CMYK
Jawa P os Gr oup Pos Group
SABTU PON 4 FEBRUARI 2012
Paling Tahu Kebumen & Purworejo
HARGA ECERAN RP 2000,-
Keluarga TKI Tuntut Penyalur
Resmi Tersangka Dijerat Pasal Suap, Terancam Lima Tahun Penjara JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka korupsi. Wakil Sekjen Partai Demokrat itu disangka menerima sogokan terkait pembahasan anggaran untuk proyek Wisma Atlet SEA Games. Penetapan Angelina Sondkah sebagai tersangka diumumkan oleh Ketua KPK, Abraham Samad dalam jumpa pers di KPK, Jumat (3/2). Abraham mengatakan, ada perkembangan baru dalam proses penydikan kasus Wisma Atlet, termasuk adanya bukti-bukti untuk menjerat Angelina Sondakh. “Berdasarkan dua alat bukti, KPK menetapkan tersangka baru yang sebelumnya menjadi saksi, yakni berinisial AS, seorang perempuan,” kata Abaraham dalam jumpa pers di KPK, Jumat (3/2) Oleh KPK, anggota Komisi Olahraga DPR itu dijerat dengan pasal 5 ayat (2) atau atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara. “Sprindiknya (Surat Perintah Penyidikan,red) sejak kemarin (2/2),” sebutnya. “Yang bersangkutan juga sudah kita lakukan pencekalan bersama seseorang berinisial WK (Wayan Koster).” Meski demikian, mantan Putri Indonesia yang kini menjanda itu masih belum perlu tinggal di balik terali besi. Abraham Samad, menyatakan bahwa penahanan terhadap Wakil Sekjen Partai Demokrat itu akan dilakukan jika proses penyidikan atas Angelina hampir rampung. “Kalau berkasnya sudah hampir rampung, maka yang bersangkutan akan kita tahan,” kata dia. Abraham yang pernah menjadi pegiat antikorupsi di Sulawesi Selatan itu meminta publik tak khawatir tentang penahanan Angelina. Sebab, tersangka di KPK pasti dikenai penahanan. “Tidak ada tersangka yang ditetapkan KPK yang tidak ditahan. Kita hanya menunggu pemberkasan rampung,” tegasnya. Seperti diketahui, kemarin KPK mengumumkan tentang status baru Angie -nama panggilan Angelina- sebagai ter sangka korupsi.
Kasus TKI Meninggal di Arab KEBUMEN – Makin tak jelasnya waktu pemulangan jenasah Muryono (45), tenaga kerja Indonesia (TKI) Kebumen yang meninggal di Arab Saudi memaksa Pemkab mengambil tindakan. Pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakestransos), akhirnya melayangkan surat kepada penyalur tenaga kerja yang memberangkatkan TKI warga Desa Kaleng Kecamatan Puring tersebut. Surat bernomor 560/227 tertanggal 3 Pebruari itu yang ditujukan kepada Dirut PT Karyananda Adipertiwi di Jakarta itu diantar langsung oleh pihak keluarga yang didampingi Petugas dari Dinas Kestransos. Kepala Dinas Kestransos Kabupaten Kebumen, Drs Eko Widiyanto menegaskan, pemulangan jenasah Muryono menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyalur tenaga kerja
2013 Sekolah SMA/SMK Gratis
ke hal 7
Hello Kebumen
Hobi yang Mengasyikan HOBI menyanyi karaoke seakan sudah mendarah daging bagi Hello Kebumen kali ini, Cici Angraeni. Cici, demikian ia biasa disapa, memang memiliki bakat menyanyi sejak ia masih kecil. “Senang aja nyanyi-nyanyi. Dimana ada kesempatan dan tempat, bahkan kadang di kamar mandi sekalipunpun suka nyanyi,” ujar Cici. Beranjak dewasa, hobi nyanyinya itu tak pernah ia tinggalkan. Bahkan kemudian ia salurkan dengan menjadi penyanyi karaoke. Kini, hasil manis telah didapatnya. Berbagai acara dan event-event besar, tak luput dari kehadirannya sebagai bintang tamu. Bahkan terkadang Cici juga dapat job ke luar kota pula. Dia memang mengaku siap diundang untuk bernyanyi kemana saja. Baginya, melalang buana ke berbagai daerah, tak jadi soal. “Undangan menyanyi tak hanya dari wilayah lokal Kebumen saja. ke hal 7
Kang Usil.... - Angie Resmi Tersangka Wisma Atlet - Pret... jebule ya pada bae... - 2013 Sekolah SMA/SMK Gratis - Lha lombolah...
Nazaruddin: SBY Tahu Ada Politik Uang di Kongres Demokrat JAKARTA-Terdakwa kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin, terus melemparkan tudingan ke para petinggi Partai Demokrat (PD). Kali ini, mantan Wakil Bendahara Umum melemparkan bola panas ke Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ditemui di sela-sela persidangan kasus suap Wisma Atlet di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/ 2) petang, Nazaruddin menyebut SBY tahu tentang permainan uang di PD. Terutama, terkait money politics dalam Kongres PD di Bandung, 2010 silam. “Kalau soal tentang pembagian uang di Kongres, itu Pak SBY tahu,” kata Nazaruddin. Menurut politisi yang akrab disapa dengan nama Nazar itu, SBY mendapat laporan tentang pembagian uang ke para pemilik suara di kongres dari salah satu calon yang kalah dalam persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum. “Ada salah satu calon yang kalah, dia membawa buktinya itu memberitahukan kepada Ketua Dewan
JPNN
SIDANG: Terdakwa kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/2).
Pembina,” imbuh Nazar. Nazaruddin menuturkan, ada gelontoran uang Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS ke Kongres Partai Demokrat di Bandung itu
yang memberangkatkan korban ke negara tujuan. Dan berdasar penuturan keluarga, kata Eko Widiyanto, Muryono berangkat ke Arab Saudi melalui PT Karyananda Adipertiwi. Adapun isi surat tersebut meminta PT yang beralamat di Jalan Asem Baris Raya no 1 Jakarta Selatan bertanggung jawab atas nasib Muryono. Bentuk pertanggungjawaban tersebut, kata Eko Widiyanto, berupa pemulangan jenasah Muryono ke tanah air. Sekaligus hak korban beseta klaim asuransinya. “Kita juga meminta perusahaan penyalur tenaga kerja bersangkutan untuk melaporkan perkembangan masalah tersebut kepada kami (dinas),” katanya yang kemarin didampingi Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pentatrans), Sri Hastjaryani SH. ke hal 7
Menurutnya, hampir 325 DPC menerima uang kisaran 10 hingga 15 ribu USD. Beberapa DPC, lanjut Nazaruddin, memang bisa mendapat jatah lebih besar lagi. ke hal 7
Pemerintah Talangi Biaya Operasional Rp 17 Triliun JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Setelah menjalani masa rintisan pada tahun ini, ditargetkan tahun depan program wajar 12 benar-benar digulirkan. Duit Rp 17 triliun siap digelontorkan khusus untuk membebaskan biaya 10 juta siswa SMA dan SMK. Ditemui di kantornya, Kamis (2/ 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan program wajar 12 tahun adalah konsekwensi dari tercapainya program wajar dikdas (wajib belajar pendidikan dasar) 9 tahun. “Berkesinambungan itu harus. Tidak bisa dibiarkan hanya lulus SMP saja,” ujar menteri asal Surabaya itu. Nuh menjelaskan, jika program wajar dikdas 9 tahun tidak dijalankan berkesinambungan dengan wajar 12 tahun, maka jumlah pekerja anak akan terus membengkak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 yang dikantongi Kemendikbud menunjukkan, saat ini 49,5 persen dari seluruh
pekerja Indonesia tamatan SD. Selanjutnya 19,1 persen lulusan SMP, lalu 14,7 persen jebolan SMA, dan 8,2 persen alumni SMK. “Lulus SMP bekerja itu sudah menyalahi aturan ketenagakerjaan. Apalagi lulusan SD,” ujar Nuh. Tingginya angka anak tamatan SD dan SMP yang bekerja menurutnya karena akses ke SMA dan setingkatnya belum terbuka. Lulusan SMP setiap tahun yang rata-rata 8 juga anak, banyak yang putus sekolah dan akhirnya bekerja. Nuh mengutarakan, wajar 12 tahun yang digulirkan secara penuh pada 2013 harus dilakukan. Pemerintah sudah menghitung, untuk menutup biaya operasional 10 juta siswa SMA diperlukan anggaran Rp 17 triliun. Anggaran ini meliputi biaya untuk pengadaan ruang kelas baru sebesar Rp 1 triliun, pembangunan unit sekolah baru Rp 629 miliar, dan paling besar untuk bantuan operasional sekolah menengah (BOSSM) Rp 15,5 triliun. ke hal 7
Rp 814 M untuk Beli Pesawat Kepresidenan JAKARTA - Anggaran pengadaan pesawat kepresidenan Green Aircraft mengalami pembengkakan. Untuk mendapatkan pesawat khusus tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 814,785 miliar. “Anggaran itu sudah termasuk pembiayaan Cabin Interior, Security System serta administrasi pesawat,” kata Basuki Tjahaja Purnama, anggota Komisi II DPR RI, Jumat (3/2). Dijelaskannya, Komisi II DPR telah meminta Sekretariat Negara memberi rincian proses berserta penganggaran pengadaan Green Aircraft yang harus selesai pada 2013. Setneg pun sudah memberi jawaban. “Komisi II sudah menerima surat jawaban dari Sekneg dan telah dirincikan semuanya,” tambah politisi Golkar ini.
Mengutip Mensesneg Sudi Silalahi, Basuki mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui kontrak tahun jamak (multiyears contract) tahun 2010– 2012 untuk pengadaan Green Aircraft dengan jumlah anggaran sebesar USD 58.600.000 atau Rp 539,12 miliar. “Karena terjadi perbedaan kurs, untuk pembayaran Green Aircraft tahap III dana yang dialokasikan Kemenkeu menjadi USD 58.600.000 atau Rp 535,263 miliar,” ujarnya. Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar USD 58.600.000 atau Rp 525,91 miliar sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.352 miliar. Ditambah biaya administrasi pembelian pesawat sebesar Rp 54 juta, biaya untuk tim khusus sebesar Rp 179,1 juta.
“Tim khusus ini dibentuk Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas menyusun spesifikasi teknis beserta kebutuhan anggaran dan menjamin bahwa pesawat kepresidenan sudah sesuai dengan standar pengamanan VVIP,” terangnya. Tim tersebut terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara, Mabes TNI Angkatan Udara, Sekretaris Militer Presiden, Paspampres dan PT Garuda Indonesia. “Serah terima Green Aircraft telah dilaksanakan pada 21 Januari 2012. Pemasangan Auxiliary Tank (tangki tambahan) dijadwalkan selesai April 2012,” ucapnya. Selain itu terdapat pula anggaran pengadaan Completion Center (Cabin Interior dan Security System) sebesar USD 26.994.000 atau Rp 288,642 miliar. ke hal 7
JPNN
MEWAH: Seperti inilah interior mewah dan lux yang ada didalam pesawat Boeing Business Jet, Pesawat Kepresidenan yang hendak dibeli pemerintah.
CMYK