At-Tasyri' V2 N2

ISSN 2085 - 2541

AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Vol. II, No. 2, Juni - September 2010

Tinjauan Kinerja Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Cut Ayumiati

Pola Ijtihad tentang Aqad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Nevi Asnita

Karakteristik dan Peran Tenaga Kerja dalam Menunjang Kesuksesan Produksi Misran

Diterbitkan oleh: SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) TEUNGKU DIRUNDENG, MEULABOH ACEH BARAT

AT-TASYRI´

JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH

ISSN: 2085-2541 Volume II Nomor 2 Juni - September 2010

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AT-TASYRI' Penanggung Jawab Syamsuar Basyariah Ketua Redaksi Asmawati Redaktur Pelaksana Fauzi Saleh Muliadi Kurdi Jamaluddin Thayyib Banta Ali Abdullah Penyunting Ahli Juhaya S. Praja Ahamad Fadhil Lubis Nazaruddin AW Usamah El-Madny Muhammad Maulana Zulkarnain Abdullah Administrasi dan Tata Usaha Amrizal Hamsa Hanifuddin Jamin Setting/Layout Khairul Umami Sirkulasi M. Yunus Nurhayati Maidijar ALAMAT REDAKSI Jalan Teuku Umar Komplek Masjid Nurul Huda, Meulaboh-Aceh Barat No. 100 Telp: 0655-7551591; Fax: 0655-7551591 E-mail: prodimu_stai@yahoo.co.id Website: www.staidirundeng.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...............................................................................................

v

Tinjauan Kinerja Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan; Telaah Kompetensi dan Akuntabilitas Cut Ayumiati .................................................................................................. 137 Pola Ijtihad tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Nevi Hasnita ................................................................................................... 149 Karakteristik dan Peran Tenaga Kerja dalam Menunjang Kesuksesan Produksi Misran .............................................................................................................. 161 Akad-akad dalam Transaksi Bank Syari’ah Dedy Novendy ............................................................................................... 173 Sistem Perbankan; Studi Komparatif Perbankan Syari’ah dan Konvensional Muhammad . .................................................................................................... 185 Waqaf sebagai Investasi Perekonomian Islam yang Menjanjikan Banta Ali Abdullah ....................................................................................... 199

Information and Communication Technologi (ICT) dan Pengembangan Prodi Syariah Muamalah wal Iqtishad (SMI) pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh Nilam Sari ....................................................................................................... 213 The Complexity of Public Sector Performance Measurement Said Muniruddin ........................................................................................... 225

iv

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., yang mengajarkan manusia dengan qalam dan dari tidak tahu menjadi tahu. Selawat dan salam kepada Rasulullah saw., yang telah membimbing manusia agar meniti hidup dengan aman dan sejahtera.

Al-hamdulillah, berkat kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Banda Aceh, jurnal At-Tasyri’ dapat hadir kembali ke hadapan pembaca dengan kajian-kajian menarik terutama dalam bidang muamalah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan sekaligus wawasan keislaman dalam aspek muamalah kepada kaum muslimin.

Kajian tersebut antara lain: “Tinjauan Kinerja Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan; Telaah Kompetensi dan Akuntabilitas” yang ditulis oleh Cut Ayumiati. Tulisan ini membahas tentang kriteria auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Ini menjadi penting agar para auditor dapat bekerja secara profesional dan memiliki kredibilitas yang tinggi.

Kemudian disusul tulisan dengan tema, ” Pola Ijtihad tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)” yang ditulis oleh Nevi Asnita.

Tulisan ini menjelaskan bahwa ada tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk dalam penetapan hukum Islam yaitu pola bayani (kajian semantik), pola qiyasi (pola

ta’lili atau penentuan illat) dan pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum).

Dalam tulisan berikutnya saudara Misran menulis,” Karakteristik dan Peran Tenaga Kerja dalam Menunjang Kesuksesan Produksi”. Tulisan ini membahas tentang perlunya kerja sama yang baik antara pekerja dengan pengusaha. Ini mutlak diperlukan agar dapat menghasilkan apa yang diharapkan. Tulisan yang masih terkait dengan perbankan syari’ah adalah yang ditulis oleh Dedy Novendy dengan judul, ”Akad-akad dalam Transaksi Bank Syari’ah.” Tulisan ini memaparkan bahwa secara umum akad dalam bank syari’ah terbagi kepada dua, yaitu akat Tabarru’ dan Tijarah. Akad Tabarru’ lebih bersifat membantu, sementara akad Tijarah bermaksud untuk komersial. Kajian lainnya yang perlu terus dibaca dan dikaji adalah tulisan yang dikemukakan oleh Muhammad dengan judul, “Sistem Perbankan; Studi Komparatif Perbankan Syari’ah dan Konvensional.” Dalam tulisan ini penulis menjelaskan tentang adanya perbedaan yang signifikan antara perbankan syari’ah dengan konvensional, walaupun secara umum juga memiliki kesamaan-kesamaan, dan terkait dengan bank syari’ah sendiri bahwa bank-bank syari’ah yang beroperasi sekarang dapat dibagi kepada beberapa level. Ada yang murni syari’ah, setengah syari’ah dan bahkan ada yang hanya namanya saja syari’ah.

Hal menarik lainnya diuraikan berikut adalah tentang, “Waqaf sebagai Investasi Perekonomian Islam yang Menjanjikan” yang ditulis oleh Banta Ali. Tulisan ini memaparkan tentang waqaf yang tidak hanya pada barangbarang yang tetap dan kekal ‘ainnya saja sebagai mana tertulis dalam kitabkitab klasik, tapi juga boleh lebih diperluas lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan, ia juga menulis bahwa waqaf merupakan salah satu hal penting dalam mengembangkan perekonomian Islam.

Nilam Sari menulis,”Information and Communication Technologi (ICT) dan Pengembangan Prodi Syariah Muamalah wal Iqtishad (SMI), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry”. Dalam tulisannya ia menekankan pentingnya ICT dalam pengembangan Fakultas Syari’ah, dan ketidakmampuan dalam menggunakan fasilitas tersebut akan berakibat pada keterlambatan

vi

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

pengembangan fakultas syari’ah ke depan. Sementara tulisan yang terakhir yang disajikan dalam jurnal ini adalah ”The Complexity of Public Sector Performance Measurement” yang ditulis oleh Said Muniruddin. Melalui tulisan ini penulis menjelaskan tentang perlunya standar ukuran kinerja pada setiap organisasi pemerintahan dan sektor-sektor publik lainnya.

Demikianlah gambaran singkat tentang beberapa judul yang dikemukakan dalam jurnal ini, kami dari civitas akademika STAI Teungku Dirundeng mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas keparcayaan dan kontribusi pemikiran yang telah diberikan kepada kami. Semoga semua itu akan berguna bagi pengembangan kapasitas intelektual masyarakat kampus STAI Dirundeng dan umat Islam umumnya. Di samping itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) atas dukungan dan kerjasamanya sehingga terbitnya jurnal untuk kesekian kalinya ini. Selamat membaca!

Meulaboh, September 2010 Kepala STAI – Tgk. Dirundeng dto Syamsuar Basyariah

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

vii

TINJAUAN KINERJA AUDITOR BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN Telaah Kompetensi dan Akuntabilitas

Cut Ayumiati Alumnus S2 Akuntansi Universitas Syiah Kuala.

Saat ini ia bekerja sebagai dosen D3 Perbankkan Islam pada Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Abstract Supervision that held by auditor of BPK should be based on work output quality.

If the out put is not good, it will impact on the decision making that referred to audit, besides it could not minimalize the corruption, collusion and nepotism that trusted by BPK. It is to make sure the result of audit work that held by BPK auditor. Some of things that should be paid attention in this term namely the competence and accountability of it’s auditor. The writing will focused on both, eventhought there were several other factors. Competency will means science, skill and ability that related to the work and the capability to execute the insidental works. Meanwhile, the accountability is a implementation of obligation for responsibility of success/failure of implementing the mission of organizations in reaching the aims through responsibility medias periodically.

So if the both factors are existence and touching the work of BPK auditors so the work management will be better. So that, BPK needs to hold the training continually to improve the work of auditor.

Kata kunci: Kompetensi, akuntabilitas, dan kinerja auditor BPK

CUT AYUMIATI

A. Pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan hukum kenegaraan Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. BPK merupakan sebuah profesi auditor pemerintah yang melaksanakan tugas fungsional di bidang pegawasan dan pemeriksaan keuangan, hasil audit yang dilakukan BPK ini diharapkan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang mampu mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dari setiap kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah termasuk aparat pengawas (auditor) intern pemerintah, para manajemen di perusahaan-perusahaan milik negara, rumah sakit pemerintah, kontraktor, konsultan bahkan siapa saja yang dapat merugikan keuangan negara. Inilah esensi dari jabatan auditor fungsional, dengan tujuan untuk meminimalkan risiko penyimpangan, sekaligus pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Esensi pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor BPK tentu harus memperhatikan kualitas hasil kerja, karena kesimpulan yang diambil auditor berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukannya. Ini berarti berkualitas atau tidaknya hasil audit akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi.

Kualitas hasil pemeriksaan para auditor atau tim pemeriksa BPK terefleksikan dalam bentuk Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) yang disampaikan kepada obyek yang diperiksa meliputi berbagai bentuk rekomendasi dan laporan lainnya untuk tujuan tindak lanjut dan perbaikan.

Berbagai opini dan rekomendasi yang diungkapkan dalam LTP tersebut sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman auditor.

Untuk itu Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 113/SK/VIII-VIII.3/9/2000 tentang petunjuk jabatan teknis jabatan fungsional auditor di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa, seorang yang diangkat menjadi auditor adalah pegawai yang harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus diklat auditor.

Hal ini mengindikasikan bahwa seorang auditor harus memiliki kemampuan audit (kompetensi) agar dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang diamanatkan kepada mereka (akuntabilitas). Kompetensi

138

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

TINJAUAN KINERJA AUDITOR BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN TELAAH KOMPETENSI DAN AKUNTABILITAS

dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja. Kompetensi seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan dan memberikan peluang yang besar untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja, semakin terampil ia dapat melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir serta sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan kolektif dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban dikenal dengan akuntabilitas. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) merupakan bukti dari akuntabilitas auditor BPK, yang disampaikan kepada obyek yang diperiksa, isi dari LTP meliputi berbagai bentuk rekomendasi dan laporan lainnya untuk tujuan tindak lanjut dan perbaikan.

B. Pembahasan 1. Pengertian kompetensi Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bekerja, dengan kata lain suatu tingkah laku seseorang yang akan menghasilkan kinerja yang baik. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin.

Kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman.1 Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen kompetensi untuk auditor di Indonesia terdiri atas: a. Komponen pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu kompetensi. Komponen ini meliputi pengetahuan Lasmahadi, A. Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Tahun 2000, www.e-psikologi. com.

1

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

139

CUT AYUMIATI

terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman, sehingga pengalaman akan memberikan hasil dalam menghimpun dan memberikan kemajuan bagi pengetahuan. b. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreatifitas, kemampuan bekerjasama dengan orang lain adalah unsur penting bagi kompetensi audit.

Penelitian lain juga mengklasifikasikan karakteristik tersebut ke dalam lima kategori yaitu (1) komponen pengetahuan, (2) ciri-ciri psikologis, (3) strategi penentuan keputusan, (4) kemampuan berpikir, dan (5) analisa tugas.2 2. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan kolektif dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Ini artinya bahwa akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ada beberapa jenis akuntabilitas: a. Akuntabilitas keuangan Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. b. Akuntabilitas manfaat (efektifitas) Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada Mayangsari S. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperiman. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 6. No. 1. Januari. 2003, hal. 1-22.

2

140

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

TINJAUAN KINERJA AUDITOR BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN TELAAH KOMPETENSI DAN AKUNTABILITAS

hasil dari kegiatan- kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintah dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektifitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dari sudut pandang outcome. c. Akuntabilitas prosedural Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.3 Supaya akuntabilitas auditor dapat berjalan dengan efektif, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain: a. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh. b. Mencakup aspek menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomi, efektifitas, dan prosedural. c. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja individu maupun unit organisasi. d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektifitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi. e. Adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi. f. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.4 3. Kinerja dan penilaian kinerja Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh Mardisar dan Sari, Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi, Kompleksitas Kerja dan Tekanan Peran Terhadap Kinerja Auditor, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.6, (Yogyakarta: STIE., 2007), hal.

1-22.

3

Christiawan, Y.J., Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Journal Directory : Kumpulan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unika Petra. Vol. 4 / No. 2, Tahun 2002.

4

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

141

CUT AYUMIATI

seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Untuk memastikan kinerja auditor berjalan dengan baik maka diperlukan juga evaluasi secara internal (internal crosscheck)terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh auditor baik oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri dan bawahan langsung.5 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Sementara penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah karyawan telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara keseluruhan. Pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan bukan berarti hanya dilihat atau dinilai hasil fisiknya saja tetapi meliputi berbagai hal seperti kemampuan pekerja, disiplin, hubungan kerja, dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.

Pendekatan penilaian performance hendaknya mengidentifikasi standar performance yang terkait, mengukur kriteria, dan kemudian memberikan umpan balik pada karyawan dan Departemen Sumber Daya Manusia.6Untuk lebih jelasnya berikut illustrasi gambar elemen-elemen kunci sistem penilaian performance atau kinerja dapat dilihat berikut:

Teoh, S.H dan T.J.Wong Perceived Audit Quality and The Earnings Response Coefficient. The Accounting Review. April. 2000, hal. 346-366.

5

Widagdo, R, S. Lesmana, Analisis Pengaruh Atribut-atribut Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien, Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ. Simposium Nasional Akuntansi V Semarang. 2002, hal. 560.

6

142

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

TINJAUAN KINERJA AUDITOR BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN TELAAH KOMPETENSI DAN AKUNTABILITAS

Elemen-elemen Kunci Sistem Penilaian Kinerja

Kinerja Karyawan

Penilaian Kinerja

Umpan Balik Karyawan

Ukuran Kinerja

Standar Kinerja

Keputusan SDM

Catatan Karyawan Sumber : Mangkuprawira (2003)

Tidak adanya evaluasi dari kinerja dapat mengarah pada ketidak akuratan hasil sehingga bias dalam memberikan rekomendasi, merenggangkan hubungan manajer dengan karyawan, dan memperkecil kesempatan kerja yang sama. Tanpa umpan balik, perbaikan dalam perilaku sumber daya manusia tidaklah mungkin terjadi dan departemen tidak akan memiliki catatan akurat dalam sistem informasi sumber daya manusianya.

Departemen sumber daya manusia biasanya merancang dan mengelola sistem penilaian performance perusahaan. Sentralisasi menjamin terjadinya keseragaman. Meskipun departemen sumber daya manusia dapat mengembangkan pendekatan yang berbeda untuk para manajer, profesional, pekerja, dan kelompok lain, namun keseragaman dalam tiap kelompok dibutuhkan untuk menjamin hasil yang dapat dibandingkan. Departemen itu sendiri bisa jadi jarang menilai performance secara aktual.

Sejumlah penyebab umum yang sering menimbulkan kegagalan dan harus dihindarkan saat penilaian kinerja sebagai berikut : a. Tidak adanya standar Tanpa adanya standar berarti tidak terjadi penilaian prestasi yang obyekif. Yang ada hanyalah penilaian subyektif yang mengandalkan perkiraan dan perasaan.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

143

CUT AYUMIATI

b. Standar yang tidak relevan dan bersifat subyektif Standar seharusnya ditetapkan melalui proses analisa pekerjaan/ jabatan untuk menentukan hasil atau output yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. c. Standar yang tidak realistis Standar adalah sasaran-sasaran yang berpotensi merangsang motivasi.

Standar yang masuk akal dan menantang akan lebih berpotensi untuk merangsang motivasi. d. Ukuran prestasi yang tidak tepat Obyektivitas dan perbandingan memerlukan bahwa kemajuan terhadap standar dan pencapaian standar dapat diukur dengan mudah dan transparan. Contoh-contoh ukuran yang bersifat kuantitatif misalnya, 1% tingkat kegagalan produksi karena kualitas, 10 order penjualan dari setiap 100 kunjungan. Sedangkan yang bersifat kualitatif misalnya, “Penyelesaian proyek pada tanggal yang ditetapkan”. e. Kesalahan penilai Termasuk dalam kesalahan penilai adalah “keberpihakan” (bias), perasaaan syakwasangka, “halo effect” (terpengaruh oleh yang dinilai), kecendrungan untuk “pelit” atau sebaliknya, kecendrungan untuk memilih nilai tengah dan takut untuk menghadapi bawahan. f. Pemberian umpan balik secara buruk Pada awal proses manajemen performance, standar harus dikomunikasikan kepada karyawan yang dinilai untuk diketahui dan disepakati. Demikian pula seluruh proses penilaian dan hasil penilaian harus dikomunikasikan pula kepada mereka sesuai dengan prinsip dan tujuan program, khususnya program manajemen performance. g. Komunikasi yang negatif.

Proses evaluasi ternyata terganggu oleh komunikasi yang didasari dengan sikap negatif seperti arogansi dan keakuan pada pihak penilai dan sikap membela diri dan ketertutupan pada pihak yang dinilai. 7

7

144

Widagdo, R, S. Lesmana, Analisis Pengaruh Atribut-atribut…,570.

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

TINJAUAN KINERJA AUDITOR BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN TELAAH KOMPETENSI DAN AKUNTABILITAS

Penilaian yang seharusnya adalah menciptakan gambaran yang akurat dari setiap performance perorangan. Penilaian tidak dilakukan hanya untuk mengetahui performance buruk, melainkan juga hasil-hasil yang baik, sehingga dapat dipakai sebagai dasar penilaian hal-hal yang terkait lainnya.

Untuk mencapai tujuan ini, maka sistem penilaian hendaknya memiliki ukuran yang standar, dan menggunakan ukuran-ukuran yang terukur dan dapat diukur.

Oleh karena itu, agar sebuah program manajemen performance dapat berjalan lebih efektif hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Relevance Hal-hal atau faktor-faktor yang diukur adalah relevan (terkait) dengan pekerjaannya, apakah itu outputnya, prosesnya atau inputnya.

2. Sensitivy Sistem yang digunakan harus cukup peka untuk membedakan antara karyawan yang berprestasi dan tidak berprestasi.

3. Reliability Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang obyektif, sahih, akurat, konsisten dan stabil.

4. Acceptability Sistem yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh karyawan yang menjadi penilai maupun yang dinilai dan memfasilitasi komunikasi aktif dan konstruktif antara keduanya 5. Practicality Semua instrumen, misalnya formulir yang digunakan, harus mudah digunakan oleh kedua pihak, tidak rumit, mengerikan dan berbelitbelit. 8 C. Penutup Dari berbagai uraian di atas, saya memberikan suatu kesimpulan bahwa kompetensi dan akuntabilitas auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sangat penting dan harus melekat dalam setiap pelaksanaan auditor, karena kinerja auditor BPK sebagai staf suatu lembaga pemeriksa dan

8

Dessler, Gary, Manajemen Personalia., terj. Agus Darma, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 45.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

145

CUT AYUMIATI

pengawas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat, Daerah, BUMN, dan BUMD, maupun organisasi lainnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga pada akhirnya dapat menghindarkan pengelolaan keuangan negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berakibat merugikan keuangan negara.

Kinerja auditor yang baik tentu akan berdampak baik pada pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan itu sendiri. Penilaian kinerja auditor BPK ini tidak hanya berorientasi pada hasil yang audit yang mereka lakukan, baik yang dilaporkan pada Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) maupun pada laporan audit BPK, penilaian kinerja juga dapat dilakukan pada staf BPK melalui crosscheck antar staf BPK (internal crosscheck). Namun agar penilaian kinerja personal ini tidak gagal maka sebelum melakukan penilaian kinerja perlu diperhatikan; (1) adanya standar penilaian, (2) tidak adanya standar yang tidak relevan dan bersifat subyektif, (3) tidak adanya standar yang tidak realistis, (4) tidak adanya ukuran prestasi yang tidak tepat, (5) tidak adanya kesalahan penilai, (6) adanya pemberian umpan balik secara fair, dan (7).

Tidak adanya komunikasi yang negatif.

146

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

TINJAUAN KINERJA AUDITOR BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN TELAAH KOMPETENSI DAN AKUNTABILITAS

DAFTAR PUSTAKA Christiawan, Y.J., Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Journal Directory : Kumpulan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unika Petra. Vol. 4 / No. 2, Tahun 2002.

Dessler, Gary. Manajemen Personalia. Terj. Agus Darma. Jakarta: Erlangga, 2000.

Lasmahadi, A. Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Tahun www.e-psikologi. com.

2000,

Mardisar dan Sari, Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi, Kompleksitas Kerja dan Tekanan Peran Terhadap Kinerja Auditor, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.6, Yogyakarta: STIE., 2007.

Mayangsari S. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperiman. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 6.

No. 1. Januari. 2003.

Teoh, S.H dan T.J.Wong Perceived Audit Quality and The Earnings Response Coefficient. The Accounting Review. April. 2000.

Widagdo, R, S. Lesmana, Analisis Pengaruh Atribut-atribut Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien, Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ. Simposium Nasional Akuntansi V Semarang. 2002.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

147

POLA IJTIHAD TENTANG AQAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) Nevi Hasnita Alumnus S2 Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry dan kandidat Doktor pada IAIN Ar-Raniry.

Saat ini ia bekerja sebagai dosen pada Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Abstract Law Compilation of Syariah Economic (KHES) is a great resource of material law in Religious Court in the field of Syariah economic. KHES was installed based on PERMA no. 2 year 2008 and consists of four books that contents of 43 chapters and 796 points. One of the book of KHES namely book II that arranged on aqad and contraction, accommodate 29 chapters and 655 points.

Based on it, the writing will explain the ijtihad forms that used for material law of KHES on the aqad and the relevant regulation. The method of law istinbat that used signifantly is ta’lili and istislahi method. This thing can be understood because the laws on muamalah based on ijtihad result. The main thing here in muamalah field that no nass mentioned explicitly about it. In the substance, KHES accomodated the regulation mentions at mazhab and make shariah of the modern bussiness transactions. The field of aqad that be regulated is the concessus of ulemas through ijma’, qiyas, istihsan or maslahah mursalah. Great numbers of transactions that regulated by Fatwa Dewan Syariah – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) with the format and substance are the same. Therefore, it could be said that the regulation on the transaction in KHES is one of codifications of law regulation that was

NEVI HASNITA

separated to enhance the strenght of law and the variety of material law resources, also the status of PERMA, posisition of KHES is still weak.

Kata kunci: Pola ijtihad, aqad, KHES

A. Pendahuluan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kumpulan hukum materil ekonomi syariah yang penyusunannya digagas oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008. Selanjutnya, KHES disahkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 pada tanggal 10 September 2008.1 Prakarsa Mahkamah Agung dalam penyusunan KHES ini didorong oleh kebutuhan mendesak terhadap hukum materil ekonomi syariah. Terutama setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, hasil amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang menambah satu kewenangan absolut bagi hakim pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Kebutuhan akan hukum materil ini juga didasari oleh kenyataan bahwa praktik ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam masyarakat Indonesia, mulai dari kegiatan perbankan sampai bidang-bidang ekonomi syariah lainnya. Oleh karena itu, Pengesahan KHES dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan pegangan kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, sehingga disparitas keputusan hukum dapat dihindari.

KHES terdiri dari 4 Buku yang berisi 43 Bab dan 796 Pasal. Buku pertama mengatur tentang subjek hukum dan harta, memuat 3 bab 19 pasal. Buku II mengatur tentang Aqad dan perikatan, memuat 29 bab 674 pasal. Buku III mengatur tentang Zakat dan Hibah memuat 4 bab 60 pasal, dan buku IV mengatur tentang Akuntansi syariah yang memuat 7 bab 62 pasal.2 Dari keseluruhan isinya, tampak jelas bahwa komposisi pasal dari setiap buku KHES tersebut berbeda jauh antara satu dengan lainnya. Satu hal yang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 10 September 2008.

1

Asep Nursobah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dikutip dari www. Badilag.net, dipostkan tanggal 07 April 2009 2

150

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

POLA IJTIHAD TENTANG AQAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

menonjol adalah Buku II KHES tentang aqad ini memuat 674 pasal. Dengan komposisi demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan tentang aqad ini mencapai 80 % dari jumlah keseluruhan isi KHES. Proporsi yang demikian besar menunjukkan besarnya perhatian para penyusun KHES terhadap materi aqad dalam hukum ekonomi syariah. Fakta ini tentu saja cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama tentang pola ijtihad yang digunakan serta relevansi hasil ijtihad tersebut dengan kebutuhan akan aturan aqad syariah saat ini.

B. Pembahasan 1. Pengertian dan model-model ijtihad Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam Alquran dan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang berdasarkan kajian-kajian ilmu secara ilmiah. Namun pada perkembangan selanjutnya bahwa persoalan ijtihad sebaiknya hanya dilakukan oleh para ahli agama Islam semata.

Secara bahasa, kata ijtihad memiliki beberapa makna. Menurut Louis Makhluf, ijtihad berasal dari kata kerja (fi’il) jahada, yajhadu, dan bentuk mashdarnya jahdan yang berarti pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atau bisa juga bermakna bersungguhsungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan. Ada juga yang berpendapat bahwa ijtihad berakar dari kata al-juhd, yang berarti thaqah (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berarti al-masyaqqah (kesulitan, kesukaran).3 Adapun ijtihad secara istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah pengerahan segenap kemampuan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara’. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad ialah untuk mengeluarkan hukum syara’ dan ia tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak.

Asy-Syaukani merumuskan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syara’ yang

3

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 223

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

151

NEVI HASNITA

praktis dengan menggunakan metode istinbath. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ijtihad ialah mencurahkan daya kekuatan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ secara terperinci.4 Walaupun definisi ijtihad di atas redaksinya berbeda-beda, namun pada prinsipnya terdapat kesepahaman bahwa ijtihad adalah mencurahkan tenaga (memeras fikiran) untuk menemukan hukum syara’ secara lebih jelas melalui pendekatan dalil.

Jika melihat para pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasannya, KHES dapat dikatakan sebagai produk ijtihad jama’i (kolektif), karena melibatkan para praktisi hukum (hakim agung), akademisi, ulama (MUI), dan para praktisi perbankan syariah. Dalam ijtihad jama’i ini memang tidak mengharuskan semua orang harus menguasai persyaratan sebagai mujtahid, tetapi cukup dengan memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hakim agama dapat dikategorikan sebagai mujtahid karena setiap keputusannya selalu mencerminkan hasil dari kegiatan ijtihad-nya dan sah secara syar’i karena sifatnya yang memaksa dan mengikat semua pihak yang berperkara. Artinya, jika dalam penyusunan KHES melibatkan para hakim agama, maka hal itu dapat disebut sebagai hasil ijtihad.

2. Pola Ijtihad dalam Penetapan Hukum Islam Berbicara tentang penetapan hukum Islam, maka ada tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola bayani (kajian semantik), pola Qiyasi (pola ta’lili atau penentuan illat) dan pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum). Pola ijtihad bayani adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan. Konsentrasi metode ini lebih berkutat pada sekitar penggalian pengertian makna teks. Usaha ini mengandung kelemahan jika dihadapkan dengan permasalahan yang baru yang hanya bisa diderivasikan dengan makna yang jauh dari teks. Pola implementasi inilah yang berkembang dan dipergunakan oleh para mujtahid hingga abad pertengahan dalam merumuskan berbagai ketetapan hukum. Mereka hanya melakukan reproduksi makna dan belum melakukan produksi makna baru.

Dalam pola pertama, dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan

4

152

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh…, hal. 224.

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

POLA IJTIHAD TENTANG AQAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

kajian kebahasaan (semantik), yaitu kapan suatu lafal diartikan secara majaz; bagaimana memilih salah satu dari lafal musytarak (ambiguitas), mana ayat yang umum yang diterangkan (’am, mubayyan, lex generalis) dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (khas, mubayyin, lex specialis), mana ayat yang qat’i (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang dhanni, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula untuk sunat, kapan larangan itu bermakna haram dan kapan pula bermakna makruh dan seterusnya.5 Sedangkan pola ijtihad ke dua yaitu ta’lili (kausasi). Pola ini berusaha untuk meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus nas ke kasus furu’ yang memiliki persamaan ’illat. Dalam epistemologi hukum Islam pola ini teraplikasi melalui qiyas. Dasar rasional aplikasi pola ini adalah adanya keyakinan kuat mujtahid yang melakukan qiyas mengenai adanya suatu atribut (wasf) pada kasus pokok yang menjadi alasan ditetapkannya hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut dan atribut yang sama terdapat pada kasus furu‘ sehingga hukum kasus pokok dapat berlaku pada kasus furu‘.

Dalam pola kedua ini, dimasukkan semua penalaran yang menjadikan ’illat (keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya.

Di sini dibahas cara-cara menemukan ’illat, penggunaan ’illat di dalam qiyas dan istihsan serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan ’illat baru (sebagai pengganti yang lama). Menurut Mahsun Fuad, melihat dasar dan pola operasionalnya, penggunaan metode ini akan kesulitan jika harus dihadapkan pada penyelesaian berbagai kasus baru yang muncul. Karena metode ini akan menyandarkan segala persoalan aktual kepada nas, dengan cara membawa hukum masalah di dalam nas (asal) kepada cabang (furu’). 6 Pola ketiga mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (dharuriyyat, kebutuhan esensial; Rahmani Tomorita Yulianti, Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol I, Edisi I Tahun 2007, hal. 59-60..

5

Mahsun Fuad, Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam), hal, 28. Dikutip dari www.scribd.com, diakses tanggal 12 Oktober 2010.

6

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

153

NEVI HASNITA

hajjiyat, kebutuhan sekunder dan tahsiniyyat, kebutuhan kemewahan).

Kemudian prinsip umum ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

Metode penemuan hukum yang prospektif-futuristik seperti ini, menurut Mahsun Fuad sebenarnya dapat ditemukan pada pola ijtihad istislahi.

Dikatakan sebagai metode yang prospektif-futuristik, karena metode istislahi lebih memberi ruang kepada kemungkinan analisis sosial. Di dalam praktik, biasanya pola ta’lili digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat argumen, tapi mungkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna. Pola istislahi sesuai dengan keadaannya, baru digunakan bila tidak ada dalil khusus yang berhubungan dengan persoalan-persoalan baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Sesungguhnya ketiga pola ijtihad bayani, ta’lili atau istishlahi tersebut dalam kaitan dengan maslahat sebagai tujuan tasyri’ merupakan pola dalam rangka memahami tujuan penetapan hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam bidang mu’amalah. Dalam kaitan ini penggunaan ketiga pola ijtihad di atas dapat diterapkan secara bersamaan, yaitu memahami nash, menelusuri ’illat nash dan memikirkan secara mendalam tentang kemaslahatan yang merupakan tujuan penetapan hukum Islam.

3. Pola Ijtihad dan latar belakang pertimbangan penetapan aturan tentang aqad dalam KHES Untuk mendapatkan gambaran tentang pola ijtihad yang digunakan dalam perumusan aturan tentang aqad dalam KHES, akan dijabarkan sebagai berikut; Pertama yaitu tentang ketentuan umum. Dalam ketentuan umum dijelaskan tentang definisi dari bentuk-bentuk aqad serta aktivitas ekonomi yang dibahas dalam buku II KHES. Kedua yaitu bentuk-bentuk akad. Bentuk-bentuk aqad yang dijelaskan di sini tidak hanya aqad yang ada dalam fiqh saja, tetapi juga aqad baru yang belum dikenal dalam fiqh seperti Sunduq Mu’asyat Taqa’udi (Dana Pensiun Syariah), Hisabat jariyat (rekening Koran Syariah), Waraqah Tijariah (Surat Berharga Syariah), Suq Maliyah (Pasar Modal/Reksadana Syariah), dan Sunduq Hifzi Ida’ (Safe Deposit Box). Kesemua

154

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

POLA IJTIHAD TENTANG AQAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

bentuk aqad perdagangan modern ini dijelaskan dengan menggunakan istilah Arab seperti yang tersebut di atas.

Dalam pasal 21, KHES mencantumkan 11 poin azas aqad yang sedikit berbeda baik dalam istilah atau bahasa yang digunakan maupun jumlahnya dibandingkan dengan buku-buku Fiqh Muamalah lainnya yang hanya memuat 8 azas aqad.7Namun jika diteliti lebih lanjut, ke-11 azas aqad KHES ini memiliki maksud yang sama dengan 8 azas aqad yang sudah dikenal.

Sebagai contoh, asas sukarela/ikhtiyari sama dengan asas hurriyah at-ta’aqud (kebebasan beraqad), asas i’tikad baik dan sebab yang halal sama dengan asas al-Ibahah, asas kemampuan dan kemudahan sama dengan asas kemaslahatan, tidak berobah/luzum sama dengan asas janji itu mengikat, demikian seterusnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan, sekalipun dengan redaksi dan jumlah yang berbeda, namun asas aqad yang dikemukakan KHES bukan sesuatu yang baru dan tidak menambah asas aqad yang sudah ada. Demikian juga pada pembahasan rukun dan syarat aqad, semua bahasannya bersifat umum terdapat dalam fiqh muamalah.

Pada beberapa bagian, seperti sanksi terhadap ingkar janji, aturan dalam KHES tidak hanya berisi tentang sanksi yang dikenal dalam fiqh saja tetapi juga mengadopsi bentuk sanksi yang dikenal dalam hukum perdata, seperti ganti rugi, denda atau membayar biaya perkara. Sanksi seperti ini merupakan ‘urf yang sudah dipraktekkan masyarakat. Salah satu contoh praktek dalam KHES sebagai berikut: a. Bay’i (Jual Beli), akibat hukumnya, dan khiyar Terkait dengan aturan jual beli, KHES hanya mengatur hal-hal yang sudah umum diketahui dan dipraktekkan. Artinya aturan tentang jual beli yang diatur dalam KHES hanya semata-mata sistematisasi bahasa dari pembahasan yang ada dalam buku-buku fiqh muamalah. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa, bentuk jual beli yang diatur dalam KHES adalah jual beli yang sederhana dan dilakukan secara langsung. KHES belum mengakomodir bentuk-bentuk jual beli modern yang saat ini banyak berkembang seperti jual beli melalui internet (E-commerce).

Menurut penulis, isi KHES tentang jual beli ini cendrung hanya mensistematiskan bahasa-bahasa fiqh saja. KHES hanya mengatur bentuk

7

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 83.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

155

NEVI HASNITA

bentuk jual beli yang ada dalilnya saja (walaupun hanya ijma’ ulama) tanpa berusaha menjawab persoalan-persoalan baru seperti E-commerce di atas.

Pada bab Bay’i ini juga dibahas tentang bentuk-bentuk jual beli yang dikenal dalam fiqh serta telah dipraktekkan secara luas di LKS selama ini, seperti aqad jual beli murabahah, salam dan istishna. Pembahasan tentang aqad murabahah berisi ketentuan umum murabahah, ketentuannya terhadap penjual dan pembeli, sistem ‘urbun (uang muka) dalam transaksi murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah serta peraturan apabila terjadi kebangkrutan. Secara garis besar, isi KHES ini merupakan formalisasi dari isi Fatwa DSN-MUI. Namun masih ada hal yang luput dalam KHES ini, yaitu aturan tentang jaminan dalam aqad murabahah yang seharusnya juga diatur karena disamping telah ada dalam fatwa DSN-MUI, juga telah dipraktekkan secara luas di LKS. Dari segi metodologi, aturan tentang murabahah ini menggunakan metode ijma' yang diambil dari pendapat mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah. 8 Pada ketentuan tentang jual beli salam dan istisna’, KHES hanya memuat aturan-aturan umum, tanpa ada aturan secara eksplisit tentang salam dan istisna paralel. Padahal di dalam Fatwa DSN-MUI saja ketentuan tentang salam dan istisna paralel ini telah diatur, karena salam dan istisna paralel ini telah dipraktikkan secara luas oleh LKS. Seharusnya sebagai hukum materil, isi KHES tentu harus lebih komprehensif dibandingkan dengan fatwa yang tingkatan hukumnya lebih rendah.

Hal penting lain yang terdapat dalam ketentuan jual beli KHES adalah diakomodasikannya jual beli wafa’ (al-Bai al-Wafa) yang tidak terdapat dalam Fatwa DSN-MUI. Bai’ al-Wafa adalah bentuk jual beli yang muncul pada pertengahan abad ke 5 Hijrah di daerah Bukhara dan Balkh, disertai dengan syarat bahwa penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila waktu yang diperjanjikan telah tiba. Jual beli ini tidak dibolehkan menurut jumhur fuqaha, tetapi mendapat legalisasi dalam fiqh Hanafi karena sudah menjadi ‘urf di masyarakat saat itu.9 Dalam hal ini, KHES juga membolehkan jual beli dengan sistem M. Arfin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif sosio Yuridis), (Jakarta: Elsas, 2008), hal. 46.

8

9

156

Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 152 .

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

POLA IJTIHAD TENTANG AQAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

‘urbun yang juga terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehannya.

Oleh karena itu dalam merumuskan Bai’ al-Wafa tim perumus KHES lebih cenderung berpegang pada prinsip fleksibilitas dalam kegiatan ekonomi selama itu dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah.

Kecendrungan pemahaman seperti ini dapat dikategorikan kepada kecendrungan mazhab. Artinya hanya membahas atau mengikuti apa yang telah terkodifikasi dalam mazhab, namun masih memungkinkan adanya talfiq yaitu memilih sedikit pendapat dari beberapa mazhab. Hal ini terlihat dengan diakomodasikannya bentuk-bentuk jual beli yang hanya ada dalam mazhab tertentu seperti bai’ al-wafa dan bai al-‘urbun yang hanya dibolehkan dalam mazhab Hanafi. b. Syirkah, Mudharabah, Muzaraah, dan Musaqah Ketentuan aqad musyarakah ini ditetapkan dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berusaha.

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari segi metodologi, aturan tentang syirkah tentang kebolehan pelaksanaannya adalah dengan menggunakan metode ijma’. Metode ini merujuk pada pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mugni bahwa, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Ijma’ ulama ini juga diperkuat oleh adanya taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

Demikian juga dengan aqad mudharabah. Akad mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang, dimana pihak yang surplus dana dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain.

Dalam hal ini pihak pertama (Sahibul Mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil/mudarib) nasabah, bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

157

NEVI HASNITA

Dari segi metodologi, aturan tersebut juga menggunakan metode ijma’ dan qiyas. Dalam prakteknya mudharabah ini pernah terjadi pada sejumlah sahabat yang menyerahkan harta anak yatim kepada orang lain (mudarib) sebagai bentuk mudarabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka.

Oleh karena itu peristiwa tersebut dipandang sebagai ijma’. Sedangkan metode qiyas digunakan ketika transaksi mudarabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

Perujukan kepada Alquran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas dapat dilihat secara general dari ketentuan-ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam, dll. Sedangkan perujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan, dapat dilihat dari kasus per kasus. Misalnya dalam penggunaan dalil istihsan yang dapat dilihat dari kebolehan jual beli pesanan (bay’i as-salam) dan istisna’, meskipun hal itu pernah dipraktekkan pada masa sahabat. Dalil maslahat atau istislah, ’urf juga sudah banyak mewarnai dalam pasal-pasal KHES. 10 Perujukan KHES terhadap nash Alquran sangat dimungkinkan karena banyak sekali ayat-ayat dalam alquran yang berbicara tentang normanorma dasar hukum ekonomi dan keuangan. Ayat-ayat hukum ekonomi yang diserap ke dalam substansi KHES seperti: Surah al-Muthaffifin ayat 1-4, Surah al-Maidah ayat 1, serta Surah al-Nisa’ ayat 29. Selanjutnya, penyerapan Hadits sebagai sumber kedua hukum Islam juga cukup proporsional dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Beberapa nash hadits yang diserap itu antara lain: 1) innama al-bay’ ‘an taradhin (jual beli harus atas dasar saling meridhai) 2) Al-bay’ani bilkhiyari ma lam yatafarraqa (penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah) Sebagaimana nash-nash Alquran dan al-Hadis, kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah juga digunakan dalam merumuskan kompilasi hukum ekonomi syariah. Kaidah-kaidah ushuliyah yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan kompilasi hukum ekonomi syariah antara lain adalah: Abdul Mughits, Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Al-Mawarid, Edisi XVIII, Tahun 2008, hal. 152.

10

158

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

POLA IJTIHAD TENTANG AQAD DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

a) Al-ashlu fi al-amri li al-wujub (asal dari perintah adalah wajib). b) Al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrim (asal dari larangan adalah haram)..

Di samping kaidah ushuliyyah di atas, ada juga kaidah-kaidah fiqhiyah yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan kompilasi hukum ekonomi syariah antara lain: a) al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha (pada dasarnya semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya). b) Al-‘adatu muhakkamah (adat kebiasaan [yang baik] dapat dijadikan hukum). 11 C. Penutup Penyusunan KHES telah mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber skunder. Artinya dalam perspektif fiqh mazhabi, KHES telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda. Meskipun dalam wilayah ibadah mayoritas umat Islam nusantara, bahkan Asia Tenggara menganut mazhab Asy-Syafi’i tetapi dalam urusan muamalah cenderung berwarna eklektik. Muatan KHES menunjukkan banyak aturan dalam muamalah, umat Islam Indonesia lebih mengacu pada mazhab atau dalil yang lebih longgar, seperti yang ada dalam mazhab Hanafi, Maliki dan dan pengikut Hambali, meskipun dalam urusan ibadah mengikuti mazhab Syafi’i.

Penyusunan KHES dapat disebut sebagai media refleksi dari fiqh mazhabi dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke-Indonesia-an.

Secara metodologis (usuli), talfiq (eklektik) dalam istidlal atau dalam mazhab fiqh itu dibenarkan jika dalam konteks memilih dalil (istidlal) yang lebih kuat, bukan untuk mencari format hukum yang paling mudah dan sesuai dengan kepentingannya.

Abdul Mughits, Kompilasi Hukum ..., hal. 155.

11

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

159

NEVI HASNITA

DAFTAR PUSTAKA Abdul Mughits. Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Al-Mawarid, Edisi XVIII, Tahun 2008.

Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Asep Nursobah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dikutip dari www.

Badilag.net, dipostkan tanggal 7 April 2009.

M. Arfin Hamid. Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif sosio Yuridis). Jakarta: Elsas, 2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 10 September 2008.

Mahsun Fuad, Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam. Dikutip dari www.scribd. com, diakses tanggal 12 Oktober 2010.

Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rahmani Tomorita Yulianti. Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol I, Edisi I Tahun 2007.

Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

160

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

KARAKTERISTIK DAN PERAN TENAGA KERJA DALAM MENUNJANG KESUKSESAN PRODUKSI Misran Alumnus S2 Program Pasacasarjana IAIN Ar-Raniry dan dosen pada Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Abstract The human being in the world–eventhough differences of skin and races– should have a wish to fulfill his/her daily life need, such food, house and clothes as a primary things. For this importance, each must work hard and be patient. A work is not easy to be done by single person. So that, it needs the other for play an important role in this job. Someone who work is called al‘amil and who submits this job is called sahib al-‘amal. In Islamic concept, both of parties have duties and obligations. As a worker, Islam recommended him to work based on Islamic values such as honesty and trust, no lying etc. these attitudes leds to produce a harmonic condition between al-‘amil and sahib al‘amal and get satisfied production. Besides that, Islam suggested this work will guide to get the happiness in the world and hereafter.

Kata kunci: Karakteristik, tenaga kerja, dan kesuksesan produksi

MISRAN

A. Pendahuluan Setiap makhluk yang hidup di atas permukaan bumi, tidak terkecuali manusia, pasti membutuhkan sesuatu yang dapat menunjang kehidupannya, dan hal itu sudah merupakan sunnatullah. Allah Swt., telah menyediakan berbagai sarana, baik bumi, laut, udara, dan juga semua isi yang ada di alam ini untuk diolah dan dimanfaatkan oleh manusia, dan semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam tersebut. Namun, dalam setiap pengolahan alam tersebut Allah juga telah menentukan aturan-aturan yang sangat sempurna, sehingga manusia tidak saling berebut dan saling membunuh satu sama lainnnya.

Segala usaha dan ikhtiar manusia dalam mengelola semua isi alam ini, baik dengan anggota badan/fisik maupun dengan menggunakan kecerdasan pemikiran untuk mendapat hasil yang baik dan layak itulah yang disebut dengan tenaga kerja atau kerja atau pekerjaan (al-‘amal). Namun demikian, Toto Tasmara berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut adalah suatu pekerjaan, paling tidak haruslah terpenuhi tiga aspek.

Pertama, Aktifitas dilakukan karena adanya dorongan tanggung jawab. Kedua, Aktifitas dilakukan secara sengaja. Ketiga, Mempunyai arah dan tujuan luhur yang memberi makna bagi diri pelakunya.1 Abu Ahmad Ismail menambahkan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor-faktor atau unsur-unsur produksi (‘awamil al-intaj atau anasir al-intaj), yaitu proses pencurahan segala jerih payah untuk menciptakan suatu manfaat yang sebelumnya belum ada, demi mencukupi kebutuhan manusia, atau mengupayakan suatu manfaat sebuah barang sehingga mempunyai harga atau lebih bermanfaat. Unsur ini terdiri dari bumi, tenaga kerja, dan ra’sul mal (modal). Pembagian ini merupakan pemikiran ahli ekonomi klasik, yang oleh pakar ekonomi berikutnya ditambah satu faktor lagi, yaitu altanzim (managemen). 2 Oleh karena itu, pekerjaan dan tenaga kerja merupakan satu kesatuan dan sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan, baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai macam corak pekerjaan dan mata pencaharian, namun untuk memberikan keuntungan yang maksimal

Toto Asmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 27.

Ahmad Abu Isma’il, Ushul…., hal. 49 dan 51.

1 2

162

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

KARAKTERISTIK DAN PERAN TENAGA KERJA DALAM MENUNJANG KESUKSESAN PRODUKSI

dalam setiap pekerjaan, sangat diperlukan sosok pekerja yang jujur, ulet, dan berbagai kharakteristik kepribadian lainnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini fokus pembahasannya adalah bagaimana peran tenaga kerja dalam menunjang kesuksesan produksi.

B. Pembahasan 1. Pandangan Islam tentang kerja Islam adalah agama sempurna yang mengatur semua esensi kehidupan manusia, yang tidak hanya melihat dari aspek akhiratnya saja, tapi juga selalu memperhatikan urusan dunia, keduanya haruslah berjalan secara berimbang.

Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah saw., yang artinya: Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. (HR. Tarmizi).

Keseimbangan antara dunia dan akhirat atau antara ibadah dan kerja juga ditegaskan dalam firman Allah yang artinya: Dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari masalah keduniaan‌(QS. 28:77).

Dari hadis dan ayat di atas dapat kita pahami bahwa Islam tidak hanya mementingkan urusan akhirat atau hablum minallah saja, tapi juga memikirkan persoalan-persoalan dunia dan kehidupan di dunia, sehingga keduanya dapat berjalan secara beriringan.

Abdul Mannan menambahkan bahwa perbedaan dua komunitas masyarakat dalam menerapkan keseimbangan ibadah dan kerja tidaklah perlu sama. Bisa jadi, waktu untuk ibadah dalam suatu masyarakat A misalnya lebih banyak dibanding masyarakat B, sehingga waktu kerja masyarakat A lebih sedikit dibanding waktu kerja masyarakat B, namun yang terpenting adalah kualitas dan makna sebuah ibadah haruslah berimbang3 Sementara itu untuk mencapai kebahagiaan sebagaimana telah dijanjikan Allah dalam berbagai firmannya, tentulah manusia harus selalu berusaha dengan sunguh-sungguh dalam bentuk bekerja. Bekerja dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Islam selalu mendorong umatnya agar selalu Muhammad Abdul Mannan, the Frontiers of Islamic Economics, (Delhi: Idarah;I Adabiyat-I, 1984), hal. 42-44 3

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

163

MISRAN

giat berusaha, bekerja, dan bersikap dinamis sehingga dapat mewujudkan kemakmuran kehidupan. Bekerja dalam pandangan Islam merupakan salah satu perbuatan yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Islam menempatkan kerja pada derajat yang tinggi. Bahkan Islam sangat melarang umatnya untuk bermalas-malasan, menganggur, apa lagi memintaminta4 Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah saw., yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ra. yang artinya: Rasulullah saw. berabda: Sesungguhnya rizki yang paling baik dimakan seseorang adalah yng dihasilkan dari kerjanya sendiri, dan anaknya merupakan hasil usahanya. (HR. Ibnu Majah). 5 Bahkan bekerja dalam Islam bukanlah kegiatan yang hanya bernilai duniawi semata, melainkan juga bermakna ibadah, asalkan melakukan sesuatu pekerjaan disertai oleh keikhlasan kepada Allah dan juga pekerjaan tersebut mengandung kebaikan atau yang sering disebut dengan amal shalih (perbuatan yang baik). Oleh karena itu, Islam menempatkan bekerja atau amal shalih pada kedudukan yang tinggi yaitu menempatkannya pada tingkat kedua setelah iman.

Dalam Islam, iman itu ibarat pokok, sedangkan‘amal saleh adalah cabangnya. hubungan keduanya bersifat timbal balik. Artinya, iman tidak mempunyai nilai apabila tidak membuahkan ‘amal saleh,. Sebaliknya ‘amal saleh tidak berarti apabila tidak dilandasi oleh iman. Banyak ayat Alquran yang teksnya selalu menyandingkan antara iman dengan amal, di antaranya QS. 2:15, 62, 82, 277; 4; 57, 122, 173; 5: 9, 39, 69, dan lain-lain.

Dalam pandangan Islam bahwa bekerja bukan hanya sekedar hak, melainkan juga sebagai kewajiban setiap manusia, baik secara individu (fardhu ‘ain), maupun sosial ( fardhu kifayah). Dan hal yang paling inti dalam setiap bekerja adalah sebagai bukti nyata pengabdian seorang hamba kepada Khaliknya demi kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak. Di samping itu bahwa bekerja juga mengandung pesan sosial-horizontal. Oleh karenanya, bekerja menurut Islam, selalu berpijak pada dua hal; yaitu kesadaran spiritual yang transenden dan juga mewujudkan dalam bentuk pekerjaan yang nyata.

Abi ‘Abdillah bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz. I, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1995), hal.

673.

4

Yusuf al-Qardhawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1985), hal.122123.

5

164

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

KARAKTERISTIK DAN PERAN TENAGA KERJA DALAM MENUNJANG KESUKSESAN PRODUKSI

Afzalurrahman menambahkan bahwa bekerja merupakan ibadah, dan ibadah pun menjelma dalam bentuk kerja. Ini artinya bahwa keduanya memiliki hubungan yang resiprokal (timbal-balik) antara kerja dengan ibadah. Dengan kata lain bahwa bekerja dalam Islam bukan hanya sebagai hubungan sosial, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian manusia terhadap Allah. 6 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja dalam Islam berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: a. Kerja merupakan bagian perintah agama; b. Kerja sebagai dasar kehormatan/martabat manusia; c. Kerja sebagai sumber pemasukan rizki yang baik; d. Kerja sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari; e. Kerja dimaksudkan untuk pencapaian pembangunan dan kemajuan; dan f. Kerja bermaknan pemanfaatan perbedaan/ pemberian anugrah Allah pada setiap individu.

2. Tenaga kerja yang beretika Dorongan dan anjuran kerja yang dianjurkan dalam Islam, bukanlah bermakna hanya bekerja secara serampangan dan bebas nilai (value free).

Apabila manusia bekerja tanpa mengindahkan norma-norma, maka statusnya tidak berbeda dengan hewan. Meskipun kedua makhluk ini sama-sama bekerja. Hewan bekerja semata-mata berdasarkan naluriahnya, tanpa ada etos, landasan etis, serta tanpa peran akal. Sedangkan bagi manusia, bekerja harus dilandasi etos, kode etik, dan penggunaan akal untuk meringankan beban tenaga, dan meraih hasil kerja yang baik. Hamzah Ya’kub mengatakan, Apabila landasan-landasan ini ditinggalkan, maka gaya kerja manusia telah meniru cara kerja hewan, sehingga turunlah derajat manusia ke tingkat kelompok hewan atau binatang. 7 Oleh karena itu bekerja merupakan bukti adanya iman sebagai parameter baik dan tidak baik, bermoral dan tidak, yang secara substansi bahwa bekerja tidak hanya mengharapkan gaji dan imbalan secara materi untuk memperoleh

Afzalurrahman, Doktrin‌, hal. 262-269.

Hamzah Ya’kub, Etos Kerja Islami, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal.13-25

6 7

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

165

MISRAN

gaji dan imbalan, melainkan juga untuk mengharapkan ridha Allah Swt..

Hal inilah yang harus selalu dipraktekkan oleh umat Islam dalam dunia lapangan kerja, sehingga seluruh aktivitas umat Islam tidak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan, dan nilai-nilai etika dalam bekerja, seperti jujur, amanah, ulet, sabar dan lain-lain dapat diwujudkan secara nyata.

Di antara hal-hal penting tentang etika kerja yang harus diperhatikan pekerja dan pemberi kerja adalah sebagai berikut: a. Adanya keterikatan individu terhadap diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap ini muncul dari iman dan rasa takut individu sebagai pekerja terhadap Tuhannya. Kesadaran ketuhanan dan spiritualtasnya akan mampu melahirkan sikap-sikap kerja positif, sehingga akan sungguh-sungguh bekerja, berusaha keras untuk memperoleh ridha Allah Swt. dan mempunyai hubungan baik dengan partner kerjanya; b. Bagi pemberi kerja, dilarang memaksakan atau memforsir seseorang, alat produksi, dan bahkan terhadap binatang. semuanya harus dikerjakan secara proforsional dan wajar. Di antaranya adalah memberi pekerjaan dengan memperhitungkan beban yang mestinya dapat dipikul oleh pekerja. Karena masing-masing anggota badan mempunyai hak, termasuk mata. hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya, “Rasulullah saw. bersabda: mata itu mempunyai hak (yang harus dipenuhi), dan Nabi melarang membuat-buat tahi lalat’ (HR. Bukhari) 8 c. Berusaha dengan cara yang halal dalam segala jenis pekerjaan. Islam tidak mengenal pekerjaan yang mendurhakai Allah. Seperti bekerja memproduksi minuman keras, para pembuat berhala, perjudian, riba dan lain-lainnya. Di sinilah penguasa berhak mengawasi dan melarang pekerjaan yang membahayakan kehidupan individu maupun masyarakat luas.9 Islam melarang taat dalam kemaksiatan dan memerintahkan taat dalam hal yang ma’ruf. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang artinya:

8

Syauqi ‘Abduh al-Sahy, al-Mal…, hal. 72-74

Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhary, Shahih al-Bukhary, (Riyadh: Dar al-Salam, 1997), hal.1267 9

166

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

KARAKTERISTIK DAN PERAN TENAGA KERJA DALAM MENUNJANG KESUKSESAN PRODUKSI

“Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; Tidak boleh melakukan ketaatan dan hal maksiat kepada Allah, karena ketaatan hanya boleh dilakukan dalam hal yang ma’ruf”. (HR. Muslim).10 Etika-etika tersebut diharuskan menjadi refleksitas pribadi pekerja, dan itulah karakter ideal seorang pekerja dalam pandangan Islam, sehingga apa yang diharapkan akan terwujud dalam kenyataan dan terhindar dari segala yang tidak diinginkan.

3. Peranan tenaga kerja dalam menunjang kesuksesan produksi Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam proses produksi dan dalam menghasilkan sebuah hasil produksi yang baik, ini artinya bahwa maju tidaknya sebuah perusahaan atau dalam menghasilkan sebuah produk sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja.

Ahmad Abu Ismail mengatakan bahawa keberhasilan suatu kerja dalam proses produksi sangat tergantung pada tiga hal penting, yaitu: a. Kesungguhan dan kerja keras pekerja. Sifat ini akan tumbuh dalam diri pekerja manakala didukung dengan efesiensi jam kerja, sehingga si pekerja tidak merasa kelelahan dengan pekerjaan yang digelutinya.

Di samping itu, diciptakan suasana yang menyenangkan dengan dibarengi pemberian upah insentif; b. Pemilihan secara cermat terhadap suatu pekerjaan. Untuk memenuhi hal ini, sebelum seseorang memilih sebuah jenis pekerjaan perlu dilakukan tes kejiwaan, sehingga pekerjaan yang akan ditekuninya sesuai dengan watak dan jiwanya. Hal ini akan bermanfaat baik bagi diri pekerja karena telah sesuai dengan pilihannya, dan bagi pemberi kerja dapat memperoleh peningkatan produksi dan tidak ada PHK, karena para pekerjanya sudah sesuai dengan pilihan dan keahlian masing-masing; c. Cara atau metode yang dipakai dalam menjalankan pekerjaan. Di sinilah perlu dilakukan training (pembinaan dan pelatihan) terhadap Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, Shahih Muslim, Juz. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, t.th.), hal.33 10

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

167

MISRAN

pekerja baru. Training tersebut disesuaikan dengan tingkat tinggirendahnya pengalaman kerja masing-masing pekerja. 11 Dalam rangka mencapai keberhasilan suatu proses produksi, pemilihan tenaga kerja dan pelatihan terhadapnya menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pemilihan dan penyaringan para tenaga kerja sesuai dengan yang diinginkan. Sementara melalui pelatihan diharapkan dapat menambah keahlian dan kualitasnya.

Hamzah Ya’kub menambahkan bahwa untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang intensif, baik itu melalui pendidikan formal, non formal, pembinaan fisik dan juga pembinaan mental, bahkan ketrampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan jauh lebih dibutuhkan dibanding dengan kekuatan fisik. 12 1. Hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja Hak dan kewajiban dalam setiap interaksi merupakan sesuatu yang mesti dan saling melengkapi, kekurangan salah satu dari keduanya akan berakibat pada ketidak stabilan dan saling merugikan, apalagi terkait dengan dunia kerja antara pekerja dan majikan. Islam sendiri sangat menekankan tentang hak dan kewajiban dalam suatu pekerjaan, bahkan Islam menganjurkan agar memberi upah pekerjaan, segera setelah selesai pekerjaannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw., yang berasal dari Anas bersabda. Berilah upah pekerja sebelum kering keringatnya.(HR. Bukhari).

Dari hadis di atas dapat terlihat bahwa begitu penting adanya kerjasama yang baik antara kedua pihak, bahkan bagi seorang majikan yang telah mempekerjakan orang lain, di samping memberi hak-haknya setelah bekerja, juga penting menjaga perasaan bahkan perlu memberi motivasi kerja dengan memberi upah langsung setelah bekerja. Hal ini dimaksudkan agar terjalin hubungan harmonis antara keduanya. Hak dan kewajiban tersebut disesuaikan dengan watak manusia, kemampuan masing-masing dan masyarakat sekitarnya. Apabila masing-masing pekerja dan pemberi kerja menjalankan fungsi sesuai kedudukannya, maka proses produksi akan lancar.

Ahmad Abu Isma’il, Ushul…, hal. 76-86

11

Hamzah Ya’kub, Etos…, hal.103-104

12

168

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

KARAKTERISTIK DAN PERAN TENAGA KERJA DALAM MENUNJANG KESUKSESAN PRODUKSI

Oleh karena itu, ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pekerja dan yang memberi kerja sebagai berikut: a. Hak-hak pekerja Hak-hak pekerja adalah sebagai berikut: 1) Hak mendapat upah atau gaji sesuai dengan jerih payah yang dicurahkannya. Pekerja berhak diperlakukan secara adil dan baik (QS. 16: 90), dan gajinya tidak boleh dikurangi dari yang seharusnya ia terima (QS. 26: 183). Upah tersebut harus diberikan tepat waktu (QS. 4: 58). Dalam sebuah hadits Qudsy yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya: Ada tiga kelompok orang yang menjadi musuhku pada hari kiamat;...(ketiga), orang yang mempekerjakan pekerja, dan si pekerja telah melaksanakan pekerjaannya, namun si pemberi kerja tidak memberikan upah kepada si pekerja. (HR. Bukhari) 13 2) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja.

Pekerja berhak memperoleh kenikmatan kerja, istirahat cukup, dan jam kerja yang terbatas; 3) Hak jaminan atas bahaya yang dialami selama bekerja. Jaminan ini berlaku apabila terjadinya bahaya bukan atas kesalahan pekerja sendiri. Jika atas kehilafan pekerja, maka jaminan dapat diperoleh dari negara, atau dari pekerja yang diambil dari tabungan upah kerjanya. Asuransi tenaga kerja merupakan salah satu upaya untuk memenuhi jaminan bahaya yang dialami pekerja; 4) Hak cuti dan libur akhir pekan. Hak cuti kerja biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja; 5) Hak memperoleh jaminan dan perlindungan sosial. Jaminan ini dikhususkan bagi yang lemah, orang sakit, atau orang lannjut usia. Perlindungan sosial inilah yang merupakan tujuan utama yang diterapkan oleh Islam. 14 b. Kewajiban pekerja Di samping hak-hak pekerja di atas, pekerja juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pemberi pekerjaan. kewajiban Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhary, Shahih‌, hal. 444-445

13

Afzalurrahman, Doktrin‌, hal. 190

14

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

169

MISRAN

kewajiban pekerja adalah sebagai berikut: 1) Pekerja harus amanah, bertanggungjawab dan ikhlas; 2) Benar-benar bekerja dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini menyangkut manfaat kerja yang diperoleh dengan ketentuan waktu. Dalam waktu bekerja yang telah disetujui, pekerja tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain; 3) Mengerjakan pekerjaan dengan cermat, tekun dan teliti; 4) Menjaga keselamatan suatu yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan; 5) Mengganti kerugian jika terjadi kerusakan. Kewajiban ini hanya dikhsususkan bagi pekerja yang merusakkan sesuatu karena kesengajaan atau kelengahan; 6) Pemberi pekerjaan berhak melakukan pengawasan terhadap pekerja dan memberi sanksi bagi pekerja yang teledor. 15 Apabila masing-masing tenaga kerja menghiasi dirinya dengan nilai-nilai etika dan membekali diri dengan kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaan yang digelutinya, maka proses produksi akan mencapai sasaran yang pada akhirnya akan terwujud pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sebagaimana yang diharapkan.

C. Penutup Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prilaku muslim dalam melakukan pekerjaan (sebagai tenaga kerja) yang diembankan kepadanya harus mengikuti karakteristik yang ditunjuk oleh agama. Hal utama yang harus dimiliki oleh tenaga kerja selain kekuatan fisik atau ilmu pengetahuan adalah keihklasan dan kepercayaan. Dengan modal keikhlasan dan kepercayaan ini akan mewujudkan keharmonisan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat terhindar dengan sendirinya.

Apabila terjadi kesalahan tenaga kerja dalam mengemban pekerjaannya, maka menjadi tanggung jawab pekerja untuk menanggulangi kesalahannya, jika kesalahan dilakukan dengan tidak sengaja, maka tidak menjadi Afzalurrahman, Doktrin‌, hal. 191

15

170

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

KARAKTERISTIK DAN PERAN TENAGA KERJA DALAM MENUNJANG KESUKSESAN PRODUKSI

tanggungjawanya dan diselesaikan dengan bijaksana. Di samping itu Islam sangat memperhatikan tentang keamanan tenaga kerja, hal ini dibuktikan dengan adanya jaminan sosial dan jaminan kesehatan jika terjadi kecelakaan kerja. Akhirnya dengan konsep yang diajarkan oleh Islam dalam hal ketenagakerjaan akan terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karena bekerja dengan niat baik merupakan ibadah yang akan mendapat imbalan yang baik pula darinya.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

171

MISRAN

DAFTAR PUSTAKA ‘Abd. al-Rahman B. Khalidun, Mukaddimah Ibnu Khaldun. Beirut: Dar al-Fikr, t.th..

Abi ‘Abdillah bin Yazid al-Qazwini. Sunan Ibn Majah, Juz. I. Beirut: Dar-alFikr, 1995.

Hamzah Ya’kub. Etos Kerja Islami. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Muhammad Abdul Mannan. The Frontiers of Islamic Economics. Delhi: Idarah;I Adabiyat-I, 1984.

Muhammad al-Zamakhsyari. Al-Kasyaf, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyah, 1995.

Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhary, Shahih al-Bukhary, (Riyad: Dar al-Salam, 1997), Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, Shahih Muslim, Juz. III. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, t.th..

Syauqi ‘Abduh al-Sahy. al-Mal wa al-Thuruq istimarihi fi al-Islam. Madinah: Mathba’ah Hisan, 1984.

Toto Asmara. Etos Kerja Pribadi Muslim. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) Yusuf al-Qardhawi. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1985.

172

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI BANK SYARI'AH

Deddy Nofendy Alumnus S2 pada Program Pascasarjana IAIN IAIN Ar-Raniry.

Dosen pada Prodi Mu’amalat STAI Teungku Dirundeng Meulaboh dan juga Kepala Bank Aceh Capem Syariah Meulaboh.

Abstract Akad is an expression between a doer and a receptor to implement kinds of works. Related to bank syari’ah, there are several akad (transactions) based on the al-Qur’an and Hadtis. This transaction exactly a key to differ between syariah and convensional. Generally, akad consists of two, tabarru (social needs) and tijarah (commercial needs). Tabbaru’ could be referred to benefit or advantage, meanwhile tijarah usually related to advantage and disadvantage.

Kata Kunci: Akad, transaksi, dan bank syari’ah

DEDDY NOFENDY

A. Pendahuluan Akad berasal dari bahasa Arab ‘aqada yang artinya mengikat atau mengokohkan. Secara bahasa pengertiannya adalah ikatan, mengikat.

Dikatakan ikatan (al-rabath) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Menurut Fiqh Islam akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (ittifaq). Dalam kaitan ini peranan Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Qabul (pernyataan menerima ikatan) sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syari’ah, maka munculah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut.

Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan Qabul.

Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fiqh antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara’, ada manfaatnya, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara’.

Karena itulah ulama fiqh menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt.. Dalam surat AlMaidah ayat 5 yang artinya “ Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Dalam kaitannya dengan praktek perbankan Syari’ah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yakni Akad Tabarru dan Akad Tijarah.

B. Pembahasan Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah menggunakan akad-akad yang menjadi landasan produk-produk yang akan digunakan masyarakat dalam bertransaksi. Secara garis besar akad-akad dalam transaksi

174

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI BANK SYARI'AH

bank syariah dapat dibagi dalam dua jenis akad, yaitu: 1. Akad Tabarru' (Kebaikan) 2. Akad Tijārah (Perdagangan)1 Akad tabarru' adalah jenis perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi pada profit atau bisnis, transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan komersil melainkan dalam rangka berbuat kebaikan dan tolong menolong. Dalam akad tabarru’ pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, namun ia boleh meminta sebesar biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan akad tabarru' tersebut.2 Dalam praktek yang diaplikasikan oleh bank syariah, akad tabarru’ ini merupakan akad pembantu dalam bertransaksi dengan akad tijarah yang bertujuan komersil. Transaksi yang merupakan akad tabarru terdapat dalam produk-produk berikut : a. Al-Qard (Soft and Benevolent Loan), yaitu memberi pinjaman harta yang kepada orang lain yang dapat ditagih kembalui namun tanpa mengharapkan imbalan.3 b. Al-Rahn (Mortgage), adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhananya yaitu pinjaman harta dengan adanya jaminan atas utang atau gadai.4 c. Al-Hiwālah, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang (muhil) kepada orang lain yang menanggungnya (muhal alaihi) yang orang tersebut berkewajiban mananggung hutangnya dan melakukan pembayaran pada pemberi pinjaman (muhal) dan si penaggung (muhal alaihi) selanjutnya mendapat pembayaran dari orang yang berhutang

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan, Edisi I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hal. 58-62 1

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 13 2

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press ; 2001), hal .131 3

4

Ibid.,hal. 128

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

175

DEDDY NOFENDY

d.

e. f.

g. h.

(muhil).5 Secara sederhana berarti memberi pinjaman harta untuk menanggung hutang orang lain.

Al-WakÄ lah (deputyship), yang berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Al-Wadi’ah, yaitu menyediakan jasa custody (penitipan,pemeliharan).

Al-Kafalah, memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika terjadi sesuatu atau disebut juga contingent wakalah (wakalah bersyarat), contoh jika kita menyebutkan: “Pergilah umrah nanti rapor anakmu saya yang ambilkan�.6 Hibah, berarti pemberian kepada seseorang tanpa balasan, atau syarat pertukaran apapun.

Waqaf, memberikan sesuatu dengan tujuan agama atau untuk kepentingan agama.

Terhadap akad-akad di atas, penyedian jasa atau bank syariah boleh menerima bayaran hanya untuk biaya-biaya riil yang timbul dalam melaksanakan transaksi dengan akad tersebut, contohnya jika seorang nasabah mewakilkan kepada bank untuk mengirimkan sejumlah uang ke suatu tujuan, maka bank syariah dapat mengenakan biaya pengiriman kepada nasabah pengirim. Demikian juga pada akad Al Qard, dimana bank dapat menenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya yang timbul, contohnya biaya pemakaian kertas, map ataupun biaya operasional lainnya yang memungkinkan terlaksananya transaksi tersebut.

Akad tijarah dalam bank syariah adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (for profit transaction) atau bersifat komersil. Dari tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu : a. Natural Certainty Contract b. Natural Uncertainty Contract7

Ibid., hal. 126

Adiwarman Karim, Bank Islam..., hal.59

Adiwarman Karim, Bank Islam..., .hal. 62.

5 6 7

176

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI BANK SYARI'AH

Natural Certainty Contract, cash flow dan besarnya keuntungan dari transaksi dan waktu relatif telah dapat ditentukan, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransasi di awal akad (fixed and predetermined).

Sedangkan Uncertainty kontrak adalah sebaliknya dimana cash flow dan angka mutlak keuntungan tidak pasti sebab sangat bergantung pada hasil investasi, tingkat return investasinya bisa positif, negatif atau nol (not fixed and not predetermined). a. Natural Certainty Contract Dalam NCC, kedua belah pihak saling menukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (by their nature) menawarkan return yang tetap dan pasti. Termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain, yaitu sebagai berikut: 1. Akad Jual-Beli (Al-Bai’, Salam, dan Istishnai’) 2. Akad Sewa-Menyewa (Ijarah dan IMBT)

Dalam akad-akad di atas, pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya (baik real assets/benda maupun financial assets/keuangan).

Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungan resiko bersama.

Juga tidak ada percampuran aset si A dengan si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, lalu sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Disini barang ditukar dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli (al-bay’i).

1. Akad jual-beli

Pada dasarnya ada 4 (empat) bentuk akad al-bay’i, yaitu: a. al-bay’i naqdan b. al-bay’i’ Muajjal c. Salam

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

177

DEDDY NOFENDY

d. Istishnai’8 Al-Bai’ naqdan adalah akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai (Al-Bai’ berarti jual beli, sedangkan naqdan artinya tunai). Jual-Beli dapat juga dilaksanakan tidak secara tunai, tapi dengan cicilan ini disebut al-bai’ muajjal. Pada jenis ini, barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode berikutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicil selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode.

Kita juga mengenal suatu akad jual beli, dimana si penjual menyatakan dengan terbuka kepada si pembeli mengenai tingkat keuntungan yang diambilnya. Bentuk jual beli seperti ini dinamakan al murabahah9. Dalam ilmu fiqh, akad murabahah ini pada mulanya digunakan untuk bertransaksi dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari mereka dari penipuan. Dewasa ini, akad murabahah pun digunakan dalam praktek perbankan syariah, karena nasabah diasumsikan tidak begitu mengetahui teknis perhitungan bagi hasil (dengan demikian dapat dianalogikan sebagai orang yang kurang mengerti, seperti anak kecil). Jadi bank syariah memberitahukan tingkat keuntungan yang diambilnya kepada nasabah.

Bentuk jual beli yang ketiga adalah jual beli salam. Dalam jualbeli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (masih harus diproduksi). Jual beli salam adalah kebalikan dari jual beli muajjal. Dalam jual beli salam, uang diserahkan sekaligus di awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian di akhir perjanjian pembiayaan.10 Adiwarman Karim, Bank Islam..., hal. 64. Dan lihat juga, Sayyid Sabiq, Fiqhu Al Sunnah, Al Mujallidu Al Tsalisu, (Libanon, Beirut: Dar Al Fikr, 1984), hal. 125-158 8

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua (Dewan Syariah Nasional, MUI, BI, 2003), hal. 26 9

10

178

Sayyid Sabiq, Fiqhu Al Sunnah, hal. 171

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI BANK SYARI'AH

Bentuk jual beli yang terakhir adalah jual beli istishna’. Akad istishna’ sebenarnya adalah akad salam yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan (jadi tidak dilakukan secara lump-sum di awal).11 1. Akad Sewa-Menyewa (Al Ijarah dan IMBT) Selain akad jual beli, dalam NNC ada pula akad sewamenyewa, yaitu akad ijārah, iāarah muntahia bi al tamlik (IMBT), dan ju’ālah.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa-menyewa.

Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Sedangkan ju’alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (performance) objek yang disewa/diupah. Pada ijārah, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijārah. Objek ijārah tetap menjadi milik yang menyewakan.

Namun demikian, pada zaman modern ini muncul inovasi baru dalam ijārah, di mana si peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek ijārahnya di akhir periode peminjaman. Ijārah yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijārahnya ini disebut sebagai ijārah Muntahia Bi al tamlik(IMBT)12 b. Natural Uncertainty Contracts (NUC).

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Termasuk dalam kontrak ini Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta :Penerbit Djambatan : 2003), hal. 76-140 11

12

Adiwarman Karim, Bank Islam..., hal. 66

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

179

DEDDY NOFENDY

adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their nature/alamiah) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined/pasti dan telah ditetapkan. Contohcontoh NUC sebagai berikut: 1. Musyarakah (wujuh, ‘inan, abdan, muwafadhah, mudharabah) 2. Muzara’ah 3. Musaqah 4. Mukhabarah13 Akad musyarakah (atau disebut juga syirkah) mempunyai 5 variasi, yaitu: muwāfadhah, ‘inan, wujuh, abdan dan mudhārabah. Dalam syirkah muwāfadhah, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama, yaitu Rp. X dicampur dengan Rp. X juga. Sedangkan pada syirkah ‘inan, para pihak yang berserikat memncampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama, misalnya Rp. X dicampur dengan Rp. Y. Dalam syirkah wujuh, terjadi percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang (wujuh, berasal dari kata bahasa Arab yang berarti wajah /reputasi).

Bentuk selanjutnya adalah syirkah ‘abdan , di mana terjadi percampuran jasa-jasa antara orang yang berserikat. Misalnya ketika konsultan perbankan syariah bergabung dengan konsultan information technology untuk mengerjakan proyek sistem informasi Bank Syariah Z. Dalam syirkah bentuk ini, tidak terjadi percampuran modal (dalam arti uang), tetapi yang terjadi adalah percampuran keahlian/keterampilan dari pihak-pihak yang berserikat.

Bentuk syirkah yang terakhir adalah syirkah mudharabah. Dalam syirkah ini, terjadi percampuran antara modal dengan jasa (keahlian/keterampilan) dari pihak-pihak yang berserikat.

Dalam semua bentuk syirkah tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut: bila bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Bila bisnis rugi, maka pembagian kerugiannya didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak yang berserikat.

Perbedaan penetapan ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan menyerap (absorpsi) untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap

13

180

Sayyid Sabiq, Fiqhu Al Sunnah..., hal. 191-198.

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI BANK SYARI'AH

oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi, tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian, maka besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.

Dengan demikian, dalam syirkah muwāfadhah, karena porsi modal pihak-pihak ayang berserikat besarnya sama, besar keuntungan maupun kerugian yang diterima oleh masing-masing pihak jumlahnya sama pula.

Dalam syirkah ‘inan, karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah wujuh, bila terjadi laba, keuntungan pun dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah antara masingmasing pihak. Sedangkan bila rugi, hanya pemilik modal saja yang akan menanggung kerugian finansial yang terjadi. Pihak yang menyumbangkan reputasi/nama baik, tidak perlu menaggung kerugian finansial, karena ia tidak menyumbang modal finansial apapun. Namun demikian, pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian, yakni jatuhnya reputasi/nama baiknya.

Dalam syirkah ‘abdan, demikian pula halnya. Bila mendapatkan laba, maka akan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka kedua belah pihak akan sama-sama menanggungnya, yaitu dalam bentuk hilangnya segala jasa yang telah mereka kontribusikan.

Dalam syirkah mudhārabah, bila terjadi keuntungan, maka akan dibagi menurut nisbah bagi hasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan bila rugi, penyandang modal (shahib al-mal) yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang mengkontribusikan jasanya (mudharib) tidak menanggung kerugian finansial apapun, karena ia memang tidak memberikan kontribusi finansial apapun. Bentuk kerugian yang ditanggung oleh mudharib berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapatkan imbalan apapun.

Selain musyarakah, terdapat juga kontrak investasi untuk bidang pertanian yang pada dasarnya sama dengan prinsip syirkah. Bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun dinamakan muzāra’ah. Bila bibitnya berasal dari pemilik tanah, disebut mukhabarah.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

181

DEDDY NOFENDY

Sedangkan bentuk kontrak bagi hasi yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan disebut musaqat.

Perbedaan antara natural certainty contracts (NCC) dengan natural uncertainty contracts (NUC) ini sangat penting, karena kedunya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampuradukkan. Bila natural certainty contracts diubah menjadi uncertain, terjadilah gharar (ketidakpastian, unknown to both parties). Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar ‘sunnatullah’ karena itu dilarang.

Demikian pula sebaliknya dilarang, yakni bila Natural Uncertainty Contracts diubah menjadi certain, maka terjadilah riba nasiah. Artinya, kita mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun melanggar sunnatullah. Tetapi justru hal itulah yang dilakukan oleh perbankan konvensional dengan penerapan sistem bunganya.

A. Penutup Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (ittifaq) yang disepakai oleh dua atau beberapa pihak dan diimplimentasiikan dalam ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) yang dibenarkan oleh syara’ dan menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Sementara Jenis-jenis Akad yang yang berlaku di perbankkan syari’ah secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad Tabarru dan Tijarah.

Akad Tabarru’ adalah jenis perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi pada profit atau bisnis, sepeerti Hibah, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qirad, Wadi’ah, Hadiah. Sedangkan akad Tijari, adalah suatu akad tijarah yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (for profit transaction) atau bersifat komersil, seperti Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Salam, Istisna, Musyarakah, dan lain-lain.

182

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI BANK SYARI'AH

DAFTAR PUSTAKA Adiwarman Karim. Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan, Edisi I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua, Dewan Syariah Nasional, MUI, BI, 2003.

Muhammad Syafii Antonio. Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sayyid Sabiq. Fiqhu Al Sunnah, Al Mujallidu Al-Tsalisu. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

Sunarto Zulkifli. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambatan, 2003.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

183

SISTEM PERBANKAN

Studi Komparatif Perbankan Syari’ah dan Konvensional

Muhammad Mahasiswa Program Doktor Konsentrasi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Abstract The developed countries that their layers societies lived in prosperity and their leaders mange in justice – have the strong pillars to reach the highest civilization. These pillars are the systems of politic, socio-cultural, nature and human resources, education, economic and also sport. To strengthen those things, it need a cooperation of each elements. In economic field, the condition of market, bank, trade, agriculture and industry should have good planning to prove their foundations. More than that, each spoke about bank, so we should a healthy debitor, creditor and finance, dhahiri and batini.Talking about bank, we should improve the healthy debtor, creditor or financial as batini health finance base syariat perspective.

Kata kunci: Sistem perbankan, konvensional, dan syari’ah

MUHAMMAD

A. Pendahuluan Salah satu persoalan penting dalam upaya memajukan ekonomi masyarakat adalah tersedianya bank-bank yang sehat dan mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Bank yang salah satu fungsi utamanya sebagai lembaga yang memberikan fasilitas simpan pinjam merupakan sesuatu yang sangat penting, karena masyarakat dewasa ini selalu menggunakan jasa bank untuk memajukan perekonomiannya. Namun yang menjadi persoalan dan kendala kemudian adalah persoalan bunga yang telah dipatok oleh setiap bank bagi setiap nasabahnya dalam setiap kali melakukan transaksi simpan pinjam, dimana penetapan bunga tersebut dalam pandangan agama Islam merupakan sesuatu yang haram atau yang sering disebut dengan riba.

Hal itu sebagaiman dijelskan oleh Allah dalam Surat al-Baqarah [2]: 275, 276, 278, Ali-Imran [3]: 130, danan-Nisa [4]: 161. Namun di sisi lain, kehadiran bank syari’ah yang mencoba menawarkan sistem perbankan yang sesuai dengan syari’ah, dalam realitas masih belum banyak diminati oleh masyarakat. Sudah sekitar 10 tahun lebih dikembangkan bank syari’ah ternyata masih belum juga mampu mengimbangi bank-bank konvensional.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi setiap orang, apa yang terjadi dengan bank syari’ah dan bagaimana sistem perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat?.

Maka, dalam tulisan singkat ini, penulis mencoba mengkaji tentang Bank Konvensional yang dalam pelaksanaannya masih menerapkan sistem bunga, serta bagaimana mencermati solusi yang ditawarkan perbankan berbasis syariah, kiranya makalah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam menentukan perbankan mana yang akan dijadikan sebagai tempat simpan pinjam untuk megembangkan usahanya. Sistem yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah menggunakan metode library reserch yaitu dengan cara menelaah buku-buku, artikel, majalah dan manuskrip ilmiah berkaitan dengan judul makalah.

A. Pembahasan 1. Seputar Kelahiran Bank Berbasis Syariah Istilah Bank berasal dari bahasa Italia Banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya

186

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

SISTEM PERBANKAN : STUDI KOMPARATIF PERBANKAN SYARI’AH DAN KONVENSIONAL

kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.1 Secara umum, bank ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk bcrbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank adalah sebagai berikut: a. Agent of Trust, untuk mencari kepercayaan yang merupakan dasar utama kegiatan perbankan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyalurannya; b. Agent of Development, yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa; c. Agent of Services, dalam hal ini bank memberikan penawaran jasajasa perbankan kepada masyarakat, dapat berupa jasa pengiriman uang, pcnitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan.2 Bila kita melihat dari segi cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli saat ini, maka bank terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu bank yang berorientasi pada prinsip konvensional (Barat) dan bank yang berdasarkan kepada basis Syari'ah (Islam).

Sitem perbankan yang telah berlaku di Indonesia pada umumnya adalah perbankan yang berbasis konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia, dimana asal mula bank di negeri ini dibawa oleh kolonial Belanda. Namun sejak tahun 1990-an, muncul bank yang berasaskan kepada al-Qur'an dan Sunah yang melandaskan kepada prinsip syari'ah. Sejak tahun 2003, kedudukan bank ini semakin kuat di mata masyarakat Indonesia seiring dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bunga bank konvensional.

Perbankan Islam sebenarnya tidak hanya ada di dunia Islam, di dunia Baratpun sistem perbankan Islam telah dipraktekkan, eksperimen pertama diadakan di pedesaan Mit Ghamar di delta Sungai Nil dari tahun 1963-1973, dalam bentuk bank tabungan pedesaan. Eksperimen ini dipandang telah membawa hasil yang gemilang. Orang yang patut mendapatkan pujian

Malayu SP. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Cet. Ill, (Jakarta: Burnt Aksara, 2004), hal. 1.

Y. Sri Susilo, dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 6.

1 2

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

187

MUHAMMAD

dalam usaha pemula ini adalah Aim. Ahmad an-Najjar. Eksperimen lain juga telah dilakukan di Karachi, Pakistan, yang diprakarsai oleh SA. Irsyad, dengan mendirikan sebuah bank koperasi pada bulan Juni 1965, walaupun bank ini kemudian tidak membawa hasil, karena salah pengelolaan dan kurangnya supervisi resmi yang akhirnya harus ditutup.3 Sitem perbankan Islam semakin dikenal di masyarakat dan semakin menunjukkan eksistensinya, apalagi setelah beberapa dekade kemudian, konstitusi para fuqaha dalam pertemuan dan muktamar yang dilaksanakan di Khartum, Sudan pada Mei 1994, yang menetapkan bahwa hukum bunga bank adalah haram. Sehingga kemudian beberapa negara Islam mulai mendirikan bank-bank Islam tanpa bunga. Hal itu dapat terlihat seperti pendirian Bank Dubai, Islamic Bank of Faisal, Baitut Tamwil al-Kuwaiti dan lain-lain.4 Pendirian bank-bank tanpa bunga ini tentunya dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa "tidak ada ekonomi tanpa bank, dan tidak ada bank tanpa bunga" 2. Kedudukan Perbankan Syari’ah di Indonesia Awal beroperasinya perbankan syariah Indonesia mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992. Selanjutnya, semenjak tahun 1998 keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang ini mengatur secara spesifik tentang landasan hukumnya serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan. Dengan regulasi ketentuan normativ seperti ini, hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.

Sementara bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah terdapat 19 bank, yang diantaranya seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Selanjutnya, landasan normatif bank syari’ah juga diatur dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undangundang ini sekaligus menguatkan aturan dan sistem operasional perbankan M. Umar Chapra, Masa Depart llmu Ekonomi, Pentj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Genia Insani -ess. 2001). hal. 228.

3

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Pentj. Zainal Arifin - Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 21.

4

188

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

SISTEM PERBANKAN : STUDI KOMPARATIF PERBANKAN SYARI’AH DAN KONVENSIONAL

syari’ah sebelumnya sehingga pelaksanaan perbankan syari’ah menjadi lebih mandiri, artinya bahwa regulasi perbankan syariah dan konvensional diatur dalam undang-undang secara terpisah dan tersendiri.

3. Konsep Bank Syariah dan Bank Konvensional Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.5 Bila melihat dan mengkaji prinsip-prinsip syari’ah, maka bank syariah dewasa ini dapat terbagi kepada menjadi 3 jenis, yaitu: a. Bank Syariah level-A. Bank syariah ini dari hulu sampai hilir, dana yang mengalir adalah 100% tidak pernah tercampur dan tersentuh dengan lembaga atau pihak yang mengandung unsur tidak halal (unsur riba). Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya mengelola dana bank syariah sejenis saja. Dan hal ini hanya bisa tercapai pada negara yang punya bank sentral syariah tersendiri (bank sentral yang hanya menangani bank-bank syari'ah juga) atau di negara yang semua banknya menganut sistim syariah. Sehingga tidak ada percampuran dana dengan bank konvensional. b. Bank syariah level-B. Bank yang bergerak dengan sistem syariah dan berdiri sendiri.

Artinya bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut sistem konvensional. Kalau di Indonesia, (mungkin) hanya ada dua bank, yaitu bank muamalat dan bank syariah mandiri (BSM secara corporate berdiri sendiri, sekalipun pada namanya ada nama "mandiri"). c. Bank syariah level-C. Bank yang bergerak dengan sistim syariah, namun masih merupakan anak perusahaan dari bank konvensional lain, dan secara pendanaan masih bercampur dengan bank induknya. Atau yang lebih parah, sekalipun bank ini menggunakan sistem syariah,

5

Malayu SP. Hasibuan, Dasar-dasar...., hal. 40.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

189

MUHAMMAD

Padahal kalau ditelusuri dan diteliti serta dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh bank syari’ah maka sistem yang dilakukan oleh Bank Konvensional dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh bank syari’ah, yang di antaranya seperti: a. Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan, seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk pinjamannya (kredit) yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. 8

http://www.kamale.wordpress.com, 15 Juni 2006.

Kasmir , Pemasaran Bank, (Jakarata: Kencana, 2004), hal. 23.

Kasmir , Pemasaran Bank..., hal. 24.

6 7 8

190

tapi sebenarnya hanya merupakan salah satu divisi saja dalam bank konvensional.6 Di sisi lain ada juga bank yang hanya berlebelkan syariah atau juga dapat dikatakan syari’ah gadungan, dimana dalam prakteknya bank tersebut tetap menggunakan sistem bunga (riba). Untuk mengelabui kesyari’ahannya, mereka juga mengusung prinsip-prinsip syari’ah dimana dalam mencari keuntungan mereka juga melakukan transaksi-transaksi syari’ah, yang antara lain:7 a. Mudharabah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil); b. Musyarakat (pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal); c. hiurabalxah (prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan); d. Ijarah (pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan); e. Ijarah wa Iqtina (pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain dengan disertai pilihan).

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

SISTEM PERBANKAN : STUDI KOMPARATIF PERBANKAN SYARI’AH DAN KONVENSIONAL

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Bila kita lihat secara umum bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional, ada persamaan di antara keduanya, yaitu dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, penggunaan teknologi komputer dan juga syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan, seperti KTP, NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak), proposal, laporan keuangan dan sebagainya.

Namun bila kita lihat secara mendalam, maka terdapat perbedaan yang mendasar yaitu: Pertama, Tentang akad dan legalitas. Akad dan legalitas ini merupakan kunci utama yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. "innamal a'malu bin niat", sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dari niatnya. Dan hal itu sangat tergantung dari aqadnya.

Perbedaannya untuk aqad-aqad yang berlangsung pada bank syariah ini hanya aqad yang halal, seperti bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa.

Tidak ada unsur riba dalam bank syariah ini. Kedua, Dalam hal struktur organisasi bank. Dalam bank syariah ada keharusan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya. DPS ini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris. Dengan posisi yang setinggi ini, jelas bahwa dewan ini bukanlah hanya sekedar main-main belaka. DPS ini ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya. Semenjak tahun 1997, seiring dengan pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, dan demi menjaga agar para DPS di setiap bank benar-benar tetap konsisten pada garis-garis syariah, maka MUI membentuk sebuah lembaga otonom untuk lebih fokus pada ekonomi syariah dengan membentuk Dewan Syariah Nasional.

Ketiga, Pada usaha yang dibiayai. Ada aturan bahwa usaha-usaha yang dibiayai oleh bank syariah ini hanya lah usaha yang halal. Scdangkan untuk usaha yang haram, seperti usaha asusila, usaha yang merusak masyarakat atau sejenisnya itu tidak akan dibiayai oleh bank syariah. Intinya, investasi tidak dapat dilakukan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan yang ditetapkan haram menurut fiqh. Dalam usul fiqh, terdapat kaidah yang menyatakan: "Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram". Misalkan saja tentang minuman keras, Rasulullah melaknat kepada yang meminum, membuat, membawa, memberi, dan menjualnya.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

191

MUHAMMAD

Begitu juga bila Bank. Syariah membiayai "perusahaan haram", maka akan dilaknat bagi yang menjalankan, memberi, menulis, mencatat, dan menjadi saksi transaksinya.

Keempat, Pada lingkungan kerja bank syariah. Ketika kita memasuki kantor bank tersebut, pasti ada nuansa tersendiri. Nuansa yang diciptakan untuk lebih bernuansa Islami. Mulai dari cara berpakaian, beretika dan bertingkah laku dari para karyawannya. Yang pasti jika masuk ke kantor bank syariah, insya Allah benar-benar sejuk nuansanya (dalam hal ini, mungkin di Aceh yang "menerapkan" syariat Islam, akan ada kesamaan antara keduanya).

Untuk lebih jelas lagi, tabel di bawah ini akan membandingkan lebih lanjut: No 1 2 3 4 5 6

Bank Syari’ah

Bank Konvesional

Berinvestasi pada udaha yang halal Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee Besaran bagi hasil berubah sesuai dengan kinerja usaha Profit dan falah9 oriented Pola hubungan kemitraan Ada dewan pengawas syari’ah

Bebas nilai Sistem bunga Besaran tetap Profit oriented Hubungan debitur-kreditur Tidak ada lembaga sejenis

Di samping perbedaan-perbedaan di atas, juga masih ada perbedaan yang mendasar lainnya antara bank syari’ah dengan bank konvensional, yaitu istilah 'bagi hasil', artinya bahwa penentuan margin dan bunga tidak ditentukan di awal melainkan disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank syari’ah. Sementara pada sistem bank konvensional menetapkan margin atau bunganya sudah ditentukan di awal periode, seperti suku bunga Bank XYz misalnya sebanyak 5% per tahun. Apa pun yang terjadi pada bank tersebut, untung atau rugi, maka pihak Bank XYZ itu wajib memberikan bunga kepada nasabah sebesar 5%. Sistem inilah yang oleh ahli ilmu memasukkan dalam kategori riba.9 Sedangkan pada Bank Syariah, yang ditentukan hanya persentase (nisbah) dari total profit. Misal perjanjian bagi hasilnya itu 40% bagi nasabah Falah artinya kemenangan. Maksudnya dalah bahwa perbankan syahri’ah tidak sematamatamencari profirt tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupu di akhirat.

Kemenagan di dunia artinya keberhasilan menunjukkan bahwa bank syari’ah adalah sistem perbankan terbaik, sedangkan kemenangan di akhirat berupa pahala dan kebaikan di sisi Allah.

9

192

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

SISTEM PERBANKAN : STUDI KOMPARATIF PERBANKAN SYARI’AH DAN KONVENSIONAL

dan 60% bagi pihak bank. Mengenai berapa nilai rupiah yang akan didapat, itu bergantung dari keuntungan usaha bank pada periode tersebut. Secara lebih spesifik, dapat kita perhatikan pada tabel di bawah ini: No 1

Sistem Bunga Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank.

Sistem Bagi Hasil Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.

2

Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.

Besarnya nisbah (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

3

Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.

Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

4

Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.

Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.

5

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

5. Kontroversi Keharaman Sistem Perbankan Konvensional Secara umum terjadi perselisihan pendapat ulama tentang hukum bank konvensional. Sebagian ulama berpendapat bahwa bank konvensional hukumnya haram. Namun, ada juga yang berpendapat boleh, karena dianggap darurat. Soalnya kita masih belum mampu keluar dari sistem bank konvensional tersebut. Pendapat yang mengatakan haram menambahkan bahwa semua aktivitas bank konvensional adalah haram, termasuk para pekerja yang bekerja di bank tersebut, karena mereka ikut mendukung dan menikmati gajinnya, dengan alasan bahwa bank tersebut menganut sistem bunga yang dianggap riba dan diharamkan.

Namun menurut mereka, jika telah terlanjur menabung di lembaga atau bank konvensional atau tidak mempunyai alternatif lain, maka setiap Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

193

MUHAMMAD

bunganya tidak boleh digunakan untuk makan atau keperluan pribadi, tetapi sebaiknya diambil dan diserahkan kepada lembaga pengelola zakat untuk disalurkan bagi kemaslahatan umum. Sebaliknya jika ditabung di lembaga keuangan atau bank syariah, tentu tidak perlu khawatir akan adanya nilai tambah atau bunga dari tabungan yang disimpan, karena sistem bagi hasilnya sudah disesuaikan dengan syariat Islam.

Persoalan bank konvensional hingga kini belum ada kata sepakat. Tahun 1976 di Mesir diadakan diskusi yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Faraj As-Sanhuri dan dihadiri oleh 14 ulama yang sangat terkemuka. Lima mewakili Mazhab Hanafi, empat mewakili Mazhab Maliki, tiga Mazhab Syafi'i, dan seorang bermazhab Hanbali. Di akhir diskusi tersebut, empat ulama mengharamkan, sembilan membolehkan dan seorang belum dapat memberi putusan.

Selanjutnya Mufti Mesir yang kini menjabat Pimpinan Tertinggi Al-Azhar, Syekh Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthawi, cenderung membolehkan bank konvensional/deposito dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dabulu. Menurutnya, di samping penentuan tersebut mcnghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka. Terlebih, perbankan menjadi salah satu pilar utama dari pembangunan ekonomi secara khusus dan pembangunan nasional secara umum, yang manfaatnya kembali kepada seluruh masyarakat. Tahun lalu, tepatnya 27 Ramadhan 1423 H/2 Desember 2002 M, Majma al-Buhust al-Islamiyah salah satu badan tertinggi al-Azhar, mengadakan rapat membahas soal bank konvensional yang dipimpin oleh Syekh Al-Azhar.

Forum itu memutuskan; “mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di dalam al-qur’an atau sunnah yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungana atau bunga terlebih dahulu, selama kedua

194

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

SISTEM PERBANKAN : STUDI KOMPARATIF PERBANKAN SYARI’AH DAN KONVENSIONAL

belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut. Allah berfriman:Artinya.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, tetapi hendaklah dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu (QS. an-Nisa’ : 29).

Dikemukakan juga dalam fatwa tersebut bahwa boleh jadi ada yang berkata: “bank-bank tersebut dapat merugi, maka bagaimana mereka menetapkan keuntungan dalam banyak transaksi lainnya. Denga demikian keuntungan ini dapat menutupi kerugian itu.” Di samping itu dalam keadaan merugi dapat saja persoalan dikembalikan ke pengadilan. Kesimpulannya, menetapkan keuntungan terlebih dahulu bagi mereka yang menginvestasikan harta mereka melalui bank-bank atau selain bank adalah halal dan tanpa syubhat dalam transaksi itu.

Ini termasuk dalam persoalan “mashalih al-murshalah” bukanya termasuk masalah aqidah atau ibadah-ibadah yang tidak boleh dilakukan atas perubahan atau pengantian. Tetapi tentu saja ada ulama yang tidak setuju.

Agaknya kita dapat berkata bahwa bank-bank syari’ah yang melaksanakan kegiatannya antara lain dalam bentuk mudharabah dan lain-lain, dapat dipastikan sejalan dengan tuntutan agama.

Namun demikian, bank konvensional tidak dapat dipastikan keharamannya bahkan diapun boleh jadi halal. Ini terbukti dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang sangat berwenang itu. Memperoleh gaji dari bank tersebut dapat dibenarkan. Bahkan kendati bank-bank konvensional itu melakukan transaksi riba. Bekerja dan memperoleh gaji di sana pun masih dapat dibenarkan, selama bank tersebut mempunyai aktivitas lain yang sifatnya halal. Begitu fatwa Mufti Mesir yang lalu, Syekh Jad al-Haq. C. Penutup Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa antara bank konvensional dengan bank syari’ah secara umum banyak kesamaannya, apa lagi kalau dilihat dari segi teknis pengoperasionalnya, seperti teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, penggunaan sarana teknologi dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan dari bank, namun kalau ditelusuri lebih jauh, maka akan ditemukan beberapa perbedaan mendasar antara bank syari’ah dengan bank konvensional. di antaranya yaitu tentang akad dan legalitas. Akad dan Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

195

MUHAMMAD

legalitas ini merupakan kunci utama yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. "innamal a'malu bin niat".

Kedua yaitu istilah 'bagi hasil� artinya bahwa penentuan margin dan bunga tidak ditentukan di awal melainkan disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank syari’ah. Sementara pada sistem bank konvensional menetapkan margin atau bunganya sudah ditentukan di awal periode.

Sistem inilah yang oleh ahli ilmu dimasukkan dalam kategori riba. Harus diakui juga bahwa pengharaman bank konvensional masih banyak terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkannya ditambah lagi tidak hadirnya bank syariah di dalam masyarakat.

196

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

SISTEM PERBANKAN : STUDI KOMPARATIF PERBANKAN SYARI’AH DAN KONVENSIONAL

DAFTAR PUSTAKA Iggi H. Achsien. Investasi Syariah di Pasar Modal. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kasmir. Pemasaran Bank. Jakarta: Kencana, 2004.

M. Umar Chapra. Masa Depan llmu Ekonomi, terj., Ikhwan Abidin Basri.

Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Mahmud Abu Saud. Garis-garis Besar Ekonomi Islam, terj. Achmad Rais.

Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Malayu SP. Hasibuan. Dasar-dasar Perbankan, Cet. III. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Yasir Yusuf. Lembaga Perekonomian Umat. Banda Aceh: Ar-Raniry ''Press, 2004.

Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr. Keunggulan Ekonomi Islam, terj.. M. Hashem, Cet. II. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Warkum Sumitro. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. www.kamale.wordpress.com www.pikiran-rakyat.com www.republika.co.id www.syariahmandiri.co.id Y. Sri Susilo, dkk.. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Yusuf Qardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin-Dablia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

197

WAKAF SEBAGAI INVESTASI PEREKONOMIAN ISLAM YANG MENJANJIKAN Banta Ali Abdullah Sekretaris Prodi Mu'amalah pada STAI Teungku Dirundeng Meulaboh.

Saat ini sedang melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Abstract Waqf means specifying the property for ummat through using the profit of the property meanwhile the main of property will be constant. It is a form of donation for moslem interest as a way to product prosperity in order building the strength of the religion. Waqf can be used for building the mosque, orphan needs, teaching important and so on. Today, understanding will enlarge in classification. One of the term for waqf currently is cash waqf. Here, the enhancement of waqf will be very important because the need of ummat be more than before. Waqf is always relevant for the strengthen the community.

So, it needs a regulation that manage this property be better in the future.

Kata kunci: Waqaf, perekonomian Islam

BANTA ALI ABDULLAH

A. Pendahuluan Waqaf adalah suatu perbuatan yang sifatnya sukarela, bermakna sosial, perhatian, dan saling membantu kepada sesama, di samping juga untuk bertaqarrub ilallah dan mendapatkan pahala bagi waqif yang tidak putusputusnya selama harta waqaf masih dapat digunakan. Sejalan dengan ini, Mushtafa Ahmad Zarqa' mengatakan bahwa perincian hukum wakaf yang diakui dalam fiqh, semuanya pendapat ijtihadiyah dan qiyas, umat hanya bersepakat dalam syaratnya saja dengan tujuan untuk qurbah ilallah.

Terkait dengan permasalah di atas, penulis akan memaparkan berbagai pendapat ulama fiqh tentang masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan perkembangan wakaf, baik wakaf pada benda tetap maupun yang dapat dipindahkan, benda hidup maupun benda mati seperti wakaf bangunan, rumah, hewan, kuda, dan sejenisnya, ataupun mewaqafkan benda-benda dalam bentuk paket maupun terpisah, seperti tanah dan se-isinya.

Mustafa Ahmad Zarqa' menambahkan bahwa benda-benda yang tahan lama seperti kapak, pisau, termasuk juga gandum untuk ditanam boleh untuk diwakafkan. Para fuqaha’ membolehkan untuk mewakafkan sesuatu yang dipakai dalam waktu tertentu seperti wakaf rumah dalam waktu yang tidak terbatas, baik dalam jangka waktu yang singkat ataupun lama.

Para fuqaha’ juga membolehkan waqaf pada barang yang pendek umurnya seperti kuda, kambing, sapi, buku, mushaf dan sebagainya atau barang yang bisa dipindahkan dalam bentuk investasi waqaf yang berfungsi untuk memakmur masyarakat secara umum, bahkan manfaat harta waqafpun menjadi aset daerah seperti aset Provinsi Aceh yang berada di Arab Saudi yaitu waqaf Habib Bugak (Baitul Asyi) pada masa kejayaan kerajaan Aceh, yang sekarang sudah bernilai 300 juta Riyal yang setara dengan Rp. 8 trilliun lebih. Baitul Asyi tersebut sekarang diperuntukkan untuk para jamaah haji yang berasal dari Aceh.

Untuk lebih jelas bagaimana persoalan waqaf, baik yang tetap maupun bergerak, baik yang hidup maupun yang mati, akan dibahas secara detail dalam pembahasan berikutnya.

A. Pembahasan 1. Pengertian waqaf Waqaf secara terminologi adalah

200

menahan suatu benda yang kekal

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

WAKAF SEBAGAI INVESTASI PEREKONOMIAN ISLAM YANG MENJANJIKAN

zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan pada jalan kebaikan.

Namun ulama empat mazhab berbeda pendapat tentang definisi waqaf.

Mayoritas Ulama Hanafi dan pengikutnya memberi definisi bahwa waqaf adalah :

“Menahan suatu benda yang kekal zatnya, dan dapat diambil mamfaatnya guna diberikan kepada jalan kebaikan. Karena itu, harta waqaf tidak boleh hilang hak milik dari tangan waqif dan shah mencabut kembali dan menjualnya harta waqaf.”1 Sementara jumhur ulama, terutama Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali mendefinisikan waqaf sebagai berikut:

“Jumhur Ulama Fiqh pada pendapat yang kuat menjelaskan bahawa waqaf adalah; menahan suatu harta yang kekal zatnya, yang dapat di ambil mafaatnya. Sementara pihak waqif dan lainnya tidak dibolehkan lagi menggunakan harta waqaf sekalipun diperuntukkan untuk yang mubah.”2

Sementara Malikiyyah mendefinisikan bahwa waqaf adalah:

“Waqif adalah menjadikan pemiliknya agar dapat diambil manfaat dari harta waqaf walaupun manfaat itu berupa upah, atau waqaf itu

1

Fathul Qadir:Juz,5. hal.37,40,62. Al-Lubab: Juz, 2. hal.180. Al-Darul Mukhtar: Juz:3. hal. 391.

Mughni Muhtaj:Juz,3, hal,376. Kasyaful Qana’: Juz 4, hal. 267. Ghayah Al-Muntaha: Juz 2. hal.

299.

2

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

201

BANTA ALI ABDULLAH

dijadikan sebagai harta Mustagrillah (yang dimasukkan dalam hasil sesuatu yang berharga), seperti mata uang dirham diperuntukkan bagi orang yang berhak menerimanya dengan sighah (lafadh) tertentu dan masa tertentu, artinya bahwa waqif menahan ‘ain harta yang dikelola bukan milik harta pribadi, dan manfaat waqaf bagi jalan kebaikan.”3 2. Landasan Hukum Wakaf Secara normatif bahwa landasan yang dapat digunakan dalam transaksi waqaf adalah firman Allah Swt.. Artinya, Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS. Al-Imran 3: 92).

Dimana dalam ayat di Atas Allah menekankan tentang betapa pentingnya menafkahkan sebagian harta di jalan Allah, dan seseorang tidak akan sampai pada tingkatan baik, jikalau sebagian hartanya belum dinafkahkan pada jalan Allah, yang di antara adalah melalui jalan waqaf. Sementara ayat lain yang secara eksplisit juga berbicara tentang waqaf adalah firman Allah. Artinya, Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj 22: 77) Adapun dalil yang terkait langsung dengan persoalan waqaf adalah hadits Rasulullah saw..:

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di kahibar.

Umar bertanya kepada Rasulluh Saw,.” Apakah pertimbanganmu kepada-ku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?” Jawab beliau” jika engakau suka, tahanlah tanah itu dan sedekahkanlah manfaatnya.” Maka dengan petunjuk Rasullah Saw. Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjajian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan,dan tidak boleh dihibahkan.(HR. Bukhari Muslim).4Dan juga hadis Rasulullah Saw. Yang artinya; Al-Syarah Al-Kabir:Juz:4, hal. 76. Al-Syarah –Al shaghir: Juz 4. Hal. 97-98. Al-Furuq; Juz 2, hal.

111.

3

4

202

Bukhari Muslim, Al-Syurut, Bab Waqaf, (Libanon: Dar Fikr al-Muashir), hal.737.

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

WAKAF SEBAGAI INVESTASI PEREKONOMIAN ISLAM YANG MENJANJIKAN

barang siapa yang menahan (habs) seekor kuda di jalan Allah akan menjadi tameng dari neraka.� (Al-Hadits) Dari beberapa keterangan di atas, menunjukkan bahwa waqaf merupakan sesuatu yang dianjurkan, bahkan Allah tidak akan memasukkan seseorang dalam kategori orang sebelum menafkahkan sebagian hartanya pada jalan Allah, termasuk di dalamnya persoalan waaqaf. Di samping itu waqaf juga memiliki dalil yang kuat untuk dapat dilaksanakan, karena itu sudah sewajarnya bagi setiap kaum muslimin untuk mewaqafkan sebagian hartanya pada jalan kebajikan.

3. Barang-barang yang diwakafkan Ulama berbeda pendapat tentang barang yang boleh diwakafkan. Menurut Hanafi, boleh mewaqafkan barang yang bisa tetap dan satu paket dengan tanah seperti mewakafkan tanah pertanian dengan mesin dan peralatannya atau juga mewaqafkan barang yang dapat dipindah-pindahkan, seperti mushaf, buku, pulpen dan lainnya.

Namun dewasa ini persoalan waqaf tidak hanya pada sebatas benda, namun lebih luas dari itu, seperti mewaqafkan uang atau yang sering disebut dengan waqaf tunai. Hal ini pulalah yang sedang dikembangkan oleh cendikiawan muslim Indonesia, termasuk juga apa yang sedang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Di samping juga ada beberapa model waqaf lain yang telah banyak dilaksanakan di antaranya: a. Barang yang bersifat temporal. Seperti wakaf masjid dari sebuah apartemen, dalam waktu tertentu, kalau sudah habis masa yang ditentukan maka pemilik apartemen mengambil kembali haknya.

Misalnya kalau seseorang mewakafkan kebunnya untuk fakir miskin selama lima tahun, kalau sudah habis lima tahun maka pemilik kebun mengambil kembali tanahnya dan memanfaatkanya kembali sebagaimana halnya sebelum di wakafkan.5 b. Barang yang dimanfaatkan secara berulang ulang misalnya sebuah syirkah mewakafkan hasilnya untuk keperluan masyarakat dalam waktu dan kesempatan tertentu dengan berulang ulang, setiap

5

Ibid., hal. 180 - 182

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

203

BANTA ALI ABDULLAH

kesempatan, setiap minggu dan setiap bulan, bahkan seperti hari raya sebuah yayasan mewakafkan hasilnya untuk membantu fakir miskin. c. Barang dengan syarat hasilnya untuk wakif. Dimana seorang yang berwakaf mengisyaratkan untuk membagi sebagian hasil dari proyek wakafnya untuk yang mewaqafkannya. Mereka berhujjah bahwa Rasul dulu juga memakan dari waqaf kebun mukhairiq. Demikian juga Umar yang memakan dari wakaf di Khaibar, dimana Umar sebagai pengelola semasa hidupnya.6 d. Barang wakaf dalam bentuk hak-hak dan pemanfaatan di mana seseorang mewaqafkan hak-kepemilikannya atau pemanfaatannya saja dan bukan dalam bentuk barang, seperti penyewaan atau ijarah.

Adapun waqaf dalam bentuk pemanfaatannya saja, dapat dibagi dalam beberapa kategori, di antaranya: 1. Waqaf hak-hak ma’nawiyah; Wakaf hak-hak ma’nawiyah; adalah waqaf dalam bentuk hak kuasa pemilikan maknawi, seperti hak cipta, hak penemuan (ibtikar) hak merek perdagangan (hak cipta, membuat, dan sejenisnya), dan bukan hak ‘aininya (berupa barang), namun waqaf seperti ini hukumnya haram karena mengandung kebohongan. Sedangkan hak pemanfaatan atau penemuan (ibtikar) hak lain yang dimiliki pengarang atau penemu dan ia bisa di manfaatkan). Pelaksanaan dari wakaf ini melalui rekomendasi dari pengarang atau penemu. pengarang mengatakan: ia berikan hak publikasi atau sebagian darinya karena Allah Swt, dengan ini pihak publikasi atau yang mendagangkan nama perusahaannya harus melaksanakan wakafnya sebagai wakil dari wakif, hal yang sama juga adalah hak cipta 2. Waqaf Hak Jalan Waqaf hak jalan adalah tanah wakaf yang diwaqafkan untuk hak jalan, seperti hak menyeberang, dan menggunakan jalan tersebut, termasuk juga hak jalan berupa kepemilikan jalan yang bisa dimanfaatkan dan juga bisa mendapat bayaran dari jalan tersebut.

6

204

Ibid..

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

WAKAF SEBAGAI INVESTASI PEREKONOMIAN ISLAM YANG MENJANJIKAN

Model seperti ini dapat dilaksanakan dengan dua cara: Pertama, Umpamanya ada sebuah masjid yang berseberangan dengan pemilik rumah, dan jalan menuju masjid agak jauh, supaya lebih dekat dengan masjid, ia membangun jalan khusus menuju mesjid dan tidak di wakafkan, tapi ia hanya ingin kalau ia dan keluarganya mau berbuat baik, dan semua orang tidak bisa menghapusnya setelah ia meninggal. Kedua, Hak jalan diberikan kepada orang lain, bukan kepada pemilik tanah, dimana ia hanya ingin mendapatkan kebaikan dengan memberi kemudahan kepada pengguna jalan agar lebih dekat menuju mesjid.

3. Waqaf Layanan Waqaf Layanan, yaitu bentuk waqaf dalam bentuk pemanfaatan layanan, seperti dengan memberikan bentuk layanan tertentu, kriteria tertentu, baik dengan ta’bid juga dengan tauqit. Waqaf layanan seperti ini dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, di antaranya seperti wakaf pelayanan angkutan, pengiriman buku, mushhaf gratis ke mesjid atau juga toko buku, yang bisa dilakukan oleh PT. Penerbangan, kereta Api, pelayaran, angkutan darat, laut, kantor pos dan lainnya. Dan juga dalam bentuk layanan pengangkutan orang tertentu, seperti orang tua, cacat, hamil dan sebagainya. Hal lain yang dapat dilakukan juga dengan cara layanan gratis pada tempat olahraga, pelatihan, dan lain sebagainya. Atau juga dalam bentuk lain yang berupa tanah waqaf hanya untuk shalat hari raya, tempat parkir, pameran perdagangan, tempat bermain, dan juga tempattempat lainnya.7 4. Wakaf uang dan barang campuran Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang wakaf uang, ada yang membolehkan ada yang tidak, perbedaan itu bearsal dari kemungkinan pemakaian atau konsumsi barangnya. Sebagian mereka membolehkan wakaf uang untuk dijadikan perhiasan, sebagai kiasan pembolehan dengan tujuan untuk disewakan. Demikian juga boleh mewakafkannya untuk pinjaman, untuk investasi bagi hasil, dan hasilnya itu untuk diwakafkan.

7

Ibid., hal. 183-190

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

205

BANTA ALI ABDULLAH

5. Bentuk baru wakaf uang Uang bukan barang tetap, tetapi adalah barang tukar menukar, dan bisa di pinjam, bukan barang seperti pinjaman dan sewaan, tetapi adalah barang yang di konsumsi sekaligus, bukan barang yang dipakai dalam beberapa kali pakai dalam waktu yang panjang.8 Menurut Rafiq Yunus al misri, ada tiga bentuk wakaf uang salah satunya adalah pinjaman (al qaradh), meminjamkan uang kepada yang membutuhkan, kemudian ditarik kembali dan dipinjamkan kepada yang lain, akan tetapi ada kemungkinan tidak mampu untuk membayar pinjaman, sehingga harta wakaf berkurang, dan ini bisa ditutupi dengan gadain dan jaminan, kalau tidak bisa mengembalikan seperti fakir miskin dengan banyak alasan syar’i maka itu bisa di sedekahkan kepada mereka sesuai dengan firman Allah.9 6. Wakaf uang masuk (keuntungan) Wakaf keuntungan dapat dilakukan dengan 2 cara: Pertama, Prakteknya adalah seseorang mengkhususkan dari uang masuk untuk membangun penempatan musim haji setiap tahun misalnya, atau seseorang memiliki kebun binatang dan mewakafkan uang masuknya satu bulan dalam setiap tahun dan seterusnya. Atau memiliki tempat parkir dan ia mewakafkan uang masuk pada hari jumatnya Kedua, Bentuk lain adalah dengan menghitung persenan uang yang masuk setiap tahun kepada sebuah yayasan selain dari uang zakat yang memang wajib di bayar.10 7. Wakaf dana cadangan saham perusahaan Ada juga yang bisa masuk pada wakaf adalah wakaf dana cadangan perusahaan, secara khusus cara ini berkembang di barat pada abad sembilan belas biasanya yang melakuka aktivitas ekonomi ini adalah pihak yayasan dan jarang sekali yang melakukannya perorangan.

Cara ini cukup efektif untuk mamajukan perusahaan karena langsung Rofiq Yunus al-Mishri, Al-Auqaf, Fiqhan wa Al-Iqtishadan, (Mesir: Dar al-Maktabi, 1999), hal.

45.

8

Ibid., hal. 47.

9

Ibid., hal. 196-197.

10

206

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

WAKAF SEBAGAI INVESTASI PEREKONOMIAN ISLAM YANG MENJANJIKAN

bersentuhan dengan masyarakat, baik dengan memberikan modal kepada mereka secara pribadi atau group.

8. Bentuk baru waqf harta campuran Mewakafkan harta tertentu, hak pemilikan, pemanfaatan, dan uang sekaligus adalah hal baru, munculnya ini karena banyaknya bermunculan yayasan dan peranannya dalam masyarakat, kadangkala kita mendapatkan seseorang memiliki proyek investasi yang mencakup banyak barang dalam perjalanannya mendapatkan keuntungan yang banyak, dan berkeinginan untuk mewakafkannya, dan tentunya barang yang akan ia wakafkan dari usahanya berupa banyak barang, tanah, alat-alat, hak cipta, harga jual dan sebagaianya, dari sini ada dua bentuk wakaf barang campuran: Pertama. Wakaf semua usaha investasi, atau mewakafkan yayasan, uasahanya keseluruhan bahkan semua cabang-cabangnya, ini adalah bentuk dari perubahan yayasan menjadi sebuah harta wakaf melalui washiyat, dan banyak berlaku hal ini di negara-negara barat. Kedua: mewakafkan semua hak milik wakif, sekilas ada kesamaan dengan yang di atas akan tetapi ini lebih luas melingkupi semua harta, baik yang bernilai ataupun yang tidak bernilai, baik yang akan mendapatkan keuntungan ataupun yang tidak, biasanya dilakukan oleh wakif dan pengelolaannya di percayakan kepada seseorang.11 9. Investasi Wakaf Sesuatu yang sangat urgen dan menjadi asas, agar peran wakaf menjadi lebih optimal terhadap masyarakat, yaitu memberikan modal terhadap harta-harta wakaf, yang mana mayoritas harta wakaf adalah bendabenda yang tidak bergerak (permanen) misalnya tanah, sehingga untuk mencapai tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat harta wakaf membutuhkan modal, sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaatnya. Begitu juga halnya ketika menginvestasikan harta wakaf ataupun perusahaan yang mampu memperoleh output (pendapatan), tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor produksi (input) yaitu tenaga, modal, dan beberapa materi lain yang di butuhkannya.12 Ibid., hal. 201-202.

11

Na’mat Abdul Lathif Masyhur, Atsâr al-Waqfi fi Tanmiyati al-Mujtama’, (Kairo: Jami’ah al-

12

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

207

BANTA ALI ABDULLAH

10. Bentuk-bentuk klasik dalam investasi wakaf: Salah satu bentuk klasik dalam persoalan wakaf adalah Istibdal (penggantian) harta wakaf. Menurut para fuqaha Istibdal adalah mengeluarkan barang wakaf dari perwakafan dengan menjualnya, kemudian membeli barang lain (yang sama macam dan penggunaannya) untuk dijadikan wakaf sebagai pengganti barang yang dijual.

Ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan persoalan Istibdal. Menurut Syafi'iyyah (pengikut madzhab syafi'i) tidak memperbolehkan untuk menjualnya, baik dalam harta wakaf permanent maupun non permanent. Menurut Hanafiyah (pengikut madzhab Hanafi) membolehkannya, baik dalam harta wakaf permanen maupun non permanen. Sementara menurut Malikiyyah (pengikut madzhab Maliki) membolehkannya dalam harta wakaf non permanent, karena kalau tidak boleh, ia akan rusak dengan cara sia-sia (tabdzir), namun dalam harta wakaf permanent tidak membolehkannya, kecuali pada satu keadaan saja, yaitu apabila dengan menjualnya akan terpenuhi kemaslahatan umum. Sedangkan menurut Hanbaliyyah (pengikut madzhab Hanbali) sama dengan madzhab Hanafiyyah, akan tetapi perbedaanya hanya pada hukum asalnya saja yaitu haram, adapun dibolehkannya ketika dharurah (terpaksa). Menurut hemat penulis bahwa hukum yang paling rajih adalah pendapat yang membolehkannya.

Sementara Syarat-syarat istibd창l (penggantian) harta wakaf adalah; a. Tidak berbuat dhalim dalam penjualan, begitu juga tidak boleh memberikan atau menyumbangkan bagian dari harta wakaf. b. Tidak menjual kepada yang syahadahnya (persaksiannya) tidak diterima, begitu juga tidak boleh kepada orang-orang yang berhutang. c. Barang yang dibelinya, sebagai pengganti barang yang dijual, harus lebih baik dan lebih bermanfaat dari pada barang sebelunya. d. Harus memenuhi tujuan dari istibdal (penggantian), diantaranya barang yang dijual dan yang dibeli sama dalam pemanfaatannya.

Azhar, 1997), hal. 148.

208

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

WAKAF SEBAGAI INVESTASI PEREKONOMIAN ISLAM YANG MENJANJIKAN

Adapun cara-cara dalam istibdal adalah: a. Menjual sebagian wakaf untuk membangun sebagian yang lain dari wakaf itu sendiri. b. Menjual harta wakaf untuk membangun harta wakaf lain, yang serupa dalam pemanfaaannya. c. Menjual beberapa harta milik wakaf, dan membeli barang baru yang lebih produktif, dan hasilnya untuk pembelanjaan harta wakaf yang terjual.13

11. Penyewaan wakaf.

Hukum fikih yang berlaku pada penyewaan wakaf, tidak berbeda dengan hukum yang berlaku pada penyewaan biasa yaitu sewa kepemilikan, dimana disyaratkan dalam kesempurnaannya, sahnya, pelaksanaan dari dua fihak yang bertransaksi, dan barang yang menjadi obyek transaksi, begitu juga shighah (lafadz ijab dan qabul). Sesuai dengan realita perkembangan zaman, kemungkinan besar sebagian ulama fiqh akan membolehkan penyewaan harta wakaf baik dalam keadaan terpaksa, ataupun kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh "al-Dharuratu tubihu al mahdhurat".

Adapun hukum penyewaan wakaf dapat dibagi dalam bagian; a. Hukum-hukum khusus yang berlaku pada penyewaan harta wakaf ada lima cabang: 1) Orang yang memiliki akad wakaf. Adapun orang yang memiliki akad dalam menginvestasikan harta wakaf dengan ijârah (penyewaan) atau dengan lainnya adalah nâdzir (pengelola), tanpa yang lain . dengan begitu seorang hakim tidak boleh menyewakan harta wakaf dengan adanya nâdzir (pengelola), karena pengelola memiliki kekuasaan khusus pada harta wakaf, akan tetapi diperbolehkan bagi hakim (qadli) ketika tidak adanya nâdhir (pengelola).

2) Kepada siapa harta wakaf disewakan. Tidak diperbolehkan bagi pengelola untuk menjadi penyewa harta wakaf, atau Ahmad Muhammad Sa'ad & Muhammad Ali al- Umri, Al-Ittijahat al-Mu'ashirah fi Tathwiri Al-Istitsmâr Al-Waqf, Cet. I, (Kuwait: tp., 2000), hal. 52-59.

13

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

209

BANTA ALI ABDULLAH

kepada orang dibawah perwaliannya, misalnya, anaknya sendiri yang masih kecil, karena sama saja bahwa penyewa dan yang menyewakan adalah orang itu sendiri, begitu juga tidak boleh bagi pengelola untuk menyewakan kepada orang yang tidak diterima syahadahnya (persaksiannya).

3) Standar ukuran biaya (tarif) harta wakaf. Tidak diperbolehkan bagi pengelola untuk menyewakan harta wakaf dengan mengecilkan (mengurangi) dari biaya mitsli.

4) Lama penyewaan harta wakaf. Yang ditentukan dalam fikih Islam, tidak diperbolehkan bagi pengelola untuk menyewakan harta wakaf secara mutlak, tanpa batas waktu tertentu dalam menyewakannya. Apabila dalam akad tersebut belum ditentukan batasnya, maka sesuai dengan pendapat yang râjih dari fuqaha, untuk harta non permanent dan hewan selama satu tahun, sedangkan untuk harta permanent selama tiga tahun.

5) Selesai masa penyewaan wakaf. Habisnya masa penyewaan wakaf sesuai dengan habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi, setelah itu wajib bagi penyewa untuk menyerahkan kembali kepada pengelola.14 b. Hukum-hukum khusus hakr (pemanfaatan tanah).

Al-hakr berasal dari bahasa arab, secara etimologi berarti al-man'u (larangan), sehingga orang yang mempunyai hak hakr, berhak untuk melarang yang lain untuk memanfaatkannya. Sedangkan secara terminologi yaitu, Akad sewa dengan tujuan pemanfaatan tanah ditentukan untuk dibangun sebuah bangunan, ataupun untuk ditanami-tanaman.

C. Penutup Waqaf merupakan salah satu amal shalih bagi setiap muslim, ia merupakan sebuah perbuatan yang bersifat tathawwu’, namun bermakna sosial dan juga mengandung makna Taqarrub ilallah. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka bentuk waqaf juga mengalami peningkatan, ini artinya kalau Ibid. hal. 60-63.

14

210

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

WAKAF SEBAGAI INVESTASI PEREKONOMIAN ISLAM YANG MENJANJIKAN

sebelumnya waqaf tidak dibenarkan, seperti mewaqafkan uang tunai, hewan ternak namun sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tersedianya berbagai kemudahan-kemudahan lainnya, sehingga para ulama fiqh telah banyak memberikan penafsiran hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum sebelumnya.

Penafsiran waqaf yang sedang berkembang dewasa ini, antara lain adalah barang yang bersifat temporal, seperti wakaf masjid pada sebuah apartemen dalam waktu tertentu, kalau sudah habis masa yang ditentukan maka pemilik apartemen dapat mengambil kembali haknya. Demikian juga dengan mewakafkan barang yang dapat dimanfaatkan secara berulang ulang, seperti sebuah yayasan mewakafkan sebagian hasilnya untuk membantu fakir miskin pada setiap hari raya. Di samping juga masih banyak bentukbentuk waqaf lainnya, sehingga bagi siwakif telah terbuka kesempatan yang luas, kalau ingin mewaqafkan sebagian hartanya atau manfaatnya saja.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

211

BANTA ALI ABDULLAH

DAFTAR PUSTAKA Muhammad Sa'ad & Muhammad Ali al- Umri. Al-Ittijahat al-Mu'ashirah fi Tathwiri Al-Istitsmâr Al-Waqf, Cet. I. Kuwait: tp., 2000.

Al-Darul Mukhtar : Juz. 3.

Al-Furuq; Juz. 2.

Al-Lubab: Juz. 2.

Al-Syarah –Al shaghir : Juz. 4.

Al-Syarah Al-Kabir:Juz. 4.

Bukahri Muslim. Al-syurut. Bab Waqaf. Libanon: Dar Fikr al-Muashir.

Fathul Qadir: Juz. 5.

Ghayah Al-Muntaha: Juz. 2.

Kasyaful Qana’: Juz. 4.

Mughni Muhtaj: Juz.3.

Na’mat Abdul Lathif Masyhur. Atsar al-Waqfi fi Tanmiyati al-Mujtama. Kairo: Jâmi’ah al-Azhar, 1997.

Rofiq Yunus al-Mishri. Al-Auqaf, Fiqhan wa Al-Iqtishadan. Mesir: Dar alMaktabi, 1999.

212

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN PENGEMBANGAN PRODI SYARIAH MUAMALAH WAL IQTISHAD (SMI) PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nilam Sari Alumni S3 Universitas Malaya, Malaysia, Jurusan Ekonomi Syariah.

Saat ini penulis bekerja sebagai dosen pada Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry dan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Abstract ICT application is a must in the current development in any modern campus in the world. The planning, implementation, and development of ICT considered as a pilar to strengthen the education based on the acquisition of knowledge together principle. Besides the way to upgrade the management of campus, some lessons are related tighly with the implementation of technology, mainly in relation with education model based on compentence.

Kata kunci: ICT, pengembangan, dan prodi syari’ah mu’amalah

NILAM SARI

A. Pendahuluan Pendidikan merupakan salah satu pranata sosial yang menawarkan jasa layananan bersifat intelektual, afeksi, psikomotorik, emosional dan spiritual dalam menyiapkan masa depan umat. Di zaman modern seperti sekarang, pendidikan masih dianggap sebagai kekuatan utama dalam komunitas sosial, sebagai amunisi yang mampu memberikan kemampuan teknologi, fungsional, informatif dan terbuka bagi pilihan utama masyarakat dalam memasuki masa depan. Kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan umat manusia, merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa.1 Institusi pendidikan merupakan instrumen penting dalam kerangka penyiapan sumber daya manusia di dunia kerja dan masyarakat. Perguruan Tinggi merupakan sebuah lembaga pelayanan jasa pendidikan yang dalam pelaksanaan kegiatannya harus selalu berorientasi pada perkembangan zaman dalam rangka memenuhi kebutuhan anak didik. Dilihat dari sistem penjenjangan yang berlaku pada suatu negara, pendidikan tinggi merupakan pintu terakhir bagi anak didik sebelum memasuki dunia kerja, karena pengetahuan, pengalaman dan skill yang dimiliki anak didik merupakan kontribusi penting bagi pembangunan suatu bangsa.

Abdullah Idi mengatakan, “kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada keberhasilan anak didik dalam studi dan mengaplikasikan ilmunya pada dunia kerja.2 Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada setiap lembaga dalam menciptakan mutu dan kualitas lulusannya sangat ditentukan oleh prosesproses pengelolaan manajemen pendidikan. Pengelolaan manajemen yang baik oleh para pelaksana kegiatan pendidikan akan mendorong perkembangan dan peningkatan pendidikan yang dilaksanakan serta akan mampu menghasilkan produk yang bekualitas yang relevan dengan kebutuhan kerja.3 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan :Mengatasi Kelemahan Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta, Prenada Media,2003), hal.159 1

Abdullah Idi &Toto Suharto, Revitalisasi pendidikan Islam, (Yogyakarta:Tiara Kencana 2006),hal.181.

2

3

214

Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 33.

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN PENGEMBANGAN PRODI SYARIAH MUAMALAH WAL IQTISHAD (SMI) PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi atau information and communication technology (ICT) di dunia pendidikan sudah tidak dianggap sebuah pilihan, tetapi telah menjelma menjadi kebutuhan mutlak yang harus dimiliki dan dimanfaatkan oleh pergururan tinggi jika ingin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya. Perguruan tinggi kelas dunia seperti Harvard university, Massclusetts Institue of Technologi, Stanford University, Uc-Berkeley,Oxford University, Cambridge University dan lainlain telah menerapkan teknologinya yang tidak hanya untuk keperluan manjemen pendidikan, melainkan juga sebagai media utama dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, riset dan pengembangan, serta pelayanan kepada masyarakat. 4 Berdasarkan pada realitas tersebut, maka kehadiran ICT menjadi mutlak dibutuhkan dalam rangka memudahkan dan menunjang kegiatan proses pembelajaran.5 Oleh karena itu , keberadaan ITC menjadi amat penting guna mendukung kegiatan perguruan tinggi dapat acceptable dalam masyarakat.

Peran ITC untuk mendukung kegiatan perguruan tinggi tersebut, dapat berupa administrasi, akademis, keuangan dan akuntansi, infrastruktur kampus, sumberdaya manusia dan lain-lain.

B. Pembahasan Peran Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perguruan Tinggi tidak dapat dipungkiri bahwa ICT merupakan salah satu perangkat yang sangat penting dan strategis dalam mendukung kegiatan pembelajaran, baik pada tingkat dasar, menengah, atas dan juga perguruan tinggi, oleh karena itu ada beberapa ICT yang dapat dikembangkan dalam memajukan dunia pendidikan dewasa ini, di antaranya: 1. ICT sebagai Transaction and Interaction and Enabler.6 Pada saat inilah, peranan ICT yang pertama muncul, yaitu sebagai enabler atau alat yang memungkinkan perguruan tinggi dapat menciptakan proses pendidikan yang cheaper-better-faster. Ada dua jenis fungsi ICT yang R.Eko Indrajit & R.Djokoranoto, Manajemen Perguruan Tinggi Modern, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hal. 339 4

R.Eko Indrajit & R.Djokoranoto, Manajemen...,hal. 339

R.Eko Indrajit & R.Djokoranoto, Manajemen..., hal. 339-356.

5 6

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

215

NILAM SARI

dikenal terkait dengan hal ini, yaitu fungsi back office dan front office. Fungsi back office adalah penggunaan ICT untuk mendukung proses administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi atau kerap disebut aktivitas operasional.

Fungsi front office adalah fungsi penggunaan IT untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas.

Fungsi back office dari IT dapat berupa antara lain: a. Pendaftaran secara online menggunakan website, sehingga calon mahasiswa di seluruh dunia dapat melakukannya tanpa harus secara fisik datang ke perguruan tinggi yang bersangkutan; b. FRS online yang memungkinkan administrasi pengmbilan mata kuliah dilakukan di manapun dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer, PDA (Personal digital Assistant), tablet PC, dan lain sebagainya; c. Perserta didik (mahasiswa) dapat melihat nilai ujian maupun hasil akhir studi melalui internet atau perangkat telepon genggam yang dimiliknya; d. Manajemen kelas mulai dari pengalokasian mata kuliah dan pengajaran sampai dengan absensi mahasiswa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi khusus; e. Sistem dokumentasi dan kearsipan yang tersimpan dalam format elektronik secara rapih dengan menggunakan perangkat aplikasi berbasis EDMS (Electronic Document Management System); f. Pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi menyangkut rekam data dan informasi mahasiswa, dosen, dan alumni; g. Pustaka buku dan jurnal ilmiah yang dapat diakses dari mana pun dan kapan pun (24 jam sehari, 7 hari seminggu); h. Sistem informasi terpadu yang terkait dengan fungsi pemasaran, administrasi, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, pengelolaan aset, dan lain sebagainya; i. Administrasi terpadu antar perguruan tinggi agar mahasiswa dapat mengambil mata kuliah antar fakultas maupun antar perguruan tinggi yang berbeda; j. Aplikasi pelaksanaan riset dan pelayanan masyarakat yang dimulai dari proses pengajuan proposal sampai dengan evaluasi hasil kajian maupun pelaksanaan program terkait;

216

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN PENGEMBANGAN PRODI SYARIAH MUAMALAH WAL IQTISHAD (SMI) PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN AR-RANIRY BANDA ACEH

k. Perangkat lunak untuk mengatur sistem penjenjangan karir karyawan maupun kepangkatan dosen; l. Portal informasi yang memudahkan para civitas akademik perguruan tinggi mencari berbagai data informasi penting di perguruan tinggi maupun pada institusi mitra lainnya; m. Alat penunjang mahasiswa dalam membuat dan mengevaluasi rencana studinya dan lain sebagainya.

2. Inovasi ICT untuk menunjang proses belajar mengajar Pada fungsi front office, penggunaaan ICT telah menggejala di hampir seluruh perguruan tinggi di Barat, terutama setelah dicanangkannya sistem pendidikan berbasis kompetensi. Ada berbagai jenis konsep penggunaan ICT yang secara langsung dan tidak langsung memberikan pengaruh pada cara penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas.

Fungsi front office diantaranya berupa; a. Media simulasi Konsep pertama adalah penggunaan ICT sebagai media untuk membantu dosen menyelenggarakan perkuliahan, terutama dipergunakan sebagai alat penggambaran atau ilustrasi agar mahasiswa mendapatkan gambaran dengan lebih mudah mengenai teori yang diajarkan di kelas, terutama dalam kaitannya dengan implementasi di dunia nyata. Media simulasi mencakup aplikasi semacam CAD/CAM, simulation game, multimedia, presentation, interactive study case dan lain sebagainya.

Dewasa ini, banyak sekali perangkat aplikasi simulasi yang mudah didapatkan secara gratis melalui internet dengan mendownloadnya. Seperti permainanan (game) yang menggambarkan cara bekerja sebuah perusahaan di industri sehingga memudahkan mahasiswa, terutama yang belum pernah terjun ke dalam dunia kerja-memahami beberapa pokok bahasan yang diperbincangkan dalam teori manajemen. Cukup mengejutkan bahwa konsep edutainment seperti ini ternyata sangat ampuh dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik, terutama dalam kemandiriannya mencari sumber pengetahuan lain melalui interaksi dengan dosen, praktisi, pakar, maupun studi pustaka.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

217

NILAM SARI

b. Course Management Konsep penggunaan ICT kedua adalah membantu pengajar maupun peserta didik melakukan interaksi, kerja sama, dan komunikasi dalam menyelenggarakan sebuah kelas dengan kuliah tertentu.

Dengan dibantu aplikasi berbasis web, maka materi, bahan ajaran, administrasi program, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya dapat di download oleh peserta didik melalui internet. Selain media untuk membantu mengelola sumber daya yang dipergunakan di dalam penyelenggaraan sebuah mata kuliah, internet dapat pula dipergunakan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi antara pengajar dan peserta didik maupun antar peserta didik.

Misalnya dengan mempergunakan fasilitas komunikasi seperti electronic mail (email),discussion, chatting, teleconference, dan lain sebaginya. Aplikasi semacam WebCT dan Blackboard merupakan 2 software yang saling bersaing dan dipergunakan oleh sejumlah perguruan tinggi terkemuka di dunia. Dengan berkembangnya teknologi open source, banyak perguruan tinggi bahkan dapat memperoleh aplikasi terkait dengan mudah dan gratis. a. Virtual Class Konsep selanjutnya adalah dimungkinkannya menyelenggarakan kelas maya atau virtual class dengan memanfaatkan teknologi informasi. Implementasi konsep berjalan secara evolusioner, dengan kata lain dikembangkan secara perlahan-lahan menuju virtual class yang sesungguhnya. Contohya adalah pemberian tugas dan penyelenggaraan kuis secara online, di mana peserta didik dapat mengikuti ujian tengah semester atau akhir semester secara online, dimana peserta didik dapat mengikuti ujian tengah semester atau akhir semester secara realtime dalam format soal multipel. Sesuai dengan waktu yang telah disepakati, peserta didik dapat melakukan login ke sistem dari lokasi berbeda untuk melakukan tes atau kuis.

Bahkan, dalam waktu singkat, setelah tes usai peserta didik dapat langsung melihat hasilnya dan setiap jawaban yang keliru akan mendapat jawaban yang benar serta materi pendukungnya. a. Computer-Based Training (CBT) Konsep computer based training, merupakan salah satu cara yang

218

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN PENGEMBANGAN PRODI SYARIAH MUAMALAH WAL IQTISHAD (SMI) PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN AR-RANIRY BANDA ACEH

dipergunakan perguruan tinggi yang ingin belajar madiri. Jika dulu mahasiwa menggunakan fasilitas perpustakaan yang berbasis buku untuk menambah pengetahuannya, maka saat ini telah tersedia sejumlah software yang dapat membantu mahasiswa untuk belajar tanpa harus dibantu oleh seorang pembimbing dan tidak harus menghadiri perkuliahan secara fisik karena adanya computer based training (CBT). Dalam mengimplementasikan CBT, mahasiswa mendapatkan sebuah CD ROOM atau akses sebuah situs di internet di mana seolah-olah yang bersangkutan berada dalam satu kelas dengan seorang instruktur sebagai pengajarnya. Kemudian melalui aplikasi multimedia yang menarik, peserta didik secara interaktif dan terstruktur mempelajari materi yang ingin dikuasainya.

3. Knowledge portal Keberadaan internet pada perguruan tinggi dengan aplikasi knowledge portal merupakan perangkat mutlak yang harus dimiliki perguruan tinggi .

Dengan didukung oleh kompetensi dan keahlian yang cukup, seorang dosen dapat mencari beragam jenis pengetahuan seperti; kumpulan jurnal terbaru mengenai bidang studi yang ditekuninya, silabus mata kuliah di berbagai perguruan tinggi dunia, materi kuliah dalam bentuk presentasi maupun electronic file, hasil riset lembaga terkemuka dunia yang dilakukan dan diterbitkan oleh lembaga nirlaba maupun komersial.

4. Cyber 窶田ommunity Cyber-community merupakan jaringan interaksi antara dosen dengan komunitas akademis lainnya dari berbagai perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Komunitas yang berinteraksi dengan dunia maya telah berkembang cukup pesat dengan menggunakan teknologi seperti electronic mail (E-mail), mailing list, discussion forum, chatting, teleconference dan lain-lain.

5. Perangkat ICT sebagai perfomance information dashbord Sebagai sebuah institusi pendidikan, setiap perguruan tinggi memiliki visi dan misinya masing-masing yang memperjelas proses pencapaiannya melalui pencanangan sejumlah sasaran, obyektif, atau indikator kinerja Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

219

NILAM SARI

yang disepakati. Dalam aktivitasnya sehari-hari, setiap stakeholder dalam perguruan tinggi membutuhkan sejumlah data dan informasi yang lengkap, detail dan akurat terkait dengan pekerjaannya masing-masing. Pada saat inilah, ICT kembali menawarkan kemudahan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi berkualitas.7 6. Prodi Syariah Muamalah wal Iqtishad (SMI) dan kendala sistem informasi Pendidikan ilmu Ekonomi Islam di Indonesia saat ini masih menemui sejumlah kendala. Demikian disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Mustafa Edwin Nasution pada acara Seminar dan Sarasehan dengan judul: Membangun Sinergi untuk Mengembangkan Studi dan Ristek Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi.

Mustafa menilai, lima hal yang menjadi kendala pendidikan ilmu Ekonomi Islam di Indonesia. Pertama, Keterbatasan ahli ekonomi keuangan Islam yang menguasai secara komprehensif ekonomi keuangan dan ilmu syariah. Kedua, Keterbatasan segi kurikulum pengajaran yang berbasis syariah. Ketiga, Masih kurangnya buku teks tentang ekonomi Islam. Keempat, Belum adanya linkage dengan lembaga keuangan Islam. Kelima, Keterbatasan dana dan SDM [sumberdaya manusia] sehingga riset dan penelitian ekonomi Islam masih sangat terbatas.8 Kendala-kendala seperti diatas membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam mengatasi masalah tersebut , peran institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Agama Islam, beserta kurikulumnya menjadi sangat signifikan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu: Pertama, Memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum pendidikan ekonomi Syariah, dimana sudah saatnya ada ruang bagi pengkajian dan penelaahan ekonomi Syariah secara lebih mendalam dan aplikatif.9Kurikulum yang memperhatikan muatan

7

R.Eko Indrajit & R.Djokoranoto, Manajemen..., hal. 356-365

Mustafa Edwin Nasution, Seminar dan Sarasehan dengan judul "Membangun Sinergi untuk Mengembangkan Studi dan Ristek Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi", Jakarta Convention Centre, Tgl 2 Juni 2009.

8

Agustianto,Pengembangan Ekonomi Islam , http: issuu.com. sharing docs. 2809, Mode p, Diakses 30 Agustus 2010 9

220

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN PENGEMBANGAN PRODI SYARIAH MUAMALAH WAL IQTISHAD (SMI) PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN AR-RANIRY BANDA ACEH

lokal agar tidak terciptanya penggangguran lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah.10 Kedua adalah dengan memperbanyak riset, studi, dan penelitian tentang ekonomi Syariah, baik yang berskala mikro maupun makro. Ini akan memperkaya khazanah keilmuan dan literatur ekonomi Syariah, sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dan ketiga adalah dengan mengembangkan networking yang lebih luas dengan berbagai institusi pendidikan ekonomi syariah lainnya, baik skala nasional maupun internasional.11 Di antara perguran tinggi yang ikut berperan aktif dalam pengembangan ekonomi Islam adalah IAIN Ar-Raniry, prodi Syariah Muamalah wal Iqtishad (SMI), fakultas syariah. Prodi Muamalah dibuka pertama kali pada tahun 2002 dengan SK rektor yang menjabat pada saat itu yaitu No.IN/3/R/PP.00.9/2582/2002 , SK tersebut merupakan salah satu dokumen penting (terlampir dan tercantum dalam borang). Dilingkungan IAIN ArRaniry, Prodi Muamalah lebih dikenal dengan prodi SMI, yang merupakan kepanjangan dari Syariah Muamalah Wal Iqtishad. Selama dalam perjalanan prodi ini berjalan telah terjadi 3 dasawarsa pergantian masa jabatan Ketua prodi Kehadiran prodi Muamalah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bentuk kepedulian IAIN Ar-Raniry dalam menjawab tantangan dan perubahan hukum yang terjadi pada masa sekarang ini. Semakin lama kehadiran Prodi ini semakin dirasa penting, karena sebagai bagian dari salah satu Prodi yang ada di IAIN. Prodi Muamalah bukan hanya mendidik mahasiswa berkeahlian dibidang Muamalah, tetapi juga mendidik mereka menjadi Muslim yang sejati melalui matakuliah keagamaan yang harus mereka ambil. Prodi Muamalah sebagai salah satu prodi yang ada dilingkungan IAIN Ar-Raniry yang mampu mengintegritasikan nilai-nilai agama pada setiap kegiatannya.

Tidak mengherankan Prodi Muamalah (SMI) IAIN Ar-Raniry yang sesuai dengan konteks Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai agama ini makin diminati, bukan hanya di Perguruan tinggi umum (Unsyiah) tetapi juga Praktisi-praktisi Hukum yang berada dalam naungan Mahkamah Agung.

Akdon, Strategi Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan, (Bandung ; AlfaBeta, 2009), hal. 31.

10

Agustianto,Pengembangan Ekonomi Islam, http:issuu.com. sharing docs 2809?mode=a_p, Diakses 30 Agustus 2010.

11

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

221

NILAM SARI

Hal ini, terbukti setiap tahun pelamar yang berminat masuk ke prodi Muamalah selalu membludak. Input mahasiswa yang masuk sangat terjamin karena perekrutan mahasiswa hanya melalui 1 (satu) jalur yaitu melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang bersifat lokal, calon mahasiswa yang lulus seleksi berasal dari berbagai daerah di Aceh yang memiliki beragam budaya dan tradisi.12 ICT menjadi media strategis bagi prodi SMI dalam mengentaskan kendala pengembangan ekonomi Islam sebagaimana disampaikan di atas.

Sistem Informasi prodi SMI yang ada saat ini , antar unit di fakultas dan prodi mempergunakan media elektronik dan informatika sebagai sarana pengumpulan, penjaringan dan penyebaran informasi baik dari pimpinan fakultas maupun prodi ke bawahan yang mencakup dosen, karyawan dan mahasiswa.Media informasi tersebut berupa telepon fakultas, komputer dan internet. Khusus mengenai jaringan internet, Prodi Syariah Muamalah mempergunakan akses yang sudah terkoneksi di ruang prodi wire less guna mencari perkembangan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi Islam yang Up to date. Disamping itu, spanduk, mading dan brosur juga menjadi sarana informasi yang digunakan oleh prodi dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa dan masyarakat. 13 Analisis SWOT Sistem Informasi di SMI, kekuatan: telah mulai tersedianya teknologi informasi. Kelemahan:Masih sangat terbatasnya perangkat dan kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi. Peluang: 1). adanya SDM yang memahami teknologi informasi. 2). masih terbuka peluang untuk pengadaan perangkat teknologi informasi modern melalui kerjasama dengan pihak terkait.Tantangan: Perlunya penggunaan teknologi informasi secara optimal.14 Teknologi informasi yang telah ada di SMI kini, dirasa perlu ditingkatkan ketersediaan perangkat teknologi informasi modern sebagai pendungkungnya melalui kerjasama dengan pihak terkait. Selain itu, yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dapat terlaksana

12

Evaluasi Diri Prodi S1, Prodi SMI Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry, 2008. hal. 3.

Ibid., hal. 35

13

Ibid..

14

222

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN PENGEMBANGAN PRODI SYARIAH MUAMALAH WAL IQTISHAD (SMI) PADA FAKULTAS SYARIAH IAIN AR-RANIRY BANDA ACEH

dengan adanya SDM yang memahami berbagai aplikasi-aplikasi ICT, pelatihan kepada seluruh karyawan, dosen dan mahasiswa senantiasa harus dilakukan guna meningkatkan kemahiran ber-ICT dilingkungan kampus.

Prodi SMI perlu megembangan sistem informasi berbasis komputer yang mapan dan terpadu melalui penggunaan perangkat lunak yang lebih aplikabel dan fleksibel; pengembangan jaringan internet dan intranet antara prodi-prodi, fakultas-fakultas, dan lembaga-lembaga terkait lainnnya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa dan dosen dapat mengakses data dan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dalam mendukung proses pembelajaran. Usaha kearah pengadaan perangkat teknologi informasi modern merupakan hal yang sangat urgen, demi memacu perkembangan prodi .

C. Penutup Dengan melihat seluruh fenomena pengaplikasian ICT di perguruan tinggi, kita jelas melihat bahwa perangkat telah menjadi bagian tak terpisahkan sebuah pendidikan tinggi moderen. Perencanaan, penerapan, dan pengembangan ICT yang tepat, tidak hanya akan memperkokoh penyelenggaraan sebuah pendidikan tinggi, tetapi akan pula langsung meningkatkan penjaminan mutu atau kualitas pemberian pendidikan yang memiliki prinsip the acquisition of knowledge together. Selain berhasil memperbaiki kinerja perguruan tinggi dalam mengelola proses yang dimilikinya, sejumlah studi telah memperlihatkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan setelah dimplementasikannya teknologi, terutama dalam kaitannya menunjang model pendidikan berbasis kompetensi.

Satu hal yang harus diperhatikan sungguh-sungguh adalah hampir semua perguruan tinggi yang berhasil menerapkan ICT secara efektif selalu disertai perubahan paradigma yang akan bermuara pada proses change management dalam institusi. Pepatah “old organization plus information technology is equal to old and expensive organization “seyogyanya dapat menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin mendapatkan manfaat maksimum penerapan ICT di institusi perguruan tingginya. Berhasil tidaknya manajemen dalam mengelola perubahan akan sangat menentukan sukses tidaknya implementasi ICT.

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

223

NILAM SARI

DAFTAR PUSTAKA Abdullah Idi &Toto Suharto. Revitalisasi pendidikan Islam. Yogyakarta; Tiara Kencana 2006.

Abudin Nata. Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media,2003.

Agustianto,PengembanganEkonomiIslam,http://issuu.com//sharing/ docs/2809?mode=a_p Akdon. Strategi Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan. Bandung: AlfaBeta, 2009.

Evaluasi Diri Prodi S1, Prodi SMI Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry, 2008.

Kendala pengembangan ekonomi Islam,http://muslimdaily.net/berita/ ekonomi/2756/kendala-edukasi-ekonomi-syariah.

R.Eko Indrajit & R.Djokoranot., Manajemen Perguruan Tinggi Modern.

Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Robert .S Kaplan, David P. Norton. Translating Strategy into Action: the balanced Scorecard. Boston; Harvard Business School Press, 1996.

Sudarwan Danim. Media Komunikasi Pendidikan. Jakarta; Bumi Aksara, 1995.

Syahrizal Abbas. Manajemen Perguruan Tinggi. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009.

224

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

THE COMPLEXITY OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE MEASUREMENT

Said Muniruddin Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Abstrak Tulisan ini bertujuan mendiskusikan pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan atau sektor publik. Diawali dengan pemaparan perbedaan karakter antara sektor publik dengan swasta, kajian ini berlanjut dengan analisa kesulitan dalam mengukur kinerja sektor publik dibandingkan dengan sektor swasta. Melalui analisa deskriptif, hasil studi menunjukkan kompleksitas pengukuran kinerja pada sektor publik. Hasil studi memperlihatkan bahwa evaluasi kinerja yang dikenal dengan ‘nilai untuk uang’ (value for money), yaitu pengukuran ‘ekonomis, efisien dan efektif’ untuk sektor publik tidak semudah seperti pada sektor swasta. Ini disebabkan sektor publik memiliki pencapaian tujuan atau output bertingkat. Output tingkat rendah atau pengukuran efisiensi dari ‘intermediary goals’ dapat secara langsung di hitung dengan satuan uang karena unit output bersifat kuantitatif. Sementara pengukuran efektifitas atau kesuksesan pencapaian output tertinggi atau tujuan fundamental dari program atau aktifitas tidak dapat langsung diukur dalam satuan moneter karena sifat output yang sangat kualitatif. Maka pengukuran kinerja terakhir ini mengharuskan penggunaan sejumlah data numerik dan non-

SAID MUNIRUDDIN

numerik serta pengolahannya dengan berbagai skala, pengelompokan, matrik dan olah statistik. Dan hasilnya masih membutuhkan interpretasi, penilaian atau judgement hasil dalam kaitan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh.

Keywords: Public sector, private sector, performance measurement, economy, efficient, effective

A. Introduction Performance measurement is used in both private and public sectors.

Whilst many of the issues are common to both sectors, public sector organisations have drawn a serious attention to the fact that they do not entirely behave in the same way as the private sector1. In the same sense, Jones and Pendlebury acknowledged: “In profit oriented organisations the amount of profit provides a ready-made measure of performance. In many public sector organisations, however, the absence of suitable output measures makes performance evaluation much more difficult”2.

A Quantitative input-output accounting based measure seems to be a leading model of evaluation particularly in the private sectors. Given a qualitative ultimate output, in contrast, has led many academics to employ multiple approaches to the possibility of improving public sector evaluation3.

This might be done through various statistical tests, grouping, or packagings which are aimed at relating costs absorbed in the activities with the level of achievements of the fundamental objectives.

1. Objective of the study This paper attempts to discuss a distinctive model of performance evaluation in the public sector institution. It begins with an overview of public Propper, C. and D. Wilson (2003), ‘The Use and Usefulness of Performance Measures in the Public Sector’, CMPO Working Paper Series, No. 03/073.

1

Jones, R. and M. Pendlebury, Public Sector Accounting (5th ed., Essex, Pearson Education Limited, 2000), hal. 14.

2

Modell, S. ‘Performance Measurement Myths in the Public Sector: A Research Note’, Financial Accountability & Management, Vol. 20, No. 1, 2004.

3

226

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

THE COMPLEXITY OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE MEASUREMENT

sector characteristics in comparison with private sectors. It then explains the complexity of its performance measurement relative to its outputs.

2. Methodology and limitations This is a desk research, a review and descriptive analysis on literatures.

The discussion is based on secondary data such as electronic sources, journals, and other published articles related to the public sector measurement. The descriptive interpretation of evidence by researcher might not entirely free from intellectual subjectivity. Thus, the presented results are tentative at best.

However, I believe this limitation does not invalidate the discussion.

B. Public Vs. private sectors There is no single definition of public sector4. It could be a purely governmental institution, a quasi-autonomous NGO, or other semi state enterprises. While private sector organisations are defined as business activities owned, financed, and controlled by private individuals, public sectors are referred to as organisations whose activities are financed from public money, through taxation or by charges. They are controlled, directly or indirectly, by politicians5.

Unlike private enterprises which are essentially established to earn profit, public sector organisations are nonprofit institutions whose duty is mainly to provide services. Measuring services, however, involves the satisfaction measurement of government shareholders which does not actually available in a common money term6. While most private corporation activities are buying inputs and selling their outputs, many public sector organisations do not involve in the market. It is common, in the private sector, to add up the money value of inputs and output. Thus, the value of services provided is given by the money it collects from the sales. In contrast, the public enterprise performance assessment is not eventually the Kaufman, F.X., G. Majone and V. Ostrom (eds.) Guidance, Control, and Education in Public Sector (New York and Berlin: de Gruyter, 1986).

4

Jones, R. and M. Pendlebury, Public Sector Accounting (5th ed., Essex, Pearson Education Limited, 2000) 5

Jones, R., ‘Public Sector Accounting’, in Warner, M. (ed.) International Encyclopedia of Business and Management (2nd ed., London, Thomson Learning, 2002) 6

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

227

SAID MUNIRUDDIN

calculation of products value being traded7. It is mostly about how it meets the qualitative principal goal behind all those activities such as ‘to satisfy citizens’. As a result, the evaluation of public sectors organisations is very challenging.

C. Public Sector Objectives and Measurements Traditionally, the primary objective of a public organisation is to provide goods and services (Premchand, 1993). Therefore, its performance can be evaluated on the basis of efficiency, that is how successful it attains (more) outputs with the given (limited) inputs. A limitation under efficiency measurement is that public enterprises would be motivated to achieve more quantity of goods or services at the cost of their quality. At the same time, it leads to the less costly approach of achieving output -namely economy- which may result in a lack of quality of services or goods as well.

The main objectives of public organisations are essentially to attain maximum public goods and to generate economic growth (Chandra, 1975), or to accelerate ‘maximum social economy’ (OECD, 2003). An organisation is perceived effective as it achieves these ultimate points. Unfortunately, such objectives are difficult to establish and even more complicated to apply in the operational form. As the levels of objectives vary, defining the right performance in this sector remains a big question. However, three fundamental concepts -efficiency, economy, and effectiveness- are subsequently used in the measurement of public sector organisations. But economy is less meaningful as it relates merely with the less costly way of pursuing activity. It is only an input-based with no regards to outputs and objectives (Lapsley and Mitchell, 1996). The following table shows among the properties of service performance indicators.

Beeton, D. ‘Performance Measurement: the State of the Art’, Public Money and Management, Spring/Summer, 1988.

7

228

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

THE COMPLEXITY OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE MEASUREMENT

Table 1: Properties of Service Performance Indicators Focus of Measure

Conceptual Content

Tells

Examples

Availability

Amount and type of service provided Knowledge of user population and other agencies (especially referral agencies) of existence, range and condition for which services are appropriatse

What can be obtained Who knows what agency services

List of services, number of units of services rendered % of user group aware of agency service, pattern of referrals, source of individuals referred to other agencies

Accessibility

Indicate if services can be obtained by appropriate groups

Ease of reaching service

Availability of city transportation, sloping curbs to accommodate wheelchairs, average travel time, hours of service available by day of week

Extensiveness

Compares quantity of services rendered to backdrop of problem

“how much”, but not “how well”

Student enrolled in public schools, clients in outpatient programs, number and rate of catchment area resident’s use of service

Appropriateness

Correct type and Proper use and amount of service quality of service rendered for presenting problem

Length of stay in hospital exceeded criterion, mismatch between diagnosis and services received

Efficiency

Compares resource inputs to specified process or output variable

How much resource was used such as: “how many hours of staff time were used per served client”, “how much something cost per unit”, “how much something cost in total”

Chargeable professional staff hours, cost per person riding RTD, cost per client served, cost per spell or episode of illness

Effectiveness

Compare accomplishment to goals (or what was intended): qualitative, comparative

Characteristics, duration, content, effect, proportion served, variance from standards, budget or goals, ranking of options

Number of patients cured, number of trainees employed, number of clients avoiding institutionalization, traffic accidents per thousand vehicle miles, unduplicated count of clients served to total number of clients in a specified group, ration of actual outcome to planned outcome

Awareness

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

229

SAID MUNIRUDDIN

Outcome/Benefit/ Impact

Identifies social or economic benefit

Monetary effects, nonmonetary effects

Change in earnings, welfare payments, decreases in noise levels or air pollution levels, change in level of social functioning after treatment, change in arrests for driving while intoxicated

Acceptability

Assess match of services to client/ citizen preferences

User satisfaction with services and prediction to use services

Number of complains, willingness to refer friends to service

Source: J.Richard Woy, 1976 D. Problems of Efficiency Measurements in The Public Sector In general, efficiency has represented a basic measurement in the public sector. However, the difficulties of applying this technique are as follows.

Firstly, the quality performance is a matter of user satisfaction8. In the private sector, for example, profit/efficiency is defined as the amount by which the outputs exceed the inputs. A physically identifiable unit of outputs for sale gives a clear basis for the performance (efficiency) appraisal in the private sector. The public sector could follow the efficiency measure as that of in the private sector. However, while the outputs in the public sector could appear in monetary terms or identifiable units, the quality of the resulting ratio is usually compared with its capability to fulfill people needs. For instance, a monopolistic public corporation is probably able to provide service provisions successfully by charging more the customers. It reduces the running cost and, of course, efficiency ratio is increased. However, this might not give customers a chance to influence the price as it is in the marketbased system. A public sector enterprise would have a greater efficiency but citizens are seemingly dissatisfied since the arrangement costs them more.

The second problem is concerned with the absence of money term of the outputs.9 The non-monetary term of outputs reflects the ultimate objective.

It is difficult to measure. For example, the fundamental objective of building the school is not merely to establish the school in the least costly way, yet to Jones, R. and M. Pendlebury, Public Sector Accounting (5th ed., Essex, Pearson Education Limited, 2000) 8

9

230

Ibid..

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

THE COMPLEXITY OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE MEASUREMENT

make people knowledgeable. Nonetheless, the later purpose is considerably not viable to achieve. Given the practical problem of attaining the ultimate objective, it is important to breakdown the measurement ratio into the definable physical units of measurement. Though it is not an ultimate output assessment, it can be a proxy for the ultimate output evaluation. Therefore, measuring the success in the public sector is then hierarchical. The first level of measurement is known as ‘subordinate’, ‘intermediate’, or ‘lower-level’ outputs10 while Barnow refers to ‘gross outcomes’.11 This also relates to the ‘cost-revenue figures’ or a ‘financially measured objective’12.

E. Lower-Level And Higher-Level Output Measures 1. The lower-level measure and its drawbacks Intermediate or gross outcomes are lower-level measures. They are addressed to evaluate outputs at particular selected times. For example, an education intermediate output includes the number of pupils passing exams at a certain grade. A healthcare gross outcome might embrace the number of patients do not die after emergency treatments for bird flue attacks. Such measures are easy to understand and the data are collectible.

However, these measures do not properly determine the actual outputs of the program itself. For instance, a government program is to build a clinic.

This could be realized with a very efficient cost and successfully met all specified requirements. However, we should keep in mind that the purpose of building the clinic is more than to provide ‘a readily available building’.

It is aimed at improving people’s health. Though clinics are built with the cheapest cost, its availability is likely useless if they are less meaningful for people.

More specifically, say, these clinics are desirable and do provide healthcare to the population. But, patients in the clinics may have recovered from illness in the absence of health treatment. Similarly, a school has been Ibid..

10

Barnow, BS., ‘the Effect of Performance Standard on State and Local Programs’, in Manski, C and Garfinkel, L (eds.) Evaluating Welfare and Training Programme (Harvard, Mass., Harvard University Press, 1992).

11

Jenkins, GP., ‘An operational Approach to the Performance Evaluation of Public Sector Enterprises’, Annals of Public & Cooperative Economics, Vol. 50, No. 2, 1979.

12

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

231

SAID MUNIRUDDIN

built efficiently and do educate its students. But pupils could have passed exams without any appropriate school inputs. Thus, the next shortcoming of intermediate measures is that they do not necessarily reflect the positive relationship between inputs and outputs. The outcome is relative to the standards set during the program implementation. For some extent, efficiency is useful to examine the impact of programs. Conversely, lower level outcomes do not take into account the difficulties or changes made during the program and their relationship to the final performance.13 Another pitfall of employing intermediate outcomes as efficiency ratios is due to its difficulties in finding a comparable product. For example, school A has spent £100,000,000 in the current financial year. It has 10,000 students. The efficiency or cost per student then will be £10,000. Whereas the figure itself says nothing about how efficient it is, no absolute benchmarks can be used to judge this school efficiency. One way of valuing its performance is by comparing to another school. After comparison, for instance, cost per student in school B is £12,000. Yet it does not simply reflect that school A is more efficient. The output of the two institutions might be different as the result of having different types of students, teachers, facilities, and teaching method. Given different objectives would also result in different uses of unit costs. Thus, comparative unit cost would not lead to a correct answer which institutions have better performed in the sense of efficiency.

2. The Higher-level measure and its limitations As the lower order assessment does not entirely measure the actual performance, there is then a need to employ the test of program effectiveness. This relates to the ‘higher-level’ outputs, ‘net’ outcomes14, or ‘final’ output15. Whilst Jenkins labeled it ‘cost allocation contribution to the Barnow, BS., ‘the Effect of Performance Standard on State and Local Programs’, in Manski, C and Garfinkel, L (eds.) Evaluating Welfare and Training Programme (Harvard, Mass., Harvard University Press, 1992).

13

Barnow, BS., ‘the Effect of Performance Standard on State and Local Programs’, in Manski, C and Garfinkel, L (eds.) Evaluating Welfare and Training Programme (Harvard, Mass., Harvard University Press, 1992).

14

Beeton, D. ‘Performance Measurement: the State of the Art’, Public Money and Management, Spring/Summer, 1988.

15

232

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

THE COMPLEXITY OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE MEASUREMENT

net economic growth’, Proper and Wilson identify them as ‘value added’ to the participants of the program. Those all are fundamental objectives. As we have noticed, barriers to developing higher-level output measure may be high, primarily because the outputs of the programme are likely multidimensional16. One way of overcoming this difficulty is to calculate the value of net outputs. Economy, efficiency, and effectiveness are used in conjunction with each other. Bringing them together to balance the cost against budget, the achievement against the objective and the relative low-level efficiencies are some comprehensive approaches of assessing fundamental outputs. It should be used ‘with caution and common sense’17.

One of the applications of measuring public projects is illustrated in Sorenson and Grove as shown in Table 2. It develops and applies specific cost-outcome and cost-effectiveness measurement technique to a mental healthcare program. The output measures are the degree of patient functioning at certain points in time. By using ordinal or ranking scale methods, clients are rated on four criteria: personal-self-care, social functioning, vocational and/or educational functioning, and evidence of emotional stability and/or stress tolerance. These criteria are translated into 9 levels of ordinal scale with regards to dysfunctional levels (I-IV) and functional levels (V-IX).

Propper, C. and D. Wilson (2003), ‘The Use and Usefulness of Performance Measures in the Public Sector’, CMPO Working Paper Series, No. 03/073.

16

Jones, R. and M. Pendlebury, Public Sector Accounting (5th ed., Essex, Pearson Education Limited, 2000), hal. 14 17

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

233

SAID MUNIRUDDIN

Table 2: Nine-Point Scale for Rating by Level of Functioning, a mental care example Definitions of the Nine-Scale Levels of Functioning With regard to the balance of the four criteria (personal self-care, social, vocational/educational, and emotional symptoms/stress tolerance), the person ability to function anonymously in the community is at “level X”, where “X” can assume one of the following nine (9) levels: Level I :

Dysfunctional in all areas and is almost totally dependent upon others to provide a supportive protection environment

Level II :

Not working; ordinary social unit cannot or will not tolerate the person; can perform minimal self-care functions but cannot assume most responsibilities or tolerate social encounters beyond restrictive settings (for example in group, play or occupational therapy)

Level III : Not working; probably living in ordinary social unit but not without considerable strain on the person/or on others in the household, symptoms are such that movement in the community should be restricted or supervised Level IV : Probably not working, although may be capable of working in a very protective setting; able to live in ordinary social unit and contributes to the daily routine of the household; can assume responsibility for all personal self-care matters; stressful social encounters ought to be avoided or carefully supervised Levels 5 through 8 describe persons who are usually functioning satisfactorily in the community, but for whom problems in one or more of the criteria areas force some degree of dependency on a form of theurapeutic intervention Level V :

Emotional stability and stress tolerance is sufficiently low that successful functioning in the social and/or vocational/educational realm is marginal; the person is barely able to hold on to either job or social unit, both without direct therapeutic intervention and an diminution of conflicts in either or both realm

Level VI : The person’s vocational and/or social area of functioning are stabilised, but only because of direct therapeutic intervention; symptom presence and severity is probably sufficient to be both noticeable and somewhat disconcerting to the client and/or to those around the client in daily contact Level VII : The person is functioning and coping well socially and vocationally (educationally); however, symptom reoccurrences are sufficiently frequent to maintain a reliance on some sort of regular therapeutic intervention Level VIII: Functioning well in all areas with little evidence of distress present; however, a history of symptom reoccurrence suggests periodic correspondence with the centre; for example, a client may receive a medication check from a family physician who then contacts the centre monthly, or the client returns for bimonthly social activities Level IX : The person is functioning well in all areas and no contact with MH/MR services is recommended

Source: Carter and Newman (1975) A cost outcome matrix is then used to assess the level of cost absorption for specified groups; how much the improvement has been achieved, and at

234

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

THE COMPLEXITY OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE MEASUREMENT

what cost. The next stage is to study the effectiveness of program by using another matrix. This matrix is an evaluation of the previous cost-outcome measurement on its deficiency. Comparison between treatments A and B is made in order to select maximum outputs at minimum costs. In doing so, a statistical approached is an avoided. This includes the utilisation of analysis of variance to test the reliability and validity, chi-square analysis of frequency distributions, to determine output aspects in the cost-outcome approach. The cost-effectiveness assessment will be revealed by further statistical covariance test which also indicates the effectiveness of program A and B. These evaluations are helpful for resource management and accountability.

On the other hand, between levels in the matrixes are not exactly comparable.

It is a matter of fact that the ultimate outputs measures are not simple work.

The process of collecting appropriate data is time-consuming. Testing that information would also require a skilful statistician. Measuring effectiveness is also impeded by methodological complexity. A common matrix across outcomes needs to be well-interpreted. In addition, higher order output cannot be done on the regular basis as the variables to be observed (e.g., inflation) changes over time. Different concepts of outcome and different data analysis could also lead to different results. Therefore, decision making is likely uneasy.

F. Concluding Thoughts A comprehensive performance assessment (CPA), introduced by various audit institution across countries has mentioned ‘value for money’ audit as one of its elements. This phrase is aimed at ensuring that public money is spent economically, efficiently and effectively. Basically, it concerns with output (value) to input (money). Therefore, it is mainly about ‘efficiency’. The best performance is achieved when final outputs related to the organisation objective are obtained with the least cost incurred. However, value for money judgement in a government sector is not as straightforward as it is in the private corporations. While outputs in the private sector can be easily observed in a monetary term, ultimate outputs in a public sector are commonly in qualitative forms. Thus, measuring them would entail a complex set of levels, formulas and judgement. It is not only assessing the efficiency of the intermediate goals, but also evaluating the successful degree of fundamental Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

235

SAID MUNIRUDDIN

objectives. However, this quality measure is quite complicated. It brings together numerical and non-numerical data into a series statistical test and interpretation. Scaling, grouping, metric processing, and rating are among the procedures used to investigate the relationship of the use of specific costs to the specific outcomes and objectives.

236

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

THE COMPLEXITY OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE MEASUREMENT

REFERENCES Audit Commission for Local Authorities and the National Health Service in England, CPA - the Harder Test: Local Government National Report 2005.

London, Audit Commission Publications, 2005.

Barnow, BS., ‘the Effect of Performance Standard on State and Local Programs’, in Manski, C and Garfinkel, L (eds.) Evaluating Welfare and Training Programme. Harvard, Mass., Harvard University Press, 1992.

Beeton, D. ‘Performance Measurement: the State of the Art’, Public Money and Management, Spring/Summer, 1988.

Chandra, G. (1975), ‘Performance Evaluation of Public Sector Enterprises; Selection of Criterion’, Annals of Public & Cooperative Economics, Vol. 46, No. 1, 1975.

J.Richard Woy, ‘the New Community Mental Health Care Law (PL 94-63) and its Implication for Program Evaluation’, Department of Health, Education, and Welfare, national Institute of Mental Health, Region, 1976.

Jenkins, GP., ‘An operational Approach to the Performance Evaluation of Public Sector Enterprises’, Annals of Public & Cooperative Economics, Vol. 50, No. 2, 1979.

Jones, R. and M. Pendlebury, Public Sector Accounting. 5th ed., Essex, Pearson Education Limited, 2000.

Jones, R., ‘Public Sector Accounting’, in Warner, M. (ed.) International Encyclopedia of Business and Management. 2nd ed., London, Thomson Learning, 2002.

John, P. and I. Alan (eds.), A Dictionary of Business. 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2003.

Kaufman, F.X., G. Majone and V. Ostrom (eds.) Guidance, Control, and Education in Public Sector.New York and Berlin: de Gruyter, 1986.

Lapsley, I and S. Mitchell (eds.) Accounting and Performance Measurement: Issues in the Private and Public Sectors (London: Paul Chapman, 1996).

Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

237

SAID MUNIRUDDIN

Modell, S. ‘Performance Measurement Myths in the Public Sector: A Research Note’, Financial Accountability & Management, Vol. 20, No. 1, 2004.

Organisation for Economic Co-operation and Development, The Non Profit Sector in a Changing Economy (Paris, OECD), 2003.

Premchand, A., Public Expenditure Management (Washington, International Monetary Fund, 1993).

Propper, C. and D. Wilson, ‘The Use and Usefulness of Performance Measures in the Public Sector’, CMPO Working Paper Series, No. 03/073, 2003.

Sorensen, E.J., and H.D. Grove, ‘Cost-Outcome and Cost-effectiveness Analysis: Emerging Nonprofit Performance Evaluation Techniques’, the Accounting Review, Vol. 52, No.3, 1977.

238

At-Tasyri' | Volume II. No. 2, Juni - September 2010

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL

PETUNJUK UMUM 1. Artikel harus merupakan produk ilmiah orisinil, belum pernah dipublikasikan di media manapun.

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku, bahasa Inggris dan bahasa Arab.

3. Isi tulisan berkaitan dalam bentuk konseptual, hasil penelitian dan terjemahan dari bahasa asing.

4. Panjang tulisan antara 15 sampai 20 halaman kwarto dengan spasi ganda.

5. Artikel diserahkan dalam bentuk print out dan soft copy PETUNJUK TEKNIS 1. Kerangka tulisan meliputi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, data, pembahasan serta kesimpulan.

2. Abstrak boleh dibuat dalam bahasa Inggris/Arab dengan memuat inti permasalahan dan panjang tulisan antara 250-300 kata.

3. Kata kunci bisa berbentuk kata maupun frasa maksimum 3 kosa kata.

4. Pendahuluan mencakup permasalahan, tujuan dan metodologi yang dipergunakan.

5. Data disesuaikan dengan bentuk tulisan (library research) atau (field research).

6. Pembahasan harus dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada pendapat para ahli atau kajian yang pernah dilakukan mengenai topik yang dibahas.

7. Kesimpulan dapat berisi ungkapan singkat yang telah dibahas atau dapat

berupa ungkapan implikatif yang tertarik dan topik yang diangkat untuk diterapkan pada kondisi dan tempat tertentu.

8. Curriculum Vitae disebutkan alumni dan bidang keahlian.

9. Daftar Rujukan dalam bentuk FOOT NOTE dan hanya buku yang karyanya dikaji saja yang dimasukkan dalam daftar isi.

10. Transliterasi Arab Latin dipergunakan transliterasi sebagaimana yang terdapat dalam konkordasi Alquran yang disusun oleh Ali Audah.

CATATAN 1. Dewan Redaksi dapat mengubah dan mengoreksi bahasa dan istilah tanpa merubah isinya atau tanpa diberitahukan kepada penulis. Untuk kondisi tertentu naskah yang masuk akan dikembalikan untuk diadakan perbaikan seperlunya.

2. Jadwal Penerbitan "at-Tasyri’" empat kali dalam setahun.

AT-TASYRI’ adalah jurnal Prodi Mu’amalah memuat solusi problematika ekonomi kontemporer dalam perspektif hukum Islam. Jurnal ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh bekerjasama dengan Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Banda Aceh.

Redaksi mengundang para penulis, peneliti dan peminat ekonomi Islam agar dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk tulisan ilmiah.

Tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi : Jalan Teuku Umar Komplek Masjid Nurul Huda, Meulaboh-Aceh Barat No. 100 Telp: 0655-7551591; Fax: 0655-7551591 E-mail: prodimu_stai@yahoo.co.id Website: www.staidirundeng.ac.id