Edisi IX/2014

KORAN

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Diterbitkan Oleh:

SINAR PAGI

Yayasan Wirakarya NPWP :

017231101444000 Sesuai Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

L U G A S

BBM Subsidi Naik Rakyat Panik 4 Tawaran skema kenaikan harga BBM buat Jokowi Tim transisi siapkan kenaikan hingga Rp 3.000 per liter

T A J A M

HUT Jabar ke-69, Aher Amanatkan Profesionalisme Pada PNS

Usul SBY naik jadi Rp 9.000

Pembebasan Tanah Untuk Bandara Internasional Jawa Barat Bermasalah Majalengka, (SP),- Bandar Udara Internasional Kertajati atau juga dikenal Bandar Udara Internasional Jawa Barat adalah bandar udara yang dibangun di daerah Kabupaten Majalengka dengan luas keseluruhan mencapai 5.000 hektare. Tahap awal yang akan dipergunakan hanya 646 hektare.

Bandar udara Majalengka berlokasi di Kabupaten Majalengka, sekitar 100 kilometer di timur Bandung. Bandar udara ini dibangun untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara di Bandung, tetapi juga melayani daerah di sekitar

Cirebon. Area pembangunannya meliputi Desa Kertajati, Bantar Jati Kidul, Kertasari

Bantuan Gubernur Rp.100 juta tahun 2014

Bandung. (SP).- RPJMD 20132018 , 8 janji Gubernur diantaranya bantuan Rp.100 juta untuk semua Desa di Jawa Barat. Berdasarkan Surat edaran KPK 6 Januari 2014 (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentang bantuan sosial, hibah, dikaitkan dengan pelaksanaan pileg, & Pilpres, mengharuskan menunda pendistribusian dana Bantuan tersebut.

Berikut penjelasan Kepala BPMPD Jawa Barat, Drs Dede Rusdia, didampingi oleh sekertaris, Kepala program, dan keungan, kepada SP, diruang kerjanya. (14-82014).

Bercermin banyaknya masalah dari bantuan gubernur tahun 2013, maka diambil langkah antisipasi agar tidak terjadi lagi.

BPMPD lebih hati-hati dan teliti dalam memverifikasi data/proposal yang di ajukan oleh pemerintahan Desa Ke BPMPD. Lampiran yang terdiri atas : Fakta integritas, segel materai dan rekening Desa, bukan untuk mempersulit, tapi cukup sulit untuk dipenuhi. “Ini untuk kebaikan semua pihak. Artinya agar jika ada Pemerintahan Desa yang bermasalah dalam penggunaan dana tersebut, pihak BPMPD tidak serta merta disangkut pautkan,” jelasnya Lebih lanjut Dede menjelaskan, “Jika proposal terverifikasi BPMPD Provinsi, maka data tersebut masuk ke TU Pimpinan, kemudian ditindak lanjuti dengan SK Gubernur beserta agenda proses pencairan,” Jelasnya lagi Pada kesempatan tersebut Dede menghimbau, agar Jangan sampai ada penitipan berkas, hal ini bisa menjadi peluang dari oknum untuk memintai uang kepada pihak Desa.

Ke Halaman 10

Atut terbukti memerintahkan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Akil Mochtar, sebesar Rp 1 miliar.

Halaman 5

Halaman 3

S A N T U N

Fakta-fakta di balik vonis Atut

Naik Rp 2.000 per liter

“Dede Rusdia : “Rp. 1 pun, jangan sampai bocor, ini uang rakyat untuk rakyat”

E-mail:

dan Sukasari Kecamatan Kertajati kabupaten Majalengka Serta pembangunan , jalan tol yang akan memberikan akses ke bandar udara baru itu, telah dimulai pengerjaan konstruksinya pada 2011. melputi Desa Cikamurang, Gantar, Cikawung, Sanca, Bantar Waru, Suka Slamet, Sakurjaya Kabupaten Indramayu.

Proyek ini diperkirakan menghabiskan biaya Rp25,4 triliun.

Pembangunan fisik Bandara Internasional Jawa Barat terus bejalan, namun ternyata pembebasan lahan/tanah tempat dibangunnya Bandara tersebut bermasalah. Pasalnya pihak Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kab. Halaman 10 Majalengka telahKe salah bayar, yakni

Edisi : IX/ 2014

Rp.6.000,-

Halaman 11

Depok. (SP), - Presiden Terpilih Joko Widodo mempertanyakan prosedur tetap (protap) pasukan pengamanan presiden (paspampres) ketika dirinya melakukan kunjungan berbagai tempat.

"Setiap berkunjung saya selalu menyapa rakyat dan bersalaman. Jadi siapa saja saya salami. Apakah setiap kunjungan berbeda protapnya atau bagaimana," kata Jokowi dihadapan ratusan ulama pesantren dan cendikiawan yang datang dari 34 provinsi dalam acara sarasehan di Pondok Pesantren Al-Hikam 2 di Depok, Jabar, Sabtu.

Jokowi mengatakan harus jelas seperti apa protap Paspampres ketika saya berkunjung ke waduk, pasar ataupun bertemu dengan Presiden terpilih, Joko Widodo para ulama.

"Jangan sampai ada masyarakat mengeluh tidak bisa dekat dengan saya, karena saya selalu ingin dekat dengan rakyat," ujarnya.

Ke Halaman 10

Dirjen Pajak Tutup Mata,

Ratusan Miliar Piutang Pajak PT. Ing Masih misterius… akhir tahun pajak 2011. Namun, Saya ingin mengetahui dari mana anda dapatkan dokumen itu” ungkap Ook, balik bertanya.

Lebih lanjut KKP Majalaya ini juga memberikan informasi, seputar status PT ING. yang hingga kini masih belum tuntas persoalanya, bahkan piutang pajak nya ditenggarai makin bengkak. “Sekedar informasi dan perlu diketahui,Berdasarkan data laporan yang ada pada kami, asset PT ING, dari tanah dan bangunan statusnya sewa bukan hak milik.

Sementara upaya penagihan sudah dilakukan melalui konseling sampai dengan komitmen bayar yang disepakati sejumlah 300juta hingga 400juta .selebihnya pihak kami tidak dapat melakukan upaya paksa atau sita/lelang asset,untuk memenuhi kewajibanya. karena semua asset yang ada statusnya sewa”. Papar sang kakap, seraya menolak untuk di ambil foto nya.

Ook Hendrawan bahkan enngan berkomentar lebih lanjut ikhwal Bandung, (SP) Cukup mencengangkan, Piutang pajak “gendut” salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bersekala internasional, PT.ING internasional yang bergerak di bidang garment, yang berdomisili di kecamatan Majalaya kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga ratusan miliar rupiah.

Hal tersebut diketahui, dari tem uan data atas dokumen laporan

Disdik di Daerah Dapat Uang 'Terima Kasih' Rp 120 Juta/Tahun

terima kasih dari guru-guru karena sudah dapat tunjangan. Tunjangan diberi-kan setiap tiga bulan sekali," ujarnya saat mendatangi KPK, Kamis (28/8) lalu.

Haryono mengatakan, uang yang disetorkan guru-guru kepada petugas

Jl. Ahmad Yani No.238 (Jaya Plaza) Blok S. No.01 Bandung, Jawa Barat Tlp. 085220297773082320244262

Jokowi Pertanyakan Prosedur Tetap Paspampres

Bupati Bandung Perintahkan Kasatpol PP

Jakarta. (SP), - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemukan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Temuan itu hasil dari sidak yang dilakukan lembaga tersebut terhadap sejumlah sekolah di Pulau Jawa.

Menurut Irjen Kemendikbud Haryono Umar, praktik pungli itu merupakan setoran uang yang diistilahkan 'ucapan terima kasih' dari tunjangan yang diberikan kepada guru-guru. Setoran tersebut diberikan kepada petugas Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

"Setoran itu sebagai ucapan

Alamat Redaksi:

Sebagian Koperasi di Kota Bogor Hanya Papan Nama

Halaman 9

Tarik Mobdin Mantan Ketua DPRD, Toto Suharto Kab. Bandung. (SP),- Mobil dinas Merek Toyota Camry nopol D 1780 V. Yang saat ini masih belum dikembalikan mantan Ketua DPRD Kab. Bandung periode 2009-2014, Toto Suharto. Terkait hal itu Bupati Bandung Dadang Naser meminta kepada Toto Suharto agar segera mengembalikan kendaraan tersebut.

Lebih lanjut bupati mengatakan kepada SP (27/08) lalu “Sudah saya perintahkan Kasatpol PP untuk segera menarik kendaraan dinas pinjam pakai tersebut,” tegasnya.

Kasatpol PP Kab. Bandung Usman Sayogie yang dihubungi wartawan, membenarkan perintah tersebut. ”Batas waktu penarikan paksa kendaraan dinas DPRD akan kami lakukan pada hari Senin mendatang, termasuk diantaranya mobdin ketua dewan, Toto KeSuharto,” Halaman 10

redsinarpagi@gmail.com sinarpagi99@yahoo.com

Disdik jumlahnya besar. "Kami datangi sebuah dinas di kabupaten, di situ kita bisa kumpulkan Rp 30 juta, uangnya sudah di KPK," katanya.

Namun, Haryono enggan mengungkapkan daerah mana saja, kabupaten atau kota yang ditemukan praktik setoran tersebut. Haryono hanya mengungkapkan jumlah setoran yang diterima petugas Disdik jika dikalikan setahun bisa sangat besar nominalnya. Dalam hitungannya, Disdik bisa mendapatkan uang terima kasih hingga Rp 120 juta per tahun per kabupaten/kota.

"Kalau seluruh Indonesia, tinggal kalikan saja Rp 120 juta kali 500 kabupaten/ kota. Ini hitungKe kalau Halaman 10

FORMI Kabupaten Bandung Gelar Oltrad Bagi Siswa SD Dan SLB Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kabupaten Bandung, Hj.Kurnia Agustina Dadang M.Naser memberi semangat kepada salah seorang peserta lomba karung, pada kegiatan Olahraga Tradisional (OLTRAD) antar SD dan SLB se Kabupaten Bandung yang dipusatkan di seputar halaman Gedong Budaya Sabilulungan, Jl.Al-Fathu Soreang, Selasa (26/08) Lalu

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Majalaya, kepada Direktorat Jendral Pajak DJP.1 kantor wilayah Jawa Barat Periode 02-Desember-2011.

Yang tercantum nilai piutang pajak PT.ING, sejumlah Rp.139.301.995.

214,- dan hingga kini masih misterius .

Data tunggakan pajak yang dikantongi sebuah lembaga anti korupsi BPN ICI ,diakui validitasnya oleh Kepala Kantor Pajak (KKP) Majalaya, Ook hendrawan,saat dite-

mui tim SP di kantor nya. Dibilangan Jalan Peta Bandung. Dalam Upaya klarifikasi yang dilakukan Badan Pekerja Nasional, Indonesian Corruption Investigation (BPN ICI).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Majalaya, Ook Hendrawan membenarkan ikhwal tersebut serta menyatakan valid data itu. “Nilai piutang, no NPWP serta komitmen pembayaran PT ING yang tercantum dalam dokumen Sesuai dengan yang dilaporan pihak kami ke DJP.1 pada

H. Anang Susanto Terpilih sebagai Ketua DPRD Kab. Bandung 2014-2019

50 anggota DPRD Kab. Bandung saat dilantik Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB), Catur Irianto, pada hari Senin (25/8/2014) di Ruang Paripurna DPRD Kab. Bandung.

Kab. Bandung. (SP),- Beberapa sumber di DPRD Kabupaten Bandung menyebutkan H. Anang Susanto terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung 2014-2019 Namun belum diumumkan secara resmi untuk disampaikan ke publik.

Dengan demikian H. Anang Susanto menyingkirkan dua pesaingnya dari dari Partai Golkar, yakni Sugianto dan Cecep Suhendar.

Seperti yang disampaikan Cecep Suhendar, (30/8) lalu. “Secara resmi belum dimumkan, tapi disebut-sebut Anang terpilih menjadi ketua DPRD Kab. Bandung , berdasarkan surat keputusan DPP Partai Golkar yang ditandatangani Aburizal Bakrie, hal ini karena memperoleh suara terbanyak pada pileg 2014,” ungkapnya Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Litbang, Yanto Setianto, meski belum melihat surat keputusan DPP Partai Golkar. Namun, kabar yang beredar di DPD Golkar Kab. Bandung menyebutkan, H. Anang yang dipilih untuk menduduki ketua dewan.

H. Anang Susanto, pada pileg 2014 lalu, memperoleh 31.395 suara, Sugianto (20.551 suara) dan Cecep Suhendar (19.926 suara). Selain, suara terbanyak, setiap calon ketua dewan harus memiliki Prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT), kedudukan struktur partai dan pengalaman.

Untuk posisi Pimpinan DPRD ditentukan oleh perolehan suara terbanyak partai politik dalam pemilu. Berdasarkan perolehan suara, maka pimpinan Ke Halaman 10

mandeknya piutang pajak PT. ING Dia membentengi dirinya dengan undang undang pajak untuk bungkam . Dengan tergesa Ook berujar, “saya sedang rapat internal,sepuluh menit saya ada waktu, dan saya kira semua sudah cukup jelas. Lagipula persoalanya sudah ditangani panitia kerja (PANJA) DPRD-RI, saya hanya kena imbasnya. jika dilakukan upaya paksa justru saya khawatir wajib Pajak (WP) akan kabur”. ujar dia singkat.

Dilain pihak,pernyataan tegas dilontarkan aktivis lembaga anti korupsi BPN ICI, Endang Aziz Menurut dia, mandek dan bengkaknya piutang pajak PT ING sudah sejak tahun 2009 terendus dan sempat mencuat. ”Saat itu Wajib Pajak(WP) PT ING mengajukan laporan kelebihan tagihan oleh dirjen pajak , tahun pajak 2006-2007 senilai Rp.116 miliar.

Laporan yang disampaikan perusahaan garment itu kepada panita kerja Badan Anggaran (BANGGAR) DPR-RI. Saat itu laporanya

Ke Halaman 10

Badan Pekerja Nasional (BPN ICI) :

DIREKTUR Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Garut abaikan klarifikasi GARUT (SP),- Kabupaten Garut menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pos anggaran pelayanan rujukan yang diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Garut senilai Rp. 1.454.000.000,- sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan RI No. 55 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) penggunaan DAK kesehatan TA 2013 sub bidang kesehatan dengan Kabag Umum Asep W rujukan alokasikan yang meliputi Pemenuhan fasilitas kelas III, Pemenuhan sarana prasarana peralatan pelayanan Obstretri Neonatal Emergency Konprehensif (PONEK), Pemenuhan sarana prasarana peralatan intalansi gawat darurat (IGD) rumah sakit, pemenuhan sarana prasarana Intensive Care Unit (ICU), Pelayanan bank darah rumah sakit (BDRS) dan unit tranfusi darah rumah sakit (UTDRS) dan pembangunan instalansi pengelolaan limbah serta pengadaan peralatan pendukung rumah sakit Heryawan (divisi Jabar/bpn ici) mengatakan,” untuk menghindari salah persepsi dikalangan umum kami selaku bagian dari swadaya masyarakat bermaksud mengklarifikasi realisasi dan penyerapan anggaran yang berindikasi dan berpotensi KKN tersebut, namun sampai saat ini pihak rsud belum memberikan jawaban surat klarifikasi yang kami sampaikan” ujarnya Sementara itu ditemui di RSUD Garut (kepala bagian Humas RSUD), Ade menerangkan bahwa anggaran tersebut tidak diambil, “saya ikut dalam perencanaan anggaran itu, namun setelah cair anggaran terpaksa kami Ke itu Halaman 10

STOP PRESS

Tenang Jaya Group:

MENDULANG RUPIAH DARI LIMBAH Kab. Karawang. (SP), Dari sekian banyak peluang bisnis, daur ulang limbah industri adalah bisnis yang paling menjanjikan untuk meraup keuntungan. Sehingga wajar jika bisnis ini banyak diminati dan menjadi komoditi. kabupaten Karawang sebagai kota industri menjadi basis bisnis ini. Menjamurnya pengusaha bisnis daur ulang limbah industri menjadi tren di kota Karawang.

Adalah perusahaan Tenang Jaya yang kini telah menjadi sebuah perusahaan besar, pengpul, pemanfaat serta trasfortir limbah yang cukup sekses. Beragam limbah industri di kelola, termasuk pemanfaatan limbah jenis Bahan Beracun Berbahaya(LB3) dikelola Tenang Jaya.

Menurut pemerhati lingkungan, Endang Azizi, berkembangnya bisnis pengelolaan limbah Tenang Jaya tentu dengan perjuangan yang sangat panjang dan mahal. “dimulai dariKe prosedur perijinan, Halaman 10

2

KORAN

SINAR PAGI

Edisi IX/2014

L U G A S

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Dewan Kehormatan: H Ali Hasan, S.Ip., Dra. Hj. Popong Oetje Djunjunan.

Penasehat: Maktal Nugraha, Ir, Edi Daryono, Penasehat Hukum : Olet.K.Sitepu, SH, LBH HIPSI Pemimpin Umum : S Djoko Pramono, SH.MH Wakil Pemimpin Umum : Usep Wawan, S.Pd Dewan Redaksi: Nurjaman, S. Sos, M.M., Usep Wawan, Teddy, S DJoko Promono, SH.MH Sekretaris : Pathuroni Alprian Pemimpin Redaksi: Pemimpin Perusahaan: Wawan Nurjaman, S.Sos, M.M. Teddy Assisten Pemimpin Redaksi I: Assisten Pimprus Bidang Dwi Arifin Umum & Keuangan : Assisten Pemimpin Redaksi II: Andy SN Hamzah Efendi Assisten Pimprus Bidang Redaktur Senior: Sirkulasi & Iklan Lina Herlina Koordinator Litbang: H. Iwan Rahmat Heryawan Creative Design: Koordinator Liputan Daerah: Heri Dimas Madia Koordinator Kemitraan : Koordinator Puslahta : Aulia Rahmawati Dodi Permana, SE

Staff redaksi : Yudi Pribadi, Gunawan, Erwin, Endang, U Wahyu, Melly, Sony, Taryana, Budi.

Kota Bandung: Dwi Arifin , U Wahyu. Kota Cimahi: Andi Sovian N. Kab. Bandung: Endang S Kab. Bandung Barat: Deni HM (Ka Biro), Taufik. Kab. Sukabumi: Usep Wawan (Ka. Biro), Arief Wahyudi, Isro. Kota Sukabumi: Agus Hariadi (Ka. Biro), Suhilman BA, Ujang AM, Ade MY, Fachrizal, M Hilman Hudori, M Ari Nizral, Nana Ardiana. Kab. Cianjur: Agus Haryadi (Pjs. Ka. Biro), Biro Kabupaten/ Kota Tasikmalaya : Halim Saepudin (Ka.Biro), Hamzah, Nanang M, Agus Hermawan, Wawan Erawan. Garut : Asep Darojat (Ka.Biro), Dea Lega, Wibawa, Agus Lukman, H Endang. Kab. Subang dan Pantura: Azis I Muchidin (Ka.Biro), Iskandar. Kota / Kab. Bekasi : Deden A (Ka. Biro), Rachmadillah, Dicky Isnurhakim, S.Pd, M.Si, Nuron Nurjaman, Agung. Sumedang : Jeky E Saepudin (Ka.Biro). Karawang : Rustam Kusuma Jaya (Ka.Biro) Saryani Lubis, Adit Drajat S, Ardiansyah Iskandar. Ciamis : Asep Herlan. Purwakarta: Musa Pratama (Ka.Biro). Bogor : Ahyar Matondang (Ka.Biro), Iwan M. Harga bulanan langganan Rp.15.000 Iklan Display Warna Rp.20.000 /mm Kolom, Iklan B/W Rp.10.000/mm Kolom Alamat Redaksi: Jl. Ahmad Yani No.238 (Jaya Plaza) Blok S. No.01 Bandung, Jawa Barat Tlp. 085220297773-082320244262 E-Mail : redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com Rekening: Bank BRI No.REK. 3268-01001284-50-3

PT. Percetakan & Penerbitan

Grup Pikiran Rakyat (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan) Selain Nama-nama yang tercatat di BOX, Bukan wartawan Kami. Wartawan Kami tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Dalam setiap liputan berita/ investigasi dibekali Surat Tugas/ Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan.

S A N T U N

& Artikel

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Pendekatan dan Metode Pembelajaran Oleh : Wawan Nurjaman, S.Sos., M.M. dalam Kurikulum 2013 (Pemimpin Redaksi SINAR PAGI)/

Editorial Pengukuhan untuk Jokowi-JK JALAN panjang proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 akhirnya sampai di ujung. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikukuhkan secara sah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan presiden yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kemarin.

Hakim MK bersepakat bulat menolak seluruh dalil gugatan kubu Prabowo-Hatta karena pihak pemohon itu gagal menyampaikan buktibukti. Putusan MK tersebut merupakan pengukuhan atas penetapan Komisi Pemilihan Umum yang pada 22 Juli mengesahkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Kini, palu hakim MK sudah diketok. Yang paling utama ialah putusan itu wajib dihormati dan dipatuhi. MK sebagai satu-satunya lembaga yang oleh konstitusi diberi wewenang memutus sengketa pemilu, putusannya bersifat final dan mengikat. Final, berarti tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh. Mengikat, berarti siapa pun wajib mematuhi putusan itu.

Pengingkaran atas putusan tersebut sama saja dengan pembangkangan terhadap konstitusi. Putusan MK harus benar-benar menjadi akhir dari proses pilpres, sekaligus awal terbentuknya pemerintahan baru yang sah dan legitimate. Karena itu, tak ada alasan untuk mengungkit keabsahan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden ketujuh Indonesia.

Kini, saatnya energi seluruh anak bangsa kembali diarahkan untuk bersama-sama mendukung pemerintahan baru, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kepada pihak yang kalah, kita tandaskan lagi bahwa kekalahan dalam kontestasi pilpres bukanlah kiamat.

Karena itu, ia tak perlu diratapi dan disikapi seolah-olah dunia sudah runtuh. Mereka tetap bisa berperan dalam proses demokrasi melalui saluran oposisi. Berkali-kali kita ingatkan bahwa menjadi oposisi tidak kalah terhormat daripada memerintah.

Kanal oposisi yang konstruktif justru akan membuat pemerintah diingatkan untuk selalu berada di rel yang benar, sebab pemerintahan yang sehat dan akuntabel hanya bisa terwujud jika ada peran kritis dari kubu yang kalah.

Tentu saja, bukan asal beda, melainkan sikap kritis yang berbasiskan pada fakta dan analisis untuk kepentingan bangsa. Kepada pihak Jokowi-JK yang menang, kita harus memastikan bahwa duet tersebut segera mempersiapkan secara sungguh-sungguh fondasi pemerintahan baru. Tidak ada lagi waktu berleha-leha, mengingat tantangan bangsa ini ke depan amat berat.

Dalam waktu dekat, negeri ini harus menghadapi kompetisi regional yang sangat sengit, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN. Belum lagi ancaman naiknya defisit fiskal akibat subsidi energi yang terus membengkak, juga pewujudan kedaulatan pangan yang bak meniti jalan amat terjal.

Karena itu, kita ucapkan selamat bekerja kepada duet Jokowi-JK. Rakyat telah memberikan kepercayaan dan menaruh harapan amat besar kepada Anda berdua. Maka, tak ada kebahagiaan yang melebihi keberhasilan untuk menunaikan amanat dan menuntaskan harapan besar rakyat.

T A J A M

Opini

Pemerhati Pendidikan

D

alam draft Pengembangan Kurikulum 20013 diisyaratkan bahwa proses pembelajaran yang dikehendaki adalah pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui observasi (menyimak, melihat, membaca, mendengar), asosiasi, bertanya, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan.

Disebutkan pula, bahwa proses pembelajaran yang dikehendaki adalah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered active learning) dengan sifat pembelajaran yang kontekstual.

(Sumber: Pengembangan Kurikulum 20013, Bahan Uji Publik, Kemendikbud).

Apakah ini sesuatu yang baru dalam pendidikan kita? Saya meyakini, secara konseptual proses pembelajaran yang ditawarkan dalam Kurikulum 2013 ini bukanlah hal baru. Jika kita cermati kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum 2006 (KTSP), pada dasarnya menghendaki proses pembelajaran yang sama seperti apa yang tersurat dalam Kurikulum 2013 di atas. Pada

periode KBK dan KTSP, kita telah diperkenalkan atau bahkan kebanjiran dengan aneka konsep pembelajaran mutakhir, sebut saja: Pembelajaran Konstruktivisme, PAKEM, Pembelajaran Kontekstual, Quantum learning, Pembe-lajaran Aktif, Pembelajaran Berdasarkan Masalah, Pembelajaran Inkuiri, Pembelajaran Kooperatif dengan aneka tipenya, dan sebagainya.

Jika dipersandingkan dengan Kurikulum 2013, konsep-konsep pembelajaran tersebut pada intinya tidak jauh berbeda. Permasalahan muncul ketika ditanya, seberapa jauh konsep-konsep pembelajaran mutakhir tersebut telah terimplementasikan di lapangan?

Berikut ini sedikit cerita saya tentang contoh kasus implementasi pembelajaran mutakhir selama periode KBK dan KTSP, yang tentunya tidak bisa digeneralisasikan. Dalam berbagai kesempatan saya sering berdiskusi dengan beberapa teman guru, dengan mengajukan pertanyaan kira-kira seperti ini: “Anggap saja dalam satu semester terjadi 16 kali pertemuan tatap muka, berapa kali Anda melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan konsep pembelajaran mutakhir?”

Jawabannya beragam, tetapi

sebagian besar tampaknya cenderung menjawab bahwa pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan pembelajaran konvensional dengan kekuatan intinya pada penggunaan metode ceramah (Chalk and Talk Approach).

Berkaitan dengan permasalahan implementasi pendekatan dan metode pembelajaran mutakhir dalam KBK dan KTSP, setidaknya saya melihat ada 2 (dua) sisi permasalahan yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan: 1. Masalah keterbatasan keterampilan (kemampuan).

Untuk masalah yang pertama ini dapat dibagi ke dalam dua kategori: (a) kategori berat, yaitu mereka yang menunjukkan ketidakberdayaan.

Jangankan untuk mempraktikan jenis-jenis pembelajaran mutakhir, mengenal judulnya pun tidak. Yang ada dibenaknya, ketika mengajar dia berdiri di depan kelas – atau bahkan hanya duduk di kursi guru- sambil berbicara menyampaikan materi pelajaran mulai dari awal sampai akhir pelajaran, sekali-kali diselingi dengan tanya jawab. Itulah yang dilakukannya secara terus menerus sepanjang tahun; (b) kategori sedang. Relatif lebih baik dari yang pertama, mereka sudah mengetahui jenis-jenis pembelajaran mutakhir tetapi mereka

dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengembangkan pendekatan dan metode pembelajaran yang sejalan dengan Kurikulum 2013.

Pelatihan untuk penguatan keterampilan guru tentang teknis pembelajaran memang penting. Kendati demikian saya berharap dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 ini, tidak hanya bertumpu pada sisi keterampilan saja, tetapi seyogyanya dapat menyentuh pula aspek motivasional. Dalam arti, perlu ada upaya-upaya tertentu untuk membangun kemauan dan komitmen guru agar dapat menerapkan secara konsisten berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan Kurikulum 2013.

Bagi saya, upaya menanamkan dan melanggengkan motivasi dan komitmen ini tidak kalah penting atau bahkan mungkin lebih penting dari sekedar menanamkan kemampuan.

Jika ke depannya kita bisa secara konsisten menerapkan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang sejalan dengan Kurikulum 2013, niscaya kehadiran Kurikulum 2013 akan lebih dirasakan manfaatnya. Dan tampak pula letak perbedaan yang sesungguhnya antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum sebelumnya. Tetapi jika tidak, lantas apa bedanya antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum sebelumnya?

masih mengalami kebingungan dan kesulitan untuk menerapkannya di kelas, mereka bisa mempraktikan satu atau dua metode pembelajaran mutakhir tetapi dengan berbagai kekurangan di sana-sini.

2. Masalah keterbatasan motivasi (kemauan).

Untuk masalah yang kedua ini, pada umumnya dari sisi kemampuan tidak ada keraguan. Mereka sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran mutakhir yang lumayan, tetapi sayangnya mereka kerap dihinggapi penyakit keengganan untuk mempraktikannya.

Mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari berbagai pelatihan dan workshop yang diikutinya. Sepulangnya dari kegiatan pelatihan, semangat mereka berkobar-kobar, nge-full bak batere HP yang baru di-charge, tetapi lambat laun semangatnya memudar dan akhirnya padam, kembali menggunakan cara-cara lama. Hasil pelatihan pun akhirnya menjadi sia-sia.

Kembali kepada persoalan Pendekatan dan Metode Pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Pemerintah saat ini telah mempersiapkan strategi pelatihan bagi guru-guru untuk kepentingan implementasi Kurikulum 2013. Hampir bisa dipastikan, salah satu materi yang diberikan dalam pelatihan ini yaitu berkaitan

DBHCT……. BAGI HASIL DENGAN DAN UNTUK APA? Aturan Sudah Tegas, Alokasi Kudu Jelas Diluncurkan pertama kali Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tahun 2007, sebagai implementasi dari Undangundang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai serta ketentuan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. Dengan regulasi penetapan peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor.84/PMK.7/2008 jo PMK nomor 20/PMK.07/2009.tentang peggunaan dan sanksi penyalahgunaan Alokasi DBHCT. Kurun waktu tujuh tahun anggaran DBHCT digelontorkan dengan besaran anngaran yang terus meroket naik signifikan.Seperti dalam tahun anggaran TA.2014, provinsi jawa barat memperoleh kucuran DBHCT dari Negara senilai

Rp.226.832.530.881,- Nilai yang sangat fantastis jika digunakaan sesuai kebutuhan rakyat yang berkaitan langgsung dengan masyarakat pemanfaat. Atau Masyarakat yang terjangkit penyakit dampak dari tembakau.

Sejauh ini peluncuran DBHCT, masih ditemui sejumlah birokrat/ pejabat pengguna anggaran, yang tabrak aturan penggunaanya. Menyimpang dari peraturan menteri keuangan dan petunjuk tehnis.

Alasanya, masih belum jelas aturan penggunaan nya, Sehingga pantas masih marak ditemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran, di beberapa daerah. Ada DBHCT yang masih ngendap selama 3 tahun anggaran. Yang di wacanakan untuk pembangunan sebuah Rumah Sakit.

Bunga depositonya dapat diba-

yangkan cukup lumayan, dan tentunya ada penambahan anggaran.

Namun apakah hal tersebut tidakah melanggar aturan yang telah ditetepkan. Fotensi adanya tindak penyimpangan cukup terbuka.

Celakanya jika dianalisa, realisasi dan penggunaan anggaran pada tiap daerah berbeda pelaksanaanya dari tahun ketahun.

Ada yang di bagi-bagi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pertanian, Perdagangan, RSUD dan dinas kesehatan. Bahkan ada yang katanya di pendam di kas daerah selama beberapa tahun anggaran dengan dalih untuk percanaan pembangunan Rumah Sakit. Seolah tidak ada aturan yang mengikat.

Padahal sejak tahun kelima peluncuran DBHCT, TA.2012, petunjuk teknis penggunaanya di fokuskan pada bidang kesehatan.

Kementerian kesehatan dan kementerian Keuangan, merencanakan DBHCT dibidang Kesehatan yang tepat sasaran sesuai dengan keten-

tuan sehingga diharapkan pada giliranya DBHCT dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberi manfaat kepada masyarakat.

Lambat laun harapan itupun diharapkan tidak pudar, meski sudah mengginjak tahun ke tujuh, DBHCT dinilai masih menjadi bagian orangorang tertentu, penguasa dan pengusaha masih dominan dapat “bancakan” rutin tiap tahunya .Sementara para pecandu rokok yang setiap harinya memberikan kontribusi cukai, manakala terkena dampak penyakit yang katanya diakibatkan tembakau. Utuk Berobat…………

Mana bisa gratissssss?

Politik Upah Murah Solat dan Nilai Sholat !

Oleh : Andi Sovian Nurhadiansyah (Wartawan SINAR PAGI)

P

emerintah dan DPR diminta melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia dengan membuat dan merevisi peraturan serta perundangundangan di bidang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh dan pekerja.

Demikian pendapat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, serta Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, secara terpisah, di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, politik upah murah yang diterapkan kalangan pengusaha tidak selayaknya diterapkan di Indonesia. Tindakan ini sama saja dengan eksploitasi manusia.

“Tentunya semua pihak tidak sepakat dengan politik yang mengeksploitasi para pekerja. Hal tersebut harus segera dihentikan,” ujar Agung Laksono saat membuka Seminar Nasional tentang “Politik Upah Murah” yang diselenggarakan KSPSI di Jakarta, kemarin.

Bagi pekerja, menurut Agung, upah layak merupakan hak yang harus diperoleh.

Apalagi ini terkait sumbangsih yang tidak kecil dari pekerja dalam proses produksi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

ARB sendiri mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional pada Selasa (1/5) yang berlangsung tertib di seluruh daerah. “Kita berterima kasih kepada buruh karena telah melaksanakan demo dengan damai. Pemerintah juga merespons dan memberikan tanggapan positif. Ini bagus sekali,” katanya.

Untuk itu, ARB meminta pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya merevisi UndangUndang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“DPR diharapkan mau merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu.

Dulu juga disusun merupakan hasil kompromi semua pihak, mulai dari buruh, pengusaha, hingga pemerintah. Sekarang ada kompromi baru lagi antara pemerintah, pengusaha, maupun buruh atau pekerja. Memang harus ada penyesuaian peraturan,” tutur ARB. Yorrys Raweyai berpendapat, hadiah atau kado yang masih akan diberikan pemerintah, seperti peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), pembangunan rumah sakit pekerja, rumah pekerja, dan lainnya, memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya bagi pekerja. Itu bukan kado istimewa untuk pekerja,” ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Yorrys menambahkan, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja dan buruh. Dengan demikian, kalaupun pemerintah mau menyediakan rumah murah dan fasilitas lainnya, itu menjadi kewajiban yang seharusnya memang dilakukan pemerintah. Justru bila melalaikan kewajibannya kepada pekerja, sama artinya pemerintah melanggar amanat konstitusi.

Dia lantas menyoroti masalah sistem kontrak dan alih daya (outsourcing) yang menjadi persoalan serius bagi kaum pekerja. Kenyataannya sistem kontrak dan outsourcing dilaksanakan layaknya perbudakan di era modern. Sumber berita baca disini! Semoga bermanfaat.

Oleh : Dwi Arifin, Asst Pimred I Koran SINAR PAGI dan Ketua Forum Pecinta Baca, Perpustakaan Kab.Bandung “Shalat adalah mi' rajnya orang beriman”, demikian sabda Rasul saw.

Ibadah shalat pada dasarnya merupakan cara untuk mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhannya, atau antara Pencipta dengan makhlukNya. Sholat sangat berpengaruh pada kehidupan dan amal seseorang.

Sesuai sabda Nabi “"Amalan seorang hamba yang paling pertama dihisab dihari Kiamat adalah sholat, jika sholatnya baik maka baik pula seluruh amalannya, dan jika shalatnya rusak maka rusak pula seluruh amalannya." (HR.Ath-Thabarani) Hadist tersebut menjelaskan sholat akan menentukan amal perbutan dan nilai diterima atau tidaknya amal perbutan tersebut dihadapan Alloh di Hari Pembalasan. Dalam al- Qura'an ada beberapa penjelasan tentang orang-orang yang sholat.

1. Sholat Khusyu Dalam surah al-Baqarah ayat 45, Allah SWT berfirman, “Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu`.”

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya,” (QS. Al Mukminun : 1 – 2) Imam Ibn Abbas menjelaskan, makna khusyu' adalah tenang. Dalam bahasa ulama fikih disebut thuma'nînah (tidak tergesa-gesa).

Berdasarkan argumen ini, shalat khusyu' berarti shalat yang ditegakkan dengan tenang dan tidak terburuburu. Karena, orang yang tergesagesa mengerjakan shalat, ia tak akan pernah biasa menikmatinya. Ibarat orang yang tergesa-gesa ketika makan, ia tak akan pernah menikmati lezatnya makanan tersebut.

2. Sholatnya orang munafik Artinya: “Sesungguhnya orangorang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka.

Dan apabila mereka berdiri untuk

salat mereka berdiri dengan malas.

Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” QS. An NIsa': 142 Mungkin jika kita dalam melaksanakan sholat, namun ada rasa malas, maka kita bisa termasuk orang munafik. Dan bisanya sholat yang sering diliputi rasa malas yaitu sholat Subuh, hal ini sesuai dengan sabda nabi “Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada shalat yang paling berat atas kaum munafik dari shalat Shubuh dan Isya'.” HR. Bukhari dan Muslim.

Kemalasan terkadang menjadi godaan harian bagi munusia, namuan Semua kebisaan buruk tak ada yang tak mungkin untuk dihilangkan, itu tergantung kita mau atau tidak merubah kebisaanburuk yang disadari dalam hati.

3. Sholat yang lalai dan membuat celaka Tharif bin Abu Thalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a. yaitu sehubungan dengan firman-Nya, "Maka kecelakaanlah bagi orangorang yang salat." (Q.S. Al-Maa'uun, 4) Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik; karena mereka selalu memamerkan salat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara ria, sewaktu orangorang mukmin berada di antara mereka. Tetapi jika orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan salat, juga mereka tidak mau memberikan pinjaman barangbarang miliknya kepada orang-orang mukmin.

Sholat yang seperti ini cendrerung membuat orang yang melaksanakan sholat, namun akan membuat celaka. Mereka sholat hanya ingin mendapatkan penilaian dari orangorang mukmin. Mereka tidak memahami hakikat sholat yaitu mengharap

ridho Alloh.

"Yang membedakan muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan keduali AnNasa'i. Dari Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Janji setia diantara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah kafir."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pada suatu hari mengingatkan tentang sholat dan berkata : "Barang siapa yang menjaga sholat maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di Hari Kiamat, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada Hari Kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf."(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabarani dan Ibnu Hibban dengan sanad yang baik, jayyid.)

Orang yang sholat ada kemungkinan celaka, apalagi yang tidak sholat.

Pada dasarnya seorang bisa menilai dirinya dan apa yang diperbuatnya.

Bisa meraskan apakah hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, bisa meraskan apakah semakin hari semakin baik atau semakin hari semakin buruk. Maka jangan sampai penilaian tentang diri kita terhadap kita tidak hadir dalam kehidupan ini, yang membuat kita menyesal ketika Alloh menilai kita di ahirat sebagai orang yang merugi dan celaka, kekal abadi di Neraka.

Topik

KORAN

3

SINAR PAGI

Utama

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

L U G A S

T A J A M

Edisi IX/ 2014

S A N T U N

BBM Subsidi Naik Rakyat Panik

4 Tawaran Skema Kenaikan Harga BBM Buat Jokowi Bola panas pengelolaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menghabiskan serta memberatkan anggaran negara, kini berada di tangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Desakan untuk menaikkan harga BBM mengalir deras dari kalangan ekonom, akademisi, hingga politisi.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkeras menolak menaikkan harga BBM di sisa masa jabatannya yang hanya kurang dari 2 bulan. Dalam 10 tahun terakhir, periode 2010-2014, subsidi BBM menghabiskan 17,8 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Ya sekarang ini harga premium (tanpa subsidi) sekitar Rp 11.000 per liter. Boleh dikatakan itu harga pasar, harga keekonomian, tetapi kan kita tidak harus menjual BBM atau bensin kepada rakyat kita sama dengan harga pasar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara yang diunggah di Youtube, Jumat (29/8).

Setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo mengaku tengah melakukan penghitungan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini juga berkaitan dengan makin kuatnya desakan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Masih dalam kalkulasi, penghitungan," kata sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/8).

Kalangan ekonom justru semakin kuat mendesak Jokowi menaikkan harga BBM. Salah satunya ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih yang menilai kenaikan harga BBM subsidi menjadi

solusi permasalahan sempitnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Satu poin yang paling banyak dibahas di mana para pakar ekonomi ini meminta pemerintah segera menaikkan harga

BBM," ujarnya di Jakarta, Senin (1/9).

Dia mengatakan, para ekonom melihat subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 250 triliun sangat mubazir karena tidak tepat sasaran.

"Para ekonom sepakat agar subsidi BBM dikurangi dengan cara menaikkan harga

Naik Rp 2.000 per liter Ketua Komisi VII DPR RI Milton Pakpahan menilai, masyarakat Indonesia pada dasarnya memahami jika harga BBM bersubsidi sudah tidak rasional. Oleh sebab itu, kenaikan harga BBM dirasa memang jalan yang tepat untuk dilakukan.

Dia tidak menyebut soal waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Milton yakin pemerintahan Jokowi sudah melakukan kajian dan nantinya suara parlemen baru harus didengar.

Dia hanya menghitung, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000 per liter, maka akan ada penghematan sebesar Rp 96 triliun dari beban subsidi BBM. "Bisa dikasih ke masyarakat bawah. Memang akan ada inflasi, tapi bisa tertutup untuk masyarakat bawah dengan bantuan dalam bentuk apalah," jelas dia.

Usul SBY naik jadi Rp 9.000 Presiden SBY mengatakan, Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM wajib mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Jika daya beli masyarakat terus meningkat, maka harga premium bisa naik.

"Bisa saja pemerintah menginginkan harga premium atau bensin

itu Rp 9 ribu. Kalau daya beli rakyat meningkat lagi, bisa Rp 10 ribu," ujarnya.

Jika pemerintah ke depan ingin menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 9 ribu, maka tidak akan sulit. "Sekarang harganya Rp 6 ribu, telah kami naikkan tahun lalu, tinggal Rp 3 ribu, tinggal sekitar 50 persen gap-nya, kurangnya," katanya.

Bisa juga pemerintah mendatang akan menaikkan dalam dua tahap.

Setiap kenaikan bisa di kisaran sekitar Rp 25 persen.

"Bandingkan dulu, waktu tahun 2005 kami menaikkan. Karena tahun 2004 kita tidak naik. Kami harus menaikkan dua kali dan jumlahnya 140 persen. Berat sekali," ujarnya.(*)

DPR Pesan Agar Jokowi Siap-siap Naikkan Harga BBM Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kesiapannya jika terpaksa harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menanggapi wacana itu, Ketua Komisi VII DPR RI Milton Pakpahan menilai, masyarakat Indonesia pada dasarnya memahami jika harga BBM bersubsidi sudah tidak rasional. Oleh sebab itu, kenaikan harga BBM dirasa memang jalan yang tepat untuk dilakukan.

Namun dia menilai, pemerintah baru dalam hal ini pemerintahan Jokowi perlu mengantisipasi dampak inflasi dari kenaikan tersebut. Agar kenaikan BBM tidak terlalu membebani kenaikan angka inflasi.

"Semua cara kita lakukan karena energi ini akan hadapi krisis yang besar," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9).

"Ya kita konsisten juga jaga pengendalian dan sediakan alokasi.

Kalau habis pemerintah berikut harus tambah kuota BBM sampai selesai. Dan sediakan BBM dengan harga yang lebih baik yang disesuaikan," ucap dia.

Dia tidak menyebut soal waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Milton yakin pemerintahan Jokowi sudah melakukan kajian dan nantinya suara parlemen baru

dan ada realokasi subsidi BBM ke asuransi kesehatan seperti Indonesia Sehat, gratis biaya pendidikan tidak hanya sampai SMP tapi sampai SMA, dan lainnya yang benarbenar dapat dirasakan rakyat miskin," jelas dia.

Ekonom UGM lainnya Tony Prasetiantono menambahkan dalam menaikkan harga BBM ada dua waktu yang tepat yakni pada bulan ini dan Maret tahun depan. Hal ini, dengan melihat dampak tingkat inflasi setelah kenaikan harga

BBM. Sejumlah skema kenaikan harga BBM yang ditawarkan kepada Jokowi pun mulai bermunculan. Merdeka.com mencatatnya, berikut paparannya.

Tim transisi siapkan kenaikan hingga Rp 3.000 per liter Tim transisi Jokowi-JK telah membuat simulasi perhitungan terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Simulasi tersebut disiapkan untuk diberikan kepada Joowi-JK agar mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan rakyat.

"Kita sudah lakukan simulasi kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, dan Rp 3.000. Kami juga simulasi kapan itu dinaikkan," ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/9) lalu.

Andi menjelaskan, dalam simulasi itu juga ada beberapa opsi di antaranya, jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM, lalu Jokowi juga menaikkan harga BBM. Kedua, jika SBY tidak menaikkan lalu Jokowi yang menaikkan BBM. "Tetapi kalaupun Jokowi yang naikkan itu tidak akan dilakukan pada Desember dan Januari karena inflasi sedang tinggitingginya. Hal itu lantaran puncak belanja pemerintah termasuk liburan Natal dan Tahun Baru," katanya.

Andi menambahkan, jika Desember atau Januari tidak bisa dilakukan penaikan harga BBM, dengan terpaksa akan dinaikkan pada November 2014. Tetapi, jika tidak bisa juga, maka akan dinaikkan pada tahun 2015 dengan risiko ada puasa, Lebaran dan liburan anak sekolah

Ekonom Usul Harga Jadi Rp 9.000 Desakan ekonom dan pelaku bisnis agar pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum juga dilakukan hingga penghujung masa kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhirnya, mereka berharap pemerintahan baru dengan pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, berani mengambil kebijakan ini.

Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan pemerintah mendatang sebaiknya menaikkan harga BBM bersubsidi semester dua tahun depan.

"Dalam 12-18 bulan ke depan atau

tepatnya pada 2015 nanti merupakan tahun konsolidasi. Lebih baik semester II 2015 untuk menaikkan

Kapolri sebut pembatasan BBM subsidi timbulkan gejolak keamanan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman mengaku, pembatasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi beberapa pekan lalu mengganggu stabilitas keamanan di beberapa daerah.

Pihaknya sudah meminta agar kebijakan itu tidak diambil. "Dalam rapat dengan Wakil Presiden, dari aspek pengamanan saya mohon tidak ada pembatasan," ujarnya di Bank Indonesia (BI), Senin (1/9) lalu.

Terbukti, kata dia, hanya dalam hitungan hari, saat kebijakan pembatasan BBM subsidi dikeluarkan, keamanan daerah mengalami gejolak. Masyarakat akhirnya harus tidur di SPBU untuk mendapatkan jatah BBM subsidi.

"Begitu paginya langsung masuk dan habis jam 14.00 WIB, yang biasanya habis jam 20.00 WIB, akhirnya jadi antrean panjang."

Dampak dari kebijakan pembatasan, lanjut Sutarman, adalah inflasi tinggi. Kebijakan tersebut membebani masyarakat terutama bagi yang seharusnya berhak mendapat subsidi. "Itu memicu inflasi dan itu jadi tugas BI," katanya.

Beberapa pekan lalu, pemerintah melalui Pertamina dan BPH Migas mengeluarkan kebijakan pembatasan pembelian solar dan premium di wilayah tertentu dengan penjadwalan. Kebijakan itu akhirnya dicabut seiring terjadinya antrean panjang di hampir seluruh SPBU di Indonesia

harga BBM. Harga idealnya Rp 9.000 per liter," ujarnya dalam diskusi di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu

(23/7) yang lalu.

Angka tersebut, menurut dia, cukup ideal dan sudah diperhitungkan dari produksi minyak sebesar 800.000 barel per hari. "Impor dilakukan harga internasional sekitar Rp 11.500, BBM dijual Rp 6.500, jadi selisih antara harga internasional dan domestik sekitar 45 persen, selisih ini yang menjadi subsidi BBM yang dibiayai pemerintah menerbitkan SBN, SUN, utang, Tentunya degan selisih 45 persen susah bagi pemerintah untuk menutup disaat yg bersamaan. Jadi mungkin idealnya total kenaikan 35 persen - 40 persen tapi dalam dua tahap, sekitar 20:20 persen," jelas dia.

Jokowi naikkan harga BBM, dana cadangan Rp 5 T bisa buat BLT Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah memiliki dana cadangan sebesar Rp 5 triliun, di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Anggaran ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Dana bisa digunakan untuk apa saja, tidak perlu persetujuan DPR," ujar Direktur Jenderal Anggaran Askolani di DPR, Jakarta, Senin (1/9) lalu.

Dia menegaskan dana cadangan tersebut bisa digunakan untuk bantuan tunai pada masyarakat tidak mampu, saat ada kenaikan BBM. "Itu untuk cadangan, buat apapun bisa. BLT bisa saja," katanya.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan kenaikan harga BBM subsidi, bukan hanya keputusan teknis ekonomi tapi juga politik.

Terkait rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah mendatang, Bambang ogah memaparkan secara rinci dampaknya. "Ya itung sendiri lah, tergantung nanti," ungkapnya.

Jokowi-JK, memberikan sinyal akan menaikkan harga BBM subsidi, usai dilantik pada Oktober mendatang. Ini terkait ruang fiskal sempit yang dimiliki Jokowi, untuk menjalankan programnya.

Jawaban kubu Jokowi disebut kena karma naikkan BBM subsidi harus didengar.

Dia hanya menghitung, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000 per liter, maka akan ada penghematan sebesar Rp 96 triliun dari beban subsidi BBM. "Bisa dikasih ke masyarakat bawah. Memang akan ada inflasi, tapi bisa tertutup untuk masyarakat bawah dengan bantuan dalam bentuk apalah," jelas dia.

Sementara itu anggota Komisi VII DPR Tommy Adrian berpesan agar Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, beban subsidi yang ditanggung pemerintah sudah terlampau besar.

"Kalau menurut saya dengan Rp 6.500 dinaikan jadi Rp 7.500 wajar.

Seribu pelan-pelan, tahun depan naik lagi seribu tahun berikutnya seribu," tuturnya.

Lain halnya dengan Anggota Komisi VII lainnya yakni Dito Ganinduto yang menganggap masih ada jalan lain selain menaikkan harga BBM subsidi.

Politikus dari partai berlambang pohon Beringin ini mengatakan, menaikkan harga BBM bersubsidi adalah opsi terakhir untuk melonggarkan ruang fiskal.

"Kalau enggak perlu dinaikin mendingan jangan. Karena kita lihat saat ini TDL (tarif dasar listrik) sudah naik, LPG (12kg) dikit lagi naik. Kalau dinaikkan lagi BBM nya bukankah akan memberatkan rakyat?" ucap dia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait, akhirnya angkat bicara setelah diserang banyak pihak karena partainya dulu menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sementara saat ini malah meminta naikkan harga.

Maruarar menjelaskan dulu PDI-P getol menolak kenaikan harga BBM subsidi karena belum ada usaha maksimal menggali penerimaan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, masih banyak usaha bisa dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran.

"Kalau usaha sudah dilakukan semua dan masih defisit mau apa lagi. Pertanyaannya sudahkah dulu lakukan itu? Kenaikan BBM itu opsi terakhir. Saya tidak

mendikotomi," ucap Maruarar dalam acara diskusi di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9) lalu.

Ara sapaan akrab Maruarar mengatakan usaha lain yang seharusnya dilakukan pemerintahan SBY adalah mengaudit PT Pertamina. Ara hingga saat ini belum mengetahui berapa harga keekonomian BBM subsidi. "Sampai sekarang saja belum ada ini," tegasnya.

Pemerintah Presiden SBY saat itu, lanjutnya, juga belum melakukan usaha maksimal dalam menekan impor minyak. Impor minyak bisa ditekan jika yang melakukan impor adalah negara dan bukan pihak swasta. Penggunaan pihak swasta disebut hanya sebagai bentuk pemborosan.

"Kenapa impor atau ekspor minyak itu bukan negara supaya tidak ada lagi mafia di situ. Kita nett im-

portir mungkin triliunan kita impor dan kenapa dilakukan swasta.

Kenapa tidak negara," tegasnya.

Kemudian, cara yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah SBY waktu itu adalah menaikkan cukai rokok. Cukai rokok naik Rp 100 saja sudah memberi tambahan

pendapatan negara sebesar Rp 1 triliun.

"Engga ada kok cukai rokok naik orang berhenti ngerokok. Ini masalah kemauan. Waktu itu peluang peluang itu ada. Kenapa itu tidak dilakukan. Kita bersatu untuk itu," tutupnya.

KORAN

4

L U G A S

Bidang Kelembagaan BPMPD

Anjurkan Kepala Desa Patuhi Perbup No 16 Tahun 2010 Kab. Bekasi. (SP),Bidang Kelembagaan pada Badan Pembinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, menghimbau Kepala desa untuk melaksanakan Peraturan Bupati (PERBUP) no. 16 tahun 2010 dalam membentuk Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga baru.

Hal tersebut diungkapkan oleh Zainudin, Kepala Seksi Kelembagaan di BPMPD Kab. Bekasi kepada bekasikab.go.id, saat ditemui diruang kerjanya. Senin (11/8) lalu.

Lebih lanjut Zainudin mengatakan, " Indikator pemekaran yang utama adalah karena padatnya penduduk. Misal dalam satu RT terdapat 90 Kepala Keluarga (KK), maka RT tersebut dapat dimekarkan menjadi 2 RT. Kecuali pak RT tersebut sanggup menanganinya, maka RT tersebut tidak perlu dimekarkan."

Dalam pemekaran tersebut, kepala desa yang memekarkan harus membuat dan memberikan berita acara pemekaran RT kepada BPMPD, sebab-sebab terjadinya pemekaran. Hal ini berkaitan dengan honor RT/RW yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi.

Apabila terjadi pemekaran RT atau RW yang tidak mencukupi ketentuan perbup No. 16 tahun 2010 tersebut, sebaiknya tidak dilakukan pemekaran RT atau RW. Namun, apabila sudah terjadi, RW hasil pemekaran harus segera menambah jumlah RT dan jumlah KK dalam RT yang dimekarkan agar dapat memenuhi Perbup tersebut. Karena mungkin saja dalam wilayah tersebut ada RT atau RW yang jumlah KK nya melebihi dari ketentuan perbup. Dalam hal ini memutasi penduduk sekitar yang berdekatan dengan RT atau RW yang dimekarkan. " Dan ini tidak mudah, karena akan mengakibatkan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) berubah yang tentunya juga akan merubah semuanya, seperti SIM, STNK, Leasing dan sebagainya." Tutur Zainudin. (Den)

Tersangka Kasus Korupsi Dilantik Jadi Dewan Kab. Bandung. (SP), - Tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana pembangunan fasilitas sekolah yang ditetapkan Kejari Bale Bandung Rizki Taufik resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kab Bandung 2014-2019.

Rizki dilantik bersama dengan 49 anggota DPRD Kabupaten Bandung terpilih lainnya di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung. Para anggota dewan dilantik oleh Ketua PN Bale Bandung (PNBB), Catur Irianto.

Anak mantan Ketua DPRD Kab Bandung Toto Suharto ini seolah sengaja menghindari media yang memang telah mengincarnya untuk dimintai keterangan terkait kasus yang membelitnya.

Politisi Partai Demokrat ini masuk dan keluar lewat pintu belakang gedung paripurna yang tidak lazim digunakan anggota dewan maupun undangan lainnya.

Usai dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung yang bersangkutan langsung memilih pergi sebelum penandatangan surat pelantikan Rizki. Awak media yang menunggunya pun akhirnya harus kecewa.

Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Bandung, Agus Suhartono mengatakan seharusnya seluruh anggota dewan mengikuti prosesi pelantikan hingga acara berakhir. Mengenai Rizki, dirinya masih akan mengkonfirmasinya.

"Aturannya harus sampai selesai. Saya tidak lihat dia keluar. Tadi kan masih ngatur yang lain," ujar Agus kepada wartawan, Senin (25/8) lalu. (Teddy)

T A J A M

untuk menjadikan kawasan Puncak dan Sungai Ciliwung sebagai objek wisata tanpa mengabaikan kondisi lingkungan.

Acara halal bihalal dan diskusi santai digelar di Gedung Pusat Pengkajian

KBB (SP) - Puncak peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat (Jabar) ke-69 pada Selasa (19/8) yang lalu, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar berkesempatan menerima 3 penghargaan dari Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan di lapanga gasibu, bandung. Ketiga penghargaan tersebut diantaranya penghargaan swasti saba tingkat padapa sebagai kabupaten/ kota sehat, penghargaan terhadap kegiatan revitalisasi posyandu serta penghargaan sebagai kabupaten sadar hukum.

Atas ketiga penghargaan yang diterima tersebut, Abubakar mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada jajaran masyarakat serta seluruh stakeholder terkait yang telah turut berpartisipasi aktif sehingga kab. bandung barat bisa menorehkan prestasi dan penghargaan baik ditingkat provinsi hingga tingkat pusat.

"Ini merupakan bentuk keseriu-

san masyarakat serta jajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

S A N T U N

pembangunan, sehingga layak mendapatkan prestasi dan penghar-

gaan yang membanggakan," tutur abubakar.

Walau demikian, abubakar tidak merasa berpuas diri. karena menurutnya masih banyak hal yang hingga kini belum terwujud, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur dan jalan, terutama diwilayah selatan. abubakar menegaskan bahwa ia dan jajarannya akan terus berupaya melaksanakan pembangunan secara merata dan sebaik mungkin. dan meyakini target RPJMD pada 2015 seluruh akses jalan yang dimiliki kab. bandung barat layak dalam keadaan baik dan layak untuk dipergunakan bisa tercapai sesuai target.

"Saya berharap partisipasi dan kontribusi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. sebab dalam aplikasinya kegiatan pembangunan tetap tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja, tetapi harus ada peran aktif masyarakat. dengan demikian pengawasan melekat akan terlaksana dengan baik," pungkasnya. ( LINA )

BPK RI Periksa Kinerja Pemkab Bandung Kab. Bandung. (SP),- TIM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan pemeriksaan atas kinerja layanan penyediaaan air bersih di Kabupaten Bandung.

Tim yang dipimpin oleh Kepala Sub Auditorat Jabar I, Emmy Mutiarini, SE, Ak, M.Si tersebut, diterima secara langsung oleh Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip di Gedung Bale Winaya Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (27/08) lalu.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir.H. Sofian Nataprawira, MP serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung.

Bupati Dadang Naser mengatakan keberadaan air untuk kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini

perlu diketahui dan disadari pula oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Namun diakui Dadang, sangat berat untuk membangun kesadaran dan mindset masyarakat terkait hal itu.

"Ini terlihat dari kurangnya kesadaran warga dalam menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan ke sungai", ungkap Dadang Naser.

Sebagai kepala daerah yang memiliki kewajiban untuk menuntaskan segala permasalahan sosial, Dadang Naser mengatakan pihaknya mengeluarkan suatu kebijakan strategis terkait isu sanitasi lingkungan yang tertuang dalam program Raksa Desa.

"Program ini diharapkan dapat membantu permasalahan sosial di Kabupaten Bandung dengan tersedianya rumah sehat, air yang bersih, kakus atau jamban yang sehat, pengelolaan sampah yang benar serta menjaga kelestarian alam disekitarnya", tuturnya.

Dadang menambahkan, pemerintah daerah memiliki kewajiban pula

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) A. Baihaqi IPB Baranangsiang, Kota Bogor Jumat (29/8/14) Lalu.

Walikota Bogor Bima Arya yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa permasalahan kawasan Puncak dan Ciliwung saat ini sudah sangat kompleks, sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus fokus untuk dibenahi dan dilaksanakan secara tepat.

"Saya selalu khawatir jika Bogor sudah memasuki musim penghujan.

Saya berharap pihak Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim) bisa lebih maksimal sehingga masyarakat yang saat ini tinggal di bantaran sungai atau di tempattempat yang rawan bencana tidak resah dengan bencana longsor maupun bencana yang lainnya,” ungkap Bima di hadapan peserta

diskusi.

Untuk mengatasi masalah ini, Bima mengusulkan agar Kota dan Kabupaten Bogor serta Komunitas Ciliwung dapat bersinergi. Bima juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan besar ikut diundang keterlibatannya lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam merawat sungai Ciliwung.

Hal ini, kata Bima, agar bisa diambil langkah lebih besar yang evaluasinya tidak sekedar pembersihan sampah tetapi menyangkut pemberdayaan masyarakat, penghijauan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan untuk mewujudkan wisata Ciliwung. “Intinnya kita ingin Sungai Ciliwung ini dimanfaatkan menjadi salah satu titik wisata utama di Bogor. Terkait lokasi dimana, hal itu perlu dikonsultasikan dengan ahlinya,” ujar Bima (Achyar/Iwan)

38.000 Keluarga Miskin Jadi Sasaran PKH Kabupaten Bandung Nina Setiana menjelaskan pencairan dana PKH tahun 2013 mencapai Rp.39.970.870.000 sementara untuk tahun 2014 ini, pencairan PKH baru tahap 1, sebesar Rp.9.224.525.

000, yang dialokasikan untuk 25 kecamatan, "Sedangkan untuk lokasi baru, untuk tujuh kecamatan tersebut belum ada proses pencairan", ujar Nina.

Dalam kesempatan itu, Nina menyatakan pemerintah daerah sangat mendukung terhadap program PKH karena dinilai bersifat perlindungan sosial bagi keluarga miskin.

Hal tersebut ditandai dengan adanya kontribusi anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung untuk menunjang kelancaran program ini.

"Sedangkan untuk pemberdayaan peserta PKH pada tahun ini yang akan dibantu sebanyak 12 kelompok atau 120 KSM yang graduasi dengan bantuan stimulan yang bervariasi sesuai dengan minat dan potensi wilayahnya masingmasing", ucapnya pula.

Disisi lain Royani menjelaskan secara nasional, pada tahun 2014 Kementerian Sosial telah menargetkan perluasan kepesertaan PKH sebanyak 655.000 KSM, mencakup 82 kabupaten baru dan 158 kabupaten lama sebanyak 1.532 kecamatan.

Untuk Kabupaten Bandung,

Pemerintahan

Abubakar Terima 3 Penghargaan Dari Gubernur Jabar

Bima : Perlu Sinergi Untuk Atasi Kawasan Puncak dan CIliwung

KEPALA Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Dra.Hj.Nina Setiana, M.Si mengatakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung, dalam rentang delapan tahun berjalan telah menetapkan jumlah sasaran lokasi PKH sebanyak 38.000 KSM (Keluarga Sangat Miskin) penerima manfaat PKH. "Jumlah ini sudah termasuk perluasan jangkauan PKH di tahun 2014, di tujuh kecamatan antara lain Kecamatan Cimaung, Katapang, Arjasari, Cimenyan, Cicalengka, Rancaekek dan Cikancung dengan jumlah tenaga pendamping PKH sebanyak 133 orang dan tenaga operator 9 orang", ungkap Nina Setiana saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PKH Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2014 yang berlangsung di Bale Kandaga, Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Soreang, Kamis (28/08) lalu.

Sebanyak 175 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pendamping dan operator PKH se-Kabupaten Bandung. Tampil selaku narasumber, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, DR. M.O.Royani dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Bandung, Ir.Ernawan Mustika.

&

SINAR PAGI

Edisi IX/ 2014

Kota Bogor. (SP),- Para akademisi, LSM, serta pemerhati kawasan Puncak dan Sungai Ciliwung menggelar diskusi bersama. Dalam kegiatan yang dirangkai dengan halal bihalal tersebut, dibahas langkah

Politik

lanjut Royani, perluasan kepesertaan mencapai 8.028 KSM. "Dengan perincian masing-masing Kecamatan Cimaung 1.062 KSM, Cikancung 1.779 KSM, Cicalengka 1.164 KSM, Rancaekek 1.265 KSM, Arjasari 1.419 KSM, Katapang 764 KSM, serta kecamatan Cimenyan sebanyak 575 KSM", papar Royani.

Mensikapi adanya pengurangan indeks bantuan, Ia mengatakan hal itu akibat konsekuensi dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghe-

matan dan pemotongan anggaran.

Dalam Impres tersebut, bahwa PKH terkena pemotongan sebesar Rp 739 Milyar, bantuan tetap semula Rp 300.000 menjadi Rp. 240.000, bantuan maksimal menjadi Rp. 2.740.000, dan bantuan miminal menjadi Rp. 740.000, "Hal ini harus disosialisasikan dengan baik, agar jangan ada persepsi terjadi pemotongan bantuan yang tidak sah", tegasnya. (Teddy)

untuk memberikan pelayanan air yang bersih kepada seluruh masyarakat. "Saya berprinsip, pelayanan air bersih ini harus diperoleh warga dengan dengan murah, secara terus menerus serta berkualitas", ungkap Dadang Naser.

Saat menyampaikan materi tentang Pengembangan Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Naser sempat menyoroti tentang peran PDAM dalam penyediaan air minum di Kabupaten Bandung.

Saat ini, perusahaan daerah tersebut memberi layanan air di tiga wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB) serta Kota Cimahi. Sejauh ini, menurutnya koordinasi yang dilakukan dengan KBB dan Cimahi terkait layanan PDAM ini sangat baik.

"Malah kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan daerah ini kita bagi pula kepada mereka, namun tidak berbentuk dana bagi hasil. Dengan kondisi ini cukup

menunjukkan bahwa koordinasi dan kerjasama yang telah kita jalin dengan KBB dan Cimahi cukup baik", katanya pula.

Mensikapi kebocoran pipa PDAM yang sering terjadi, Dadang menghimbau agar sumber daya manusia di bidang penyambungan saluran pipa ini haruslah terlatih dan bersertifikat, disamping membutuhkan peralatan dan pendekatan teknologinya. "Agar bisa menekan dan mengurangi kebocoran ini", imbuh Dadang Naser.

Sementara, Direktur PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung Ir.Rudi Kusmayadi mengatakan untuk mengatasi dan mendeteksi kebocoran ini, salah satunya adalah dengan cara membuat DMA (District Meter Area).

Kebocoran ini disebabkan oleh faktor pisik sebesar 60% seperti kerusakan water meter dan non pisik sebesar 40% seperti terjadinya pencurian. "Mudah-mudahan dengan adanya DMA ini bisa meminimalisir

kebocoran pipa. Karena untuk menurunkan 1 persen saja sangat sulit dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, bisa mencapai 1 milyar rupiah", ujar Rudi pula.

Sedangkan menurut Emmy Mutiarini, maksud dan tujuan dari pemeriksaan ini selain melakukan pemeriksaan terhadap kinerja aparat, pihaknya ingin memotret pula semua kondisi yang terjadi di Kabupaten Bandung untuk dijadikan bahan masukan dalam tim nya sehingga bisa dijadikan benchmark dan tolak ukur untuk kabupaten kota lainnya di wilayah Jabar.

Melalui informasi yang diperolehnya, Kabupaten Bandung dinilai wilayah yang paling awal telah siap menyusun SPAM dibanding kabupaten/ kota lainnya. "Ini sungguh luar biasa, Kami apresiasi itu. Apalagi ditunjang program strategisnya pa Bupati Bandung dengan konsep Sabilulungan Raksa Desa nya, sungguh luar biasa", pungkasnya.

(Teddy)

Sambut Aspirasi Masyarakat Kab. Bekasi

Bupati Kabupaten Bekasi Perbaiki Jalan Yos Sudarso Kab. Bekasi. (SP),- Aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi, yang meminta Bupati Kabupaten Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, untuk segera memperbaiki jalan Yos Sudarso, disambut baik oleh Bupati.

Menurut H. Ujang Nadi, tokoh pedagang pasar baru cikarang, dirinya merasa prihatin dengan kondisi jalan yang rusak parah, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor sering jatuh apalagi saat arus mudik menjelang lebaran Iedul Fitri beberapa waktu lalu.

"Banyak pengendara motor yang mau mudik yang jatuh disini mas ".

Tutur H. Ujang kepada bekasikab.go. id saat ditemui di lapak tempatnya berdagang.

Diakui oleh H. Ujang, saat menjelang lebaran sudah pernah disebar beskos. Namun sayangnya beskos tersebut masih bercampur dengan tanah. Sehingga saat hujan, beskos tersebut habis. Apa lagi sistem drainage yang kurang baik di sebadan jalan Yos Sudarso. Air hujan dari Sentra Grosir Cikarang (SGC) dan dari Pasar Baru Cikarang, tumpah ruah di jalan Yos Sudarso yang membuat genangan air yang banyak dan berbau. Setelah lebaran, ternyata jalan Yos Sudarso belum diperbaiki juga.

"Bagi kami, dagang sepi itu sudah biasa. Namun jika setiap hari kami disuguhkan pemandangan pengendara motor jatuh, kami kesel juga dengan pemerintah daerah.

Kayak gak ada kerjanya begitu, Mas. Apalagi Bupati sempat mengatakan, bahwa perbaikan jalan Yos Sudarso adalah wewenang pusat. Kami malah

mengintensifkan demo." Lanjut H. Ujang.

Selanjutnya H. Ujang mengatakan, " Alhamdulillah, sekarang sudah diperbaiki. Kami mohon maaf kepada pemerintah daerah khususnya kepada Bupati Kab. Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, yang telah mendengarkan aspirasi kami. Untuk perbaikan jalan yang sedang dilaksanakan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya."

Disinggung tentang biaya perbaikan jalan, apakah menggunakan anggaran pusat atau bukan, H. Ujang mengatakan, " Pada dasarnya, kami tidak perduli dana perbaikan jalan itu berasal dari mana. Mau dari daerah atau dari pusat. Hanya setelah Bupati datang meninjau jalan ini pada hari selasa malam bersama anggota dewan, Bupati langsung mengajak berpatungan untuk pendanaan perbaikan jalan. Dan tidak lama

kemudian alat berat datang.

Selanjutnya seperti yang dilihat, saat ini sedang diperbaiki. Ucap H. Ujang berapi-api.

Dihubungi melalui telepon seluler, Sekretaris Jendral (Sekjend) DPD Partai Golkar Kab. Bekasi, Son Haji, kepada bekasikab.go.id mengatakan, " Iya mas, semalam bupati meninjau jalan Yos Sudarso. Dan Saat itu juga Bupati langsung mengeluarkan dana pribadi untuk perbaikan jalan. Walaupun jalan Yos Sudarso tersebut wewenang pusat."

"Jika harus menunggu anggaran dari pusat, entah kapan jalan tersebut diperbaiki. Karena harus melalui proses birokrasi yang tidak lah semudah membalikan telapak tangan. Dan ini bukti bahwa Ibu Bupati masih berkomitmen dengan visi benahi bekasi dan beliau juga termasuk orang yang aspiratif." Tutur Son Haji.

(Den/Del)

Peringatan HUT PDAM Tirta Patriot Ke-8 Kota Bekasi. (SP),- PDAM Tirta Patriot yang berlokasi di Jalan Perjuangan No.99, Teluk Buyung, Kota Bekasi memperingati HUT nya yang ke-8, Selasa (26/8).

Peringatan HUT PDAM Tirta Patriot kali ini dirangkaikan dengan peresmian peluncuran edisi pertama majalah Tirta Patriot oleh Walikota Bekasi, Dr.Rahmat Effendi.

Selain itu pula, dilakukan penyerahan secara simbolis piala dan piagam penghargaan kepada pegawai berkinerja baik, pemenang lomba futsal dan bulutangkis.

“Selamat ulang tahun yang ke-8, semoga PDAM Tirta Patriot terus maju, sejahtera dan dapat menggapai cita-cita”, ucap Walikota Bekasi mengawali sambutannya.

Selanjutnya, orang nomor satu di Pemerintahan Kota Bekasi ini mengatakan di usianya yang ke-8, cakupan pelayanan PDAM Tirta Patriot baru 3 wilayah kecamatan yaitu Bekasi Utara, Medan Satria dan Bekasi Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi terus mendukung upaya perluasan wilayah pelayanan dengan diterbitkannya surat ijin prinsip pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum).

Beliaupun berharap agar PDAM Tirta Patriot terus berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan sesuai dengan target Milenium Development Goals (MDG's) dan tentunya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan.

Di akhir acara dilakukan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Tb Hendy Irawan, SE dan hiburan musik.

Turut hadir, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bekasi, para pemangku jabatan di lingkup Pemkot Bekasi, pengurus serta pegawai PDAM Tirta Patriot dan insan pers. (Den)

KORAN

Politik

&

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

L U G A S

T A J A M

dalam rangka peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Jawa Barat, di Lapangan Gasibu Bandung, Selasa (19/08) lalu.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Uu Rukmana, Perwakilan Panglima Kodam III Siliwangi, Perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Perwakilan dari Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat Sigit Udjwalaparna sebagai pemimpin apel, dan Bupati Walikota se-Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Aher mengapresiasi jajaran pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini telah bekerja keras dan membangun sinergi yang kuat, sehingga Jawa Barat berhasil

meraih berbagai capaian positif, diantaranya meningkatkan capaian IPM pada tahun 2013 sebesar 73,40 poin, naik 2,69 poin dari tahun 2007 yang hanya mencapai 70,71 poin. Selain itu, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dari sebesar 13,55% di tahun 2007 menjadi 9,61% pada tahun 2013.

Tak hanya itu, dalam kurun waktu 19 Agustus 2013 sampai dengan 19 Agustus 2014, Jawa Barat telah mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan pemerintah pusat sebanyak 37 penghargaan dari total 150 penghargaan dalam kurun waktu 2008-2014.

“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat atas dukungan selama ini, sehingga Jawa Barat lebih maju. Dan tanda-tanda kemajuannya bisa kita lihat dalam berbagai bidang, di berbagai tempat, juga ditandai dengan berbagai penghargaan yang sudah berjumlah sampai saat ini 150 penghargaan, baik itu penghargaan tingkat nasional, regional maupun internasional. Dan

mudah-mudahan momentum hari ulang tahun Jawa Barat yang ke-69 memberikan spirit baru, spirit besar kepada kita untuk terus membangun Jawa Barat, sehingga Jawa Barat ke depan lebih maju, lebih sejahtera untuk kita semuanya”,papar Aher.

Untuk itu, Aher menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat pada umumnya, dan para Pegawai Negeri Sipil pada khususnya, untuk selalu meningkatkan kinerja dan profesionalitas, demi mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia tahun 2025.

“Jadi profesional dan moralitas inilah yang kemudian akan memandu kita ke arah kemajuan. Orang profesional yang tidak bermoral itu pandai tapi gemar menipu orang.

Sedangkan orang bermoral tanpa professional itu baik hatinya, tapi mudah ditipu orang.

Yang kita inginkan maju tanpa menipu, dan bermoral tanpa bisa ditipu”, tambah Aher.

(Dwi Ariffin)

50 Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dilantik

Kab. Bogor. (SP),- Sebanyak 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dilantik hari ini (27/8)lalu, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Wakil rakyat periode 2014-2019 tersebut dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Diah lastri Dewi, pada

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Bogor masa bhakti 2014-2019.

Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti, mewakili Gubernur Jawa

Cimahi Dana Bagi Hasil Cukai Cimahi Meningkat Kota CIMAHI - Pada tahun 2014, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diterima Pemkot Cimahi mengalami kenaikan menjadi Rp2,75 miliar.

Padahal tahun sebelumnya DBHCT yang diterima Cimahi mencapai Rp1,8 miliar. Berdasarkan informasi, dana tersebut diperuntukkan membeli sejumlah alat kesehatan dan sosialisasi anti rokok.

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi Harjono Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi Harjono mengatakan, daerah tidak hanya 'kecipratan' DBHCT tapi juga pajak rokok yang mulai tahun ini Cimahi mendapatkan Rp13,4 miliar.

"Kalau untuk DHCT tahun sebelumnya juga ada, tapi untuk pajak rokok baru mulai tahun ini," katanya, kepada wartawan, kemarin.

Saat disinggung mengenai cara penghitungan kedua dana bagi hasil itu, dirinya mengaku tidak mengetahui persis . Yang pasti Dispenda hanya menampilkan data yang diterimanya.

Sekadar informasi, sejumlah pihak mulai mengkritisi pelaksanaan UU 39/2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 tentang Cukai, dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT yang dinilai tidaka dil.

Dalam UU itu dana cukai yang dikembalikan ke daerah hanya 2%. Sisanya diambil pemerintah pusat. Sementara nilai cukai tahun lalu saja sebesar Rp84 trilin (Andi SN)

Kepatuhan Perusahaan di Cimahi Dinilai Lebih Baik Kota CIMAHI. (SP),- Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cimahi Benn y Bahtiar meminta para pengawas yang dimilikinya utnuk tidak mempercayai sepenuhnya laporan yang disampaikan perusahaan terkait pelaksanaan Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Benny, setelah sebelumnya muncul dugaan banyaknya perusahaan di Cimahi dan Bandung Barat yang secara mengaja mencantumkan jumlah upah setengah dan banyaknya tenaga kerja yang mereka miliki.

Hal itu dilakukan para perusahaan nakal 'untuk menyiasati' pengeluaran yang lebih tinggi karena diharuskan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan menghindari pajak.

"Tidak menutup kemungkinan perusahaan nakal di Cimahi masih ada yang seperti itu, makanya saya minta pengawas untuk lebih jeli dan tidak percaya pada laporan yang disampaikan perusahaan," katanya, Jumat (29/8/2014).

Dirinya yakin, kalaupun ada perusahaan nakal seperti itu pada umumnya bukan perusahaan besar, melainkan home industry dengan jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 10 orang.

Dibandingkan daerah tetangga seperti Kab Bandung Barat, dirinya yakin tingkat kepatuhan pelaku bisnis di Cimahi jauh lebih baik dengan ketatnya pengawasan terhadap semua komponen yang terlibat dalam perjanjian kerja agar mereka mendapatkan haknya masing-masing. (Andi SN)

Barat, memaparkan, DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang seimbang, diharapkan dalam prakteknya berjalan seiring sejalan antara dinamika politik di satu pihak dengan tatanan Pemerintah Daerah di pihak lain.

Sehingga pola keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan diambilnya sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Bogor masa jabatan 2014-2019 ini, diharapkan agar roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Bogor dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Olehkarenanya, kepada yang terhormat anggota DPRD harus dapat menjalankan jabatan dengan amanah, bangun

kinerja pemerintahan yang visioner, responsif, inovatif, akseleratif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel”, papar Wabup.

Selanjutnya Wabup menyatakan, kita lakukan kebijakan pembangunan yang pro-poor, pro-job, progrowth, dan pro-environment secara bersama-sama. Sehingga dapat menghadirkan kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jalin kemitraan yang sinergis dengan semua stakeholders, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, DPRD, pihak swasta, akademisi dan masyarakat.

“Saya juga mengajak seluruh stakeholders pembangunan daerah untuk bersama-sama mengawal, memberikan dukungan konstruktif, dan berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif. Sehingga

agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran secara optimal demi terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia”, tutur Wabup.

Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bogor dihadiri oleh seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), jajaran pemerintah daerah hingga ke tingkat desa dan keluraham, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, perwakilan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Dari 50 wakil rakyat yang dilantik, 50 anggota DPRD Kabupaten Bogor yang dilantik hari ini. Dari jumlah tersebut, 29 anggota merupakan wajah baru dan 21 anggota merupakan wajah lama. (Achayar)

Ulah DPRD Termuda

Diwawancarai Wartawan, Ngeloyor Cari Suami Sumedang. (SP),- Sikap anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang Leni Dimyati rupanya belum menunjukan sikap seorang wakil rakyat yang mestinya bisa menjadi panutan dengan bisa bersikap melayani wartawan secara baik, karena hal menghadapi wartawan saja saat ia mau di wawancarai Sinar Pagi disela-sela suasana pelantikan Rabu (13/8) ia menolak dengan dalih sibuk mencari suami karena akan dipoto dengan para anggota dewan yang lain.

Sikap itu berbeda dengan para anggota dewan anyar yang lainya yang ,masih sempat meluangkan waktu untuk diwanwancara wartawan walaupun sama-sama mau menghadapi momen di poto bersama.

Dihari itu sebanyak 50 anggota DPRD Sumedang periode 20142019 dilantik do gedung Paripurna untuk melaksanakan tugas selama 5 tahun kedepan. Dari sejumlah 50 anggota dewan itu tersiar kabar jika Leni Dimyati anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang merupakan

Edisi IX/ 2014

S A N T U N

HUT Jabar ke-69, Aher Amanatkan Profesionalisme Pada PNS

Bandung – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, bertindak sebagai Pembina Apel dalam acara Apel Besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jawa Barat

5

SINAR PAGI

Pemerintahan

anggota termuda karena ia baru berumur 23 tahun saat dilantik ini.

Menjadi anggota DPRD termuda merupakan hal menarik bagi kalangan media untuk mewawancari Leni Dimyati terkait dari latar belakang juga misi visi ia kedepan dalam hal mewakili aspirasi masyarakat Sumedang selama 5 tahun ke depan.

Tetapi rupanya niat baik wartawan untuk mewawancarai itu malah di

tolak Leni Dimyati yang berasal dari dapil II dengan alasan ia sibuk mencari suami karena akan di poto bersama.

“Oh, saya mau mencari suami karena mau di poto bersama”, ujarnya sambil cepat-cepat berdiri dan langsung ngeloyor menuju pintu samping arah keluar gedung rapat paripurna meninggalkan wartawan.

Padahal sebelumnya ia lagi duduk di kursi sesaat setelah makan nasi yang dihidangkan oleh DPRD yang bersumber dari keuangan rakyat itu.

Rupanya bagi anggota wakil rakyat satu ini lebih memilih mencari suami daripada menghadapi wawancara wartawan yang sebelumnya telah meminta waktu sebentar untuk melakukan wawancara.

Sementara ditempat lain terlihat anggota DPRD anyar lainya yaitu Uu Rukmana dari Gerindra dan rekannya sesama anggota dewan lainya saat persiapan mau diwawancara media loka walaupun sama-sama akan melakukan momen poto bersama.

(JEKY)

Rapat Koordinasi Penegakan Aset Negara Kota Bandung. (SP),- Walikota Bandung M. Ridwan Kamil menerima Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal, red) Republik Indonesia Suhardi Aliyus di Ruang Tengah Balai Kota Bandung Jl. Wastukancana No 2, Rabu (13/08) untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tentang Penyelamatan dan Penegakan Aset Negara yang Khususnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung.

Dalam Rakor tersebut hadir pula Kapolrestabes Kota Bandung Mashudi dan jajaran Pejabat serta Staff dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Ditemui setelah Rakor Walikota Bandung yang akrab disapa Kang Emil menyampaikan bahwa kedatangan Kabareskrim ke Kota Bandung adalah sebagai salah satu upaya yang mendukung serta memotivasi Pemerintah Kota Bandung dalam usaha menyelamatkan Aset – aset Pemerintah Kota Bandung yang dimiliki pihak yang tidak berhak.

“Sebagai salah satu bukti dukungan Pak Suhardi Aliyus dalam mendukung agenda Kota Bandung dalam menyelamatkan asetnya, beliau sengaja menyempatkan diri jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung hanya agar dapat mengikuti Rapat dan memberikan wejangan serta dukungan bagi kita,” ungkapnya.

Emil juga mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung merupakan percontohan bagi Proyek Nasional Penegakan Aset secara sistematis. “ Nantinya Kota Bandung akan menjadi percontohan Agenda Nasional Aset Negara sebara sistematis dimana pertama-tama dalam seminggu akan dibentuk tim Pengembalian Aset Negara dengan Back Up ( pendukung, red) langsung dari Pusat , karena urusan alih-alih aset ini pasti akan bersinggungan dengan Oknum Aparat,” tegasnya.

Lebih lanjut Emil juga menambahkan bahwa secara historis setelah penjajahan Belanda banyak Aset di Kota Bandung memiliki status kepemilikan yang abu-abu.

“Setelah kepergian Belanda dari Indonesia banyak sekali ketidak jelasan alih – alih aset yang terjadi di sini, ada yang di wariskan oleh Belanda ke negara dan ada juga yang di ambil alih oleh pribadi, sehingga bahkan ditaksir sudah mencapai trilyunan nilainya dan ini terhitung sebagai kerugian Negara,” paparnya.

Berkaitan dengan pengelolaan Aset tersebut Emil juga menjelaskan bahwa di Kota Bandung sudah terdata sebanyak 2200 Aset yang bisa di ketahui status kepemilikan dan status keabsahannya.

“Kita sudah memiliki suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Pihak ITB (Institut Teknologi Bandung, red) yang berisi database dari 2200 aset di Kota Bandung beserta datanya , sehingga kita dapat dengan lebih mudah melihat data – data terkait aset – aset tersebut, “terangnya.

Sementara itu Kabareskrim Republik Indonesia Suhardi Aliyus menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung apa yang Pemerintah Kota Bandung lakukan kepada Penegakan Aset Kota Bandung dan akan berkomitmen dalam memberikan dukungannya.

“Apabila banyak aset yang tidak bisa dibuktikan secara Hukum kami akan komitmen memberikan dukungan dan motivasi secara penuh demi menegakkan Aset – aset negara yang tidak memiliki kejelasan dokumen dan hukum, kami akan Fight ! (berjuang,red) untuk menegakkanhal tersebut,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan menindak tegas apabila ada keterkaitan Oknum Aparat yang menguasai Aset – aset negara tersebut.

“Kami akan menindak tegas dan akan berupaya sekuat mungkin dalam menegakkan aset – aset negara , karena semua aset tersebut bukan milik kita tetapi milik anak cucu kita yang harus kita perjuangkan kebenerannya, “ tambahnya.

Mengakhiri dialognya Walikota Bandung Ridwan Kamil juga mengajak masyarakat dan media massa untuk juga dapat membantu dalam memberikan informasi berkaitan dengan aset – aset negara yang dipergunakan atau dimiliki oleh orang yang tidak berhak.

“Ya saya juga minta rekan rekan media dan masyarakat dapat membantu memberikan informasi apabila mengetahui ada penyelewengan aset yangtidak semestinya, sehingga kami dapat memberikan tindak lanjut danmelaksanakan pemeriksaan terhadap aset-aset tersebut,” pungkasnya. (Dwi A/U.Wahyu)

Muspida Kab. Bekasi

TABUR BUNGA DI MAKAM KH. NOER ALIE

Perbaikan Rutilahu Wujudkan Dambaan Warga Kab, Bandung. (SP),- Memiliki rumah yang nyaman disertai lingkungan bersih nan asri, barangkali menjadi dambaan setiap warga.

Namun bagi sebagian warga yang berpenghasilan pas-pasan, dambaan tersebut hanyalah sebuah anganangan yang sulit terwujud.

Mereka terpaksa harus rela mendiami rumah seadanya, tanpa jamban keluarga, berlantai tanah, tak ada ventilasi bahkan dinding rumah pun hanya berbahan bilik bambu.

Dilihat dari sisi kesehatan, kondisi rumah seperti itu termasuk dalam kategori rumah tidak layak huni (rutilahu). Dampaknya, penghuni rumah kerap mengalami sakit-sakian akibat sirkulasi udara di dalam rumah tidak baik.

Dalam beberapa kesempatan Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., S.Ip mengakui diwilayahnya masih banyak tempat tinggal warga yang berkategori rutilahu.

"Jumlahnya mencapai ribuan", katanya.

Untuk mengatasi hal itu, jelas membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, ia tidak bosan-bosan mengajak kepada segenap kaum hartawan, pengusaha kaya raya atau berbagai organisasi kemasyarakatan untuk membantu

mengatasi permasalahan tersebut.

"Ini merupakan ladang ibadah bagi kita yang InsyaAlloh akan mendapat ganjaran dari Alloh SWT", kata H. Dadang M. Naser pula.

Data menunjukan, jumlah rutilahu di Kabupaten Bandung yang dibagun dengan memanfaatkan dana APBD Kab. Bandung sebanyak 6.126 unit dengan menghabiskan biaya senilai Rp 24.704.294.000 ditambah anggaran untuk perbaikan sarana umum seperti jalan setapak dan MCK senilai Rp 9.093.963.000.

Biaya sebesar itu digunakan sejak tahun 2006 sampai 2013.

Sementara untuk tahun 2014, Pemkab Bandung telah menganggarkan dana sebesar Rp 10.500.000.

000 untuk memperbaiki rutilahu sebanyak 1.400 unit, ditambah anggaran untuk perbaikan sarana umum senilai Rp 5.256.000.000.

Kucuran dana untuk perbaikan rutilahu, mengalir pula dari APBN sebesar Rp 30.091.232.666 untuk perbaikan rutilahu sebanyak 3.600 unit mulai tahun 2006 hingga 2013.

Untuk tahun 2014, APBN telah menganggarkan pula dana senilai Rp 17.250.000.000 untuk perbaikan 2.300 unit rutilahu di Kabupaten Bandung.

Khusus untuk perbaikan

rutilahu yang dibiayai APBN, Pemkab Bandung juga mengeluarkan dana pendamping senilai Rp 3,2 milyar. Kepala Dispertasih (Dinas Permu-kiman, Tata Ruang dan Kebersihan) Kabupaten Bandung Ir. Erwin Winaldi, M.Sc menyebutkan, dana perbaikan rutilahu yang semula hanya Rp 5.000.00/unit, pada tahun 2014 naik menjadi Rp 7.500.000/ unit. "Dana ini dikucurkan dari APBD Kabupaten Bandung untuk lebih mempercepat program Raksa yaitu Rumah, Air, Kakus, Sampah dan Alam yang digagas pak bupati", kata Erwin Winaldi.

Penggalian swadaya masyarakat untuk perbaikan rutilahu, kini tengah digarap pula oleh Pemkab Bandung dengan konsep Sabilulungan. Hal itu terlihat di Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran, dari bantuan sebesar Rp. 3.000.000 bisa tergali swadaya masyarakat menjadi Rp 68.760.000.

Kriteria rutilahu yang diperbaiki menurut Erwin, diantaranya status tanah yang didiami harus legal, diusulkan oleh aparat RT, RW atau desa dan kelurahan, penghuninya tidak memiliki penghasilan, disamping rumah yang dihuni benar-benar tidak layak. (Teddy/Andi/Dody)

Kab. Bekasi (SP),- Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

Demikian kata mutiara yang mengharuskan kita untuk mengenang para pahlawan yang telah berjasa bagi Bumi Indonesia. Perjuangan mereka dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, sangatlah besar.

Dalam menghargai jasa pahlawan, Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Bekasi, menggelar dzikir bersama dan tabur bunga di makam pahlawan nasional, KH. Noer Alie yang berada dilingkungan pondok pesantren putri At-Taqwa, Ujung Harapan, Kecamatan Babelan. Sabtu (16/8).

Tampak hadir Wakil Bupati Kab. Bekasi, Rohim Mintareja, Komandan Komando Distrik Militer (KODIM), Zainul Bahar, Kepala Polisi Resort Metro Jaya Bekasi Kabupaten, Isnaeni, Sekretaris Daerah Kab. Bekasi, sejumlah kepala dinas dan kepala badan pada pemerintah daerah Kab. Bekasi, camat dan lurah se-Kab. Bekasi, santri putra dan putri pondok pesantren At-Taqwa, serta tamu undangan lainnya.

Setelah dzikir bersama, jajaran muspida Kab. Bekasi menggelar upacara kenegaraan di halaman makam KH. Noer Alie dengan Inpektur Upara, Isnaeni, Kapolres Metro Jaya Bekasi Kabupaten. Dilanjutkan dengan tabur bunga di Makam KH. Noer Alie.

Kepada bekasikab.go.id, Bupati Kab. Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, mengatakan, " Kegiatan dzikir bersama dan tabur bunga ini, adalah acara rutin pemda Kab. Bekasi, untuk menghargai jasa para pahlawan. Hanya yang biasanya dilaksanakan pada malam hari, sekarang diadakan pada pagi hari.

Dengan pertimbangan untuk menjaga stamina, karena esoknya pada tanggal 17 Agustus, kita akan mengadakan upacara bendera."

Disinggung tentang sosok KH. Noer Alie dimata Bupati, mengatakan, " Beliau seorang pahlawan besar, walaupun saya tidak mengenalnya secara langsung. Beliau wafat saja, saat usia saya berusia 12 tahun. Jadi hanya dari cerita sejarah saja dan orang-orang tua yang lebih mengenal beliau yang dapat disimpulkan beliau adalah santri pejuang apalagi beliau sempat menjadi bupati sementara Kab. Bekasi, walau hanya 3 bulan." (Den)

6 Edisi IX/ 2014

Lurah Juga Ikut Uji Kompetensi Kota Bogor. (SP),- 68 Lurah di Kota Bogor mengikuti uji kemampuan yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Kota Bogor. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Jumat (29/8) dibuka oleh Asisten Tata Praja Setda Kota Bogor Edgar Suratman. Uji kemampuan digelar menyusul fit and proper test yang sudah lebih dulu dilakukan bagi pejabat esselon II dan esselon III. Edgar menjelaskan tes ini akan mengukur sampai sejauh mana kompetensi para lurah selama melaksanakan tugas pemerintahan. “Diharapkan dapat memacu kinerja mereka lebih baik, kerena selama ini ada anggapan bahwa kompetensi pegawai pemerintah itu sangat rendah,” jelasnya.

Uji kompetensi ini juga sekaligus menjadi langkah untuk mendukung visi dan misi Kota Bogor dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, cerdas dan berorientasi teknologi informasi dan komunikasi.

“Artinya para Lurah harus mengikuti perkembangan seperti peraturan, tantangan, rintangan dan hambatan, dan ini seharusnya memacu untuk lebih meningkatkan kemampuan yang pada akhirnya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bogor dan mendongkrak RPJMD,” urai Edgar.

Lewat uji kompetensi ini juga, kata Edgar, dapat diketahui kompetensi masing-masing lurah. “Ada empat aspek dalam uji kemampuan yaitu aspek manajerial, teknikal, skill dan sosial. Aspek ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dipromosikan ke esselon yang lebih tinggi. Tentunya dengan melihat kepangkatan, prestasi, dedikasi dan loyalitas,” papar Edgar.

Sementara Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Tri Irijanto menjelaskan kegiatan ini dalam rangka pembinaan wilayah aparat Kecamatan dan Kelurahan, dan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Lurah dalam melaksanakan tugas di lapangan, serta untuk memajukan SDM dan birokrasi yang bersih transparan. “Lurah sebagai pelayan masyarakat juga dituntut mampu mengatasi permasalahan. Lewat pengujian ini akan diukur, dan hasilnya apabila di bawah rata-rata maka akan diberi bintek (bimbingan teknis),” ungkap Tri. Tim penguji yang terlibat dalam uji kemampuan ini diantaranya dari BKPP, Bappeda, BPMKB, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan. Sementara materi ujian diantaranya mengenai perundang-undangan, tupoksi, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pembangunan kelurahan. Ke depan, akan dilakukan juga uji kemampuan serupa bagi para Sekretaris Kelurahan (Seklur). Dengan harapan semua aparat pemerintah yang ada benar benar kompeten dan memiliki jiwa pengabdian pada masyarakat. (Acyar M/Iwan)

Mengundang Investor, mendongkrak PAD,

Pelayanan BPMPT Karawang Ditingkatkan Karawang. (SP),- Badan Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu (BPMPT) kabupaten Karawang, kini tengah giat-giatnya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usah. Tidak kurang dari seratus macam perijinan ditangani BPMPT Karawang saat ini.

Menurut kepala bidang pelayanan BPMPT Karawang, Hasanudin saat disambangi SP minggu lalu mengatakan perihal pelayanan di institusinya, sebagai upaya memaksimalkan layanan proses perijinan dengan system yang telah ditentukan juga upaya bersih-bersih. “pelayanan kami tingkatkan untuk melayani lebih maksimal,cepat, nyaman dan aman dari praktik calo dan menghindari praktik suap/gratifikasi. Makanya setiap sudut ruang pelayanan, kami pasang peringatan untuk tidak memberi dan menerima imbalan dalam setiap permohonan dan proses pelayanan ijin'. Papar Hasanudin.

Diungkapkan Hasanudin, bahwa sejak adanya kejadian kebocoran dan pemalsuan dokumen perijinan beberapa waktu lalu, yag dilakukan oleh oknum staf BPMPT. pihaknya jadi lebih waspada.”kita jadikan pengalaman dan pembelajaran masalah yang lalu untuk bisa lebih waspada dalam meningkatkan kinerja sebai pelayan masyarakat, sehingga diharapkan juga dapat lebih mendongkrak Pendapatan Asli Daerah(PAD) dari sector perijinan, meskipun hanya tiga jenis ijin yang di kenakan biaya. Selebihnya gratis”, ungkapnya lagi.

Sebagai kabupaten berkembang,Karawag banyak di buru investor dan para pelaku usaha untuk berinvestasi. Pantas saja jika dalam beberapa decade,Karawang sudah dapat di sulap dari kota lumbung padi jadi kawasan industry. Hal itupun tentu tidak luput dari peran serta masyarakat beserta jajaran pemerintah daerah dalam pelayanan, serta menanamkan kepercayaan kepada pelaku usaha/investor njaga keamanan dan kenyamanan. sehingga tercipta iklim usaha dan investasi yang kondusip. (Jat/Her)

Kuota CPNS Kabupaten Bekasi 2014 Kab. Bekasi.

(SP),- Cikarang Pusat Dari 102 orang kuota CPNS Pemerintah Kabupaten Bekasi, menurut Kepala Bidang Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, Drs. Mulyadi, rinciannya adalah 25 orang tenaga medis, 29 orang tenaga pendidikan, dan sisanya 48 orang untuk tenaga teknis. Namun begitu, hasil test tetap dengan sistem passing grade.

Satu contoh, sebut Mulyadi, misalkan passing grade yang ditetapkan 7,5 dan mereka yang mencapai passing grade 7,5 hanya 50 orang, berarti yang dinyatakan lulus hanya 50 orang.

Sebaliknya jika yang mencapai passing grade 7,5 lebih dari quota 102 orang, maka akan ada penilaian lewat IPK peserta testing yang bersangkutan.

Untuk yang berminat mengikuti test CPNS, Mulyadi meminta yang bersangkutan untuk sesering mungkin membuka portal nasional: https://panselnas.menpan.go.id / - sscn.bkn.go.id sesering mungkin agar tak ketinggalan informasi.

Sedangkan rincian formasi asn daerah dari pelamar umum pemerintah kabupaten bekasi tahun anggaran 2014 (silahkan klik) ; Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi Sesuai jadual, menurut Mulyadi, pelaksanaan seleksi 20 Agustus - 3 September dan testing dilaksanakan mulai 8 September 2014 terdiri atas test kemampuan dasar dan test kemampuan bidang. Untuk CPNS Kabupaten Bekasi, test akan diselenggarakan di Gedung Kominfo Jababeka.

SIMULASI CAT Sementara itu, mendekati dibukanya pendaftaran CPNS 2014 yang sedianya dilaksanakan pada 20 Agustus mendatang, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2014 memberikan kemudahan bagi para calon CPNS mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran secara online melalui laman www.panselnas.menpan.go.id .

Namun sebelumnya, panitia seleksi juga memberikan kemudahan berupa dilakukan simulasi CAT (Computer Assisted Test) yang rencananya akan dilaksanakan juga pada 20 Agustus mendatang. Sebelum dapat melakukan ujian CPNS 2014, persyaratan utama calon peserta harus melakukan regristasi online di website resmi Pendaftaran Online CPNS 2014. (Den/Del)

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Ekspose RPJMD Kota Bogor 2015-2019, Diterima Kota Bogor. (SP),- Walikota melakukan ekspose RPJMD 20152019 dihadapan Bappeda Provinsi Jawa Barat (27/8) dengan ditemani Tim dari Bappeda dan beberapa Kepala OPD Pemkot Bogor. Ekspose yang diselenggarakan di Ruang Sidang Soehoed Warnaen, Bappeda Provinsi Jawa Barat berlangsung kurang lebih 2 jam.

RPJMD sangat strategis, penting dan menarik, karena merupakan konsep rancangan yang berisi janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota Bogor pada saat kampanye, kesesuaian adalah sesuatu yang diharapkan antara janji politik dan RPJMD. “Masukan dari stakeholders, koordinasi program dari provinsi dan apa yang akan kota Bogor jalankan kedepan, analisis agar ada titik temu antara janji politik gubernur dan janji politik Walikota Bogor yang baru terpilih adalah beberapa langkah yang diambil dalam penyusunan RPJMD ini”, jelas Walikota, Bima Arya di depan semua yang hadir.

Ada 80 slide yang harus diekspose malam itu. Salah satunya adalah menjadikan Bogor smart city, dengan tetap mempertahankan keadaan Kota Bogor yang, nyaman, beriman dan transparan tanpa menghilangkan nilai heritage yang

ada.

Secara keseluruhan RPJMD Kota Bogor 2015-2019 dapat

diterima Bappeda Provinsi Jawa Barat, hanya ada beberapa kekurangan berupa teknis penulisan tanpa mengurangi esensi yang harus

diperbaiki”, kata Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Denny Juanda yang memimpin acara.

Bappeda Kota Bogor menyanggupi memperbaiki kesalahan yang ada dalam waktu dua hari (Achyar)

Kota Bandung Dapatkan Penghargaan Kota Sehat Dan Pemenang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. (SP),- Kota Bandung mendapatkan dua penghargaan sekaligus saat peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat ke - 69 tahun 2014.

Penghargaan yang diraih Kota Bandung sebagai Kabupaten /‎ Kota Sehat Kategori Swasti Saba Padapa (2 tananan wajib) Provinsi Jawa Barat tahun 2014, dan penghargaan Gubernur Jawa Barat kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP-

PT) Kota Bandung sebagai pemenang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kategori Baik Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

Piala dan Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan kepada Wakil Walikota Bandung, Oded M Danial saat Apel Besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi / kabupaten / Kota Se-Jawa Barat dalam Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa

Barat ke-69 tahun 2014, di Lapangan Gasibu Bandung, Selasa (19/08/2014) Wakil Walikota Bandung berpesan penghargaan tersebut menjadi motivasi agar dapat lebih baik lagi, "Saya atas nama Pemerintah Kota Bandung berterimakasih dan mengapresiasi kepada seluruh warga Kota Bandung yang telah berupaya menciptakan Kota Bandung sebagai kota yang sehat sehingga mendapat-

Bupati KBB Gelar Halal Bihalal Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi

KBB. (SP),- Untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar ulama, umaro dan masyarakat, terutama pasca hari raya iedul fitri 1435 H, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar halal bihalal dipelataran parkir timur komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya PadalarangCisarua KM. 2, Desa Mekarsari, Kec.

Ngamprah, Kamis (7/8) yang lalu.

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar dalam sambutannya menjelaskan bahwa hakekat dari halal bihalal adalah bersilaturahmi diantara sesame. Karena sebagai makhluk social, manusia tidak dapat hidup tanpa peran serta manusia lain.

“Jadi, silaturahmi merupakan fitrah manusia sebagai makhluk social.

Dan dengan silaturahmi juga akan membuka pintu keberkahan lainnya seperti berkah rejeki dan memperpanjang usia selain mempererat tali persaudaraan dengan sesame,” ucap Abubakar.

Dalam acara tersebut, Abubakar menegaskan bahwa berbagai keberhasilan serta prestasi yang telah diraih masyarakat dan pemerintah KBB selama ini merupakan hasil usaha dan kerja keras bersama berkat silaturahmi apik yang dilaksanakan antara ulama, umaro dan masyarakat sehingga dapat terwujudu tatanan kehidupan yang lebih baik.

Sesuai dengan semangat iedul fitri, Abubakar mengajak segenap masyarakat untuk terus berupaya agar senantiasa menjadi golongan manusia yang beruntung. “Dalam artianmenjadi manusia yang amaliyah dan prestasi yang diraih hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu, mari kita terus gelorakan slogan Kita Jadikan Hari Esok Lebih Baik Dari Hari ini,” pungkasnya. ( LINA )

Upacara Peringatan HUT ke 69 RI Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya SP,- Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69 di tingkat Kecamatan Rajapolah bertempat di komplek Terminal Rajapolah berlangsung lancar dan khidmat.

Pada kesempatan tersebut hadir mantan Wakil Bupati Tasikmalaya H. E. Hidayat, SH MH Bertindak sebagai Inspektur upacara Camat Rajapolah Drs. Wawan Erawan dan komandan upacara H. Hamsyah A. PELTU. Sedangakan peserta upacara yaitu para kepala desa, Polsek Rajapolah AKP Junaedi, SH dan Koramil Rajapolah Kapt.Inf. Sundawar, staf UPTD Pendidikan Rajapolah Solihin, S.Pd., staf UPTD Puskesmas Rajapolah, staf KUA Drs. H. Dadi, para veteran, Linmas, para kepala sekolah beserta guru dan para pelajar tingkat SD/SMP/SMA sederajat. Paskibraka siswa siswi dari Aliyah Panembong, dan paduan suara oleh siswa siswi SMPN I, II Rajapolah.

Pada kesempatan tersebut Camat Rajapolah Drs. Wawan Erawan membacakan teks dari Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum, SE yang intinya bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini, mari kita jadikan momentum untuk

semakin menguatkan komitmen bersama, dalam kesatuan akselerasi GERAKAN MEMBANGUN DESA ATAU GERBANG DESA yang diwujudkan melalui optimalisasi seluruh potensi desa, baik potensi SDM maupun SDA, yang dipadukan dengan gerakan masyarakat untuk bersama-sama membangun desanya

secara swadaya dan ditopang oleh berbagai progam pemerintah yang berorientasi ke arah itu “Kabupaten Tasikmalaya teh sarakan urang, titinggal karuhun urang, nu kudu diwangun ku urang keur kahirupan urang jeung sekeseler urang isukan.” jelas bupati.

(NANANG.M)**

kan dari Provinsi Jawa Barat," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, "Juga Kepada seluruh PNS khususnya keluarga Besar BPPT Kota Bandung saya ucapkan apresiasi kerja kerasnya sehingga dapatkan kategori baik dari gubernur Jawa Barat," lanjut Oded Sementara itu disaat yang sama Ketua TP PKK Kota Bandung, Atalia Kamil sebagai dewan

penasehat Forum Kota Sehat Kota Bandung mengatakan"Alhamdulillah hari ini meraih penghargaan kota sehat dari sekian banyak kota di Jawa Barat, Penghargaan Swasti Saba Padapa ini berkat dukungan seluruh elemen masyarakat di kewilayahan, kedepannya kita akan terus dukung tingkatkan program kota sehat ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," Pungkasnya (Dwi/U.Wahyu)

Pelantikan Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya Masa Jabatan 2014-2019 Berjalan Lancar Kab. Tasikmalaya. (SP),- Sebanyak 50 anggota DPRD Kab. Tasikmalaya masa jabatan 2014-2019 mengucapkan sumpah di pandu oleh ketua pengadilan negri tasikmalaya Hj. Siti Suryati,SH,M.H,M.M., atas nama Gubernur Jawa Barat di dampinggi rohaniwan H.Dedi Anwar mutaqin M.Pdi., sebagai pengukuh sumpah dari kantor kementerian agama Kabupaten Tasikmalaya. Peresmian anggota DPRD Kab. Tasikmalaya tersebut berdasarkan keputusan gubernur jawa barat no 171/kep.1169pem.um/2014 tentang peresmian penggangkatan keanggotaan DPRD Kab Tasikmalaya masa jabatan 2014-2019 ke 50 anggota DPRD langsung di sumpah.

Usai prosesi pengukuhan sumpah di laksanakan, peyerahan pimpinan DPRD dari pimpinan DPRD masa jabatan 2009-2014 yakni Drs.H.Ruhimat M.Pd., kepada pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2014-2019 Drs H. Yono Karyono M.Pd., di tandai penyerahan palu siding. Gubernur jawa barat dalam sambutanya tertulis yg di bacakan kepala badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah 1V Jawa Barat , H.Kusmayadi Tatang Panmadinata, Ir, antara lain mengatakan hubungan antara pemerintah daerh dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan kedudukan yang setara bermakna bahwa antara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar , sedangkan hubungan kemitraan bermakna antara pemerinta daerah dan DPRD adalah sama sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing masing yang pada akhirnya kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sinergi saling mendukung bukan sebagai lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing masing.

Di tegaskan Gubernur , kedudukan fungsi yang seimbang antara pemerintah daerah dan DPRD di maksudkan agar hubungan pemerintah daerah dan DPRD berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain di harapkan dalam perakteknya berjalan seiring sejalan antara dinamika politik di satu pihak dengan tatanan pemerintah daerah di pihak lain , sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang di kukuhkan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteran masyarakat. Menurut Gubernur dengan telah di laksanakannya pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD kabupaten Tasikmalaya kita semua tentu mengharapkan agar penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten tasikmalaya dapat terselenggara dengan baik dan lancer untuk itu kepada anggota DPRD T asikmalaya harus dapat menjalankan jabatan dengan amanah bangun kinerja pemerintahan yang visioner responsive inovatif akseleratif efektif efesien dan akuntabel serta lakukan kebijakan pembangunan pro-poor , pro-job , pro-growt,dan proenvironment, sehingga dapat mengahadirkan kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat imbuh Gubernur.

Sementara itu bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya antara lain mengatakan pemiihan umum anggota legislative yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 april 2014 sebagai bukti keberhasilan seluruh masyarakat kab Tasikmalaya yang telah berhasil memilih 50 anggota DPRD masa jabatan 2014 – 2019 bupati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama KPU , Panwaslu dan seluruh lapisan masyarakat kab Tasikmalaya atas terselenggaranya pemilihn umum anggota DPR , DPD, dan DPRD yang berjalan aman dan kondusif. Bupati mengatakan atas nama pimpinan pemerintahan daerah , pribadi dan seluruh masyarakat , mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah selesai masa jabatannya tas pengabdian dan kerjasama dengan pemerintahan daerah selama ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat kabupaten Tasikmalaya. Kepada anggota DPRD masa jabatan tahun 20142019 yang baru saja di resmikan dan di ambil sumpahnya kami ucapkan selamat dengan harapan semoga kita dapat menjalin kerjasama yang baik untuk percepatan membangunan di semua sector melalui program gerakan membangun Desa yang merupakan sebuah langkah stategis yang di yakiniakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi Desa ujar Bupati. (Yanto)

Politik

& Pemerintahan

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Abubakar Lantik 271 Pejabat Fungsional Pendidikan

KBB. (SP),- Jumat (22/8) yang lalu, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar kembali melantik sejumlah pejabat fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Disdikpora) Kab. Bandung Barat. Menurutnya, rotasi mutasi dan promosi ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan penataan personel dan penyegaran guna mencapai tujuan organisasi pemerintahan agar bias berjalan dengan optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Pada kesempatan kali ini, Abubakar melantik sebanyak 271 orang pejabat fungsional yang terdiri dari 213 Kepala Sekolah Dasar, 18 Kepala Sekoah Menengah Pertama, 18 Kepala Sekoah Menengah Atas/ Kejuruan, 9 Penilik, 8 Pengawas dan

5 Kepala Urusan.

Abubakar mengaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh para pejabat yang dilantik adalah memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab dari jabatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kedisiplinan yang juga memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kerja.

“Karena, akumlasi dari hal tersebut adalah terbentuknya aparatur sekaligus pendidik yang berkualitas. Pasalnya, ketika pemahaman terhadap tugas serta disiplin sudah tertanam disetiap individu, maka saya yakin akan dapat melaksanakan tugas dan peran dengan baik sebagai bentuk hakiki pengabdian seorang pegawai negeri (PNS)yang mengabdikan diri pada Negara dan masyara-

Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan

Kota Bekasi. (SP),- Bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Ketahanan Pangan menggelar acara Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan, Kamis, 28 Agustus 2014.

Bertempat di Gedung Balai Irigasi, Kecamatan Bekasi Timur, Asda 2 Setda Kota Bekasi, Drs.Aceng Solahudin hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 ini.

Di hadapan 75 peserta yang terdiri dari kasie kelurahan, kecamatan dan dinas terkait, Drs.Aceng Solahudin mengatakan bertambahnya jumlah penduduk bisa dipastikan kebutuhan pangan akan melonjak tajam sehingga ketahanan pangan menjadi masalah sangat penting yang mungkin ke depan kita hadapi.

“Oleh karena itu, harus ada ketersediaan pangan yang memadai, salah satu caranya ialah dengan swasembada pangan”, ujar Asda 2 menjelaskan.

Lebih lanjut, beliau mengatakan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui kebijakan yang tepat sasaran, kelompok peneliti, komunitas petani dan dunia usaha merupakan pihak yang memegang peranan penting untuk mencapai kemandirian pangan.

Saya berharap kepada seluruh peserta agar mencermati dengan baik apa yang disampaikan oleh nara sumber dari Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. (Den/Del)

DPRD Kab. Bandung 2014-2019 Diprediksi Bentuk Enam Fraksi

Kab. Bandung. (SP),- DPRD Kab. Bandung diprediksi akan membentuk enam fraksi yang mewadahi 50 anggota dewan periode 2014-2019. Enam fraksi tersebut adalah gabungan dari 10 partai politik (parpol) yang lolos dalam pemilu legislatif (pileg) pada 9 April 2014 lalu.

Keenam fraksi tersebut, Golkar, PDI-P, Gerindra, PKS, PKB dan Demokrat. Untuk Nasdem dan Hanura gabung dengan PDI-P, PAN dengan Gerindra serta PPP dengan PKB. Perpecahan koalisi merah putih di Kabupaten Bandung dtandai dengan bergabungnya PPP dengan PKB, perpecahan tersebut dimungkinkan karena tidak dipermanenkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sehari pasca-dideklarasikan di tingkat nasional, enam partai politik (parpol) yang tergabung di dalam koalisi tersebut menyatakan akan menggagas di level provinsi dan daerah. Keenam parpol dimaksud, yakni Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan PBB. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, di Jakarta Timur yang dipercaya sebagai koordinator pelaksana Koalisi Merah Putih.

“Kader Golkar sepakat untuk tetap dalam koalisi permanen Merah Putih.

Koalisi itu akan dibentuk di daerah-daerah,” katanya. (Teddy)

7

kat,” ujarnya.

Selain itu, Abubakar mengutarakan, fungsi dan kemampuan manajerial sebagai seorang pemimpin juga memegang peranan penting agar bias menjalakan roda organisasi secara optimal dengan menempatkan serta mendelegasikan staf dalam bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebab, pada era reformasi seperti sekarang, yang memberikan penilaian serta pengawasan terhadap kinerja seorang aparatur bukanlah pimpinan saja, tetapi setiap individu masyarakat juga bias melakukan tugas control social terhadap kinerja aparat pemerintah.

Dengan demikian, para abdi Negara dituntut agar mampu memberikan pelayanan prima yang merupakan

tantangan terbesar untuk dijawab bersama.

Pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam menopiang laju roda pembangunan dimasa kini maupun dimasa yang akan dating.

Oleh karena itu Abubakar berharap kepada para pejabat fungsional yang mengalami promosi, mutasi maupun rotasi pada pelantikan kali ini agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknyadengan mencermati setiap perubahan serta tuntutan jaman.

“Khusus bagi para kepala sekolah yang bertugas sebagai “Top Manager di sekolah diharapkan mampu menyerap dan mengayomi setiap aspirasi yang disampaikan bawahannya maupun yang dating langsung dari masyarakat, terutama dalam mengambil setiap kebijakan.

Tanpa, tanpa adanya bawahan dan masyarakat, seorang pemimpin bukanlah apa-apa dan tidak berguna sama sekali” tegasnya.

Kepada para pejabat yang dilantik, Abubakar berpesan agar senantiasa meningkatkan konsolidasi internal maupun eksternal, kembangkan seni dan skill kepemimpinan agar mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dalam mencapai target kinerja serta untuk terus berkoordinasi dan berkonsultasi ke Disdikpora maupun lembaga teknis lainnya, juga menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang kondusif, sehingga bawahan merasa nyaman bekerja dibawah kepemimpinanya. ( LINA / DENI )

Edisi IX/ 2014

S A N T U N

BKD Kota Bekasi Sosialisasi Perwal Pola Karir PNS Lewat Radio Kota Bekasi - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Momon Sulaeman melakukan dialog publik di salah satu radio swasta di Bekasi, Rabu, (27/8) membahas peran BKD Kota Bekasi meningkatkan kinerja para pegawainya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi nomor 2 tahun 2012, BKD telah dua tahun menerapkan manajemen pola karir. Sehingga melalui implementasi perwal tersebut pada 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada BKD Kota Bekasi sebagai manajemen kepegawaian terbaik kluster II. Pemberian penghargaan tersebut diberikan langsung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disela peringatan HUT Provinsi Jawa Barat Ke-69 di Bandung Dijelaskan Momon Sulaeman jumlah pegawai negeri sipil Kota Bekasi kini mencapai jumlah 12.893 pegawai ditambah dengan tenaga kerja kontrak sekitar 5000-an pegawai. Hingga menurutnya, ada sekitar 18 ribu pegawai yang harus kita bina dan tetapkan pola karirnya untuk pejabat fungsional berdasaran bobot nilai disiplin kerja, produktivitas kerja, dan sikap. Sementara untuk pejabat struktural ditambah bobot nilai kepemimpinanya.

“Pejabat struktural mulai esselon IV hingga esselon II dengan bobot kinerjanya terdiri dari kedisiplinan 20 %, produktivitas 20 %, Sikap 20 % dan Kepemimpinan 40 %,”. Dan saya yakin bila diterapkan dengan baik, pola karir ini akan berhasil,” ungkapnya.

Lanjut Momon, Pemerintah Kota Bekasi juga terus menerapkan penilaian terkait sistem pengawasan terhadap pribadi pegawai maupun penilaian kinerja SKPD. Jelas dia ada dua sistem pengawasan terhadap pegawai yakni pengawasan internal dari SKPD dan pengawasan eksternal dari Inspektorat Kota Bekasi.

Khususnya untuk Rencana Tindak Pengendalian dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Kota Bekasi juga menerapkan sistem tersebut terhadap SKPD. “Selain pengawasan intern SKPD, pengawasan eksternal juga dilakukan Inspektorat Kota Bekasi.

Dan BKD menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut. Baru-baru ini kami pun telah memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan dua orang pegawai dengan memberhentikan mereka dari jabatan,” ucap Momon Sulaeman.

“Untuk penilaian SKPD pun dilakukan pada akhir tahun penyerapan anggaran. Bila penyerapan anggaran masih kecil berarti tidak kerja. Ini bentuk pertanggungjawaban anggaran dan merupakan satu prestasi SKPD,” ungkapnya.

Ia pun menyebut program Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui pemberlakukan capaian SKPD dengan pemberian bendera.

“Awal September ini Walikota Bekasi akan memberikan bendera hitam kepada setiap SKPD yang kinerjanya jelek. Sedang SKPD yang kinerjanya bagus akan diberikan bendera putih. Jadi semua pegawai pun tahu kinerja antar instansi lainnya. Saya pun mendukung itu, dan akan menjadi bagi aparatur meningkatkan kinerja SKPD," ucap Kepala BKD Kota Bekasi Momon Sulaeman.

Menanggapi pertanyaan salah satu warga mengenai ada tidaknya formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 Kota Bekasi, Momon Sulaeman mengatakan pihaknya tengah menunggu keputusan pemerintah pusat terkait jumlah formasi yang diberikan untuk kota Bekasi. Ia pun menyebut kebutuhan pegawai Kota Bekasi yang telah diajukan yakni mulai dari tenaga dokter spesialis, sarjana teknik, akuntan, apoteker dan formasi lainnya.

"Usulannya sudah disampaikan. kita tinggal menunggu saja. Mudahmudahan Pemkot Bekasi diberikan formasi penerimaan tahun ini. karena salah satu dasar pertimbangan pemerintah pusat yakni belanja pegawai yang termasuk belanja langsung harus tidak lebih banyak dari belanja tidak langsung pada satu pemerintah daerah," ucap Kepala BKD Kota Bekasi Momon Sulaeman. (Den)

Abubakar, “Jadikan Indonesia Sebagai Bangsa Terdepan Dan Diperhitungkan” KBB. (SP),- Momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah pelaksanaan kegiatan ceremonial semata, melainkan sebagai momentum untuk meningkatkan kembali jiwa patriotisme dan nasionalisme para generasi muda dalam mengisi kemerdakaan dengan membangun bangsa agar menjadi yang terdepan serta menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang diperhitungkan kembali dimata internasional. Karena hal tersebut merupakan mimpi yang dicita-citakan para pejuang dan pahlawan bangsa yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa ini.

Hal tersebut merupakan petikan sambutan Bupati Bandung Barat, H. Abubakar, M.Si yang dibacakan pada Upacara Peringatan HUT RI Ke69 tingkat Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan di Plasa Mekarsari, Komplek Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Minggu (17/8) pagi.

Karena menurut Abubakar, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan yang sebaik-baiknya sehingga Indonesia bias menjadi bangsa termaju dan terdepan serta diperhitungkan.

“Sebab, ucapan terimakasih dan kegiatan ceremonial saja tidak akan cukup membalas perjuangan para pejuang dan pahlawan bangsa, melainkan harus dengan sebuah karya nyata yang bias dirasakan langsung

dalam mengisi dunia kehidupan kemerdekaan ini. Dan sebuah karya nyata merupakan tataran aplikasi dari hikmah terpenting dalam melestarikan dan melanjutkan nilainilai kejuangan para pahlawan bangsa,” ucapnya.

Peringatan HUT RI Ke-69 mengambil tema nasional, “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Demi Indonesia Yang Makin Maju Dan Sejahtera”. Sementara itu, Tema Lokalnya yaitu, “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Pemberdayaan Dan Pengembangan Potensi Wilayah Demi Terwujudnya Bandung Barat Cermat Menuju Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini”.

Dari tema tersebut, Abubakar mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu, bersama-sama mendukung hasil pemilu presiden yang sesuai hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi meutuskan pasangan Joko Widodo dan Jusup Kalla sebagai pemenang dan menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019.

“Saya meyakini dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia sangatlah penting agar pemerintahanan yang baru dapat membawa perubahan bagi masa depan bangsa kearah yang lebih baik dan sejahtera menuju Indonesia Hebat,” tegasnya.

Berkat berlangsungnya pemilu yang aman serta kondusif, khususunya di Kab. Bandung Barat, Abubakar mengucapkan terimakasih dan peng-

hargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyelenggara pemilu, KPU, KPPS, Panwaslu, jajaran TNI dan Polri serta segenap komponen masyarakat Kab. Bandung Barat yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, sebagai seorang kepala daerah, Abubakar menjelaskan berbagai prestasi yang telah dicapai selama ini. Dimulai dari kondisi perekonomian dari segi produk domestic bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan sebesar 4,28 persen dari sebesar Rp. 5.767.119 pada tahun 2012 menjadi Rp. 6.013.777 pada tahun 2013.

Sedangkan capaian Indeks Prestasi Manusia (IPM)pada tahun 2012 sebesar 74,28 yang terus mengalami peningkatan menjadi 74,63 pada tahun 2013 lalu. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi Kab. Bandung Barat yang merupakan daerah otonom baru, karena angka IPM nya berhasil melampaui ratarata IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebesar 73,40.

Selain itu, hasil evaluasi penyelenggaraanpemerintahan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah berdasarkan LPPDmenunjukkan kategori dengan prestasi tinggi. Sementara itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah selama 3 tahun terakhir Kab. Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dngan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Dan dengan keseriusan serta kerja keras seluruh aparat pemerin-

tahan yang ada, saya yakin penilaian terhadap pengelolaan keuangan Kab. Bandung Barat bias mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” seru Abubakar.

Mengenai infrastruktur, Abubakar beserta jajarannya menargetkan seluruh akses jalan yang dimiliki akan berfungsi dengan baik pada akhir 2015 nanti, termasuk pembangunan underpass di sekitar stasiun padalarang yang kini masih dalam tahap pengerjaan oleh pihak kontraktor. Sedangkan pembangunan komplek perkantoran pemerintahan tahap ketiga termasukkelanjutan pembangunan masjid agung Bandung Baratakan segera dilaksanakan pada Agustus tahun ini dan diharapkan akan selesai tepat pada waktunya tanpa ada hambatan yang berar-

ti apapun.

Dari berbagai keberhasilan serta prestasi yang telah dicapai selama ini, sebagai pribadi maupun sebagai seorang kepala daerah, Abubakar mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap stakeholder dan seluruh jajaran masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sehingga dapat terwujud tatanan kehidupan yang lebih baik.

“Melalui momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini, kita jadikan sebagai tekad bersama untuk membangun Kab. Bandung Barat seraya meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi,” harapnya.

(LINA )

3 Kuintal Ikan Di Ngagogo Syukuran Titus Sumedang, (SP),- Berburu ikan di sungai (Ngagogo-sunda) rupanya menjadi salah satu kegiatan syukuran Titus Diah yang telah lolos menjadi salah satu anggota DPRD Sumedang dari Partai Gerindra itu. Titus Diah salah satu anggota terpilih dari dapil 3 itu lebih memilih ngagogo dengan jumlah hampir 3 kuintal ikan mas karena kegiatan itu dinilai nya lebih memasyarakat sebab langsung berbaur dengan masyarakat yang berada di wilayah desa dan sekitarnya. “ Di acara syukuran ini kami memilih kegiatan ngagogo karena kegiatan ini lebih memasyarakat selain itu ngagogo ini merupakan kegiatan yang sudah menjadi tradisionil dilakukan di wilayah Desa Cimalaka”, ujar Titus yang menjadi anggota dewan anyar dan dilantik menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 Rabu (13/8) kemarin.

“Selain menjadi kegiatan tradisionil hal ini pun dilakukan sebagai salah satu bentuk menyambut kegiatan kemeriahan 17 agustus-an”, ujarnya lagi disela-sela keramaian

masyarakat.

Kegiatan ngagogo yang berlang-sung Kamis (14/8) berlokasi di sungai Cipanteneun dimulai pkl.

13.00 wib ini diikuti oleh ratusan warga Cimalaka khususnya Dusun Lembur Gedong maupun warga luar Lembur Gedong.

Masyarakat Cimalaka ternyata merasa terhibur dengan kegiatan berburu ikan ini, hal ini terungkap dari keterangan Sugilar saat dimintai tanggapan di lokasi, “ Kami sebagai masyarakat Desa Cimalaka Khusunya Dusun Lembur Gedong merasa terhibur atas adanya kegiatan ini”, ujar Sugilar yang juga menjadi Ketua RW 07 Desa Cimalaka.

Hal senada diperkuat oleh Dadang Sukandar warga Dusun Pakemitan yang sengaja datang menyaksikan acara ngagogo itu. “ Kami datang sengaja ke acara

ini karena ingin ikut memeriahkan ngagogo yang diadakan oleh bu Titus yang telah terpilih menjadi anggota dewan yang baru periode 20142019”, ujar Dadang Sukandar Kepala Dusun di Pakemitan.

WA R G A B E R H A R A P A D A

PERUBAHAN Dengan terpilihnya Titus Diah menjadi anggota DPRD periode sekarang maka setumpuk harapan dari para konstituen pemilih Titus Diah berharap dengan terpilihnya Titus Diah ada warna perubahan kearah yang lebih baik terhadap Sumedang pada umumnya khusunya Kecamatan Cimalaka.

Hararapan itu sempat dilontarkan oleh ke dua orang di atas tadi, menurut Sugilar ia berharap agar masalah galian pasir yang sudah berlangsung lama itu ada penataan yang lebih baik lagi karena dampak negative dari galian itu berpengaruh terhadap kesehatan warga cimlaka.

“Dampak negatf dari adanya galian pasir selain jalan yang dilalui cepat rusak juga adanya debu yang beterbangan dari lewatnya kendaraan jalur pengangkut pasir

itu”, ujar Sugilar. “ Karena debu yang beterbagan itu maka mengakibatkan bisa terjadi gangguan pernapasan bagi warga yang berada di sekitar jalur yang berdebu itu oleh karena itu maka saya berharap bu Titus yang sekarang terpilih menjadi anggota dewan Sumedang bisa memperhatikan itu dan memperbaikinya”, ujarnya lagi.

Selain itu harapan lain akan ke khawatiran ketersediaan air sempat di ungkapakan oleh Dadang Sukandar, “ Kami berharap penataan galiar pasir segera dilakukan karena jika dibiarkan maka anak cucu kita di khawatirkan bermasalah dengan ketersediaan air di kemuadian hari dan kami berharap Titus bisa melakukan itu ”, ujar Dadang.

Menanggapi harapan masyarakat diatas Titus di tempat terpisah menanggapi, “ Saya akan berupaya mewujudkan ke inginan masyarakat itu dan karena keputusan itu tidak bisa diambil oleh saya sendiri maka saya akan coba di ungkapkan di sidang dewan yang akan dilkasanakan nanti”, ujar Titus.(JEKY)

KORAN

Akademia redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

SINAR PAGI News L U G A S

T A J A M

tidak kalah bersaing dengan siswa sekolah umum lainnya, khususnya dalam penguasaan di bidang sains dan ilmu pengetahuan alam.

Koordinator Dewan Juri KSM

Pramuka Indonesia Harus Siap Hadapi Globalisasi (SP),- Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menegaskan bahwa Pramuka Indonesia harus siap menghadapi era globalisasi dengan terus mengembangkan kegiatannya.

"Alhamdulillah, saya lihat sekarang Pramuka Indonesia adalah pramuka yang tidak ketinggalan zaman," kata Menpora ketika menghadiri acara penyalaan api unggun bersama para anggota Pramuka Kalbar di Pontianak, Kamis malam.

Tuntutan untuk terus mengikuti perkembangan zaman, juga terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi persaingan dalam era Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Menpora mengatakan, banyak hal yang telah dilakukan pembina pramuka di kwartir nasional dan daerah untuk memajukan pramuka.

Misalnya, tambah Menpora, dengan terlaksananya kegiatan Jambore On The Air (JOTA) dan Jambore On The Internet (JOTI).

"Jadi, saya tidak setuju jika ada yang bilang bahwa pramuka kita ketinggalan zaman. Yang mengatakan itu berarti dia tidak tahu apa-apa tentang pramuka sekarang," katanya.

Ia juga menyambut gembira masuknya pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013 "Pramuka memang dimunculkan untuk membuat kita menjadi pribadi yang ulet dan siap menghadapi tantangan," kata Roy Suryo.

Acara penyaLaan api unggul di Pontianak tersebut meruapak bagian dari rangkaian kegiatan Lintas Khatulistiwa Kemenpora RI. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah anggota dari Malaysia (Ant)

2014 yang juga Dosen Fisika ITB Abdul Waris mengemukakan hal itu di sela-sela kegiatan KSM 2014 yang berlangsung hingga Jumat 29 Agustus, di Makassar, Kamis (28/8).

Dalam keterangan pers Humas KSM, Abdul Waris mengatakan, siswa madrasah peserta KSM yang ketiga ini tidak kalah bobotnya dengan siswa-siswa sekolah umum lainnya yang biasanya menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional.

Dari hasil pengamatannya pada KSM 2014, para siswa madrasah di luar Jawa lebih unggul dalam bidang eksperimen, sedangkan siswasiswa madrasah dari Jawa unggul di bidang teori. Keduanya masingmasing memiliki penilaian tersendiri.

"Kami melakukan seleksi di tingkat kabupaten lalu ke tingkat propinsi dan nasional, siswa-siswa madrasah tidak kalah cerdasnya dengan siswa sekolah umum lainnya, pemenang KSM di tiap tahun juga kami ikutkan ke Olimpiade

Sains di tingkat internasional dan hasilnya memuaskan," kata Waris.

Sementara Ketua Panitia I KSM 2014 yang juga penanggung jawab lomba, Kidup Supriyadi, menuturkan bahwa siswi Madrasah Aliyah Insan Cendekia di Serpong, Uyun Charisa Azizah, baru saja meraih medali perunggu di Olimpiade Geografi di Polandia, Agustus ini.

"Bobot pelajaran sains di madrasah tidak berbeda dengan sekolah umum, baik jam pelajaran maupun kurikulumnya, malah memiliki nilai plus dengan pelajaran-pelajaran agama dan akhlak," ujarnya.

Kidup menambahkan, alumnialumni madrasah juga tidak sedikit yang diterima di kampus-kampus ternama di dalam dan luar negeri.

Dengan adanya kompetisi sains setiap tahunnya dapat memotivasi para siswa-siswi madrasah untuk mengembangkan budaya kompetitif yang sehat dan unggul di bidang

Usai menyampaikan ekspos profil dan program SMPN 5, Rochmat menjelaskan prestasi yang sudah dicapai di berbagai bidang, diantaranya Juara II OSN tingkat nasional tahun 2014 dan Juara I Sekolah Bersih tingkat Kota Bogor.

Terkait dengan penataan lingkungan dan kesehatan dikatakan Rochmat lebih lanjut “SMPN 5 Kota Bogor juga membudidayakan tanaman obat keluarga (Toga) yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan

UPTD Kecamatan Kadipaten Raih Prestasi Bidang Olah Raga Tingkat Propinsi Kab. Tasikmalaya. (SP),- Di bidang Olah Raga Unit Pengelola TK SD Kecamatan Kadipaten cukup menjanjikan dengan meraih berbagai kejuaraan Olah raga dari mulai tingkat Kabupaten hingga tingkat propinsi Jawa Barat. Salah satunya kejuaraan sepakbola tim dari UPTD Paling utara ini,bisa menyabet juara tiga tingkat Propinsi Jawa Barat.

Tentunya prestasi ini secara tidak langsung akan menjadi satu kebanggaan bagi Dinas Intansi terkait dan juga mengangkat nama baik Kecamatan Kadipaten pada umumnya Kabupaten Tasikmalaya. Dengan keberhasilan yang telah di capai Dinas Pendidikan Kecamatan Kadipaten, yang merasa bangga bukan hanya Kepala Dinas dan pihak terkait lainya. melainkan Camat Kadipatenpun ikut merasa bangga.

Dengan memberikan penghargaan piala bagi UPTD Kadipaten yang telah berhasil mempersembahkan prestasi yang cukup cemerlang di bidang Olah raga. Ini tentunya sinyal yang sangat positi bagi kemajuan prestasi di bidang Olah raga di Kecamatan Kadipaten terutama di Dinas pendidikan.

Bukan masalah hadiahnya yang tidak seberapa tetapi dukunganya yang patut kita hormati. Artinya

Camat sangat meperhatikan atas kemajuan prestasi yang ada di Dinas pendidikan setempat. Kerjasa dan saling mendukung tentu itu yang di harapkan atau di kedepankan Camat.

Saling bergandeng tangan antara Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas Intansi lainya, merupakan sebuah keharusan dan telah berjalan di laksanakan di Kecamatan Kadiaten. Mudah mudahan kerjasama yang baik ini terus di pertahankan agar Kecamatan Kadipaten jauh lebih maju di segala bidang. ucap tokoh masyarakat Kadipaten.

Asep Apipudin, S.Pd, M.M.,

selaku penerima penghargaan dari Camat Heri Suherman, S.H., M.H., bangga dan ucapan terimakasi kepada Camat yang telah memberikan dorongan dan spiritnya bagi Dinas Pendidikan. ternyata pak Camat sangat peduli dengan Pendidikan sekaligus juga sangat mendukung dan merasa bangga dengan prestasi yang kami raih. Ini tentunya merupakan dukungan yang sangat kami hargai bahkan akan menambah motipasi bagi kami untuk terus berbuat yang terbaik dengan melakukan pembinaan pembinaan di bidang Olah raga.

Dengan meraih juara tiga di

tingkat Propinsi, merupakan prestasi yang cukup mentereng. Sebab untuk melangkah dan meraih juara tentu sangat tidak mudah. Namun berkat kerjasama semua pihak termasuk atlit itu sendiri, kita ternyata bisa menggapai harapan yang di dambakan. Jadi, mudah mudahan saja ke depan kami dan rekan rekan sejawat akan terus melakukan peningkatan di berbagai hal terutama peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan disamping peningkatan Olah raga Kecamatan Kadipaten cukup berprestasi dalam kegiatan atau kejuaraan tingkat Kabupaten.

Baik prestasi Olah raga atau prestasi pendidikan. Ini bisa kami raih tentunya tidak terlepas dari dorongansemua pihak terutama para pendidik dari mulai Kepala UPTD, Kepala sekolah dan guru. yang di suport Oleh PGRI dan lembaga lainya. Memang hal yang paling utama kami tetap mempokuskan terhadap mutu pendidikan bagi siswa di samping pendidikanlainya. Kami berharap di waktu yang akan datang Kadipaten sebagai Gerbang Kabupaten Tasikmalaya, bisa menjadi Gerbangnya kualitas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. ungkapnya. ( HALIM)

Diketahui Memalsukan Ijasah, 1 Peserta PLPG Dipulangkan Kab. Ciamis (SP). Seorang peserta dari salah satu SDN berasal dari UPTD Kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis Jawa Barat ketahuan memalsukan ijasahnya disaat mengikuti PLPG (Pendidikan dan Latihan Propesi Guru)Sertifikasi Guru dalam Jabatan Kuota yang diselenggarakan di P2PUDNI Jln Jayagiri no.63 Lembang Bandung Barat pada tgl 06 Agustus 2014 yang lalu,peserta yang berinisial “Y” berhasil menembus UPTD Pendidikan Kecamatan dan DISDIK Kabupaten Ciamis dengan ijasah palsunya demi mengikuti PLPG

tersebut,dalam persyaratan yang ditentukan Panitia Penyelenggara PLPG ada aturan yang mengharuskan peserta membawa Ijasah asli dan menunjukannya kepada petugas,tetapi “Y”beralasan Ijasah tersebut ketinggalan dirumah,panitia pun memberi waktu kepada “Y” untuk keluarganya mengantarkan ke tempat PLPG diselenggarakan yaitu di Lembang Bandung Barat.

Menurut beberapa keterangan yang diperoleh SP dari beberapa peserta“Y”terlihat kebingungan karena”Ijasahnya”,maka pihak Panitia menelpon langsung ke tempat

intelektual, emotional dan spiritualnya.

KSM 2014 di Makassar ini dibuka oleh Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, senin 25 Agustus kemarin. Sedianya, penutupan KSM 2014 akan dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Jumat malam (29/8). KSM merupakan kegiatan tahunan yang pertama digelar pada 2012 di Bandung KSM kedua di Malang pada 2013, KSM ketiga di Makassar pada 2014 dan rencananya KSM 2015 akan digelar di Palembang.

"Profesionalitas Kompetisi Sains Madrasah Nasional yang digelar di Makassar tidak diragukan lagi independensi dan profesionalismenya karena melibatkan juri profesional berbasis akademisi di luar kementerian agama," ujar Nur Kholis Setiawan dari Direktorat Pendidikan Madrasahm Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.(*)

SMPN 5 Dinilai Tim Propinsi Kota Bogor. (SP),- SMP Negeri 5 Kota Bogor mendapat kesempatan pertama dikunjungi tim penilai Lomba Sekolah Sehat (LSS) dari Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8) lalu.

Rombongan tim penilai diterima langsung Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Rochmat Mpd, Sekretaris Dinas Pendidikan Ipendi, Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal, dr.Sri Pinantari mewakili Dinas Kesehatan dan beberapa orang guru SMP Negeri 5.

Ekspos profil SMPN 5 mengawali acara penilaian yang disampaikan oleh kepala sekolah dan dilanjutkan sambutan ketua tim penilai Lomba Sekolah Sehat propinsi Jawa Barat, Nieken Oktania.

dimana Ijasah “Y”diterbitkan,akan tetapi pihak Kampus yang tidak mau disebutkan nama Universitasnya” mengatakan bahwa “Y”belum mendapatkan lembaran Ijasah, malahan nilai untuk Ijasah tersebut pun belum ada, dari situlah “Y” ketahuan melakukan tindakan pemalsuan,sekaligus telah mengelabui panitia penyelenggara,maka “Y”dipersilahkan meninggalkan tempat dan sekaligus di coret dari peserta PLPG. Keterlibatan Oknum Dinas Pendidikan dengan hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar

bagi kita semua,berapakah harga sebuah pelanggaran“ rekayasa, pemalsuan dan juga penipuan…? untuk mengelabui beberapa orang panitia PLPG dan Dunia Pendidikan di Indonesia.adakah tindakan untuk orang yang berbuat seperti itu,atau hanya sangsi pelanggaran etika saja yang dilakukan oleh seorang tenaga Pendidik?untuk mengikuti PLPG banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta karena yang dipanggil PLPG adalah peserta dengan setatus LV (Lulus Verifikasi) maka banyak yang terlibat dalam hal ini itu pasti…!(A.Herlan)

Edisi IX/2014

S A N T U N

Siswa Madrasah "Unjuk Gigi" Di Bidang Sains

Jakarta (SP), - Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2014 yang diikuti 363 siswa madrasah se-Indonesia di Makassar, Sulsel membuktikan bahwa siswa-siswa madrasah

8

masyarakat, melestarikan kekayaan alam melalui tanaman yang ada disekitar sekolah, serta memenuhi keperluan alam bagi kehidupan, termasuk keperluan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan secara tradisional”.

“Kami berharap SMPN 5 Kota Bogor tahun ini bisa mendapatkan penghargaan sebagai sekolah sehat,” harap Rokhmat. “menciptakan lingkungan yang sehat sangat penting untuk kita semua, intinya anak-anak kami pupuk agar selalu mengedepankan budaya dan hati yang bersih,” Sementara itu rombongan tim penilai dengan dipandu guru SMP Negeri 5 berkeliling melakukan peninjauan ke beberapa ruangan yang ada. (Achyar)

Kota Cimahi Sudah Menerapkan KBM Lima Hari Kota Cimahi. (SP),- Kota Cimahi sudah menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) lima hari dalam sepekan, seiring dengan pemberlakuan Kurikulum 2013. Baru empat sekolah yang sudah melakukan penerapan lima hari sekolah tersebut, karena fasilitas kelasnya memungkinkan.

"Di Kota Cimahi, yang sudah melaksanakan KBM lima hari yaitu SMPN1, SMPN 2, SMPN 3, dan SMPN 5," ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, Eddy Junaedi.

Eddy menjelaskan, lima sekolah tersebut tidak menerapkan sif (giliran) dalam KBM. "Sekolah ini kegiatan belajarnya hanya sampai siang hari sehingga mereka sudah layak menerapkan KBM lima hari," jelasnya.

Dengan kebijakan KBM lima hari tresebut, Eddy berharap, prestasi siswa bisa lebih ditingkatkan lagi. "Terlepas dari KBM lima hari dalam seminggu, yang terpenting prestasi tetap diutamakan," katanya.

Edi menegaskan, seluruh sekolah di Cimahi mulai tahun ajaran (TA) 2014/2015, semuanya harus sudah siap menerapkan Kurikulum 2013. "Tanpa ada tawar menawar, apa pun risikonya," tegasnya.

Diakuinya, bagi pihak sekolah yang tidak bersedia mengindahkan pelaksanaan kebijakan tersebut akan dikenai sanksi. Meski begitu, berbagai kendala tidak dimungkirinya masih terjadi. Namun pihak sekolah masih bisa menyesuaikan. "Apalagi, Cimahi itu berada di peringkat tiga untuk kota/kabupaten di Jabar dalam masalah pendidikan. Dengan begitu, penerapan lima hari sekolah ini bisa disesuaikan," katanya.

Wali Kota Cimahi, Hj. Atty Suharti mendukung penuh program penerapan lima hari sekolah dalam sepekan tersebut. Namun, pihaknya mewanti-wanti kepada para kepala sekolah termasuk tenaga pengajar, untuk lebih mengutamakan kualitas pendidikan.

"Kami minta kualitas pendidikan jangan menurun, justru harus lebih baik lagi," katanya. (Andi SN)

SMKN 2 Kota Bekasi Juara I Lomba Sekolah Berbudaya Lingkungan Tingkat SMK Se Jawa Barat Kota Bekasi. (SP),SMKN 2 Kota Bekasi tampil sebagai juara I pada Lomba Sekolah Berbudaya LingkunganTingkat SMK se Jawa Barat tahun 2014.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Asda 3 Setda Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro,SH di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (25/8).

Turut menyaksikan, para pemangku jabatan baik itu pejabat eselon II,III dan IV dan seluruh aparatur Pemerintah Kota Bekasi.

Dikatakan Walikota Bekasi, Dr.Rahmat Effendi, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh warga sekolah dalam meningkatkan perhatian dan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah.

“Semoga prestasi ini bisa menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya, dan menumbuhkembangkan semangat kebersamaan membangun sekolah berbudaya lingkungan”, harap Walikota Bekasi. (Den)

PGRI Kota Sukabumi Tuntut Permohonan Maaf Radar Sukabumi Sukabumi,(SP).- Berkaitan dengan penulisan berita di salah satu koran lokal Sukabumi, tentang jumlah siswi di Kota Sukabumi yang tidak perawan lagi, yang dinilai tidak etis serta menebarkan keresahan di mayarakat, hingga memicu aksi demo ribuan guru khususnya anggota PGRI kota Sukabumi, ke redaksi koran tersebut, Ketua PGRI Kota Sukabumi, Sanusi Hardjadireja menegaskan, siap melakukan aksi susulan dengan massa yang lebih besar bila tuntutan yang diajukan lembaganya tidak mendapat respon yang baik dari manajemen koran yang bersangkutan.

Menurut Sanusi, berita tersebut telah banyak melukai hati tidak saja para siswi itu sendiri, namun juga guru dan orang tua murid, pasalnya berita itu akan menimbulkan image buruk terhadap siswi Kota Sukabumi pada umumnya, ”Walaupun bernada seloroh, Orang akan enggan meminang gadis Kota Sukabumi, karena dinilai sudah tidak perawan lagi,”ucapnya.

Dirinya mempertanyakan, darimana datanya sehingga muncul angka 23%, karena menurut kajian ilmiah, kalau sudah muncul angka menurut Sanusi berarti harus melalui

penelitian yang valid, sementara yang dilakukan mereka adalah survey di tujuh sekolah dengan 81 responden, ”Kami menilai Radar sangat tidak mendidik dalam menulis berita, malah lebih menjurus ke provokatif,” untuk itu, lanjutnya, PGRI menuntut manajemen koran tersebut untuk memberikan sangsi kepada wartawan yang bersangkutan serta menayangkan permohonan maaf sebanyak tiga edisi di halaman sesuai dengan berita tersebut dimuat dan mengundang pihak terkait untuk berdialog.

“Permasalahan ini sudah kita tembuskan ke Pengurus Besar PGRI dan Pengurus Cabang Jawa Barat dan juga ke LKBH PGRI, bila pihak radar tidak mengundang PGRI dan Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan untuk berdialog, kita akan lanjutkan ke jalur hukum, dengan tuntutan perbuatan tidak menyenangkan pada seluruh masyarakat, jadi jangan anggap guru ini kecil,” katanya berapi – api.

Namun demikian, menurut Ketua PGRI Kota Sukabumi, karena menganggap koran tersebut sebagai mitra, pihaknya masih memberi peluang kepada pihak radar untuk memenuhi tuntutan yang diajukan, jangan sampai terjadi preasure group

dari PGRI yang keduakalinya, dengan jumlah yang lebih besar, karena melibatkan siswa, pembina siswa, masyarakat dan simpul masyarakat,” ada motif apa sebenarnya, apakah akan merusak citra Kota secara makro atau dunia pendidikan secara mikro,” tanyanya.

Selain tiga tuntutan tadi, PGRI pun dalam pernyataan sikapnya mendesak agar koran tersebut lebih santun dan edukatif serta konfirmatif dalam menulis berita sesuai dengan kode etik jurnalistik dan kultur orang sunda, selanjutnya menyarankan agar menghindari pemberitaan yang kurang mendidik, tendensius, provokatif yang akan melahirkan kebohongan publik. ( arief )

Pertemuan Rapat Koordinasi Guru UKS Dalam Pemantapan Peran Peer Konselor Di Sekolah Kab. Bogor. (SP) Pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi anak usia Sekolah Dasar ( SD ) sampai usia remaja di Sekolah Lanjutan ( SMP/SMA ) merupakan bagian integral dari Sistem Kesehatan Nasional dalam upaya mencapai subjek pembangunan berkualitas , dan sehat seutuhnya.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia , utamanya kecerdasan peserta didik . hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja (Disdik) tetapi melakukan kerja sama lintas sector / lintas program terkait termasuk Dinas Kesehatan/puskesmas,pihak sekolah dan masyarakat sekolah ,peran Guru UKS dan kader Kesehatan/peerkonselor sangatlah diperlukan kerjasamanya yang berkesinambungan.

Rabu, 27 Agustus 2014 lalu ,Dinas Kesehatan ,seksi Remaja & Lansia pada Bidang Binkesmas , mengundang para Pembina di tingkat Puskesmas dan Sekolah yaitu guru UKS, perwakilan Peer konselor/ Kader Kesehatan Remaja serta petugas Puskesmas mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mewujudkan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, berkualitas secara optimal , serta guna meningkatkan peran serta guru UKS dan Peer konselor / KKR dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. (Achyar)

Hukum

& Keamanan

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Bersamaan HUT ke 69 RI, Muspika dan Ormas Kecamatan Kadipaten, Tolak ISIS

Kab. Tasikamalaya. (SP),Muspika dan tokoh masyarakat kecamatan Kadipaten menolak dengan tegas berkembangnya paham ISIS khususnya di Kecamatan Kadipaten umumnya di Kabupaten Tasikmalaya. Deklarasi tolak ISIS di laksanakan di lapangan Desa Cibahyu usai acara upacara peringatan HUT RI. Penanda tanganan Deklarasi tolak ISIS di lakukan di

antaranya. Camat Kadipaten, Kapolsek, Koramil, para Kepala Desa dan beberapa Ormas di antaranya Ormas FPI, Ormas Gibas. dan LSM Saperak yang sama sama ikut membubuhkan tanda tangan penolakan ISIS di Kecamatan Kadipaten minggu Ustad Cece selaku tokoh masyarakat Kecamatan Kadipaten membenarkan adanya penolakan isis

Perusahaan Asuransi Diduga Tipu Nasabah Sumedang. (SP),-Sejumlah nasabah asuransi warga Desa Cipancar Sumedang Selatan mempertanyakan keberadaan perusahaan asuransi yang dulu sempat merayu mereka hingga mereka tertarik dan mau masuk menjadi nasabah diperusahaan asuransi yang berlambang payung itu.

Tapi apa lacur bagi mereka setelah mereka masuk menjadi nasabah dan membayar puluhan kali uang premi yang nilainya ratusan ribu itu tiba-tiba perusahaan asuransi yang sempat mereka percayai untuk ber-investasi masa depanya tiba-tiba raib dari wilayah Sumedang.

Ela Hayati anak dari Ente Mulyana Ketidak jelasan perusahaan asuransi itu terus dipertanyakan oleh para pemegang polis hingga sekarang seperti yang di ungkapan oleh Ente Mulyanah ( (55) melalui anaknya Ela Hayati saat di temui Sinar Pagi di rumahnya, “ Saya merasa tertipu oleh perusahaan asuransi itu sebab dulu agen-agen nya ( sales-red)begitu manis menawarkan produk mereka hingga orang tua kami dan sekira 20 orang warga Cipancar tertarik dan masuk menjadi nasabah nya”, ujar Ela didampingi suaminya. “ Tetapi setelah kami masuk di tahun 2003 dan kami membayar premi puluhan kali dengan nilai per triwulanya sebesar Rp 196 ribu itu tiba-tiba ,perusahaan itu menghilang entah ke mana”, ujarnya lagi dengan nada kecewa.

Menurut Ela sebelum perusahaan itu menghilang terakhir kantor asuransi itu berlokasi di seberang Bank BNI 1946 yang sekarang menjadi kantor leasing motor..

Diketerangan berikutnya ia mengungkapkan jika awal pertama mereka tahu dan ditawari asuransi 1926 mulanya melalui wanita berinisial NH yang menjadi pengajar di salah satu SMK swasta di Sumedang, dan setelah mereka masuk pun maka NH itu lah yang selajutnya menjadi collector untuk setoran premi asuransi itu. “ Dulu kami di tawari oleh perempuan yang saat itu mengajar di SMK swasta dan setelah kami masuk menjadi nasabah pun maka perempuan itu bersama rekanya yang menjadi collector setoran kami ke perusahaan asuransi itu”, ujar Ela. Yang sangat disesalkan seperti di uangkapkan Ela menjelang mau penutupan kantor asuransi itu ternyata di duga masih ada saja karyawan yang memanfaatkan suasana dengan cara masih terus meminta dan menerima setoran premi para nasabah, karena waktu datang ke kantor untuk setor premi maka para karyawan itu masih terus menerima setoran para nasabah.

Dan lebih aneh lagi menurut Ela selanjutnya saat ada isu mau ada pelelangan perusahaan itu maka kami dari para nasabah dimintai uang oleh salah seorang karyawan untuk patungan Rp 50 rb per orang dengan alasan untuk mudah-mudahan uang para nasabah bisa balik kembali. “ Saat itu kami mempercayai omongan dia karena memang kami (nasabahred) menginginkan sekali uang kami kembali”, ujar Ela. “ Tetapi sekarang kami sadar jika omongan dia itu hanya akal-akalan saja sebab kenyataanya hal itu tidak terjadi”, ungkap Ela lagi.(JEKY)

9

dengan alasan; yang pertama ISIS merupakan Organisasi Radikalisme yang tidak sesuai dengan kaidah lkaidah aslam atau sariat islam. karena menurutnya Islam agama yang cinta damai bahkan tidak ada ajaran islam yang radikal.

Makanya kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat khususnya Kecamatan Kadipaten umumnya Kabupaten Tasikmalaya

untuk bersama sama menolak Organisasi ISIS berkembang di wilayah yang kita cintai yaitu Kabupaten Tasikmalaya yang notabene religius Islami. Kami berpendapat bahwa ISIS tidak patut berkembang di Kabupaten Tasikmalaya. sebab yang kami hawatirkan gerakan isis bisa memecah belah umat Islam yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian maka di perlukan kerjasama antar umat beragama untuk menolak dengan tegas kehadiran ISIS di Kabupaten Tasikmalaya. Mari kita tetap teguh untuk menjaga nilai nilai keagamaan memperkuat persatuan antar agama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan tetap berpegang teguh dengan keyakinanya masing masing. dan jangan terpengaruh oleh hal hal yang bertentangan dengan agama kita.

Kami percaya umat muslim tidak akan terkecoh dengan situasi yang berkembang saat ini. Islam milik kita bersama. tentunya kita sebagai penganutnya harus bisa menjaga segala bentuk yang akan merubuhkan kesucian agama islam. dan tetap melaksanakan perintah Nabi kita yaitu Nabi Muhmmad SAW. “Marilah kita kuatkan Iman kita dan jangan sekali kali terhasut oleh gerakan gerakan yang akan merugikan nilai nilai Islam dan juga merugikan diri kita sendiri,” ucapnya. (Halim S)

Edisi IX/2014

S A N T U N

Fakta-fakta di balik vonis Atut Jakarta. (SP),- Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, mengganjar Gubernur non-aktif Banten Ratu Atut Chosiyah dengan pidana penjara selama empat tahun. Atut dinyatakan terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Muhammad Akil Mochtar, dengan uang Rp 1 miliar dari dijanjikan Rp 3 miliar dalam pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak.

Banyak kalangan mencibir vonis majelis hakim. Sebab, putusan itu dirasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan Atut. Meski

majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan 5 bulan kepada Atut, hal itu masih dinilai tidak sepadan. Apalagi majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan pencabutan hak-hak politik Atut.

Menurut Ketua Majelis Hakim Matheus Samiaji, Atut terbukti memerintahkan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Akil Mochtar, sebesar Rp 1 miliar.

Uang itu diberikan terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala

daerah Kabupaten Lebak. Berikut ini adalah fakta di balik putusan Atut. (*)

Polres Bandung Buru Polisi Pembawa Kabur Uang Kab. Bandung. (SP),- Proses perburuan terhadap Brigadir EM, anggota Sat Obvit Polres Cimahi yang membawa kabur uang ratusan juta rupiah milik PT Advantage, masih dilakukan. Polres Bandung dan Polsek Nagreg ikut mencari keberadaan EM yang memang sempat terdeteksi berada di wilayah perbatasan Bandung dan Garut itu.

Kasatreskrim Polres Bandung AKP Pribadi Atma menyatakan, pihaknya telah mengerahkan anggota untuk memburu Brigadir EM. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Nagreg.

"Kita masih mencari pelaku.

Hanya satu orang yang bawa kabur.

Kendaraan sudah didapatkan, tetapi ada sejumlah uang yang dibawa.

Kalau barang di dalam mobil tidak

ada yang hilang," ujar Pribadi saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (23/8) lalu.

Menurut Pribadi, pelaku melarikan mobil saat kedua karyawan PT Advantage lengah seusai mengganti ban yang pecah di kawasan Lingkar Nagreg, tepatnya di Kampung Ciburial, Desa Ciherang. Kemudian mobil ditemukan di Leles, tepatnya di seberang SMPN 1 Leles.

"Saat ditemukan, kondisi mobil pecah ban belakang bagian sebelah kanan. Posisi mobil menghadap arah Bandung," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Kapolsek Nagreg Kompol Somantri menuturkan, kasus masih dalam proses pengembangan. Saat EM membawa kabur mobil, dua pegawai PT Advantage langsung melapor ke Polsek

Nagreg.

"Saat melapor, pelapor Radi Permana yakni sopir mobil Isuzu mendapat pesan singkat dari Brigadir EM. Isinya hampura mobil aya di Leles (mohon maaf mobil ada di Leles)," jelasnya.

Seusai mendapat info, Polsek Nagreg dan PT Advantage langsung menuju lokasi yang dimaksud. Setelah diperiksa, di dalam mobil ditemukan senjata api laras panjang lengkap dengan enam peluru karet dan tiga peluru tajam, serta sebuah jaket milik pelaku.

"Kami juga menemukan sepatu pelaku di dalam brangkas. Uang sebesar Rp270.814.600 dibawa kabur pelaku," pungkasnya (*/Teddy)

Pemkab Bogor Tandatangani MoU Bersama Kejaksaan Negeri Cibinong Kab, Bogor. (SP),- Guna membangun sebuah komitmen dan sinergritas yang bertujuan dalam penegakan hukum serta masih banyaknya di bidang perdata dan tata usaha negara di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melalui Wakil Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti mendatangani Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Kejaksaan Negeri Cibinong yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Bogor, Kantor Bupati Bogor, Kecamatan Cibinong, pada Selasa, (26/8) lalu.

Kepala kejaksaan Negeri Cibinong, Eko Bambang Riadi mengatakan MOU ini merupakan payung hukum untuk langkah awal perjanjian selanjutnya, tetapi yang terpenting adalah implementasi nya di lapangan sehingga aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor dapat mencegah dari kasus tindak pidana lain nya dan dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang. “kedepan kerjasama akan terus di tingkatkam karena pembangunan semakin cepat, maka fungsi kajari sangat di butuhkan sebagai pendamping dan pengawas, agar aparatur Pemkab Bogor tidak terjerat dengan kasus hukum dan Pemerintahan berjalan sesuai dengan Undang-Undang,” Ujarnya.

Ia juga menambahkan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya, dalam waktu satu tahun kedepan dan bisa di perpanjang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. “pihak Pemkab Bogor

dapat meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Cibinong dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, adapun lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimaksud meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara, atau pemerintah meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau

instansi pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, BUMN atau BUMD untuk menyelamatkan keuangan negara, memulihkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti bepesan kepada seluruh jajaran kepala OPD

yang menghadiri penandatangan MOU tersebut untuk selalu berkomitmen dan mengimplementasi nya di lapangan sehingga tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan. “tujuan dari MOU sebagai pencegahan bila masih ada keraguan dalam mengimplementasikan aturan konsultasikan mintakan pendapat hukum kepada kejari Cibinong sesuai mekanisme nya dan perjanjian ini cukup efektif,”katanya.

Selain itu, Nurhayanti pun mengungkapkan di tengah pertumbuhan masyarakat yang terus berkembang masyarakat secara dinamis, selalu ada kemungkinan terjadinya kasus hukum perdata dan tata usaha negara yang melibatkan Pemerintah Daerag, maka dengan adanya MOU dengan Kejari, Pemkab Bogor mempunyai suatu harapan tidak akan lagi terjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pemerintah yang di akibatkan konflik hukum antara pihak yang berkepentingan dengan pembangunan daerah. “dengan tiadanya konflik hukum perdata dan tata usaha negara, Pemkab Bogor dapat lebih fokus mewujudkan visi Kabupaten bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia dan efektivitas terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Tandasnya. (Achyar/Iwan)

KEPALA BNN KARAWANG, DEDI LETTO :“POLIGAMI SAYA, SUDAH BASI” Seolah sudah tidak berlaku lagi peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 Tentang tata cara poligami seorang PNS. Seperti yang diungkapkan Kepala Baban Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten karawang , Dedi Letto, dia mengatakan persoalan keluarga dan perkawinan kedua dirinya dengan seorang perawat Puskesmas

Kecamatan Wadas tidak perlu lagi di ungkit-ungkit. “itu sudah bukan hal baru, sudah basi jadi jangan di ungkit-ungkit lagi,” ungkap Dedi ketika di hubungi SP lewat telepon selulernya.

Sebelumnya dedi sempat membantah poligaminya dengan seorang perawat puskesmas bernama Tata itu, dia membantah itu bukan

dirinya, “anda salah orang itu bukan saya, mungkin direktur RSUD yang lain” elak mantan dirut RSUD ini.

Namun setelah didesak dan dikemukaan informasi hal itu, dia enggan berkomentar lebih. “maaf mas saya sedang sibuk, saya anggap itu sudah basi dan bukan permasalahan serius bagi saya” bantahnya seraya menutup sambungan telepon.

Sikap angkuh sang pimpinan BNN Karawang ini, sudah tidak lagi mengindahkan peraturanPemerintah. Seolah dedi sudah mendapat restu atasan dan isteri pertamanya, padahal di tegaskan dalam peraturan pemerintah tersebut, syarat yang harus ditempuh bagi seorang PNS untuk poligami, dengan sanksi dipecat dari

jabatanya bagi yang melanggar.

Aturan itu tidak berlaku untuk Dedi, Dia menyepelekan aturan yang sudah jadi ketentuan. Diperlukan adanya tindakan tegas untuk pejabat poligami seperti Dedi, dari pimpinanya. jangan sampai tindakanya ditularkan kepada anak buahnya. ( Ard/Her)

Persekongkolan Legislatif dengan Eksekutif, P2TP2A Kabupaten Bandung Pantau Terus Terlihat Pada Kasus Rizki Taufik Korban Kekerasan Seksual Kab. Bandung. (SP),- Ditetapkannya Rizki Taufik sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung dalam kasus proyek pembangunan Taman dan tempat parkir SDN di Kab. Bandung menandakan adanya persekongkolan antara lembaga legislatif dan eksekutif dilingkungan Pemkab Bandung. ”Persengkongkolan yang berdampak pada praktik tindak pidana korupsi di Pemkab Bandung itu merupakan cerita lama dan terjadi turun menurun,” Ungkap Lili Muslihat, Ketua Komite Peduli Jawa Barat (1/9), Lalu. Untuk itu, pihak kepolisian, kejaksaaan dan BPK agar serius mengatasi persolan ini.”

Jika tidak, korupsi akan semakin merajalela di wilayah Kab. Bandung,” ungkap Lili lagi .

Menurut Lili, masih banyak, oknum anggota DPRD Kab. Bandung yang diduga mendapatkan proyek penunjukan langsung (PL) dibawah Rp 200 juta dari sejumlah

dinas dilingkungan Pemkab Bandung, misalnya dari Dinas PU Bina Marga, Disdikbud, Dispertasih, RSUD, Dinkes dan lain-lain Selanjutnya Lili menambahkan, setelah mendapatkan proyek, selanjutnya oknum dewan tersebut menyerahkannya ke pihak lain dengan pembagian fee proyek 40 persen untuk dirinya, dan 60 persen bagi yang melaksanakan proyek.

Proyek yang menjadi bancakan dan terjadi fee proyek sebesar itu dikhawatirkan akan mengurangi kualitas proyek. Sebab, anggaran untuk pekerjaan akan mengalami penyusutan yang tidak sedikit.

Akibatnya, pekerjaan akan dilakukan asal jadi. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bale Bandung diminta mengusut tuntas kasus Rizki Taufik yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pada proyek pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir di 29 sekolah dasar

di Kabupaten Bandung senilai Rp 1,25 miliar.

Sementara itu Ketua Divisi Advokasi Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kab. Bandung, Deni Abdullah mengatakan, “Kejaksaaan harus memeriksa keterlibatan pejabat disdikbud, pimpinan DPRD termasuk anggota badan anggaran dan komisi D,”tandasnya Menurutnya, proyek tersebut tidak ujug ujug (tiba-tiba) ada karena harus melalui pembahasan terlebih dahulu di komisi kemudian ke badan anggaran dan diketahui oleh ketua dewan.

Deni berharap, dalam hal ini Rizki tidak pasang badan. Sebaiknya dia mengungkapkan nama nama yang terlibat jika memang ada anggota dewan lainnya yang terlibat dengan proyek tersebut. Belakangan ini, rumor yang berkembang ada 11 orang yang terlibat dalam kasus itu.(*)

Kab. Bandung (SP),- Sebanyak 21 korban kekerasan seksual dari kasus yang terjadi di Kp.Situ Tarate, Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot beberapa pekan lalu, terus mendapatkan perhatian dan pemantauan serius dari Tim Khusus Penanganan Pelecehan Seksual Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tim yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Tim Kesehatan Polres Bandung, Tim Psikologi Biro SDM Polda Jabar dan Psikiater RSUD Soreang ini, melakukan penanganan secara berkesinambungan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak) Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina Dadang M.Naser,

saat ditemui di ruang dinasnya, di Soreang, Selasa (26/08).

Menurut Kurnia, pendampingan terhadap para korban harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat dampak dan trauma yang dialami para korban akan dirasakan dalam jangka waktu yang sangat lama.

Dari hasil pemantauan, Kepala Dinkes Kabupaten Bandung dr.H.Achmad Kustijadi, M.Epid mengatakan setelah kejadian, pihaknya telah memeriksa sedikitnya 8 (delapan) anak dan hasilnya menunjukkan potensi kecerdasan yang dimiliki anak-anak tersebut mengalami penurunan konsentrasi yang cukup menganggu kenyamanan pribadi dan aktifitasnya sehari-hari.

"Malah tiga anak diantaranya mengalami trauma dan memerlukan penanganan yang terus menerus, secara berkesinambungan dibanding anak lainnya", ungkap Achmad Kustijadi.

Pada tahap berikutnya, lanjut

Achmad, tim gabungan yang dibentuk melalui P2TP2A Kabupaten Bandung ini, melakukan pemeriksaan kembali kepada 13 (tiga belas) anak, "Namun hanya dapat dilakukan kepada tiga anak saja, karena sepuluh korban lainnya tidak mau diperiksa", tuturnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Achmad, pihaknya melakukan beberapa kegiatan diantaranya home visit dan menyediakan sebuah tempat sebagai rumah perlindungan dan diberikan pemulihan secara berkelompok.

Ia menambahkan, saat ini Dinkes sedang melaksanakan koordinasi dengan Fakultas Psikologi UNPAD dalam upaya memenuhi tenaga ahli psikologi, karena di Kabupaten Bandung belum ada tenaga ahli tersebut yang masuk dalam tim gabungan.

Sedangkan Kepala BKBPP Hj.Yanti Marlina, SH mengatakan pihaknya telah memfasilitasi

penanganan dan pemulihan korban melalui layanan psikologi, kesehatan, pendampingan hukum, bimbingan rohani serta reintegrasi sosial.

"Dalam pelaksanaannya Kami senantiasa mengajak dan melibatkan tokoh masyarakat, RW, RT dan tokoh agama setempat agar ikut memantau terhadap perkembangan lingkungan keluarganya", jelas Yanti Marlina.

Yanti juga mengatakan, pihaknya juga secara rutin memberikan pemahaman kepada orangtua untuk menyampaikan informasi kepada anak-anaknya mengenai kesehatan reproduksi sesuai dengan usia sang anak.

"Dan yang paling utama adalah selalu berkomunikasi dengan sang anak, tegur dan sapalah anak dalam situasi apapun, menjadi sahabat yang baik bagi sang anak salah satu langkah yang tepat dilakukan para orangtua", imbuhnya (Andi Sovian)

10 Edisi IX/2014

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

Pembebasan Tanah Untuk Bandara Internasional Bermasalah telah salah bayar, yakni membayarkan kepada yang bukan haknya berdasarkan bukti kepemilikan tanah.

Hal ini disampaikan oleh Ulet K Sitepu, S.H. & Rekan yang menerima Surat Kuasa Khusus sejak tanggal 11 Juni 2012 dari SUHANA bin Koman Sutawijaya (Alm).

Sebagai pemilik seluruh tanah yang direncanakan untuk pembangunan BIJB (Bandar Internasional Jawa Barat). Menurut Olet semua bukti kepemilikan kliennya lengkap, seperti Kikitir, girik jaman belanda, letter C, peta rincik, buku tanah desa serta bukti pembayaran pajak buni dan bangunan.

Lebih lanjut Pihak penerima Kuasa Khusus (Olet Sitepu & Rekan) menjelaskan Bahwa pihak P2T Kab. Majalengka membayarkan pembebasan lahan kepada para penggarap lahan milik kliennya Suhana bin Koman Sutawijaya, sebagai pemilik lahan yang sah. Sejatinya P2T memahami kepada siapa konvensasi atas tanah dibayarkan, tentunya harus kapada mempunyai hak kepemilikan, bukan hanya berdasarkan SPPT atau keterangan kepala desa . Sebelumnya sudah ada perjanjian antara pemiik lahan dengan para penggarap sebanyak 2000 KK. yakni memberikan penggantian sebesar Rp 7500,- /m2/ KK dikali luas lahan yang digarap.

Dalam kontek pembayaran konvensasi lahan tersebut Camat dan Kepala Desa begitu mudah mengeluarkan SPPT dan Letter C baru tanpa kejelasan asal usul kikitir, kohir, tanpa riwayat dari mana dan siapa penggarap mendapatkan tanah. Hal ini seperti ada konsfirasi merugikan pemilik lahan yakni Suhana bin Koman Sutawijaya.

Dilain pihak PSDA Prop Jabar turut mengklaim lahan Situ Jawura dan Situ Cimaneuh yang berada di area milik Suhana bin Koman Sutawijaya sebagai Aset pemprop Jabar. Meski Pemilik yang sah yakni Suhana bin Koman Sutawijaya memliliki bukti kepemilikan yang sah, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka mengalahkan Suhana bin Koman Sutawijaya. Untuk itu Olet Sitepu & Rekan sebagai penerima kuasa khusus akan melaporkannya ke Komisi Kode Etik Hakim dan Komisi Yudisial di Jakarta.

Selain P2T, yang seperti sengaja membayar konpensasi lahan pada bukan pemilik lahan. Pemprop Jabar, PT. Perhutani juga turut menguasai/mneyerobot lahan milik Suhana bin Koman Sutawijaya.

Meski, pernyataan dan surat dari Menteri disampaikan kepada pihak perhutani, bahkan pertimbangan hukum dari Mahkama Agung RI, terkait pengembalian lahan kepada pemiliknya, namun pihak Perhutani tidak menggubrisnya. Arogan sekali perusahaan milik pemerintah ini.

Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun prilaku lembaga pemerintah yang melakukan penyerobotan, penguasaan lahan justru merugikan bahkan menyengsarakan rakyat.

Kota Bekasi. (SP),- Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu menghadiri dialog dengan tema ''Membangun Kota Bekasi Maju dan Sejahtera Berbasis Industri Kreatif”, di Griya Wulan Sari, Bekasi Selatan,

uang kepada pihak Desa. “Tidak ada jalur menggunakan uang pelicin, untuk mempermudah. Jika ada yang mengatasnamakan pihak BPMPD, menawarkan jalur suap, laporkan ke Saya langsung,” tandasnya. “Ini uang rakyat, untuk rakyat, jangan sampai Rp. 1 (satu rupiah. Red) pun bocor, “Jabar satu, jabar membangun”, tandasya lagi.

Masih menurut Dede bahwa, cukup rumit proses tentang BanGuB ini, namun ini untuk proses pembelajaran/persiapan UUD Desa yang baru. Target BPMPD dalam verifikasi data BanGub September 2014 sudah selesai, mengingat ada hal lain yang harus kami selesaikan.

Dede mengakui bahwa BanGub kurang pengawasan pelaksanaan dilapangan. Pasalnya proses pencairanya serentak, untuk itu Dede Rusdia berharap Media/Pers ikut memantau dan ini ada payung hukumnya. Lebih diperketatnya pengawasan ini agar BanGub utuh, tidak membuka peluang terjerat hukum, baik perangkat Desa atau petugas pelaksana dilapangan.

BPMPD, berharap semua Pemerintah Desa menyambut baik dan segera menindak lanjuti tentang BanGub ini, kerena ini adalah proses pembelajaran untuk UUD Desa, tentang bantuan Desa sebesar Rp 1Milyar.

(Dwi Arifin)

Bupati Bandung Perintahkan Kasatpol PP ... dewan, Toto Suharto,” unkapnya.

Menurut Usman, ada waktu beberapa hari lagi. Untuk itu pihaknya meminta kepada mantan anggota dewan atau yang terpilih lagi segera mengembalikan mobdin ke bagian umum setda Kab. Bandung, tanpa harus diambil paksa.

Ditanya soal penarikan kendaraan dinas, Usman menegaskan pihaknya akan mendatangi rumah mantan anggota dewan tersebut. ”Kami bertugas mengamankan aset pemkab Bandung,” pungkasnya.

Sekda Sofian Nataprawira Sejak tanggal 17 Juli lalu, telah mengirimkan surat kepada Mnatan Ketua DPRD Toto Suharto, agar segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut ke bagian umum Setda, paling lambat akhir Juli.

Namun hingga sekarang Toto Suharto belum mengembalikannya.

Sementara itu mantan anggota DPRD Kab. Bandung, Intan Yulistia (Partai Demokrat), pada Rabu (27/8/)lalu telah mengembalikan mobil dinas pinjam pinjam pakai Merek Toyota rush Nopol D 1738 V ke bagian umum Setda Kab. Bandung.

Kabag Umum, Dian Wardiana, menjelaskan, jumlah mobil dinas dewan yang sudah dikembalikan sebanyak 23 unit, tinggal 18 unit kendaraan yang belum dikembalikan mantan anggota dewan dan dewan terpilih.

Adapun Ke-18 anggota dewan yang belum mengembalikan kendaraan dinas pinjam pakai tersebut, yaitu : Wewen Winarni, Nopol D 1722 V, Lina Afianti (D 1829 V), Ati Wiati (D 1828 V). Ketua Badan Legislasi, Oot Ruhiyat Gunadi (D 1716 V), Agus Haryadi (D 1773 V) dan Asep Dedi Sukmawan (D 1832 V) dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dari Fraksi Demokrat, Rina Malistiani ( D 1723 V), Hj. Euis Akbar (D 1737 V), Beni Hadinato ( D 1724 V), Anang Sukoco (D 1827 V), Efi Nofitawati (D 1831 V), Rizki Taufik (D 1743 V) dan Toto Suharto, jenis mobil mewah Toyota Camry Nopol D 1780 V, Aep Saefullah (D 1730 V). F-Hanura, Deni Setiadi (D 1733 V). F-PAN, Rizal Perdana Kusumah (D 1721 V). F-PPP, H. Romli (D 1771 V) dan dari Fraksi Golkar, Daud Burhanudin ( D 1768 V).

(Teddy)

RATUSAN MILIAR PIUTANG PAJAK PT.ING DPR-RI. Saat itu laporanya ditanggani langsung ketua Banggar, mathius mekeng. Namun tidak jelas arah penyelesaiannya” papar direktur excecutive BPN ICI ini, kepada SP. Kesimpulan sementara Tim nya dalam persoalan itu menurut Endang, Dokumen laporan piutang pajak PT ING akhir tahun 2011 yang di milikinya bisa jadi bukti awal adanya tindakan penyimpangan . “ Dokumen ini menguat dugaan adanya indikasi korupsi dan gratifikasi dalam persoalan itu, jika dilihat persoalan pajak PT ING tahun 2009, ING mengajukan laporan kelebihan tagihan pajak senilai Rp 116 miliar. sementara laporan KPP periode akhir 2011 sudah mencapai Rp139 miliar lebih, artinya data base pajak tidak berubah karena memang WP tidak menyelesaikan kewajiban bayar pajak” Ungkap nya.

Dalam dokumen yang dipegangnya, Dia juga mengatakan bahwa, terlampir sejumlah nama WP bermasalah pada 16 KPP se DJP.1 kanwil Jabar.

Yang memuat laporan piutang pajak, diantara yang paling mencolok tunggakanya yakni PT ING INTERNASIONAL, senilai Rp139.301.995.214,“Data ini bisa dijadikan pintu masuk membongkar kasus ini. Tim kami tengah melakukan pendalaman investigasi, agar semuanya menjadi jelas. tentunya dengan mengharapkan kerjasama berbagai pihak terkait, serta lembaga hukum.

Sebagai upaya hukum, kami telah buat laporan formil nya ke kejaksaan agung RI. Sebagai Langkah preventip, diharapkan Kejaksaan Tinggi Jabar dapat melakukan penyelidikan. guna mendapat kepastian hukum dalam perpajakan sebagai devisa dan asset negara” tegas nya.

Jika pembuktian ditemukan dalam persoalan dugaan pengemplangan pajak ING, nilai piutang pajak sebanyak itu cukup untuk membiayai dan mendirikan perusahaan. Atau mungkin piutang pajak “siluman “ itu yang digunakan ING menjalankan kegiatan usahanya? (TIM .SP )

Kamis, (28/8) dengan peserta dari sejumlah komunitas se-Kota Bekasi.

Dalam kesempatan itu juga dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Agus, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi, Dadang

Walikota Bandung Buka Seminar Kangker Payudara Kota Bandung. (SP),- Kanker payudara adalah kanker yang paling umum ditemukan diantara perempuan. Data Badan Kesehatan Dunia Globocan 2008 mengatakan bahwa 50% dari kasus kanker payudara dan 58% kematian akibat kanker payudara terjadi di negara-negara yang kurang berkembang. Penyebab kanker payudara sampai saat ini belum diketahui.

Ia mengatakan seorang pemimpin bukan hanya duduk empuk di ruangan berpendingin udara dan tanda tangan aja. Kalau pemimpin seperti ini maka mudah saja.

"Yang sulit itu pemimpin yang mau melihat dan mendengar permasalahan langsung dari rakyatnya," ucapnya.

Bantuan Gubernur Rp.100 juta tahun 2014

S A N T U N

Berita redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Wakil Walikota Dukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Komunitas Warga Bekasi

Jokowi Pertanyakan Prosedur Tetap Paspampres

Jokowi mencontohkan ketika dirinya mendapat laporan penduduk miskin yang ada di Jakarta hanya mencapai 3,8 persen. "Laporan tersebut tidak diterima begitu saja karena selama saya blusukan masih banyak sekali rakyat yang miskin."

"Ternyata ada kategori yang menyebutkan rentan miskin yang mencapai 37 persen. Ini bahasa yang diperhalus. Seharusnya tegas saja miskin ya miskin," ucapnya, menegaskan.

Dikatakannya dengan adanya kategori-kategori tersebut terlihat masih adanya mental asal bapak senang (ABS).

Presiden Terpilih Joko Widodo menghadiri Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Ponpes Al-Hikam, Beji, Depok dikawal oleh Paspampres, langsung menyambangi kediaman mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi yang berdekatan dengan Ponpes.

Jokowi yang datang menggenakan setelan kemeja putih dan temani oleh Hasyim Muzadi, menemui ratusan kiai dan alim ulama.

Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengatakan para kiai yang hadir adalah mereka yang mendukung Jokowi-JK selama pencalonan.

Namun, para kiai juga siap untuk mengawal perjalanan pemerintahan JokowiJK setelah terpilih.

Ia mengatakan implementasi agama selama ini tergantung ulama yang saat ini berkumpul sudah teruji dalam proses negara di mana NU selalu lurus menjaga keutuhan NKRI. (*/Ant)

T A J A M

Ragam

Kanker payudara terjadi saat beberapa sel payudara bertumbuh dan berkembang secara abnormal. Sel-sel ini membelah diri lebih cepat dan diluar kendali dibandingkan dengan sel-sel normal. Sel-sel yang berlebihan ini bisa menyebar (metastatik) pada payudara, kelenjar getah bening hingga organ lain pada tubuh.

Ditandai dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan pelatihan untuk membantu masyarakat memahami kanker payudara, melakukan deteksi serta penanganannya secara tepat, Pemerintah Kota Bandung bermitra dengan PT Roche Indonesia dan GE Healthcare meluncurkan program kampanye deteksi dini kanker payudara melalui "SADARI" (pemerikSAan payuDAra sendiRI) di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung, Jl. Wastukancana No.2 Bandung, (27/08) lalu.

Walikota Bandung, M Ridwan Kamil mengatakan, “Ini merupakan wujud nyata upaya Pemerintah Kota Bandung untuk menekan angka kesakitan dan angka kematian akibat kanker payudara, jangan sampai karena takut memeriksakan diri akibatnya gejala kanker tidak terdeteksi dan akhirnya terlambat karena sudah terlanjur akut, kesehatan menjadi sebuah harga yang sangat mahal,” katanya saat meresmikan kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ridwan mengajak setiap seluruh masyarakat memahami mengenai kanker payudara, tahu dan menjadikan SADARI sebagai kebiasaan baru, ia menekankan keberhasilan upaya pengendalian kanker payudara membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan dimulai dari kemandirian setiap perempuan memeriksakan payudara mereka.

Disamping itu pemerintah sangat mendorong berbagai bentuk kemitraan baik dalam upaya edukasi, pencegahan maupun pengobatan (kuratif). bagian dari rangkaian kampanye kepedulian kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan perempuan, bertujuan melakukan edukasi kepada masyarakat dan petugas kesehatan dalam melakukan deteksi dini kanker payudara.”

Pemerintah telah menjamin ketersediaan akses terhadap fasilitas kesehatan serta pembiayaan kesehatan dalam bentuk jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi masyarakat miskin, dan bagi yang mampu menjadi peserta BPJS secara mandiri.

Ketua Tim Kanker Rumah Sakit Hasan Sadikin, Dradjat Suardi menerangkan, "Selain sebagai jenis kanker yang paling sering ditemukan, kanker payudara menjadi salah satu penyebab kematian utama akibat kanker. Hal ini disebabkan kebanyakan pasien datang berobat pada stadium lanjut Padahal, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penanganan medis, kanker payudara bisa dikalahkan selama ditemukan secara dini dan diobati secara tepat".

Ia melanjutkan, "Peluang pasien kanker payudara stadium dini mencapai kesembuhan mencapai hingga 95%. Oleh sebab itu pemerintah juga seharusnya menjamin ketersediaan akses masyarakat terhadap deteksi dini dan terapi kanker payudara sejak stadium dini sehingga pasien terduga kanker payudara tidak takut untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan," jelas Dradjat. (U. Wahyu/Dwi A)

Hidayat dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi, Amit Riyadi.

Ketua Penyelenggara dialog Bekasi Kreatif , Aef Elfath mengatakan keberadaan komunitas yang menjamur di Kota Bekasi tidak bisa dianggap remeh. Sebanyak perwakilan 37 komunitas se-Kota Bekasi akan didorong sebuah forum yang mewadahi komunitas di Kota Bekasi. ''Mereka merupakan salah satu penggerak ekonomi kreatif kedepan.

Komunitas ini membutuhkan sebuah forum untuk mencurahkan pikiran dan gagasan untuk pengembangan Kota Bekasi,” terang Aef Elfath, ketua panitia Bekasi Kreatif.

Sementara itu, Wakil Walikota Bekasi dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kota Bekasi mendukung terciptanya ekonomi kreatif di Kota Bekasi. Ekonomi kreatif

merupakan salah satu upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal itu, lanjut dia, termasuk dalam program Visi Misi Kota Bekasi guna mencapai masyarakat Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Hanya saja, menurutnya, kreatifitas harus terus diasah dan dikembangkan di dalam diri masyarakat.

Perbanyak ide dan inovasi serta tidak takut melakukan percobaan ekperimental. "Jangan takut pecobaan kita gagal. Coba dan coba lagi. Kegagalan merupakan awal kesukesan dimasa akan datang," kata Ahmad Syaikhu.

Ia pun berharap pemerintah mampu memberikan kontribusi yang tepat untuk pengembangan para penggiat hobi dari berbagai komunitas ini.

"Mulai dari model fesyen, batik dan lain-lain. Saya pun ingin dinas terkait membantu. Upaya pendampingan dari Disperindagkop Kota

Bekasi, BPLH Kota Bekasi. Sehingga kita harap komunitas dan forum Bekasii Kreatif ini semakin produktif dan berkembang," Kata Ahmad Syaikhu.

"Saat festival Kali Bekasi pun diharapkan penggiat hobi dan forum Bekasi Kreatif ikut berpartisipasi mendukung," tutupnya.

Dalam acara tersebut, diumumkan pula Pemerintah Kota Bekasi beserta para pemerhati ekonomi kreatif memberikan bantuan berupa ruang sekretariat yang bertempat di Wulansari 1. Di sana mereka bisa berkumpul dan mencurahkan ide serta gagasan berbagai komunitas untuk kemajuan Kota Bekasi. Hal itu pun disambut baik oleh seluruh komunitas yang hadir. Seperti komunitas sepeda bekasi, earth hour Bekasi, bekasifoto, komunitas NGage, penyayang hewan, dan sebagainya. (Del)

Berantas Hama Monyet Hutbun Turunkan ‘Pasukan’ Baduy Sumedang. (SP),- Dalam upaya mengatasi serangan hama monyet yang selalu mengganggu warga Desa Sukawening Ganeas maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) terpaksa menurunkan pawang monyet dari wilayah Baduy Provinsi Banten sebanyak 10 orang dengan dipimpin seorang pria bernama Samin. Karena saat ini orang-orang Baduy lah yang dianggap piawai oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai badan terkait pemberantasan hama monyet dan babi hutan.

Monyet-monyet liar itu yang selama ini telah menggangu ketentraman warga Desa Sukawening sudah dianggap hama karena binatang itu telah mengganggu kehidupanya, hal ini disebabkan monyet telah merusak tanaman mereka seperti Jagung, ketela pohon, pisang dan lainya yang habis di ganggu para monyet liar itu.

Menurut Kepala Dinas Hutbun Ade Guntara melalui Kapala Bidang (Kabid) Yosep kepada Sinar Pagi Serlasa (19/8) di kantor Hutbun menyatakan, “ Akibat ulah para monyet liar itu maka penduduk Desa Sukaweing yang warganya mempunyai tanaman kebun dalam setahun telah merugi hingga ratusan juta rupiah”, ujar Yosep di dampingi Ade Guntara.

Maka akibat terjadi kerugian itu selanjutnya menurut Yosep warga Desa Sukawening meninta kepada Dinas Hutbun yang kemudian ia bekerja sama dengan pihak BKSDA untuk memberantas monyet-monyet liar tesebut.

Di tempat yang sama Ade Guntara mengungkapkan penyebab monyet liar itu turun ke wilayah perkampungan dimungkinan karena ekosistem atau populasi kehidupan mereka selama ini sudah tidak seimbang lagi hal itu diakibatkan

habitat nya telah terjadi kerusakan .

Kepala Dinas Hutbun mengatakan,“ Monyet dalam perkawinanya mempunyai perilaku poligami hingga perkembang biakan mereka tumbuh lebih cepat oleh karena itu populasi mereka akan cepat berkembang biak ”, ujar Ade Guntara. “ Selain itu kemungkinan habitat mereka dalam hutan sudah mulai terganggu hingga akhirnya mereka turun ke wilayah perkampungan untuk mencari makanan ”, ujar Ade lagi.

HASIL PENANGKAPAN DI TANGKAR Menurut Ade Guntara pemberantasan moyet liar itu jangan sampai disalah artikan hingga menimbulkan persepsi berlawanan yang berakibat timbul salah pengertian di masyarakat hingga menimbulkan permasalahan baru dari kegiatan upaya megatasi hama monyet ini.

Tetapi menurut Ade upaya pemberantasan ini dilakukan tetap menjaga norma-norma yang ada hingga tidak merusak populasi monyet itu sendiri karena sebenarnya hasil dari penangkapan monyet itu selanjutnya ditanngkar oleh pihak perusahaan Primako yang merupakan perusahaan penangkaran monyet di bawah pembinaan kementrian kehutanan.

Keterangan Ade Guntara diper-

kuat oleh Adid Kartiwan dari BKSDA dan menurut Kepala Resor Gunung Tampomas itu mengatakan , “ Memang hasil dari penangkapan monyet-monyet itu selanjutnya di tampung oleh perusahaan Primako untuk dilakukan penangkaran”, ujar Adid. “ Setelah monyet-monyet itu melahirkan maka turunanya itu atau istilahnya F2 baru disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan seperti perusahaan Farmasi untuk dijadikan percobaan”, ujar Adid lagi.

Sementara itu Dudu (55) dari Perusahaan Primako saat dimintai keterangan terkait penangkaran mengatakan ,“ Dari hasil penangkaran yang dinami F2 itu selanjutnya di kirim ke perusahaan Farmasi Biofarma di Bandung untuk dijadikan bahan riset”, ungkap Dudu. “ Selanjutnya monyet induk akan di lepas lagi di hutan-hutan yang habitat monyetnya telah mengalami penurunan karena monyet induk itu tidak boleh di ganggu dan harus dikembalikan ke hutan lagi”, terang Dudu.

Dikatakan Dudu proses penangkaran yang dilakukan oleh Primako yang berlokasi di Cinangka Cikampek Purwakarta itu terbilang cukup lama karena prose itu memakan waktu sampai tahunan hal itu tergantung pesanan dari perusahaan Bio Farma atau lainya. (JEKY).

UPTD Pendidikan Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis Di Harapkan Lebih Mengutamakan Ketertiban Dan Pengawasan Terhadap Pembangunan Sekolah Dasar Kab. Ciamis. (SP)” Telah kita ketahui bahwa sarana Pendidikan di Indonesia sangatlah penting,sesuai dengan pengertiannya “Prasarana dan sarana Pendidikan adalah salah satu sumberdaya yang menjadi tolok ukur mutu Sekolah,Alokasi DAK dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sejak adanya Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua-ngan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah begitu juga yang dilihat oleh SP di SDN 3 Kaso

Kecamatan Tambaksari dengan mendapatkan “Dana Alokasi Khusus” (DAK) sebesar Rp.209.152.000 tahun anggaran 2014 Pembangunan 2 ruang kelas baru,dan lama pekerjaan 90 hari kalender, disamping dana DAK pihak sekolah pun mengikut-sertakan tenaga masyarakat dengan meminta 16 kubik batu belah untuk pondasi 2 ruangan kelas tersebut, Kepala Sekolah SDN Kaso 3 yang sangat sulit ditemui SP Perihal penambahan ke 2 ruang kelas tersebut menggusur tanah milik

RSUD Kab. Garut abaikan klarifikasi anggaran itu terpaksa kami kembalikan karena waktunya telalu mepet” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, anggaran yang bersumber dari DAK APBN TA 2013 bidang Kesehatan Kabupaten Garut senilai Rp13.027.210.000,- yang diproyeksikan untuk pembangunan sarana dan prasarana dinas Kesehatan yang dikabarkan telah masuk ke ranah hukum dan ditangani POLDA JABAR. Sementara itu anggaran yang diproyeksikan untuk pelayanan rujukan yang diterima RSUD Garut, hingga saat ini masih simpang siur dalam realisasinya.

Bahkan Direktur utama RSUD Garut, Maskut Farid ketika ditemui melimpahkan persoalan tersebut kebagian perencanaan dan bagian pelayanan kesehatan.”silahkan menghubungi bagian perencanaan atau pelayanan kesehatan” katanya.

Tidak ada kejelasan dalam realisasi anggaran, padahal masyarakat memerlukan transparansi serta pemenuhan fasilitas yang dibiayai negara. Informasi yang berhasil dihimpun di lingkup RSUD Garut, banyak proyek RSUD yang tidak jelas realisasinya. (Dimas)

Disdik di Daerah Dapat Uang 'Terima Kasih' Rp 120 Juta/Tahun kota. Ini kalau hitung-hitungannya," ujar Haryono.

Haryono menyayangkan aksi pungli tersebut, padahal Kemendikbud tiap tahunnya mengalokasikan dana sebesar Rp 280 triliun ke APBD kabupaten/kota. Dana Rp 280 triliun itu bagian dari anggaran pendidikan tahun ini yang jumlahnya mencapai Rp 400 triliun. Dana tunjangan untuk guru diambil dari alokasi Rp280 triliun tersebut.

Masyarakat seluas 22 m2 atas nama “Sartimi”Almarhum.

Hasil temuan SP berdasar pengaduan beberapa Tokoh Masyarakat sekitar adalah tentang “pemberitahuan penggunaan tanah milik untuk sarana Pendidikan tersebut dilakukan oleh pihak Sekolah SDN 3 Kaso setelah penanaman pondasi 2 ruang kelas dikerjakan,hal itupun karena ada keluhan dari pemilik tanah yang bernama H.Suryo berdomisili di Kota Cirebon Jawa Barat dan beliu mengatakan bahwa”

tanah tersebut adalah milik istri saya yang sudah meninggal”sejak kejadian itu barulah pihak sekolah mengajukan permohonan Hibah kepada ahli warisnya tanpa di dukung surat-surat penting sesuai dengan peraturan Hibah dalam pasal 1666 KUHP Perdata,”Harus merupakan persetujuan pemberi hibah pada waktu hidupnya,dengan CumaCuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah”Undang-Undang yang

mengakui Hibah diantaranya orangorang yang masih hidup Akta Hibah berdasarkan pasal 1682 harus dibuat dimuka Notaris,dan Hibah diatur dalam KUHP Perdata bab X buku lll tentang Perikatan”banyak sekali kejadian yang menyangkut hal tersebut diatas setelah berdirinya kantor atau bangunan Pemerintah karena kurangnya perhatian terhadap kepemilikan tanah yang akhirnya banyak masalah yang di hadapi (A.Herlan)

MENDULANG RUPIAH DARI LIMBAH “dimulai dari prosedur perijinan, sepengetahuan saya, Tulus Widodo (TW, pemilik Tenang Jaya) adalah type pengusaha yang ulet dan taat aturan. Semua prosedur ijin dia tempuh, mulai dari ijin pemanfaatan LB3 sampai ijin transfortir(angkutan LB3) sehingga pantas usaha yang dikelolanya berkembang pesat dan kondusip” ungkap Endang.

Lingkungan pada beberapa tempat kegiatan usaha Tenang Jaya, Endang Mengatakan selalu dipelihara termasuk kontribusi terhadap masyarakat setempat, melalui CSR selalu dipenuhi. “bukan sekedar memberdayakan tenaga kerjanya saja, Tenang Jaya sangat peduli dengan kesehatan pegawai dan ling-

kungan masyarakat sekitar perusahaanya. Terdapat beberapa klinik dan sarana pengobatan gratis untuk karyawan dan masyarakat, serta selalu memberikan santunan secara berkala” ujar Endang Senada dengan Endang Azizi, Camat Ciampel, Bambang cukup memberi apresiasi terhadap Tenang Jaya. “salah sebuah work shop tenang jaya di desa Kutamekar, masuk dalam wilayah saya. Sejauh ini masyarakat merasa terbantu dengan kegiatan usahanya, disamping penyerapan tenaga kerja setempat, kontribusi tenang jaya ke masyarakat dirasa cukup. Masalah segala bentuk perijinan ditaati, sebelum saya menjabat Camat

Ciampel, saya di bidang pengawasaan BOLH karawang sejauh ini setahu saya perijinan tenang jaya, yang dikeluarkan kementerian Lingkungan Hidup RI sudah dikantongi nya” papar Bambang.

Terbilang pantas jika hingga kini Tenang Jaya semakin maju dan berkembang, beberapa penghargaan sudah diraihnya. Sudah sewajarnya, aktivis dan tokoh masyarakat karawang memberikan dukungan.

Bahkan kementerian Lingkungan Hidup RI sempat memberikan apresiasi kepada perusahan ini sebagai parameter untuk para pengusaha limbah, dalam hal perijinan dan upaya kelestarian lingkungan.(Her)

H. Anang Susanto Terpilih sebagai Ketua DPRD ........... suara, maka pimpinan dewan dapat dipastikan dari PDI-P, Gerindra dan PKS. Berikut hasil perhitungan resmi KPU Kab. Bandung, pada

Pemilihan Umun Legislatif (PILEG) 2014 Partai GOLKAR dengan 390.979 suara, PDIP (298.103 ), Gerindra (163.270), PKS (141.692), Demokrat (140.993), PKB

(140.396), PAN (103.397), Hanura (92.158), Nasdem (91.215), PPP (67.610) dan PBB (39.855). (Teddy)

KORAN

Ragam Berita redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

11

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Edisi IX/2014

S A N T U N

Peringatan Hari Keluarga Sistem Dua Arah Di Ruas Jalan Jenderal A. Yani Akan Dipatenkan XXI TK Kota Bandung Kota Bandung. (SP),- Keluarga merupakan unsur terkecil dari komunitas masyarakat yang besar pengaruhnya pada proses pembangunan berbangsa dan bernegara, namun semakin hari nilai-nilai keluarga berlandaskan kebersamaan, gotong-royong, agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa semakin terkikis seiring perkembangan jaman.

"Kita melihat bahwa tantangan keluarga khususnya di Kota Bandung sebagai kota metropolitan makin rumit, anak-anak makin jauh pada waktu yang berkualitas di keluarga, saya juga mengamati tumbuhnya generasi generasi baru yang bahasanya kasar kasar antar sesamanya, juga generasi baru yang rasa kebangsaannya semakin tipis."

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil usai membuka kegiatan Peringatan Hari Keluarga XXI, Penutupan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Pencanangan Hari Kesrak PKK-KB-Kes Tingkat Kota Bandung, di Ballroom hotel Harris, Jl. Peta 241 Bandung, (20/08) lalu Ridwan berkeinginan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai yang luntur tersebut dengan memperbanyak program-program yang mewajibkan adanya interaksi keluarga, "mengembalikan kepentingan bangsa ini saya titipkan ke kekuatan keluarga, di Bandung PKK dan KB akan di reformasi dengan program kegiatan keluarga seperti makan malam bersama keluarga."

Kegiatan peringatan Hari Keluarga tersebut hadir ketua TP PKK Kota Bandung, Atalia Kamil membacakan sambutan Ketua TP PKK Pusat, Wakil Ketua I PKK Kota Bandung, Siti Muntamah membacakan sejarah singkat terbentuknya PKK. (Dwi A/U.Wahyu)

Tauhid 10K

KH. Abdullah Gymnastiar (Aa. Gym) dan Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung pada Soft opening dan press conference Tauhid 10 K

Kota Bandung. (SP),- Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil berharap pelaksanaan Tauhiid 10K dapat menjadi agenda tahunan. Hal tersebut dikemukakannya pada saat soft launching dan press conference Tauhid 10K di Pendopo Kota Bandung, jalan Dalem Kaum 56, Rabu (27/08) lalu. Hadir dalam kesempataan tersebut penggagas acara KH. Abdullah Gymnastiar atau yang lebih dikenal Aa Gym. Lebih lanjut dikatakan Wali Kota Bandung, dirinya mendukung sepenuhnya kegiatan Tauhiid 10K yang mempunyai tema Berlari bersama untuk Rahmatan Lil' Alamin.

"Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan dan di tahun depan bisa dilaksanakan pada bulan September, sehingga bertepatan dengan hari jadi Kota Bandung," harapnya.

Sementara menurut Aa Gym acara 10K rencananya akan dilaksanakan pada 16 November 2014 di lapang Teagallega dan diharapkan dapat diikuti lebih dari 50 ribu peserta.

Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan 10K nanti merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya, yang pertama tahun 2005 di Monas dan diikuti 50 ribu peserta sedangkan yang kedua di Bandung pada tahun 2006 dan diikuti 60 ribu peserta.

"Kegiatan ini untuk mencairkan suasana setelah momen pemilihan presiden yang menimbulkan ketegangan," ujar Aa Gym. 10K menurut Aa Gym bertujuan untuk menyatukan semangat semua unsur masyarakat dengan lari bersama lintas agama, suku, dan budaya sehingga tepat sebagai simbol semangat kebersamaan.

"Masing-masing kategori putra dan putri akan mendapatkan hadiah untuk juara 1 sampai dengan juara 3" jelasnya.

Meskipun nantinya tidak semua menjadi juara, tetapi menurut Aa Gym akan ada door prize untuk peserta mulai dari mobil, motor ataupun hadiah umroh. (U. Wahyu/Dwi A)

Sukabumi.

Namun seperti dikatakan Kepala Bidang LLA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, pemberlakuan uji coba sistem dua arah di ruas jalan tersebut, hingga saat ini masih menghadapi sedikit masalah, yakni masalah parkir kendaraan di ruas jalan tersebut, baik roda dua maupun roda empat, karena masih banyak kendaraan yang diparkir sembarangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi beserta instansi dan lembaga terkait, akan menerapkan aturan secara tegas, terhadap seluruh kendaraan

Kota Sukabumi. (SP),- Kepala Bidang LLA (Lalu Lintas dan Angkutan) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Ujang Hamdan, S.H., M.H. menjelaskan, sistem dua arah di ruas Jalan Jenderal A. Yani Kota Sukabumi, menurut rencana akan dipatenkan. Karena uji coba pemberlakuan sistem dua arah di ruas tersebut, dinilai berhasil oleh berbagai pihak, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Sebab dengan diberlakukannya sistem dua arah di ruas jalan tersebut, dapat menekan sekaligus mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas, khususnya di pusat Kota

yang diparkir sembarangan di ruas jalan tersebut, yakni dengan menggembok sekaligus menilang kendaraan tersebut.

Dijelaskannya, rencana penerapan aturan secara tegas tersebut, saat ini sedang dalam pengkajian Dinas Perhubungan Kota Sukabumi beserta instansi dan lembaga terkait lainnya. Dijelaskan pula, penerapan aturan secara tegas tersebut, menurut rencana akan dilaksanakan setelah selesai uji coba pemberlakuan sistem dua arah di ruas jalan tersebut, atau setelah sistem dua arah di ruas Jalan tersebut diberlakukan dan dipatenkan.

Kab. Bogor. (SP),- Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor, Ibu Ir. Hj. Siti Farikah, MM menghadiri Pelatihan bagi Kelompok Pembudidaya Calon Penerima Bantuan Ikan Lele pada Kegiatan Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2014 pada Selasa 20 Mei 2014 di Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.

Kegiatan ini dilaksanakan di BP3K XII Wilayah Ciseeng dengan dihadiri oleh 8 Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) antara lain; satu dari Kecamatan Caringin, Kelompok Lebur Situ Desa Cimande Hilir, satu dari Kecamatan Kemang, Kelompok Putra Pasundan desa Semplak, satu dari Kecamatan Parung, Kelompok Jumbo Jaya Abadi Desa Iwul, satu dari Kecamatan Gunung Sindur, Kelompok Maju Sejahtera Desa Pabuaran, dan empat dari Kecamatan Ciseeng Kelompok Curug Berkah Desa Desa Nutug, Kelompok Taruna Mandiri, Bina Usaha, dan Kahuripan RBI Desa Ciseeng.

aturan secara tegas terhadap seluruh kendaraan yang diparkir sembarangan di ruas jalan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi akan bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya, terutama dengan Satlantas Polres Sukabumi Kota dan Satpol PP Kota Sukabumi.

Untuk itu, pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi beserta pihak instansi dan lembaga terkait lainnya, akan segera melakanakan rapat evaluasi, sekaliguas membahas rencana- penerapan aturan secara tegas tersebut, untuk diusulkan sekaligus (Agus H)

Sebagian Koperasi di Kota Bogor Hanya Papan Nama

Kota Bogor. (SP),- Hal tersebut terungkap dalam acara halal bihalal peringatan Hari Raya Idul Fitri 1435 H yang diselenggarakan Forum Komunikasi Industri Kecil dan Menengah (FKIKM) Kota Bogor bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Bogor Utara, (29/8)Lalu.

Acara yang dihadiri Wakil Walikota Usmar Hariman, Kepala Disperindag Bambang Budianto, Sekretaris Disbudpar Ghozali, Camat Bogor Utara Asep Kartiwa, dan Ketua FKIKM Maman Surahman.

Dalam laporannya sebagai ketua panitia acara, Maman Surahman menyampaikan terimakasih atas dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Bogor kepada FKIKM selama ini. “Sudah banyak yang dibantu dan difasilitasi Pemkot Bogor, termasuk tempat untuk penyelenggaraan acara halal bihalal ini, untuk itu saya mewakili FKIKM mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Bogor”, kata Maman.

Acara yang dihadiri para anggota FKIKM yang terdiri dari para pelaku industri kecil dan menengah di Kota Bogor ini selain bertujuan untuk halal bihalal juga sangat bermanfaat sebagai ajang silaturahmi dan saling bertukar informasi.

FKIKM sendiri sangat berguna untuk membantu para pelaku industri kecil dan menengah dengan berbagai permasalahannya. “Dengan adanya wadah FKIKM, maka akan ada komunikasi untuk saling bertukar informasi yang intens diantara para anggotanya, dan Pemkot Bogor sangat konsern dengan keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Bogor”. kata Usmar dalam

sambutannya.

Salah satu bukti keseriusan tersebut adalah Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor telah sepakat untuk meningkatkan status salah satu OPD yang bersentuhan langsung dengan pelaku industri kecil dan menengah yaitu Kantor Koperasi dan

tahun kedepan sangat konsern untuk menjadikan Industri kecil menjadi pilar perekonomian di wilayah Kota Bogor, peningkatan status Kantor Koperasi dan UMKM menjadi Dinas yang akan segera dilaksanakan adalah salah satu buktinya”, jelas Usmar.

UMKM menjadi Dinas. Hal itu disampaikan Usmar dalam sambutannya. “Pemkot Bogor dalam lima

“Satu tantangan bagi kita semua di kota Bogor ada lebih dari 700 koperasi yang terdaftar. Tetapi yang

MUSCAB KE-V IBI KABUPATEN SUKABUMI Sukabumi. (SP),- Musyawarah Cabang IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Sukabumi ke-V, kembali memilih Tia Fatimah sebagai ketua untuk periode lima tahun kedepan, setelah dalam prosesi pemilihan ketua berhasil menyisihkan empat kandidat lainnya dengan memperoleh 69 suara.

Sedangkan kandidat lainnya seperti, Lilis Sumiati, SKM,M.Keb (22 suara), Hj.Ai Laela Hidayah,SST (6 suara), Ni Nyoman Werti, SKM, MM (15 suara) dan Tien Sukarsih, Amd,Keb (24 suara).

Saat ditemui usai acara, Tia Fatimah mengatakan, Ia bersyukur dengan kepercayaan yang diberikan anggota IBI kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut kedua kalinya, dirinya berharap dukungan dan kerjasama semua anggota, pasalnya menurut Tia program kerja

tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan semua pihak,” langkah pertama saya akan selesaikan dulu program kerja yang tertunda dari periode sebelumnya, selain itu akan melakukan konsolidasi untuk membentuk IBI yang lebih solid, sehingga penguatan profesi bidan untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas dapat terwujud,” katanya.

Menurut Tia, saat ini tercatat ada 633 orang anggota aktif di IBI Kabupaten Sukabumi, namun bila dijumlahkan dengan yang belum bekerja atau belum membuka praktek, jumlah Bidan di Kabupaten Sukabumi lebih dar 600 orang, diharapkan, untuk bidan yang belum jadi anggota segera mendaftarkan diri, “Saya yakin mereka pun butuh organisasi profesi ini.”

Katanya.

Sementara itu, Hj.Mimin Mintarsih Ketua IBI Propinsi Jawa barat berharap, kepe-ngurusan IBI yang baru menjadi lebih baik,”Sesuai 8 etos kerja, dimana profesi bidan merupakan amanah serta rahmat, juga merupakan panggilan dengan kerja secara aktualisasi, satu kehormatan dan ibadah dalam memberikan pelayanan kesehatan,”Katanya. ( arief )

Pelatihan Budidaya Ikan Lele Tahun 2014 Pada pertemuan ini Kepala BKP5K menyampaikan mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan di Kabupaten Bogor yang mengacu pada Grand Strategy dari Revolusi Biru Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010-2014, yaitu: · Menguatkan SDM dan kelembagaan perikanan, salah satunya dengan mengadakan pelatihan bagi pelaku utama pelaku usaha · Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, salah satunya dengan optimalisasi bantuan perikanan yang diberikan · Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan · Memperluas akses pasar domestik dan internasional Selain itu disampaikan juga mengenai kurangnya sumberdaya penyuluh perikanan di Kabupaten Bogor sehingga diharapkan setiap individu pelaku utama dapat menjadi penyuluh swadaya yang memberi peran di kelompok dan lingkungannya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, yaitu Ir. Iam Dirham (Kepala UPT I Puskeswankan Wilayah Ciseeng), menyampaikan materi tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Ikan Lele. Beliau menyampaikan bahwa Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeli-

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya penerapan aturan secara tegas tersebut, selain dalam rangka upaya memberikan efek jera kepada para pemilik dan pengemudi yang memarkir sembarangan kendaraannya di ruas jalan tersebut, juga untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pemberlakuan sistem dua arah di ruas jalan tersebut, guna menekan sekaligus mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas, khususnya di pusat Kota Sukabumi.

Kepala Bidang LLA Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menandaskan, dalam menerapkan

haraan larva/benih dalam lingkungan terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan biosecurity, mampu telusur (traceability) dan keamanan pangan (food safety) Persyaratan awal sertifikasi CPIB : · Mempunyai Manajer Pengendali Mutu (MPM) · Mempunyai dokumen CPIB · Sudah menerapkan CPIB minimal 1 siklus sebelum mengajukan permohonan sertifikasi Dokumen dan Rekaman Merupakan dasar penerapan CPIB. Fungsi dokumentasi adalah sebagai acuan dalam penerapan dan pengembangan CPIB, menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap konsistensi mutu benih dan keamanan penggunaan bahan dalam proses produksi. Manfaat dari dokumentasi, yaitu : · Kemudahan dalam mengakses informasi tentang proses produksi dan mutu benih yang dihasilkan · Dapat diperoleh bukti objektif · Kemudahan dalam melakukan penelusuran (traceability) Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Ir. O.D. Soebhakti Hasan M.Si selaku Lektor Kepala Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan. Beliau menyampaikan materi tentang Teknis dan Bisnis Budidaya Ikan Lele. Beliau juga memaparkan bahwa budidaya ikan lele dapat mendatangkan manfaat antara lain: · Peluang untuk menembus pasar

ekspor semakin terbuka lebar Harga jual ikan semakin tinggi Usaha pembenihan ikan akan semakin bagus · Kondisi lingkungan kolam usaha budidaya ikan akan semakin terjaga · Tingkat kepercayaan konsumen akan semakin tinggi Pengendalian Produksi Budidaya Perikanan, meliputi : Jenis Ikan  Sifat Komoditi/Ikan  Tergantung Musim  Pengaruh Jarak lokasi usaha ke konsumen  Mudah rusak/busuk  Resiko Tinggi  Perputaran modal cepat  Habitat (Tawar, Payau dan Laut) Teknologi Budidaya, meliputi: · Pembuatan dan Penyiapan wadah · Sistem Pengairan · Penyediaan dan Penebaran Benih · Pengelolaan Air · Pengelolaan Pakan · Pengendalian Hama dan Penyakit · Panen · Pengaturan Pola Tanam Wagino, SP (Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) IV Wilayah Ciseeng) menyampaikan materi mengenai Manajemen dan Dinamika Kelompok dalam Pengembangan Usaha Perikanan meliputi fungsi Pokdakan sebagai wadah kerjasama antar anggota dan dengan pihak lain, sebagai unit produksi, dengan berkelompok maka usaha · ·

yang dilakukan secara individu dapat mencapai skala ekonomi baik dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya, serta sebagai tempat belajar. Pokdakan merupakan tempat belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dibentuknya Pokdakan antara lain meliputi manfaat teknis, sosial dan ekonomi. Manfaat teknis yang didapatantara lain memudahkan pola pengaturan produksi, mempercepat proses alih teknologi, memudahkan penyediaan sarana produksi. Manfaat sosial yang didapat antara lainjaminan keamanan dalam berusaha mempercepat dan memperluas proses pembelajaran, meningkatkan peran dalam pembangunan perikanan, mempermudah pembinaan dan memperlancar prosespemberdayaan, meningkatkan rasa kebersamaan dan kemandirian menumbuhkan jiwa kepemimpinan meniadakan kecemburuan sosial.

Manfaat ekonomimeliputi memperkuat posisi tawar dalam hal penentuan, fluktuasi dan kestabilan harga, meningkatkan efisiensi usaha dan pemasaran, membuka akses permodalan serta menciptakan skala ekonomi yang layak untuk pasar.

Pelatihan diakhiri dengan praktek langsung budidaya lele sistem bioflok yang dipandu oleh Suhendar S.ST (Penyuluh Perikanan Kabupaten Bogor). Dengan adanya pelatihan ini diharapkan 8 Pokdakan tersebut dapat memahami dan mempraktekkan budidaya ikan lele yang baik.

aktif melakukan usaha perekonomian ditengah masyarakat hanya 130-150 koperasi, yang lainnya terbentur dengan permasalahan klasik seperti permodalan, pemasaran dan jaminan, untuk itu saya berharap FKIKM dapat menjadi wadah, mediator, inisiator yang mampu membangkitkan industri kecil dan menengah di Kota Bogor yang sangat erat hubungannya dengan keberadaan koperasi”, harap Usmar.

Usmar juga bepesan walaupun namanya industri kecil, tapi harus dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada, seperti menggunakan teknologi komukasi yang sangat maju sekarang ini untuk membantu pemasaran produk produk yang dihasilkan.

“Saya harap FKIKM dapat membantu secara aktif mewujudkan satu visi dan misi Kota Bogor lima tahun kedepan untuk menjadi kota jasa yang nyaman beriman dan transparan dengan berbasis industri ekonomi kreatif yang memiliki daya saing di wilayah lokal, regional bahkan internasional”, tutup Usmar (Achyar M)

Perlu Perhatian Serius BP3K Kerugian Petani Ciamis. (SP),- Di pelosok wilayah Kabupaten Ciamis para petani mengurut dadanya,yang seolah-olah tanpa perhatian dari BP3K,banyaknya pengaduan yang ditampung SP ternyata setelah ditelusuri kebenarannya adalah kurangnya perhatian para penyuluh atau dari petugas PPL yang dibawah naungan BP3K,merembaknya hama wereng disetiap pesawahan merusak tanaman padi yang akhirnya para petani merugi dengan hasil panen yang sangat menurun.

Beberapa kali tanam dengan anggaran yang besar para petani merasa kecewa,bisa dibayangkan diatas lahan 100 bata dengan menelan biaya sekitar Rp.600.000.untuk upah kerja dan pemupukan hanya menghasilkan 100kg gabah padi selama 3 bulan,gabah padi tersebut hanya dapat dijual seharga Rp.400.000.itupun dihitung dalam luas lahan 100bata,ada juga yang mempunyai lahan 500bata hanya menghasilkan gabah padi 200kg saja.hal ini seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah terutama Dinas terkait untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap para petani yang ada di Kabupaten Ciamis.

Ada beberapa temuan SP diwilayah Kabupaten Ciamis Timur yang beberapa waktu lalu,SP langsung mendapat pengaduan dari petani itu sendiri mereka mengatakan bahwa”acuhnya para PPL terhadap para petani,dan mereka rata-rata kurang berpengalaman dilapangan,kenyataan tersebut diperkuat oleh banyaknya gapoktan yang hanya mengurus Proposal untuk peternakan atau jalan Produksi saja,akan tetapi penyuluhan tentang bagaimana dan pengecekan ke lapangan seolah-olah terabaikan.

Kini banyak Para petani yang sangat berharap ada banyak penyuluhan ke setiap wilayah,demi menolong kehidupan selanjutnya,maka sangatlah penting perhatian yang sangat serius dari pihak-pihak yang terkait didalamnya,yang harus mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah adalah wilayah Geografis yang sangat cocok untuk bertani hanya hal itulah produksi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat banyak di wilayah Kabupaten Ciamis(A.Herlan)

Halal Bihalal Laskar Merah Putih Macab Kota Sukabumi

Ketua MADA LMP Jawa Barat Hendra Nicholas, berfoto bersama dengan pengurus dan anggota LMP Kota Sukabumi, usai HBH Sukabumi, (SP).- Ratusan anggota Forum Bersama Laskar Merah Putih ( FB.LMP ) yang berasal dari Kota dan Kabupaten Sukabumi, Bogor serta Cianjur, belum lama ini menghadiri acara Halal Bilhalal yang di selenggarakan Markas Cabang LMP Kota Sukabumi di Gedung Pusat Kajian Islam, dalam kesempatan tersebut hadir Ketua Markas Daerah Jawa Barat, Hendra Nicholas, yang tampak sangat menikmati acara tersebut.

Saat ditemui disela – sela acara, Hendra mengatakan, bergabung dengan Laskar Merah Putih adalah sebuah Pengabdian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membela kedaulatan rakyat, “Walaupun kita basicnya preman, ya tidak harus jadi preman terus dong, kita ingin anggota LMP memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, untuk membela kedaulatan rakyat, ” katanya.

Masih menurut Hendra, Kota Sukabumi memiliki banyak potensi, untuk itu dirinya berharap, LMP Macab Kota Sukabumi khususnya mampu memanfaatkan potensi tersebut, ”Jangan jadi pengemislah, kemana – mana bawa proposal, lebih baik gali bagaimana caranya memanfaatkan potensi yang ada,”Ucapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya berharap Macab LMP Kota Sukabumi digawangi oleh Ketua dan pengurus yang mencintai, mampu mengatasi masalah dan faham tentang organisasi, sehingga LMP kedepan akan lebih baik, pungkasnya.

Acara Halal bil halal tersebut, diakhiri dengan melakukan konvoy damai kendaraan bermotor mengelilingi Kota Sukabumi. ( arief )

KORAN

12

Advertorial

Edisi IX/ 2014

SINAR PAGI L U G A S

S A N T U N

Serpihan Kalimat Kalangan UPTD TK/SD

Aneu Cookies Mempersembahkan “Donut

T A J A M

Ungkapan : KA UPTD, KATAPANG

Imoet”

Biaya pendidikan bukan gratis, bahkan untuk meningkatkan mutu yang baik dan mempunyai daya saing dengan Negara lain memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu memerlukan biaya yang cukup besar. Kebijakan pemerintah melalui DANA BOS, DAK Pendidikan, baru dapat membiayai biaya opersional sekolah yang serba terbatas, serta pengadaan sarana pendidikan yang juga masih terbatas. Artinya belum secara siginifikan bisa memenuhi harapan mencapai mutu pendidikan yang baik. dan martabat dalam pergaulan antar bangsa dapat menjadi barometer harga diri suatu negara

untuk anda dengan rasa spesial dan kemasan yang menarik. sangat

cocok untuk hidangan atau kado,anda juga bisa memesan donut bertulisan sesuai dengan kebutuhan anda.

Ungkapan Ka. UPTD Cangkuang Pendidikan selain bertujuan mencerdaskan bangsa, juga membangun karakter bangsa. Hanya dengan pendidikan yang bermutu suatu bangsa melakukan percepatan mencapai perdaban yang tinggi. Untuk itu pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa terkait harkat dan martabat dalam pergaulan antar bangsa dapat menjadi barometer harga diri suatu negara

Contact person:Hp : 0823 2023 5020 Fb : Aneu cookies

Segenap Unsur Pimpinan & Staf Redaksi

SINAR PAGI

Kepala UPTD Se-Kabupaten Bandung

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

Atas Terbitnya Koran Sinar Pagi Drs. Ruswan Rustandar, M.Si

H. Maman Sudrajat,S.Pd, MM

Drs. Agah Prayoga

Drs. Ayep Rukmana, M.Si

Drs. Kadir Firmansyah

Atas Kelahiran Cucu Pertama Drs. Agah Prayoga Kepala UPTD TK/ SD Kec. Soreang

Drs. H. Gunawan Hadimulyadi, M.Si Drs. H. Adang Sya'paat, MM

KATAPANG Drs. Dede Dhani, M.Si

Drs. Dedi Kusnadi, M.Si

Drs. Kusnaedi

Maman Sudirman, S.PdI

ANDA BUTUH DANA CEPAT ?

Ida Kurniasih,S.Pd

Langsung Cair Tanpa Survey Plapond Tinggi Abdul Majid, S.Pd

Drs. H. Setiawan, M.Pd Drs. Nandang Rusmana

Drs. Koswara, M.Pd

Biaya Administrasi Ringan Pengambilan BPKB 1 Jam Langsung Bisa Diambil

Syarat Mudah : Hanya KK. KTP

Moch. Cuarliman Kahyo, SH

Hubungi : Aulia : Telp. 081220163243

Drs. Tresna Budi Sukma,M.Si

H. Tedi Budiman, S.Ag. M.Si

Drs. Koesyogi, M.MPd

Mamu Mulyana,S.Pd

Aulia Rahmawati BP NOTARIUS & INVESTIGATION IIN ABDUL JALIL, SH, SP.N NOTARIS & PPAT KABUPATEN BANDUNG

Drs. Deden Rukmana

Siap melayani : Perizinan PT, CV, PD, Yayasan, AJB, BN, Sertifikat dll

Alamat :

Mengucapkan DIRGAHAYU KE 69 REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Soreang Ruko Katapang Square Blok A No. 3

Hubungi : Lia : Telp 081220163243

DEL EVIONDRA

Aceng Khotib : Telp 082131760444

General Manager UBP Saguling

SEGENAP PIMPINAN STAF DAN KARYAWAN BERSERTA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKABUMI

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Mengucapkan

Mengucapkan

DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT

REPUBLIK DIRGAHAYU KE 69 Mengucapkan INDONESIA

DIRGAHAYU KE 69 REPUBLIK INDONESIA DIRGAHAYU KE 69 REPUBLIK INDONESIA Ketua DPRD KBB A. Umbara Sutisna

Drs.H.Sukmawijaya,MM Bupati

Drs.Akhmad Djajuli.M.Pd Wakil Bupati H.Adjo Sarjono Sekretaris Daerah

Drs.H Abubakar,M.Si Bupati Bandung Barat

Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra Wakil Bupati Bandung Barat

Maman S Sunjaya Sekda Kabupaten Bandung Barat

Sekretaris DPRD-KBB Didik.S

Sekretaris DPRD - KBB Iwan.s

Wakil Ketua DPRD KBB H. Sunarya Erawan