komunika 08 2007

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial Diterbitkan oleh:

P

endidikan adalah salah satu tugas negara terpenting, karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia yang istimewa. Lebih-lebih konstitusi negara kita secara tegas telah mengamanatkan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tekad untuk mencipakan bangsa yang terdidik sudah ada sejak bangsa ini dilahirkan. Para pendiri republik ini sadar bahwa pendidikan merupakan sektor vital yang memiliki peran sentral dalam aspek kehidupan bangsa di masa datang.

Pendidikan merupakan hak pribadi manusia yang berakar dalam aneka kebutuhan pokok manusia, sebab manusia tidak bisa mengembangkan hidupnya tanpa pendidikan minimum dan bermutu. Jika transfer kultural terjadi secara alamiah seperti pada masyarakat primitif, manusia akan tetap terbelakang dan tidak akan terjadi sebuah transformasi sosial yang perlu untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sebagai makhluk budaya manusia harus mengalami transformasi kultural, karena hanya dengan cara itulah manusia dapat mengatasi berbagai keterbatasan kodratnya.

Tanpa pendidikan, manusia akan tetap kerdil, tergilas kekuatan dan kekuasaan alam, dan tingkat kesadarannya hanya sebatas idle curiousity (instink) binatang dan tidak akan berubah menjadi creative curiousity, ciri orang terdidik. Dengan demikian, hak atas pendidikan bukan saja sekadar kebutuhan pokok fisik, tetapi juga kebutuhan pokok yang khas manusiawi yang akhirnya didasarkan atas martabat manusia yang tidak bisa ditawar.

Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan sebuah bangsa. Tahun 1972 The International Comission for Education Development dari Unesco sudah mengingatkan, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dari sektor pendidikan, sebab pendidikan adalah kunci perkembangan sektorsektor lain. Tanpa kunci itu, segala usaha akan sia-sia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat negara-negara maju memberi prioritas tinggi akan pendidikan, mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan. Mereka tidak segan-segan mengadakan pembaruan, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara progresif. Negara-negara maju melihat, investasi yang besar di bidang pendidikan akan menghasilkan high rate of return (keuntungan besar) di masa depan.

Kini kemajuan sebuah negara diukur dengan makin murahnya pendidikan yang bermutu sehingga tidak menjadi beban bagi warganya. Di Indonesia, pendidikan masih tetap sebuah beban berat, bahkan sudah dianggap sebagai kegelisahan sepanjang zaman. Penyebabnya, dalam dunia pendidikan Indonesia terdapat lingkaran permasalahan yang saling terkait satu dengan lainnya.

Mutu pendidikan amat tergantung mutu guru, dan mutu guru terkait tingkat kesejahteraannya. Selama guru tidak memiliki kebanggaan profesional yang ditentukan dengan besaran gaji, guru tidak akan merasa bangga sebagai guru dan memandang profesinya sebagai pekerjaan sekunder. Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi seluruh warganya masih terbatas. Masalah ini masih ditambah dengan tingginya angka kemiskinan yang membuat banyak orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya, bahkan untuk sekolah dasar sekalipun. Inilah aneka permasalahan yang harus dihadapi dunia pendidikan kita.

Untunglah pemerintah telah menjanjikan profesionalisme di segala bidang. Profesionalisme di bidang pendidikan terwujud dalam kesetiaan pada visi dan misi pendidikan sebagai pemerdekaan, pembentukan karakter atau sikap dasar moral dan budi pekerti.

Maka semua yang terlibat dalam proses pendidikan anak bangsa yang merdeka, berkarakter dan berbudi pekerti harus orang-orang yang merdeka dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berkarakter humanis, santun, dan punya nurani, serta memiliki profesionalisme didaktis-pedagogis.

Pendidikan adalah sebuah karya pembentukan manusia merdeka yang matang, berbudaya, dan bertanggungjawab. Maka alangkah baiknya jika momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini kita manfaatkan sebagai momentum untuk merevitalisasi tekad para founding fathers, yakni tekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu yang mendesak untuk dituntaskan dikerjakan saat ini adalah mewujudkan wajib belajar 9 tahun dengan mewajibkan anak untuk sekolah minimal 6 tahun di tingkat SD dan 3 tahun di tingkat SMP.

RANA

Guru Butuh Motivasi untuk Tingkatkan Kompetensi Menurut saya, permasalahan kebanyakan guru di tingkat dasar dan menengah adalah gairah motivasi belajar.

Mereka kerap melupakan peningkatan kualitas dan mutu, semisal dengan melanjutkan pendidikan formal atau mengikuti kursus dan diklat. Hal ini akan berdampak pada stagnasi, baik dari kualitas mengajar maupun metode pembelajaran.

Beasiswa untuk guru SMU sebenarnya sudah ada, tapi menurut saya, butuh lebih dari sekadar imbauan Diknas agar guru lebih bersemangat dalam meningkatkan kemampuan dirinya dalam mengajar.

Disamping itu, UU Guru dan Dosen juga diharapkan segera terealisasi karena akan menjadi suntikan semangat, yang pada akhirnya turut menunjang keberhasilan pendidikan nasional.

Drs. Suyitno, MM Kepala Sekolah SMUN 44 Jakarta Timur

Guru Bukan Profesi Alternatif Guru seharusnya menjadi sebuah pekerjaan yang memang diinginkan, bukan menjadi profesi alternatif. Perannya yang luar biasa besar bagi kemajuan sebuah bangsa, harusnya diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tinggi.

Namun ada semacam tren yang menjadikan profesi guru seolah-olah hanya dilirik sebagai prioritas terakhir. Banyak orang nonkependidikan yang mengambil profesi ini karena persaingan di luar terlalu tinggi. Mereka memilih guru sebagai profesi cadangan.

Karenanya saya mendukung proses sertifikasi yang dilakukan oleh Depdiknas.

Karena akan meningkatkan kualitas guru dan tentu akan berimbas pada peningkatan mutu atau kualitas pendidika nasional.

Eka Fitri (28), Dosen Universitas Negeri Jakarta

Terima Kasih Kiriman KomunikA Melalui email ini kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kiriman tabloid KomunikA tersebut, yang dapat menambah wacana informasi mahasiswa dan dapat menambah koleksi perpustakaan kami.

Selanjutnya, jika berkenan kami menyambut baik kiriman tabloid, leaflet, buku atau sumber informasi lain yang perlu disebarluaskan kepada khalayak umum.

Muhaimin Koordinator Tata Usaha Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus 3 Tambakaji Ngaliyan, Semarang 50185 Telp. 024 7603921 fax 024 7619100 email : lib.iain.smg@telkom.net

Mohon Kiriman KomunikA Mohon dikirimkan 3 (tiga) eksemplar Tabloit KOMUNIKA ke alamat : Ibu Wiwik Istiyarini, Jalan Ganesha 10, Gedung Sekolah dan Manajemen, Bandung 40132. Terima kasih.

Departemen Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Gunung Kidul DIY mengadakan pagelaran wayang kulit di alun-alun Kab Gunungkidul (21/4). Selain sebagai upaya pelestarian kesenian tradisional, kegiatan juga dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi program pemberantasan flu burung, pemberdayaan masyarakat dan pariwisata dan pengentasan kemiskinan. (foto: leo@bipnewsroom.info)

2

Abdul Radjab Malawat Librarian SBM ITB

--Akan segera kami kirimkan. Terima kasih --Red.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Foto: Rich. Desain: Ahas

Revitalisasi Tekad Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan.

Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 08/Tahun III/April 2007

KESRA

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Agar Obat Tak Bikin

Kantong Bolong

A

khir-akhir ini Herman lebih sering tersenyum sembari menghitung hasil penjualan toko obat miliknya. Memang, sejak toko obat Koh Aman, demikian ia biasa dipanggil, alih status menjadi Apotek Rakyat, omzetnya meningkat. “Untungnya sekarang naek dua kali lipat,” terang Koh Aman sumringah.

Kepercayaan publik yang meningkat diyakini sebagai penyebabnya. “Kan, Menteri sendiri yang datang dan bilang di depan wartawan,” cerita Koh Aman tentang sejarah alih status toko obat miliknya di Pasar Pramuka. Jadi warga nggak ragu lagi belanja di sini. “Sudah dijamin, harga obatnya murah,” katanya setengah berpromosi.

Memang, beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan, Siti Fadhilah Supari menaikkan status 26 toko obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur menjadi apotek rakyat, bersamaan dengan 50 toko obat lainnya di Jakarta.

“Semua toko obat harus mengurus izin ke Dinas Kesehatan menjadi apotik rakyat.

Izin dikeluarkan secara cuma-cuma dan BPOM beserta petugas akan menertibkan semua toko obat yang tidak memiliki izin apotik rakyat,” tutur Siti Fadillah.

Ia menuturkan pula, selama ini pedagang obat beroperasi tanpa izin sehingga menjadi sasaran pungutan liar (pungli) oknum aparat.

Setelah diberikan izin, diharapkan ti-dak ada lagi alasan untuk menarik pungli.

Koh Aman mengaku sangat senang dengan peraturan pemerintah kali ini. “Kalau pemerintah memutihkan keberadaan kami, kami tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi jual obat,” katanya. Dan stempel pasar obat ilegal yang selama ini menempel pada Pasar Pramuka juga terhapus.

Tingkatkan Suplai, Harga Damai Tujuan utama Apotik Rakyat sebenarnya adalah me-’rakyat’-kan harga obat. Selama ini, obat memang termasuk ‘barang mewah’ bagi masyarakat menengah ke bawah. Kesehatan itu Mahal! Pendapat ini dipicu oleh mahalnya harga obat dan pelayanan kesehatan berkualitas di negeri ini.

“Kebutuhan obat adalah kebutuhan keterpaksaan. Meskipun mahal, ketika dokter meresepkan obat bermerek, masyarakat tetap akan membelinya,” kata Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta.

Mahalnya harga obat juga diakui oleh Menteri Kesehatan. “Harga obat di apotek besar sangat mahal, padahal obat bukanlah

sebagai komoditas ekonomi semata, melainkan juga hak masyarakat. Akhirnya, yang jadi korban tetap masyarakat,” kata Menkes.

Untuk mengembalikan hak rakyat atas obat, sebenarnya pemerintah telah memperbanyak ketersediaan obat generik dengan harga terjangkau. Namun kontrol peredarannya agak sulit, sehingga program apotek rakyat diharapkan dapat mengontrol ketersediaan obat, khususnya obat generik.

Selain itu, harga obat di apotek rakyat ini memang jauh lebih murah. “Kalau apotek besar harganya 30 persen dari harga pabrik, sementara kami cuma lima persen,” jelas Koh Aman, mengungkapkan alasan murahnya harga obat di Pasar.

Secara gamblang, Menkes menolak anggapan apotek rakyat akan menumbangkan apotek besar yang sudah berdiri. Dengan tegas, ia mempersilahkan semua apotek bersaing secara sehat. “Biarkan rakyat memilih,” imbuh Siti.

Area Bebas Obat Ilegal Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta mengatakan tidak adanya patokan jelas dalam Kepmenkes tentang perbedaan harga obat paten bermerek dan obat generik disinyalir sebagai salah satu sebab beredarnya obat ilegal dan obat palsu. “Perbedaan harga keduanya bisa mencapai 200-300 persen.

Selisih harga itulah yang membuat produsen obat palsu terus tergiur untuk memalsukan obat paten bermerek,” kata Marius.

Apalagi seringkali masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memilih obat generik ketika berobat ke dokter dan mereka akan berupaya keras untuk bisa menebus obat yang diresepkan dokter, walaupun harganya mahal. Sikap itulah, kata Marius, yang kem u d i a n dimanfa-

atkan oleh produsen obat nakal dan dokter tertentu untuk kongkalingkong menjual obat bermerek yang palsu. Berdasarkan fakta yang dia kumpulkan di lapangan, ada sekitar seribu merek obat paten yang telah dipalsukan.

Menanggapi hal ini, Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapetik & PKRT BPOM Suara Murtjana mengatakan pihaknya telah berusaha keras melakukan pengawasan terhadap peredaran obat palsu. Namun dia mengakui tidak bisa mengawasi peredaran obat palsu di apotek, toko obat maupun di pasar tanpa bantuan masyarakat.

Lebih jauh, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes Meinarwati mengatakan, “Apotek rakyat justru memudahkan rakyat untuk mendapatkan obat dengan harga terjangkau tanpa khawatir obat yang dibeli adalah obat palsu,” ujar dia. Jaminan tersebut berani dia berikan karena Dinas Kesehatan dan BPOM mengawasi apotek rakyat secara komprehensif.

Selain itu toko obat hanya diperbolehkan menjual obat bebas yang berlingkaran hijau dan obat bebas terbatas yang berlingkaran biru. “Biasanya obat tersebut adalah obat generik yang jarang dipalsu karena harganya relatif terjangkau oleh masyarakat.

Pengawasan Menyeluruh “Tidak ada lagi yang ilegal,” tegas Menkes.

Sebagai awal, Menkes akan menindak tegas jika kelak, ada pedagang obat di Pasar Pramuka yang tak mengubah statusnya. Apalagi jika ada apotik rakyat yang masih menjual obat daftar G bahkan narkotika dan psikotropika, “izinnya akan dicabut.” Dan meskipun dalam pelayanannya apotik rakyat didampingi apoteker dan asisten apoteker, tetap tidak diijinkan untuk menjual obat racikan.

Secara bertahap, nantinya toko obat di sentra-sentra perdagangan obat seluruh

Legalisasi Toko Obat

M

elalui Permenkes No 284/ Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat juga, pedagang eceran obat dapat mengembangkan diri menjadi apotek rakyat. Pedagang eceran obat yang statusnya sebagai apotik sederhana secara langsung dianggap telah menjadi apotek rakyat.

Apotek rakyat sebenarnya adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian yaitu penyerahan obat dan perbekalan kesehatan tetapi tidak boleh melakukan peracikan. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian, apotek rakyat harus mengutamakan obat generik.

Pendirian apotek rakyat terutama dimaksudkan untuk meningkatkan penertiban peredaran obat-obatan di sentra-

Edisi 08/Tahun III/April 2007

sentra perdagangan yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM). Pada tahun 2006 saja, ada 1.385 apotik di DKI Jakarta dan terdapat 1.309 toko obat. Dari jumlah itu, baru 76 yang menjadi apotek rakyat termasuk 26 di Pasar Pramuka.

Sebelumnya ada 1.233 toko obat di DKI Jakarta, termasuk 396 di antaranya tidak memiliki izin. Di pasar pramuka terdapat 210 toko obat dan 107 diantaranya tidak memiliki izin. “Mereka tidak memiliki izin karena menjual obat keras berupa bahan psikotropika dan narkotika. Kalau masih mau jualan mereka harus memiliki izin apotik rakyat dan bebas obat keras,” kata Kasubdit Yankes Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dr Mardiati Umbas. (ids/berbagai sumber)

Indonesia akan dijadikan apotek rakyat guna mencegah penjualan obat-obatan keras (obat dalam daftar G) secara tidak sah. Namun perlu juga disadari, pedagang memperoleh obat keras dengan bantuan sales freelance dari pedagang besar farmasi (PBF). Para sales ini juga harus diawasi

secara ketat agar tidak main mata dengan pedagang yang ingin untung besar.

Dalam hal ini, peran masyarakat untuk turut dalam pengawasan sangat krusial.

Sebagai langkah awal, masyarakat tak usah ragu menggunakan obat generik karena mutu dan kwalitasnya tidak kalah dengan obat paten bermerek. Dan untuk memutus rantai penjualan obat palsu, bisa dimulai dengan tidak membeli obat daftar G di toko obat walaupun harganya jauh lebih rendah. Karena Obat daftar G atau obat keras adalah obat yang harus diresepkan oleh dokter dan biasanya obat ini harganya mahal sehingga potensial untuk dipalsukan. Dan, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan baru tentang apotik rakyat ini.

“Kalau dari dulu apotek rakyat ini berdiri, pasti kita sudah dapat menertibkan obat palsu, narkotika, psikotropika dan obat palsu,” kata Marius.

Semoga saja! ides@bipnewsroom.info

Mudahnya Alih Menjadi Apotek Rakyat Untuk dapat mendirikan apotek rakyat, selain harus melengkapi syarat administrasi, juga harus mengantongi ijin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Dan untuk memperoleh izin tidak dipungut biaya.

Syarat lain apotek rakyat adalah adanya sarana dan prasarana berupa komoditas, lemari obat, lingkungan yang terjaga kebersihannya. Apotek harus mudah diakses masyarakat serta memiliki bangunan yang dapat menjamin obat atau perbekalan kesehatan lainnya bebas dari pencemaran atau rusak akibat debu, kelembaban dan cuaca. Dalam hal ketenagaan, sama seperti apotek lainnya, setiap apotek rakyat harus memiliki apoteker sebagai penanggungjawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker.

Sementara itu, pedagang eceran obat yang statusnya sudah berubah menjadi apotek sederhana secara langsung dianggap telah menjadi apotek rakyat. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota harus mengganti izin apotek sederhana selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak ditetapkannya Permenkes (8/3).

Apotek rakyat dapat juga merupakan satu atau gabungan dari paling banyak empat pedagang eceran obat. Gabungan pedagang eceran obat di bawah satu pengelola harus memiliki ikatan kerjasama berbentuk badan usaha atau bentuk lainnya serta berada di lokasi yang berdampingan.

Disebutkan pula bahwa pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan semestinya dilakukan sesuai dengan pengaturan pemerintah terhadap perencanaan, pengadaan dan penyimpanan yang ditetapkan. Pengeluaran obat perlu memakai sistem FIFO (First In First Out). Maksudnya obat yang lebih dulu dibeli atau disimpan pengelola juga harus lebih dahulu dijual atau dilekuarkan. Aturan lain adalah FEFO (First Expire First Out), maksudnya obat yang tanggal kadaluarsanya lebih awal harus lebih dulu dukeluarkan atau dijual.

Dalam memberikan pelayanan, seorang apoteker pada apotek rakyat harus melakukan pemeriksaan resep dan sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara resep dan obat. Apotek rakyat dilarang menyerahkan obat dalam jumlah besar, selain dilarang menjual obat-obatan narkotika dan psikotropika.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Apotek Rakyat dilakukan oleh Depkes, Badan POM, Dinkes Kabupaten/kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi. Bila dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa suatu Apotek Rakyat melakukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan ijin. (ids/Departemen Kesehatan)

3

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

E-Learning

konvensional.

Kebijakan Nasional Pendayagunaan TIK (termasuk di dalamnya e-learning) telah masuk di dalam salah satu kebijakan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional. "Kita perlukan untuk perluasan dan pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta mendukung tata kelola," tegas Lilik.

Diakui Lilik, panduan secara spesifik sampai saat ini memang belum ada. Namun sekolah dimungkinkan untuk memanfaatkan bahan belajar dengan segala macam alternatif sesuai Komunikasi (Pustekkom), Departemen Pen- dengan kondisi sekolah masing-masing. didikan Nasional ketika ditemui KomunikA. "Misalnya, untuk memanfaatkan siaran TV Memang, e-learning bisa dikatakan seba- Edukasi, sekolah dapat menangkap langsung gai salah satu bentuk alternatif siaran TV Edukasi atau merekam siaran suatu sistem pendidikan. tersebut ke-mudian disajikan "Tapi pendidikan alterdalam pembelajaran di kelas," Beragam tantangan natif lain, bahkan tidak jelasnya. masih dihadapi dunia penperlu menggunaDi Indonesia insti-tusi didikan Indonesia. Seiring berkan konsep eyang telah menja-lankan kembangnya teknologi, internet julearning. Misalnya e-learning dalam ga menyediakan alternatif pendidikan pendidikan unbentuk online course melalui e-learning. tuk masyarakat atau pembelajaran suku terisolasi, terbuka jarak jauh dan lain-lain," tutur Lilik. melalui internet, relatif masih sangat Dalam konteks Indonesia, menurut Lilik terbatas. Di antara lembaga yang telah peningkatan efektivitas dan efisiensi pembe- menerapkan e-learning adalah Universitas lajaran akan lebih baik memanfaatkan siaran Terbuka. televisi via satelit dibandingkan dengan peDalam catatan KomunikA, di tahun 2006 manfaatan internet, "mengingat kondisi wila- lalu, Pustekkom Departemen Pendidikan dan yah dan karakteristik siswa dan guru."

Kebudayaan telah memberikan penghargaan kepada institusi penyelenggara e-learning, Plus Minus baik negeri maupun swasta. Salah satu yang Secara akademis, ada beberapa kelebihan mendapatkan penghargaan adalah Univerdan kelemahan e-learning. "Kelebihannya sitas Bina Nusantara, Universitas Indonesia, kelas tidak dibutuhkan dalam bentuk fisik lagi, Universitas Gajah Mada, Bank Mandiri, dan semuanya dapat dibangun dalam aplikasi in- Brainmatic. ternet. Selain itu lembaga pendidikan akan dapat lebih fokus pada penyelenggaraan program pendidikan/pelatihan," tutur Lilik.

Namun demikian adapula kelemahan elearning yakni masih kurang terencananya perancangan aplikasi web e-learning sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya tidak user friendly, tidak reliabel dan proses yang tidak jelas.

Para pengguna tidak mengetahui dan mengenal secara baik sistem yang digunakan akibat tidak adanya sosialisasi mengenai sistem (user guide). Belum lagi permasalahan bandwith yang kecil dapat mengakibatkan lamanya waktu akses. "Karena itu dibutuhkan pemahaman yang jauh lebih utuh mengenai perancangan materi terutama untuk file yang berukuran besar," tegas Lilik.

Pemahaman utuh memang sangat penting. Karena internet akan dapat mengurangi peran dari seorang guru dalam melaksanakan proses e-learning ini. Potensi resistensi bagi beberapa orang sangat terbuka. Belum lagi, lingkungan belajar e-learning dapat lebih bersifat personal dibandingkan dengan kelas

Tak Sekadar

Untuk Belajar P

emanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan telah memungkinkan proses belajar jarak jauh. Media internet banyak digunakan menghubungkan mahasiswa dengan dosen, melihat nilai secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas dan sebagainya, semuanya itu sudah dapat dilakukan.

Melalui e-learning proses belajar tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu dengan kata lain fleksibilitas dan mobilitas yang lebih tinggi.

Namun, pelaksanan e-learning sendiri masih belum maksimal akibat kendala berbagai faktor. Padahal e-learning diharapkan bisa menjembati pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terpisah karena letak geografis.

Lebih Murah Bank Dunia (World bank) pada tahun 1997 telah mengumumkan program Global Distance Learning Network (GDLN) yang memiliki mitra sebanyak 80 negara di dunia.

Melalui GDLN, Bank Dunia dapat memberikan e-learning kepada mahasiswa 5 kali lebih banyak (dari 30 menjadi 150 mahasiswa) dengan biaya 31% lebih murah.

Studi yang dilakukan oleh Amerika, sangat mendukung dikembangkannya e-learning, menyatakan bahwa computer based learning sangat efektif, memungkinkan 30% pendidikan lebih baik, 40% waktu lebih singkat, dan 30% biaya lebih murah.

Mengacu pendapat Rosenberg (2001), e-learning dapat dikatakan sebagai penyampaian pembelajaran melalui teknologi internet dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Tapi secara generik, bahkan UNESCO mendefinisikan e-learning adalah penyampaian materi pembelajaran melalui media elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran itu sendiri.

"Karena itu perlu dipahami, e-learning di sini tidak semata-mata pemanfaatan internet dan komputer untuk pembelajaran, tapi juga meliputi media elektronik lain seperti radio/ audio kaset, video/televisi, multimedia, komputer, internet, satelit dan lain-lain," kata Lilik Ghani, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Kendala Legalitas E-learning bukan merupakan suatu bentuk pendidikan alternatif yang berbeda dengan pendidikan konvensional. Karena itu tidak ada ijazah khusus untuk e-learning ini.

Demikian juga tidak ada ujian kesetaraan untuk e-learning. Dan dengan demikian pula tidak perlu ada legalitas dari Depdiknas untuk hal ini.

Mekanisme ujian kesetaraan secara on line sampai saat ini masih belum dimungkinkan.

Ada terdapat banyak pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam pelaksanaan ujian secara on line.

"Apakah kita dapat mengontrol dan memastikan bahwa orang yang mengisi atau mengerjakan soal ujian tersebut benar-benar peserta yang bersangkutan ataukah dibantu oleh orang lain?" tanya Lilik.

Karena itu, menurut hemat Lilik, ujian dan sertifikasi mungkin masih akan dilakukan secara off line. Aktivitas on line, akan lebih diarahkan kepada proses pembelajaran, termasuk latihan soal sebelum ujian.

Di luar negeri, pendidikan jarak jauh telah merupakan alternatif pendidikan yang cukup digemari. Saat ini hampir seluruh program distance learning di Amerika, Australia dan Eropa dapat juga diakses melalui internet. Metoda pendidikan ini diikuti oleh para mahasiswa, karyawan, eksekutif, bahkan ibu rumah tangga dan orang lanjut usia (pensiunan).

Namun mewujudkan ide dan keinginan di atas dalam suatu bentuk realitas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tapi bila kita lihat ke negara lain yang telah lama mengembangkan web based distance learning, sudah banyak sekali institusi atau lembaga yang memanfaatkan metode ini. Bukan hanya skill yang dimiliki oleh para engineer yang diperlukan tapi juga berbagai kebijaksanaan dalam bidang pendidikan sangat mempengaruhi perkembangannya. (hendra@bipnewsroom.info)

Aplikasi Open Source Gratis Untuk E-Learning

P

ertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya internet telah memberi kesempatan untuk diaplikasikan kedalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan.

Penggunaan TIK dimaksudkan untuk dapat mendorong peningkatan kua-litas pendidikan. Salah satu faktor penting yang hendaknya dipertimbangkan ketika membangun sistem e-learning dengan menggunakan teknologi internet melalui web adalah aplikasi yang digunakan. Untuk itu perlu dipertimbangkan penggunaan aplikasi open source untuk digunakan sebagai sistem dengan biaya rendah tanpa menurunkan kegunaan dan efektifitas.

Saat ini terdapat banyak aplikasi open source gratis yang berbasiskan web dan ditujukan untuk pengembangan e-learning.

Aplikasi ini sebagian besar mudah untuk digunakan dan user friendly. Karena berbasiskan web maka untuk menggunakan aplikasi ini tentunya diperlukan sebuah situs web. Selain itu sebagian besar aplikasi ini memerlukan situs web yang mendukung PHP dan data base MySQL. Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa aplikasi

4

opensource e-learning yang dapat diunduh di internet secara gratis.

ATutor ATutor adalah suatu aplikasi Learning Content Management System yang berbasiskan web dan dibuat dengan memperhatikan aksesibilitas dan adaptabilitas. ATutor mudah untuk di-install dan dimodifikasi baik tampilan maupun fitur-fiturnya. Sehingga bahan belajar yang ditribusikan dalam lingkungan belajar maya mudah untuk dipahami. ATutor bersifat opensource dan berlisensikan GPL sehingga bisa didapatkan dengan gratis dengan mengunduhnya di www.atutor.ca/atutor/down load.php Claroline Claroline adalah suatu aplikasi e-learning dan e-working yang berbasiskan web dan bersifat open source. Aplikasi ini lebih ditujukan untuk suatu organisasi ataupun instansi yang ingin mengimplementasikan suatu proses belajar dan pelatihan secara online.

Saat ini aplikasi claroline telah di terjemahkan kedalam 35 bahasa. Aplikasi ini juga mudah untuk digunakan dan disesuaikan dengan ke-

butuhan. Aplikasi ini juga bisa diunduh dengan gratis di www.claroline.net/download/ stable.html Dokeos Dokeos merupakan suatu aplikasi open source e-learning berbasiskan web yang saat ini terus dikembangkan termasuk dalam proses penterjemahannya kedalam 34 bahasa.

Karena kemudahan dan fiturnya aplikasi ini banyak digunakan oleh organisasi atau instansi yang menerapkan e-learning, misalnya Kementerian Kesejahteraan Sosial Spanyol yang memilih menggunakan aplikasi ini. Salah satu fitur yang ditawarkan oleh dokeos adalah fitur live video conference yang terintegrasi.

Fitur ini memungkinkan antara guru dan siswa untuk bertatap muka secara online melalui internet. Aplikasi ini juga bisa diunduh gratis di www.dokeos.com/download.php Moodle Moodle adalah aplikasi opensource gratis yang berbasiskan web dan berprinsip pedagogi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu komunitas e-learning online yang efektif. Moodle diklaim dapat digunakan pada

suatu institusi pendidikan dengan 50.000 sis-wa. Moodle mempunyai dukungan komunitas yang baik dan terus berkembang.

Saat ini kurang lebih ada sekitar 24710 situs yang terdaftar menggunakan moodle di seluruh dunia. Fitur yang ditawarkan juga cukup beragam, dan terdapat banyak modul yang dapat digunakan dalam proses elearning seperti modul workshop, modul quiz dan modul forum diskusi. Aplikasi ini dapat diunduh di www.download.moodle.org Site@School Site@School merupakan aplikasi berbasis web yang lebih ditujukan untuk e-learning di primary school (SD, SLTP, SLTA), oleh karena itu dalam penggunaannya pun cukup mudah dan tidak menyulitkan siswa.

Site@School yang juga berlisensikan open source ini menawarkan beberapa fitur menarik seperti modul yang didesain khusus untuk pendidikan di sekolah, halaman kerja untuk kolaborasi para siswa dan tampilan yang mudah serat dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Site@School dapat diunduh gratis di www.siteatschool.org (hendra@bipnewsroom.info)

Edisi 08/Tahun III/April 2007

PEREKONOMIAN

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Segitiga Sama Untung

Batam-Bintan-Karimun Kerjasama pengembangan BatamBintan-Karimun Special Economic Zone telah ditandatangani sejak 25 Juni 2006 di Batam.

Penandatanganan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan Singapura Lim Hng Kiang, serta disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ini menjadi suatu babak baru dalam perkembangan kawasan segitiga bisnis BatamBintan-Karimun. Pemerintah pun terus mempersiapkan kawasan ini untuk menjadi daerah pertumbuhan yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

G

ubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah usai bertemu dengan Presiden April lalu, menuturkan saat ini pihaknya tengah menunggu keluanya undang-undang yang nantinya menjadi dasar pengelolaan kawasan ekonomi khusus ini. Presiden dan Menteri Perdagangan, telah menyatakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh dalam pelaksanaa n n y a .

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu-nya dapat segera selesai. Saat ini perpu tersebut masih disusun,” ujarnya.

Telah banyak investor besar yang antri alias sudah siap masuk ke kawasan "segitiga sama untung" ini, tapi mereka masih me-nunggu perpu tersebut. Investor tersebut selain dari Korea dan Jepang, ada juga yang berasal dari Timur Tengah dan Eropa.

Para investor tersebut ingin melihat seperti apa perpu yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kawasan ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun tersebut. Hal

ini penting karena berkaitan dengan jaminan investasi. “Kepada Presiden kami juga menjelaskan, dengan adanya perpu ini kami yakin dalam kurun waktu 3-4 tahun investasi dari luar negeri yang di Batam-Bintan-Karimun saat ini berjumlah sekitar 8.5 miliar dolar AS dapat menjadi 15 miliar dolar AS,” tambahnya.

Sebelumnya, persiapan Batam-BintanKaimun sebagai segitiga ekonomi khusus juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kepulauan Riau. Ismeth Abdullah mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sekitar Rp50 miliar untuk mendukung kawasan ekonomi khusus ini. “Dana Rp50 miliar yang dianggarkan oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk membangun infrastruktur air bersih, listrik, dan pelabuhan,” ujarnya.

Ismeth yang juga mantan ketua Otorita Batam ini optimistis, kawasan ekonomi khusus yang diberlakukan akan meningkatkan investasi yang masuk di ketiga daerah ini.

Selama ini investasi asing memang menjadi andalan penggerak roda industi di kawasan ini. Jumlah investasi asing ini lebih besar dibandingkan dengan swasta dalam negeri maupun investasi pemerintah. Jepang, Korea, Taiwan menjadi pena-nam modal terbesar.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh menteri perdagangan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan arahan agar setelah investor masuk jangan sampai ada gangguan-gangguan keamanan pada orang asing di daerah tersebut. Oleh karena itu koordinasi di lapangan harus dipantau. Pada dasarnya Presiden ingin agar semuanya lancar. Mereka yang ingin berinvestasi di kawasan ini da-pat masuk dengan aman, dan dengan demikian lapan g a n kerja

unt u k daerah tersebut akan bert a m b a h .

Target tenaga kerja yang akan diberdayakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah 1 juta orang dari jumlah tenaga kerja sekarang yang hanya 400 ribu orang,” kata Ismeth Abdullah.

Perlu Keberpihakan Sebelumya Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan ratusan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau dan Asosiasi Peng-

usaha Indonesia menyatakan kawasan ekonomi khusus yang akan diberlakukan bertujuan u n t u k m e m p e r c e p a t pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

“Nggak perlu memakai free trade zone menyeluruh, pemerintah punya konsep sendiri,” kata Jusuf Kalla.

Selama ini, lanjutnya, banyak terjadi perdebatan soal apakah Batam akan dijadikan kawasan perdagangan terbatas atau menyeluruh. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan undang-undang yang akan mengatur pngelolaan kawasan ini.

“Yang penting, kawasan ekonomi khusus ini minus konsumsi, artinya semua bebas,” ungkap wapres. Mengenai permasalahan perizinan, pengurusannya akan dilakukan satu atap yakni gabungan Otorita Batam, Pemerintah Daerah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Semua itu bermuara ke Gubernur, lalu Gubernur meneruskan ke menteri dilanjutkan ke Presiden. “Ini proyek percontohan di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau, Rachman Usman, mengungkapkan pihaknya gembira dan menyambut baik rencana wakil presiden. “Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, pertumbuhan ekonomi akan menjadi cepat di daerah ini,” katanya berharap.

Harapan yang sama juga diutarakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Abidin Hasibuan.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi semangat baru bagi pengusaha di Batam dan Bintan. Oleh karenanya dia berharap pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menghapus seluruh peraturan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investasi. Dia mencontohkan pajak-pajak yang tak jelas.

“Kami banyak sekali mengeluarkan biaya, sehingga untuk menaikkan upah saja susah,” kata Abidin.

Bupati Bintan, Ansar Ahmad juga menyambut baik kebijakan kawasan ekonomi khusus ini. Menurutnya kebijakan ini akan dapat membantu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Bintan. Pada tahun 2007 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen.

Dengan perkiraan target pertumbuhan sebesar itu, maka paling tidak dibutuhkan investasi senilai Rp447,3 miliar. Angka ini tentu tidak kecil, karenanya dibutuhkan kerjasama dan komitmen kuat untuk menciptakan Bintan yang menarik dan kondusif bagi para investor. Target per-

tumbuhan 2008 ini lebih tinggi dari angka dari pertumbuhan ekonomi 2006 yang hanya 4,43 persen. Walaupun pertumbuhan 2006 sendiri lebih kecil dibanding pertumbuhan ekonomi 2005 sebesar 4,52 persen. Menurutnya rendahnya angka pertumbuhan di tahun 2006 lebih disebabkan para investor yang akan menanamkan modalnya ke Bintan masih dalam proses pengurusan ijin invetasi.

Para investor tersebut berjanji akan segera merealisasikan investasinya tahun 2 0 0 7.

“Kendati pertumbuhan berjalan lambat, namun angka pemerataan pendapatan justru meningkat,” ujar Ansar.

Sedangkan di tahun 2007 ini, Bintan mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Atau bila diangkakan realisasi investasi di tahun yang sama harus Rp505,7 miliar. Dijelaskan Ansar, sesuai analisis sementara, pertumbuhan bisa muda tercapai apabila kawasan ekonomi khusus di Bintan segera diberlakukan.

Kita semua tentu berharap, "segitiga sama untung" Bintan-Batam-Karimun, yang selama ini masih lebih merupakan komitmen dapat diimplementaikan secepatnya. Berbagai persoalan yang selama ini masih menjadi kendala harus segera diselesaikan dengan menyatukan persepsi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Harus kita akui, diperkenalkannya konsep ekonomi khusus belum banyak menambah ringan pekerjaan, tetapi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Sekali lagi kebijakan ini tentu memerlukan dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaannya. Yang juga patut diingat, jangan sampai pengembangan kawasan tersebut hanya mengandalkan pada daya tarik keringanan pajak semata. Sebab hal ini bisa memancing terjadinya praktek penyelundupan yang merugikan negara.* (doni@bipnewsroom.info)

Edisi 08/Tahun III/April 2007

5

H

endri dan Hendra merasa tidak senang pergi ke sekolah sebelumnya. “Saya malas lagi hari ini. Sekolahnya jauh. Kita harus bayar Rp2.000,00 untuk angkutan. Lalu kami tidak punya uang jajan lagi sesampai di sekolah,” aku Hendri. Mereka berdua adalah sebagian dari anak-anak yang selamat dari amukan tsunami Aceh 2004 lalu di Alue Naga. Ibu dan empat saudara mereka hilang ditelan gelombang dan tak pernah kembali. Kini bersama ayahnya, si kembar itu tinggal di kota Sigli, tiga jam ke arah timur laut Banda Aceh.

Lain lagi dengan Farida, 12 tahun, ia masih merasa senang sekolah "Sering kami para korban tsunami saling berdiskusi dan berbagi cerita tentang apa yang kami alami,” kata Farida. Sayangnya letak sekolah sekarang jauh dari tempat tinggalnya. “Seringkali saya harus jalan kaki satu jam untuk berangkat sekolah. Angkutan umum mahal dan lama sekali. Makanya saya ingin punya sepeda,” kata Farida tersenyum malu.

Kisah dari Aceh tadi adalah satu fragmen kehidupan yang dialami oleh anak-anak korban tsunami. Bahkan mungkin di belahan lain Indonesia masih ada kasus yang sama. Ada yang punya semangat seperti Farida atau ada yang agak pesimistis layaknya si kembar Hendri dan Hendra untuk tetap melanjutkan sekolahnya.

Pendidikan merupakan pintu masuk utama mengatasi kemiskinan. Bahkan dalam agenda Millenium Development Goals (MDG) pendidikan, untuk kaum perempuan khususnya menempati peran sentral. Karena pendidikan akan membuat seluruh rakyat melek huruf, cerdas, dan kreatif mengatasi persoalan hidup, bahkan mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari mancanegara.

Anggaran pendidikan yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 ini telah ditingkatkan menjadi sekitar Rp43 triliun. Sekali-

Ada kasus, orang tua dan masyarakat tak lagi peduli.

Padahal biaya sekolah sudah dihapus dan orang tua tak perlu mengeluarkan uang.

P

endidikan gratis seharusnya menjadi sebuah momen sejarah yang dinanti dan diharapkan kehadirannya. Lewat pendidikan bebas biaya itu, kesempatan anak bangsa untuk mengenyam pendidikan akan makin terbuka lebar. Dan pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun entah apa sebabnya, di saat pemerintah memberikan pendidikan gratis di beberapa wilayah, justru keluarga dan masyarakat tak lagi mulai berkurang perannya. Alih-alih menyerahkan urusan pendidikan anak kepada sekolah semata.

Seperti diceritakan oleh Wakil Kepala Sekolah SMPN 198, Jakarta, Hernawati (47), kepada KomunikA. “Dulu ketika rapat, orang tua selalu menuntut sekolah serius ketika menghadapi persiapan ujian dan lainnya. Sekarang, sampai tiga kali surat teguran karena anaknya tak masuk sekolah, orang tua gak peduli. Malah ngomong gini, ’Ya anak saya gak mau sekolah, mau gimana lagi’,” ucap Hernawati yang telah mengajar selama lebih dari 10 tahun.

“Yang kami takutkan, lanjut Hernawati, "akan berimbas pada pendidikan siswa, terlebih tingkat kelulusan. Karena SMP itu pendidikan dasar, bagaimanapun siswa harus selesai SMP!” jelas Hernawati dengan raut wajah serius.

6

Padahal sekolah yang berlokasi di Klender Jakarta Timur dengan statusnya sebagai SSR (Sekolah Standar Reguler) memungkinkan seluruh pembiayaan pembelajaran ditanggung pemerintah. "Sekolah tak diperbolehkan menarik dana sumbangan dari masyarakat," pungkas Hernawati.

Sempurnakan Program Kasus seperti itu bukan tidak mungkin terjadi di wilayah lain. Sekalipun demikian pendidikan dasar tanpa biaya memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena itu pemerintah masih terus berupaya menyempurnakan kebijakan pendidikan gratis ini ke seluruh Indonesia.

“Dari studi Balitbang, dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kita sudah bisa mencapai pendidikan gratis 70,3 persen di seluruh Indonesia. Tinggal 29,7 persen. Andai daerah juga ikut menanggulangi, akan merata seluruhnya,” ungkap Kepala Balitbang Depdiknas, Prof Mansyur Ramly.

Ramly mengeluhkan adanya kasus di beberapa daerah yang justru mengurangi anggaran pendidikan mereka, karena BOS dari pemerintah pusat dinilai sudah cukup untuk pendidikan gratis. Padahal sebenarnya, justru pemerintah daerah seharusnya jauh lebih banyak berperan dalam pendidikan tanpa biaya ini.

“Ini malah terbalik. BOS yang sedianya jadi pelengkap malah jadi yang utama.Tapi kami tetap optimis. Akhir ini, tentu saja dengan dukungan Pemda, 90 persen wilayah Indonesia, tingkat pendidikan dasar sudah tanpa biaya,” kata dia.

Pendidikan gratis memang belum seluruhnya merambah wilayah Indonesia.

Dan mungkin juga kasus ini hanya terjadi di beberapa daerah saja. Tapi sekadar mengingatkan, tanpa ada peran dari masyarakat dan keluarga, pendidikan gratis takkan mungkin berbuah manis. Sudah saatnya dikikis habis pemahaman pendidikan hanya tanggung jawab sekolah. Orang tua dan masyarakat pun ke depan harus memainkan peran lebih besar.*** (dimas@bipnewsroom.info)

pun peningkatan ini belum sebesar yang diamanatkan dalam UUD kita, yakni 20% dari total anggaran pembangunan nasional, namun pemerintah akan berusaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan memeratakan akses pendidikan.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Paskah Suzzeta menjelaskan, pemerintah di tahun 2008 sudah merencanakan penambahan anggaran di bidang pendidikan yang lebih besar dengan mengidentifikasikan pada fokus utama kebutuhan. "Pertama akselerasi wajib belajar 9 tahun yang merata, peningkatan kesejahteraan kualitas dan kesejahteraan penyelenggara pendidikan dalam hal ini guru, memberikan akses yang merata untuk pendidikan menengah dan tinggi dalam peningkatan kualitas dan kualitas pendidikan luar sekolah," jelas Paskah.

Tuntas Tahun 2008 Setiap warga negara memang berhak memperoleh layanan pendidikan. Lebih dari itu, sebenarnya mereka wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah.

Adapun peran pemerintah tidak cukup dengan memberikan kapasitas layanan pendidikan untuk memperluas akses saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah mengelola dari sisi masyarakatnya. ”Kalau sudah disediakan sekolah yang cukup, program Paket A dan B sudah sediakan, tetapi orang tidak mau sekolah padahal itu wajib menurut undang-undang dan undangundang dasar, ya harus dikelola. Entah dalam bentuk peraturan daerah, atau sejenisnya,” kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada peluncuran Program Sosialisasi Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Gedung Depdiknas, Jakarta akhir Maret lalu.

Bambang mengatakan untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun jangan hanya dilihat dari sisi tersedianya pendidikan saja, tetapi bagaimana mengelola masyarakat wajib belajarnya. Kewajiban pemerintah, menurut dia, adalah memberikan kapasitas pendidikan yang mencukupi, seperti membangun unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), dan Pendidikan Paket A dan B. ”Yang mempunyai akses secara langsung terhadap masyarakat peserta wajib belajar adalah pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan pendidikan adalah hak azazi, dan pemerintah berusaha memenuhi sebagai kewajibannya. Akan tetapi, kata dia, ketika masyarakat menyepelekan begitu saja, padahal itu (pendidikan) untuk kemaslahatan mereka sendiri. ”Minimal mereka harus ikut Paket A dan B,” ujarnya.

Bambang menargetkan penuntasan wajar

Tidak ada kekoeatan rakjat (volkskracht) tanpa kesehatan dan pendidikan rakjat (volksgezondheid en volksonderwijs) akan selesai pada 2008, sedangkan angka buta aksara turun sampai lima persen pada 2009. ”Tujuh tahun lebih cepat dari target dunia untuk buta aksara, sedangkan wajar-nya delapan tahun lebih cepat,” kata Bambang.

Kembangkan Kualitas Guru Kunci lain peningkatan kualitas pendidikan ada pada guru. "Ki Hadjar Dewantara dengan Tamansiswa-nya pernah mengajar di ruang dengan atap bocor, dinding miring, meja belajar seadanya, tetapi karena guru (pamong)-nya baik, hasil pendidikannya pun baik. Banyak murid Ki Hadjar dan lulusan Tamansiswa menjadi "orang"," kata Ki Supriyoko seorang pengamat pendidikan.

Tak berlebihan jika kemudian peraturan tentang sertifikasi guru untuk mendongkrak mutu pendidik dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya menemukan muaranya. Karena pendidikan dan guru laksana dua sisi mata uang, sama-sama penting dan saling bergantung.

Pendidikan yang baik hanya dapat terwujud manakala dilengkapi dengan guru-guru yang berkualitas, berintegritas, kreatif, mau terus belajar, dan terbuka.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menuturkan sesuai dengan UU No.14/2005 tentang guru dan dosen, pemerintah di tahun 2007 akan memberikan tambahan tunjangan insentif bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp.100.000 per orang per bulan. "Juga akan memberikan subsidi tambahan fungsional bagi 477.925 orang guru non PNS sebesar Rp200.000 perorang/bulan,' ungkapnya.

Tak hanya itu, Departemen Pendidikan Nasional kini tengah mengembangkan sebuah fasilitas pembelajaran dan pengembangan bahan ajar yang bisa diakses oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia. Jaringan nasional ini memang didesain khusus untuk peningkatan kualitas pendidikan bertajuk Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional). Upaya ini dilakukan untuk membuat keterhubungan diantara keragaman etnik, geologi, geografi, dan bahasa daerah yang tersebar di 17.000 pulau.

Jejaring Pendidikan Nasional "Jardiknas mengintegrasikan information and communication technology (ICT) pada sistem pendidikan yang memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan, wawasan maupun pengalaman dalam bidang pendidikan di seluruh Indonesia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai membuka pertemuan menteri pendidikan se Asia Tenggara ke-42 atau Southeast Asian Ministers of Education Orga-nization (SEAMEO) di Hotel Westin, Nusa Dua, Denpasar, Bali.

Ibarat jalan raya, Jardiknas menghubungkan titik-titik lokasi Kantor Dinas maupun sekolah.

Sedangkan konten yang dapat melalui jaringan ini dapat terdiri dari data ataupun konten pembelajaran e-learning. Di antara konten pembelajaran yang siap dialirkan melalui jaringan tersebut adalah e-dukasi.net dan TV Edukasi.

Jardiknas atau Indonesian Education Network adalah program pendidikan berbasis internet dan intranet yang menghubungkan Depdiknas dengan dinas pendidikan, sekolah-sekolah, dan universitas. Saat ini terhubung sebanyak 33 dinas pendidikan provinsi, 441 dinas pendidikan kabupaten/kota, 3000 sekolah, dan 84 perguruan tinggi.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan pengelolaan pendidikan berbasis ICT ini betul-betul serius. "Nantinya semua sekolah dan perguruan tinggi akan

tersambung online," katanya.

Bambang berharap melalui penerapan sistem Jardiknas untuk bidang pendidikan akan mempermudah pelayanan dan mempercepat penanganan masalah pendidikan antar daerah di seluruh Indonesia. Jardiknas yang akan menghubungkan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan yang difokuskan untuk melayani kepentingan sekolah terutama untuk pengembangan kemampuan murid dan guru sekolah.

Tak hanya itu, infrastruktur Jardiknas ini bisa juga digunakan untuk pengembangan masyarakat di sekitar sekolah-sekolah yang terhubung oleh jaringan ini.

Masyarakat pun dapat mengakses informasi diluar waktu sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.

Telecenter Salah satu cara pemanfaatan Jardiknas untuk melakukan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar sekolah adalah dengan membuat Telecenter Berbasis Sekolah (School Based Telecenters).

Sekolah yang mempunyai fasilitas internet (terhubung dengan Jardiknas) dapat dijadikan sebagai sebuah "telecenter" setelah jam pelajaran sekolah selesai.

Telecenter berbasis sekolah ini dapat digunakan sebagai pusat kegiatan untuk peningkatan kapasitas masyarakat sekitar sekolah baik kapasitas mereka dalam hal teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology-ICT) maupun peningkatan kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Untuk memaksimalkan peningkatan masyarakat dalam memanfaatkan Telecenter Berbasis Sekolah diperlukan seorang infomobilizer (fasilitator yang mempunyai kemampuan dalam community development dengan memanfaatkan ICT). Infomobilizer akan membantu meningkatkan kapasitas masyarkat dalam hal ICT tersebut mulai dari pemakaian alat-alat ICT sampai pemanfaatan ICT dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan School Based Telecenter ini diharapkan infrastruktur Jardiknas dapat memberikan manfaat tidak hanya ke lingkungan sekolah saja, tapi juga ke masyarakat sekitarnya.

Memang pendidikan berbasis ICT merupakan impian masa depan yang mesti diwujudkan bersama.

Jangan sampai “jalan tol” ini hanya dilewati “sepeda onthel” alias bandwith/infrastruktur besar tapi miskin konten. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk meramaikan situs pembelajaran secara online. Sebab kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak berkembang dan menjadi lebih maju. (mth@bipnewsroom.info)

"UN Sebagai Motivator" Dan ketiga lulus ujian sekolah. Memang sekarang UN diadakan lebih dulu daripada ujian sekolah.

Tapi walau siswa lulus UN, belum tentu dia lulus.

Harus menunggu dulu hasil ujian sekolah. Nah yang terakhir baru UN. Ini sama kedudukannya, salah satu tidak lulus atau tidak dipenuhi peserta didik, maka tidak lulus. Bahkan ujian sekolah standarnya tinggi 6. Nah UN kan hanya 4,25.

Evaluasi UN? Dari studi balitbang, UN bila bandingkan dengan ujian-ujian sebelumnya, semisal Ujian Negara, Ebtanas, dan Ebta, ternyata bisa kita tunjukan adanya kecenderungan yang membaik dalam motivasi belajar peserta didik. Bahkan nilai rata-rata nasional UN untuk SMP sudah di atas 6. SMU rata-rata nasional malah sudah di atas 7.

Prof. Dr. Mansyur Ramly Kepala Balitbang Depdiknas Tiga tahun belakangan, Ujian Nasional (UN) tampaknya menjadi momok yang sangat menakutkan. Bukan hanya bagi siswa peserta UN yang dag-dig-dug khawatir tak lulus. Para orang tua dan guru pun harap-harap cemas menanti hasil ujian.

Sebenarnya bagaimana pandangan pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, tentang penyelenggaraan UN. KomunikA menemui Kepala Balitbang Prof Dr Mansyur Ramly di ruang kerjanya (24/04). Berikut petikannya : Masih banyak perdebatan tentang perlu tidaknya penyelenggaraan UN. Tanggapan?

Sebenarnya ujian itu harus dilakukan. Kita jadikan sebagai alat yang pertama untuk pendorong atau memotivasi peserta didik kita untuk giat belajar. Juga agar orang tua siswa, guru, pihak sekolah, dan yang terkait dengan proses pembelajaran lebih memberi perhatian kepada anak atau siswa didiknya. Terutama membantu mereka, dalam pengertian positif, agar bisa mendapat hasil yang baik. Kemudian dengan adanya UN ini, pemerintah berusaha untuk memetakan standar pendidikan di seluruh wilayah. Kita lihat daerah mana yang masih kurang. Juga kelompok bidang studi apa, apakah Matematika, Bahasa Inggris, atau Bahasa Indonesia.

Tapi mengapa hanya tiga pelajaran?

Kami punya landasan mengapa tiga bidang pelajaran yang diujikan dalam UN ini. Matematika misalnya, kami anggap merupakan wujud dari kemampuan berpikir logis yang menjadi dasar hampir pada seluruh pelajaran eksakta. Untuk Bahasa Inggris, kami ingin agar anak-anak kita bisa go internasional. Dan Bahasa Indonesia merupakan reperesentasi bagian dari kultur kita.

Cukup dengan tiga hari yang menentukan?

Sebenarnya bukan itu yang menentukan, tidak hanya tiga hari dan tiga mata pelajaran itu saja. Dalam peraturan perundangan kita, peserta didik dinyatakan telah menyelesaikan satuan pendidikan adalah tuntasnya 4 syarat yang sama. Pertama, seluruh peserta didik sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi tidak boleh kalau ada siswa yang tidak sempurna program pembelajarannya terus selesai SMP/SMA. Kedua, khusus untuk mata pelajaran tertentu yang berkaitan dengan kepribadian, akhlak mulia, dan moral, harus lulus dengan nilai lebih baik. Tidak boleh sama dengan pelajaran lain.

Jadi agama, misalnya, harus lebih baik dari pelajaran yang lain.

Angka tersebut kebanyakan kontribusi dari, semisal Jakarta?

Memang, maka dari itu, sebenarnya standar kota besar, semisal Jakarta sudah di atas 8. Nah, angka 4,25 ini sebenarnya batas bawah, yang setiap daerah bisa. Tidak ada alasan mengatakan ada daerah yang keberatan dengan itu, karena standarnya batas bawah.

Bagaimana menilai bahwa angka 4,25 itu layak dijadikan patokan?

Kami uji coba sejak beberapa tahun lalu. Jadi bukan sekadar penetapan sekadar ditetapkan begitu saja. Ada studi-studinya.

Korban banyak jatuh?

Ujian apapun juga selalu banyak korban, selalu ada yang tidak lulus. Selalu seperti itu.

Tapi fasilitas pembelajaran tidak sama?

Sebenarnya standar 4,25 itu standar yang rendah yang kita sudah perhitungkan bahwa seluruh daerah termasuk yang ada di Papua, NTT, sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi standar tersebut. Kalau DKI mungkin malah standarnya sudah 8. Bandung mungkin 7. Surabaya 7,5. Makasar mungkin 6 atau 6,5. Jadi 4,25 itu sudah kami lakukan studi, seluruh Indonesia itu mampu dan angka itu masih di bawah, sangat rendah.

Pemetaan mutu pendidikan daerah?

Ya, kita lihat dari angka tersebut, mata pelajaran mana yang lemah. Ternyata di daerah ini lemah mata pelajaran ini, kami analisis. Kami siapkan para guru untuk bisa melihat gurunya dengan standar mata pelajaran. Ada juga kebijakan BOS buku, kami suplai banyak buku pada mata pelajaran yang dianggap lemah. Guru juga ditingkatkan kualitasnya dengan pelatihan.

Kebijakan Dirjen PMPTK, guru-guru di sana yang akan ditingkatkan kualitasnya.

Daerah yang masuk catatan khusus butuh perhatian lebih?

Papua, NTT, Maluku, Kalimantan, juga daerah konflik semisal Sulawesi Tengah dan Maluku. Tapi jangan salah, di Jawa juga ada kantong-kantong daerah yang masih rendah, misal di Tapal Kuda, Jawa Barat, bahkan Jakarta. Jadi jangan kira, Jawa ini sudah hebat, tidak. Kami punya peta sampai pada skala mikro seperti itu. Juga informasi guru dan sekolah, sedetil itu. *** (dimas@bipnewsroom.info)

7

WAWANCARA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Kendati anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN diperkirakan baru dapat dipenuhi 2009 mendatang, berbagai kebijakan ke arah perbaikan mutu pendidikan terus dilakukan. Mulai upaya peningkatan standar lulusan sekolah dasar dan menengah, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, hingga bagian yang terpenting, peningkatan kompetensi para pendidik yang kerap menjadi keluhan terbesar. “Menurut UU, guru harus ikut uji sertifikasi untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai kompetensi yang menunjukkan ia seorang profesional,� jelas Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Depdiknas, Prof Fasli Jalal, PhD, ketika diwawancarai KomunikA di kantornya di Senayan, Jakarta (20/04).

Berikut adalah petikannya: Apa semangat dari uji kompetensi dan sertifikasi ini?

Presiden telah mencanangkan bahwa guru adalah sebuah profesi, maka tentu harus ada perubahan. Dituangkan dalam peraturan perundangan, UU Guru dan Dosen.

No 14/2005 yang diudangkan pada 30 Desember 2005. Intinya mengatur bahwa guru dan dosen sebagai sebuah profesi memerlukan kualifikasi dan persyaratan tertentu serta pemberian jaminan. Standarnya demikian.

Guru profesional harus punya standar kualifikasi akademik tertentu. Guru S1/D4, dosen S2. kemudian harus ada bukti dalam bentuk sertifikat bahwa memang dia sebagai tenaga profesi. Karenanya dituntut pula untuk mempunyai sertifikasi pendidik.

Berapa jumlah guru yang akan disertifikasi?

Saat ini jumlah pendidik untuk tingkat dasar dan menengah, termasuk madrasah, ada 2,7 juta. Terbanyak di SD sekitar 1Âź juta, kemudian SMP, SMU, SMK, dan terakhir di TK. Angka itu minus dosen yang jumlahnya lebih dari 300 ribu orang.

Dari 2,7 juta, belum bisa kita habiskan serentak. Hanya sekitar 900 ribu guru berijasah S1/D4 yang bisa dibawa ke program sertifikasi. Sisanya 1,8 juta kita naikkan dulu standar mereka, baru kemudian kita lakukan sertifikasi kepada mereka. Dan harus dihabiskan dalam delapan tahun ke depan.

Disekolahkan?

Ya. Tapi tidak sekolah konvensional. Akan menggunakan pola jarak jauh, multimedia, teknologi informasi.

Seperti Universitas Terbuka (UT)?

Lebih dari sekadar UT. Karena UT kan tergantung tutor di lapangan. Ini dosen benar yang dikirim dari pusat. Kita juga membuat peluang agar saat libur sekolah, guru datang ke kampus.

Dana pemerintah pusat semua?

Gabungan, dari pribadi, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Kami memberikan bantuan Rp.2 juta/guru/tahun. Kalau dengan UT, dana dari pemerintah pusat saja sudah cukup. Tapi juga harus ada kontribusi dari pemerintah daerah.

Kalau universitasnya sekota dengan tempat mengajar, tidak perlu banyak biaya. Tapi, kalau dia memakai universitas yang agak jauh, misal ngajar di Yahukimo, kuliah di Universitas Cendrawasih, Pemda harus lebih bantu.

8

2007 ini bagaimana?

Tahun ini kami sudah menganggarkan pengadaan uji sertifikasi bagi 190 ribu orang dan akan ditambah 10 ribu. Jadi ada sekitar 200 ribu yang akan mengikuti sertifikasi. Jadi guru-guru yang sudah menunjukkan keprofesionalan mereka yang dibuktikan dengan uji sertifikasi 4 kompetensi tadi, akan diberikan tunjangan sebesar 1 x gaji pokok. Kirakira Rp18 juta/tahun.

Apa saja yang diuji?

Ada empat hal yang akan dicek. Tergantung jenjang dan mata pelajaran apa dia mengajar. Keempat kompetensi ini berdasarkan studi kami merupakan kualifikasi seorang guru yang profesional. Pertama, kompetensi pedagogik atau kemampuan guru dalam mendidik. Kedua, kompetensi profesional, terkait dengan pemahaman dia tentang bidang studi yang dia ampu. Kalau dia seorang guru fisika, harus tahu benar ilmu fisika itu seperti apa. Ketiga adalah kompetensi sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan murid, sesama guru, orang tua, dan sesama masyarakat. Dan terakhir adalah kompetensi kepribadian, di mana guru menunjukkan ciri yang pantas digugu dan ditiru oleh masyarakat dan lingkungan.

Kalau dilihat dari keempatnya. Mana yang terbanyak menjadi masalah guru di Indonesia?

Kalau guru bidang studi, banyak belum mempunyai kualifikasi. Kemudian ada yang mengajar di bidang yang salah, tidak sesuai latar belakang pendidikan. Bagi guru yang latar belakangnya kependidikan, pada umumnya sudah kuat pada kompetensi pedagogik. Sehingga yang harus diperkuat lagi adalah kompetensi profesional. Sedangkan guru-guru yang latar belakangnya nonkependidikan, pada umumnya, lemah pada kompetensi pedagogik. Karena itu ide awalnya dalam UU, bagi guru latar belakang kependidikan akan lebih banyak ditempa pada kompetensi profesional. Yang berlatar belakang nonpendidikan lebih ke pedagogiknya.

Guru di luar Jawa? Dikeluhkan belum merata kemampuan dan penyebarannya?

Kalau lihat dikotomi Jawa dan luar Jawa atau perkotaan dengan perdesaan, memang ada distribusi yang tidak seimbang. Di mana guru menumpuk di kota atau sekolah maju, sementara di perdesaan atau daerah terpencil sangat kurang. Di daerah-daerah luar Jawa, perdesaan, dan daerah terpencil, distribusi juga menjadi masalah. Pun dengan jumlah guru secara makro, sangat signifikan.

Terlebih pada guru matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Dan hal tersebut memang menjadi perhatian kami.

Standar sertifikasi guru di daerah?

Standar sama, tidak ada pembedaan sama sekali. Hanya saja kepada mereka dan juga guru lain yang belum berkembang, kita beri pengayaan, pelatihan dan try out. Dari kelemahan mereka, kita ajak untuk remedial program. Agar guru yang kurang, bisa tahu kelemahannya.

Nanti akan kita buat strategi pembelajarannya. Mana yang belajar sendiri, berkelompok di kelasnya, pertemuan kelompok kerja guru atau MGMP. Kami bantu dengan narasumber.

Guru yang tidak lulus sertifikasi?

Kita amati di mana kelemahan kompetensinya. Masing-masing kompetensi kan ada indikatornya beda. Misal, dari 10 indikator di kompetensi profesional, jatuh di 4 indikator.

Kami buat program remedial untuk memenuhi kelemahan itu.

Jadi ini lebih semacam peningkatan kualitas dan bukan penyeleksian guru?

Ya. Uji sertifikasi ini juga kaya dengan pemberdayaan, pengayaan, pelatihan, bukan sekadar datang, ditanya, dilihat, dan dinilai.

Tujuan utamanya agar kualitas guru meningkat.

Penilaiannya berjalan kontinyu?

Kalau mereka sudah bersertifikat, berimbas pada peningkatan karir. Setiap gradasi itu akan memberikan otoritas dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Sehingga kami harapkan dengan kesejahteraan tadi guru akan meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya secara berkelanjutan.

Apa ada penalti kalau di kemudian hari kualitas mereka menurun?

Dalam draft PP dikatakan harus ada pembelajaran berkelanjutan. Minimal 24 jam setahun guru harus menunjukkan bahwa dia selalu melakukan penyegaran keilmuan dengan ikut lokakarya, kursus, workshop, dan seminar. Semua itu nanti akan diberi akreditasi, tanda dia itu memelihara angka yang telah diberikan dalam sertifikasi.

Based on IT-nya di mana?

Kami sudah mengembangkan kemampuan antara pusat dan universitas, dengan titik-titik di seluruh kabupaten/kota yang kita sebut dengan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas). Jardiknas ini memungkinkan hubungan gratis dari semua ICT Centre di semua kabupaten/kota dengan internet ke pusat perguruan tinggi di manapun. Kita bayar bandwithnya. Sudah ada kontak kerjasama. Jumlahnya akan menjadi 450-an, sejumlah kabupaten/kota. Kemudian ada 82 universitas terkait, modulnya bisa ditransfer dan diunduh (download). Kalau guru yang tinggal sekota dengan titik Jardiknas, punya hubungan dengan wide area network. Gratis. Kalau jauh dari titik Jardiknas, maka terpaksa dia harus ke kantor kecamatan yang akan memfasilitasinya.

Kendala dalam uji kompetensi?

Karena ini masih baru kita mulai. Tahapan pertamanya adalah penilaian portofolio. Jadi semua guru yang sudah dikuota akan dikaitkan berapa yang harus dibayar mulai tahun depannya. Akan ada kuota bagi guru yang akan disertifikasi, sesuai dengan komposisi guru nasional. Misal jika 1,2 juta adalah guru SD, atau 45 persen, maka kuotanya adalah 45 persen yang dikuota adalah guru SD. Angka ini dibagikan ke kabupaten/kota. Nantinya juga akan meranking guru berdasarkan urutan lama mengajar, usia, tinggi pangkat, dan terakhir tugas tambahan.

Tentang honorer?

Kami tidak membedakan hal itu. Asal dia sudah mengajar, pun di swasta. Apakah dia mengajar di sekolah yang punya izin, mengajar minimal 24 jam, sudah S1, kalau semua sudah OK, maka kita masukan ke dalam giliran untuk kuota uji sertifikasi ini.

guru profesional. Sehingga wajar jika dia dibayar lebih mahal. Harus dia tunjukkan dulu bahwa dia mengikuti persekolahan yang lebih lama, lebih tinggi gradasinya, lebih profesional baru diikuti pendapatan yang lebih tinggi.

Upaya menambah dan menyebar guru?

Kami selalu mendata kekurangan dan kelebihan guru. Kemudian bersama Pemda mendata pengajuan formasi ke MenPAN dan BKN. Dari formasi itu akan diserahkan kepada daerah untuk perekrutan. Tapi pusat memberikan intensif-intensif kepada daerah untuk melakukan redistribusi pada guru-guru yang banyak menumpuk di daerah maju dan perkotaan ke daerah terpencil ataupun pedesaan. Contoh, bantuan rumah, pendidikan untuk anaknya, kemudahan pelatihan.

Dibanding dengan dosen yang hanya 300 ribu, peluang peningkatan mutu para guru dasar dan menengah, masih jauh tertinggal. Tanggapan?

Dibandingkan dengan dosen, memang belum sebesar itu. Pertama, saat ini kebutuhan yang mendesak, banyak guru yang masih belum terpenuhi kompetensinya. Kalau melihat faktor itu, sebenarnya angka yang kita keluarkan, jauh lebih besar. 190 ribu dari pusat saja. Belum dari daerah. Yang penting untuk dilakukan adalah memenuhi sasaran UU. Nanti pendidikan profesinya juga akan ada beasiswa.

Tentang penerapan UU Guru dan Dosen sudah sampai mana?

Sekarang menunggu peraturan pemerintah. Sudah lama keluar dari Diknas, sedang diharmonisasi di Depkumham. Dan kemudian ditambahkan kepastian dari Depkeu untuk pembiayaan. Dari Depdagri mengenai pembagian tugas pusat dan daerah. Dari Menpan dan BKN tentang perlakuan terhadap sesama PNS, mengapa guru mempunyai kekhususan. Apakah bertentangan dengan UU yang lain. Kemudian melihat persetujuan perguruan tinggi terhadap pelaksanaan uji sertifikasi yang untuk guru-guru tertentu tidak seperti yang tercantum dalam UU 100%. Ada kita carikan penundaannya di dalam PP itu.

Ini kan harus disetujui oleh perguruan tinggi.

Tapi Mendiknas sudah mendapat persetujuan dari Depkumham. Sambil menunggu PP itu, untuk uji sertifikasi ini, Mendiknas akan mengeluarkan Peraturan Mendiknas saja. Sebagai dasar dari uji sertifikasi. Yang kami harapkan dalam sebulan ini sudah bisa keluar Permennya.*** (dimas@ bipnewsroom.info)

Ada pendapat, sertifikasi hanya upaya pemerintah untuk memberikan tambahan tunjangan kepada guru dengan cara yang terlihat elegan?

Sebenarnya UU itu kan sudah representasi dari DPR dan pemerintah. UU itu mengamanahkan ke depan guru Indonesia itu harus profesional. Tanda profesional itu apa? Dibuatlah standar dan sertifikasi.

Jika guru baru sudah memenuhi kriteria tadi, maka dia dapat disebut

Edisi 08/Tahun III/April 2007

OPINI

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Menunggu Realisasi Filiantropi Pendidikan P

rogram corporate social responsibility (CSR) sudah menjadi perhatian internasional yang dijadikan sebagai representasi kerangka kerja sektor swasta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan perusahaan yang memiliki hubungan harmonis dengan masyarakat (good corporate citizenship).

Esensi CSR sebagai wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan menjadi bias ketika pelaksanaan program itu dipenuhi dengan praduga yang belum tentu kebenarannya.

Trend Global Di tataran global kita melihat bagaimana perusahaan besar dunia seperti Enron, Arthur Andersen, Parmalat, dan MCI-Worldcom, merosot di mata publik karena tidak peduli akan tanggungjawab sosialnya. Turunnya pamor otomatis menurunkan pula respons positif masyarakat terhadap produk perusahaan bersangkutan.

Fenomena ini menimbulkan kesadaran CSR sebuah perusahaan sebagai tuntutan kebutuhan masyarakat global sekarang ini.

Jika sebelumnya kegiatan derma (filantropi) dan pengembangan komunitas sebagai bagian yang terpisah dari strategi bisnis, sekarang perusahaan besar menyadari CSR bukan lagi bagian yang terpisahkan dalam strategi bisnis.

Makin perusahaan menempatkan kepentingan sosial sebagai pertimbangan utama dalam setiap langkah bisnis, semakin besar pula respons positif publik terhadap perusahaan itu.

CSR untuk Pendidikan Penyebab drop out sekolah di Indonesia adalah masalah biaya. Sekitar 67 % anak sekolah terpaksa tidak bisa melanjutkan pendiikan lantaran keterbatasan dana dan fasilitas. Biaya juga sering menjadi kambing hitam tidak terpenuhinya standar kualitas pendidikan di Indonesia. Singkat kata, besarnya permasalahan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh biaya.

Pemerintah bukannya tidak berupaya, namun mungkin lebih tepat bila disebut sebagai kurang daya. Bisa dilihat dari Total bujet APBN 2007 yang sebesar Rp763 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah yang dianggarkan untuk pendidikan adalah sebesar Rp90 triliun.

Dengan asumsi kebutuhan bujet ang-

kilas -gov

e

www.binjai.go.id

Situs Pemerintahan Kota Binjai Binjai merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.

Posisinya juga cukup strategis mengingat posisinya yang berdada di jalur transportasi utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Situs kota Binjai ditampilkan dengan warna dominan biru dengan desain yang sederhana dan ringan sehingga cepat ketika diakses. Pada halaman muka situs

Edisi 08/Tahun III/April 2007

garan pendidikan, menurut UUD 1945, adalah 20% dari Rp763 triliun atau sebesar Rp. 152 triliun, maka masih terdapat defisit, atau kekurangan kebutuhan dana pendidikan sebesar Rp62 triliun. Dana sebesar itulah yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Tentu pemerintah tidak bisa sendirian mencarikan jalan keluarnya. Karena bagaimanapun, jika pemerintah harus menanggung beban ini sendirian, pada akhirnya rakyat pula yang akan menderita. Contohnya begini. Bila terdapat suatu generasi pelajar di Indonesia yang kurang berkemampuan atau berkeahlian dalam bekerja, maka dunia usaha atau bisnis dan industri, akan sulit mendapatkan sumber daya untuk mengisi posisi-posisi yang mereka perlukan.

Dunia usaha akan terpaksa untuk merekrut tenaga asing untuk mengisi lapangan kerja, yang semestinya diperuntukkan untuk masyarakat lokal. Jika hal ini terjadi, maka tidak hanya semakin banyak pengangguran tercipta, namun juga jurang kesenjangan sosial pun akan semakin tinggi. Di sini, peran sektor profit di dunia usaha dan bisnis sangat strategis.

sar Rp. 720,000/tahun, maka satu tahun dibutuhkan dana lebih dari Rp. 700 miliar.

Nah, bila sebuah perusahaan swasta, sebutlah ExxonMobile Oil Indonesia, menyumbangkan dana sebesar lebih dari Rp20 milliar pertahun untuk pendidikan, bayangkan bila ada 10 perusahaan lagi yang melakukan hal yang sama, pasti akan berdampak besar buat pendidikan Indonesia.

Peran strategis sektor profit ini tentu saja memerlukan dukungan dan pengawasan dari pihak-pihak lain. Sektor non profit dan civil society diharapkan dapat menjadi lembaga independen yang dapat berkolaborasi dengan sektor non profit tersebut dan menjaga keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat. Dan pemerintah juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi inisiatif-inisiatif dari pihak swasta dan nirlaba dalam filantropi pendidikan ini.

Kembangkan Fasilitasi Pertanyaannya kemudian, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap inisiatif dari para warga negara yang baik ini? Apakah pemerintah memang merasa terbantu? Jika

Citra I Lestari pemerintah merasa terbantu, apakah pemerintah akan melakukan sesuatu untuk membuat inisiatif filantropi ini terus berlangsung?

Jika Tuhan menjanjikan surga untuk umatnya yang berbuat baik sehingga perbuatan baik umatnya tetap sustain, apakah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga supaya inisiatif pihak swasta ataupun individu sebagai warga negara yang baik ini terus bertahan dan bertambah banyak?

Salah satu peran kunci pemerintah adalah menciptakan �enabling environment�, yaitu menciptakan kondisi dimana masyarakat mampu menjadi tergerak untuk membantu meringankan kerja pemerintah. Beberapa contoh �enabling environment� adalah insentif pajak, kepastian hukum, dan kemudahan ekspor-impor untuk kegiatan filantropi.* Citra I Lestari bekerja di Sampoerna Foundation

Investasi Strategis Setiap rupiah yang mereka tanamkan untuk pendidikan di Indonesia merupakan investasi jangka panjang. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, sektor bisnis juga bisa mendapatkan sumber daya yang berkualitas untuk mengisi posisi di perusahaan mereka.

Upaya-upaya yang biasa disebut filantropi pendidikan ini mungkin belum merata, namun harus diakui telah banyak sekolah, guru, dan siswa yang terbantu.

Ilustrasinya seperti ini, angka putus sekolah siswa SMA di Indonesia adalah 150.000/tahun atau 7 anak/5 menit, lebih dari 65% dari jumlah ini putus sekolah karena kekurangan biaya.

Misalnya kita ambil beasiswa SF untuk SMA sebe-

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

ada beberapa link pada indeks menu. Disini bisa didapatkan informasi mengenai geografi kota Binjai, misalnya mengenai iklaim, kondisi tanah dan geologi serta letak geografis.

Link kependudukan menyajikan dua kategori informasi yaitu mengenai kependudukan dan tenaga kerja.

Melalui link tenaga kerja misalnya, bisa didapat informasi tentang tabel pola pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan di kota Binjai.

Informasi mengenai pendidikan, agama dan kesehatan dapat diperoleh pada link sosial budaya. Seperti dalam link pendidikan yang dapat diketahui jumlah sekolah di kota Binjai. Link ekonomi menyediakan informasi mengenai usaha

perdagangan, pertanian, peternakan perindustrian dan koperasi. Sebagian besar

data yang ditampilkan dibuat dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk dipahami. Sayangnya, ada beberapa informasi dan data yang disajikan masih belum ter update.

Link infrastruktur menyajikan data infrastruktur yang ada di kota Binjai seperti air bersih, transportasi, sarana komunikasi dan listrik. Sedangkan pada link Peraturan Daerah bisa diketahui peraturan-peraturan daerah apa saja yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Binjai. Sayangnya tidak ada link untuk mengunduh peraturan-peraturan daerah yang ada. Sementara di bagian kanan juga terdapat beberapa link yang berguna bagi pengunjung misalnya link ke situs DPR dan MPR serta beberapa departemen dan kementerian. (hendra@bipnewsrom.info)

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Sumatera Utara Sumut Tuan Rumah PraPon Wushu Diikuti 22 Propinsi Medan, 12/4/2007 (Kominfo-Newsroom) - Sebanyak 22 propinsi di Indonesia akan mengikuti kejuaraan nasional wushu sekaligus sebagai pra Pekan Olahraga Nasional (PON) Wushu yang dilangsungkan di Pardede Hall Medan dari 8-21 Juli 2007, dan diperkirakan ada sekitar 300 atlit akan mengikuti pra PON tersebut.

Tim Wushu Sumut bertekad untuk meraih sebanyak mungkin medali karena Sumatera Utara merupakan gudang atlet wushu dan sudah tiga kali sebagai juara umum kejuaran Nasional Wushu pada 2003, 2005 dan 2006. “Jadi cabang olahraga wushu merupakan cabang primadona bagi Sumatera Utara sebagai penyumbang mendali terbanyak untuk tim Sumut. Kami harapkan kejuaran ini akan dibuka oleh Menporan dan Gubernur akan memberikan sambutan”, ujar Ketua Panitia Pelaksana Kejurnas Wushu Tahun 2007 Tamin Sukardi seraya menambahkan saingan berat dalam kejurnas ini tim DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Wushu ini terbagi dua, yakni jenis Toulu yakni model seni sedangkan Sansho adalah fighting seperti tinju, dengan mempertandingkan 7 nomor masing-masing untuk putra dan putri. “Kami harapkan tim Sumut mampu menunjukkan prestasi sekaligus sebagai tuan rumah menjunjung tinggi nama baik Sumut. Kekompakan membangun Sumut dibidang olah raga harus kita pupuk, karena olah raga merupakan alat perekat bagi bangsa”, ujar Gubsu yang didampingi Kadisporasu Ardjoni Munir, Ketua KONI Sumut Bachtiar Siregar dan Kabid Humas Pimpinan Drs M L Tobing. (www.bainfokomsumut.go.id)

Sumatera Selatan Pengembangan Batubara Cair Skala Laboratorium Pengembangan batubara cair sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi yang dirintis sejak beberapa tahun lalu di wilayah Sumsel hingga kini masih dalam skala laboratorium.

Untuk mempercepat pengembangan potensi energi alternatif itu, sekarang ini sedang diupayakan peningkatan dari skala laboratorium menjadi skala “pilot plan”, kata Kadinas Pertambangan dan Energi Sumsel, N. Suratno, usai menghadiri seminar “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung E-government serta Visit Musi Year 2008", di Palembang.

Diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan mewujudkan upaya tersebut sehingga batubara cair dapat diproduksi secara besar-besaran dan dimanfaatkan secara massal.

Menurut Suratno, di provinsi yang memiliki cadangan batubara nomor satu di Indonesia ini berprospek cukup baik untuk melakukan pengembangan batubara cair.

Dari Sabang Sampai Merauke

LINTAS DAERAH “Secara ekonomi biaya produksi batubara cair menjadi bahan bakar relatif lebih murah dibanding dengan memproduksi minyak bumi,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan tersebut, sekarang ini di tingkat pemerintah pusat sedang dipelajari peluang memproduksi batubara cair itu. Sehingga melalui upaya tersebut diharapkan batubara cair segera menjadi energi alternatif dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas masyarakat. (www.sumsel.go.id)

Riau BPA Riau Miliki 20 Pos Perpustakaan Keliling Pekanbaru, 12/4/2007 (KominfoNewsroom) – Badan Perpustakaan dan Arsip Nasional (BPA) Provinsi Riau secara bertahap telah mendirikan 20 pos perpustakaan keliling dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat daerah itu.

“Program perpustakaan keliling ini sebenarnya telah dimulai sejak 2006 dan hanya mempunyai 12 pos, namun pada tahun anggaran 2007 pos perpustakaan keliling bertambah menjadi 20 buah,” kata Kepala Bidang Pelayanan, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau, Oloan,SH, di Pekanbaru, Kamis (12/4).

Pos perpustakaan keliling tersebut umumnya masih berada di Kota Pekanbaru, khususnya daerah pinggiran kota, tetapi selain itu pos juga telah berdiri di Kabupaten Kampar, yakni di desa Rumbio. Untuk itu, ke depan BPA akan mengupayakan perluasan pos kebeberapa kabupaten/kota dengan cara bekerjasama pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Selain penambahan pos perpustakaan keliling, BPA juga akan menambah armada angkutan pustaka keliling.”Saat ini BPA Riau baru memiliki lima armada pengangkut perpustakaan keliling. Dan untuk tahun ini, BPA telah merencanakan penyediaan beberapa unit mobil lagi dari anggaran APBD Riau tahun 2007, untuk memenuhi kebutuhan perputakaan keliling khususnya di Kota Pekanbaru,” katanya.

Penambahan armada pengangkut tersebut dilakukan seiring dengan tingginya animo masyarakat, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa dan umum, bahkan mereka menginginkan perpustakaan keliling bisa di buka satu hari penuh. (www.bikkb.riau.go.id)

Jawa Timur Sistem Pelaporan Kegiatan Pemerintah Daerah Harus Mengacu PP No. 3/2007 Sistem pelaporan kegiatan pemerintahan daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007. Hal ini agar semua kegiatan penyelenggaran pemerintahan di daerah bisa transparan, efisien, dan memudahkan sistem pelaporan.

Hal ini dikatakan Asisten Tatapraja Sekretaris

Daerah Propinsi Jawa Timur Drs. Chusnul Arifien Damuri Msi MM. Dia menjelaskan, PP No.3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Ini dilakukan, upaya pemerintah dalam rangka mengatasi sistem administrasi pelaporan yang efektif.

Menurutnya, tata cara pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana diatur dalam PP.108/2000 dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam PP.56/ 2000, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelanggaraan pemerintahan daerah.

“Oleh karena itu, PP.3/2007 ini sebagai upaya melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (5) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.” kata Chusnul.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprop Jatim Gatot Hendro Priyono SH MHum menambahkan, PP ini sebagai upaya penyeragaman sistem pelaporan yang selama ini terkesan ke daerahan. “Dengan terbitnya PP.3/2007 ke depan, sistem pelaporan mekanisme kegiatan pemerintahan dapat memberikan warna baru bagi pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Jatim khususnya. (www.d-infokom-jatim.go.id)

Nusa Tenggara Barat Ujicoba Sri Tingkatkan Produksi Padi 94,3% NTB, 10/4/2007 (Kominfo–Newrsroom) - Uji coba sistem intensifikasi padi (SRI) pada lahan seluas 2.196 ha di beberapa kabupaten di NTB sejak 2002 – 2006, menghasilkan produksi rata-rata 7,9 ton per ha Gabah Kering Panen (GKP) dibandingkan produksi non SRI 4,07 ton/ha.

Ini menunjukkan peningkatan sekitar 94,3%, bahkan diperkirakan pada musim tanam 2006/2007 akan meningkat lagi, kata sekjen Departemen PU, Roestam Sjarief di Jakarta, Rabu (11/4).

SRI merupakan salah satu inovasi metoda budidaya padi yang dikembangkan sejak 1980-an di Pulau Madagaskar, Afrika. di Indonesia cara ini mulai dikembangkan pada 1999, melalui pengujian dan evaluasi di pusat penelitian di Sukamandi, Jawa Barat yang menghasilkan produksi sekitar 6,2 ton/ha.

Pengembangan metoda ini telah merambah ke bagian timur Indonesia termasuk NTB dengan luas areal 9.429 ha dan melibatkan 12.133 petani.

Menurut dia, pengembangan metode SRI diharapkan akan menambah produksi

beras nasional, yang akan mendukung program ketahanan pangan sebanyak 2 juta ton beras pada tahun ini.

“Ada beberapa kelebihan dari metoda SRI ini antara lain tanaman hemat air, biaya dan waktu sementara produksi lebih banyak dibanding tanaman padi konvensional,” katanya.

Sementara itu penghasilan di sektor pengembangan dan pengelolaan irigasi NTB pada 2007 mencapai Rp87,7 miliar, berarti kenaikan 9,6% dari penghasilan tahun 2006 yang mencatat Rp80,5 miliar.

Roestam menjelaskan, peningkatan ini tidak terlepas dari upaya rehabilitasi daerah irigasi. Pemerintah melalui Proyek Pengembangan Sistem Sentralisasi Irigasi (DISIMP) dengan sumber dana pinjaman Bank Kerjasama Internasional Jepang (JBIC) sejak 2003, telah merehabilitasi daerah irigasi (DI) seluas 17.224 ha di NTB. “Proyek ini telah meningkatkan intensitas panen dari 184% menjadi 240% dengan produksi padi rata-rata meningkat dari 3,9 ton menjadi sekitar 6 ton per hektare,” katanya.

Kegiatan pokok DISIMP yang sedang dan akan dilaksanakan di NTB antara lain rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, perkuatan kelembagaaan dan melakukan demplot SRI. (Mf)

Papua Papua Akan Bangun Pabrik Mie Jayapura, 13/4/2007 (KominfoNewsroom) – Pemerintah Propinsi Papua berencana membangun pabrik mie untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah pedalaman dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di sana yaitu petatas/ubi jalar yang menurut survei ahli dari Jepang memiliki nilai nutrisi tertinggi di dunia.

Upaya tersebut, sekaligus untuk mengatasi masalah kekurangan pangan di wilayah pedalaman atau pegunungan Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo yang beberapa waktu lalu mengalami musibah kekurangan pangan.

“Jadi, pembangunan pabrik dengan memanfaatkan petatas ini diyakini bisa memenuhi kebutuhan pangan di wilayah Pegunungan Papua. Model ini akan kami kembangkan ke depan, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pedesaan, supaya tidak ada lagi kelaparan,” kata Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH di Jayapura, Kamis (12/4).

Selain itu, menurut Gubernur, varietas ubi jalar di sana dapat diolah menjadi 40-an lebih jenis makanan siap konsumsi serta dapat diekspor untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Ini terobosan yang tidak hanya menciptakan pangan bagi masyarakat di kampung, tetapi juga memiliki nilai jual ekspor untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah.” (www.papua.go.id)

Bangka Belitung

Keindahan Pantai Pulau Timah Kepulauan Bangka Belitung bisa menjadi salah satu alternatif tujuan rekreasi. Pantai Pesona, yang terletak di kecamatan Sungailiat bisa ditempuh kurang lebih satu jam dari pusat kota Pangkal Pinang melalui jalan darat.

Lama tempuh dapat ditebus dengan pemandangan biru laut di pantai ini. Hamparan pasir meyelimuti kaki batu-batu pantai yang berdiri kokoh disepanjang pantai.

Seakan tidak jenuh memandang jauh ke laut, melihat indahnya warna-warni pantai dari atas bebatuan, mulai dari biru muda, hijau toska, dan biru tua. Masing-masing warna tersebut menunjukkan kedalaman laut.

Sekalipun aset wisata ini sudah tidak lagi seramai dulu, namun keindahan yang luar biasa, akan bisa membuat orang serasa lupa untuk pulang, bahkan terik matahari tidak akan bisa menghalangi keinginan untuk berjemur di bebatuan pantai.

Pantai Pesona memang lebih nyaman untuk dinikmati pemandangannya. Bagi yang ingin berenang di pantai bisa mengunjungi Pantai Tikus, yang jarak tempuhnya sangat dekat. Bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki sepanjang menyusuri Pantai Pesona.

Batu Berdaun Pernah melihat batu berdaun? Untuk menikmati pemandangan ini dapat mengunjungi Pantai Batu Berdaun. Pantai ini memiliki keunikan sendiri, dimana bebatuan pantai dapat ditumbuhi pohon. Pantai ini masih terletak dalam di Kecamatan Sungailiat. Para pengunjung tak perlu khawatir menghabiskan biaya mahal karena untuk menikmati sekian pantai dalam satu hari sangat memungkinkan, biaya masuknya pun relatif murah, berkisar Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00.

Keindahan pulau yang terenggut Tanpa disadari, saat melihat pemandangan pulau Bangka dari atas pesawat, ada bagian-bagian pulau yang terlihat tidak hijau pada area tertentu. Penggalian timah liar mengakibatkan rusaknya lingkungan asri.

Bangka penghasil utama timah telah menarik pendatang dan penduduk asli untuk merauk keuntungan dengan menggali sebebas-bebasnya timah dari perut bumi.

Sebelum penertibaan tambang timah rakyat, perekonomian di kepulauan ini memang tergantung dengan hasil tambang timah."Hasil dari menambang ini sangat menguntungkan kami, untuk sekali menambang saja kami bisa mendapatkan Rp. 750.000 perhari", ungkap aryuni, salah satu penambang timah rakyat.

Untuk nilai hari ini memang terasa besar, tapi bagaimana dengan akibat dikemudian hari? Sebuah harga yang mesti dibayar mahal. (dewi@bipnewsroom.info)

foto : rq

10

Edisi 05/Tahun III/Maret 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Pemerintah Tingkatkan Insentif Bagi Petani Pemerintah, melalui Perum Bulog akan meningkatkan insentif harga dan non harga kepada para petani agar mereka tetap berminat berusaha tani dan menjadi sejahtera.

Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu (11/4) mengatakan, insentif untuk petani sudah seharusnya lebih diperhatikan, guna merangsang mereka tetap berminat berusaha tani dan menjadi sejahtera dari kegiatan tersebut.

Menurut dia, insentif dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu insentif harga dan insentif non harga. Insentif harga salah satunya dengan meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), disamping harga input seperti subsidi pupuk serta bibit.

Dia juga mengakui, insentif dianggap sebagai indikator pasar terbaik yang dapat mengambarkan tingkat surplus atau defisit.

Insentif non harga terkait erat dengan usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan ini hanya mungkin dilakukan dengan memberi prioritas kegiatan dan dana untuk pengurangan kehilangan hasil pasca panen, penggunaan teknologi, insentif pada kegiatan panen dan pengelolahan lahan, perbaikan kualitas lahan serta irigasi, modernisasi penggilingan padi dan riset, katanya.

Dia menjelaskan, bahwa insentif harga bagi para petani di Indonesia seperti kenaikan HPP dan pelarangan impor beras di masa depan belum akan cukup menolong petani untuk meningkatkan daya saingnya. “Hal itu hanya mungkin terwujud dengan memperhatikan insentif non harga.” (wd) Menko Kesra Kementeriaan Koordinator Bidang Kesra Pemanfaatan TIK Untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan Deputi Menko Kesra Bidang Pendidikan dan Aparatur Negara, Prof. Fuad Abdul Hamied, Ph.D, mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mendorong program pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya pemanfaatan teknologi komputer dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Bila saat ini hitungan rasio siswa, komputer di sekolah 1000:1, maka kita berharap secara bertahap mulai 2008 perbandingannya akan menjadi 20:1,” kata Prof. Fuad kepada pers di Jakarta, Jumat (13/4).

Program komputerisasi sekolah tersebut akan dimulai dari tingkat SMA pada tahun 2008, serta diperkuat dengan medium teknologi informasi dan komunikasi lain seperti TV dan radio dan instrumen teknologi lainnya.

Prof. Fuad juga mengatakan, wilayah Indonesia yang sangat luas dan bervariasi secara kultural maupun geografis berdampak pada penyelenggaraan upaya pembangunan termasuk upaya-upaya pendidikan.

Mengenai lembaga pendidikan, disebutkan bahwa jumlahnya amat besar mencapai sekitar 300.000 dengan jumlah siswa tingkat SD/SMP/SMA di atas 45 juta.

Sedangkan, dari segi angka partisipasi sekolah di kota tingkat SD sebesar 97,1%, SMP 89,6%, dan SMA 66,8%, dan di desa SD 96,1%, SMP 79,3% dan SMA 43% dengan jumlah guru lebih dari 2,5 juta. Namun, dalam hal distribusinya belum seimbang, dengan guru berkualifikasi S1/D4 hanya sekitar 26%.

Menurutnya, kenyataan besaran negara dan bangsa Indonesia itu telah menjadi permasalahan tersendiri bagi upaya pendidikan anak-anak bangsa. (Gs) Departemen Pendidikan Nasional Pustekom Kembangkan Uji Potensi Online Pusat Teknologi dan Komunikasi (Pustekom) Departemen Pendidikan Nasional akan mengembangkan Uji Kompetensi Online bagi siswa SPM/MTs dan SMA/MA di seluruh Indonesia.

“Uji kompetensi Online ini dikembangkan untuk

memfasilitasi para siswa SMP/MTs dan SMA/MA dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional,” kata Kepala Pustekom, Lilik Ghani di Jakarta, Jum’at (13/4).

Menurutnya, soal-soal uji kompetensi Online akan diletakan pada Bank soal, dan berisi soal-soal yang berasal dari ujian-ujian terdahulu seperti Ebtanas, UAN dan UN. “Kemudian untuk membantu siswa dalam memecahkan soal-soal pada Bank soal ini, maka akan dikembangkan juga Bimbingan Belajar Online dan Video on Demand, “ katanya.

Bimbingan Belajar Online ini memfasilitasi siswa dengan kesempatan untuk berkontak langsung dengan tutor pembimbing mata pelajaran untuk membahas kesulitan siswa, dan tutor dapat melakukan kontak langsung secara online sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Sementara itu, Video on Demand juga disediakan untuk membantu siswa dalam belajar, yang tidak sempat mengikuti sistem Televisi Edukasi (TVE). Uji Kompetensi Online, Bimbingan Belajar Online, dan Video on Demand ini dapat diakses melalui portal Edukasi Net dengan alamat (www.edukasi.net). Semua materi yang terdapat di portal Edukasi Net ini dapat di download oleh penggunanya yang telah terdaftar sebagai member atau register user Untuk membantu siswa dalam belajar, ungkap Lilik, dalam portal ini juga tersedia berbagai bahan belajar lain dalam bentuk materi pokok yaitu materi pembelajaran berbasis kurikulum, pengelathuan popular, modul online dll. (wd)

Departemen Komunikasi dan Informatika Menkominfo Canangkan Kampung Pendidikan ICT Cibinong Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil mencanangkan Kampung Pendidikan Information Teknology Communication (ICT) di SMA Plus PGRI di Cibinong, Rabu (11/4),.bagi kepentingan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Menteri Kominfo, seiring dengan peningkatan ICT, Departement Komunikasi dan informtika telah mencanangkan program Satu Sekolah Satu Laboratorium atau yang biasa dikenal dengan sebutan OSOL (one school One Computer’s Lab).

Pemanfaatan ICT, menurutnya, kini sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan, terutama pada dunia pendidikan dan pemanfaatannya juga telah mendorong berbagai aplikasi pendidikan yang menstimulus peningkatan kualitas pendidikan dimana terasa manfaatnta, baik bagi para pengajar, tenaga administrasi maupun para siswa.

Pencanangan kampung Pendidikan ICT ini sebagaimana konsep dasarnya telah disampaikan oleh kepala sekolah dan diharapkan dapat menjadi alternatif rujukan bagi sekolah madrasah maupun warga komunitas lain disekitar lokasi SMA Plus PGRI Cibinong, selain adanya ICT Center Kabupaten Bogor.

Untuk sementara akses internetnya gratis sampai waktu yang belum dipastikan, dan kalau mau belajar menteri menyarankan supaya dipungut tarif agar bisa untung sekolahnya, juga untuk biaya perawatan.

Pada kesempatan ini Menteri Kominfo Sofyan Djalil menyerahkan bantuan komputer 13 unit berikut printer 6 unit. Diharapkan bantuan ini bisa bermanfaat, dan setelah 6 bulan akan dievaluasi kalau benar-benar itu bermanfaat, akan diberikan bantuan lagi.

Dengan pencanangan kampung pendidikan ICT di SMA Plus PGRI, semua berharap misi pemberlajaran oleh sekolah dapat diperluas dan didayagunakan oleh segenap warga komunitas sekitar.

Keberadaannya juga diharapkan dapat menjadi rujukan kegiatan dan pembelajaran berbasis pemanfaatan telematika, bagi sekolah, madrasah dan kelompok atau sanggar belajar lain secara teknis, dapat dijangkau dan dilayani oleh fasilitas telekomunikasi yang ada secara bersaing. (Ef)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

Jaga si "Nuke" Agar Tepat Guna

P

emanfaatan tenaga nuklir sebagai tenaga alternatif merupakan salah satu solusi untuk menjawab problem kelangkaan energi. Namun jika tidak tepat dalam pemrosesannya, sumber energi ini dapat menjadi buah simalakama. Di satu sisi teknologi ini dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain dapat mendatangkan malapetaka. Di masyarakat sendiri masih terjadi pro-kontra dalam pemanfaatan teknologi ini.

Meskipun nuklir pernah menyandang gelar sebagai "senjata pemusnah massal", pada kenyataannya berbagai aplikasi tenaga nuklir dalam penerapannya yang tepat guna telah memberikan manfaat. Untuk itu, penerapannya harus mengutamakan tripel S, yaitu faktor keselamatan (safety), kemanan (security) dan kedamaian (safeguards) secara ketat.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Sukarman Aminjoyo, "Tiga aspek

Edisi 05/Tahun III/Maret 2007

penting, safety, security dan safeguards ini merupakan landasan vital untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan dari kemungkinan timbulnya bahaya radiasi".

Untuk keperluan pengawasan si "Nuke" (nuklir) agar bisa dimanfaatkan secara tepat guna itulah pemerintah membentuk Bapeten. Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND) yang berada di bawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Bapeten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir, perizinan dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bapeten didirikan pada tanggal 8 Mei 1998 dan mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 1999. (dewi@bipnewsroom.info)

Wajah Kita

A

Bodoh

lkisah seorang raja sedang pesiar dengan perahu. Ia hanya ditemani seorang penasihat dan empat orang pendayung.

Sepanjang perjalanan sang raja dan penasihat berbaring sambil memejamkan mata. Sementara empat pendayung bekerja keras menghela perahu agar terus melaju menuju hulu sungai. Keringat mereka bercucuran, dan tentu saja, mereka kelelahan.

Tak heran kalau empat pendayung itu akhirnya ngedumel, lalu bergunjing. Yang digun-jingkan adalah penasihat, yang kerjanya cuma tidur dan bermalasmalasan tapi digaji sangat tinggi.

Saat pendayung sibuk bergunjing, dari pinggir kali terdengar suara ribut-ribut. Raja yang sebenarnya tidak tidur dan mendengar semua isi pembicaraan kemudian menyuruh empat pendayung untuk mencari tahu biang suara ribut itu. Sesaat kemudian mereka kembali. "Suara apa itu?" tanya raja.

"Anjing beranak, Baginda."

"Berapa anaknya?"

Empat pendayung itu lari ke tepi sungai lagi, lalu kembali ke hadapan raja, "Empat, Baginda."

"Apa warna bulunya?"

Empat pendayung itu lari ke tepi sungai lagi, lalu kembali ke hadapan raja, "Dua hitam, dua putih, Baginda."

"Milik siapa anjing itu?"

Empat pendayung itu lari lagi ke tepi sungai, lalu kembali ke hadapan raja, "Milik seorang petani di desa pinggir kali situ, Baginda."

"Mengapa anjing itu ribut?"

Lagi-lagi empat pendayung itu lari ke tepi sungai, lalu kembali ke hadapan raja dengan napas terengahengah, "Tidak tahu, Baginda. Saat kami tanya, mereka tidak menjawab."

Raja kemudian membangunkan penasihat yang sedang tidur mendengkur, kemudian menyuruhnya

ilust: goen

Perum Bulog

mencari tahu biang suara ribut di tepi sungai. Sejenak kemudian penasihat kembali dan menyampaikan laporannya. "Itu suara induk anjing sedang mengasuh anak-anaknya, Baginda. Anaknya empat ekor, luculucu, bulunya dua hitam dan dua lagi putih. Anjing itu milik Somad, petani desa Madu yang rumahnya di pinggir kali ini. Anjing-anjing itu ribut karena kelaparan, sejak pagi belum diberi makan oleh pemiliknya."

Raja mengangguk-angguk, lalu memandang empat pendayungnya sambil berkata,"Kalian harus bolakbalik lima kali ke tepi sungai untuk menjawab pertanyaanku. Sedangkan penasihatku cukup sekali dan mampu memberikan jawaban lebih lengkap. Sekarang kalian tahu, mengapa ada orang yang harus jadi pendayung dan ada yang menjadi penasihat." *** Kebodohan. Itulah yang membuat orang sering terpuruk di pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan otot. Ketidakmampuan mempergunakan pikiran membuat mereka dimanfaatkan orang lain hanya jika ada pekerjaan yang menguras kekuatan fisik. Celakanya, pekerjaan fisik selalu dibayar murah, tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Sementara pekerjaan yang mempergunakan otak bisa dihargai sangat mahal.

Tak bisa dipungkiri, kebodohan selalu berjalan paralel dengan kemiskinan. Kebodohan telah menciptakan para kuli, pelayan, buruh dan pekerja kasar.

Sementara para juragan, saudagar, konglomerat, pejabat dan birokrat, tetap dipegang oleh orangorang yang pandai mempergunakan akal dan nalarnya.

Pepatah mengatakan, orang bodoh menjadi makanan orang pintar. Dan bangsa yang bodoh pasti akan menjadi "makanan" bangsa lain yang tingkat pendidikannya maju pesat.

Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: Indonesia termasuk yang "makan" apa yang "dimakan" ya? (gunarjo@bipnewsroom.info)

11

loser : punya bahan e-government, pls. memi : tentang apanya? loser : hasil riset atau sejenisnya :) memi : coba digilib.itb.ac.id loser : terima kasih :)

S

edetik kemudian, Imaniar, mahasiswi tingkat akhir sebuah PT di Surabaya mengetikkan alamat yang diberitahukan teman chatting-nya. Tak berapa lama puluhan hasil riset tentang egovernment sudah terpampang di layar

komputer. Imaniar tinggal memilih satu yang dibutuhkan. Ringkasannyapun bisa diunduh dalam hitungan detik.

Perpustakaan kini dan masa depan tidak lagi identik dengan pajangan rak buku dan pelayanan pengunjung dalam bentuk naskah cetakan, tapi juga telah menyediakan informasi dalam bentuk digital.

Bahan bacaan dimasukkan ke dalam file komputer atau disimpan dalam CD, ada sebagian terhubung ke jaringan internet menggabungkan beberapa perpustakaan dan sim salabim, jadilah perpustakaan digital.

Tak Gantikan Perpus Konvensional Kehadiran perpustakaan digital atau digital library tentu saja, lebih memudahkan pencari informasi. Untuk mengetahui naskah dan bahan bacaan apa yang tersedia di sebuah perpustakaan tak perlu datang. Cukup dari rumah, kantor, atau di warung internet (warnet), tinggal klik sudah bisa memasuki

Kerajinan satu ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian kaum perempuan. Bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sembari mengisi waktu luang. Banyak gadis dan ibu rumah tangga menenun Buya Sabe atau Sarung Donggala.

J

enis kain tenun ikat khas Donggala ini merupakan kerajinan tradisional dengan peralatan sangat sederhana.

Kecepatan cepat penyelesaian pembuatan satu lembar kain tergantung si pengrajin. Soalnya selain memerlukan ketekunan, sekaligus harus cermat, betah duduk dengan kaki berselonjor di bawah alat tenun selama berjamjam setiap harinya.

Sepintas sangat menjenuhkan, sebab pekerjaan merajut benang lembar demi lembar menjadi kain biasanya memakan waktu seminggu sampai sebulan. “Kalau betul-betul bertenun setiap hari, biasanya satu minggu sudah bisa selesai. Tapi itu umumnya dilakukan bagi yang

12

pintu perpustakaan yang ingin dituju.

Namun pola konvensional yang menyimpan buku di rak-rak perpustakaan tidak otomatis ditinggalkan.

Informasi, data, dan bacaan dalam bentuk digital, boleh jadi, hanya sebagai pelengkap.

"Lebih memudahkan pengunjung perpustakaan dalam mengakses data yang dibutuhkan," tulis sebuah situs layanan perpustakan digital yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup.

Memang kebanyakan perpustakaan yang menyediakan informasi melalui web-site , tidak menampilkan naskah secara utuh, terutama naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil-hasil penelitian. Informasi yang disajikan biasanya hanya sebatas judul buku atau abstraksi hasil penelitian.

Tapi, setidaknya, dengan informasi awal ini memudahkan pengunjung mengetahui bahan bacaan yang tersedia. "Bila ada yang dibutuhkan, bisa datang langsung ke perpustakaan," kata Sumartini, pegawai Perpustakaan Daerah Jawa Timur.

Digitalisasi dan Otomatisasi Hendro Wicaksono, pengamat TI, menyatakan ada kesalahkaprahan dalam pemahaman akan perpustakaan digital. "Masih banyak orang termasuk para pustakawan yang belum bisa membedakan dan masih mencampuradukkan antara konsep "Perpustakaan Digital" dengan "Otomatisasi Perpustakaan"(library automatization)." Dalam blog-nya, ia menyatakan pernah diminta tolong untuk memberikan demo aplikasi perpustakaan dijital, ternyata yang diinginkan adalah aplikasi otomatisasi perpustakaan.

"Seorang web programmer memberi nama aplikasi buatannya sebagai digital library, padahal yang dibuat hanyalah katalog ter-

masih gadis, lain halnya kalau sudah ada anak, sedikit lambat, makan waktu satu bulan,” cerita Hawwa seorang penenun di Desa Towale, Kecamatan Banawa.

Ragam Corak dan Bentuk Terdapat sekitar 20-an corak bentuk kain tenun atau sarung Donggala. Ada kain buya awi, bomba kota, kombinasi bomba dan subi, buya subi, buya bomba, palekat garusu, buya cura dan lainnya.

Di zaman kerajaan dahulu, kain sutra Donggala hanya diperuntukkan dalam bentuk sarung, tapi sekarang ini telah dikembangkan untuk berbagai asesoris/hiasan berupa kipas, tas dan dibuat untuk jas, kemeja dan lainnya. Kain Donggala dipertahankan masyarakat selama berabad-abad, bahkan menyebar ke berbagai pelosok Kabupaten Donggala.

Menurut sumber sejarah, tradisi kerajinan kain tenun Donggala diperkirakan ada sejak abad IV-XVI SM, ketika kejayaan Hindu-Budha. Pada zaman tersebut cara pembuatan dan pengolahan serta coraknya masih sangat sederhana. Masuknya bangsa Portugis, Arab dan Gudjarat, akhirnya mewarnai tradisi kain Donggala dengan mengenalkan pada gadis-gadis Banawa Donggala akan produk tenun yang lebih baik di sekitar abad 16.

Peralatan tenun kain Donggala sebenarnya sangat sederhana, hanya terbuat dari bahan kayu hitam (eboni), kayu biasa dan bambu. Sementara bahan kain berupa benang sutra alam dan sutra sintesis campuran katun dan kapas atau dikenal dengan nama

p a s a n g (online catalog)," katanya.

Untuk membangun sistem perpustakaan digital, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, baik yang komersial maupun yang OpenSource. Di Indonesia, yang paling populer adalah Ganesha Digital Library (GDL) dengan lisensi GNU/GPL (www.gnu.org).

GDL dibuat oleh KMRG (Knowledge Management Research Group) ITB. Inisiatif ini diberi nama Indonesia Digital Library Network (IndonesiaDLN).

Masalah utama pembangunan jaringan perpustakaan digital, kata Onno W. Purbo, praktisi dunia digital, adalah mengisi digital library-nya, apalagi user dapat dengan mudah mengambil seluruh teks-nya.

"Walaupun idealnya semua karya tulis, tesis, tugas akhir menjadi milik masyarakat supaya terasa manfaatnya bagi masyarakat banyak, namun di tengah kampanye penghargaan atas hak cipta dan hak paten cenderung mengurangi niat orang untuk memasukan karyanya ke digital library secara elektronik," ungkap Onno dalam satu tulisannya.

Informasi Lingkungan Hidup Sejak tahun 2003, semua publikasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dapat diakses masyarakat secara luas. Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan situs web berisi informasi lingkungan hidup dalam bentuk "full text" yang dapat diunduh (download) jika telah menjadi anggota hanya dengan mendaftar dan membayar Rp50.000/tahun.

Lewat alamat http://perpustakaan. menlh.go.id; pelajar, mahasiswa, peneliti dapat mengakses informasi yang ada di perpustakaan digital. Sistem perpustakaan

spunsilk . Warnanya putih agak buram, seperti yang umumnya dipakai untuk pembuatan sarung.

Begitu diolah menjadi sarung Donggala, didahului pewarnaan sesuai keinginan pengrajin. Kesumba diracik untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Benang dicelupkan selama 24 jam dalam air yang telah diberi pewarna, setelah itu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, biasanya di bawah kolong rumah.

Turun Temurun Desa Towale, 17 km dari Donggala, hingga kin merupakan desa yang paling banyak memiliki pengrajin kain. “Di sini sudah menjadi kegiatan kaum ibu di rumah, secara turun temurun. Hampir setiap rumah punya alat tenun,” kata Mumun, pengrajin berusia 34 tahun.

Ia mengaku menekuni kegiatannya sejak masih gadis berusia 14 tahun. Pengetahuan itu diperooleh dari ibunya langsung dan tentu ibunya pun belajar dari sang nenek. Demikian terus bersambung dari generasi ke generasi.

Menurut Manna, di zaman dahulu semua gadis-gadis di Towale pintar menenun. Selain belum banyak kesibukan, pekerjaan ini merupakan satu kewajiban dalam keluarga yang mesti diwariskan.

Namun seiring perkembangan zaman, kini tak banyak gadis yang rajin menenun. Bukan berarti kegiatan menenun para gadis tak ada lagi, “tetap masih ada gadis-gadis di desa ini yang pintar menenun,” kata Manna.

Memang sangat mengkhawatirkan kalau suatu saat gadis-gadis desa sebagai penerus tak lagi mau belajar menenun. Niscaya tradisi

digital juga banyak diterapkan di perpustakaan perguruan tinggi. Ini dapat dimaklumi karena perguruan tinggi mempunyai banyak konten berharga seperti skripsi, tesis dan disertasi.

Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Bandung serta Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga telah menyediakan bahan bacaan dalam bentuk digital sejak sekitar tiga hingga lima tahun lalu.

Di LIPI dokumen paten dan informasi mengenai teknologi tepat guna hasil kerja sama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Semua bahan bacaan dalam bentuk digital mencapai sekitar 15.000 koleksi.

Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, Jusni Djatin mengakui, dengan digitalisasi bahan bacaan ini lebih mempercepat layanan di samping tidak mengambil ruang yang lebih besar.

Perpustakaan Nasional pun telah mengembangkan jaringan perpustakaan digital untuk menyajikan koleksinya dalam jaringan internet. Bahkan beberapa koleksi langka seperti manuskrip dan abstraksi hasil penelitian juga bisa langsung diunduh dari situsnya www.pnri.go.id.

Memang, jaringan internet menawarkan alternatif baru dalam pemerolehan informasi dan sekaligus penyebarluasan informasi. Jika sebelumnya, informasi berbasis cetak merupakan primadona perpustakaan tradisional, sekarang tersedia format baru dalam bentuk digital melalui web.

Koleksi bahan digital yang ditransmisikan secara elektronik dan disebut perpustakaan digital, keberadaannya semakin penting dalam pemenuhan kebutuhan informasi pengguna. Bahkan sekarang ada upaya menjadikan informasi tercetak dari buku dan majalah di seluruh dunia dalam sebuah proyek Guternberg. Ambisi untuk digitalisasi seluruh produk tercetak dalam bentuk digital. Bisa dibayangkan, di masa depan anak-anak kita tak perlu lagi bawa dan baca buku. Cukup klik dan unduh. Gampang kan! (mth@bipnewsroom.info)

kerajinan kain yang sangat monumental dan legendaris itu akan punah dan tinggal sejarah bila pengrajinnya terus berkurang.

Magnet Perhatian Kehadiran sarung Donggala selama ini banyak mendapat perhatian. Bahkan banyak orang dari mancanegara yang tertarik, sehingga kain tersebut sering dijadikan cenderamata khusus diberikan kepada tamu-tamu penting yang datang ke daerah Sulteng.

Tim Pra-Survey Kesenian Kebudayaan Sulawesi Tengah, tahun 1972 melakukan penelitian atas kerajinan ini dan digolongkan sebagai karya seni rupa. Tahun 1983, Dra. Suwati Kartiwa, pengamat kain tenun Nusantara dari Museum Nasional menerbitkan buku dwibahasa: Kain Tenun Donggala, yang hingga sekarang menjadi satu-satunya referensi terkemuka soal kain tenun Donggala.

Nama Donggala bagi kerajinan ini bernilai komersil cukup tinggi. Tak jarang pengrajin daerah lain yang sekadar mencari keuntungan tanpa memperhitungkan kualitas, kadang melakukan pemalsuan. Meniru corak khas dan menamakan sebagai kain Donggala. Bagi orang yang tidak paham pasti terkecoh, tak tahu, mana yang palsu dan mana asli.

Memang, kain tenun Donggala bukan merek dagang biasa, tapi bernilai ekonomis tinggi. Cuma kualitasnya kadang tak lagi diperhitungkan oleh orang yang lebih mementingkan keuntungan ketimbang citranya sebagai karya bernilai seni agung.* supardi ibrahim