nilai bobot ideologi partai. Tapi dengan sistem terbuka maka semuanya bisa

Aksi tersebut digelar guna menuntut dinas terkait untuk segera memperbaiki jalan poros Gapura Tengah – Tamidung yang sejak 14 tahun lamanya dibiarkan rusak parah.

Tak hanya itu, dalam aksinya tersebut, pihaknya juga menggelar aksi penggalangan dana untuk perbaikan jalan tersebut.

“Hal Ini sebagai bentuk protes kami yang selama ini belum ada wujud nyata dari Dinas PUTR sebagai pelaksa­

Dikonfirmasi, Abdul Wahed selaku Ketua AJS mengaku telah menegur yang bersangkutan di selesainya acara, tuturnya.

Sementara Ketua PWI Sampang, Fathor Rahman saat memberikan keterangan di Kantor PWI Sampang, mengaku mendukung acara tersebut, karena sebagai sarana introspeksi diri

“Doakan semoga ikhtiar ini berhasil. Saya berharap petani terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian. Jangan hanya berpikir tentang pupuk saja, tapi faktor yang lain juga harus dilakukan,” sambungnya.

Pola lama yang kurang baik, kata bupati, harus ditinggalkan. Harus berubah mengikuti sistem yang baru dengan mematuhi petunjuk dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar hasil pertaniannya lebih baik.

Sementara Kepala Dinas

Pertanian Bondowoso, Hendri Widitono mengatakan, Gapoktan yang menjadi binaan BPP Maskuning adalah Gapoktan Tlogosari, Jambesari Darussholah, Pujer, dan Tamanan.

“Untuk petani yang tergabung dalam BPP lain menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan PHC. Sedangkan untuk bantuan Pupuk ZA masih

saling bersaing secara terbuka berapapun nomor urutnya.

“Setiap partai kan ada pendidikan ideologi partai dan disitu setiap kader dinilai dan menentukan dia akan diberi nomor urut berapa. Dengan keputusan (terbuka) ini ya ini nggak lagi ada pangkat pangkatan, semua bersaing dengan kesempatan yang sama,” katanya.

Sementara itu Anggota DPRD Jatim lainnya, Hadi Dediansyah mengaku bahwa sistem terbuka proporsional ini adalah sangat ideal di NKRI ini.

“Melihat kelebihan dan kekurangannya kan sebenarnya sama saja, kami salut kepada MK yang dalam satu persoalan yang sama tidak membuat keputusan berbeda, karena ditahun 2008 sudah diputuskan pemilu terbuka, tentu tidak mungkin lalu ada keputusan dari MK lagi yang memutuskan

na pembangunan infrastruktur di Sumenep. Kami akan galang dana seharian penuh disini,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Binamarga Dinas PUTR Sumenep, AA. Hidayat mengungkapkan bahwa saat ini anggaran yang ada di instansinya belum cukup untuk mengakomodir semua permintaan masyarakat berkaitan dengan perbaikan jalan.

“Yang jelas untuk anggaran di kami (PUTR) tidak bisa

dan menambah wawasan Pers.

Namun menurut Fathor Rahman sikap Miftahul Ulum adalah cermin yang perlu ditindak tegas oleh organisasi yang bersangkutan, serta cermin Etika yang minim dari bersangkutan.

Padahal, dalam kaedah jurnalistik dan profesi apapun, etika wajib diterapkan

on proses,” kata Hendri. Dikatakan bahwa sesuai petunjuk Bupati, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bondowoso berupaya mendapatkan bantuan dari Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementrian Pertanian berupa pupuk hayati cair.

“Alhamdulillah berhasil diharapkan dengan bantuan pupuk cair yang diberikan kepada kelompok tani, jadi dapat mengubah mindset para petani agar tidak selalu bergantung pada pemakaian pupuk urea,” ungkapnya.

“Pupuk cair ini kita lihat nilai manfaatnya sangat membantu para petani dalam mengolah pertaniannya, karena PHC mengandung merupakan sekumpulan organisme hidup yang aktivitasnya bisa memperbaiki kesuburan tanah, pupuk yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman dengan menyediakan hara,” paparnya. (eko)

berbeda. Maka kita patut mengapresiasi dan sambut baik keputusan ini karena ini demi kebaikan NKRI,” pungkasnya. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini Kamis (15/6/2023) menggelar sidang gugatan pemilu 2024. Dimana hasilnya MK memutuskan menolak gugatan terhadap Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh sejumlah pihak. Dengan putusan ini, maka sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan Putusan Perkara Nomor 114/PUU­XX/2022 perihal Pengujian Marteriil Undang­Undang Pemilu di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2023). (yus)

mengakomodir semua jalan yang rusak,” imbuhnya.

Kendati demikian, menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Sumenep guna membahas tuntutan warga Gapura.

“Kami sudah mengkomunikasikan soal ini ke Komisi III. Namun yang pasti kita tidak tahu jumlah angggaran yang akan dialokasikan terhadap jalan yang rusak,” tutupnya.(han/pewartapos.com)

oleh profesi apapun, selain profesional dan berwawasan Perlu diketahui, narasumber yang hadir di antaranya Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono, Ketua IJTI Surabaya Lukman Abdul Rozak, dan Sekretaris AJI Surabaya, Andre Yuris.(dir)

dari Halaman 1

dari Halaman 1

dari Halaman 1

dari Halaman 1

dari Halaman 1

Desak Pemkab Sumenep..........................

Apresiasi DPRD Jatim.....................................

Merasa Tak Dihargai.....................................

Begini RTRW Jatim.....................................

Putri Ariani.............................

» Dana Banpol Terlalu Kecil

DPRD Jatim Minta Naik Rp5 Ribu Per Suara

Bantuan keuangan untuk partai politik (banpol) di Provinsi Jawa Timur dinilai terlalu, yakni Rp2.500 per suara. Karena itu, Komisi A DPRD Jatim meminta dan berharap kepada Pemprov Jawa Timur meningkatkan menjadi Rp5.000 per suara.

Angka itupun tergolong kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Bali yang mencapai Rp7.500 per suara. Hal itu diketahui Komisi A DPRD Jatim usai melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Bali terkait dana Hibah Banpol, Selasa (6/6/2023) – Kamis (9/6/2023).

“Kami memaklumi karena memang jumlah penduduknya (Bali, red) sedikit dan Jatim jumlah penduduknya besar, namun harga persuaranya masih kecil,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio. Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, bahwa di Jatim masih Rp2.500 per suara. Istu pun akan mengusulkan agar dana banpol ditambah pada tahun depan. “Kami sangat berharap untuk Jatim ditambah menjadi Rp5.000 per suara. Mudah­mudahan bisa

keuangan kita,” jelasnya. Disampaikan mantan Gubernur Akademi militer ini, bahwa kenaikan dana banpol sangat penting guna membantu partai politik dalam mengedukasi dan sosialisasi ke masyarakat. “Mengingat tahun ini sudah memasuki tahun politik dan 2024 sudah Pemilu,” terangnya. Angka banpol Jatim juga lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta yang mencapai Rp3.700 dan Jabar sudah menembus angka Rp5.000 per suara. “Seharusnya Jatim bisa seperti provinsi itu,” kata Istu asli Kertosono Nganjuk. Perlu diketahui bahwa anggaran banpol 70 persennya digunakan untuk kegiatan parpol di luar. Sementara, 30 persennya untuk administrasi perkantoran. Pagu besar untuk pendanaan edukasi politik inilah yang perlu menjadi perhatian bersama.

Selain itu Istu juga menyampaikan terkait dana cadangan pemilihan gubernur (Pilgub) 2024. Menurutnya, ini seiring terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900.1.9.1/435/ SJ tanggal 24 Januari 2023

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota/Wakil Wali Kota yang mengatur tentang teknis penganggaran maupun pelaksanaan alokasi pendanaan Pilkada serentak tahun 2024.

“Dengan adanya SE itu tentunya ada payung hukumnya, dan kemarin masih dalam proses. Semoga bisa cepat keluar dan KPU bisa operasional di tahun 2023 ini sebesar 40 persen dari Rp1,1 triliun dan sisanya 60 persen untuk tahun 2024,” bebernya.

Untuk itulah Perda No. 6/2022 tersebut harus dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan SE Mendagri dimaksud. Atas usulan Raperda perubahan tersebut, DPRD Jatim juga telah menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi, pada Senin (5/6/2023) malam.

Dalam rapat paripurna tersebut diketahui beberapa fraksi menyatakan setuju, sedangkan beberapa fraksi lainnya masih meminta penjelasan diantaranya terkait dengan pengalokasian anggaran dengan tujuan supaya menjadi lebih efektif. (yd)

Anwar Sadad Raih Gelar Doktor Bidang Politik Islam UINSA

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Anwar Sadad sukses menyandang gelar Doktor Bidang Politik Islam. Ini setelah dirinya berhasil menyelesaikan sidang ujian terbuka dalam program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Senin (12/6/2023) sore.

Anwar Sadad yang juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jatim ini mengungkapkan materi disertasi yang diteliti itu berkaitan tentang konteks politik kontemporer. Judulnya, Genealogi Politik Islam Indonesia Pemerintah

Provinsi Jawa Timur (Telaah Terhadap Produk Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqasid al­Shariah).

“Saya meneliti tentang konteks politik kontemporer, para politikus yang punya background pesantren atau background islam seperti saya ini, dimana menemukan substansi nilai­nilai politik islam itu,” kata Anwar Sadad ditemui di Surabaya, Selasa (13/6/2023).

Berdasarkan penelitiannya tersebut, ia memandang bahwa tidak bisa substansi nilai­nilai islam hanya ditemukan melalui jargon­jargon kampanye. Termasuk juga dalam materi­materi atau slogan­slogan kampanye. Tetapi substansi nilai­nilai islam harus ditemukan dalam sebuah produk kebijakan.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad (kiri) saat menerima gelar Doktor Bidang Politik Islam dari Universitas UINSA, Senin (12/6/2023)

maslahat atau Al­Mashalih.

“Maka sebenarnya menurut pandangan para ulama, para pemikir muslim, bahwa sepanjang ditemukan nilai­nilai kemaslahatan, maka sebenarnya itu dapat dianggap atau diklaim atau dilabeli bahwa produk kebijakan itu sudah bernilai syariat islam,” bebernya.

“Salah satu pendapat yang saya gunakan adalah teori mengenai haytsuma wujidat al mashalih, fasamma syar’ullah. Dimana ditemukan kemaslahatan maka di sanalah ada syariatnya Allah, jadi perjuangan politik islam ini ya luas, bukan hanya pada partai­partai politik yang identitasnya islam,” tandasnya.

KetuaKomisiADPRDJatim,MayjenTNI(Purn)IstuHariSubagiobersamaanggotaKomisiADPRD Jatim lainnya saat kunker ke DPRD Bali.

Di samping itu, Anwar Sadad menyebut, sepanjang peraturan daerah atau produk kebijakan tersebut, di dalamnya juga terkandung satu konsep bernama

Promotor promovendus, Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D tak ketinggalan memuji tekad Anwar Sadad menjadi wakil rakyat dan politikus yang menanamkan nilai­nilai keislaman. Ia bangga bisa mengantar Sadad sampai ke detik ini. “Kami bersyukur akhirnya

Anwar Sadad menjadi Doktor. Beliau ini perfeksionis ingin selalu yang sempurna,” pujinya. Prof Hilmy kesempatan juga mengapresiasi disertasi promovendus sangat bermakna bagi rakyat. Turut hadir dalam forum ini, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Pengasuh Ponpes Salafiyah Jember beserta sejumlah pejabat perwakilan Forkopimda Jatim dan tokoh penting pemerintahan. Diketahui, Anwar Sadad telah menyelesaikan sejumlah pendidikan bidang politik Islam. Ia merupakan alumnus S1 UIN Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin, S2 UIN Sunan Ampel Fakultas Pemikiran Islam dan S3 UIN Sunan Ampel Fakultas Dirasah Islamiyah dan kini menjadi Doktor Bidang Politik Islam. (yd)

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Layak Dibahas Lebih Lanjut

B

adan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Jawa

Timur menyatakan Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda)

Pertanggungjawaban pelaksa­

naan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) 2022

layak untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi dan fraksi – fraksi di DPRD Jatim. Alasannya, PAPBD sudah memenuhi mekanisme dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Hal ini disampaikan oleh

Juru Bicara Banggar DPRD

Jatim, H. Deni Prasetya, SE di rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (12/6/2023) yang

dihadiri oleh Wakil Gubernur

Jawa Timur, Emil Elestianto

Dardak dan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan pihak

Pemprov Jatim. Pertama, realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp31,9 Tri­

liun lebih adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan

tahun 2021 yang mencapai

Rp34,2 Triliun lebih. Padahal pertumbuhan ekonomi tahun

2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dimana pertumbuhan ekonomi di tahun

2022 yaitu 5,34%, di tahun

2021 yaitu 3,57%. Penurunan pendapatan daerah dalam kondisi ekonomi Jatim yang

semakin mengalami peningkatan akan menjadi perhatian dan materi pembahasan banggar dengan tim anggaran Pemda Provinsi Jatim.

Kedua, berlakunya UU HKPD dan berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pajak daerah banyak berakibat pada penurunan realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak. Padahal pajak daerah

memberikan kontribusi terbesar terhadap besarnya PAD dan kemampuan fiskal Provinsi Jatim. Maka itu, Banggar akan melakukan pendalaman dengan tim anggaran Pemda terhadap berbagai potensi penerimaan dari sektor pajak daerah, dan sektor lainnya untuk tetap mempertahankan kemampuan fiskal Provinsi Jatim.

Ketiga, terkait dana Silpa tahun anggaran 2022 yaitu

Rp4,4 Triliun lebih. Akan tetapi pada sisi lain belanja daerah terjadi penghematan sebesar

Rp2 Triliun rupiah lebih atau 6,24%. Dimana penghematan belanja tersebut banyak terjadi pada belanja subsidi sebesar 68,62%, belanja bantuan sosial 86,69%. “Kami melihat besarnya penghematan anggaran belanja tersebut menunjukkan kelemahan perencanaan anggaran atau ketidakmampuan Pemda dalam melaksanakan kebijakan anggaran APBD 2022. Maka

itu Banggar akan melakukan pencermatan dan pendalaman penyebab besarnya Silpa dan besarnya penghematan belanja daerah tahun 2022, sehingga di tahun 2023 silpa tidak terlalu besar lagi,” kata Deni, politisi asal Fraksi Nasdem.

Keempat, realisasi BTT hanya 16,40% dari alokasi sebesar 709 miliar lebih juga akan dicermati dan didalami Banggar bersama Tim Anggaran Pemprov Jatim supaya bisa dialihkan pada program mitigasi bencana serta rehabilitasi dan rekontruksi dengan pelaksana OPD terkait. “Mengingat, Jatim memiliki banyak potensi bencana dan setiap tahunnya selalu terjadi bencana yang menimbulkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan maupun kehilangan nyawa,” ungkap Deni Prasetya.

Kelima, 10 BUMD milik pemprov Jatim, lanjut Deni kontribusinya terhadap PAD hanya Rp441,44 miliar atau 2,07%.

Padahal penyertaan daerah yang telah disetor kepada BUMD sampai tahun 2022 sangat besar yakni Rp13,4 triliun lebih. “Karena itu Banggar akan mendalami atau bahkan bisa juga mengevaluasi kebijakan anggaran terhadap BUMD dalam rangka mengoptimalkan kinerja BUMD terhadap peningkatan PAD Pemprov Jatim,” jelas anggota Komisi D DPRD Jatim. Keenam, lanjut Deni pada tahun 2024 mendatang akan diselenggaran Pilkada serentak termasuk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2024­2029. Hal ini tentunya juga menjadi perhatian banggar untuk mengalokasikan kebutuhan dana Pilgub di luar Dana Cadangan yang telah ditetapkan sebesar Rp600 miliar. “Sisa kebutuhan dana Pilgub Jatim di luar dana cadangan tersebut dapat dialokasikan dalam perubahan APBD 2023 atau dalam APBD murni tahun 2024,” pungkasnya. (yd)

sore.

Anggota Banggar DPRD Jatim, Deni Prasetya saat memberikan pendapatBanggarkePimpinanDPRDJatim,AchmadIskandardan disaksikan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak di DPRD Jatim.