KETAWANGGEDE
1
DAFTAR ISI KETAWANGGEDE diterbitkan oleh: LPM UAPKM Kavling 10 UB
SUSUNAN REDAKSI
03
Editorial
04
Gerbang Utama : Karcis Masuk: Kunci Untuk Memasuki Area UB Profil Khusus : Banyak Kriteria Jadi World Class University Kilas : Gubernur Riau Bangun Dinasti Politik Jajak Massa : Meninjau Kembali Efektivitas Karcis Masuk UB Gerbang Khusus : Asuransi UB 50% Untuk Kendaraan Yang Hilang Gerbang Khusus: UB Masih Rawan Pencurian Kendaraan Bermotor Kolom Kontrol: Ironi Karcis UB, Benarkah Kebijakan Setengah Hati ? Si Kasep: Motor Seribuan
06 08
Pemimpin Umum: Akhtur Gumilang
10
Pemimpin Redaksi: Yan Mulyana
12
Redaktur Pelaksana: Efrem Siregar
14
Tim Design Kreatif: Rizqi Nurhuda Ramadhani, Yan Mulyana, Akhtur Gumilang
16 19
Tim Riset: M. Iqbal Yunazwardi, Anggria Ahda M, Theoilus Richard Reporter: Anggria Ahda ,Khusnul Khotimah, Ainun Syahidah, Lukita Anjasari, Uswanul Oktafa, Rahmawati Nur Azizah, Ariska Puspita Anggraini, F.M. Nur Tauiki, Ahmad Ridlo Zamzami. Editor : Ahmad Yani Ali, Efrem Siregar Fotographer : M. Solahuddin, M. Akhrizul Sirkulasi dan Sponsor : Aulia Nabila, Fanandi Prima, Haroki Mardai, M. Ulil Azmi
Anda dipersilahkan mengirim surat pembaca, komentar atau gagasan mengenai kebijakan/layanan kampus, konten redaksi kavling 10, ataupun pemberitaan di buletin ketawanggede. Jumlah maksimal 100 kata. Surat pembaca atau komentar dapat dikirim ke onlinekavling10@gmail.com atau bisa melalui sms ke 087859374465 (Yan), dengan menuliskan nama lengkap, jurusan, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. “Di era globalisasi saat ini alangkah baiknya ada liputan versi video tidak hanya sekedar media cetak saja.” -RIZKY ABDI Jurusan ilmu politik FISIP UB 2011
Cover: Rizqi Nurhuda Ramadhani ALAMAT REDAKSI, SIRKULASI, IKLAN DAN PROMOSI: Sekber Rusunawa Unit Kegiatan Mahasiswa Kav.2 e-mail : onlinekavling10@gmail. com Website : www.kavling10.com Twitter : @uapkm_ub Kontak : Yan Mulyana (087859374465) Rekening BNI Malang 333632045 a.n M. Akhrizul Yusuf
“Harap UAPKM-UB meliput gerakan-gerakan non-politis dan non-environtmental yang selama ini berbasis diwarung-warung di malang. Organisasi intra kampus sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan.” -ALVIN MAY Teknik Industri FT UB 2010 “Pihak pimpinan UB perlu membenahi masalah perparkiran di kampus. Selain itu, pihak Rektorat juga perlu membuat toilet umum karena selama ini toilet hanya tersedia di fakultas-fakultas.” -EBEN EZER SIAHAAN Fakultas Teknologi Pertanian UB 2011 “Sampai sekarang, pembangunan kampus UB Kediri masih belum jelas. Tentu menjadi pertanyaan, apakah pihak rektorat Universitas Brawijaya memiliki keinginan untuk membangun kampus atau tidak. Belum lagi, soal mahasiswa baru nanti, angkatan 2014, yang harus berkampus di Kecamatan Kasembon, Malang. Di tempat ini, fasilitas yang tersedia sangat minim dan tentunya mahasiswa baru kurang layak disana. Selain itu, UB Kediri masih kurang fasilitas, begitu pun dengan dana kemahasiswaannya.” -OGI HARDIANSYAH Ketua Dewan Perwakilan Keluarga Mahasiswa (DPKM) UB Kampus Kediri, FPIK.
2
KETAWANGGEDE
EDITORIAL
Menilik Eksplorasi Kampus Pada dasarnya, wilayah instansi pendidikan merupakan milik bersama semua kalangan masyarakat yang masuk di dalamnya. Seperti Universitas Brawijaya, instansi pendidikan yang mempunyai wilayah serta aturan tertentu dalam mengatur dan menjamin keamanan bersama setiap masyarakatnya. Kerentanan keamanan tersebut dapat dilihat ketika beberapa kasus seperti pencurian motor (curanmor) terjadi di kampus biru ini. Dalam menganggulangi kasus-kasus curanmor tersebut, pihak keamanan kampus telah menyediakan tiket kepada pengguna kendaraan, baik masyarakat kampus atau masyarakat umum. Buletin Ketawanggede edisi Juni 2014 kali ini menguak tuntas pengadaan tiket masuk kampus Universitas Brawijaya. Tujuan pengadaan tiket masuk tersebut tidak lain sebagai penjaminan keamanan bagi kendaraan yang masuk wilayah kampus. Salah satu poin penjaminan keamanan dari tiket tersebut adalah asuransi kendaraan yang hilang atau dicuri akan diganti oleh pihak penjaga keamanan. Selain itu juga pengadaan tiket tersebut diberikan secara
cuma-cuma bagi pengguna kendaraan, sehingga banyak pihak yang dengan mudah dapat memasuki wilayah kampus. Pemberian tiket secara cuma-cuma tersebut memunculkan beberapa masalah, seperti kesemrawutan parkir kendaraan di samping jalan utama, kemacetan yang tidak teratasi, serta penumpukan sampah kertas dari pengadaan tiket tersebut. Permasalahan utama adalah terdapat indikasi curanmor dengan sangat mudah. Melihat permasalahan yang muncul serta aturan yang berlaku, timbul pertanyaan, “apakah asuransi kendaraan yang hilang dilakukan atau tidak ?� Jika pengadaan tiket tersebut memang menimbulkan permasalahan, kenapa tidak dihapuskan saja, lalu diganti dengan sistem yang lebih efektif dan eisien? Apakah dengan pengadaan tiket masuk ini kasus curanmor semakin menurun atau malah menjadi sangat tinggi ? Untuk menjawab semua petanyaan tersebut, maka jangan lewatkan lembar demi lembar pembahasan yang disajikan di media Buletin Ketawanggede kali ini.
KETAWANGGEDE
3
GERBANG UTAMA Karcis Masuk: Kunci Untuk Memasuki Area UB Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya (UB) mengakibatkan berlakunya tarif untuk memasuki area kampus biru tersebut. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Berbagai keluhan dari mahasiswa UB sendiri membuat aturan tarif masuk UB berganti dengan karcis masuk. (KTM) atau ID Card. Sedangkan, karcis warna merah juga diperuntukkan bagi seluruh warga UB yang mengendarai mobil. Karcis berwarna hijau sendiri diberikan kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang tidak dapat menunjukan KTM atau ID Card dan juga diperuntukkan bagi warga umum. M. Riza Adityawarman, Koordinator Divisi Parkir Universitas Brawijaya secara tertulis memaparkan bahwa penetapan tarif karcis masuk ini merupakan keputusan dari Pembantu Rektor (PR) II. “Tarif karcis masuk itu PR II yang menentukan. Untuk motor tarifnya seribu rupiah saja. Sedangkan mobil tarifnya dua kali lipat dari tarif karcis motor,� tutur Riza.
Riza menambahkan, ada beberapa alur pendataan sistem karcis masuk. Pertama dimulai dari petugas portir yang menjaga pintu keluar UB. Petugas ini mengambil karcis yang didapat pengendara saat memasuki area kampus dan mencatat nomor karcis tersebut. “Pukul dua siang, petugas menyerahkan setoran ke bagian keuangan lantai lima gedung rektorat UB. Lalu, petugas merekap keuangan hasil karcis masuk dan menyetornya ke bank,� tambahnya. Riza juga menambahkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh setelah diberlakukannya aturan karcis masuk di kampus biru tersebut. Contohnya, semakin mudah untuk mendeteksi
Info Grafis: Tim Desain Kreatif
Ibarat memasuki sebuah pintu, maka kita perlu membuka pintu tersebut dengan kunci agar dapat memasukinya. Begitu pula dengan Universitas Brawijaya Malang. Untuk memasuki area kampus UB, perlu karcis masuk sebagai kuncinya. Tentunya, aturan tersebut hanya berlaku bagi pengendara kendaraan bermotor. Karcis untuk memasuki area kampus biru ini terdapat tiga macam yang dibedakan dengan warna. Karcis berwarna putih merupakan karcis yang khusus diberikan untuk warga UB sendiri, baik mahasiswa maupun segenap civitas UB yang mengendarai sepeda motor. Karcis ini diberikan secara gratis dengan menunjukan kartu tanda mahasiswa
4
KETAWANGGEDE
GERBANG UTAMA
Asal-usul Karcis Masuk di UB Aturan karcis masuk ini berawal dari keluhan mahasiswa UB sendiri. Keluhan tersebut memuncak pada tahun 2012. Baik melalui sosial media hingga para mahasiswa melakukan aksi menentang kebijakan rektorat atas tarif masuk bagi mahasiswa pengendara kendaraan bermotor.“Mereka udah bayar SPP mahal-mahal, masuk kampus sendiri aja masih dimintain uang seribu untuk motor dan dua ribu untuk mobil,” ujar M. Rizky Kurniawan selaku presiden Eksekutif Mahasiswa UB periode tahun lalu. Dia kemudian bernegosiasi dengan rektor UB agar tarif karcis masuk bagi mahasiswa UB dihapuskan. “Kasihan kan, mahasiswa sudah membayar uang kuliah mahal masih dikenai tarif juga untuk masuk kampus sendiri,” tambah pria berkacamata ini. Rizky lebih lanjut menuturkan bahwa penerapan karcis masuk ini kurang efektif dan tidak ramah lingkungan. Dia dulu tidak mengusulkan untuk menggunakan karcis. Waktu itu yang dipikirkannya hanya bagaimana mahasiswa UB bisa masuk kampus sendiri tanpa men-
Foto: Ketawanggede/M.Solahuddin
kendaraan yang masuk. Keamanan juga semakin terjamin. “UB juga mendapat pemasukan untuk membayar gaji petugas portir dan juru parkirnya,” ujar Riza.
Petugas memberikan karcis kepada pengendara mobil
geluarkan biaya. “Kalau dilihat, satu hari butuh ribuan karcis yang keluar. Mencetak karcis itu juga menggunakan uang dan setelah itu hanya menjadi sampah. Sehari saja sudah berapa banyak kertas yang terbuang sia-sia. Tidak ramah lingkungan! Memang permasalahannya sampai saat ini belum ada ide yang tepat untuk menggantikan karcis,” tutur Rizky. Penggunaan karcis masuk sendiri belum pernah dipraktikkan oleh UB. “Saya sendiri tidak berani menjawab sejak kapan karcis masuk ini berlaku, yang jelas saat itu tidak menggunakan karcis. Karcis ini digunakan ketika maraknya pencurian motor di Brawijaya,” ujar Rizky. Menurut Kepala Divisi Perpakiran UB, tujuan diberlakukannya karcis masuk bagi kendaraan bermotor hanya untuk
menciptakan keamanan dan ketertiban bagi setiap orang yang memasuki area kampus. Aturan karcis masuk sekarang ini bukan tanpa kekurangan. Tak jarang terjadi kemacetan saat memasuki area kampus karena antrean panjang untuk mendapatkan tiket masuk. Data jumlah kendaran yang memasuki area UB pun terkadang tidak valid meskipun telah diberlakukan karcis masuk. “Kadang banyak sekali pengendara yang langsung menerobos meskipun dihentikan oleh petugas portir. Itu lah yang menyebabkan jumlah kendaraan yang masuk menjadi tidak valid,” tambah Riza. Penulis : Ariska Puspita Anggraini Kontributor : Khusnul Khotimah, Ainun Syahidah, Uswanul Oktafa, Rahmawati Nur Azizah.
KETAWANGGEDE
5
PROFIL KHUSUS
Banyak Kriteria Jadi World Class University
foto: ketawanggede/Fadrin F.B
Oleh : Fadrin Fadhlan Bya & Efrem Siregar
Yogi Sugito saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Yogi Sugito diganti Bisri setelah dua periode memimpin kampus biru. Bisri pun siap menjalankan tugasnya sebagai rektor. Tugas-tugas yang belum selesai selama periode Yogi akan diemban Bisri
Sebelum mengakhiri jabatannya sebagai rektor, Februari lalu, Ketawanggede berkesempatan mewawancarai Yogi Sugito di ruang kerjanya. Kejadian-kejadian seputar kampus dijawabnya dengan lugas. Beberapa masalah kampus, bagi Yogi, merupakan sebuah proses. Selain itu, kesuksesan meraih juara umum Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) menambah garangnya Brawijaya. Namun, UB bukan tanpa kritik. Uang Kuliah Tunggal, menunjukkan mahalnya biaya kuliah di kampus biru ini. Bahkan, masalah kemacetan juga belum teratasi secara tuntas.
6
KETAWANGGEDE
Masih ada gedunggedung yang pengerjaannya belum selesai, bagaimana tanggapan Anda ? Pembangunan itu diberi pemerintah. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Desember harus selesai. Jika tidak, kita didenda. Nah, peraturan Kementerian Keuangan memberi kelonggaran maksimal 55 hari. Masalahnya, November dan Desember, Malang sedang musim hujan. Kontraktornya tidak berani. Akhirnya yang kita lakukan bangunan itu dicicil. Tidak setahun, tetapi dua sampai tiga tahun. Berarti UB tidak
mendapat denda? Tidak ada. Karena pemerintah sudah menyetujui. Kalaupun ada, ya dibayar. Apakah ini menjadi PR Anda ? Bukan PR. Ini proses. Gedung-gedung belum selesai bukan karena dana, tetapi karena kontraktor yang tidak sanggup mengerjakannya. Ya, akhirnya kita sepakati bertahap, supaya tidak menyalahi aturan karena Desember harus selesai. Masalah kemacetan di dalam dan luar kampus dan lahan parkir yang tidak cukup ?
PROFIL KHUSUS Ini tahap yang harus kita lalui. Setelah itu masalah tidak ada lagi. Mahasiswa semester satu-dua tidak disini tempatnya, tetapi di puncak dieng. Kedokteran, beberapa program studinya, pindah ke rumah sakit pendidikan. Kita juga akan membangun gedung parkir dan parkir bawah tanah. Masalah parkir, yang saya prihatinkan, mengapa lahan parkir banyak yang kosong. Mahasiswa maunya parkir dekat dengan ruang kuliah. Dosen juga begitu. Akhirnya mahasiswa dan dosen berebut tempat parkir. Makanya, saya heran ada orang mengatakan lahan parkir tidak cukup. Realisasi pembangunannya ? Di Puncak Dieng sudah jalan. Semua sedang dalam proses. Dua tahun lagi bias digunakan. Tanggapan Anda atas aksi dan protes UKT ? Mahasiswa yang hendak masuk, harusnya sudah tahu tentang UB sendiri. Kalau sudah tahu mahal, kenapa harus memilih UB. Ada upaya untuk memermanenkan kampus UB Kediri ? Iya, pasti. Perencanaannya sudah pasti. Tetapi ada halangan dari pembebasan lahan. Tanahnya juga harus bersertiikat atas nama UB. Tetapi, lihat saja nanti
gedungnya pasti mewah. FEB, FTP berakreditasi internasional, UB bisa disebut World Class University ? Banyak kriterianya untuk World Class University, tidak hanya prestasi. Akreditasi internasional, jumlah mahasiswa asing, jumlah riset-riset yang diterbitkan jurnal internasional. Kita masih menuju kesana. Tetapi untuk benar-benar World Class ada aturannya sendiri. Di FEB, pengalaman membuat akreditasi ini tiga tahun, berat sekali. Saya Tanya Dekan FEB, bagaimana, beliau mengatakan FEB mempunyai kelas bahasa Inggris, mahasiswa-mahasiswa kelas internasional itu yang membantu. Berarti ada keterlibatan mahasiswa juga? Tentu. Keterlibatan langsung. Teman-teman Anda ini all out. Fakultas lain juga proses internasional ? Semua fakultas. Tidak saya paksa tetapi harus. Kalau fakultas lain bisa, mengapa tidak? Hambatannya, tidak semua bidang ada badan akreditasi internasional. Tetapi sekarang sudah dapat, jadi sedang dalam proses. Harapannya Mei ini sudah selesai. Ada keinginan menjadi seorang menteri ?
Itu orang lain yang menilai. Saya juga memerhatikan keluarga. Ibu Yogi belum tentu menyetujui. Anak-anak saya juga. Ingin masuk politik praktis ? Kalau ada kesempatan ikut membangun masyarakat akan saya lakukan dengan pengalaman dan masukan. Tetapi, ini tidak gampang. Tanggapan Bapak, UB disebut dalam kasus Hambalang ? Tidak. Kita tidak tahu itu. Dana (Hambalang) itu tidak ada hubungannya dengan DPR, munculnya dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Kita tidak tahu ada permainan apa disana. Memang APBN dibicarakan di DPR. Prosedur resminya, rektor-rektor mengajukan ke Dikti dengan segala prioritasnya, Dikti ke Menteri Pendidikan, lalu menteri mengusulkan ke DPR. Khusus dengan Rumah Sakit UB, justru tidak melalui DPR, melainkan Kementerian Keuangan dan ditandatangani Dirjen Anggaran. Ini bukti autentik, tidak ada hubungannya dengan DPR. Bahkan Menteri Pendidikan sendiri sedikit tidak enak, kenapa tidak sesuai prosedur. Menteri Pendidikan juga mengatakan ini tidak benar.
KETAWANGGEDE
7
KILAS
Gubernur Riau Bangun Dinasti Politik Ratu Atut bukan satu-satunya pelaku dinasti politik di Indonesia. Sekarang saja, Gubernur Riau, Annas Maamun merintis lagi sebuah dinasti politik di tanah Melayu. Anak, menantu, serta kerabat dekatnya mendapat posisi penting pemerintahan provinsi. Noor Charis Putra, anak kandungnya, yang berusia 27 tahun menjabat Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Lalu, menantunya, Dwi Agus Sumarno, diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Riau. Menantunya yang lain, Maman Supriyadi, kini menjadi manajer klub sepakbola PSPS Pekanbaru. Annas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Rokan Hilir, memberi jatah lagi kepada beberapa kerabat dekatnya. Contohnya, Sekretaris Daerah Rokan Hilir, Wan Amir Firdaus, diangkat menjadi Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Kemudian, Anwar, yang sebelumnya menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Rokan Hilir sekarang menjadi Direktur Utama RSUD Ariin Achmad Pekanbaru. Tanggapan pun datang dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Fitra). Seperti yang dilansir tempo.co (10/4/2014). Fitra menyebut Annas sebagai seorang yang arogan. “Annas terlalu memaksakan kehendak kekuasaannya,” kata Usman, Koordinator Fitra Riau. Bahkan Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) Riau harus bermain strategi memberitakan kejadian Annas ini. Bak seorang sprinter, kemampuannya hanya menguasai jarak pendek saja. Namun, pada jarak menengah dan jauh, sprinter tersebut akan ngos-ngosan. “Kita lebih baik berlari pelan pada jarak menengah. Artinya pemberitaan Annas ini dilakukan secara berkelanjutan,” ujar
8
KETAWANGGEDE
Fakhrurodzi, Ketua AJI Pekanbaru kepada Ketawanggede. Fakhrurodzi menilai sikap Annas yang meletakkan para kerabatnya pada sejumlah posisi penting pemerintahan bukanlah sikap masyarakat Melayu. “Budaya Melayu sangat terbuka bagi siapa saja dan untuk karir,” ujar wartawan Tribun Pekanbaru ini. Annas tak ingin berbicara banyak, apalagi menanggapi pertanyaan para wartawan. Kata umpatan pun diucapkannya. Baginya, ini bukanlah dinasti politik. Ia menilai kerabat dan anggota keluarganya mampu bekerja dengan baik. “Kalau diangkat jadi Kepala Dinas Pendidikan apa salahnya. Dulu dia (Dwi Agus Sumarno,-red) kepala IPDN di Rokan Hilir. Jangan dinasti-dinasti lagi, p**tek,” ujar Annas dengan emosi kepada wartawan, usai menyambangi Komisi Pemilihan Umum, Apil lalu. Kata p**tek di Melayu merupakan ucapan kotor yang tak layak disebut oleh siapa pun. *** Sejak Ratu Atut dan beberapa anggota keluarganya terjerat hukum, masalah dinasti politik ini menjadi perbincangan banyak kalangan. Prokontra pun muncul. Alasannya, ada kebenaran ganda di dinasti politik ini. “Yang perlu dipertimbangkan ketika dinastinya itu berada pada kandidat yang tidak kompeten. Pada saat itu, publik pasti melihat bahwa dinasti itu keliru. Tapi, ketika dinasti berada pada orang yang berkompeten dan tidak boleh memimpin, maka publik akan nyesel. Maka, dua dilema ini belum bisa disatukan dalam satu rumusan,” ungkap Ganjar Pranowo ketika menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI tahun lalu. Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, perlu pendidikan politik bagi
Foto : Ketawanggede/Efrem
Annas : Kalau Diangkat Jadi Kepala Dinas Pendidikan Apa Salahnya ?
Fakhrurodzi, Ketua AJI Pekanbaru
masyarakat agar mampu menilai kandidat pemimpinnya dengan baik. “Dinasti atau tidak, partai harus memberikan pendidikan politik, sehingga siapapun yang dipilih memiliki kompeten yang bagus. “Kalau mereka punya kompetensi bagus, bagaimana cara memotongnya?” katanya. Untuk meyakinkan argumennya, dia mencontohkan Ilham Habibie, putra B.J. Habibie, berkompeten untuk meneruskan kinerja ayahnya dalam bidang penerapan teknologi Dirgantara Indonesia. Di tingkat Internasional, ada Bill Clinton dan Hillary Clinton, lalu ada juga keluarga Kennedy yang memegang beberapa jabatan penting pemerintahan di Amerika Serikat. “Walau ada hubungan dinasti, maka itu tanggung jawab individual, bukan publik lagi,” terangnya. Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro yang hadir dalam pembahasan RUU Pilkada, Februari tahun silam, mengatakan, politik kekerabatan ini sangat elitis. Demokrasi, menurutnya, memberi akses terhadap semua warga negara. Namun, politik semacam ini mencederai demokrasi, sebab aktornya itu-itu saja. Zuhro menilai, politik kekerabatan ini juga mempengaruhi kualitas pemerintah daerah (Pemda). Penulis : Efrem Siregar Kontributor : Anggria Ahda Berbagai Sumber
GERBANG KHUSUS
KETAWANGGEDE
9
JAJAK MASSA
Karcis Tidak Efektif Sistem pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor yang diberlakukan di Universitas Brawijaya (UB) saat ini yakni dengan sistem karcis. Pelaksanaan sistem ini dilakukan untuk mengatur kendaraan yang keluar masuk UB agar dapat lebih tertib. Saat masuk UB, bagi mahasiswa yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) untuk mendapatkan karcis dari petugas penjaga portal. Dengan sistem seperti ini, mahasiswa UB tidak lagi membayar uang parkir saat memasuki kawasan UB dengan KTM sebagai tanda bukti. Permasalahannya, keefektiitasan implementasi sistem karcis di UB ini masih dipertanyakan. Dari hasil responden sejumlah 224 mahasiswa dari 15 fakultas sekaligus program studi (prodi) di UB dengan survei acak menunjukkan hasil bahwa sebesar 39 persen dari responden tersebut mengaku jarang diperiksa tanda bukti karcis atau STNK-nya oleh petugas keamanan saat keluar UB. Bahkan 35 persen atau sejumlah 84 responden dari 240 responden tersebut mengatakan tidak pernah diperiksa karcis atau STNK-nya oleh petugas keamanan saat keluar UB. Sedangkan yang mengaku karcis dan STNK-nya sering diperiksa saat keluar kawasan UB hanya sebe-
10 KETAWANGGEDE
sar 10 persen dari jumlah responden. Dengan presentase sangat jarang yang cukup besar mengenai pemeriksaan karcis bagi kendaraan bermotor yang keluar UB, menjadi permasalahan pula apakah ketika masuk kawasan UB para pengandara bermotor tersebut mendapatkan karcis dari petugas. Hasilnya, sebesar 81 persen responden mengaku tidak mendapatkan karcis saat masuk UB sehingga secara tidak langsung hal ini berkorelasi dengan presentase intensitas pemeriksaan karcis saat keluar UB pada diagram 1. Hasil yang korelatif dengan dua diagram sebelumnya diperoleh dari Diagram 3 yang menunjukkan bahwa presentase responden yang sangat sering masuk UB tanpa menunjukkan KTM untuk mendapatkan karcis hanya sebesar 16 persen. Empat puluh dua persen responden mengatakan jarang masuk UB tanpa menunjukkan KTM untuk mendapatkan karcis sehingga efektiitas karcis diperlihatkan pada konteks ini. Hal yang awam bagi mahasiswa UB pada umumnya serta bagi mahasiswa UB yang mengendarai kendaraan bermotor ke kawasan kampus bahwa dengan masuk UB dan mendapatkan karcis artinya mereka mendapatkan asuransi atas kendaraan motor tersebut.
Apabila terjadi kehilangan yang dialami pengendara bermotor di dalam ruang lingkup UB maka 50 persen kehilangan akan ditanggung pihak kampus. Sesuai prediksi kami, sebesar 86 persen responden (seperti yang ditunjukkan oleh diagram 4) tidak mengetahui perihal adanya asuransi tersebut sehingga disini bisa dilihat betapa pentingnya karcis masuk UB karena mengandung asuransi. Berhubungan dengan hasil yang ditunjukkan Diagram 1 dan Diagram 2, efektiitas penggunaan karcis masuk UB bagi pengguna kendaraan bermotor menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dilihat dari jumlah responden yang menjawab sangat efektif atas penerapan sistem ini hanya 1 persen, disusul 17 persen mengatakan tidak efektik dan 34 persen cukup ekeftif. Sistem dan kebijakan tidak berarti salah tapi bagaimana implementasi dan optimalisasi dari karcis masuk UB ini. Karcis bisa menjadi salah satu solusi pengaturan lalu lintas dan menjaga tata tertib berkendara di UB. Sayangnya, pengawasan yang longgar sekaligus dibarengi ketidaktertiban pengendara bermotor bersamaan membuat ketidakefektifan penerapan karcis masuk UB ini. Sumber Litbang UAPKM Kavling 10
JAJAK MASSA
1 Apakah saat anda masuk UB mendapatkan karcis?
2Seberapa sering 3Seberapa sering anda pernah keluar UB tanpa diperiksa Karcis atau STNK?
anda masuk UB tanpa menunjukan KTM untuk mendapatkan karcis?
4Apakah anda mengetahui adanya asuransi dalam karcis masuk UB?
5 Seberapa efektif sistem pengecekan karcis masuk UB?
GERBANG KHUSUS
foto: ketawanggede/Akhur Gumilang
Asuransi 50% Untuk Kendaraan Yang Hilang
Macam-macam karcis masuk
Banyak yang belum tahu penggantian uang 50% bagi warga UB maupun bukan warga UB yang kehilangan kendaraan di lingkungan Universitas Brawijaya. Pun tidak semua korban bisa mendapatkan ganti rugi kendaraan, tergantung persyaratan yang ditentukan. UB membuat kebijakan mengenai aturan masuk kendaraan bermotor ke kampus. Sejak tahun 2013, Mahasiswa atau karyawan UB harus menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu tanda karyawan agar mendapat karcis masuk secara cuma-cuma. Bagi yang tak dapat menunjukkan salah satunya, dipungut biaya masuk sebesar 1000 rupiah untuk sepeda motor dan 2000 rupiah
12 KETAWANGGEDE
untuk mobil. Karcis ini memiliki asuransi atau pengganti sebesar 50% untuk kendaraan yang hilang di lingkungan Universitas Brawijaya. Asuransi diberikan apabila syarat yang ditentukan terpenuhi semuanya. Jika salah satu syarat tak terpenuhi, penggantian asuransi sebesar 50% tidak akan diproses. �Kalau syarat-syaratnya lengkap, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermo-
tor (BPKB), karcis masuk, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan kontak motor, dapat pengganti/asuransi 50% dari tafsiran,� kata Riza Adityawarman, Koordinator Parkir UB. Kadang kala, pengendara yang hendak masuk tidak mendapat karcis karena kehabisan. Walau begitu, untuk mendapatkan asuransi, kata Riza, syarat-syarat
GERBANG KHUSUS termasuk karcis masuk tetap harus disertakan. “Jika tidak ada karcis, maka tergantung dari kebijakan pemimpin,” terangnya. Riza menjelaskan lebih lanjut alur pengklaiman asuransi ini. Korban yang sudah yakin bila kendaraannya hilang melapor ke pihak Markas Komando (Mako), pusat koordinasi satpam-satpam di UB. Selanjutnya, Mako akan memblokir setiap pintu gerbang keluar untuk memeriksa kendaraan yang dilaporkan hilang. Misalnya, kendaraan yang hilang adalah Yamaha Mio, maka segala jenis kendaraan Yamaha Mio dipinggirkan atau disatujalurkan untuk dicocokkan nomor polisinya dengan Mio yang hilang tersebut. Hal ini dilakukan selama tiga puluh menit. Bila kendaraan yang hilang ketemu, maka pencuri diserahkan kepada pihak kepolisian, lalu kendaraan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila kendaraan tersebut benar-benar hilang, pihak Mako memberikan surat pengantar kehilangan yang ditujukan kepada pihak kepolisian. Namun, sebelumnya pihak korban harus memenuhi syarat yang telah ditentukan sebelumnya seperti karcis masuk, STNK,BPKB dan kunci kendaraan. Surat ini
“
Jika tidak ada karcis, maka tergantung dari kebijakan pemimpin hanya berbatas satu hari saja. Asuransi akan ditindaklanjuti setelah ada laporan resmi dari Polsek. Setelah mendapatkan surat kehilangan secara resmi dari pihak kepolisian, korban kembali ke pos Mako agar meneruskan ke pimpinan Universitas Brawijaya. Pimpinan yang memutuskan adanya pemberian asuransi sebesar 50% atau tidak. “Minimal pimpinan ini adalah kasubag/kepala subbagian di lantai empat gedung rektorat,” tutur salah satu anggota Mako. Pihak keamanana menyarankan data semua barang, semua informasi yang membantu keterangan saksi, keterangan korban, surat administrasi untuk diteruskan ke pimpinan. Penggantian 50% kendaraan yang hilang tidak begitu saja diberikan oleh UB. Selain melengkapi ketentuan administrasi, korban juga menerima interogasi terkait kronologi kejadian. Bisa dengan menambahkan keterangan saksi bahkan bukti-bukti kehilangan lainnya, yang dapat memperkuat keterangan korban.
*** Bila salah satu persyaratan administrasi tidak terpenuhi, misalnya karcis masuk hilang atau kunci kendaraan ikut raib terbawa pencuri asuransi kemungkinan tidak diberikan. Bahkan, keterangan saksi atau korban yang diinterogasi pihak rektorat kurang meyakinkan, dana yang diberikan hanya sebagai dana santunan saja. “Dana yang turun tidak sepenuhnya 50% dari kesepakatan awal. Yang bisa menentukan hanya pihak pimpinan. Jika korban tidak meneruskan pelaporan kehilangan sampai ke pimpinan atau berhenti pada penerimaan surat pengantar kehilangan dari Mako, dana 50% yang dijanjikan urung sampai ke pihak korban,” ujar Riza. Asuransi ini berlaku bukan hanya untuk warga UB, tetapi juga bagi setiap orang yang bisa menunjukkan bukti kehilangan di dalam UB (karcis/kwitansi pembelian stiker dll), seperti halnya persyaratan yang berlaku.
Penulis : Lukita Anjarsari Kontributor: Khusnul Khotimah, Ainun Syahidah
KETAWANGGEDE
13
GERBANG KHUSUS
UB Masih Rawan Pencurian Kendaraan Bermotor Meski UB membuat aturan karcis masuk, pencurian kendaraan bermotor masih terjadi di Universitas Brawijaya. Selama 2014 saja jumlah laporan kehilangan di Universitas Brawijaya yang masuk daftar Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang ada tujuh laporan. Januari, Februari masing-masing dua laporan dan Maret tiga laporan. “Selama 2014 belum ada pelaku yang tertangkap. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan,” ujar Djoko Meiyudhi, Humas Polres Malang Kota. Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2011, pihak kepolisian menangkap residivis
curanmor yang beroperasi di Universitas Brawijaya. Dalam aksinya, pelaku membawa STNK, plat nomor palsu, kunci T, dan alat pemotong kabel sekring. Saat beraksi, pelaku menjebol kunci kontak menggunakan kunci T, lalu mengganti plat nomor kendaraan
korban sehingga keluar kampus tinggal menunjukan STNK-nya. “Kunci T digunakan ketika stang kendaraan terkunci dan kunci ganda dalam keadaan tidak tertutup. Alat pemotong kabel skring digunakan ketika stang kendaraan tidak terkunci,” ujar Djoko.
Para pengguna kendaraan bermotor memarkirkan kendaraan mereka di pinggir jalan samping lapangan rektorat. Lantaran bukan area parkir, tidak ada petugas pengawas yang berjaga di lokasi ini.
14 KETAWANGGEDE
GERBANG KHUSUS
Infograis : Tim Design Kreatif Sumber : Humas Polresta Malang
Untuk menanggulangi pencurian, pihak Polres Malang Kota sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan setiap perguruan tinggi di Kota Malang. Selain itu, pihak Polres juga membentuk kring serse, tempat pengamatan dan penyelidikan di setiap wilayah reserse. Djoko mengatakan, pihaknya juga berulangkali melakukan penghimbauan lewat Binmas (Pembinaan Masyarakat) yang biasa berpatroli menggunakan mobil dinas. Binmas ini kemudian memerintahkan para petugas keamanan kampus agar para pengguna
kendaraan bermotor mengunci ganda stang kendaraannya. Selain itu, pihak keamanan kampus juga diingatkan agar mengawas secara rutin area Universitas Brawijaya. *** Pihak ke-amanan kampus UB punya cerita sendiri soal pencurian kendaraan bermowtor. Puji Pristianto, Kepala Satuan Pengamanan Univeristas Brawijaya, mengatakan, sepeda motor dicuri lantaran kesalahan korban sendiri yang meninggalkan kunci sepeda motor. Selain itu, korban juga memarkir kendaraannya di area yang tidak ada pengawas parkir, seperti di pinggir jalan umum UB. Puji juga mengung-
kapkan agar tempat pemberian karcis bagi kendaraan yang masuk melalui gerbang D.I. Panjaitan segera dipindahkan. Selama ini, para pengguna kendaraan yang masuk lewat gerbang ini mudah mendapatkan karcis . ”Kita sudah berulang kali memberitahu bagian Sarana dan Prasarana, tetapi belum ada tanggapan secara teknis terkait pemindahan ini,” ujar Puji. Mochammad Khoiri, yang menjabat sebagai Wakil Satpam, menceritakan himbauan yang pernah dilakukannya. Pihaknya hendak menempel pamflet dan brosur di sekitar area parkir. Namun, rencana tersebut tidak mendapat restu rektor. “Nanti kesannya tidak aman bagi orang tua yang mau mendaftarkan anaknya di Universitas Brawijaya” ujarnya.
Penulis : F.M. Nur Tauiki Kontributor : Ahmad Ridlo Zamzami
KETAWANGGEDE
15
KOLOM KONTROL Ironi Karcis UB,Benarkah Kebijakan Setengah Hati ? Oleh : Iqbal fajar Dwiranda* Universitas Brawijaya sebagai Universitas ternama dari sederet Universitas ternama lainya di Indonesia telah mengeluarakn beberapa tata sistem untuk mengatur segala bentuk aktivitas perkuliahan di dalamnya. Konon, Universitas tempat saya berkuliah ini adalah Universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia atau mungkin di dunia. Tak tahu saya harus bangga atau tidak dengan hal itu. tapi yang pasti, dengan total mahasiswa yang berjumlah kurang kebih 50.000 orang ini para pengampu kebijakan di kampus ini sudah semestinya menciptakan regulasi yang efektif dan yang pasti tidak merugikan bagi mahasiwa itu sendiri. kita bisa bayangkan dengan jumlah mahasiswa sebesar itu bagaimana perputaran aktivitas di kampus tentunya begitu padat. Jika saja dari total jumlah mahasiswa tersebut ½ saja menggunakan motor maka ada kurang lebih 25.000 unit sepeda motor yang keluuar masuk kampus setiap harinya. Hal itu belum ditambah dengan prosentase pengguna alat transportasi lainya. Mungkin ditinjau dari perputaran ekonomi yang terjadi di dalam kampus dengan aktivitas manusiamanusia di dalamnya yang begitu padat , Brawijaya sangat mungkin medapatkan
16 KETAWANGGEDE
keuntungan cukup besar dari itu. melihat demikian maka sudah seharusnya bagi Uversitas Brawijaya secara Institusi sebagai kampus tersohor dengan nama besarnya mampu memberikan fasilitas dan jaminan keamanan bagi mahsiswa/masyarakat yang ada di dalamnya. Bak sebuah negara yang berkewajiban menjaga keamanan setiap masyarakatnya, begitu
pula harusnya Universitas Brawijaya memberi jaminan kemanan dan kenyamanan bagi seluruh keluarga civitas akademika untuk menunjang segala kegiatan di dalamnya. Penggunaan Karcis salah satunya, sebagai regulasi untuk mejamin keamanan pengguna transportasi di lingkungan kampus adalah sebuah kebijakan cukup cerdas yang dikeluarkan oleh para elit Universitas dalam usaha pengamanan. kebijakan menggunakan karcis itu saya nilai cukup bagus dibandingkan pihak rektorat sebagai pengampu kebijakan tidak melakukan apa-apa untuk
mejamin keamanan barang pribadi kita (khususnya alat transportasi pribadi) di lingkungan kampus. Mengapa demikian, berangkat dari teori Thomas R. Dye salah satu tokoh dalam studi Kebijakan Publik yang mendeinisikan kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini setidaknya para pengampu kebijakan kampus sudah melakukan sesuatu dengan megeluarkan peraturan karcis masuk UB untuk seluruh masyarakat UB maka dari itu marilah kita apresiasi. Menyoal lebih lanjut megenai karcis masuk UB ini, semenjak saya duduk pertama kali di bangku kuliah beberapa tahun lalu dengan mengambil fokus salah satu jurusan di FISIP UB kebijakan megenai penggunaan karcis UB sebagai sayarat masuk lingkungan UB memang sudah dilakukan. Namun ada perbedaan dengan peraturan karcis masuk setelah ada perubahan di di beberapa bulan yang lalu. Jika dulu karcis masuk didapatkan dengan membayar seribu rupiah untuk kendaraan roda dua kepada portir jaga sebelum masuk, maka beberapa bulan yang lalu peraturan dirubah bahwa untuk mendapatkan karcis masuk mahasiswa dan juga karyawan Universitas brawaijaya hanya perlu
KOLOM KONTROL
menunjukann Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/ tanda pengenal sebagai bagian dari civitas akademika Univesitas Brawijaya. Saya pribadi bersama dengan mahasiswa lainya berharap tentunya karcis masuk adalah sebuah jaminan kemanan, jadi Karcis sebagaimana fungsi umumnya adalah sebuah penanda untuk penjaga keamanan dalam melihat keabsahan dari pemilik sebenarnya dalam hal ini adalah kendaraan bermotor khususnya. Tentu saja dengan adanya karcis tersebut dimaksudkan dapat menjaga dari kemungkinan mahasiswa kehilangan motornya. Akan tetapi maksud atau harapan yang baik tentunya tidak bisa lepas dari rintangan pula. Semoga pameo itu tak menjadi pledoi pihak Universitas dengan adanya beberapa kejadian mahasiswa yang kehilangan sepeda motornya di dalam kampus. kejadian kehilangan motor dikampus bukanlah sesuatu hal baru lagi. Dulu ketika karcis masuk masih dibandrol, kejadian kehilangan motor itu sudah pernah terjadi, jadi wajar jika kabar kehilangan itu mulai santer terdengar kembali semoga
hal tersebut bukan karena karcis yang diberikan CumaCuma itu sehingga keamanan jadi tidak maksimal. Kita semua tentunya berharap jika kebijakan penggratisan karcis masuk UB ini bukanlah kebijakan setengah hati yang dikeluarkan Pihak Uversitas sebagai pengganti dari kebijakan sebelumnya yang pernah dikritik habis oleh beberapa aliansi Mahasiswa beberapa waktu lalu yang tidak sepakat dengan sitem pembayaran karcis masuk. Mekanisme di lapangan memang memperlihatkan jika hanya dengan menggunakan KTM saja mahasiswa berhak mendapat karcis masuk, tetapi karcis itu saya rasa hanya seperti kertas biasa ketika kita ada di gerbang keluar UB. Tak jarang pula karcis tak dilihat dahulu lantas buru-buru diambil dan dibuang. Fikiran positiv saya adalah, artinya petugas itu percaya bahwa muka saya menunjukan jika saya adalah mahasiwa yang memiliki kepribadian baik maka tidak mungkin saya mencuri sepeda motor di kampus. Saya tidak tahu berapa nominal yang dianggarakan oleh pihak universitas untuk alokasi karcis masuk ini. Tapi jika kita lihat di gerbang keluar sampah yang dihasilkan dari bekas karcis setiap harinya saya rasa cukup untuk membuat lapangan rektorat tertutup jika disebar di situ. Mungkin dengan besarnya dana anggaran Universitas Barwijaya yang didapatkan dari pemerintah ditambah kalkulasi pendapa-
tan dari pemasukan besarbesaran kuota mahasiswa setiap tahunya saya berharap tidak ada dana Cuma-Cuma yang sengaja dibuang tanpa ada tujuan. Jika memang pihah Universitas serius dalam menjamin keamanan di lingkungan Brawijaya, maka dengan mekanisme karcis masuk yang telah ada perlu juga diimbangi proses pengawasan juga di dalam pelaksanaanya. Persoalan karcis masuk ini mengingatkan pada sosok Buya Hamka salah seorang tokoh dari salah satu ormas besar di Indonesia bertutur dengan nada yang cukup satir, kalo hidup sekedar hidup babi di hutan juga hidup dan kalo kerja sekedar kerja kera di hutan pun juga bekerja. Begitu pula dengan aturan, jika aturan dibuat hanya untuk ada aturan maka semua orang juga bisa. Maka dari itu sebuah aturan yang dikeluarkan sepatutnya tetap diawasi dan tentunya bisa jadi tanpa makna jika nihil keseriusan dalam pelaksanaanya. Tentunya kita semua berharap jika kebijakan ini adalalah kebijakan sepenuh hati yang dikeluarkan untuk benarbenar menjaga keamanan di lingkungan kampus Universitas Brawijaya. Demisioner Koordinartor Eksternal HIMAPOLITIK FISIP UB Periode 2012 - 2013 Kami menerima tulisan opini satir tentang kebijakan kampus sepanjang 800850 kata. Kirim ke onlinekavling10@ gmail.com atau hubungi 087859374465 (Yan). Tulisan yang telah dikirim sepenuhnya milik redaksi
KETAWANGGEDE
17
18 KETAWANGGEDE
KETAWANGGEDE
19
20 KETAWANGGEDE