Edisi XI/2014

KORAN

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Diterbitkan Oleh:

Yayasan Wirakarya NPWP :

017231101444000 Sesuai Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

E-mail:

SINAR PAGI L U G A S

Abubakar Gelorakan Kampanye Anti Rokok Lebih Kencang

T A J A M

Pembangunan Puskesmas Darmaraja Seperti Proyek Siluman

S A N T U N

Ucapan Sumbang, Diruangan Disdikpora Karawang..

TANPA PLANG Pembangunan yang berlangsung di Puskesmas Darmaraja terkesan tertutup karena tanpa plang proyek

Hal. 4

redsinarpagi@gmail.com sinarpagi99@yahoo.com Alamat Redaksi:

Komplek Pertamina Tugu Jl. Toar No.32 Kedoya Jakarta Utara Tlp. 085220297773-082320244262

Edisi : 0305/XI/2014

Rp.6.000,-

Ditengarai Orang Dekat Bupati 'Mainkan' Kasus SPK Bodong Dinas PU Sumedang

“Saya ada doa tertentu menangkal merokok di ruang ber Ac, A uuddudh heulaaa”

Hal. 5

Hal. 9

Hal. 8

PT. Perhutani dan Pemprop Jabar Serobot Lahan Area BIJB Dari Pemiliknya.

Pelangi "Kabinet Kerja" Pemerintahan Jokowi-JK Jakarta Koran Sinar Pagi - Presiden Joko Widodo, Minggu, 26 Oktober 2014, pkl. 17:56 WIB mengumumkan susunan kabinetnya yang dia beri nama "Kabinet Kerja" dan berisi 34 menteri dan empat diantaranya mengisi Menteri Koordinator.

"Alhamdulillah-hirabil-alamin, pada sore ini, kabinet baru sudah terbentuk, dan kita beri nama Kabinet Kerja," kata Presiden yang biasa disapa Jokowi di Istana Merdeka.

Presiden Jokowi menyatakan pengumuman ini lebih cepat delapan hari dari yang diamanatkan UU tentang kementerian negara, yakni 14 hari.

Presiden Jokowi memperkenalkan satu per satu anggota kabinetnya yang secara umum dia sebut sebagai pekerja keras.

Berikut susunan lengkap Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. 1. Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo 2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto 3. Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil 4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani 5. Menteri Sekretaris Negara: R. Pratikno 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago 7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan 8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti 9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said 11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo 12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi 13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna H. Laoly 15. Menteri Komunikasi dan Informasi: Rudiantara 16. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi 17. Menteri Keuangan: Bambang Soemantri Brodjonegoro 18. Menteri BUMN: Rini Mariani Semarno 19. Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga Ke Halaman 11 20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin

Majalengka, (Koran SINAR PAGI),- Meski dokumen telah menjelaskan bahwa PT. Perhutani tidak memiliki lahan diwilayah yang sekarang ini dikuasai , namun dengan arogansinya tetap mempertahankan fisik lahan yang bukan miliknya. Beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa PT. Perhutani tidak berhak atas lahan yang saat ini menjadi area pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Wilayah Keratjati, Kabupetan Majalengka.

1.

2.

3.

Surat Besluit dari jaman Belanda tanggal 21 Juni 1928, (F.C terdokumenkan), menyatakan PT. Perhutani Wilayah JawaBarat hanya mempunyai lahan/tanah di Kabupeten Majalengka yaitu, daerah Kadipaten dan Tolengas Surat KeputusanMenteri Kehutanan RI No. 435/KPTS/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000, Tentang Pengakuan Hak Kepemilikan Tanah Koman Sutawijaya (Almarhum) (F.C. Terdokumenkan) Surat Keptusan Menteri Kehutanan R.I., No. 188/KPTS/VI/2000 tanggal 6 Juni 2000, tentang penyerahan Hak Kepemilikan Tanah Koman Sutawijaya (Alm)

Menurut Ketua KOPEL Suwandi Ary Arf. Penguasaan fisik atas lahan yang dilakukan oleh PT. Perhutani Wilayah Jawa Barat, BUMN tersebut tidak bisa menunjukkan Berita Acara Penunjukkan Batas Tanah (BAPBT) untuk tanah-tanah yang dikuasainya dan disetujui/ditandantangani oleh seluruh instansi terkait baik pusat maupun daerah. “Ini saja sudah menunjukkan bahwa penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh PT. Perhutani , cacat hukum/tidak sah secara hukum dan melanggar hkum yang berlaku di Indonesia,” tandas Suwandi.

Lebih Lanjut Suwandi menyatakan bahwa, bukti-bukti yang ditunjukan ooleh H. Suhana bin Koman Sutawijaya, PT. Perhutani Wilayah Jawa Barat menebang kayu jati hingga bernilai trilyunan rupiah. Diantaranya di Desa Ujungjaya dan Sakurjaya. Dari hasil penebangan kayu jati tersebut tidak satu rupiahpun kepada H. Suhana sebagai ahli waris dari Koman Sutawijaya.

Saat penebangan kayu jati tersebut lahan dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Indramayu, kayu jati tersebut berada pada Barang Sita Jaminan.

Namun PT. Perhutani tidak mengindahkannya. “Patut diduga PT. Perhutani Jawa Barat melakukan perbuatan melanggar hukum dan arogan,” Tandas Suwandi lagi.

Sementara Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang mengkalim Tanah balong Cijaura dan Cimaneuh sesuai keterangan dari Kantor BPN Kab. Majalengka tanggal 30 September 2010 No. 624/600.232.10/2010 tetntang Penjelasan Tanah Balong Cijauara dan Cimaneuh yang isinya tidak ditemukan adfanya Hak Pakai (HP) dan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemrop Jabar. Artinya Pengakuan Pemprop Jabar sebagai pemilik kSitu Jaura dan Cimaneuh tidak berdasarkan hukum. Selain itu kesaksian Warga Desa Kertajati, S.Sasdi, Darma S. Dulaman, A. Supriyatna, Yayat R, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Kepala Desa Kertajati saat itu Mahpudin.

Dari persoalan tanah lahan yang diklaim PEMPROP Jabar Pihak pemilik tanah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Majalengka.

No. Perkara 24/Pdt. G/2011/PN.MJL Obyek perkara lahan seluas 30 ha, yaitu Kolam waduk Cijaura dan Cimaneuh. Dalam putusan sela disebutkan menolak eksespsi sereta perlawanan seluruh pihak, meski pemilik lahan mempunyai bukti-bukt6i yang cukup akurat, tapi pengadilan mengalahkan penggugat (pemuilik lahan) ????????

Sampai kapan arogansi kekuasaan menginjak-injak hak rakyat. Dengan dalih demi kepentingan bangsa sementara hak kepemilikan rakyat diabaikan bahkan dirampas. Hukum berpihak pada penguasa, bukan pada rakyat. Alihalih demi kepentingan bangsa, padahal demi kepentingan mereka yang punya kuasa? (TIM)

Permohonan Maaf Saya H.E Rustamli Umur 62 tahun. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Kampung Panulisan. Desa Kurniabakti. Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar besarnya Kepada bapak Drs.Jajat Sudrajat M.Pd dan saudara-saudaranya Di Kampung Karanganyar. Desa Pakemita,.Kecamatan Ciawi.

Kabupaten Tasikmalaya. Atas tindakan yang di lakukan Pada tanggal 13-9-2014 di Komplek Ar.Rusdu.

Saya menyadari tindakan tersebut melanggar hukum dan saya Sangat menyesal atas tindakan yang saya perbuat serta tidak Akan mengulangi perbuatan tersebut kepada siapapun.

Saya bersyukur dan berterimakasih kepada bapak Drs.Jajat Sudrajat M.Pd Dan keluarga besarnya. Yang telah memaafkan saya.

Tertanda H.E Rustamli

Pengemplangan Pajak PT.ING INTERNASIONAL, Dilaporkan. KPP MAJALAYA Terancam Diperiksa Bandung, (Koran SINAR PAGI),Mencuatnya data atas laporan 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wilayah Jawa Barat 1 yang memuat sejumlah perusahaan bermasalah atas pembayaran kewajiban pajak pada masing- masing KPP. Persoalanya kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah sebuah Lembaga anti korupsi Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation (BPN ICI) resmi melaporkan ke KEJATI minggu lalu.

Laporan bernomor 041/LAP/ BPN-ICI Jabar/X/2014, tertanggal

25 oktober 2014, disampaikan Direktur BPN ICI jawa Barat, Endang Azizi. Dikatakanya bahwa laporan pihaknya kepada lembaga hukum dimaksudkan untuk mendapat kejelasan dan kepastian hukum terkait asset Negara sektor pajak yang bernilai ratusan miliar yang belum jelas penyelesaiannya. ''Upaya klarifikasi sebelumnya sudah kami tempuh, baik ke perusahaan atau ke KPP dan Kanwil DJP Jabar.1, namun tidak ada respon.

Setelah kami kembangkan dengan investigasi dan pengumpulan data pembanding, kami temukan adanya indikasi penyimpa-ngan. Maka kami adukan persoalaan ini kepada lembaga hukum terlebih masalah piutang pajak PT. ING INTER-

NASIONAL yang bernilai 139 miliar lebih, dalam laporan pajak akhir tahun 2011, harus jelas arah penyelesaiannya.'' Papar Endang, kepada Koran SINAR PAGI (25/10) lalu Diketahui sebelumnya bahwa lembaga anti korupsi ini mengantongi dokumen laporan tahunan 16 KPP kepada Kanwil DJP Jabar.1 yang memuat sejumlah Wajib Pajak (WP) yang bermasalah tagihan pajaknya. Di antara sejumlah WP, PT. ING INTERNASIONAL yang paling fantastis piutangnya. Tidak kurang dari 139 Miliar piutang perusahaan yang ber NPWP.021999 71444 itu, tercatat dalam dokumen laporan pajak akhir tahun 2011, KPP Majalaya. Hingga kini masih belum

jelas penyelesaianya, tidak ada tindakan sehingga ada kesan pembiaran.

Selanjutnya BPN ICI melaporkan dugaan pengemplangan pajak PT. ING tersebut, kepada lembaga hukum dengan harapan dapat terungkap persoalan menyangkut asset Negara yang masih ngedap.

Endang Azizi selaku direktur ICI Jabar menegaskan persoalan ini harus diusut tuntas.

“Ada indikasi persengkongkolan bebagai pihak dalam persoalaan piutang pajak PT.ING, dokumen yang kami miliki dapat menjadi pintu pembuka mengungkap kasusnya, bahkan tidak hanya PT. ING, mungkin akan merambah ke WP lain

yang bermasalah di wilayah DJP Jabar.1. Tidak akan ada toleransi kami untuk masalah ini, karena menyangkut uang rakyat dan asset Negara yang harus diselamatkan. maka kami adukan dan bawa kasusnya ke ranah hukum, guna ada kejelasan dan efek jera pelakunya, penegak hukum pun diminta serius menanganinya, kami akan kawal agar tidak ada pihak yang main mata.

Karena persoalan ini sudah dimainkan WP sejak tahun 2009 lalu dengan membuat laporan kelebihan tagihan pajak, senilai 116.miliar ke PANJA DPR-RI yang disinyalir penuh rekayasa dan terindikasi adanya gratifikasi”. tegasnya.

Ke Halaman 11

Proyek APBD Karawang Dimonopoli Kontraktor Pembangunan Pasar Johar Perlu Dikaji Langganan, Turap TPAS Jalupang Asal Jadi Pasca Relokasi, Pedagang Akui Merugi Karawang, (Koran SINAR PAGI) Tempat pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang,Cikampek Kabupaten Karawang sebagai pembuagan sampah terpadu, kondisinya kini sangat memperihatinkan, amburadul ditambah kepulan asap dari pembakaran yang mengakibatkan polusi berat. Padahal setiap tahunnya anggaran yang digelontorkan PEMKAB Karawang dari pundi APBD bukan sedikit nilainya.

Untuk tahun anggagaran 2014,TPAS jalupang mendapat kucuran anggaran tidak kurang dari 1,5milyar untuk beberapa item kegiatan. Diantaranya penanaman pohon greenbelt,penurapan, rekondisi dan pemagaran. Ironisnya serapan anggaran dalam beberapa paket kegiatan tersebut diduga asal jadi.

Seperti dalam paket kegiatan penurapan yang menelan anggaran Rp.690.000.000. proyek yang dimenangkan melalui LPSE oleh kontraktor yang di cap 'langganan' pemda, bernama Sengwat.

Penelusuran tim dilokasi kegiatan ditemukan beberapa kejanggalan terlebih dalam proyek penurapan yang terindikasikan adanya penyimpangan. Kwalitas dan volume pekerjaan diduga asal asalan, sehingga tidak maksimal sesuai bistek. Hal itu terjadi akibat kurang matangnya perencanaan dan lemahnya pengawasan Dinas Ciptakarya.

Menurut rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, Sengwat ketika dikonfirmasi Koran SP, membantah bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakaan sesuai RAB. 'kami sudah kerjakan sesuai petunjuk dinas dengan volume dan spek yang telah ditentukan, bahkan dalam kegiatan itu kami rugi, karena kontur tanah labil sehingga kedalaman pondasi yang awalnya hanya 1meter, bertambah jadi 2-3meter.' Bantah dia Sementara kualitas pekerjaan yang dinilai asal jadi, sengwat mengatakan pihaknya sudah merugi,' semen saja sudah habis 600sak, pasir yang digunakan kualitas grade1.

Hanya belum dilakukan pengacian saja, itulah pekerjaan kami. Sementara segala kekuranganya tanyakan saja ke pihak Dinas karena memang sudah ada kesepakatan.

Mungkin tahun anggaran depan akan diluncurkan lagi' kata Sengwat, cuci tangan.

Pihak dinas Cipta karya sendiri melalui bidang kebersihan belum dapat memberikan komentar tentang kegiatan TPAS Jalupang.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,H.Endang sendiri tidak mengetahui persis proses kegiatan tersebut.”Saya tidak banyak tahu tentang kegiatan itu, Perusahaan pemenang Tender pun tidak tahu namanya. Setahu Saya kegiatan Turap dikerjakan oleh kontraktor bernama Sengwat”. Ujarnya.

Sejatinya dalam setiap proyek, dinas terkait harus lebih matang dalam perencanaan dan pengawasan jangan sampai terjadi dan terjadi lagi proyek asal jadi yang hanya pemborosan anggaran saja, lebih menguntungkan rekanan tanpa ada manfaatnya untuk masyarakat. (HER/ARD)

Karawang Koran Sinar Pagi,- Pembangunan pasar tradisional Johar, kabupaten Karawang telah berlangsung cukup lama. Sejak terjadinya Perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkab Karawang dengan PT. Sanjaya rejekimas perte-ngahan tahun 2010 lalu, pasar johar mulai diba-ngun jadi pasar semi modern yang hingga saat ini masih belum rampung.

Kendati terjadi molor nya waktu pembangunan, Diperparah dengan prasyarat pembangunan belum sepenuhnya dikantongi PTsanjaya. Seolah dipaksakan, beberapa blok pasar akhirnya dapat dirampungkan. Awal pembangunan pasar induk beras, kemudian berangsur ke blok pedagang sembako. Giliran pedagang kaki lima (PKL) dipindahkan ke blok BB2 dan BB3. PKL direlokasi ke bangunan baru di lantai 2 itu, 10 Oktober lalu.

Pasca relokasi ke tempat baru, Sejumlah pedagang mengeluhkan terjadinya penurunan omset yang sangat drastis, menurut mereka (pedagang-Red) banyak factor yang berdampak pada tidak lakunya dagangan.

Menurut Abdul Kohar, salah seorang pedagang ayam potong, yang mengaku tiap hari alami kerugian, karena sepi pembeli. “sejak menempati lapak baru dilantai 2, setiap hari saya alami kerugian karena sepi pembeli, sementara barang dagangan saya tergolong mudah busuk, akhirnya terbuang. Pantas saja banyak pedagang yang bangkrut, serta menginginkan kembali berdagang di bawah, karena faktanya memang sepi. Bahkan beberapa pedagang ada yang nekat berjualan dibawah dengan menggunakan roda.” ungkap dia.

Sementara Retribusi yang dikenakan oleh pihak pengembang cukup menguras dompet pedagang,

belum lagi penggunaan aset negara (eks) Bina Marga yang digunakan dan dibangun secara permanen untuk diperjual belikan kepada pedagang beras tidak jelas aturan mainnya.

Sejauh ini pihak pengembang, PT.Sanjaya belum dapat menanggapi, begitupun Dinas perdagangan, saat hendak dikonfirmasi kepala disperindag tamben H.Hanapi melalui pesan singkatnya mengaku tengah mengikuti rapat Migas di Bandung.

Mengomentari hal itu tokoh masyarakat pasar Johar, H.Kakay Koswara mengemukakan masalah yang dialami pedagang Johar khususnya PKL seharusnya tidak perlu terjadi, sebab jika mengikuti konsep awal pembangunan, dirinya yang ditunjuk dan diangkat sebagai ketua pembangunan pasar menyebutkan bahwa lokasi PKL seharusnya ada dilantai bawah. “sesuai kesepakatan yang ditempuh dan di ajukan saat itu, sudah disetujui bahwa lokasi PKL dilantai dasar. Lantai 2 dialokasikan untuk pedagang besar atau grosir.

Namun seiring waktu kesepakatan lokasi, denah dan harga bangunan jadi berubah. Hal itulah yang saya fikir perlu dikaji ulang, kembali ke perjanjian awal (PKS).

Karena dinilai banyak poin isi perjanjian yang dilanggar pengembang. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, dampaknya pasar dan pedagang akan mati secara perlahan, mudah-mudahan kami sebagai warga johar dapat membantu memfasilitasi apa yang menjadi keluhan dan keinginan para pedagang. Karena walau bagaimanapun secara pribadi, sebagai pelaku sejarah dan pernah menjadi ketua pembangunan pasar ini, saya masih punya tanggungjawab moral untuk mengakomodir kemajuan usaha para pedagang.” Tegas dia. (Her/ard).

2

Opini

KORAN

SINAR PAGI

Edisi 0305/XI/2014

L U G A S

T A J A M

& Artikel

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

S A N T U N

Ulil Amri Dan Pemerintah Menuju Negara Kesejahteraan PARA

pendiri Republik ini telah bersepakat bulat mendesain Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Kehendak untuk mewujudkan cita-cita tersebut termaktub pula dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik yang asli maupun hasil amendemen.

Bahkan, dalam UUD 1945 setelah perubahan, peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, ditegaskan secara detail. Pasal 34 ayat 2 menyatakan 'negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan'.

Hingga 69 tahun usia Republik Indonesia, peta jalan menuju negara kesejahteraan itu masih buram. Negara seperti sudah cukup puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan bahwa persentase rakyat miskin turun, padahal dari sisi jumlah relatif stagnan dan dari tingkat kedalaman kemiskinan malah kian parah.

Berbagai program bertema pengentasan masyarakat dari kemiskinan silih berganti dimunculkan, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Di sana-sini masih terdapat warga yang sakit, tetapi tak bisa berobat akibat kemiskinan yang akut. Tak sedikit pula yang meninggalkan bangku sekolah karena terpaksa membantu orangtua mereka mencari nafkah.

Karena itulah, kita meng¬apresiasi usaha pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo yang telah meluncurkan empat program pemberdayaan masyarakat miskin mulai Senin (3/11). Peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan SIM card berisi uang elektronik tersebut disambut publik dengan sangat antusias. itu menandakan sudah terlalu lama masyarakat miskin dan rentan miskin di negeri ini merindukan kehadiran negara untuk mengurus mereka. Selama ini, mereka bagaikan anak yatim piatu yang sekadar disentuh secara sambil lalu oleh negara, bahkan ada yang menjadikannya proyek untuk menangguk keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Tanpa skema program yang berkelanjutan, cita-cita negara kesejahteraan akan selalu berhenti menjadi sekadar keinginan dan parade janji. Jangan sampai pemerintahan ini mendapatkan predikat sebagai negara pembual akibat hanya sanggup memproduksi janji.

Melalui forum ini juga berkali-kali kita ingatkan agar segala bentuk program antikemiskinan dijauhkan dari tangan-tangan nakal yang hendak menjadikannya sebagai lahan mendulang proyek dari hulu hingga hilir.

Pastikan bahwa kartu-kartu tersebut benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak dan digunakan secara bijak. Kita punya banyak jalan untuk menuju kesejahteraan. Namun, berbagai jalan tersebut tersumbat tanpa pernah benar-benar dicari mengapa tersumbat. Kini, era itu telah usai. Jalan sudah terbuka. Akan tetapi, karena ia panjang dan berliku, dibutuhkan komitmen panjang dan kuat pula dari para pengurus negara.(*)

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Penasehat: Maktal Nugraha, Ir, Edi Daryono, Penasehat Hukum : Olet.K.Sitepu, SH, LBH HIPSI Pemimpin Umum : S Djoko Pramono, SH.MH Wakil Pemimpin Umum : Usep Wawan, S.Pd Dewan Redaksi: Nurjaman, S. Sos, M.M., Usep Wawan, Teddy, S DJoko Promono, SH.MH Sekretaris : Pathuroni Alprian Pemimpin Redaksi: Wawan Nurjaman, S.Sos, M.M. Assisten Pemimpin Redaksi I: Dwi Arifin Assisten Pemimpin Redaksi II: Hamzah Efendi Redaktur Senior: Lina Herlina Koordinator Litbang: Heryawan Koordinator Liputan Daerah: Dimas Madia Koordinator Puslahta : Dodi Permana, SE

Pemimpin Perusahaan: Teddy Assisten Pimprus Bidang Umum & Keuangan : Andy SN Assisten Pimprus Bidang Sirkulasi & Iklan H. Iwan Rahmat Creative Design: Heri Koordinator Kemitraan : Budi Riyanto, ST

Staff Redaksi : Yudi Pribadi, Gunawan, Erwin, Endang, U Wahyu, Melly, Sony, Taryana, Budi, Widya, Tuti H, Wulan, Aulia Rahmawati, Robby Pratama, Koko Koswara.

Kota Bandung: Dwi Arifin , U Wahyu, Widi Heryan. Kota Cimahi: Andi Sovian N. Kab. Bandung: Endang S Kab. Bandung Barat: Deni HM (Ka Biro), Taufik. Kab. Sukabumi: Usep Wawan (Ka. Biro), Arief Wahyudi, Isro. Kota Sukabumi: Agus Hariadi (Ka. Biro), Suhilman BA, Ade MY, Fachrizal. Kab. Cianjur: Agus Haryadi (Pjs. Ka. Biro), Biro Kabupaten/ Kota Tasikmalaya : Halim Saepudin (Ka.Biro), Nanang M, Agus Hermawan, Wawan Erawan, Asep Herlan, Sukarso, R Tonarmi, Yana S. Garut : Asep Darojat (Ka.Biro), Dea Lega, Wibawa, Agus Lukman, H Endang. Kab. Subang dan Pantura: Azis I Muchidin (Ka.Biro), Ade S, Slamet Riyadi, Zaenal Abidin, Tarlam. Kota / Kab. Bekasi : Deden A (Ka. Biro), Rachmadillah, Dicky Isnurhakim, S.Pd, M.Si, Nuron Nurjaman, Agung. Sumedang : Jeky E Saepudin (Ka.Biro), Tatang Supriatna.

Karawang : Rustam Kusuma Jaya (Ka.Biro) Saryani Lubis, Adit Drajat S, Ardiansyah Iskandar. Ciamis : Asep Herlan. Purwakarta: Musa Pratama (Ka.Biro). Bogor : Ahyar Matondang (Ka.Biro), Iwan Santahak. Pangandaran. Hikmat (Ka.Biro) Perwakilan Provinsi Banten : Predi Joni Harga bulanan langganan Rp.15.000 Iklan Display Warna Rp.20.000 /mm Kolom, Iklan B/W Rp.10.000/mm Kolom Alamat Redaksi: Jl. Ahmad Yani No.238 (Jaya Plaza) Blok S. No.01 Bandung, Jawa Barat Tlp. 085220297773-082320244262 E-Mail : redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com Rekening: Bank BRI No.REK. 3268-01001284-50-3 PT. Percetakan & Penerbitan

Grup Pikiran Rakyat (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan) Selain Nama-nama yang tercatat di BOX, Bukan wartawan Kami. Wartawan Kami tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Dalam setiap liputan berita/ investigasi dibekali Surat Tugas/ Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan.

Oleh : Dimas Madia (Koord. Liputan Daerah Koran Sinar Pagi) Ketaatan kepada ulil amri merupakan ketaatan kepada alloh, dalam alquran alloh berfirman : hai orang-orang yang beriman taatilah alloh dan taatilah rasul dan ulilamri diantara kalian “(qs Annisa 59).

Dalam ayat tersebut Allah me-merintahkan kaum muslim untuk mentaati alloh, rasul dan ulil amri di tengah-tengah mereka. Maka tidak diragukan lagi bahwa ketaatan ke-pada ulil amri merupakan wujud ketaatan kepada Allah.

Dalam kitab tafsir AL-IMAM an namawi (Syarh Shahih Muslim) menukilkan pendapat para ulama bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah setiap orang yang di-wajibkan oleh alloh untuk ditaati yaitu pemimpin atau pemerintah dalam artian yang dimaksud Ulil Amri.

Ketaatan kepada ulil amri meru-pakan salah satu azas dan prinsif penting dalam islam, jika prinsif ini benar-benar ditegakan dan dipegang teguh oleh umat islam, niscaya me-reka akan merasakan kemaslahatan dan kebaikan yang tiada batas, sehi-ngga tidaklah berlebihan jika dika-takan bahwa menaati ulil amri akan membuka pintu kesuksesan hakiki.

Walaupun seseorang hanya berke-dudukan sebagai rakyat jelata, tidak punya nama keku-

asaan, kekuasaan pun tidak dalam genggamannya, kursi jabatan pun tidak mampu dia raih, kalau ia tetap menjungjung ketaatan kepada ulil amri, niscaya Alloh akan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Inilah sukses kehi-dupan yang sesungguhnya. Dengan ajaran islam yang ia jalankan deng-an sebaikbaiknya, ia akan meraih kebahagiaan didunia dan di akhirat.

Tidak akan lurus dan benar apabila urusan agama dan urusan dunia dipisahkan karena prinsif urusan ag-ama untuk membawa manusia baha-gia di dunia. Selain itu dalam tafsir (as-sa'di ) terurai ketaatan dan ke-tundukan kepada ulil amri merupa-kan wujud ketaatan kepada alloh dan sebagai langkah untuk mengharap pahala disisinya.

Ketaatan kepada ulil amri juga merupakan wujud ketaatan kepada rosululloh dan apabila membangkang dan tidak mau mentaati rosululloh, nabi bersabda : “barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati alloh dan barang siapa yang menentangku maka ia telah menentang alloh. Barang siapa yang mentaati pemimpin di tengah-tengah umatku sungguh ia telah mentaatiku, dan barang siapa yang membangkang terhaap pemimpin ditengahtengah umatku, sungguh ia telah membangkang terhadapku. [HR Bukhori no. 7137 dan muslim no. 1835].

Bagaimana Wujud Ulil Amri Yang harus Ditaati Apabila ulil amri mengajak maksiat atau membuat kebijakan yang tidak berlandaskan alquran dan hadist shahih dan menghukum rakyatnya diluar hokum alloh, maka haram hukumnya untuk ditaati. Alloh berfirman : Apakah hokum Kebodohan [yang dibuat

Manusia] yang kalian kehendaki dan siapakah yang paling baik selain hokum [yang dibuat] alloh bagi orang-orang yang yakin. Qs (al- maidah ; 50).

Ulil Amri harus ditaati ketika mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf (Baik) dan memberikan amr (kebijakan) yang mendatangkan kemaslahatan bersama, baik maslahat duniawi maupun ukhrowi. Setiap pribadi muslim hendaknya bersabar untuk tetap mentaati pemerintahannya walaupun dirasa kebijakan tersebut tidak ia sukai dengan prinsif alqur'an dan sunnah.

Rosululloh bersabda : Mendengar dan mentaati [waaliyul amri] merupakan kewajiban setiap muslim baik dalam hal yang ia sukai maupun ia benci, selama ia tidak diperintahkan berbuat maksiat. Jika ia diperintahkan berbuat maksiat maka tidak ada lagi kewajiban untuk mentaati.[HR. Al-Bukhari no 7144, muslim no 1839].

Atas dasar itulah, jika pemerintah menetapkan program atau membuat kebijakan tidak sesuai dengan syariat islam, maka tidak ada kewajiban rakyat untuk mentaati kebijakan dan mengikuti program pemerintah tersebut, tentunya dengan tetap memberikan rasa hormat kepada pemerintah secara global.

Apabila ulil amri bertindak salah adalah manusia biasa. Sebagaimana keumuman manusia yang jiwanya selalu didorong oleh hawa

nafsu untuk berbuat khilaf. Namun apabila penguasa tanpa berdasarkan ajaran islam berbuat keji dan mungkar bertindak korupsi, kolusi dan nepotisme tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat dan berbuat semena-mena, bagaimanakah hal yang demikian? itulah contoh kemungkaran yang sering diisukan oleh rakyat terhadap pemerintahannya.

Menghadapi kondisi aparatur pemerintah yang seperti ini, islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita, apa yang harus kita upayakan dan dimana kita harus menetap..?

Bahaya meninggalkan sholat !

Oleh : Dwi Arifin Assisten Pemimpin Redaksi Koran SINAR PAGI .

“Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud / sholat, dan mereka dalam keadaan sejahtera/mampu.”

(Q.S. Al Qalam [68] : 43) “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakan-

nya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian”.” (QS. Al Mudatstsir [74] : 38-47) Firman Allah diatas menjelaskan diantara akibat meninggalkan sholat. Pada dasarnya seorang manusia meninggalkan atau melaksanakan amal perbuatan ada sebab. Orang yang mengetahui bahaya meninggalkan sholat ada kemungkinan dia akan berusaha untuk sholat. Orang yang mengetahui manfaat dari sholat maka dia ada kemungkinan untuk melaksanakan sholat. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang meninggalkan sholat ataupun melaksanakannya pada dasarnya berawal dari seberapa jelas yang diketahui-nya tentang sholat.

Ketika Malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia berkata, “Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat,

haji, sedekah, dan amal saleh seseorang yang meninggalkan sholat. Ia dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Demi Allah, yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat, setiap hari mendapat 1.000 laknat dan murka. Para malaikat melaknatnya dari langit pertama hingga ketujuh.

Orang yang meninggalkan sholat tidak memperoleh minuman dari telaga surga, tidak mendapat syafaatmu, dan tidak termasuk dalam umatmu. Ia tidak berhak dijenguk ketika sakit, diantarkan jenazahnya, diberi salam, diajak makan dan minum. Ia juga tidak berhak memperoleh rahmat Allah. Tempatnya kelak di dasar neraka bersama orang-orang munafik, siksanya akan dilipatgandakan, dan di hari kiamat ketika dipanggil untuk diadili akan datang

dengan tangan terikat di lehernya.

Para malaikat memukulinya, pintu neraka jahanam akan dibukakan baginya, dan ia melesat bagai anak panah ke dalamnya, terjun dengan kepala terlebih dulu, menukik ke tempat Qorun dan Haman di dasar neraka.

Ketika ia menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, makanan itu berkata, 'Wahai musuh Allah, semoga Allah melaknatmu, kamu memakan rezeki Allah namun tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dariNya.' Ketahuilah, sesungguhnya bencana yang paling dahsyat, perbuatan yang paling buruk, dan aib yang paling nista adalah kurangnya perhatian terhadap sholat lima waktu, sholat Jumat, dan sholat berjemaah. Padahal, semua itu ibadahibadah yang oleh Allah SWT ditinggikan derajatnya, dan dihapuskan dosa-dosa maksiat bagi siapa

saja yang menjalankannya.

Namun pada ahirnya keputusan untuk meninggalkan atau melaksanakan sholat ada pada diri kita sendiri. Alloh dengan firmannya, lalu rosululloh dengan sabdanya, hanya menjadi petunjuk dan penjelas. Tapi kita harus selalu ingat akan selalu ada dua ujung dalam hidup dari keputusan yang kita ambil. Ujung yang pertama adalah penyesalan yang abadi dan ujung yang ke dua adalah kebahagiaan / keselamatan yang abadi.

Keprihatinan Terhadap Seni Dan Budaya Daerah Yang Disalah Artikan Dan Dilecehkan Oleh Sikap Orang- Orang Belegug Oleh : Robby Pratama Staf Redaksi Koran Sinar Pagi

B

erawal dari keprihatinan atas tindakan orang-orang BELEGUG yang tidak mengerti dan menghargai seni dan budaya yang seharusnya kita lestarikan dan kita budayakan seiring perkembangan jaman. Seni budaya tradisional jaipong kini sangat memprihatinkan, banyak kalangan pecinta seni budaya jaipong secara langsung atau tidak langsung sudah merusak citra seni budaya ini. Seni jaipong bukan ajang untuk pilih-pilih penari yang dijadikan istri simpan bajidor dari kelas pengusaha atau pejabat, seni budaya jaipong bukan ajang lobi-lobi penari atau sinden ketika turun panggung untuk esex-esex. Jaipong bukan seni budaya khusus milik kabupaten karawang, tapi jaipong adalah seni budaya orang jawa barat dan oleh karena itu jangan menyalah artikan arti kata bahasa 'goyang karawang', karena sudah bukan rahasia umum lagi kata bahasa 'goyang karawang' dinilai dan dilihat dari sisi negatif nya saja bukan dilihat dari seni budaya nya.

Tari Jaipong Kesenian Tradisional Jawa Barat Jaipongan adalah sebuah genre seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Perhatiannya pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah Ketuk Tilu menjadikannya mengetahui dan mengenal betul perbendaharan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada Kliningan/ Bajidoran atau Ketuk Tilu. Gerakgerak bukaan, pencugan, nibakeun dan beberapa ragam gerak mincid dari beberapa kesenian di atas cukup memiliki inspirasi untuk mengembangkan tari atau kesenian yang kini dikenal dengan nama Jaipongan.

Sebagai tarian pergaulan, tari Jaipong berhasil dikembangkan oleh Seniman Sunda menjadi tarian yang memasyarakat dan sangat digemari oleh masyarakat Jawa Barat (khususnya), bahkan populer sampai di luar Jawa Barat.

Menyebut Jaipongan sesung-guhnya tak hanya akan mengi-ngatkan orang

pada sejenis tari tradisi Sunda yang atraktif de-ngan gerak yang dinamis. Ta-ngan, bahu, dan pinggul selalu menjadi bagian dominan dalam pola gerak yang lincah, diiringi oleh pukulan kendang. Terutama pada penari perempuan, seluruh-nya itu selalu dibarengi dengan senyum manis dan kerlingan mata. Inilah sejenis tarian per-gaulan dalam tradisi tari Sunda yang muncul pada akhir tahun 1970-an yang sampai hari ini popularitasnya masih hidup di tengah masyarakat.

Sejarah Sebelum bentuk seni pertunjukan ini muncul, ada beberapa pengaruh yang melatarbelakangi bentuk tari pergaulan ini.

Di Jawa Barat misalnya, tari pergaulan merupakan pengaruh dari Ball Room, yang biasanya dalam pertunjukan tari-tari pergaulan tak lepas dari keberadaan ronggeng dan pamogoran. Ronggeng dalam tari pergaulan tidak lagi berfungsi untuk kegiatan upacara, tetapi untuk hiburan atau cara gaul. Keberadaan ronggeng dalam seni pertunjukan memiliki daya tarik yang mengundang simpati kaum pamogoran.

Misalnya pada tari Ketuk Tilu yang begitu dikenal oleh masyarakat Sunda, diperkirakan kesenian ini populer sekitar tahun 1916. Sebagai seni pertunjukan rakyat, kesenian ini hanya didukung oleh unsur-unsur sederhana, seperti waditra yang meliputi rebab, kendang, dua buah kulanter, tiga buah ketuk, dan gong.

Demikian pula dengan gerak-gerak tarinya yang tidak memiliki pola gerak yang baku, kostum penari yang sederhana sebagai cerminan kerakyatan.

Seiring dengan memudarnya jenis kesenian di atas, mantan pamogoran (penonton yang berperan aktif dalam seni pertunjukan Ketuk Tilu/Doger/Tayub) beralih perhatiannya pada seni pertunjukan Kliningan, yang di daerah Pantai Utara Jawa Barat (Karawang, Bekasi, Purwa-

karta, Indramayu, dan Subang) dikenal dengan sebutan Kliningan Bajidoran yang pola tarinya maupun peristiwa pertunjukannya mempunyai kemiripan dengan kesenian sebelumnya (Ketuk Tilu/Doger/ Tayub). Dalam pada itu, eksistensi tari-tarian dalam Topeng Banjet cukup digemari, khususnya di Karawang, di mana beberapa pola gerak Bajidoran diambil dari tarian dalam Topeng Banjet ini. Secara koreografis tarian itu masih menampakan pola-pola tradisi (Ketuk Tilu) yang mengandung unsur gerak-gerak bukaan, pencugan, nibakeun dan beberapa ragam gerak mincid yang pada gilirannya menjadi dasar penciptaan tari Jaipongan. Beberapa gerak-gerak dasar tari Jaipongan selain dari Ketuk Tilu, Ibing Bajidor serta Topeng Banjet adalah Tayuban dan Pencak Silat. Kemunculan tarian karya Gugum Gumbira pada awalnya disebut Ketuk Tilu perkembangan, yang memang karena dasar tarian itu merupakan pengembangan dari Ketuk Tilu. Karya pertama Gugum Gumbira masih sangat kental dengan warna ibing Ketuk Tilu, baik dari segi koreografi maupun iringannya, yang kemudian tarian itu menjadi populer dengan sebutan Jaipongan.

Ciri khas Jaipongan gaya kaleran, yakni keceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, dan

kesederhanaan (alami, apa adanya). Hal itu tercermin dalam pola penyajian tari pada pertunjukannya, ada yang diberi pola (Ibing Pola) seperti pada seni Jaipongan yang ada di Bandung, juga ada pula tarian yang tidak dipola (Ibing Saka), misalnya pada seni Jaipongan Subang dan Karawang. Istilah ini dapat kita temui pada Jaipongan gaya kaleran, terutama di daerah Subang. Dalam penyajiannya, Jaipongan gaya kaleran ini, sebagai berikut: 1) Tatalu; 2) Kembang Gadung; 3) Buah Kawung Gopar; 4) Tari Pembukaan (Ibing Pola), biasanya dibawakan oleh penari tunggal atau Sinden Tatandakan (serang sinden tapi tidak bisa nyanyi melain-kan menarikan lagu sinden/juru kawih); 5) Jeblokan dan Jabanan, merupakan bagian pertun-jukan ketika para penonton (bajidor) sawer uang (jabanan) sambil salam tempel.

Istilah jeblokan diartikan sebagai pasangan yang menetap antara sinden dan penonton (bajidor).

Perkembangan Tari Jaipong Karya Jaipongan pertama yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah tari "Daun Pulus Keser Bojong" dan "Rendeng Bojong" yang keduanya merupakan jenis tari putri dan tari berpasangan (putra dan putri). Dari tarian itu muncul beberapa nama penari Jaipongan yang handal seperti Tati Saleh, Yeti Mamat, Eli Somali, dan Pepen Dedi Kurniadi. Awal kemunculan tarian tersebut sempat menjadi perbincangan, yang isu sentralnya adalah gerakan yang erotis dan vulgar. Namun dari ekspos beberapa media cetak, nama Gugum Gumbira mulai dikenal masyarakat, apalagi setelah tari Jaipongan pada tahun 1980 dipentaskan di TVRI stasiun pusat Jakarta. Dampak dari kepopuleran tersebut lebih meningkatkan frekuensi pertunjukan, baik di media televisi, hajatan maupun perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan pemerintah.

Kehadiran Jaipongan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap para penggiat seni tari untuk lebih aktif lagi menggali jenis tarian rakyat yang sebelumnya kurang perhatian. Dengan munculnya tari Jaipongan, dimanfaatkan oleh para penggiat seni tari untuk menyelenggarakan kursus-kursus tari Jaipongan, dimanfaatkan pula oleh pengusaha pub-pub malam sebagai pemikat tamu undangan, dimana perkembangan lebih lanjut peluang usaha semacam ini dibentuk oleh para penggiat tari sebagai usaha pemberdayaan ekonomi dengan nama Sanggar Tari atau grup-grup di beberapa daerah wilayah Jawa Barat, misalnya di Subang dengan Jaipongan gaya "kaleran" (utara).

Perkembangan selanjutnya tari Jaipongan terjadi pada tahun 19801990-an, di mana Gugum Gumbira menciptakan tari lainnya seperti Toka-toka, Setra Sari, Sonteng, Pencug, Kuntul Mangut, Iring-iring Daun Puring, Rawayan dan tari Kawung Anten. Dari tarian-tarian tersebut muncul beberapa penari Jaipongan yang handal antara lain Iceu Effendi, Yumiati Mandiri, Miming Mintarsih, Nani, Erna, Mira Tejaningrum, Ine Dinar, Ega, Nuni, Cepy, Agah, Aa Suryabrata dan Asep.

Dewasa ini tari Jaipongan boleh disebut sebagai salah satu identitas keseniaan Jawa Barat, hal ini nampak pada beberapa acara-acara penting yang berkenaan dengan tamu dari negara asing yang datang ke Jawa Barat, maka disambut dengan pertunjukan tari Jaipongan.

Demikian pula dengan misi-misi kesenian ke manca negara senantiasa dilengkapi dengan tari Jaipongan.

Tari Jaipongan banyak mempengaruhi kesenian-kesenian lain yang ada di masyarakat Jawa Barat, baik pada seni pertunjukan wayang, degung, genjring/terbangan, kacapi jaipong, dan hampir semua pertunjukan rakyat maupun pada musik dangdut modern yang dikolaborasikan dengan Jaipong.

Topik

KORAN

SINAR PAGI

Utama

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

L U G A S

Jadi Menteri Pendidikan, Anies Belum Mau Ungkap Program Kerja Mantan Deputi Tim Transisi Anies Baswedan ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Dasar dan Menengah.

Anies belum mau bicara soal konsep apa yang bakal dikerjakannya setelah resmi dilantik sebagai menteri besok.

"Tadi ada arahan, besok setelah sidang kabinet soal program dan kebijakan. Saya saja belum dilantik. Saya ditugaskan sebagai menteri dan apa yang diamanatkan,"

3

kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (26/10).

Terkait dengan apakah nantinya akan ada perubahan kurikulum dalam pendidikan di Indonesia, Anies juga belum mau mengungkap. Namun yang jelas, pihaknya akan memperbaiki kekurangan yang ada selama ini.

"Prinsipnya syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan dan siap terlibat," singkat Anies.

Anies berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja memperbaiki pendidikan Indonesia.

"Insya Allah bisa dengan baik. Kita menjalankan ini

T A J A M

Edisi 0305/XI/2014

S A N T U N

Puan Maharani punya 2 motor Harley Davidson & kekayaan Rp 34 M Harta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mencapai Rp 34,16 miliar dan USD 28.125 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tertanggal 30 April 2013.

Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp 16,72 miliar yang berada di enam lokasi kota Bekasi, tiga lokasi di kabupaten Gianyar, lima lokasi di kabupaten Klungkung, dan dua lokasi di Jakarta.

Selanjutnya harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp

1,08 miliar yang terdiri atas mobil merk VW Beetle, Toyota Land Curiser, VW Karman Ghia, Daihatsu Taruna serta dua motor merek Harley Davidson.

Kemudian harta lain berbentuk surat berharga sejumlah Rp2,56 miliar ditambah giro dan setara kas lainnya sejumlah Rp13,78 miliar dan 28.125 dolar AS. Puan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR periode 2009-2014.

Demikian dikutip dari Antara.

Dia juga adalah anggota Komisi VI DPR RI yang meliputi bidang

BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Perempuan kelahiran Jakarta 6 September 1973 aktif terlibat dalam organisasi politik saat menjadi anggota DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Luar Negeri pada 2006.

Selanjutnya cucu Presiden pertama Ir Soekarno itu diangkat sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi partai dengan organisasi lain.

Jadi Mendagri, Tjahjo Langsung Rapat Rachmat Gobel Tak Mau Dipanggil Pak Menteri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung mengadakan rapat usai mendengarkan paparan Presiden Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna perdana tadi. Rapat itu guna menyamakan langkah yang akan dilakukan Tjahjo untuk tugas perdananya.

"Saya langsung ke Depdagri untuk rapat. Ya dengan eselon I. Supaya ada isi yang sama," ujar Tjahjo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10).

Adanya rapat ini, kata Tjahjo, sertijab dengan Gamawan Fauzi menteri sebelumnya ditunda. Apalagi, dikabarkan, Gamawan tengah ada tugas di luar.

"Jadi apa sekarang sertijab nggak perlu formal. Dah jalan aja pokoknya," ujar Gamawan.

Dalam rapat nanti, Tjahjo akan meminta data-data permasalahan yang ditangani Kemendagri dalam 10 tahun terakhir.

"Akan kami mintakan 10 tahun ini apa. Masalah yang ada bagaimana dan lain sebagainya di-inventarisir, mana yang minoritas itu," ujarnya.

Senin (27/10) beberapa menteri Kabinet Kerja mulai menyambangi kantornya. Salah satunya Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Saat serah terima jabatan di kantor Kementerian Perdagangan, Rachmat membuka kartu, menceritakan pengalaman hari pertama menjadi menteri.

Dia belum terbiasa dengan status barunya sebagai menteri. Hal itu sudah dirasakan sejak di kediamannya.

"Tadi pagi-pagi saya bangun, kata istri saya 'Pah, bangun cepat mandi. Kan harus berangkat'," ujar Rachmat menirukan ucapan istrinya.

Jadi menteri, Ferry Mursyidan Mundur Dari Pengurus Nasdem Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Ferry Mursyidan Baldan sebagai menteri agraria dan tata ruang. Sebagai bentuk komitmen dan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi, Ferry telah menyatakan mundur dari jabatan Ketua Bapilu Partai NasDem. "Sudah tanda tangan surat pengunduran hari ini, (mundur) sebagai pengurus DPP Partai NasDem," ungkap Ferry saat menghadiri pelantikan Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10).

Menurut Ferry, keputusannya mundur sebagai dari jabatan partai merupakan garis kebijakan yang diambil Surya Paloh. "Ini sebuah garis kebijakan partai dan komitmen pada Pak Jokowi," lanjutnya.

Soal tugasnya nanti di kementerian, Ferry tidak mau banyak bicara. Dia memilih mendengarkan dulu tugas-tugasnya dalam sidang kabinet paripurna pertama nanti.

"Saya memilih untuk mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan presiden dalam di rapat kabinet," tegasnya.

Hanif Dhakiri Ngaku Betisnya Pegal Ikuti Kegiatan Kenegaraan Usai melakukan sesi pemotretan, para menteri Kabinet Kerja dijadwalkan langsung mengikuti sidang kabinet paripurna pertama di Kantor Presiden. Sesi pemotretan selesai pada pukul 13.10 WIB, masih ada waktu tersisa untuk sidang kabinet yang baru akan dimulai pukul 14.00 WIB. Tampak dua orang menteri Kabinet Kerja, Menteri ketenagakerjaanMuhammad Hanif Dhakiri serta Menteri PDT dan Transmigras iMarwan Jafar keluar dari Istana Merdeka.

Kedua menteri asal PKBitu tampak berbincang sebentar dan kemudian menepi bersama segerombolan wartawan."Saya duduk sini ya," ujar Dhakiri seraya duduk di trotoar samping tempat sampah depan Masjid Baiturahim, Senin (27/10).

Saat Dhakiri duduk, disusul dengan Marwan yang tampak mengikuti duduk di trotoar dekat tong sampah. Keduanya tak canggung duduk di bawah bersama para wartawan.

Dhakiri mengaku capek mengikuti kegiatan kenegaraan sedari minggu lalu."Capek, betis pegal," ujar Dhakiri kepada wartawan sambil memijit mijit kakinya. Begitupun juga Marwan. Marwan duduk tampak mengobrol dengan wartawan dan asik menselonjorkan kakinya. Meski tampak lelah, kedua politisi PKB itu tetap meladeni pertanyaan wartawan. Bahkan mereka tak segan untuk dimintai PIN BB dan nomor teleponnya.

Rudiantara Janji Kerja Keras Di Kemenkominfo Rudiantara telah resmi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Rudi berjanji akan bekerja keras.

"Butuh kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas," ujar Rudiantara di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin (27/10).

Rudi mengatakan akan mendobrak sistem birokrasi yang kurang efektif. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat pelayanan masyarakat harus menjadi hal utama.

"Pentingnya revolusi untuk pelayanan masyarakat sehingga informasi berjalan dengan baik," ungkap dia.

Selanjutnya, Rudi juga meminta kepada seluruh jajaran karyawan di lingkungan Kemenkominfo untuk menciptakan iklim kerja yang profesional.

Salah satunya dengan cara menghilangkan sekat antara atasan dan bawahan.

"Saya berharap kepada para pejabat jangan sungkan-sungkan dengan saya.

Jangan kaku," ungkap dia.

Mendengar hal itu, Rachmat langsung menanyakan alasan istrinya bicara begitu. "Lalu dijawab istri saya 'kan sekarang sudah jadi menteri'," ucap Rachmat sambil tertawa.

Rachmat melanjutkan ceritanya

belum terbiasa dengan status menteri. "Begitu masuk (kantor) dan mulai rapat tadi dengan keluarga besar Kemendag semua panggil 'Pak Menteri'. Lalu agak bingung saya," kenangnya.

Karena tidak terbiasa, Rachmat pun meminta seluruh stafnya untuk tidak memanggilnya dengan sebutan itu.

"Akhirnya saya bilang panggil saja Pak Rachmat. Lebih enak bahasanya. Itulah arahan pertama saya," tutur bos Panasonic ini.

"Panggilah Pak Rachmat jangan Pak Menteri," pungkasnya yang disambut dengan tepuk tangan hadirin yang hadir.

Kubu SDA: Jadi Menteri Agama, Lukman Hakim tidak mewakili PPP Ketua Fraksi PPP DPR kubu Suryadharma Ali (SDA), Epyardi Asda menegaskan, keberadaan Lukman Hakim Saifuddin dalam jajaran menteri Kabinet Kerja pemerintahanJokowi-JK bukan representasi partai. Sebab, kata dia, Ketua Umum PPP SDA tidak pernah mengusulkan satu pun kadernya untuk menjadi menteri dalam pemerintahan Jokowi-JK. "Kami sangat senang ada kader PPP di kabinet. Tapi ketika saya tanya Ketum (ketua umum), beliau (SDA) merasa tidak mengusulkan nama beliau (Lukman Hakim) di kabinet," kata Epyardi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

Epyardi menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta PPP untuk mengusulkan kadernya sebagai calon menteri. "PPP yang resmi tidak mengusulkan nama-nama karena Jokowi tidak pernah meminta," tegasnya.

Senada dengan Epyardi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meyakini diangkatnya Lukman Hakim sebagai menteri agama bukan karena mewakili partai. Namun, kata dia, pengangkatan Lukman lebih didasarkan atas kompetensi yang dimiliki.

"Lukman kan sudah ada di periode yang lalu. Saya kira bukan soal Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat, tapi kompetensi yang bersangkutan di bidang itu," kata Fadli.

Menteri Yasonna Petakan Permasalahan Lapas Dan Remisi Koruptor Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan langsung kerja keras mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kementeriannya. Kelebihan kapasitas dan remisi untuk para koruptor permasalahan yang terus terjadi.

"Kalau di tempat kita kan lebih banyak peraturan perundang-undangan yang harus kita liat. Dalam waktu dekat harus menyusun prolegnas. Mana yang prioritas kemudian masalah lapas, soal remisi," ujarnya usai sidang kabinet perdana di Kantor Presiden Jakarta Senin (27/10).

Yasonna mengaku akan kaji ulang semua peraturan perundangundangan terkait hal itu. Usai sidang kabinet ini, Yasonna akan langsung ke kantornya untuk mengumpulkan dirjen-dirjen di sana.

"Kita harus kerja, langsung untuk hari ini. Saya langsung ke kantor hari ini, kumpulkan anggota.

Para dirjen. Malam ini serah terima, besok rapat semua jadi satu. Kita gak boleh berleha-leha. Langsung jalan," ujarnya.

Terkait lapas yang over kapasitas, menurut Yosanna, akan lebih du-lu memanggil Dirjen PAS untuk memaparkan informasi terakhir.

Yosanna yakin dengan latar belakang pendidikannya kriminolog dapat mengatasi permasalahan itu.

"Saya krimonolog, jadi saya tahu overcrowded itu menciptakan gesekan-gesekan ketidakpuasan, emosi

yang tinggi, saya berupaya.

Memang membangun lapas itu membutuhkan biaya yang besar, tapi kita akan coba liat, mana yang lebih padat dialihkan kemana," ujarnya.

Untuk permasalahan remisi koruptor, Yosanna mengatakan akan lebih dulu mengkaji UU nya.

Namun, menurutnya, pengetatan remisi koruptor seharusnya dibuat bukan untuk balas dendam. Pengetatan remisi itu harus mengutamakan tujuan pemasyarakatan.

"Mendidik membuat orang bisa keluar ke masyarakat lagi. Tapi ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan. Misalnya melalui koruptor, melalui teroris. Tetapi harus dikaji dengan benar dan baik.

Sebenarnya harus mulai dr atas.

Saya berpendapat, filosofinya harus dr sana,, keputusan hakimnya yang harus keras dan maksimal sehingga di sini, filosofi kita bukan pennjara, tapi pemasyarakatan," ujarnya

Cerita Menlu Retno Tengah Malam Datangi Jokowi Di Istana Seteru Politik Di Bali Beri Selamat Puspayoga Jadi Menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Dubes RI untuk Belanda, Retno Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Retno menceritakan awal mula dirinya dipilih jadi Menlu. Orang yang pertama kali menghubunginya adalah mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.

"Jadi yang terjadi pada hari Sabtu pukul 6.00 waktu Den Haag, saya dapat telepon dari Pak Andi, diminta untuk bertemu dengan Pak Jokowi segera," kata Retno usai pengumuman nama-nama menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10).

Pada saat itu pula Retno bergegas untuk berangkat ke Indonesia. Dia sampai di Jakarta, Senin (20/10). Malamnya, dia menuju Istana menghadap Jokowi.

"Pukul 5.15 Wib Mas Andi telpon, dan saya diminta malam itu juga ketemu dengan Bapak Presiden. Jadi saya ketemu dengan Pak Presiden, Senin tengah malam," lanjutnya.

Menurut Retno, alasan dirinya menerima jabatan Menlu lantaran pengabdian untuk bangsa. Salah satu agenda dalam waktu dekat adalah KTT APEC di Beijing 10-11 November, KTT ASEAN di Myanmar 12-13, dan KTT G20 di Australia 15-16.

"Program perdana, jadi kita belum tahu kita akan dengarkan arahan Presiden RI mengenai program pemerintah saat ini. Baru setelah itu kita bicara mengenai program-program. Beliau sudah katakan, ini kabinet kerja. Setelah pelantikan, tidak ada kata lain selain bekerja bekerja dan bekerja," terangnya

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menyatakan telah menyampaikan selamat kepada Anak Agung Ngurah Gede Puspayoga yang ditunjuk sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabinet Kerja 20142019. Keduanya merupakan seteru saat Pilgub Bali 2013.

"Kemarin saya sudah bicara via telepon. Kalau beliau (Puspayoga) pulang (ke Bali) saya mau bertemu. Sekarang beliau terpilih, saya bangga," kata Made Mangku Pastika seperti dilansir Antara di Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Senin (27/10).

Menurutnya, di antara dirinya dengan Puspayoga tidak ada permasalahan politik ataupun masalah pribadi yang menghambat keduanya dalam Pilgub 2013 yang dimenangkan Pastika. Sengketa Pilgub Bali saat itu sampai di bawa ke Mahkamah Konstitusi.

"Tidak boleh berseteru. Politik tidak boleh di bawa ke hati.

Simpan amarah dan dendam sama dengan menyimpan penyakit. Itu urusan sudah selesai," terang dia.

Pastika mengaku tidak ada pesan khusus yang disampaikannya selama sekitar lima menit. Saat itu, Puspayoga yang menelepon dirinya karena telepon dia tak diangkat sebelumnya.

"Belum ada pesan khusus. Saya telepon beliau tetapi tidak diangkat karena beliau sibuk. Kemudian saya kirim sms (pesan singkat) dan beliau telepon balik saya, tetapi saya saat itu tengah mandi. Saya kemudian telepon balik beliau sekitar pukul 21.00 WITA," ujar dia.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi Bali mengaku Pulau Dewata telah berada di jalur yang siap dengan

pembangunan koperasi dan UMKM. Pastika bahkan menyebutkan saat dirinya bersama Puspayoga memimpin Bali pada periode 2008-2013, ekonomi kreatif dan UMKM telah menjadi pemikiran bersama.

"Bersama saya banyak pemikiran tentang ekonomi mikro, kecil dan menengah sehingga kami fokus di sana (UMKM) dulu.

Beliau juga berpengalaman sebagai wali kota dan wakil gubernur," ujar dia.

Selain itu, Pastika lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung Presiden Joko Widodo yang memberikan kepercayaan kepada Puspayoga kepada pembantunya. Ia menilai putera daerah dari Pulau Dewata cukup diperhitungkan untuk duduk di jajaran Kabinet Kerja dibawah pimpinan Jokowi-JK. "Bagaimanapun juga Bali harus diperhitungkan karena mewakili Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Bali memiliki posisi strategis, berperan bagi Indonesia dan global," ucap Pastika.

Diketahui, Anak Agung Ngurah Gede Puspayoga adalah pasangan Made Mangku Pastika memimpin Provinsi Bali periode 2008-2013. Namun, kemudian berpisah karena Puspayoga mencalonkan diri menjadi gubernur untuk periode 2013-2018 sehingga mereka berdua harus berkompetisi dan akhirnya dimenangkan Pastika.

Hubungan keduanya sempat tidak harmonis terlebih Puspayoga yang saat itu berpasangan dengan Dewa Sukrawan tetap dinyatakan kalah di Mahkamah Konstitusi setelah mengugugat hasil Pilgub tersebut.

Jadi menteri, Siti Nurbaya Mundur Sebagai Pengurus Nasdem Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai pengurus Partai Nasional Demokrat (NasDem). Siti menyerahkan suratnya ke kantor DPP NasDem. "Suratnya di tanda tangan di atas materai dan kami serahkan ke DPP NasDem," kata Siti saat jumpa pers di kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (27/10).

Mantan ketua DPP Partai NasDem yang menangani bidang otonomi daerah ini menuturkan pengunduran dirinya dilakukan lantaran mengikuti instruksi Presiden Jokowi yang melarang menteri rangkap jabatan.

"Tadi pagi saya dan Pak Ferry juga menteri lainnya mendapatkan catatancatatan kalau Bapak Presiden menginginkan menterinya tidak rangkap jabatan yang pekerjaannya berkaitan dengan APBN," ujar dia.

Terkait pengunduran dirinya dari Partai NasDem, Siti mengaku ketua umum Partai NasDem, Surya Paloh menyambut baik hal tersebut.

"Semangatnya untuk fokus bekerja, NasDem sangat mendukung langkahlangkah itu (pemerintahan Jokowi-JK)," tuturnya.

Ini kata KPK soal Rini Soemarno Jadi Menteri BUMN Rini Soemarno ditunjuk Presiden Joko Widodo(Jokowi) menjadi Menteri BUMN. Penujukan Rini penuh kontroversi lantaran namanya disebut-sebut tidak bersih.

Rini Soemarno diketahui memang orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati. Rini juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi JokowiJK. Saat Jokowi meminta KPK menelusuri rekam jejak 43 calon menterinya, ada delapan nama yang mendapat tanda merah dan kuning.

Nama Rini disebut-sebut salah satu yang diberi tanda oleh KPK. Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Abraham Samad menyatakan beberapa calon menteri PresidenJoko Widodo yang bermasalah, lolos dari lembaga penegak hukum. Dia bahkan meyakini tak lama lagi nama-nama masuk dalam daftar hitam itu bakal menjadi pesakitan di balik jeruji.

"Posisi KPK kan sudah memberi rekomendasi ya. Ada merah, ada kuning.

Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Kalau merah satu tahun, kalau kuning bisa dua tahun. Begitu," kata Samad kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10).

Menanggapi penujukan Rini Soemarno menjadi Menteri BUMN, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan pihaknya hanya menyampaikan apa yang berkaitan dengan lembaganya. Namun, Johan memberi catatan tidak boleh menganggap orang yang tidak punya catatan itu kemudian tidak akan korupsi selama 5 tahun ke depan.

"Sebaliknya juga, yang ada catatannya, kalau pun kalau dipilih saya tetapi tidak tahu dipilih atau tidak, tidak ada jaminan bahwa orang ini akan korupsi.

Tugas KPK sudah selesai karena pemilihan menteri hak prerogatif presiden," kata Johan di KPK, Senin (27/10).

Pada Selasa (25/6/2013), Rini sempat ditanyai wartawan soal pemeriksaan KPK terhadapnya terkait BLBI. Namun saat itu Rini menolak berkomentar.

"Tidak ada komentar, tanya ke KPK sendiri saja," ujar Rini usai pemeriksaan di KPK. Rini yang menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sejak pukul 09.55 WIB, dimintai keterangan terkait penyelidikan KPK soal SKL (Surat Keterangan Lunas) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya dimintai keterangan sebagai anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), sisanya tanya KPK saja," ujar dia.

KPK juga sebelumnya sudah meminta keterangan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2001-2004 Laksamana Sukardi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli , mantan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Bappenas 2001-2004, Kwik Kian Gie. Pada 2008, KPK telah membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan Kejaksaan Agung karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim yaitu mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp 28,4 triliun.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan pengusutan pemberian SKL pada kasus BLBI ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut, di samping pengusutan tindak pidana kasus ini dan perihal pengembalian aset.

"Ini beberapa hal yang diselidiki oleh KPK adalah berkaitan dengan kewajiban si penerima SKL itu," ujar Johan di gedung KPK Jakarta, beberapa waktu lalu.

Johan menjelaskan ada beberapa perihal yang perlu diselidiki terutama soal kewajiban penerima SKL sudah sesuai atau belum, sehingga perlu diselidiki karena dicurigai ada dugaan tindak pidana korupsi.

"Namun belum ada kesimpulan sampai ke situ," jelas Johan.

Jadi Menteri, Yohana Yembise Ingin Kurangi Kemiskinan Yohana Yembise dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempati posisi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia wajib hukumnya merasakan kesejahteraan.

"Sebagai anak bangsa ya apapun yang kita perbuat yang memang kesejahteraan hukumnya wajib," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (26/10).

Dia menambahkan, dalam waktu lima tahun ke depan rencananya ingin

mengurangi kemiskinan di Indonesia. "Saya kira saya bukan mencoba dan mendapatkan tahapan dan waktu itu kita mengurangi kemiskinan," jelas Yohana

KORAN

4

SINAR PAGI

Edisi 0305/XI/2014

L U G A S

Kegiatan Reses Komisi C, DPR Kab. Bandung di Desa Sangkanhurip Kab Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Komisi C DPR Kab. Bandung dalam rangka Reses mengadakan kegiatan yang dipusatkan di Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang (15/10) lalu. Kegiatan reses Komisi C dipimpin oleh H. YANTO [Golkar] .

Ketua Komisi C dan anggotanya mengajak masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan bidang lainnya. Selanjutnya Ketua dan anggita Komisi C DPR Kab. Bandung menghimbau kepada masyarakat yang hadir agar menyampaikan aspirasinya, kepada DPR. Pada kesempatan tersebut hadir diantaranya Kades Sangkanhurip, Kades Cilampeni, Kades Katapang dan sekdes Banyusari. Selain itu hadiri pula Kapolsek Katapang. Sementara itu beberapa kepala Desa yang tidak berkesemtan hadir mendelegasikan kepada aparat desanya. Kepala Desa yang pada kesempatan trersebut tidak hadir, diantaranya : Kades Gandasari , Kades Pangauban dan Pjs Kades Sukamukti .

Pada acara tsb tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasinya terkait infratruktur ,limbah,sekolah diniyah,banjir , dranaisan dan jalan.

Aspirasi yang di sampaikan kepada Komisi C DPR Kab. Bandung mendapat perhatian dari Ketua dan Anggota Komisi C. Hal tersebut disampaikan Komisi C bahwa aspirasi mayarakat akan dianggarkan dalam RAPBD 2015.

Komisi C yang diwakili Ketuanya menegaskan semua aspirasi yang disampaikan lebih diutamakan bagi kades yang hadir pada pertemuan tsb .

(Gunawan)

Reses Anggota Dewan komisi B Kab. Bandung Kab. Bandung (Koran SINAR PAGI),-Agar terserapnya aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota komisi B Kab.Bandung, dapil 1 mengadakan reses. Pelaksanaan reses dilaksanakan (17/10) lalu, pukul 13:00wib-selesai, di Desa Ciwedey, Kec. Ciwedey, Kabupaten Bandung. Acara dihadiri oleh hampir 75 peserta.

Anggota dewan yang hadir dalam reses, diantaranya Asep Kurnia dari PDIP, Endang S.H, M.H dari partai Demokrat, dan H. Asep Suhendar, wakil ketua DPRD Kab. Bandung. Dari unsur muspida hadir babinmas dan kepala desa Ciwedey. Reses yang bertujuan untuk silahturahmi dan menyerap aspirasi rakyat berlangsung lancar.

Dalam reses warga menyampaikan aspirasinya, kebanyakan warga mengeluhkan tentang keadaannya yang terlilit hutang renternir harian, untuk keperluan tambahan modal pengembangkan hasil pertanian dan perternakan.

Selain itu banyaknya proyek pembangunan yang minim manfaat kepada warga, tapi merusak lingkungan.

Keluhan warga lansung ditampung dan ditanggapi oleh anggota dewan yang diwakili oleh Endang S.H, M.H. Rencana kedepan dana aspirasi dewan akan diperioritaskan untuk pengembangan koperasi, Gabungan Kelompok Tani, dan kegiatan PKK. Dan akan berusaha memantau pembangunan yang berada di wilayah dapil 1, yang dikenal daerah wisata, guna meminimalisir pembangunan yang di khawatirkan merusak lingkungan, Jelasnya.

Lebih lanjut Endang S.H, M.H, menjelaskan “bahwa kedepan akan langsung ke masyarakat untuk menampung aspirasi rakyat yang hari ini tidak hadir, secara rutin”, ungkapnya. (Dwi Arifin/ Dodi Permana S.E)

Aset Kendaraan Operasional Pemkab Garut Bermasalah Garut, (Koran SINAR PAGI),- Lemahnya pendataan asset Kendaaraan operasiaonal milik pemerintah Kabupaten Garut dinilai masih amburadul menyangkut sejumlah kendaraan dinas mobil maupun kendaraan roda dua Bahkan, hasil laporan audit pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun anggaran 2013 yang dilaporkan pada tahun 2014 ini menunjukan lemahnya pendataan termasuk penanganan Barang Milik Daerah (BMD). Terlebih, soal aset tanah dan bangunan milik Pemkab Garut hampir sebagian besar tidak memiliki sertifikat.

Aset tersebut berupa kendaraan operasional yaitu mobil dan sepeda motor, tanah dan bangunan. Aset mobil dan sepeda motor yang banyak tidak layak namun tetap dipertahankan. Begitupun tanah milik Pemkab juga masih banyak belum memiliki sertifikat.

Mengenai carut marut sistem pendataan aset yang banyak disoroti serta belum tertata dengan baik yakni masih banyak aset tanah atau bangunan Pemkab Garut yang tidak memiliki sertifikat," kata Dian Ketua HMI Cab. Garut, meski tidak merinci jumlah tanah atau bangunan yang belum bersertifikat.

Selain tidak tertata dengan baik, kata dia, sejumlah aset di pemkab Garut banyak yang masih masuk dalam penyetoran kas, meski telah habis umur penggunaannya. Umumnya, aset tersebut berupa kursi dan meja perkantoran.

"Harusnya aset yang sudah habis usia penggunaannya dihapus, jangan lagi dibebankan kepada kas negara," ujar Dian kepada Koran Sinar Pagi, (20/10) lalu.

Lebih lanjut dian menyebutkan, tidak hanya aset tanah dan bangunan yang tidak bersertifikat, carut marut aset juga terlihat dari kendaraan operasional milik Pemkab Garut hingga kini tidak terinventarisir dengan jelas. Misalnya, aset kendaraan sepeda motor dan mobil di lingkungan Setda, sebanyak 600 kendaraan operasional sepeda motor sejak tahun 1998 hingga 2014 ini hampir tidak terinventarisir dengan baik oleh Bagian Umum Setda Garut. Sejumlah aset kendaraan terutama sepeda motor tidak sesuai dengan penempatan aset tersebut.

“Dari hasil investigasi kami, sejumlah kendaraan sepeda motor yang ada di Setda memang laporannya terdata, namun secara keseluruhan sepeda motor tersebut ternyata sudah berpindah tangan ke instansi lain. Bahkan, alih alih justru banyak pegawai yang men dum kan,” ujar Dian lagi.

Artinya, kata Dian, secara keseluruhan sebanyak 600 kendaraan operasional milik Setda ini disinyalir hilang dan sudah pindah tangan, sementara laporan keuangan kalau memang di dum oleh pegawai harus jelas dan sesuai dengan mekanisme laporannya.

“Ini kan Lucu, data laporan Barang Milik Daerah (BMD) juga tidak jelas tercatat, sepeda motornya pun entah kemana tak tahu rimbanya. Padahal, tiap tahun Setda membeli kendaraan operasional berupa sepeda motor yang baru,” tudingnya.

Oleh karenanya, dia meminta Pemkab Garut agar melakukan pembenahan inventarisasi aset yang banyak ditemukan bermasalah, sehingga hampir tiap tahun menjadi audit pemeriksaan dari BPK, pungkasnya (Alh).

T A J A M

S A N T U N

Andang kepala penerimaan dan penagihan Dispenda Bandung I

Bandung (Koran Sinar Pagi),Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Abubakar Gelorakan Kampanye Anti Rokok Lebih Kencang KBB, (Koran SINAR PAGI).,Untuk meningkatkan kesadaran para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung Barat, kini Bupati Bandung Barat, H. Abubakar kembali menggelorakn kampanye anti rokok lebih lantang lagi. Bahkan Ia melarang adanya asbak disetiap ruang kerja bawahannya.

"Saya melihat banyak pegawai yang tidak mengindahkan peringatan lrangan merokok yang terpampang hampir disetiap sudut ruangan kantor pemerintahan. Saya juga mantan perokok, tapi dulu saya tahu hak dankewajiban sebagai perokok," ungkap Abubakar di Lembang beberapa hari lalu.

Saya menggelorkan kampanye anti rokok ini bukn berarti melarang, tetapi saya meminta para perokok untuk menghormati dan menghargai hak orang lain yang tidak merokok.

"Pasalnya, mereka yang tidak merokok juga berhak untuk menghirup udara segar dan terbebas dari asap rokok. Bahkan, saya sempat memergoki salah satu staf yang merokok didalam lift padahal sudah jelas ada peringatan dilarang merokok didalam lift," tegasnya dengan nada kecewa.

Untuk memberikan hak kepada para perokok, Abubakar menjelaskn bahwa pada tahun depan akan disiapkan ruangan khusus merokok (Smoking Area), sehingga aktifitas

merokok tidak akan mengganggu aktifitas dan hak mereka yang tidak merokok.

Ia mengatakan bahwa rokok tidak bisa dijadikan alasan dalam mencapai prestasi dan target pekerjaan, karena seluruh kewajiban tetap bisa terlaksana dan tercapai jika komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik.

"Buktikan, bahwa tanpa rokok kita pun tetap bisa menjalnkan tugas dan kewajiban dengan baik. Sehingga, rokok tidak akan dijadikan alasan dalm pencapaian target dan prestasi," imbuhnya.

Untuk dapat mencapai seluruh target kinerja, termasuk menda-

patkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda), Abubakar meminta seluruh pegawai untuk meningkatkan keperca-yan dirinya dalam bekerja. Dan Ia pun sadar dan yakin jika WTP tercapai maka seluruh pegawai akan memberikan kontribusi terhadap capaian prestasi yang diraih. ** (Lina /Deni H.M)

Komisi A DPRD Surati Bupati Rudi Soal Mobdin Garut, (Koran SINAR PAGI) Menyusul banyaknya kendaraan operasional khususnya mobil dinas yang digunakan para pejabat dilingkungan Pemkab Garut serta anggota DPRD dinilai rawan disalahgunakan saat dipakai sehingga banyaknya laporan dan tudingan masyarakat.

Komisi A DPRD melayangkan surat kepada Bupati Garut Rudi Gunawan mengusulkan untuk dilakukan Stikerisasi terhadap kendaraan mobil dinas (Mobdin).

“Kami telah mengajukan dan memberikan surat kepada Bupati Garut selaku Pimpinan daerah, agar seluruh mobil dinas baik yang digunakan eksekutif maupun legislatif diberi nama atau identitas agar masyarakat mengetahui siapa pemilik mobil dinas itu,” Kata Alit Suherman, Ketua Komisi A DPRD dari Farksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (30/10).

Menurut Alit, usulan agar kendaraan-kendaraan dinas tersebut ditempeli identitas penggunanya (Stikerisasi) ini sangat penting sebagai aset Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Garut dan inventaris milik rakyat. Selain efektifitas pengawasannya jelas oleh masyarakat dan yang menggunakannya juga tentunya akan berhati-hati.

"Misalnya, digunakan pada malam hari atau saat dipakai ke luar kota. Masa malam-malam ada mobil dinas keluyuran apalagi di tempat-

Sejumlah mobil dinas yang digunakan untuk kendaraan operasional pejabat dilingkungan Pemkab Garut diminta untuk ditempeli stikerisasi agar jelas penggunaannya tempat yang dinyatakan negatif.

Kalau hanya dengan plat merah saya kira kurang efektif karena plat nomor bisa diganti," ucap anggota Fraksi PKB yang dikenal vokal ini kepada

Sinar Pagi.

Alit menuturkan, dengan dilakukannya stikerisasi mobdin ini diharapkan penertiban aset daerah atas kepemilikan khsususnya kendaraan

Antusiasme Masyarakat Kabupaten Sukabumi Jadi Peserta BPJS Kesehatan Sukabumi, (Koran SINAR PAGI),Kesadaran masyarakat Labupaten Sukabumi akan arti pentingnya memiliki jaminan kesehatan terbilang cukup tinggi, terbukti sejak diluncurkannya BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) Kesehatan diwilayah tersebut hingga saat ini tercatat 12.000 warga Kabupaten Sukabumi telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Seperti diungkapkan KLO BPJS Kesehatan Kabupaten Sukabumi, H.Dedi Irawan saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini, untuk suksesnya program tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai cara dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada, baik lewat talkshow di radio, pemasangan spanduk ditempat – tempat strategis, pamflet hingga memanfaatkan fasilitas umum seperti Mesjid, gereja, majlis ta'lim,” Hasilnya cukup memuaskan, terbukti masyarakat dipedalaman pun mulai mengenal BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Diakuinya, Petugas lapangan

BPJS sangat tidak seimbang dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi namun demikian, menurut Dedi, keberadaan para koordinator ( calo ) didaerah secara tidak langsung dapat membantu sosialisasi program di daerah – daerah yang sulit dijangkau petugas yang jumlahnya sangat terbatas, “Saya akui keberadaan calo ini cukup membantu, dengan catatan jangan mengaku – ngaku senagai petugas BPJS, selama tidak melakukan hal – hal yang dapat merusak nama baik BPJS Kesehatan silahkan saja,”, menurutnya, yang

membedakan BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan lainnya adalah, BPJS tidak melihat usia peserta, “Berapapun usia peserta tetap kita layani dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, BPJS Kesehatan sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan yang ditugaskan negara berdasarkan Perintah Konstitusi UUD 1945 Pasal 34, yang kemudian secara operasional dituangkan melalui UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengemban salah satu amanat aktualitas kemerdekaan masa kini, yaitu: memerdekakan seluruh penduduk Indonesia dari kesulitan atas akses pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi, “Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sukabumi khususnya, segeralah mendaftarkan anggota keluarganya untuk menjadi peserta Jaminan kesehatan, karena akan sangat terasa manfaatnta,” pungkas dedi. (arief)

“Kodusifkan Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor” imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ungkap Andang saat diwawancarai Koran SP, (21/10) lalu di ruang kerjanya.Andang kepala penerimaan dan penagihan Dispenda Bandung I Lain itu, Andang menerangkan, Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran

Politik

serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat No. 073/633/ DISPENDA tanggal 27 Januari 2014 prihal Intensifikasi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat bahwa dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor akan dilaksanakan intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bandung, melalui kegiatan penelusuran/sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang dilaksanakan oleh kantor cabang pelayan DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek Dan Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang.

Sehubungan hal tersebut menyambung surat dari gubernur, DISPENDA Bandung I Rancaekek meminta kepada Camat untuk memerintahkan Kepala Desa/Lurah membantu kelancaran kegiatan Intensifikasi ini. Ujar Andang.

Hal itu dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sector pajak kendaraan bermotor dengan intensifikasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diwilayah provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Penelusuran/sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang akan melibatkan aparat kelurahan/desa seJawa Barat, Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap Triwulan di tahun 2014,

secara berjenjang sampai tingkat kelurahan/desa. Ini merupakan upaya peningkatan masyarakat agar sadar membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya bagi pengendara yang pajak surat kendaraan yang sudah habis. "Membayar pajak itu 'kan wajib untuk semuanya dan keamanan pribadi masing-masing.

Secara teknis dalam kegiatan ini kami sampaikan kepada sektor di wilayah Rancaekek," kata Andang. Begitupun upaya ini untuk mempermudah terkait pelayanan kepada masyarakat dalm sosialisasi, bukan tindakan.

Selain itu, mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat tertuntut untuk membayar pajak bayar pajak," ujar Andang. (Dim-Ebot/SP)

operasional bisa bertanggungjawab melaksankan kewenangannya dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah oleh pengguna barang sesuai amanat Permendagri

17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

"Misalnya mobil dinas operasional Komisi A DPRD atau mobil Dinas DPPKA Kabupaten Garut dan lain-lainnya ditempeli stiker besar atau di cat dengan warna mencolok." ujar Alit Lebih jauh, kata dia, fraksinya sudah mengusulkan sudah dua kali diajukan dalam rapat Paripurna DPRD bersama Bupati Garut. "Kami sudah dua kali melayangkan surat kepada pemerintah tentang keinginan kami agar mobil dinas diberi nama sesuai kepemilikan dan bidangnya.

Waktu jaman Pak Aceng Fikri pernah diusulkan, belum lama ini usulan itu disampaikan pula surat itu Bupati Rudy,"tandasnya.

Namun, sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Padahal, kalau mobil dinas diberi nama identitas maka di pastikan mobil dinas tersebut akan awet, bertahan cukup lama, karena tidak akan di pakai sembarangan oleh penggunanya.

"Seperti hasil temuan kami saat ini, banyak kendaraan baik sepeda motor dan mobil dinas yang belum di kembalikan ke pemkab ketika pemakainya sudah pensiun. Nah, kalau usulan ini disetujui akan ada penghematan anggaran juga,"katanya. (Alh)

Bina Marga Kelimpungan Angaran Pemeilharaan Jalan Minim Garut, (Koran SINAR PAGI),- Dinas Bina Marga Kabupaten Garut menyatakan minimya alokasi anggaran yang diperuntukan bagi pemeliharaan “Daerah Milik Jalan” (Damija) termasuk normalisasi saluran pada kiri dan kanan lintasan ruas badan jalan menyebabkan sejumlah ruas jalan hingga kini belum seluruhya bisa diperbaiki.

Tahun 2014 ini, pihaknya hanya mampu mengalokasikan dana sebesar Rp. 1,9 milyar untuk pemeliharaan “Damija” sepanjang 270 kilometer ruas jalan sewilayah kabupaten Garut yang harus diperbaiki. Baik untuk wilayah Garut Utara, Garut Tengah hingga Garut Selatan.

“Memang untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang menyangkut Damija kita merasakan banyak kendala terutama minimnya anggaran yang ada. Kita hanya bisa perbaiki mencapai 35 % saja,” kata Kepala Dinas Bina Marga Kab. Garut, Ir H. Eded Komara Nugraha, M.Si, Rabu (29/10).

Menurut Eded, alokasi untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan lainnya hanya dialokasikan mencapai Rp. 82 Milyar.

Sedangkan untuk Damija hanya R. 1,9 milyar. Sehingga, selama ini setiap seluruh jajaran UPTD Bina Marga di Kabupaten Garut terpaksa kerja sosial lantaran minimnya anggaran.

Kendati demikian, kata dia, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap seluruh UPTD Bina Marga di Kabupaten Garut tetap konsisten dilaksanakan, meski lebih banyak kerja sosialnya daripada bisa ditunjang pendanaan yang memadai.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya sangat memprioritaskan kegiatan pemeliharaan Damija termasuk normalisasi saluran pada kiri dan kanan lintasan ruas badan jalan, Serta pemeliharaan bahu jalan. Agar jika tiba musim penghujan tak terjadi banjir sekaligus tetap berfungsi maksimalnya sarana jasa jalan. Bahkan, kegiatan pemeliharaan juga diselenggarakan pada lingkungan perkantoran Dinas Bina Marga setempat.

Dia menyebutkan, untuk kegiatan pemeliharaan jalan provinsi saja pihaknya hanya memperoleh alokasi dana lebih dari Rp. 50 juta per kilometer per tahun. Sedangkan, pada 2014 ini, budget pemeliharaan jalan Kabupaten Garut hanya Rp. 25 ribu per kilometer per tahunnya.

“Diharapkan pada 2015 mendatang alokasi anggaran bisa ditingkatkan dibanding tahun sebelumnya. Kalau ini tidak dilakukan adanya kenaikan anggaran, terlebih tahun mendatang terjadi kenaikan harga BBM dipastikan pula bakal berpengaruh terhadap menghadapi banyak kendala,” tandas Eded.

Sementara, Kepala UPTD Bina Marga Cibatu, Haryadi menjelaskan, pada 2014 ini dilaksanakan pemeliharaan Damija diantaranya, pada lintasan ruas badan jalan Cihuni – Cibatu sepanjang 7,2 km, disusul Sukamerang – Cibatu 6,2 km, Wanaraja – Cihuni 900 meter.

Sedangkan, Cihuni – Sukamerang 1,8 km, serta pada lintasan Sukamerang – Cinta sejauh 5,5 km. Hingga kini seluruhnya tuntas mencapai 75 persen.

Senada diungkapkan Kepala UPTD Bina marga Garut Kota, Yana Suryana. Menurutnya, pelaksanaan pemeliharaan termasuk pembersihan di antaranya diselenggarakan pada lintasan bahu jalan Garut–Karangpawitan sejauh 4 km. Karangpawitan – Wanaraja 4 km, Wanaraja – Cihuni satu kilometer, Garut – Cilandak 6 km, Ciparay – Cigodok juga sejauh 6 km. Seluruhnya kini tuntas 75 persen selesai. ( Asdar/ALH)

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Gubernur bantu renovasi Mesjid Malangbong !

Kab. Garut (Koran SINAR PAGI),- DKM Masjid Malangbong, setelah lama menunggu bantuan renovasi masjid Malangbong, Kab. Garut. yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat AhmadHeryawan. Akhirnya bantuan sebesar 1 m 1 M. Setelah pilihan calon legislative dan presiden. Gubernur memenuhi janjinya.

Balya Muhamad, pengurus masjid Malangbong mengucapkan terimaksih atas bantuan yang diberikan Gubernur. “Sekarang renovasi masjid berjalan kembali, setelah lama tersendat-sendat dan terhenti karena kekurangan dana,” Ungkapnya (8/10).

Pemkab Sukabumi Berikan Penyuluhan Hukum Bagi Pelajar Sukabumi, (Koran SINAR PAGI) Mengingat situasi dan kondisi saat ini, dimana angka kenakalan remaja terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Bagian Hukum, memandang perlu untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pelajar khususnya, dari berbagai sisi, yakni, perlindungan anak, peradilan dan penegakan hukum, sebagai upaya meminimalisir tindak pelanggaran hukum oleh para remaja, Ucap Ade Suryaman, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabu-paten Sukabumi, saat ditemui usai acara di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi.

Menurut Ade, permasalahan kenakalan remaja saat ini sudah sampai pada titik mengkhawatirkan, sehingga perlu segera dilakukan langkah - langkah prefentive sebagai upaya pencegahan, salah satunya melalui kegiatan seperti ini, dengan harapan saat mereka sudah mengeta-hui konsekwensinya remaja akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Hal ini lanjut Ade, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sekolah dan orang tua semata, namun menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat yang peduli akan nasib generasi penerus ini.

Lebih lanjut diungkapkan, kegiatan serupa beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan di Kecamatan Kalapanunggal, dengan peserta yang lebih komplek, tidak hanya para pelajar, namun juga melibatkan unsur masyarakat binaan Desa Sadar hukum, “Kami berharap masyarakat Kabupaten Sukabumi lebih mengerti hukum, sehingga masyarakat dapat menghindar bermasalah dengan hukumi, jangan pernah mencoba, karena dari situlah awal terjadinya masalah,”pungkas Ade (arief)

KORAN

5

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Edisi 0305/XI/2014

S A N T U N

Pembangunan Puskesmas Darmaraja Seperti Proyek Siluman Sumedang.(Koran SINAR PAGI),- Rupanya masih saja ada oknum pengusaha yang belum sadar akan pentingnya plang/papan proyek yang harus di pasang di setiap proyek yang bersumber dari kantong negara yang menggunakan uang rakyat itu.

Plang proyek dinilai sangat penting karena merupakan informasi bagi masyarakat atas apa yang sedang dikerjakan oleh pengusaha saat itu pasalnya dalam plang itu terdapat informasi yang sangat penting terkait dengan informasi proyek saat itu misalnya tentang Nomor Surat Perintah Kerja (SPK), nama kegiatan, berasal dari mana sumber dana yang digunakan, berapa besar nilai anggaran yang di gunakan, perusahaan mana yang melaksanakanya dan berapa lama kegiatan itu dilakukan.

Semua informasi tentang kegiatan (proyek-red) itu merupakan hak masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik hingga masyaratkat dapat mengetahui proyek apa yang sedang dikerjakan dan hal itu selaras dengan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik yang ada saat ini. Apalagi seperti diketahui jika untuk pembuatan plang proyek itu sudah termasuk dan dianggarkan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan itu hingga hal itu sangat penting untuk dipasangkan.

Dalam prakteknya proyek pembangunan yang sedang dilakukan di Puskesmas Darmaraja sampai hari Rabu (15/10) lalu, saat di datangi wartawan SINAR PAGI plang proyek itu tidak terdapat di area kegiatan, padahal menurut mandor proyek itu pekerjaanya sudah berlangsung selama 3 mingguan. Maka akibat dari itu wartawan yang mempunyai tufoksi sebagai kontrol dan juga sebgai masyarakat yang hendak mengetahui

TANPA PLANG - Pembangunan yang berlangsung di Puskesmas Darmaraja terkesan tertutup karena tanpa plang proyek seputar proyek itu mendapat kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait proyek apa yang sedang dilaksana-kan oleh pengusaha itu.

Kenyataan itu sangat berlawanan dengan kondisi di Puskesmas Wado karena sebelumnya SINAR PAGI pun berkunjung ke tempat itu dan di sana terdapat kegiatan 'Pembagunan Ruang Perawatan' tetapi plang kegiatan itu nampak di area proyek sehingga masyarakat atau siapapun bisa dengan mudah mendapat infor-masi terkait kegiatan yang sedang dilakukan pengusaha.

Saat ditanya wartawan, Suratma mandor di kegiatan itu pun mengakui

jika plang proyek itu tidak dipasangkan dari sejak kegiatan dilakukan, “ Plang proyek itu tidak terpasang sejak pembangunan ini dilakukan yang dimulai sekitar 3 minggu yang lalu”, ujar Suratma saat ditemui di area proyek (Rabu, 15/10).

“Plang proyek itu belum diberikan masih ada di pa Aan yang punya perusahaan ini ”, ujar Suratma lagi.

Terkait pengakuan mandor itu SINAR PAGI mencoba menghubungi Aan melalui No Hp yang diberikanya, dan dari jawaban Aan via selulernya mengakui jika Plang proyek itu memang masih berada di tanganya. “ Ya plang proyek masih ada di

saya. Masih tersimpan di mobil saya, nanti saya kesana akan diberikan sore ini untuk di pasang, sekarang saya lagi di IPP (lingkungan Pemda Sumedanga yang baru-red)”, ujar Aan. Uang Rakyat Harus Transfaran Terkait tidak terpasangnya plang proyek yang mestinya terdapat di setiap kegiatan sebagai bentuk informasi publik, maka menurut Yus Yudhistira pegiat LSM Tranfaransi Sumedang mengatakan, “ Plang proyek itu harus dipasang oleh setiap pengusaha di setiap kegiatan, karena plang itu sebagai bentuk pelayanan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat. Apalagi kegiatan itu

berasal dari uang negara yang bersumber dari uang rakyat, maka masyarakat berhak tahu terkait kegiatan yang sedang berlangsung”, ujar Yus di skeretariat LSM Transfarasi Sumedang (15/10) lalu. “ Di era keterbukaan informasi publik ini para pengusaha sebaiknya harus menyadari akan pentingnya sebuah transparansi, maka dari itu jangan mengabaikan arti sebuah plang proyek sebab hal itu jika tidak terpasang di area kegiatan maka aibatnya kegiatan itu seperti proyek siluman karena informasinya tidak jelas”, tegas Yus Yudhistira.(Jeky)

Abubakar Lantik 271 Pejabat Fungsional Pendidikan Komisi D DPRD Soroti Kejangalan Sertifikasi CAKEP SMP KBB, (Koran SINAR PAGI),(22/8) Lalu, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar kembali melantik sejumlah pejabat fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Disdikpora) Kab. Bandung Barat. Menurutnya, rotasi mutasi dan promosi ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan penataan personel dan penyegaran guna mencapai tujuan organisasi pemerintahan agar bias berjalan dengan optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Pada kesempatan kali ini, Abubakar melantik sebanyak 271 orang pejabat fungsional yang terdiri dari 213 Kepala Sekolah Dasar, 18 Kepala Sekoah Menengah Pertama, 18 Kepala Sekoah Menengah Atas/ Kejuruan, 9 Penilik, 8 Pengawas dan 5 Kepala Urusan.

Abubakar mengaskan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh para pejabat yang dilantik adalah memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab dari jabatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kedisiplinan yang juga memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kerja.

“Karena, akumlasi dari hal tersebut adalah terbentuknya aparatur

sekaligus pendidik yang berkualitas.

Pasalnya, ketika pemahaman terhadap tugas serta disiplin sudah tertanam disetiap individu, maka saya yakin akan dapat melaksanakan tugas dan peran dengan baik sebagai bentuk hakiki pengabdian seorang pegawai negeri (PNS)yang mengabdikan diri pada Negara dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Abubakar mengutarakan, fungsi dan kemampuan manajerial sebagai seorang pemimpin juga memegang peranan penting agar bisa menjalakan roda organisasi secara optimal dengan menempatkan serta mendelegasikan staf dalam bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebab, pada era reformasi seperti sekarang, yang memberikan penilaian serta pengawasan terhadap kinerja seorang aparatur bukanlah pimpinan saja, tetapi setiap individu masyarakat juga bias melakukan tugas control social terhadap kinerja aparat pemerintah. Dengan demikian, para abdi Negara dituntut agar mampu memberikan pelayanan prima yang merupakan tantangan terbesar untuk dijawab bersama.

Pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam menopiang laju roda pembangunan dimasa kini maupun dimasa yang akan dating.

Oleh karena itu Abubakar berharap kepada para pejabat fungsional yang

mengalami promosi, mutasi maupun rotasi pada pelantikan kali ini agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknyadengan mencermati setiap perubahan serta tuntutan jaman.

“Khusus bagi para kepala sekolah yang bertugas sebagai “Top Manager di sekolah diharapkan mampu menyerap dan mengayomi setiap aspirasi yang disampaikan bawahannya maupun yang dating langsung dari masyarakat, terutama dalam mengambil setiap kebijakan.

Tanpa, tanpa adanya bawahan dan masyarakat, seorang pemimpin bukanlah apa-apa dan tidak berguna sama sekali” tegasnya.

Kepada para pejabat yang dilantik, Abubakar juga berpesan agar senantiasa meningkatkan konsolidasi internal maupun eksternal, kembangkan seni dan skill kepemimpinan agar mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dalam mencapai target kinerja serta untuk terus berkoordinasi dan berkonsultasi ke Disdikpora maupun lembaga teknis lainnya, juga menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang kondusif, sehingga bawahan merasa nyaman bekerja dibawah kepemimpinanya.( Lina / Deni H.M)

BPMKB Bekali Pelaku Usaha Cilendek Timur

Kota Bogor. (Koran SINAR PAGI),- Untuk lebih mengembangkan para pelaku usaha di

wilayah kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB)

Kota Bogor menggelar sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi. Sosialisasi yang memfokuskan pada para pelaku usaha yang terdaftar dalam program KUBE gakin tersebut bertempat di aula kantor kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat, Kamis (23/10) lalu.

Hadir sebagai narasumber, Santi Adisti dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor yang menjelaskan tentang bagaimana cara, bentuk dan bahan yang baik untuk pengemasan makanan atau olahan sehingga tidak saja menarik untuk dilihat tetapi juga dapat membuat makanan tetap utuh dan sehat untuk dikonsumsi.

Narasumber kedua Ika Karmila dari Dinas Kesehatan pada kesempatan tersebut lebih menjelaskan bagaimana cara mengolah makanan yang baik dan sehat serta bahanbahan apa saja yang sebaiknya digunakan untuk membuat makanan.

Sebelum memasuki sesi terakhir Camat Bogor Barat didampingi

Kepala Bidang Pember-dayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada BPMKB Kota Bogor Dadang Sugiarta, dan Lurah Cilendek Timur Dadang Suhandi memberikan arahan tentang dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. “Bukan digunakan atau dihabiskan di mall untuk keperluan konsumtif,” tegasnya.

“Saya harap ibu-ibu yang mengikuti sosialisasi ini bisa mengikuti dengan baik dan semoga apa yang disampaikan oleh para nara sumber bermanfaat baik untuk ibu-ibu sendiri maupun keluarga,” harap Usman.

Di sesi terakhir acara sosialisasi, para peserta yang didominasi perempuan tersebut diajak mempraktekkan secara langsung cara membuat kue Swiekiaw, yaitu sejenis makanan/ kue khas Cina.

Pelatihan dipandu langsung 2 orang guru dari SMK Negeri 3 Bogor.

(Achyar)

Garut, Sinar Pagi,- Kelulusan Seleksi Calon Kepala Sekolah (CAKEP) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut disinyalir dinilai terjadi kejangalan dan diskriminatif.

Bahkan, hasil kelulusan yang tidak transparan kini berkembang adanya pungutan rata-rata Rp. 7 juta atas seleksi CAKEP terhadap para calon kepala sekolah untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Garut.

Menurut Endang Kahfi, Komisi D DPRD Kabupaten Garut, penyelengaraan seleksi Calon Kepala sekolah (CAKEP) tingkat SMP oleh Dinas Pendidikan ini menuai berbagai reaksi dari kalangan tenaga pendidik. Terlebih, mengenai pemberangkatan peserta yang lolos seleksi administrasi untuk kemudian mengikuti proses sertifikasi cakep di Solo juga menuai masalah.

“Pihak Komisi melakukan pemanggilan terhadap para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat terkait adanya indikasi kejanggalan dalam penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah (cakep) tingkat SMP di Kabupaten Garut,” katanya kepada Koran Sinar Pagi, Kamis (23/10) lalu.

Endang menuturkan, salah satu indikasi adanya kejanggalan dalam seleksi cakep tersebut yakni berubahnya jumlah peserta yang lolos seleksi administrasi pada 2013 lalu dari semula hanya 40 orang menjadi 154 orang.

Semula peserta seleksi mencapai sebanyak 154 orang, dan yang dinyatakan lolos hanya 40 orang. Belakangan semua peserta dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tes lagi

yang digelar Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia.

Hasilnya, sebanyak 60 orang dinyatakan lolos, dan berhak mengikuti tes lanjutan di Solo guna mendapatkan sertifikat cakep. “Ada tes cakep dihadiri 154 orang, dan diumukan hanya 40 orang lulus.

Tiba-tiba dinyatakan lulus semuanya.

Kalau mau lulus semua, secara logika, untuk apa diadakan tes ? Lalu ada tes lagi oleh LPPKS dengan alasan Permendiknas 28/2010. Kita enggak tahu, apa dasarnya yang dinyatakan lolos, dan kemudian diberangkatkan ke Solo itu 60 orang.

Kita kecewa karena Disdik hanya menjawab bahwa itu bukan lulus, tapi lolos tes administrasi,” tuding Endang.

Dia pun mempertanyakan, jika alasan jumlah cakep yang lolos itu 60 orang, sedangkan kekosongan kepsek SMP di Garut sendiri hanya 14 orang maka berapa tahun waktu diperlukan untuk penempatan mereka yang sudah berhak diangkat menjadi kepala sekolah itu. “Mestinya dari awal, peserta seleksi cakep ini dibatasi, sesuai kebutuhan pengisian kekosongan kepsek,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan merebaknya isu pemungutan terhadap para Cakep yang berangkat ke Solo yang mencapai nilai sebesar Rp.7 juta per orang dengan alasan untuk biaya hotel.

Padahal, dana untuk keperluan tersebut sudah dianggarkan.

Terpisah, kepala Bidang Pedidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Drs Mahdar membantah terjadi diskriminatif atas seleksi Cakep tingkat SMP yang

tidak transparan.

Justru, kata mahdar, sejak dua tahun lalu seleksi Cakep tidak dilaksanakan sehingga bersama Kepala Dinas pendidikan berkoordinasi dengan kementrian pusat untuk melaksanakan seleksi sertifikasi Cakep untuk tingkat SMP. “Sejak tahun 2013 lalu, pemerintah telah menerapkan kebijakan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki NUKS hasil dari pendidikan dan latihan (Diklat) kepala sekolah.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/ madrasah dan Permendiknas No 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah.

Menurutnya, Permendiknas itu mengamanatkan perlunya penataan kembali sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah/ madrasah. Hal itu dilakukan untuk menghasilkan pemimpin yang kredibel dan berkompeten.

“Jadi apa yang ditudingkan selama ini kelulusan itu terjadi diskrimanatif tidak benar peserta yang lulus 40 atau 60 orang. Karena semua itu dilakukan oleh LPMP LPTK dari Solo, testing tes tulis 1, 23 keempat wawancara, hasil keempat layak atau tidak layak 60 langsung dibawa ke solo, dan hasilnya ditujukan kepada Bupati Garut, bukan ke Disdik,” tegas Mahdar.

Dirinya pun membantah telah terjadi pungutan sebesar Rp. 7 juta dari peserta yang berangkat ke Solo.

“Karena dana tersebut belum cair, silahkan untuk antisipasi berembuk itu di antara mereka, itu yang kita tahu,” ujarnya.(*)

Silaturahmi Dan Pembinaan 15 Desa Sekecamatan Cipatujah

Kab. Taskmalaya, (Koran SINAR PAGI),- Camat kecamatan Cipatujah Drs. H. Maman Zamaludin, M.Si beserta Sekmat Darya, S.Ip dan Kasi PMD, Kasi EKDAP, Kasi KESRA, Kasi pemerintahan semuanya melaksanakan pembinaan masing-masing tugasnya di 15 Desa.

Waktu dan tanggal ditentukan oleh kecamatan tempat pembinaan di balai Desa dengan aparaturnnya merasa gembira mendapat bimbingan pembinaan tentang cara administrasi. Cara-cara yang disam-

paikan sangat mendorong semangat bekerja yang teliti.

Pada kesempatan tersebut Camat Cipatujah menyampaikan pidato, Kabupaten Tasikmalaya saat ini tengah giat melaksanakan program pembangunnan yang dikemas dalam gerbang desa atau Gerakan Bangun Desa.

Gerbang Bangun Desa adalah sebuah gerakan komprehensif yakni gerakan mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa, baik itu sumber

daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dipaduka secara harmonis dengan gerakan membangun desanya masing-masingsecara swadaya. Kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat khususnya di pedesaan.

“Kami beserta setiap kecamatan berharap melalui pembinaan dan silaturahmi ini seluruh komponen yang hadir dalam kesempatan ini dapat bersinergis secara bersamasama mendukung program ini. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing saya yakin apabila didukung oleh semua pihak di daerah baik itu unsur pemerintahan serta seluruh komponen masyarakat khususnya para ulama.

Berbagai program pembangunan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan, dengan diselengarakanya acara ini memiliki arti yang sangat baik serta strategis untuk menjalin hubungan dan komunikasi timbal balik antara saya selaku camat dengan segenap komponen pemerintahan desa dan tokoh masyarakat,”.

Pungkasnya. ( Agus )

KORAN

6

SINAR PAGI

Edisi 0305/XI/2014

L U G A S

T A J A M

S A N T U N

TMMD Perbaiki Jalan Kampung Cibitung Sejauh 2,5 KM

Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip (depan tiang bendera) berfoto bersama dengan unsur Pimpinan FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), TNI dan POLRI usai kegiatan Penutupan TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2014, di Lapang Cibitung, Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung, (29/10).

Jalan hasil penegrjaan TMMD Kab. Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Jalan desa sepanjang kurang lebih 2,5 km yang menghubungkan Kampung Cibitung Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung dengan Kampung Mekarsari Kecamatan Pasir-

jambu berhasil dibangun TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 93 bekerjasama dengan Pemkab Bandung Dengan tersedianya jalan tersebut, diharapkan arus pemasaran hasil

Kades Salah Satu Permasalahan Pembangunan KBU KBB, (Koran SINAR PAGI),- Bupati Bandung Barat, H. Abubakar mengkritisi kinerja beberapa Kepala Desa yang kerap menjadi salah satu sumber permasalahan dalam memberikan perijinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pasalnya, tidak sedikit kades yang dengan mudahnya menandatangani perijinan tanpa berkoordinasi dengan dinas terkait dan mempertimbangkan peraturan menyangkut perijinan pembangunan KBU. Seperti diketahui, terdapat sekitar 4-5 kecamatan di wilayah Kab. Bandung Barat yang termasuk dalam lingkungan KBU. Artinya, da;am melaksanakan pembangunan dikawasan tersebut, selain harus memiliki ijin dari pemda setempat, juga harus disertai dengan rekomendasi ijin pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain adanya pembatasan dengan tetap menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) setidaknya 40 persen dari jumlah titik yang akan dibangun.

“Salah satu sumber permasalahan yang cukup fatal dalam pembangunan di KBU adalah akibat tidak mengertinya Kades terhadap berbagai peraturan KBU, sehingga dengan mudahnya memberikan perijinan tanpa mau berkoordinasi dengan dinas terkait dan mempertimbangkan serta mempelajari berbagai peraturan yang memberikan pembatasan pembangunan dikawasan ini,” terang Abubakar ketika membuka Rapat Koordinas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat, Rabu (29/10) pagi.

Selain itu, permasalahan KBU memang sudah banyak terjadi sebelum Kab. Bandung Barat berdiri pada 7 tahun lalu. “Jadi, mau tidak mau kita harus berani ambil resiko produk pemerintahan sebelumnya yang telah memberikan kebijakan terkait kawasan ini sebagai sebuah konsekuensi dan resiko serta tanatngan yang harus dihadapi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Abubakar mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan stakehplder terkait untuk lebih berfikir visioner jauh kedepan agar tidak mewariskan permasalahan yang sama kepada generasi berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan.

Salah satu cara dan upayanya adalah dengan melakukan langkah preventif atau pencegahan termasuk dengan memberikan pembinaan kepada seluruh pihak yang terlibat didalamnya terkait pemberian perijinan pembangunan.

Pasalnya, banyaknya permasalahan perijinan dan pemanfaaan ruang di KBU akibatrendahnya pengetahuan serta enggannya berkoordinasi dan mempelajari berbagai peraturan menyangkut permasalahan ini.

“Bahkan tidak sedikit pengusaha yang melakukan pembangunan terlebih dahulu tanpa menghiraukan perijinan yang dimilikinya dengan alasan masih bias dilakukan setelah proses pembangunan berjalan meski tahu langkah yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk mensinergikan pemikiran agar sinkron dengan peraturan yang berlaku seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dimiliki KBB dan Peraturan Pemprov Jabar tentang KBU,” tuturnya.

Berkenaan dengan permasalahan ini, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kab. Bandung Barat, Drs. Rakhmat Sy, M.Si, juga mengatakan hal yang senada agar ada sebuah penyamaan konsep dan pemikiran antara SKPD dan instansi terkait lainnya KBU dalam memberikan rekomendasi pembangunan di KBU. “Salah satunya dengan menyelaraskan perda RTRW yang dimiliki Kab. Bandung Barat dan Peraturan Pemprov Jabar tentang pemanfaatan ruang di KBU, sehigga tidak akan mengalami kesuitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. (Lina / Deni H.M)

pertanian warga setempatmenjadi lebih lancar. "Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung, saya mengucapkan terima kasihkepada warga TNI yang turut peduli membangun prasarana jalan desa di wilayahKabupaten Bandung", ucap Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., S.Ip saat meninjau lokasi pembangunan jalan di Kampung Cibitung, Rabu (29/10).

Turut dalam peninjauan tersebut Dandim 0609 Bandung Letkol (Arh) Tri Sugianto, S.Sos,Kepala Desa Sukamaju Drs. Icang Hadianto, sejumlah perwira militer dan pejabat lingkup Pemkab Bandung Pada kesempatan yang sama, H. Dadang M. Naser meninjau pula rumah milik Ading (78) warga Cibitung yang dibangun TMMD ke 93. Semula bangunan tersebut merupakan rutilahu(rumah tidak layak huni) yang sekian lama dihuni keluarga Ading.

"Bapa nganuhunkeun pisan ka pamerentah & TNI nu tos tiasa pangomeankeun imahbapa, hatur nuhun”, ungkap Ading Peninjauan lokasi TMMD, menjadi salah satu rangkaian kegiatan penutupan TMMD yang dilangsungkan dalam upacara militer di Lapang Cibitung. Dalam upacara tersebut, Bupati Bandung bertindak selaku inspektur upacara yang diikuti ratusan tamtama,bintara dan perwira TNI Kodim 0609 Bandung serta pasukan Polri dari Polres Bandung ditambah barisan siswa SD dan SMP Pada saat itu, Bupati Bandung menandatangani naskah berita acara penyerahan hasil pekerjaan TMMD ke 93 dari Dandim 0609 Bandung ke Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dandim 0609 Bandung Letkol (Arh) Tri Sugianto, S.Sos mengungkapkan, kegiatan TMMD ke 93 seluruhnya dipusatkan di Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung

selama kurang lebih 20 hari, mulai tanggal 9 s.d 29 Oktober 2014.

"Kegiatan fisik dan non fisik selama TMMD, telah selesai dilakukan 100% dan keberhasilan ini berkat adanya kerjasama dan gotong royong dari seluruh stake holder, mulai pemerintah daerah, masyarakat maupun pemerintah kecamatan dan desa, untuk itusaya ucapkan terima kasih”, ucap Tri Sugianto.

Kegiatan fisik TMMD ke 93 di Desa Sukamaju, berupa pembangunan jalan desa, gorong-gorong, TPT (Tempok Penahan Tanah) atau Platduiker,perbaikan rutilahu milik penduduk setempat.

Sementara kegiatan yang bersifat non fisik, berupa pengobatan gratis, penyediaan buku-buku bacaan, pemberianbenih ikan dan ternak domba, disamping kegiatan olah raga untuk lebih mempererat tali silaturahmi antara TNI dan masyarakat (Aulia/Judi/Widya)

1,2 Milyar Untuk Pembangunan Rawat Inap Kec. Cihaurbeuti

Kab. Ciamis, (Koran SINAR PAGI),- Masyarakat di beberapa Kecamatan sekitar Cihaurbeuti menyambut gembira dengan telah dibangunya gedung rawat inap Puskesmas di Kecamatan Cihaurbeuti –Ciamis , karenanya tidak perlu lagi pergi ke Rumah Sakit Ciamis atau Tasikmalaya yang berjarak lebih kurang 20 km dengan waktu tempuh lebih dari satu jam perjalanan .

Menurut keterangan kepala UPTD Puskesmas Cihaurbeuti Wawan, bahwa dengan adanya Gedung rawat inap di Puskesmas Cihaurbeuti, kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat, baik bagi masyarakat warga Cihaurbeuti atau warga di sekitar, termasuk warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya bagian utara yang sebelum berdiri ruang rawat inap pun sudah banyak yang menggunakan jasa pelayanan Puskesmas Cihaurbeuti.

Mengenai kelengkapan peralatan medis , Kepala UPTD mengatakan, “sampai saat ini peralatan masih cukup memadai, walau tidak tertu-

tup kemungkinan pada saatnya nanti Puskesmas mendapat bantuan peralatan yang lebih komplit layaknya Rumah sakit, paparnya. Senada Kepala UPTD, tokoh masyarakat Cihaurbeuti, berharap Puskesmas Cihaurbeuti bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat terlebih setelah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Sebelumnya Puskesmas Cihaurbeuti telah memiliki gedung Pelayanan Obstetrit Neonatal Emergensi ( PONED ) yang didanai dari Pemerintah Provinsi Jawabarat, namun sayangnya sampai saat ini gedung yang menghabiskan biaya yang cukup besarl itu belum begitu diminati oleh warga masyarakat. Mereka lebih memilih bersalin ditempat praktek pribadi bidan yang notabene adalah petugas Poned itu sendiri.

Gedung yang dibangun bersebelahan dengan gedung rawat inap itu cukup refresentatif, bersih dan nyaman , namun kamar-kamar yang terkesan cukup steril itu jarang dihuni pasien. Untuk meningkatkan pelayanan pada Masyrakat Poned

mendatangkan Dr ahli kandungan secara rutin sehingga banyak ibuibu hamil yang memeriksakan kandunganya.

Menurut penjelasan Hj. Nunung salahsatu bidan senior Poned: bahwa butuh waktu yang cukup untuk menjalin kebersamaan dengan seluruh lapisan masyarakat terutama para kader Desa yang lebih dekat dengan masyarakat , sehingga bangunan milik bersama ini tidak terkesan kurang dimanfaatkan.

Kecamatan Cihaurbeuti merupakan daerah yang sangat strategis untuk pengembangan wilayah Ciamis bagian utara, karena selain memiliki banyak potensi untuk digali juga merupakan pintu gerbang Kabupaten Ciamis termasuk menjadi lintasan menuju kabupaten Majalengka yang sedang menuju rencana pembangunan lapangan terbang .

Cihaurbeuti bisa dijadikan etalase kabupaten Ciamis seyogyanya mendapat perhatian khusus dari Pemkab. Rton /U.Sukarso

Abubakar Targetkan WTP Tercapai

KBB, (Koran SINAR PAGI),- Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi target utama penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari lapporan keuang pemerintah

daerah (Pemda) Kab. Bandung Barat tahun 2014.

Untuk meraih target tersebut, Pemerintah Kab. Bandung Barat terus menggenjot kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparaturnya dengan memberikan pembekalan ilmu melalui berbgai pelatihan dan bimbingan teknis, seperti Bimbingn Teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual di Lingkungan Pemkab Bandung Barat tahun 2014 yang diselenggarakan di Lembang, (27/10) lalu.

"Saya meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus mengasah terus aspek managerial kepemimpinan terutama terkait Personel, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) agar berjlannya roda pemerintahan bisa sesuai dengan yang direncanakan disamping harus memahami seluruh aspek pekerjaan mulai dari regulasi hingga teknis, sehingga bisa lebih mudah melakukn pengawasan, terlebih yang berkaitan dengan regulasi keungan dan pelaporannya,"

terang Abubakar.

Menjelang akhir tahun, Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan pekerjaan administrasi sebelum tanggal 31 Desember, sehingga berbagai temuan BPK RI yang menjadi kekurangan dari laporan keuangan daerah tahun lalu bisa diminamilis.

"Dan jika melihat kinerja seluruh aparat dan upaya pemda untuk memperbaiki berbagai kekurangan selama ini, Saya yakin opini WTP terhadap penilian laporan keuangan daerah yang dilakukan BPK RI akan tercapai, karena berbagai kekurangannya bisa diperbaiki," yaakin Abubakar.

Selain tentang laporan keuangan, Abubakar menyoroti tentang permsalahan aset yang dimiliki pemda. Pasalnya, seiring berjalannya waktu maka aset yang dimiliki juga akan terus bertambah. Jadi impentarisasi set harus dilakukan lebih baik lagi, jangan sampai permaslahan aset menjadi temuan BPK RI terus menerus.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Drs. Sudibyo menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaaya mewujudkan segala sesuatu yg telah ditargetkan pimpinan, termasuk untuk meraih target WTP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pembinaan dan peningkatan keahlian penyusunan laporan keuangan terhadap aparatur pemerintah agar tersedia pegawai yang mampu dan cakap dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Dengan bimtek ini diharpkan seluruh aparatur daerah dapat memahami sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan keungan, mampu menjelskan dan memberi gambaran tata cara laporan keuangan serta mampu mengimplementasikan secra benar mengenai tata cara penyusunan lporan keuangan yang seluruhnya mengacu dan berdasar standar akuntansi keuangan (SAP) yang berbsik akrual disetiap SKPD," ucap Sudibyo dalam laporannya. ( Lina / Deni H.M )

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Abubakar Tak Ingin Terbuai Laporan Bawahan KBB, (Koran SINAR PAGI),- Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan bahwa sebagai bupati dirinya tidak ingin terbuai oleh berbagi laporan yang diberikan oleh bawahannya berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, terutama terkait laporan keuangan. Karena menurutnya, ada mekanisme dan prosedur standar yang harus dilakukanagar tidak terjadi indikasi kerugian negara.

"Jadi, adanya laporan dalam bentuk dokumen yang memadai sangatlah dibutuhkan terlebih di era reformasi seperti saat ini. Sehingga implementasi tugas dan kewajiban juga harus sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku agar tidak terjebak kedalam permasalahan hukum," tegasnya, ketika membuka Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Asistensi Pengisian/ Pengumpulan Laporan Harta Kekayan Pejabat Negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung Barat yang diikuti 160 orang pejabat esselon 2 dn esselon 3 termasuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah, di Lembang, (21/10) lalu.

Abubakar menghimbau para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pennggung jawab mangerial pada setiap kegiatan untuk selalu mengasah diri dan kemampuan serta mengawali berbagai perbaikan dimuli dari lingkungan internal dengan melakukan koordinasi dan pengawasan agar bisa mencapai berbagai tujuan dengan proses yang tertib.

"Sebagai langkah preventif, asitensi pengisian LHKPN bisa dijadikan langkah awal yang positif sebagai bentuk pencegahan terjadinya kesalahan sehingga sebagai pejabat pemerintah bisa lebih profesional dan mengetahui rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan," terangnya.

Inspektur Kab. Bandung Barat, Wandiana, SH, MM, menjelaskan bahwa sosialisasi pencegahan korupsi dan asistensi pengisian LHKPN ini bertujuan untuk tingkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi serta meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab dalam sampaikan LHKPN. "Intinya adalah untuk wujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Disamping untuk lebih meyakinkan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangan BPK RI," tuturnya. ( Lina / Deni H.M )

Al-Quran Dasar Pembinaan Mental Kab. Bandung, (Koran SINAR PAGI),- BAGI umat muslim, amaliyah, tradisi dan budaya Al-Quran harus menjadi prinsip terdepan dalam pembangunanmental masyarakat.

Termasuk dalam membentengi diri dari budaya yang tidak islami seperti pornografi dan pornoaksi yang semakin merebak sekarang ini.

Harapan tersebut dilontarkan Wakil Bupati Bandung H.Deden Rumaji, S.Sos ketika membuka Rapat Kerja LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kabupaten Bandung di Gedung Ormas Islam-Soreang,Kamis (30/10).

Turut hadir Kepala Kemenag Kab. Bandung Drs.H.Imron,M.Ag, Ketua MUI serta para kepala KUA (Kantor Urusan Agama) se-Kabupaten Bandung.

Munculnya penyakit sosial seperti perjudian, kriminalitas, korupsi, dan diskriminasi menurut penilaian Deden Rumaji karena sebagian masyarakat muslim kita mulai meninggalkan ajaran Al Quran.

"Untuk itu Saya berharap kepada LPTQ, Kementerian Agama, MUI dan kalangan pesantren untuk terus menumbuhkan kembali kecintaan umat kepada Al-Quran sehingga semakin banyak orang yang membaca, menghafal, memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntutan mutlak dalam kehidupan keagamaannya", harap Deden.

Pada bagian lain, ia mengingatkan untuk menghasilkan Qori/Qoriah dan Hafidz/Hafidzoh yang unggul tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan.

Semuanya kata Deden memerlukan proses yang panjang disamping membutuhkan komitmen bersama.

"Bagi pengurus LPTQ, buatlah rencana kerja yang lebih konkrit dan terarah dalam pola pembinaan Qori/Qoriah, Hafidz/hafidzoh sebagai investasi masa depan", tambahnya pula.

Indahnya bahasa Al Quran menurut Kepala Kemenag Kab. Bandung Drs.Imron,M.Ag sempat digambarkan oleh seorang ulama ahli tafsir DR.Abdullah Darraz. Al Quran kata Darraz bagaikan mutiara nan indah yang berkilauan dari setiap penjuru dan bisa menenangkan mata setiap orang yang memandangnya.

Jika dikorelasikan dengan LPTQ sebagai lembaga yang memiliki tugas mengembangkan Al Quran menurut Imron akan menghasilkan gambaran yang sangat mempesona.

Ayat Al Quran begitu indah ketika dilantunkan oleh Qori/Qoriah, tulisan Al Quran begitu sedap dipandang ketika ditulis oleh seorang Khathat/Khathatah, ayat Al Quran bisa abadi dan kekal ketika dijaga oleh para Hafidz/Hafidzoh.

Dalam masa mendatang, LPTQ tidak hanya fokus dalam kegiatan MTQ (Musabaqqoh Tilawatil Quran) semata. Namun sebagai lembaga yang memiliki fungsi pendidikan, LPTQ harus mampu mentransformasikan nilai-nilai Al Quran kepada masyarakat, agar terwujud generasi umat Qur'ani.

Rapat kerja yang berlangsung sehari tersebut, salah satunya dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam mempersiapkan kafilah Kabupaten Bandung yang berkualitas dan mampu berkompetisi dalam menghadapi STQ tingkat Jawa Barat Tahun 2015. (*)

Revisi RTRW dan RPJMD, Dinilai Cacat Hukum Garut, (Koran SINAR PAGI) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Garut 2014-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan nomor 03 Tahun 2014 maupun revisi atas RTRW Garut 20112019 yang telah diperdakan dengan nomor 29 Tahun 2011 itu menuai pertanyaan berbagai kalangan.

Pasalnya, keabsahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Garut 2014-2019 terkait revisi atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut 2011-2031 yang kini masih dikaji Pemprov Jabar dinilai berpotensi terjadi pelanggaran, dan cacat hukum.

Selain tidak jelasnya substansi alasan atas perubahan RTRW, juga tahapan prosesnya ditengarai tak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belakangan, bahkan muncul rumor adanya surat edaran dari pemerintah pusat tentang pelarangan diubahnya RTRW Kabupaten Garut sebelum berjalan minimal lima tahun. RTRW Kabupaten Garut 2011-2031 sendiri belum sepenuhnya ditegakkan, dan baru berjalan sekitar tiga tahun.

“Resikonya, bila RTRW diubah maka RPJM pun mesti segera diubah.

Padahal RPJM ini baru ditetapkan, dan sama sekali belum sempat dilaksanakan. Ini juga beresiko pada kebutuhan anggaran cukup besar,” kata Peneliti pada Masyarakat Peduli Anggaran Garut (MAPAG) Haryono, SH Rabu (21/10).

Haryono menengarai, kejanggalan paling menonjol terlihat perubahan Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang RTRW Garut 2011-2031 diajukan tak lama usai ditetapkannya Perda Nomor 3/2014 tentang RPJM Garut 2014-2019. Padahal dalam Perda Nomor 3/2014 sendiri disebutkan bila RPJM Garut lima tahun ke depan itu mengacu pada Perda Nomor 29/2011.

RTRW sendiri memuat data statis seperti luas wilayah permanen, dan data dinamis menyangkut jumlah penduduk. Juga, terdapat data karakteristik daerah meliputi kemiringan lahan, curah hujan serta jenis tanah.

“Kalau pada akhirnya ada kecenderungan RTRW tak mungkin dipertahankan. Misalnya karena terjadi perkembangan ekonomi signifikan.

Lalu kenapa mesti RTRW yang diubah ? Mengapa tak disesuaikan saja RDTR, atau RUTRK kecamatan-nya ? Bukankankah ada beberapa kecamatan sudah memiliki RDTR ? Seperti Leles, Kadungora, dan Malangbong, serta kawasan strategis perbatasan kawasan utara Garut. Ini kalau bicara memanfaatkan lahan tandus di utara untuk pertumbuhan ekonomi kawasan industry hingga terjadi perubahan sembilan pasal di RTRW pada 2012 lalu,” ujar Haryono mantan anggota DPRD Garut tiga periode itu.

Dia juga menilai pelaksanaan RPJMD dengan adanya perubahan RTRW berpotensi terjadi pelanggaran, dan cacat hukum. Karena perubahan dan penyusunannya tak berurutan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan.

Namun demikian, Haryono berharap Bupati Garut selaku Koordinator Penyusunan Rencana Tata Ruang Garut, serta DPRD Garut yang terlibat di dalamnya dapat menjelaskan pada masyarakat substansi hingga RTRW harus diubah justeru setelah RPJM ditetapkan. Hal itu agar jangan sampai ketataruangan wilayah menjadi sekadar formalitas yang begitu mudah diubahubah. ( Alh )

KORAN

Antar Desa redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Puskesmas Cisitu Dibangun Ditanah Milik Desa Kontribusi Ke Pemdes Nihil Sumedang, (Koran SINAR PAGI),- Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya mensejahterakan warganya tetapi hal penting itu jangan sampai memunculkan permasalahan lain hingga menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat yang bisa berakibat menjadi ganjalan bagi warga itu sendiri.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Cisitu yang sejak sebulan lalu direnovasi merupakan tempat pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah kecamatan itu tetapi dalam prakteknya pembangunan Puskesmas itu memunculkan permasalhan lain yang telah lama muncul dimasyarakat.

Permasalahan itu terkait dengan keberadaan bangunan yang terletak dilokasi tanah kas desa milik Desa Situmekar tetapi keberadan Puskesmas yang telah ada sejak tahun 1985 ternyata tidak ada kontribusi sama sekali terhadap kas desa.

Pengakuan itu muncul saat SiNAR PAGI menemui PLT Kepala Desa Situmekar Ginanjar (Jumat,31/10) lalu, di kantor Desa Situmekar, Ginanjar mengatakan, “ Keberadaan Puskesmas yang dibangun di tanah milik desa yang sebelumnya merupakan pasar tradisionil itu akhir-akhir ini menjadi pertanyaan di masyarakat sebab diketahui sejak Puskesmas itu dibangun 1985 saat kepala desanya Utang hingga sekarang tidak ada kontribusi sama sekali ke kas desa”, ujar Ginanjar yang menjadi PLT Kepala Desa sejak Agustus lalu itu.

“Pernah disini ada juga kantor sementara Kecamatan Cisitu sewaktu baru pemekaran dari Kecamatan Situraja tetapi keberadaan kantor itu ada kontribusi berupa uang tiap tahun untuk kontrak tempat hingga menjadi PADes (Pendapatan Asli Desa) tetapi kalau dari Puskesmas tidak ada sama sekali ”, ujar Ginanjar lagi.

Selain itu Ginanjar juga mengungkapkan jika dilahan lainya masih di desanya ada sekolahan tetapi penggunaan tanah itu jelas statusnya, “ Selain Puskesmas di desa ini ada juga sekolahan SD dan SMP lahan yang dipakai sekitar 300 tumbak-an tetapi status penggunaan tanah itu jelas yaitu Hak Guna Pakai sementara Puskesmas tidak”, ujar Ginanjar yang mengaku telah berupaya menanyakan ke Kades sebelumnya Utang.

“Pak Utang mantan kades yang dianggap tahu komitmen antara desa dan pihak Dinas Kesehatan ketika awal dibangun tahun 1985 susah dihubungi karena ia sekarang sudah pindah ke Surabaya ikut isterinya yang asli orang Surabaya”, aku Ginanjar.

Sementara itu Ginanjar mengaku lebih jauh jika di di Desa Situmekar tak ada satu pun data yang menerangkan Mou atau perjanjian antara desa dan pihak puskesmas ataupun Dinas Kesehatan.

Terkait hal itu Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) rehab Puskesmas Cisitu Wawan saat dihubungi via seluler oleh Ginanjar menyarakan jika pihak desa agar segera menanyakan ke Kepala Puskesmas Cisitu hingga nantinya Kepala Puskesmas itu akan melaporkan ke Dinas Kesehatan terkait permasalahan itu. “ Kami bukan tidak menyadari akan pentingnya Keberadaan Puskesmas tetapi peraturanya harus jelas karena menyangkut otoritas rumah tangga masing-masing yaitu antara Desa Situmekar dan Dinas Kesehatan jangan sampai nantinya aparatur desa dipersalahkan akibat keberadan Puskesmas yang tak jelas statusnya itu”, pungkas Ginanjar.(Jeky)

Polres & Polsek Katapang, Bantu Warga yang kekurangan Air !

Kab.Bandung(Koran SINAR PAGI),-Musim kemarau membuat warga di desa Cilampeni, Kec. Katapang, Kab.Bandung kekurangan dalam memenuhi kebetuhan air. Menurut warga sudah hampir 3 bulan sumber air rumah tangga tak berfungsi.

Dari permasalahan tersebut. Pihak Kepolisian Resor Bandung & kepolisian sektor Katapang memberikan bantuan air kepada warga yang kekurangan air. 6 anggota dari Polres Bandung dan 5 anggota dari Polsek Katapang membantu untuk mendistribusikan air. Sebanyak 30.000 liter di berikan kepada warga dengan gratis. 15.000 liter air diberikan kepada warga di RW 11, 12 & 13, Desa Cilampeni. Lalu 15.000 liter lagi kepada warga di kampung Muara Ciwedey (Murci) Desa Cilampeni. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Dan sifatnya berkelanjutan, “Jika ada permintaan dari masyarakat”. Ungkap Ka.Polsek Katapang, Agus Safrudin.(13-10-2014) Saat itu juga pihak pemerintahan desa Cilampeni, kepala dusun, kasi ekbang, karang taruna, dan kepala desa ikut hadir membantu. Kami atas nama warga & pemerintahan desa mengucapkan “terimakasih atas bantuannya dari pihak kepolisaian”. Ungkap Kepala Desa Cilampeni Uus S.Sos. (Dwi Arifin)

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Kantor Desa Banyuresmi Kec Sukahening di Bangun dari Dana Pemerataan TASIKMALAYA (Koran SINAR PAGI) Bantuan dana pemerataan dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 100 juta oleh Pemdes Banyuresmi dialokasikan untuk membangun Kantor Desa yang baru seluas 10 m x ke 11 m.

Keberadaan Kantor Desa yang baru diharapan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada warga masyarakat. Suasana kerja diruang kantor yang nyaman, diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan,

demikian pula masyarakat yang dilayani dapat meinkmati ruang yang nyaman. kepala desa Banyuresmi Kec. Sukahening Saepudi, senatiasa mengintruksikan kepada aparatnya agar mem-berikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Apalagi sekarang bangunan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan sudah mulai rampung, ”kata saepudin.

Masih menurut Saepudin, bahwa bantuan dana dari pemerintah dalam hal ini pemprop jabar, sangat mem-

bantu kelancaran pembangunan di desanya, diantarnya pembangunan kantor desa yang menjadi sentral pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. ”Pada kesempatan ini, kami atas nama aparat desa dan masyarakat, mengucapkan terimakasih kepada pemprov jabar atas dikucurkannya dana pemerataan dan telah berwujud Kantor Desa yang baru, ”tutur Kepala Desa Banyuresmi .(Nanang mulyana)

Saepudin, 15 Tahun Mengadi Di LPM Desa Dirgahayu Kab. Tasikmalaya, (Koran SINAR PAGI),- Pengabdian Saepudin: di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Desa Dirgahayu sudah bertahun-tahun. Ia dikenal paling ulet dan rapih dalam merea-lisasikan program yang turun ke Desa. Selama 15 Tahun ikut mendorong Pembangunan Pemerintahan Desa Dirgahayu yang termasuk desa terpencil.

Meski Saepudin kini sudah usia lanjut, namun tidak pernah mengeluh, menurutnya tugas merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Keluhan pasti saja ada tetapi disikapi dengan penuh kearipan.dan ditampung untuk di jadikan bahan kajian bagi.

Tugas di bagian pembangunan yang lebih akrab di sebut LPM. Desa, saat Saepudin dibebani program selalu mengedepankan musyawarah mupakat agar dikemudian hari tidak ada masalah dan tidak timbul prasangka yang tidak baik khususnya dari masyarakat.

Untuk itu Saepudin mengedepankan keterbukaan sesuai undang undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Cara inilah yang aki jalan-kan.

Sehingga setiap ada program selalu sukses,”paparnya.

Pengabdian Saepudin,dimulai Tahun 2004, Ia terus menerus merea-lisasikan segala program yang turun ke Desa Dirgahayu. Ini dilakukannya sejak dari kepemimpinan H.Somantri sampai sekarang.

Beberapa Kali ganti Kepala Desa, saepudin alias si Aki tidak di ijinkan mundur dari jabatan LPM. Sekalipun dirinya mengajukan pengunduran diri tetapi tetap tidak di ijinkan. “Jadi mau tidak mau aki

harus terus berjuang demi masyarakat dan juga demi kemajuan pemerintahan Desa Dirga-hayu,”tuturnya.

Atas kegigihanya yang tak kenal lelah, Si Aki mendapatkan tanda kehormatan dari ke dua Bupati Tasikmalaya. Adapun jasa jasa Saepudin dari mulai sarana jalan sampai sarana lainya. Sudah di laksanakan sesuai aturan dan harapan masyarakat. Sehingga Desa Dirga-hayu bisa seperti ini. “Akipun merasa bangga bisa ikut menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kemajuan pemerintahan Desa,” tuturnya lagi.

Saepudin sebetulnya ingin istirahat dari tugas tersebut, karena merasa sudah lanjut usia. Akan tetapi setiap pergantian Kepala Desa belum satupun yang mengijinkan dirinya mundur Saepudin yang lebih di kenal dengan nama (si aki dari Desa Dirgahayu). Usia tidak jadi hambatan bagi si aki yang sudah usia 63 tahun. Ia Tetap semangat membangun Desa Dirgahayu. Kini Desa Dirgahayu dulu tidak seperti sekarang, meski masih masuk kategori Desa terting-gal. Bagi Saepudin merupakan moti-vasi

untuk berjuang semaksimal mungkin agar bisa merubah kategori dari Desa tertinggal menjadi Desa termaju. Baik segi pembangunan maupun perekonomiannya.

Jika aki berpatokan pada imbalan yang diterima (upah) sebetulnya tidak seberapa, Namun di dorong dengan keiklasan dan kerja karena Allah. Hsilnya dapat dirasakan masyarakat Desa Dirgahayu. “Kerja keras selama ini alhamdulillah sudah mendapat penghargaan dari Bupati Tasikmalaya sekarang, penghargaan juga didapat dari Bupati terdahulu sekitar tahun 2002,” ungkap Saepu-din.

Saepudin (Aki) merasa bangga dengan dirinya bisa mengemban amanah yang di berikan oleh Kepala Desa sejak yang pertama sampai sekarang. Dalam pelaksaanan program Aki selalu berkordinasi dengan pihak pihak terkait di Desa terutama dengan Kepala Desa, BPD dan Tokoh masyarakat. Aki sangat hati hati dalam merealisasian program. De-ngan mengedepankan prinsip keter-bukaan, Aki merasa yakin tidak akan muncul permasalahan.

“Dengan cara seperti ini Alham-dulillah setiap program selesai tanpa ada ekses, mulus tanpa ada masalah,” kata Aki. Lebih lanjut si aki berharap Pemerintah bisa lebih memperha-tikan tugas LPM. Karena tugas LPM sangat berat dan penuh tantangan. Sedangkan upah LPM hanya mengandalkan dari sisa yang sedikit dari bangunan. “Itupun kalau jika ada lebih, jika tidak ada ya gigit jari,” pungkasnya, sambil tersenyum (Hlm)

“Sejumlah Perusahaan Cemari Lingkungan Dan Abaikan Prosedur Perindustrian”

Cikijing yang melewati Desa Cangkuang, Linggar, Sukamulya, Jegeong, dan Bojongloa yang dilewati Sungai Cikijing untuk mengurangi volume banjir, Ungkapnya, Jumat (10/30) di Cangkuang.

"Kalau musim hujan, sungai daerah tersebut meluap dan menimbulkan banjir," katanya. Oleh karena itu, BBWS yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus segera

Edisi 0305/XI/2014

S A N T U N

Masyarakat Harafkan Desa cangkuang Refreshif Bandung (Koran Sinar Pagi),Beragam persoalan yang berada di wilayah Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung memicu intansi pemerintahan dan sejumlah penggiat swadaya masyarakat bersikap kritis dan tegas, pasalnya sejumlah masyarakat di wilayah Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek yang terkena dampak banjir Sungai Cimande resah. masyarakat, tokoh dan aparat pemerintah Desa setempat berharap pemerintah mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran sungai.

Ketua Komite Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL), Apih Djadja Dipraja mengatakan, meski sudah sering dibawa ke meja rapat, banyak warga yang belum mendapatkan pembayaran dan pembebasan lahan untuk pelebaran sungai.

"Banyak laporan dari masyarakat ke KMPL soal pembebasan lahan ini. Padahal, masyarakat yang punya tanah di pinggir sungai sudah memusyawarahkannya dari jauhjauh hari," kata Apih kepada " Wartawan", Kamis (18/9).

Selain itu Kades Cangkuang, H Dadan Kardana Mengatakan, sudah ada tembusan bahwa pemerintah berniat memperlebar Sungai

7

melakukan pembebasan lahan, karena anggarannya sudah ada dari APBN. Menurutnya, dampak pembuangan limbah cair oleh sejumlah perusahaan yang masuk ke kawasan Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek, membuat sungai tersebut tercemar dan tidak bisa digunakan warga, Ia menegaskan ada beberapa perusahaan industri tekstil yang melakukan pembuangan limbah cair ke sungai tanpa mele-

wati proses pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan itupun telah dilaklaku-kan inspeksi mendadak (sidak) oleh bupati beserta polres Bandung yang bekerja sama dengan BPLH ke pabrik pencelupan CV. Master Laundry di Jalan Cipanas, Kp. Kekencehan, Desa Cangkuang, pada hari Jumat (3/10/14) lalu.

"Ini sebagai langkah awal yang dilakukan BPLH bekerjasama dengan Polres Bandung, kaitan

dengan masalah limbah cair, "Saya masih ingat, dulu tahun 1980 Sungai Cimande masih bisa dipakai mencuci dan mandi, tapi sekarang sudah tidak bisa karena banyak industri yang membuang limbah cair seenaknya," ungkapnya. Lain hal itu limbah batu bara yang dikeluarkan oleh PT. Budi Agung Sentosa, CV. ML dan PT. Indoneptune yang diresahkan masyarakat, itupun menjadi PR kami untuk ditindak lanjuti, tinggal selalu persuasive kepada pihak yang berkewenangan.

Satu persatu persoalan yang berada ditengah-tengah masyarakat desa cangkuang bisa terjawab, tinggal beberapa perusahaan yang merugikan wilayah kami akan kami tindak lanjuti demi kepentingan masyarakat, pungkasnya.. saya yakin dengan sejarah dan asal usul Desa Cangkuang yang kami miliki sebagai pegangan bahwa Desa Cangkuang yang terbentuk sejak Tahun 1800-an dengan nama cangkuang yang berarti selalu tumbuh pohon cangkuang dan siap untuk selalu berberdiri sendiri, begitupun tanggung jawab kami sebagai pemerintah desa cangkuang akan terus berupaya memajukan dan selalu berdiri-sendiri seperti halnya pohon Cangkuang, ujar Dadan.

(Dimas/*SP)

Kades Margaluyu Gali Potensi Parawisata “Situ Cimareme” Garut, (Koran SINAR PAGI) Daerah Pariwisata di Kabupaten Garut Jawa Barat belum seluruhnya tergali, salah satunya banyak situ-situ yang luasnya hingga hektaran yang belum termanfaatkan fungsinya. Hal ini yang menghambat peningkatannya perekonomian masyarakat setempat yang ada di wilayah khususnya daerah parawisata itu sendisi lebihnya untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Dikabupaten Garut terdapat Situ Cimareme yang luasnya sekitar 5 Ha dan dalamnya setinggi 5 meter, dimana lokasinya yang sejuk dan indah Namun sayangnya situ tersebut hanya mampu dimanfaatkankan airnya untuk mengaliri sawah beberapa desa di Kecamatan Leles Timbul ide dan gagasan dari kepala desa untuk pemanfaatan Situ Cimareme yaitu denganmenjadikan suatu tempat parawisata. Hal itu diprogramkan karena Situ tersebut disamping untuk parawisa dan manfaatnya untuk pendapatan masyarakat sekitar serta PAD Kabupaten Garut.Bahwa Situ tersebut mengandung makna besar dan sejarah Kepala Desa Margaluyu Kecamatan Leles, Asep Rahmat mengatakan Situ Cimareme berada di dua desa yakni desanya dan desa Cimareme dan hanya situ tersebut yang berada didua desa “Tak hanya situsaja potensi Desa Margaluyu, hanya saja belum tergali.

Seperti misalanya sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, para pemuka pengembangan islam dan sejarah timbulnya mata air Ciburial dengan nama sekarang situ Cimareme,” terang Kepala Desa Margaluyu.

Selanjutnya Kepala Desa Margaluyu menjelaskan kepada Koran SP (31/10), banyak potensi yang harus digali serta dimanfaatkan untuk memajukan masyarakat daaerahnya maupun pemerintah daerah Garut, dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan Daerah Kabupaten Garut, jika Situ Cimareme dijadikan tempat Parawisata.

Menurut Kades Margaluyu potensi tempat parawisata situ Cimareme, sangat cocok untuk menenangkan pikiran setelah sehari-hari bekerja berat menggunakan tenaga dan pikiran, agar tak setres.”

“Saya tak bercita-cita jadi kepala desa Margaluyu, kalau mau dari dulu sudah diusung masyarakatnya. Terdorong oleh ingin mennggali potensi sumber daya alam desanya yang dapat diolah dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada PAD Kabupaten Garut. Untuk itulah saya naik menjadi kepala desa dan baru beberapa bulan menjabat,” papar Kades Margaluyu Menurut Asep jika dibandingkan penghasilannya dirinya yang kini menjadi kades sanagtlah jauh dengan sebelum menjabat. Namun dirinya tidak semata berorentasi pada penghasilan, tapi berniat mengabdi di desanya, menata desa dan memajukan masyarakat dibidang perekonomian, salah satunya melalui tempat parawisata Situ Cimareme.

Asep berharap ada investor yang melirik lokasi Situ Cimareme Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabuapten Garut Jawa Barat ini. Tempatnya indah dan sejuk dapat dibangun tempat parawisata dan disampingnya villa untuk tempat peristirahat para pengunjung. “Hal itu tak lepas dari bantuan dan peran pemerintah daerah maupun pusat untuk dapat merealisasikannya,” Ujar Asep.

Ditempat terpisah Dra. Hj Rusmanah, M.Si, Camat Leles Kabupaten Garut menerangkan pihaknya tak bisa-berbuat apa-apa untuk memajukan daerah binaannya seperti dalam bidang parawisata, hanya sebatas merekomendasi ke atas. Garut “Memang dia akui banyak potensi alam yang belum terserap, seperti tempat parawisata Situ Cimareme, namun pihaknya perlu menjelaskan hal itu tak dapat dilaksanakan oleh pemkab Garut, pasalnya lokasi itu dimiliki pemerintah Provinsi dan harus ijin provinsi untuk dikembangkan menjadi lokasi parawisata,” tandas Camat Leles di ruang kerjanya “Alhamdululillah saat ini juga investor sedang dilakukan pembangunan pabrik sepatu lainnya di wilayah Kecamatan Leles untuk salah satunya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dapat ditampung pekerja yang bukan sedikit jumlahnya,” pungkas Camat Leles (Agus Lukman/Asep Darojat)

Kepala Desa Mekarmaju, Jiwa Raganya Untuk Rakyat !

Kab.Bandung ( Koran SINAR PAGI),- K e p a l a Desa Mekarmaju, Kec.Pasirjambu, Kab.Bandung, Usep Benjamin. Motivasi awal menjadi kepala desa ialah ingin bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Setelah menjabat Usep Benjamin tetap memegang teguh, “menyadari bahwa sekarang jiwa raganya untuk rakyat, saya akan berusaha melayani rakyat setiap waktu”, jelas Usep di ruang kerjanya! (1010-2014) Usep memiliki target, “ketika saya menjabat ada karya monumental yang bisa dikenang jika tidak lagi menjabat kepala des,”tuturnya.

Kemudian dengan dasar musyawarah dan gotong royong Usep mentargetkan bisa membantu 40% renovasi rumah warga yang tidak layak huni, Tdalam satu tahun 50 rumah.

Menurut pandangan warga di RW 05, Kepala Desa yang sekarang lebih hati-hati dalam menandatangi dokumen/berkas. Kades tidak segan menanyakan hal-hal yang belum diketahui kepada aparat desa yang lebih berpengalaman. Selain itu Kepala Desa aktif berusaha mendekat kepada siapa yang membutuhkanya da berusaha selalu hadir ketika warganya terkena musibah. “Contohnya kepala desa selalu hadir melayat warganya yang meninggal,” Kata warga RW 05 Sementara itu pemuda di RW 04, menjelaskan citra positif selama kepala desa menjabat. Kepala desa yang sekarang cenderung selalu ada di kantor desa, dari pagi hingga sore. Kepala desa dinilai walaupun belum lama menjabat, namun masyarakatnya sudah merasakan manfaatnya. Bahkan pemuda tersebut memprediksi jika habis periode masa jabatannya, dipastikan akan terpilih kembali. ( Dwi Arifin/Odoy)

KORAN

Akademia redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

SINAR PAGI News L U G A S

T A J A M

Gedung Badan Penanggulangan Bencana Kota Bogor Di Bangun Tahun Depan

Kota Bogor. (Koran SINAR PAGI),- Merayakan HUT ke 30 Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) Universitas Pa-kuan mengadakan Seminar Nasional mengenai mitigasi bencana di ruang rapat I Balaikota Bogor (23/10).

Seminar nasional tersebut dibuka langsung oleh Ketua HMTG, Moh. Sahid Ramdani dan Wakil Rektor, Ir. Arif Murdianto, MT. Sebagai perwakilan dari Walikota Bogor, Suharto, Asisten Kemasyarkatan dan Pembangunan, untuk membuka seminar nasional hari ini.

Suharto menjelaskan bahwa di tahun depan akan dibangun kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah setingkat eselon II untuk dapat mengevaluasi kejadian bencana terutama di wilayah Kota Bogor dan penanganan bencana pun dapat terfokus serta teratasi dengan baik.

Adapun pembicara pertama dalam seminar ini adalah Naufal Isnaeni, S.Si, M.T, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Bogor.

Sebelum memberikan materi, Naufal mengucapkan selamat bagi HMTG yang telah mencapai umur 30 tahun.

Dia juga mengapresiasi kegiatan yang diselenggaran HMTG karena dianggap sangat positif bagi Kota

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa SMK Penida 1 Katapang !

Guru Pembimbing saat membina panitia LDKS SMK Penida 1 Katapang di Pegunungan Gambung, Pasir Jambu Kab. Bandung Kab.Bandung (Koran SINAR PAGI),- Supaya terwujudnya generasi pemimpin yang lebih baik. SMK Penida 1 Katapang, Kab. Bandung mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Kegiatan latihan tersebut dilaksanakan di pegunungan Gambung, desa Mekar sari, Kec.Pasirjambu, Kab.Bandung, pada hari jum'at 24 Oktober 2014.

Reni, Sindi dan kawan-kawannya menilai kegiatan yang diadakan sekolah penuh manfaat. Kami belajar untuk bisa menjadi tauladan bagi yang lain dalam hal berucap dan bersikap. Belajar mengatur keegoisan dalam diri untuk hal yang lebih banyak manfaatnya untuk orang banyak. Belajar untuk membimbing yang lebih muda dan lebih menghormati yang lebih tua. Belajar untuk disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri.

Kepala SMK Penida 1 Katapang, H. Aep, M.Pd menjelaskan makna dan tujuan dari kegiatan itu. Mengenalkan, melatih dan menyiapakan generasi siswa yang memeiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang mampu memimpin yang diri, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Agar bisa mengahadapi dan menyikapi perkembangan zaman. Yang penuh dengan manfaat dan bahkan bisa menjadi madorot. Jika tidak mampu memilah, memfilter, dan bertindak selektif sesuai tujuan Alloh menjadikan manusia sebagai kholifah/Pemimpin di bumi. (Dwi Arifin)

Mts Negeri 1 Bandung, Memotong 2 Sapi !

Kota Bandung( Koran SINAR PAGI),Dalam rangka menyambut hari raya ke-2 umat islam. Hari raya idul adha 1435H. MtsN1Bandung mengadakan bakti sosial berupa pemotongan 2 ekor sapi. Satu ekor sapi dari sumber dana infak Siswa dan satu ekor lagi dari H.Asep Darmawan orang tua, Hari Asep Darmawan. Pelaksanaan pemotongan 2 ekor sapi dilaksanakan di lingkungan Mts N 1 Bandung ,pada hari selasa 7 oktober 2014. Setelah selesai pemotongan 2 ekor sapi selanjutnya dibagikan kepada siswa miskin dan siswa yatim piatu sebanyak 154 orang, sisanya dibagikan kepada warga sekitar.

“Pihak sekolah ada berharap kegiatan bakti sosial ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya,” ucap Dadang, Wakasek Kesiswaan Mts N 1 Bandung diruang kerjanya. ( Dwi Arifin/Gunawan )

8

Bogor.

“Dengan curah hujan yang tinggi, kota Bogor seringkali terjadi bencana longsor oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terkait mitigasi bencana,” Jelas Naufal Dalam seminar nasional ini Naufal memberikan materi terkait Tanah Longsor dan Mitigasi Bencana di Kota Bogor. Di kesempatannya sebagai pemberi manteri, Naufal menginformasikan keadaan geografis hingga keadaan geologi Kota Bogor yang mempengaruhi potensi bencana. Kota Bogor yang ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari endapan (batuan sedimen), dua gunung berapi, yaitu Gunung Pangrango. Aktivitas gunung berapi yang memicu terjadinya gempa yang terjadi juga merupakan salah satu pemicu terjadinya longsor.

Imam A. Sadisun, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengda Jabar- Banten juga turut menjadi pembicara kedua menyampaikan materi terkait Hidup di Tengah Ancaman Bencana Tanah Longsor di Jawa Barat.

Longsoran merupakan salah satu jenis bencana geoglogi yang keberadaannya dapat dijumpai hampir di seluruh wiliyah tanah air. Contohnya di Desa Walahir, Cililin, Kabupaten Bandung sempat terjdi longsor yang cukup besar pada hari Kartini pada tahun 2004. Diameter longsorannya

mencapai 70 meter. Dan di Bogor sendiri bencana longsoran sering terjadi salah satunya di Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Februari 2007, bencana ini telah merusakkan lebih dari 1000 rumah yang terletak pada 2 desa berbeda.

Bencana ini tercatat sebagai salah satu kejadian bencana terbesar dalam sejarah kejadian longsoran di Jawa Barat. Longsor hampir merata, walalupun kejadiannya kecil tapi banyak dan hal tersebut membahayakan karena banyak menimbulkan korban jiwa.

“Perlu diketahui bahwa Jawa Barat sebagai salah satu juara dalam longsor. Untuk kejadian longsor dalam setahun dapat mencapai 50 kali dan korban jiwanya mencapai 40 orang, tentunya lebih dari 100 rumah hancur dalam kejadian longsor ini.

Dari 57% kejadian longsor di Indonesia berasal dari Jawa Barat,” jelas Imam.

Hadir pula Surya Kelana, Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bogor, sebagai salah satu pembicara dalam Seminar Nasional kali ini.

Semua pembicara menyampaikan pentingnya mitigasi bencana khususnya di Jawa Barat yang khususnya tingkat kejadian longsornya tertinggi di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pemahaman mendalam mengenai kondisi wilayah dengan baik.( Ahyar)

Edisi 0305/XI/2014

S A N T U N

Ucapan Sumbang, Diruangan Disdikpora Karawang..

Karawang (Koran sinar pagi),- Ucapan itu meluncur dari salah seorang yang berada di ruangan bidang pendidikan dasar, DISDIKPORA Kabupaten karawang, Rabu (7/10). Ucapan yang tidak sedap itu terdengar ditelinga orang seantero ruang Kabid Dikdas H. Dawan dan staf-staf nya.

Ucapan dari lelaki paruh baya sambil menyalakan rokok diruang ber Ac, sebelumnya SP bahwa mengingatkan ruang tersebut tidak baik untuk merokok. Namun ia malah berucap, “Saya ada doa tertentu menangkal merokok di ruang ber Ac, A uuddudh heulaaa” ujarnya ringan.

Selanjutnya karena tidak berkepentingan dengan lelaki tersebut mengabaikan celotehanya. SP langsung diskusi dengan H. Dawan yang didampingi H. Toto kepala seksi diruang kerjanya, terkait aturan permendiknas dalam kontek muatan berita atas temuan “LKS dan buku paket yang diperjual belikan di sekolah oleh Guru”.

Secara tegas H. Dawan mengatakan akan melakukan tindakan preventif atas setiap laporan/ informasi yang disampaikan insan pers

“jika sudah jadi opini public, kami akan mengambil langkah klarifikasi kepada Ka. UPTD dan sekolah tersebut juga dengan pihak penyalur bukunya. Agar persoalanya jadi jelas. sanksi dari pelanggaran secara administrative dan pengembalian buku LKS akan kita kenakan jika ada pembuktianya” tegas Kabid Dikdas dan langsung melakukan koordinasi melalui ponsel dengan Staf UPTD terkait.

Ucapan terimakasih dari H. Dawan atas muatan Pemberitaan Koran Sinar Pagi, terlontar saat kami berpamitan, pada saat yang bersamaan diketahui ada rapat dinas dengan jajaranya. “Hatur nuhun kang atas infona, kebetulan kami ada rapat

UPTD di Al-Irsyad. “Punten can bisa “ngongkosan” kang .? pungkas Dia. Muatan persoalan yang kami sajikan di Hal. 1 kolom 3 edisi lalu, dinilai sudah jadi produk penyimpangan klasik di dunia pendidikan karawang. Sejatinya jika aturan diterapkan dengan ketegasan sanksi, pencegahan dini dan fungsi pengawasan dikedepankan, mungkin celah penyimpangan akan menyempit bahkan terkikis.

Hal yang disesalkan dilingkup media pendidikan, terdengar nada sumbang yang kurang sedap ditelinga publik. Antara dua kaliamat, awal yang terlontar dari laki-laki Misterius dan kata terakhir yang keluar dari ucapan sang kabid.

Yang dipandang perlu kajian, bukan hanya aturan dan kebijakan yang diperbincangkan bahkan nyaris hanya jadi slogan belaka aturan yang ada. Tentunya dengan tidak mengesampingkan etika bahasa dan tatakrama terlebih dalam lingkup institusi pendidikan, seyogyanya jadi suri tauladan. Akhirnya penulis hanya dapat berharap Jangan sampai ada pihak yang merasa dilecehkan dari kalimat yang terdengar keluar, terlebih hingga jadi pelecehan terhadap “Kalamulloh”. (Dimas/Heryawan)

GA gelar Panjat Tebing Pelajar Kota Bogor. (Koran SINAR PAGI),Pencinta Alam Geologi Adventurer (GA) akan Gelar Lomba Panjat Tebing tingkat Pelajar Se Bogor Raya yang memperebutkan Piala bergilir Walikota Bogor di lapangan Sempur pada tanggal 08 s/d 09 Nopember 2014 mendatang Ketika pertemuan dengan Wakil Walikota Bogor,Usmar Hariman di ruang Wakil Walikota (20/10) lalu.

Wakil Walikota Bogor,Usmar Hariman menyampaikan Pemerintah Kota Bogor mengapreasikan dengan menyambut baik kegiatan positif yang dilakukan organisasi Geologi Adventurer (GA) untuk menyalurkan Bakat para pencinta Panjat Tebing para pelajar khusus Kota Bogor dan Umumnya masyarakat Bogor Raya. kegiatan panjat Tebing juga dapat meningkatkan generasi muda Bogor yang prestasi dan dapat menghasilkan Atlet-atlet Panjat Tebing

berpotensi untuk Kota bogor ke depan ungkapnya.

Sedang Ketua GA,Iman Santoso mengatakan lomba panjat tebing dalam rangka menyambut hari sumpah pemuda dan hari pahlawan se Kota dan Kabupaten Bogor “Tingkat Pelajar”, serta Pendidikan dan Latihan Geology Adventurer (penerimaan anggota baru, pada tanggal 01-02 November 2014 (Diklat GA) dan 08-09 November 2014 (Lomba Panjat Dinding) di Lapangan Sempur Bogor.

Dengan kegiatan ini , Iman mengungkapkan agar Walikota Bogor dan wakil Wakil Walikota Bogor untuk mendapatkan bimbingan, arahan dalam peran aktif memajukan kota & masyarakat Bogor serta wadah organisasi ini, seiring dengan misi GA untuk mencetak generasi muda yang mandiri, produktif, dan kreatif (iwan)

Kurikulum 2013 Mulai Dikeluhkan Guru Jakarta, (Koran SINAR PAGI),- Pemberlakukan kurikulum pendidikan 2013 pada beberapa sekolah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ternyata mendapat keluhan dari berbagai kalangan, terutama dari para guru.

"Kurikulum 2013 yang saat ini diberlakukan, masih kami keluhkan selaku tenaga guru dan dinilai sangat membebani siswa," kata Siti Rahmah, salah satu guru, pada saat seminar kepemudaan di Aula Sarantang Saruntung Kantor Bupati Tanah Laut, di Pelaihari, Menurut dia, keluhan yang paling utama hingga saat ini belum tersedianya buku-buku pelajaran yang akan diberikan kepada anak didik di sekolah. "Tuntutan yang diberlakukan pada kurikulum 2013 sangat berlebihan, saya menginginkan kurikulum tersebut bisa disederhanakan lagi," ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Tanah Laut, Sarmadi Abdullah mengungkapkan, bergantinya Menteri Pendidikan juga diikuti dengan

Jumlah Siswa SMA dan SMK Meningkat Kab. Bandung (Koran

disebabkan adanya bantuan dari

Rencananya Pemkab Ban-

SINAR PAGI), - Jumlah siswa

Pemkab Bandung berupa rintisan

dung akan membangun SMA/

SMP/MTs. yang melanjutkan ke

BOS untuk SMA/SMK dengan

SMK negeri di kecamatan-

jenjang pendidikan SMA/SMK

demikan warga tak terlalu

kecamatan yang belum memiliki-

di Kab. Bandung mengalami

nya. "Masih banyak kecamatan

kenaikan pada tahun ajaran

terbebani biaya sekolah,".

Selanjutnya Agus menga-

yang belum memiliki SMA

2014/2015 ini. Biasanya SMA/

takan, penambahan sekolah baru

negeri atau SMK negeri seperti

SMK negeri dan swasta hanya

maupun penambahan daya

Cimenyan. Akhirnya lulusan

menerima 21.000 siswa, namun

tampung SMA/SMK yang sudah

SMP/MTs harus bersekolah ke

tahun ini naik menjadi 31.000

ada bisa menaikkan Angka

Kota Bandung, Namun pendirian

siswa.

Kepala Disdikbud Kab.

Partisipasi Kasar (APK) SMA/

sekolah-sekolah baru ini dengan

SMK. "Saya optimistis APK naik

memperhatikan jumlah lulusan

Bandung, Agus Firman Zaini

dari biasanya di bawah 60 persen

SMP/MRs yang di daerah

(5/11/), di komplek Pemkab

menjadi di atas 60 persen,"

tersebut," pungkasnya. (*)

Bandung, mengatakan, "Hal itu

tutunya.

kebijakan baru.

"Begitu juga terhadap sertifikasi guru, hendaknya dituntaskan agar tidak terjadi kecemburuan," sarannya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, begitu juga mencetak soal ujian nasional (UN), hendaknya tidak dilakukan terpusat di Jakarta, melainkan bisa dilakukan berdasarkan rayon.

Sementara, Bupati Tanah Laut H Bambang Alamsyah menyatakan, untuk penyediaan buku pelajaran

kurikulum 2013, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut sudah siap.

"Kita sudah siap, namun petujuk teknis hingga saat ini belum ada.

Permasalahan ini adalah sama di semua daerah, bahkan nasional," tegasnya.

Begitu juga terhadap keluhan lainnya, pemerintah kabupaten akan menampung dan meneruskan ke pemerintah pusat, ujar Bambang Alamsyah. (*/ROL)

Puluhan Siswa Di Cianjur Belajar Di Tenda Darurat Cianjur (Koran SINAR PAGI), - Puluhan siswa SDN Karyamukti di Kampung Panyandungan, Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jabar, sejak dua pekan terkahir terpaksa menjalani proses belajar mengajar di dalam tenda darurat karena ruang kelas yang biasa mereka tempat ambruk diduga akibat pembangunan yang asal-asalan.

Kepala SDN Karyamukti, Yusuf, di Cianjur, Senin, mengatakan, sudah hampir dua minggu 70 orang siswa kelas V SDN Karyamukti belajar di tenda darurat karena pihak sekolah tidak mempunyai biaya untuk memperbaiki ruang kelas yang mabruk dan tidak memiliki tempat pengungsian agar siswa ddapat belajar di ddalam ruangan seperti biasa.

"Minimnya dana yang kami miliki, hanya bisa membangun tenda darurat untuk ruang kelas sementara sambil menunggu bantuan karena proses belajar mengajar siswa tidak bisa dipindahkan ke ruangan lain yang sudah penuh.

Ditambah kami tidak memiliki ruangan kelas lain yang bisa digunakan," katanya.

Saat ini, pihaknya khawatir jika tenda darurat akan ambruk dan bocor, mengingat curah hujan mulai tinggi disertai angin kencang. Sehingga pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan (Disdik) Cianjur, segera memberikan bantuan untuk memperbaiki ruang kelas yang ambruk tersebut.

"Kasihan kalau anak-anak belajar berdesakan di tenda darurat. Belum lagi sekarang musim hujan dikhawatirkan tenda bocor dan kembali ambruk.

Semoga saja bantuan tidak lama, agar anak-anak dan guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan aman," katanya.

Dia menambahkan, ruangan kelas SDN Karyamukti ambruk pada 16 Oktober, ketika ratusan siswa sedang berada luar kelas karena jam istirahat.

Sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Kejadian tersebut didduga akkibat pergerakan tanah yang kerap terjadi di wilayah tersebut, ditambah pembangunan yang tidak sesuai.

Sementara itu, Pusbindik Campaka, Hery Bangbang Muryono, menyebutkan, telah meminta kepala SDN Karyamukti segera melaporkan peristiwa tersebut pada kepala desa, kecamatan, dialnjutkan ke Disdik Cianjur.

"Kami sangat menyesalkan atas kejadian itu karena bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru. Diduga pekerjaan bangunan asal-asalan sehingga cepat ambruk," katanya. (Gus frend)

Anies Baswedan Bakal Evaluasi Tiga Hal Jakarta, (Koran SINAR PAGI),- Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengajak jajarannya untuk memperbaiki kekurangan di tiga bidang.

"Namun dari itu semua yang terpenting adalah kerja," katanya saat acara serah terima jabatan, Selasa (28/10) lalu Guna meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan bangsa, ia siap mengevaluasi tiga kebijakan besar bidang pendidikan. Kebijakan tersebut antara lain, pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Kurikulum 2013 dan sertifikasi guru.

"Kebijakan evaluasinya seperti apa, belum dapat saya katakan sekarang. Namun memang sudah ada masukan dari tim transisi yang harus dikoordinasikan dulu dengan jajaran Kemendikbud, yang jelas ini harus

segera dilakukan,"ujar Anies.

Tiga kebijakan tersebut, terang Anies, merupakan hal yang sering menjadi perhatian. Sebab kebijakan tersebut sering menjadi pro dan kontra dan pembicaraan di masyarakat.

Anies juga akan memperhatikan masalah pemerataan akses dalam dunia pendidikan sebab hingga saat ini masih banyak anak yang belum mendapatkan akses pendidikan bermutu di seluruh Indonesia.

Padahal setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan rapat yang dilaksanakan dengan Presiden Jokowi, kata Anies, disebutkan dan ditegaskan pentingnya meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan. Makanya setiap kementerian harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang tinggi bagi seluruh masyarakat.

Ini, ujar Anies, kalau diartikan ke dalam pendidikan adalah akses pendidikan yang berkeadilan dan

merata. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan. (*)

Hukum

& Keamanan

KORAN

9

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Edisi 0305/XI/2014

S A N T U N

“Gelar Operasi Rutin” Kesadaran Masyarakat Menjadi Dasar Ketertiban Lalu Lintas

Ipda KIKI Kanit Patwal Polres Bandung

IPDA KIKI :“Masyarakat Harus Sadar' Kelengkapan Operasional Berkendara Dan Mematuhi Rambu-Rambu lalu lintas Merupakan Tolok Ukur Keselamatan Berkendara”

Bandung, (Koran Sinar Pagi), Semakin padatnya volume kendaraan memicu langkah preventif Polres Bandung. Kanit Patwal Satlantas Polres Bandung, Ipda Kiki menerangkan, “Dalam upaya menjaga ketertiban lalu lintas pihak kepolisian berperan penting di lapangan dan sangat bertanggung jawab terhadap kondusifitas pengendara.

Dengan rutinnya menggelar operasi termuat pelanggaran-pelanggaran yang menjadi tolok ukur ketertiban lalu lintas, khususnya para pengendara motor. Banyak diantaranya yang tidak membawa SIM, tanpa plat nomor polisi, tidak memakai helm, onderdil yang tidak berstandar dan menggunakan knalpot bising. Untuk itu langsung diberikan pembinaan dan teguran. " Maksudnya agar mereka bisa mentaati peraturan dalam berlalulintas," ungkap kiki.

Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada kemacetan, tetapi kecelakaan lalu lintas. Ia juga mengatakan sering terjadi kecelakaan akibat perilaku pengendara sepeda motor yang tidak disiplin.

Selain itu banyak pengendara sepeda motor dengan cara melawan arus dan tanpa helm. Ini menunjukkan lemahnya disiplin berlalu lintas, juga kerap menimbulkan kecelakaan, mulai dari kecelakaan ringan hingga berujung kematian.

“Saya prihatin dengan rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” ujar Kiki lagi.

Salah satu indikatornya, banyak pengendara sepeda motor yang melawan arus, bahkan tanpa helm berstandar nasional Indonesia (SNI).

Pemandangan seperti itu setiap saat terlihat di Jalan Raya BandungGarut padahal Polres Bandung gencar melakukan sosialisasi bahaya

dari tindakan pelanggaran tersebut.

Pihaknya rutin menggelar operasi lalu lintas, selain sosialisasi dan melakukan penegakan hukum juga dengan mengeluarkan tilang.

"Kami dari Polres Bandung sudah sering melakukan razia di Jalan Raya Bandung-Garut yang dianggap rawan aksi pelanggaran lalu lintas. Anehnya, mereka tidak sadar," tutur Kiki Tujuan sosialisasi agar kesadaran pengendara lebih meningkat, terutama mengenai pemahaman bahaya dan imbas dari melawan arus serta tidak memakai helm.

“Diharapkan ada efek jera dari sanksi tegas berupa tilang. Bagi para pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tidak melengkapi surat berkendara diwilayah hukum Polres Bandung," tambah Kiki.

Sementara itu informasi dari Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat wilayah Kabupaten Bandung I, sedikitnya 80.000 kendaraan roda dua dan roda empat di Kabupaten Bandung tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan data Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) per bulan ini.

Tercatat pula kendaraan roda dua hampir 70%, dan sisanya kendaraan roda empat.

"Jumlah kendaraan yang termasuk KTMDU itu terbilang banyak, hampir 20% dari total kendaraan yang terdaftar di Samsat sebanyak 380.000," itupun menjadi muatan pergelaran operasi yang kami lakukan dilapangan dengan sosialisasi para pengendara sadar membayar pajak,” pungkas Kiki kepada SP, (03/11/). (Dimas/SP)

Ditengarai Orang Dekat Bupati 'Mainkan' Kasus SPK Bodong Dinas PU Sumedang Sumedang, (Koran SINAR PAGI),- Rupanya munculnya kasus Surat Perintah Kerja (SPK) palsu (bodong-red) di lingkungan Dinas PU yang pernah diberitakan dimedia ini dengan judul “SPK BODONG DINAS PU SUMEDANG BERKELIARAN DIDUGA TELAN KORBAN HINGGA RATUSAN JUTA “ kian bergaung tetapi lolongan suara itu bukan lagi tentang berkeliaranya SPK bodong melainkan munculnya pengakuan dari beberapa pihak yang bersentuhan langsung dengan kasus yang menghebohkan akhir-akhir ini.

Disinyalir kasus SPK bodong itu ternyata melibatkan orang dekat Bupati Sumedang berinisial NK atau AK yang semasa belajar di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) menjadi adik kelas Ade Irawan Bupati Sumedang saat ini. AK/NK warga Situraja itu bahkan menurut beberapa sumber selain dekat dengan Bupati ia juga pernah mengaku adik kandung bupati.

Menurut pengakuan J salah satu dari 3 terduga selain NK/AK dan O di kasus SPK palsu itu mengungkapkan kepada SINAR PAGI di di seputar gedung dewan ( Senin,20/10) jika ia mengaku terjebak dengan Kop Surat Bupati Sumedang yang ia anggap sebagai disposisi dari Bupati Ade Irawan yang dilakukan oleh NK/AK dengan mengatasnamakan Bupati Sumedang. “ Waktu itu saya percaya saja kepada disposisi yang di tandatangani oleh Nana Kusmana karena di kertas itu bergambar burung Garuda juga bertuliskan Bupati Sumedang hingga saya mempercayainya jika disposisi itu seijin dan sepengetahuan bupati”, ungkap J.

“Disposisi itu diberikan dari Nana Kusmana melalui Oyan kepada saya, selain disposisi juga ada beberapa daftar paket pekerjaan berjumlah 7 paket dan selanjutnya di kesempatan berikutnya Oyan pun memberikan SPK kepada saya untuk diberikan kepada pengusaha agar pengusaha makin percaya”, ujar J lagi.

Lebih jauh J mengungkapkan akibat dari adanya SPK kosong dan percaya disposisi bupati maka para pengusaha itu percaya hingga mereka mengeluarkan uang sampai ratusan juta untuk medapatkan pekerjaan itu.

Disisi lain J mengutarakan jika aliran dana itu sebagian besar masuk ke NK dan O tetapi ia juga tak menampik jika ada dana dari O yang diterimanya untuk disampaikan ke NK, “ Ada sejumlah uang yang diberikan Oyan ke saya untuk disampaikan ke Nana dan uang yag diterima Nana itu semua itu ada kuitansinya”, ujar Joko sambil memperlihatkan beberapa kuitansi bermeterai.

Sementara itu Oyan saat dikonfirmasi Sinar Pagi di tempat terpisah membenarkan jika disposisi itu dibuat dan di tanda-tangani oleh NK/AK. “Memang surat berkop Burung Garuda dan bertuliskan Bupati

Daur Ulang Limbah, Lahan PJT Bisa Disulap Jadi Hak Milik…?

Karawang, (Koran SINAR PAGI), Sebagai kabupaten yang telah menyandang kota industeri, Karawang masih menjadi kabupaten yang diminati untuk berinvestasi. Hingga kini tidak kurang dari 800 perusahaan besar, kecil dan menengah berdiri dan beroperasi. Hal itu pula yang memicu menjamurnya bisnis daur ulang limbah di karawang.

Pada setiap lokasi yang berdekatan dengan zona industry banyak ditemui gudang penyimpanan' pengepul pengelola dan pemanfaatan limbah. Dari mulai limbah ekonomis hingga non ekonomis bahkan limbah Bahan Beracun Berbahaya (LB3) masih dapat dimanfaatkan dan menjadi nilai ekomnomi.

Persoalan limbah sisa industry per-nah disampaikan H.Dadan Sugardan kala menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), beberapa waktu lalu. Dadan mengatakan Limbah adalah sisa dari industry yang sudah tidak terpakai yang harus dibuang apapun jenisnya. “Urusan limbah adalah kewajiban perusahaan peng-hasilnya, dalam pengolahanya. biayanya sudah dikalkulasikan dalam biaya produksi. Namun Selama limbah dikelola atau dimanfaatkan dengan daur ulang serta tidak berdampak buruk pada lingkungan dan ha-bitatnya, usaha itu sah adanya, ten-tunya dengan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Jika melanggar tentu sanksi akan dikenakan ” kata H.dadan.

Sementara saking diminatinya bisnis daur ulang limbah,pengusaha bisnis itu saling berlomba membuat kontrak kerjasama dengan produsen limbah, meskipun dengan harga yang dikenakan terbilang cukup mahal, bahkan tidak jarang nyawa menjadi taruhanya. Karena kerap melibatkan banyak pihak seperti Ormas dan Lsm yang saling berebut order pengambilan limbah.

Kian menjamurnya bisnis itu, membuka peluang lapangan kerja tentunya bagi masyarakat Karawa-ng. Seperti di zona industry Desa walahar, Klari. Puluhan bangunan gudang tempat penyimpanan dan pengelolaan limbah berdiri diatas lahan Negara yang dikuasai Perum Jasa Tirta (PJT) dengan atau tanpa izin yang jelas.

Sejumlah pengusaha meraup keuntungan dari limbah.

Seperti yang dikatakan seorang pengepul dan daur ulang limbah plastik, welly sugiono, dia mengaku baru beberapa minggu memulai kembali usahanya. “ sebelumnya usaha saya sempat terhenti dan diteruskan keponakan saya, seka-rang saya baru mengelola lagi. Mengenai izin pemakaian lahan serta izin penunjang lain seperti UKL UPL dan penampungan, aspek legal itu saya prioritaskan, karena ini usaha jadi harus Legal.

Retribusinya pun tiap tahun saya bayarkan ke PJT. Ada yang menja-dikan saya sedikit heran dan pena-saran, ada beberapa lahan yang notabene nya sama milik Negara na-mun kabarnya sudah disertifikat kan. Kok bisa yah” Ungkap nya dengan nada heran.

Pernyataan tegas pun disampai-kan kepala Bidang Pelayanan peri-zinan BPMPT Karawang, Hasanudin. Dikatakanya pengusaha harus sadar akan aspek legal usahanya, apalagi untuk menempuh itu seka-rang lebih mudah. “mayoritas permohonan iazin usaha sekarang di terbitkan di BPMPT, lebih mudah dan bahkan tanpa biaya, hanya 4 bentuk izin yang dikenakan biaya. Jadi ya kelewatan jika masih ada pengusaha yang masih belum punya izin, terlebih usaha daur ulang lim-bah yang berkaitan langsung dengan lingkungan, jangan karena merasa kebutuhan pekerjaan, aturan dikesampingkan. Sementara sanksi untuk pelanggar aturan sudah cukup jelas, tinggal laporkan saja biar aparat ya-ng menindak. Terlebih jika menjalankan kegiatan usahanya diatas lahan milik Negara.” tegas Hasan. (Her)

Sumedang itu di tanda-tangani oleh Ana Kusmana karena saya menyaksikan langsung saat ia menandatangani kertas itu, dan kejadian itu terjadi di Gedung Negara ( rumah dinas bupati Sumedang-red) dan memang selama Ana dekat dengan bupati kop surat itu telah ia pegang”, ujar Oyan di daerah Padasuka.

“Waktu itu Nana Kusmana mengaku adik bupati dan saya percaya saja karena ia begitu dekat dengan bupati dan isteri bupati, apalagi selain Nana yang tinggal di Gedung Negara isteri Nana pun tinggal juga di gedung itu malah ia tinggal lebih dahulu ”, ujar Oyan lagi.

Sementara itu terkait 6 buah SPK palsu yang sempat beredar ke tangan para pengusaha, Oyan mengaku tidak tahu siapa pembuat SPK itu, “ Saya

tidak tahu siapa yang membuat SPK itu apalagi tentang siapa yang memalsukan tanda-tangan di SPK itu”, aku Oyan.

Terkait masalah uang hingga ratusan juta Oyan menyangkal, ia hanya mengakui jika suatu saat ia di hubungi oleh salah seorang pegawai Dinsosnaker berinisial R yang dulu pernah bertugas di Dinas Pendidikan untuk meminta pekerjaan kepadanya.

Maka menurut pengakuanya karena ia percaya jika Nana itu adiknya Bupati maka ia mempertemukan orang itu dengan Nana. “ Saya sempat mempertemukan orang Dinsosnaker dan beberapa rekanya dengan Ana selanjutnya ada pemberian uang sebesar Rp 25 juta. Dari nilai itu maka Rp 17 juta diberikan kepada si Ana dan sisanya kami bagi-bagi”, ujar Oyan lagi.

Dan terkait hal itu Oyan mengatakan jika ia dan Ana pun pernah dikumpulkan oleh Bupati Ade Irawan di Gedung Negara karena ada pengusaha yang mempertanyakan hal itu. “ Jika ada isu uang itu sampai ratusan juta, itu saya tidak tahu karena saya sebatas Rp 25 juta yang pernah dibagi-bagi itu”, aku Oyan lagi.

BUPATI SANGKAL DISPOSISI Sementara itu Bupati Sumedang Ade Irawan menyangkal keberadaan Nana Kusmana sebagai adik

kandung nya juga disposisi itu merupakan buatanya. Melalui ajudanya Yadi Budianto saat dikonfirmasi Sinar Pagi (Senin, 20/10) lalu, melalui selulernya menyatakan jika Nana Kusmana tidak ada hubungan keluarga sedikitpun dengan Ade Irawan atau isterinya.

“Nana Kusmana itu bukan adiknya Pa Bupati ia (Ana Kusmana) tidak ada hubungan saudara sekalipun baik dari pa Bupati ( Ade Irawanred) atau isterinya pa Bupati. Memang isteri Ana tinggal lebih dahulu dari Ana tetapi dia itu sebatas dipekerjakan oleh bapa untuk membantu-bantu di rumah tangga saja”, ujar Yadi.

“Nana itu hanya sebagai adek kelas sewaktu di sekolah, ia merupakan adik kelas Pa Bupati kalau tidak salah sewaktu di SPG atau lainya saya tidak begitu tahu”, ujar Yadi lagi.

Sementara menyangkut disposisi bergambar burung Garuda dan bertuliskan Bupati Sumedang masih melalui Yadi Budianto mengatakan, “ itu bukan disposisi Pa Buapti karena jika disposisi pasti langsung ditandatangani sama beliau, saya yakin itu hanya akal-akalan Nana saja”, ujar Yadi di seberang selulernya.

Hal senada juga sebelumnya di utarakan Asep Umis saat di temui di rumahnya daeral Tegal Kalong bahkan menurut Asep NK/AK sudah tidak tinggal lagi di Gedung Negara akibat kasus ini.

“Ana itu sekarang sudah tidak tinggal lagi di Gedung Negara bahkan isterinya pun sudah tidak tinggal lagi”, ujar Asep.

Sampai berita ini diturunkan belum diperoleh keterangan dari NK/AK. (Jeky)

Tahu Berformalin Dijual Bebas Dipasar Inpres Pamanukan Subang, (Koran SINAR PAGI),- Warga pedagang pasar inpres mall Pamanukan dikejutkan oleh penjualan tahu “berformalin” yang datangnya dari luar kabupaten Subang, yang memproduksi tahu tersebut diketahui bernama Enom sehari-harinya jika Inpres dipanggil Bos, adalah penduduk Desa Pangulah, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa barat.

Tahu yang akan dijual kelokasi pasar Inpres Mall Pamanukan diangkut dengan kendaraan pick up yang ditutupi terpal warna hitam bernopol B 9024 EAC. Tahu berformalin tersebut mulai dipasarkan/dijual dari pukul 02.00-06.00 WIB oleh oknum Warga Kec. Legonkulon kabupaten Subang berinisial Sp (red) akan tetapi yang menunggu dagangan tersebut istrinya.

Ketika SP mengkonfirmasi Otong Sumitra Ketua Karang Taruna Adhitya Muda Kirana yang beralamat di Blok Budisari Kec. Pamanukan, Kab. Subang, memohon pada warga/masyarakat agar berhati-hati membeli makanan/tahu yang diduga mengandung formalin, apalagi sengaja dioplos bahan pengawet sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesegatan.

“Kami mohon Kepada instansi terkait dan penegak hukum dalam hal ini Polres Subang agar melakukan tindakan tegas terhadap produsen tahu berformalin tersebut,” pinta Otong.

Salah seorang pembeli (Red) penduduk kampong baru desa Mulyasari Kec. Pamanukan, yang berhasil di wawancara, menyatakan benar membeli tahu di tempat yang biasanya tahu produksi Enom dijual di Pasar Inpres Mall Pamanukan.

Saat SP Konfirmasi (19/10) ke pemilik/produsen Tahu Via Ponselnya No. 087.828.xxx.xxx, menyatakan, “Benar tahu tersebut tersebut diproduksi oleh saya kerap kena Razia Polisi, tapi saya tetap berjualan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” tandasnya (Azis/Tarlam) (AZIS I MUCHIDIN)

Harta Isteri Ludes Digasak Sang Suami Tercinta Kab.Bandung (Koran SINAR PAGI),- Penipuan yang diawali dengan sebuah pernikahan saat ini marak terjadi, namun adanya rasa malu atau kurangnya keberanian korban untuk melapor menjadi hambatan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak, tersangka seakan luput dari jerat hukum sebab kejahatan ini termasuk delik aduan dan hanya bisa disidik jika ada laporan.

Modus operandi yang digunakan cukup unik, setelah berhasil merayu korban, pelaku mulai beraksi, pernikahan hanya dijadikan kedok untuk memuluskan rencana jahatnya.

Seperti menimpa ES ( 43 tahun ), wanita yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha toko mas itu terpaksa harus menelan pil pahit, seluruh asset miliknya ludes digasak DS ( 35 tahun) suami tercinta. “Apa hendak di kata, nasi sudah menjadi bubur “, ujar ES kepada SP saat ditemui di rumah guru spritualnya di daerah Paseh Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Menurut ES, 1 minggu pasca pernikahannya dengan DS, Ad (60 tahun) mertua laki-lakinya datang ke rumah mengajak kerjasama jual beli padi dan untuk modal menyarankan agar menjual toko mas beserta isinya. “Neng, mending jual-beli padi dijamin untung terus, neng tidak perlu capek “, kata ES menirukan ucapan sang mertua kala itu yang didukung DS. Demi cinta dan menunjukan bakti kepada suami, ES menuruti ajakan Ad, “ saya jual toko dengan harga murah supaya cepat laku dan semua isinya dilelang “, kata ES. Namun 4 hari sejak dirinya menyerahkan uang kepada Ad, DS tidak pernah pulang hingga saat ini, ES baru menyadari dirinya telah tertipu saat mendatangi rumah mertuanya yang sudah berganti penghuni dan ternyata selama ini mereka ngontrak. “Saya sangat terpukul dengan kejadian ini dan hanya bisa berurai air mata saat anak saya yang paling besar (hasil pernikahan sebelumnya- Red) mengeluh jika sekarang sudah tidak punya modal, kami harus hidup mulai dari nol lagi “, pungkas ES diselingi isak tangisnya.

Sementara itu korban lain sebut saja YL (30 tahun), warga salah satu Desa di Kabupaten Bandung ini harus kehilangan rumah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, wanita yang sempat gagal pada pernikahan pertamanya itu mengatakan jika dirinya saat bertemu dengan KM (40 tahun) sangat gembira, dia berpikir mimpinya untuk memiliki rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah akan terwujud namun sayang semua janji-janji KM hanya rayuan gombal, ternyata cinta suami keduanya itu tidak tulus. “ Ketika usia pernikahan kami memasuki 6 bulan, KM membujuk agar saya menjual rumah katanya sih untuk modal usaha dan tanpa curiga saya menuruti permintaannya, kami terpaksa ngontrak “, cerita YL. 2 hari setelah menerima uang, KM pergi dengan alasan untuk memulai usaha namun hingga saat ini tidak pernah ada yang tahu di mana keberadaannya, tinggallah YL menanti lahirnya jabang bayi buah cintanya dengan KM. ( Pathuroni Alprian ).

Kasi Dispertasih Pemkab Bandung Ditahan Kab. Bandung, Koran (SINAR PAGI),- Setelah diperiksa secara intensif di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bale Bandung, seorang oknum PNS Pemkab Bandung beserta seorang pengusaha, pada Jumat (31/10) lalu, langsung dilakukan penahanan, atas dugaan terlibat dalam kasus korupsi pembangunanseptictank komunal.

Sekitar pukul 11.15, kedua tersangka keluar dari ruang pemeriksaan Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bale Bandung, dengan dikawal petugas Kejari dan langsung dimasukan kedalam mobil tahanan tipikor.

Sambil menutup muka dengan jaket yang dikenakannya, tersangka berlari menuju mobil tahanan. Tak ada komentar apapun dari kedua tersangka saat keluar dari ruang

pemeriksaan, walau banyak awak media yang bertanya perihal kasus yang menimpanya.

Tersangka yang sehari-harinya menjabat sebagai Kasi di Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung ini, setelah selesai diperiksa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kebonwaru untuk 20 hari ke depan.

Kasi Pidsus Kejari Bale Bandung, Andri Juliansyah, S.Kom., SH. membenarkan penetapan tersangka kepada dua orang tersebut.

Menurut Andri, kedua tersangka yang ditahan adalah HA yang berperan sebagai penjabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegia-tan (PPTK).

Sementara seorang pe-ngusaha berinisial JN sebagai kon-sultan pengawas proyek tersebut.

Dikatakan Andri, pihaknya langsung menetapkan menjadi tersangka atas HA dan JN ini karena sudah menemukan bukti yang cukup atas dugaan penyelewengan Penger-jaan

proyek yang tidak sesuai dengan Anggaran Pembangunan yang telah disepakati dalam kon-trak kerja atau Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Lebih lanjut Andri juga mengatakan, keduanya melakukan penyelewengan anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 457.084.017 dari total anggaran sekitar Rp. 1,25 miliyar. Selain pembangunan septictank komunal, proyek tersebut juga digunakan untuk membuat tempat mandi cuci kakus (MCK) di tiga desa, yakni Desa Sekarwangi Kec. Soreang, Desa/ Kec. Pengale-ngan dan Desa Rancamanyar Kec. Baleendah ujar Andri.

3 Tersangka Lagi Selain menetapkan dua tersangka

dalam kasus pembangunan septictank komunal, Kejari Bale Bandung juga akan menetapkan tiga tersangka lagi. Ketiganya merupakan direktur perusahaan yang melaksanakan proyek. Masih ada tiga tersangka lagi yang saat ini masih diakukan pemeriksaan yang dalam waktu dekat akan kita lakukan penahanan juga katanya.

Ketiga tersangka tersebut adalah masing-masing Direktur yang tengah di periksa lanjut Andri berasal dari CV. Cipta Mandiri, CV. Harta Jaya dan CV Karya Trista Asri. Ketiga nya juga ikut terlibat dalam melakukan penyelewengan. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 UU TIPIKOR dengan ancaman 20 tahun penjara. (melly)

Pencuri Mengincar Bendahara Sekolah

Seorang yang mirip dengan pelaku pencurian

Kota bandung (Koran SINAR PAGI),Wiwin Triyanti bendahara SD Angkasa 1 kota Bandung. Menjelaskan kepada wartwan belum lama ini bahwa megalami pencurian.

Kronologinya, awalnya ada seorang ibu yang datang kesekolah dan menjelaskan tujuanya untuk mendaftarkan anaknya. Namun tidak disangka seorang ibu tersebut memiliki tujuan lain yaitu mencuri. (8/10) lalu Awalnya saya bertemu dan mengobrol dengan seorang ibu tersebut di meja bendahara.

Tidak lama kemudian saya disuruh menjelaskan secara tertulis rincian pembiyaan satu tahun pembelajaran. Lalu saya ajak ibu

tersebut menemui kepala sekolah di ruang kerjanya untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Pada saat saya fokus menjelaskan tibatiba ibu tersebut menepak tubuh saya sambil berkata “maaf menyibukan ibu, saya izin keluar dulu, mau beli pulsa” katanya.

Setelah lama, ternyata seorang ibu tersebut tidak kembali kesekolah. Dan sayapun kembali ke meja bendahara. Saya kaget ketika saya melihat uang yang disimpan dan isi tasnya sudah tidak ada. Uangnya sekitar 4 juta dan isi tasnya kartu berharga dan berkas penting sekolah. Saya menduga ibu yang berencana mendaftarkan anaknya tadi itu kemungkinan

yang mencurinya.

Setelah kejadian itu, saya langsung melaporkan ke Polsek Cicendo, namun sudah hampir 9 bulan pihak kepolisian belum menjelaskan hasil dari laporan tersebut.

Kepala Sekolah, Wawan Supriatna S.Pd, menyatakan, untuk mengantisipasi kejadian tidak terjadi lagi, pihaknya berencana menyiapkan ruangan khusus bendahara. “Saya berharap informasi ini bisa tersebar kesekolah lain, dikahawatirkan sekolah lain menjadi korban juga,” tuturnya (Dwi Arifin)

KORAN

10

SINAR PAGI

Edisi 0305/XI/2014

L U G A S

Puser Budaya Sunda dan Wisata Ziarah Kab. Sumedang Sumedang, Koran SINAR PAGI),- Sumedang Puser Budaya Sunda, Ide muncul dan program diluncurkan, namun kemudian mengempis. Program dan ide hebat tersebut dalam perjalanan mewujudkannya ternyata harus menegempis.

Sementara potensi yang dapat dikembangkan jelas terlihat di kabupaten ini. Saat investgasi ditemukan kekecewaan dari masyarakat melihat bagaimana perjalanan gagasan tersebut di atas, seolah tidak ada yang lebih cerdas dan memahami tentang budaya dan potensi pariwisata. Masyarakat dan pelaku seni hampir tidak terlihat dilibatkan dalam ruang-ruang pembahasan.

“Cerita jargon dan dongeng koq dipercaya, biasa politik itu mah,” demikian menurut salah satu pelaku seni dan budaya tradisional saat ditemui dirumahnya Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka. “Padahal potensi seni dan budaya di Sumedang sangat luar biasa. menurut saya, ada Gembyung, Tarawangsa, beluk, silat wah masih banyak lagi selain kuda renggong, Cuma hayu urang ngarumpul, dibantu permodalannya untuk alat, ditingkatkan kualitasnya kemudian dibantu untuk pemasarannya. Kok sepertinya pemerintah teh pilih-pilih kasih gitu nya,” ujarnya kang Juju dengan gundah.

Demikian pula saat Sinar Pagi melihat perkembangan potensi budaya di Desa Ganjaresik Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Pemerintah desa bersama para tokoh dan kuncen makam yang dikeramatkan didukung oleh salah satu pelaku spiritual H. TB.Eri melaksanakan prosesi ritual, dzikir dan berdo'a bersama dilokasi yang dianggap situs tersebut, dimana Sinar Pagi juga melhat adannya beberapa fenomena diluar nalar terjadi pada saat prosesi dilakukan. Kades Ganjaresik mengatakan,”pemugaran dilakukan oleh swadaya dibantu oleh H. TB. Eri dan Bupati Purwakarta Pa Dedi, hingga saat ini bisa kita lihat makam tertata dan ada mushala serta tempat istirahat untuk pengunjung atau peziarah, juga tempat wudhu dan minum dibawah, kami meminta pada pemerintah untuk dapat membantu pengembangan potensi wisata ziarah ini, juga kepada Perhutani sebagai pemilik hak kelola lahan,” ujarnya.

Ditempat yang sama H. TB.Eri mengatakan,”saya merasa terpanggil setelah melakukan perjalanan sedimikian lama dalam penjelajahan sepiritual, entah bagaimana saya diarahkan untuk kemari, dan setelah melakukan proses beberapa kali saya menyimpulkan ini terkait dengan Raja Pajajaran Surawisesa, dan ini sangat penting untuk orang sunda khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena menurut saya hidup kurang berarti apabila kita lupa pada sejarah leluhur kita, dimana ajaran tentang keharusan dalam prilaku juga ada pada mereka, dan ini potensi yang harus juga mewarnai budaya dan prilaku orang sunda, kepada yang lebih tua menghormati dan menghargai sementara kepada yang lebih muda orang sunda harus memberi rahmat atau bantuan dan kasih sayang yang nyata. Dulu kita luar biasa, menguasai wilayah yang lebih luas dari sekarang, hasil bumi melimpah, kekuatan kita ditakuti dan disegani lawan, hal itu karena kita punya kepribadian dan keberanian sebagai bangsa mandiri dan kuat, semoga ajarannya bisa juga kita laksanakan, sehingga kita tetap luar biasa,”ujarnya. (Tatang.S)

Borondong Harus Bisa Go Internasional Kab. Bandung, (Koran SINAR PAGI),- BUPATI Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip berkeinginan untuk menjadikan produk-produk unggulan menjadi produk yang dapat diandalkan di pasar dunia. Saat ini menurut Dia, produk unggulan yang telah dihasilkan para UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Kabupaten Bandung, seperti kerajinan tangan maupun produk makanan sudah banyak, namun belum dapat diandalkan.

"Dibutuhkan sinergitas, keterpaduan dan bantuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya agar produk unggulan para UMKM ini, bisa tembus di pasar internasional", ungkap Dadang Naser saat membuka Pameran Dinamika Kreativitas Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2014 yang dipusatkan di Terminal Cingcin Jl. Gading Tutuka, Desa Cingcin Kecamatan Soreang, (23/10) lalu.

Namun selain itu, menurut Dadang para pelaku usaha pun dituntut mampu meningkatkan dan menjaga kualitas produksinya, mempunyai kreatifitas serta berinovasi saat mengemas produknya.

"Saya sangat ingin produk-produk kerajinan dan makanan khas wilayah kita bisa go internasional.Untuk mencapai hal itu tentunya diperlukan kreatifitas dan inovasi dari si pelaku usahanya sendiri, misalnya bagaimana cara mengemas makanan Borondong, agar makanan khas kecamatan Ibun ini menarik dan memiliki cita rasa yang kreatif sehingga bisa mendunia", ujar Dadang Mochamad Naser.

Dalam kesempatan itu, Ia pun menghimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pameran, hendaknya dapat memanfaatkan momentum yang strategis tersebut.

Karena menurutnya, pameran dapat dijadikan ajang promosi produk unggulan daerah dan mengenalkan berbagai peluang usaha maupun investasi yang ada di Kabupaten Bandung.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau peluang kemitraan bisnis dan investasi baru dalam mengembangkan produk unggulan para pelaku usaha Kabupaten Bandung", harapnya pula.

Sementara Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung, Slamet Mulyana, SH, M.Si mengatakan kegiatan pameran ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 23 Oktober hingga 2 Nopember 2014.

"Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan seluruh program OPD dan menjadi media informasi, transaksi, edukasi dan rekreasi untuk masyarakat", jelas Slamet Mulyana Dikatakan Slamet, sebanyak 31 Kecamatan dan 28 OPD yang terkait dengan pelayanan masyarakat, ikut serta dalam event tahunan tersebut. Selain diikuti unsur OPD dan kecamatan, kegiatan ini melibatkan BUMN/BUMD (BPJS, PDAM, PD BPR), Perbankan (BJB Syariah dan Bank BRI), perusahaan swasta, para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban JAKHARA (Jajanan Khas Rakyat) serta kelompok UMKM. Slamet Mulyana menjelaskan layanan langsung kepada masyarakat diantaranya adalah terkait dengan pelayanan seperti akte kelahiran, perpanjangan SIM/STNK, layanan bergerak IT (M-Cap), pelayanan pembuatan sertifikat tanah, Mobil Pintar (Perpustakaan), Mobil Layanan Kesehatan, Perijinan Usaha, Pembuatan Kartu Kuning, Kuliner Kelompok PKL. "Sementara untuk menghibur warga saat berkunjung di pameran, kita juga akan menggelar Festival Pertunjukan Rakyat", ucap Slamet.

Pameran dihadiri, Wakil Bupati Bandung, H.Deden Rukman Rumaji, M.AP, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir.H.Sofian Nataprawira, MP, unsur pimpinan FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bandung, Hj.Windar Sofian.

Pembukaan pameran turut dimeriahkan dengan berbagai kesenian tradisional diantaranya Sisingaan yang dibawakan oleh anak-anak PAUD dari kecamatan Ciparay, kesenian angklung oleh siswa-siswi SDN 4 Soreang, serta Tim Karinding Sukma Raksa, dari Bojongkoneng Kecamatan Soreang. (Aulia/Yudi/Widya)

T A J A M

masuk surga pertama kali? Setelah bertanya-tanya, akhirnya Siti Fatimah mengetahui rumah seorang wanita yang bernama Muti'ah. Kali ini ia ingin bersilaturahmi ke rumah wanita tersebut, ingin melihat lebih dekat kehidupannya. Waktu itu, Siti Fatimah berkunjung bersama dengan anaknya yang masih kecil, Hasan.

Setelah mengetuk pintu, terjadilah dialog.

“Di luar, siapa?” kata Muti'ah tidak membukakan pintu.

“Saya Fatimah, putri Rasulullah” “Oh, iya. Ada keperluan apa?”

“Saya hanya berkunjung saja” “Anda seorang diri atau bersama dengan lainnya?”

“Saya bersama dengan anak saya, Hasan?”

“Maaf, Fatimah. Saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki” “Tetapi Hasan masih anak-anak” “Walaupun anak-anak, dia lelaki juga kan? Maaf ya. Kembalilah besok, saya akan meminta izin dulu kepada suami saya” “Baiklah” kata Fatimah dengan nada kecewa. Setelah mengucapkan salam, ia pun pergi.

Keesokan harinya, Siti Fatimah kembali berkunjung ke rumah Muti'ah. Selain mengajak Hasan, ternyata Husein (saudara kembar Hasan) merengek meminta ikut juga.

Berita redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Bogasari Siap Cetak Pengusaha Makanan Baru di Bogor Melalui BBC Kota Bogor. (Koran SINAR PAGI),- Dalam rangka peresmian Gedung Baru Bogasari Baking Center Bogor di Jalan Padjadjaran No. 133 A Bantar Jati, Bogor. Hari ini (22/10) lalu, Bogasari mengundang aparatur daerah serta masyarakat untuk melihat dan memperkenalkan Baking Center Bogor sebagai langkah Bogasari mencetak pengusaha makanan baru di Kota Bogor dengan meningkatkan pelayanan pusat pelatihan pengolahan makanan berbasis terigu yaitu BBC. Peningkatan pelayanan BBC Bogor ini ditandai dengan penempatan gedung baru yang permanen serta kelengkapan peralatan dan fasilitas pelatihan yang memadai. Karena tidak sedikit dari masyarakat sudah mengikuti pelatihan di BBC Bogor dan sukses menjalankan usaha.

“BBC sudah ada sejak 2002, namun lokasinya masih berpindahpindah, sekarang kita sudah ada gedung yang permanen. Potensi usaha makanan di wilayah Bogor (Kota dan Kabupaten) masih terbuka lebar. Saat ini saja potensi pasar terigu di wilayah Kota/Kabupaten Bogor dan Depok bisa mencapai 7.500 metrik ton per bulan. Ini menjadi pertanda positif betapa besarnya potensi membuka usaha di sektor makanan berbasis terigu ini,” tambah . Sylvia Budihardjo, Customer Relation (CR) Manager Region 21 Bogasari.

Secara nasional karena sepanjang tahun ini Bogasari membuka BBC cabang baru sehingga sampai saat ini sudah memiliki 20 cabang BBC yang tersebar di 17 kota.

Sampai akhir2013, tercatat sebanyak 132 ribu orang yang sudah berlatih di BBC. Dalam peresmian gedung BBC ini, disampaikan pula testimoni dari pengusaha yang dengan setia menggunakan Tepung Bogasari sebagai bahan dasar pembuatan makanannya. Seperti Mie Ayam Apollo yang semua orang sudah

tidak meragukan kelezatan mie ayam yang memiliki 4 cabang di Kota Bogor. Pemiliknya, Harry Tjahtjana menjelaskan bahwa sejak pertama kali ayahnya membuat usaha mie ayam di tahun 1968, ayahnya sudah menggunakan tepung segita biru sebagai bahan dasar pembuatan mie.

Sekarang setelah ada berbagai varian baru, mie ayam Apollo kini menggunakan tepung Cakra Kembang.

“Dengan terus konsisten menggunakan bahan berkualitas, konsumen pun terus setia dan semakin bertambah. Dengan adanya BBC ini, masyarakat Bogor dapat mengikuti pelatihan yang akan menambah banyak ilmu dan pengetahuan baru, daripada sekedar melamun di rumah,” jelas Harry Salah satu pengguna setia tepung Bogasari sebagai material dasarnya adalah Bogor Permai Bakery and Restaurant, sebuah toko roti yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 23

Bogor. Nama Bogor Permai sendiri sudah sangat akrab bagi masyarakat Bogor sebagai toko roti yang sudah berdiri sejak lama, yaitu pada tahun 1963. Melalui perwakilan manajemennya, Bogor Permai menyampaikan bahwa pihaknya selalu menyajikan roti dan kue dengan menggunakan bahan-bahan dasar yang berkualitas. Contohnya dalam pembuatan roti, Bogor Permai selalu menggunakan telur kampung dan Tepung Cakra Kembar Emas sebagai bahan utama, Bogor Permai selalu menjadikan kualitas sebagai prioritas. Selain itu, manajemen Bogor Permai juga mengucapkan selamat atas dibangunnya BBC dan berharap semoga BBC dapat lebih mendekatkan UKM lainnnya untuk lebih maju dan menghasilkan produk kuliner yang baik.

Bertahannya usaha kedua UKM yang sudah lebih dari setenghah abad ini, meski banyak UKM naru yang

bertumbuh menunjukkan betapa terys potensialnya membuka usaha makanan berbasis terigu.

Alumus Bogasari Baking Center yang sudah sukses pun turut memberikan testimoni. Fenny, pemilik Michele Bakery menjelaskan bahwa selain dukungan dari keluarga untuk membuka toko kue, Fenny yang sebelumnya belum memiliki pengalaman dalam pembuatan roti. Setelah mengikuti BBC, Fenny menjadi mengetahui proses pembuatan roti secara profesional, karena dibimbing sampai ke lapangan. Dengan terus setia menggunakan produk Bogasari pun, kualitas roti dan kuenya tetap terjaga.

Salah satu alumnus lainnya yaitu pemilik Jawara Bakery, Wanto, menjelaskan bahwa banyak manfaat yang dia dapatkan dengan mengikuti pelatihan di BBC. Melalui pelatihan tersebut, Wanto mendapatkan berbagai ilmu baru dan tentunya

bagaimana membuat roti yang baik.

“BBC tidak hanya memberi ilmu seputar kegiatan produksi, BBC juga mengajarkan juga penghitungan cost serta pemasarnya. Dengan tempat yang sangat bagus dan sudah tidak berpindah-pindah lagi, diharapkan pesertanya dapat semakin fokus dan tidak kebingungan ketika ingin menuntut ilmu di BBC,” jelas Wanto.

Setelah penyampaian testimony dari pengguna setia dan alumnusnya, Camat Bogor Utara, Deni Suhendar, SH. Menyampaikan bahwa sangat senang dengan adanya BBC ini, dengan mottonya, “learning, practice, and business” akan memberi kontribusi yang cukup besar bagi kota Bogor yang dikenal dengan tempat-tempat kulinernya. Semoga dengan adanya BBC ini industri kuliner lainnya akan berkembang subur yang berimplikasi langsung dengan peningkatan ekonomi di Kota Bogor.

Dalam rangka peresmian gedung baru BBC Bogor ini, bogasari menyiapkan paket special berupa diskon pelatihan untuk pembelian paket pelatihan minimal Rp 250 ribu.

Pertama, diskon Rp 100.00 untuk 50 pendaftar pertama tanggal 22 Oktober sampai 15 November 2014 dengan masa pelatihan dari tanggal 23 Oktober sampai 31 Januari 2015.

Tahap kedua, diskon Rp 50.000 untuk 100 pendaftar pertama tanggal 17 November sampai 31 Desember 2014 dengan waktu pelatihan 17 November sampai 31 Januari 2015.

Diskon ini juga bisa didapat dengan hanya menjadi member website www.bogasari.com.

Gedung BBC ini diresmikan oleh Maman Abdurahman, Kabag Pengendalian Program sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Bogor.

Didampingi oleh aparatur daerah dan pihak manajemen dari Bogasari dalam pemotongan tumpeng sebagai bentuk peresmian. Setelah itu para undangan diajak untuk berkeliling gedung BBC untuk melihat fasilitas dari gedung dua lantai ini.( Iwan)

Bank Mandiri Dan BCA Sumedang Diserbu Masa Sumedang, SINAR PAGI,Pelayanan dunia perbankan di Sumedang rupanya perlu mendapat perhatian serius dari internal manajeman bank itu sendiri juga instansi terkait lainya agar perilaku mereka tidak mengecewakan warga Sumedang atau siapapun yang datang berkunjung ke bank tersebut.

Pasalnya bila pelayanan mereka tak profesional bisa berakibat munculnya perselisihan antara bank dan pengunjung bank tersebut hingga berakibat terganggunya pelayanan nasabah akibat munculnya demo sebagai kulminasi ketidak puasan atas pelayanan tak profesional mereka.

Ditenggarai akibat pelayanan buruk yang dipraktekan oleh Bank Mandiri dan BCA terhadap masyarakat Sumedang yang tergabung di ormas Pemuda Pancasila (PP) maka Kamis (30/10) kedua bank tersebut digeruduk ormas tersebut. Menurut

beberapa sumber dari internal PP yang berhasil dihimpun Sinar Pagi menjelaskan jika kejadian itu berawal dari proposal yang diajukan oleh ormas tersebut dalam upaya menghimpun dana saat menjelang kegiatan PP menghadapi ultah yang juga bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.

Menurut Agus Ucok pengurus PP dari Cisitu saat ditanya Sinar Pagi dilokasi kejadian menjelaskan jika kedua bank itu seolah melecehkan proposal yang diajukan ormasnya, Ucok mengatakan“ Saat ditanyakan ke pihak bank maka jawaban dari keduanya bersikap seolah tidak pernah menerima proposal, padahal bukti tanda-terima dari kedua bank itu ada di kami”, ujarnya. “ Semestinya bank itu memberikan respon yang baik karena kami sebagai masyarakat Sumedang akan melakukan rangkaian kegiatan

Ka.Polsek dan Wanita Calon Ke Surga!

Kab. Bandung (Koran SINAR PAGI)-, Dalam rangka memenuhi kewajiban sesama muslim. Agus Safrudin Ka.Polsek Katapang, Kab.Bandung menghadiri undangan acara pernikahan Renita & Fajar.

Acara dilaksanakan di kampung Sindang Asih RW 14, Desa Katapang, Kec.Katapang, Kab.Bandung.

Ka.Polsek hadir sebagai tamu undangan dan Penceramah. (8/10/2014) Sebelum Ka.Polsek memulai ceramahnya, Ka.Polsek mengawalinya dengan Bismillah dan Doa ; “ Bismillahirrohmanirrohiim, Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii' “Barakallahu laka wa baraka 'alaik, wa jama'a bainakuma fi khair” Semoga terbentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah” Selanjutnya Ka.Polsek menyampaikan isi ceramahnya yang di khususkan untuk pengantin baru.

Dalam dakwah khususnya, Ka.Polsek menjelaskan tentang wanita calon ke surga.

Wanita yang diperkenankan masuk surga pertama kali adalah seorang wanita yang bernama Muti'ah. Siapakah Muti'ah? Karena rasa penasaran yang tinggi, Siti Fatimah pun mencari seorang wanita yang bernama Muti'ah ketika itu.

Beliau juga ingin tahu, amal apakah yang bisa membuat wanita itu bisa

S A N T U N

Ragam

Akhirnya mereka bertiga pun berkunjung juga ke rumah Muti'ah.

Terjadilah dialog seperti hari kemarin.

“Suami saya sudah memberi izin bagi Hasan” “Tetapi maaf, Muti'ah. Husein ternyata merengek meminta ikut.

Jadi saya ajak juga!”

“Dia perempuan?”

“Bukan, dia lelaki” “Wah, saya belum memintakan izin bagi Husein.”

“Tetapi dia juga masih anak-anak” “Walaupun anak-anak, dia juga lelaki. Maaf ya. Kembalilah esok!” itulah cerita yang menjelaskan bahwa Mutia istri yang selalu menjaga dirinya. inilah diantara rahasia sebab,“ Rasulullah Saw mengatakan bahwa Muti'ah adalah wanita yang diperkenankan masuk surga pertama kali.

Selanjutnya Ka.Polsek menjelaskan tentang muti'ah dalam berkeluarga. Muti'ah adalah istri solehah yang memiliki pegangan dalam berkeluarga: 1. Tidak akan bertemu dengan dengan seorang, kalau belum mendapatkan izin dari suaminya terlebih dahulu.

2. Istri yang berusaha melayani suaminya dengan baik. “Mutia selalu menanyakan kepada Suaminya. Apakah pelayanan

3.

4.

5.

6.

yang aku lakukan ini enak atau tidak, apakah suaminya seneng atau tidak. Jika ada yang tidak enak, maka aku ikhlaskan diriku agar suamiku mengambil cambuk tersebut kemudian mencambukku. Ini aku lakukan agar suamiku ridlo dengan diriku. Dan tentu saja melihat tingkah lakuku ini, suamiku begitu tersentuh hatinya. Ia pun ridlo atas diriku.

Dan aku pun ridlo atas dirinya” Istri yang selalu mendo'akan suaminya. Muti'ah selalu mendo'akan suaminya ketika berangkat bekerja.

Istri yang selalu berusaha bangun pagi, sebelum suaminya terbangun.

Perempuan yang selau menjaga kebersihan, kewangian dan kerapian.

Istri yang selalu berusaha menundukan pandanganya saat berbicara dengan suaminya.

Sebagai tanda penghormatanya.

Nasihat ahir dari ceramanya yang dihadiri kurang lebih 75orang, intinya suami dan istri harus bisa mengendalikan emosinya, ketika seorang suami marah maka sang istri harus bisa hadir sebagai peredam amarahnya, dan sebaliknya. Jelasnya (Dwi Arifin/Andi Sofian)

dalam rangka memperingati hari kepemudaan yang bertaraf nasional sebab kedua bank itu mencari untung di wilayah Sumedang mestinya mereka berkontribusi yang baik terhadap kegiatan dari masyarakat Sumedang”, ujar Agus lagi.

Pernyataan Agus diperkuat juga oleh Iyon bahkan Iyon yang menjadi dankoti mengatakan untuk aksi ini ia menurunkan ratusan orang, “Di aksi ini kami menurunkan 150 orang dan yang masih dalam perjalanan menuju kesini sekitar 200 orang lagi” , ujar iyon. “ Kami tersinggung atas perlakuan Bank Mandiri dan BCA yang seolah melecehkan organisasi kami”, ujar Iyon lagi.

Sementara sampai berita ini dimuat belum diperoleh keterangan dari Bank Mandiri maupun BCA.(Jeky)

Obyek Wisata Cipanas Galunggung Paska Jalan Licin Obyek wisata Cipanas Galunggung merupakan salahsatu obyek wisata yang paling digemari oleh kalangan penikmat, pecinta alam di Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya. Sayang nya progress perkembanganya nyaris stagnan, namun demikian pengunjung tidak pernah terhenti meski bukan hari libur.

Baru-baru ini. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berusaha memanjakan para pengnjung dengan memperbaiki jalan menuju Obyek wisata dari berbagai arah yang semula sepanjang jalan menuju lokasi mirip kali kering sehingga banyak orang malas menempuh perjalan.

Yang amat menyiksa itu, kini perjalanan dari dan menuju obyek wisata bisa sambil bersiu-siul ria menikmati mulusnya jalan hotmix .

Koran Sinar Pagi mencoba mewawancarai petugas dan beberapa pengunjung dari berbagai kalangan, petugas jaga pintu gerbang utama yang meminta untuk tidak di cantumkan namanya mengatakan bahwa “Setelah ada perbaikan jalan, pengunjung meningkat lebih dari tiga puluh persen terutama untuk wisatawan local,” paparnya Sementara wisatawan yang datang dari luar daerah masih relatif

normal, kecuali pada hari raya atau hari hari libur cukup ramai” . H. Idris pengusaha garment kecil-kecilan asal Bandung yang sudah enam kali berkunjung ke Cipanas, dua kali diantaranya masih kondisi jalan buruk dan empat kali berturut-turut setelah ada perbaikan jalan, merasa ketagihan datang di Cipanas karena selain kesejukan alamnya juga penyakit rematiknya mereda. Ketika ditanya kesan apa yang diperoleh selama kunjungannya, Hj. Imas (istri H. Idris) mengatakan, ”sayang pak, disini tida tersedia tempat menginap untuk keluarga !” Ucapnya dan diiyakan suaminya.

Cipanas bisa dikembangkan jauh lebih baik karena masih memiliki potensi alam yang tidak kalah dengan obyek-obyek wisata lainya. Penataan kolam alam yang dikelola oleh pihak Perhutani perlu dijaga ke asrianya agar tetap lestari, potensi curug panoongan juga perlu sentuhan estetika yang disesuaikan dengan kondisi alam. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kenyamanan pengunjung, dan hal itu merupakan tugas semua element termasuk warga masarakat di sekitar, karena bagai mapaun akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Sukarso/Rton

KORAN

Antar Desa redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Warga Pasar Dan Pemdes Maruyung Kompak Ngecor Pasar Bandung, (Koran SINAR PAGI)“Di era globalisasi seperti sekarang , tingkat partisifasi masyarakat / kegotong royongan dirasakan sangat kurang sekali dalam membangun lingkungan sekitarnya. tetapi tidak halnya dengan warga desa maruyung khususnya warga pedagang pasar Padawangi Maruyung.

Mereka tanpa di ajak dan di suruh oleh jajaran Pemerintahan Desa Maruyung kompak melaksanakan program penataan pasar padawangi yang merupakan pasar desa/ pasar tradisional. Hal ini tercermin pada kegiatan pengecoran /rabat betom halaman pasar,” ujar Kades Maruyung Uyet Solihin, di ruang kerjanya.

Masih memurut Uyet Solihin, pengecoran halaman pasar padawangi itu dimaksudkan agar ppasar itu nyaman dan asri, sekaligus sebagai tempat parkir motor dan bongkar muat barang baik barang yang masuk maupun barang yang keluar. Selain itu menjelang mausim penghujan agar tempat parkir itu tidak becek dan terkesan kumuh., tapi yang paling utama dari kegiatan pengcoran ini bisa menimbulkan PAD yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat. Ujar Kades.

Sementara itu di tempat terpisah Ketua TPKD Maruyung Kusmayadi SPd menjelaskan kegiatan rabat beton halaman parkir pasar padawangi ini panjangnya 16,8 meter dan lebarnya 8,7 meter serta ketinggian 0,20 meter.

Masih menurut Kusmayadi selain penataan pasar desa ini agar terkesan nyaman asri dan rapih serta bersih, tapi yang paling utama adalah bisa menimbulkan PAD bagi desa maruyung yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat.

(Taryana)

Desa Ciparay Implementasikan Program RDS Bandung, (Koran SINAR PAGI), Salah satu program/moto juang Kabupaten Bandung adalah Raksa Desa Sabilulungan ( RDS ), Raksa sendiri adalah singkatan dari rumah, air, kakus, sampah dan alam. RDS merupakan jargon dari Bupati Bandung Dadang Naser SH, S.Ip, yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bandung.

Desa Ciparay yang merupakan salah satu desa di kabupaten Bandung, sedang giat - giatnya melaksanakan program raksa desa sabilulungan, yaitu dengan program jumsih alias jumat bersih. Dimana setiap hari Jumat, melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama sama dengan seluruh masyarakat. ujar H. Dachya Mulyana selaku kades Ciparay Disela sela kegiatan membersihkan sampah di daerah Bojong.

Masih menurut H Dachya Mulyana, kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari Jumat, apalagi menjelang pergantian musim, dari musim kemarau berganti ke musim hujan. Apabila musim hujan tiba lingkungan tidak bersih apalagi sampah di biarkan menumpuk, maka akam menimbulkan penyakit, dan aliran air akan tersendat maka akan menimbulkam banjir.

Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari Jumat, tanpa di beritahukan dan di suruh kepada masyarakat juga, warga sudah mengerti dengan kewajibannya. Ungkap H. Dachya Mulyana.

Sementara itu Nana salah satu warga desa Ciparay Menyambut Baik dengan program raksa desa Sabilulungan ini. Menurutnya dengan limgkungan yang nyaman dan asri serta bersih maka hidup kita akan sehat dan jauh dari terjangkitnya berbagai penyakit. ( Taryana )

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK 21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Menteri Perdagangan perdagangan: Rahmat Gobel Menteri Pertanian: Amran Sulaiman Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan Menteri Agama: Lukman Hakim Saefudin Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah: Anis Baswedan Menteri Riset dan Teknologi: Muhammad Nasir Menteri Pemuda dan Olah Raga: Imam Nahrawi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far

Dugaan Pengemplangan Pajak PT.ING Dilain pihak, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raja Aprizal, ditemui SP di ruang kerjanya mengatakan akan menindak lanjuti setiap aduan dan laporan masyarakat, “Untuk kaitan piutang pajak sebetulnya yang lebih berkompeten adalah bagian penagihan pajak, namun jika memang ada indikasi yang mengarah kepada tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kami akan melakukan penyelidikan secara intensif dimulai dari pengumpulaan data oleh tim intelejen, sampai ada pembuktian dan unsure pidananya,”.

Ungkap Wakajati.

Meskipun bukan barang baru kasus pajak jadi sorotan, dan tidak sedikit pejabat pajak dan pengusaha (WP) “nakal” yang sudah jadi pesakitan. bahkan mantan dirjen pajak saat ini masih mendekam di hotel prodeo. Namun persoalan piutang pajak sejumlah perusahaan di DJP Jabar1 patut menjadi perhatian lebih, karena baru kali ini dokumen laporan pajak bisa bocor dan dilaporkan. Hal itu pula yang membuat aneh pejabat di KPP Majalaya, dan Kanwil DJP Jabar.1, padahal seharusnya tidak perlu aneh, sejatinya hal itu harus menjadi bagian dari informasi yang diketahui publik karena menyangkut uang rakyat.(TIM).

Edisi 0305/XI/2014

S A N T U N

Kampung Langkob Miliki Madrasah Permanen Kab.Tasikmalaya, (Koran SINAR PAGI),- Di danai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM.MP ) masyarakat kampung Langkob Desa Cibahayu Kecamatan Kadipaten.

Kini pengerjaanya hampir rampung.

Bagi warga langkob tentunya merasa senang dengan dibangunya Madrasah ini, Mengingat Madrasah merupakan sarana yang penting untuk membina dan mendidik ilmu umum dan agama. Dede Dikin selaku petugas lapangan mengatakan bahwa, memiliki madrasah yang layak tentunya idaman masyarakat. mengingat selama ini di Kampung Langkob belum memiliki Madrasah yang permanen.

Menurut Dede seiring berjalannya waktu. kuantitas warga Kampung Langkob setiap tahunya terus meningkat, terutama anak anak di kampung langkob sangat banyak

yang sudah harus di berikan pelajaran ilmu Agama. Supaya saat

beranjak dewasa mereka akan sudah dibekali ilmu Agama yang harus

jadikan pedoman dan pegangan hidup, “Sebagai petugas TPK sangat

bangga dan mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah melalui progfam PNPM, dibangun Madrasah ini,.mudah-mudahan dengan selsesainya bangunan ini, dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Kampung Langkob. Dan diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan agama khsusunya serta pendidikan umum.

Maka dengan di bangunya Madrasah yang cukup mentereng ini kami berharap akan menambah semangat belajar bagi anak anak. Dan peran orang orang tua wajib mendorong anak anaknya agar giat menuntut ilmu Agama,” Ucap Dikin Sebagai warga masyarakat Kampung Langkob, “kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah melaluib program PNPM, telah memberikan anggaran untuk pembangunan madrasah di kampung langkob,” pungkas Dede selaku tokoh masyarakat (HS).

Dadang Siap Maju Dalam Pilkada 2017

Kepala Desa Situwangi Cermat Dalam Membangun Wilayahnya Kab. Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Masyarakat merupakan elemen dari pemerintahan tidak terkecuali pemerintahan desa ,salah satu visi dan misi pemerintahan desa adalah membangun sumber daya manusia (SDM),sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur, semata-mata untuk kemakmuran dan kemajuan mengembangkan potensi yang ada di wilayah pemerintahan desanya, terlepas dari hambatan berupa fitnah dari orang yang tidak bertanggung jawab tapi tetap kegigihan ,keseriusan menata pembangunan merupakan tujuan yang mulia dan utama agar kecermatan pelakasanaan pembangunan tepat sasaran dan bermamfaat bagi warga salah satu perencanaan pembangunan di desa situwangi kecamatan cihampelas kabupaten bandung barat selalu mengedepankan aspirasi masyarakatnya .

Kebersamaan dalam melakukan berbagai kegiatan kepala desa situwangi nunung nurjanah terlebih dahu memuyawarahkan dengan LPMD ,BPD ,tokoh masyarakat ,RT,RW juga karang taruna salah satu modal pembangunan yang cermat ,dan tidak lupa melakukan kemitraan dengan pihak kepolisian dan penegak hukum yang lainnya, sukses suatu daerah merupakan kesuksesan bersama yang akan tersa oleh masyarakat ,sumber koran sinar pagi menemui diruang kerja kepala desa situwangi nunung nurjanah mengungkapkan “ dengan pola simbiosis mutualisme dan cermat dalam menerapkan anggaran yang terencana juga musyawarah mufakat dengan BPD,LPMD,tokoh masyarakat dan yang lainya,dalam pelaksanaan selalu mengedepankan masukan dari masyarakat salah satu contoh menindak lanjuti surat permohonan tanggal 20 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh RW 04 beserta ke 4 (empat) RT tentang perbaikan jalan cicapar –pasir kalapa dan pasir kalapacibadak yang bersumber dari dana aspirasi dewan provinsi jawa barat sangat terbuka kepada warga dan saya juga tidak segan-segan langsung turun kelapangan ,kerja saya selaku kepala desa menginginkan masyarakat yang sejahtera bantuan aspirasi ,anggaran dari pemerintahan kabupaten bandung barat ,anggaran dari provinsi jawa barat juga anggaran dari pusat bisa terserap dengan baik , transfaran juga akuntable, selain membangun infrastruktur saya juga mempunyai kewajiban membangun semua asfek ,mengikuti berbagai lomba yang menampilkan ciri khas berupa hasil kerajinan keterampilan masyarakat,seni budaya dan perbaikan ekonomi untuk warga kami , melayani sepenuh hati juga menyediakan mobil oprasional desa untuk warga “ Kedisiplinan dan keberaniaan modal keberhasilan pemerintahan , mungkin kita lupa peran serta wanita untuk pembangunan negri kita ,dimulai dari sejarah sampai saat ini ,wanita adalah sosok yang penting untuk kemajuan negara ini di buktikan wanita menempati jabatan publik kepala desa, camat, dewan, bupati, gubernur, diplomat dll, sangat kita hargai kepada pemerintahan jokowi-jusup kala paling banyak kabinetnya terisi oleh perempuan .( DW )

11

Kab. Tasikmalaya, (Koran SINAR PAGI),- Tasikmalaya wilayah utara dikejutkan dengan isu yang beredar pesat belakangan ini.

Pasalnya, Dadang Rahmat AF S.Pd.i MH, kepala desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya di beritakan bakal melaju dalam Pilkada 2017-2022. Sebagai wakil putra daerah Tasikmalaya wilayah utara.

Ditemui di kantornya (30/10), kepada wartawan Dadang menyatakan kesiapannya untuk melaju dalam pilkada mendatang. Menurut Dadang, dirinya masih mempertimbangkan pencalonan tersebut mengingat sistem politik indonesia yang belum stabil.

"Undang-undang terbaru yang menyatakan pengangkatan bupati oleh dewan legeslatif masih banyak

mengundang pro kontra. Di sisi lain Perpu yang di usung mantan presiden SBY masih belum ada kejelasan. Itu menjadi salah satu pertimbangan saya. Sekalipun bagi saya pribadi sistem apapun tidak menjadi kendala karena kami memiliki beberapa manuver. Namun saya berharap pemerintahan Presiden Jokowi bisa lebih menegaskan kejelasan sistem pilkada kita."ujar Dadang. Kades kharismatik dan berwibawa ini menuturkan bahwa dirinya terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Tasikmalaya demi membangun desa dan menata kota. Hal ini demi menciptakan tasikmalaya yang makmur dan sejahtera.

"Titik utama perkembangan kota adalah kemajuan desa. Peningkatan kesejahteraan dan pembangunan desa menjadi tolak ukur kemajuan

kota. Jika kesejahteraan masyarakat perdesaan terjamin, otomatis kota pun akan menjadi lebih maju. Dari garis pandang saya, kabupaten tasikmalaya memiliki banyak aset.

Tasikmalaya bukan hanya memiliki gunung, tapi juga pantai. Di dalamnya banyak potensi yang bisa diolah secara maksimal untuk kemajuan daerah. Kuncinya adalah memberi desa sedikit kebebasan untuk mengatur potensi-potensi tersebut secara terpercaya. Coba kita renungkan, tasikmalaya memiliki banyak potensi pariwisata. Tapi kita lihat juga desa sekitarnya, banyak desa sekitar tempat pariwisata memiliki infrastruktur jalan yang kurang baik.

Sementara akses transportasi yang baik menjadi penunjang peningkatan turis domestik maupun turis asing. Peningkatan pengunjung

H. Abdulloh Berupaya Menerapkan Syariat Islam di PD. IBU 2 Kab.Bandung (Koran SINAR PAGI),-Syariat islam adalah syariat yang jika diterapakan tidak akan merugikan orang lain. Hal ini dirasakan oleh H.Abdulloh pendiri toko bangunan PD.IBU 2 yang beralamat di jl- Raya Ciwidey Depan POM Bensin Al-Ma'soem.

Menurut para konsumen dari desa Tenjolaya harga ditoko bangunan PD.IBU 2 lebih murah dari yang lain. Dari segi pelayanan cukup memuasakan. Sikap ramah para pelayan toko dinilai membuat seolah-olah seperti “konsumen itu raja” jelasnya!

H.Abdulloh saat ditemui di tempat usahanya menjelaskan, dalam berjual beli kita berusaha terapkan syariat islam. Konsumen tidak boleh

dirugikan oleh apa yang telah dibelinya. Semua itu untuk terwujudnya saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Penjual akan untung dengan adanya rasa kepercayaan dari konsumen. 'Selama ini saya berusaha menerapkan syariat islam dalam berjual-beli. Saya mencari barokahnya dari hasil setiap jual beli. Jika Barokah muncul dalam jual-beli bukan hanya akan untung di dunia, namun akan untung juga di ahirat. Jelasnya!

Disisi lain Kepala Desa Tejolaya Somantri, menilai cukup puas dengan barang yang bersumber dari PD.IBU 2. Diterima oleh masyarakat penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Kementrian Perumahan Rakyat yang memberikan bantuan

PD. IBU

kepada 201 kepala keluarga. Masingmasing keluarga menerima Rp.7,5 juta. Dengan adanya sistem pelayanan “jika barang tidak cocok, kurang layak pakai, atau tidak sesuai dengan pesanan maka barang boleh dikembalikan. Karakter keagamaan yang kuat membuat adanya kepercayaan dari masyarakat dan saya pribadi kepada pendiri Toko Bangunan PD.IBU 2. Adanya No.Tanda Daftar Prusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Ini menandakan bahwa H.Abdulah pen-diri PD.IBU 2 patuh kepada aturan yang ada. Ungkapnya.

(Dwi Arifin)

2

“SUMBER PEMBANGUNAN” Jl. Raya Ciwidey depan SPBU Al-Ma'soem Tlp. 022 -5927497- HP 082121501999 Jl. Raya Panundaan depan kantor Desa Tlp. 022-5927678- HP. 087823876033

“Jika Barang Tidak Sesuai Pesanan, Harap Dikembalikan”

ini mampu mendongkrak usaha mikro maupun makro di wilayah sekitar yang juga mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Saya yakin pemerintah daerah yang sekarang maupun pemerintah daerah sebelumnya telah menyadari hal itu, dan mencurahkan perhatiannya.

Namun saat ini perhatian yang lebih besar lagi sepatutnya dicurahkan dalam bidang itu" ujar dadang.

"Tasikmalaya memiliki potensi kerajinan, baik kerajinan tangan berbahan rotan dan kayu, sendal, batik dan handycraft lainnya.

Titik utama dari kemajuan wirausaha tersebut adalah permodalan. Selama ini banyak program bantuan yang diarahkan untuk permodalan wirausaha kerakyatan.

Tapi sistemnya yang membuat masyarakat menjadi sulit mendapatkan program bantuan tersebut.

“Selayaknya kita mempermudah program bantuan permodalan tersebut demi terciptanya para wirausahawan yang mandiri. Tumbuhnya para wirausahawan ini akan menunjang pendapatan desa maupun devisa kabupaten. Selain itu dapat menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Saya pernah mendengar sebuah kalimat "sebuah wilayah akan maju jika 15% dari penduduknya adalah wirausahawan. Dan saya sangat setuju akan hal itu." ungkap Dadang.

"Dalam pencalonan kepala daerah mendatang saya memiliki visi misi "membangun desa, menata kota, menuju tasikmalaya sejahtera" . untuk itu beberapa program yang di usung pun di sesuaikan dengan visi misi, yaitu menitik beratkan pada pembangunan desa." lanjut Dadang.

"Menjadi kepala desa itu bukanlah hal mudah, kita dituntut untuk mensejahterakan masyarakat desa, tapi dilain sisi faktor penunjang kinerja masih kurang optimal. Salah satunya advokasi bagi para kepala desa. Kita banyak melihat ketika beberapa program diturunkan.

Bimbingan teknis dari program tersebut terlalu cepat, berkisar 1-2 hari dan sebagian besar dari isi bimbingan teknis tersebut hanya mengingatkan kepada para kepala desa untuk tidak mengalokasikan dana pada kepentingan pribadi.

“Saya rasa tanpa harus di ingatkan pun para kepala desa cukup mengetahui bahwa setiap program harus dialokasikan secara prosedural. Di sisi lain bimbingan bagi penerapan program tersebut secara prosedural sangatlah kurang.

Akibatnya banyak pula yang kurang memahami teknis penerapan. Dan jika seorang kepala desa salah menerapkan, maka cenderung di arahkan pada hal yuridis. Sementara advokasi dari pemerintah daerah maupun dari pihak asosiasi desa sangat kurang. Itulah yang membuat saya menyadari betapa pentingnya advokasi bagi kepala desa, selain sebagai bantuan hukum, juga untuk konsultasi hukum dan bimbingan hukum bagi para kepala desa" kata dadang.

Dadang memaparkan bahwa dirinya sangat setuju dengan program yang dicanangkan Bupati UU Ruzhanul Ulum, yaitu "Gerbang desa" ( Gerakan Bangun Desa) yang menitik beratkan pada pemberdayaan desa.

"Saya sangat setuju dengan Gerbang Desa , karena program yang saya canangkan dalam visi misi pun lebih memprioritaskan pada pemberdayaan desa. Tapi beda orang beda paham, beda strategi beda jalan, beda pemerintahan maka beda pula program. Meski begitu, saya siap melanjutkan program Gerbang desa jika saya diberi kesempatan. Saya berharap masyarakat dan segenap pihak mendukung saya dan memberi saya kesempatan untuk mengabdi pada tasikmalaya" seru dadang di akhir pertemuan

Desa Jelegong Membangun Berbasis Sabilulungan Kab. Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Pemerintahan Desa mempunyai tujuan untuk membangun wilayahnya mulai dari tingkat RT dan RW yang direncanakan oleh pemerintahan desa melalui musrembang dan melibatkan lembag, tokoh masyarakat untuk melakukan perencanaan pembangunan yang merata dan bersama-sama, jangan sampai terjadi kebocoran anggaran yang bersumber dari pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten, resiko yang diakibatkan oleh kecerobohan kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban akan berakibat patal terhadap program desa selanjutnya mungkin saja berujung sampai ranah hukum.

Pelaksanaan kegiatan dari semua program peruntukan untuk perdesaan sangat terasa oleh masyarakat ,salah satunya bantuan gubernur yang sedang dilaksanakan di pemerintahan desa jelegong kecamatan kutawaringin kabupaten Bandung dengan perencanaan melaui musyawarah tingkat desa terjadilah kesepakatan antara lebaga, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW mempunyai tujuan yang sama untuk membangun wilayahnya, menurut salah satu warga yang menjadi sumber koran sinar pagi mengungkapkan , “Ayeuna mah alhamdulilah pangwangunan di RW abdi oge katingali ti mulai dilaksanakeun ku PNPM atanapi anu ayeuna di pajeung nyaeta BANGUB, katampi pisan ku abdi mah salaku masyarakat komo saatos kepala desana di jabat H. Ahmad Sopari, teaya batesan kanggo ngungkapkeun kahoyong ngawangun jalan gang atanapi fasilitas anu sanesna sareng nembrak di uningakeun ka masyarakat kitu deui ka ketua RT/RW sumawona kaperangkat desa, LPMD ,BPD sami-sami ngaronjatkeun pangwangunan anu diluluguan ku pakades sasarengan sareng warga “ Melihat pelaksanaan beberapa program unggulan pemerintahan dirasa sangat perlu , baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang mempuni agar tercapai kesejahtraan masyarakat yang merata, di temui di tempat kegiatan pembagunan rambat beton gang yang belum tersentuh oleh program, kepala desa jelegong H. Ahmad Sopari yang jugan pensiunan anggota POLRI “bantuan gubernur, dana aspirasi, ADD, PNPM dll merupakan program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat desa, kami juga menerima dan bersyukur atas pelaksanaan pembangunan rambat beton di setiap RT/ RW memamfaatkan dana yang tersedia melalui bantuan gubernur dan melibatkan bersamasama masyarakat, sabilulungan dalam perencanaan juga pelaksanaan agar tercipta senergitas antar lembaga, tokoh masyarakat dan warga bahu membahu dalam pelaksanaanya, dengan kesadaran masyarakat untuk berswadaya dalam peksanaan rambat beton gang ini, kami pun bangga akan kekompakan dan antusias masyarakat ,saya selaku kepala desa sebelum dan sesudah kegiatan mengadakan rapat yang mengikut sertakan tokoh masayarakat, LPMD, BPD, RT dan RW untuk disampaikan kepada warganya baik anggaran yang tersedia maupun pelaksanaanya, insya allah kami di pemerintahan desa akan transfaran dan akuntable dalam semua kegitan, agar tercipta kemandirian dan sabilulungan sebagai jargon Kabupaten Bandung.

Terwujudnya senergitas, transfaransi, akuntabilitas dan kualitas sangatlah di harapkan oleh masyarakat dan bukan cuma ungkapan melainkan kewajiban pemangku kebijakan .(Tb budi r)

KORAN

12

Advertorial

Edisi 0305/XI/2014

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

PERSIB BANDUNG MELAJU KE FINAL INDONESIA SUPER LEAGUE (ISL) 2013/2014

Koran Sinar Pagi, Persib Bandung akhirnya melangkah ke babak final Indonesia Super League (ISL) 2014 Setelah menundukan Arema Cronus pada babak semi final di stadion Jaka Baring Palembang dengan skor 3-1 melalui gol yang di cetak oleh Vladimir vujovic di menit ke-83 serta tambahan gol yang di cetak

oleh Atep di menit ke-91 dan Makan Konate di menit ke-112 pada babak perpanjangan waktu 2x15 menit, sedangkan Arema Cronus mencetak gol melalui kaki Beto Goncalves pada babak pertama. Jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema Cronus berlangsung sangat menarik dan enak ditonton

karena kedua tim saling jual beli serangan. Persib Ban-dung berhasil menguasai permai-nan di 15 menit babak pertama setelah itu Arema Cronus balik menguasai permainan ke dua tim sebetulnya memperoleh beberapa peluang untuk meng-hasilkan gol tetapi hingga babak pertama berakhir skor tidak berubah 0-0. Di awal babak ke dua Arema Cronus berhasil mencetak gol me-lalui kaki Beto Goncalves me-manfaatkan kesalahan pemain belakang Persib Bandung Vladimir vujovic yang salah mengan-tisipasi bola kedudukan berubah 1-0 untuk Arema Cronus. Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan di 10 menit pertandingan babak ke dua berakhir melalui kaki Vladimir vujovic di menit ke-83 hasil dari tendangan penjuru

yang di lakukan oleh Firman utina babak ke dua berakhir dengan skor 1-1. Dalam masa perpanjangan waktu 2x15 menit Persib bandung kembali berhasil me-nambah gol melalui kaki Atep yang masuk mengg-antikan

Tantan di babak ke dua serta gol penutup di lesakan oleh Makan Konate memanfaatkan kesalahan back-pass pemain Arema Cronus Alfarizi bola berhasil di rebut oleh Makan Konate dan mengecoh penjaga gawang Arema

Cronus yang di jaga oleh Ahmad Kurniawan skor 3-1 tidak berubah hingga pertan-dingan berakhir untuk kemena-ngan Persib Bandung. Lawan yang akan di hadapi pada babak Final adalah Persipura Jayapura yang

berhasil menundukan Pelita Bandung Raya dengan skor 2-0.

Babak Final rencananya di gelar pada hari Jumat (07/11/14) di tempat yang sama.

(Yudi Pribadi)

Kemenag Kab. Sukabumi Di Guncang Badai, ( Kasi Haji Tak Bergeming )

Sukabumi Koran Sinar Pagi.

Demo besar besaran oleh Ormas Islam GOIB ( Gerakan Ormas Islam Bersatu) pekan lalu di kantor Keme-

nag Kab. Sukabumi. Sementara itu Kepolisian tengah siap siaga, menurunkan satuan Dalmas dalam jumlah yang cukup besar, untuk mengantisipasi berbagai hal hal yang tidak diinginkan.

Demo yang dilakukan oleh Ormas Islam tersebut terkait dugaan adanya penyelewengan penyelenggaraan haji di lembaga Kemenag kab.

Sukabumi dalam hal ini yang terkait langsung oleh Kasi Haji H. Hasen Candra.

Salah seorang pengurus ormas Islam yang berada ditengah-tengah demo dan sempat diwawancarai Koran SP memberikan keterangan beberapa hal yang menjadi tuntutan, yakni adanya ketidak puasan pelaksanaan penyelenggaraan haji yang menurutnya sarat dengan KKN,

banyaknya rekayasa pemberkasan untuk pelakdanaan haji karena banyak ditemukan peserta calon haji dari luar kita sukabumi yang dokumenya di sulap menjadi warga Kab. Sukabumi, dengan dikenakan biaya ongkos naik haji yang sangat spektakuler yaitu hingga 80 juta rupiah.

Ormas Islam juga menyerukan kepada masyarakat Sukabumi untuk tidak tinggal diam melihat fenomena antiklimaks yang terjadi di Kemenag Kab. Sukabumi.

Kasi Haji, H. Hasen Candra pada jumpa pers memberikan keterangan, bahwa apa yang menjadi tuntutan para pendemo itu tidak benar kerena pihak Kemenag, khususnya dirinya yang langsung menangani penye-

lenggaraan haji merasa sudah menjalankan tugas secara normative.

Kalau memang ditemukan adanya calon haji yang berasal dari daerah luar Sukabumi apalagi ada rekayasa dokumen itu bukan ranah Kemenag khususnya Kasi Haji, karena pihak Kemenag hanya menerima dan memproses berkas yang benar dan sudah memenuhi syarat sesuai aturan. “Andai ada dokumen hasil rekayasa itu mungkin perbuatan orang di luar Kemenag dan bukan menjadi tanggung jawab kami,” tuturnya dengan gaya elegan.

H. Hasen Candra tampak tegar dan tak bergeming dengan kejadian yang melanda kantor Kemenag saat itu. /Agus Pren.

“Ampera” Dari Toko Buku Hingga Buka Butik Sudah tidak asing lagi dimata

DEL EVIONDRA General Manager UBP Saguling

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ketua DPRD KBB A. Umbara Sutisna

Drs.H Abubakar,M.Si Bupati Bandung Barat

Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra Maman S Sunjaya Sekda Kabupaten Bandung Barat Wakil Bupati Bandung Barat

Wakil Ketua DPRD - KBB H. Hane. Lese S.IP

Wakil Ketua DPRD KBB H. Sunarya Erawan

Wali Ketua DPRD KBB H. Syamsul Maarif S.Ag

dan telinga masyarakat kabupaten Karawang, begitu mendengar toko Ampera pasti teringat toko perlengkapan sekolah, kantor dan pramuka. Toko yang terbilang paling tua di antara toko buku dan perlengkapan sekolah yang ada di Karawang ini berdiri sejak tahun 1970. Pemiliknya adalah H.engkat Sukatma, salah seorang tokoh pendidikan Karawang.

Tidak kurang dari empat toko Ampera kini sudah berdiri dan berkembang di pelosok kota Karawang.bahkan Ampera kini telah membuka butik di bilangan jalan DR.Taruno, butik yang menyediakan perlengkapan busana muslim dari berbagai merek, dengan kwalitas dan harga yang terjangkau menjadi animo masyarakat karawang dalam memilih busana muslim saat ini.

Menurut Tia salah seorang warga Adiarsa Karawang, yang juga penjual pakaian keliling mengaku sering berbelanja dan mengambil kebutuhan dagangan busana muslimnya ke toko Ampera. “disamping lengkap, harga dan kwalitas pakaian ditoko Ampera cukup bersaing. Jadi saya dapat menjual dengan leluasa, pelanggan dan pemesan pun merasa puas dengan kwalitas yang bukan pakaian kodian. Kalau ada yang bagus dan murah, ngapain harus ke tempat lain, tokonya dekat dengan tempat tinggal saya” kata Tia. Ternyata bukan hanya menyediakan busana muslim saja, butik

Ampera DR.Taruno juga tetap menyediakan peralatan sekolah dan pramuka, bahkan ada juga tersedia perlengkapan pakaian bayi. Toko itu menyediakan beragam kebutuhan busana dan alat sekolah masyarakat Karawang.

Ditemui di butik Ampera jalan DR.Taruno, pemilik sekaligus penerus usaha Toko Ampera, Hj Iis Siti Rahmah, mengaku baru mencoba bisnis barunya di bidang busana muslim, tapi tidak untuk meninggal kan bisanis lama menjual perlengkapan sekolah kantor dan pramuka. “ Coba banting stir saja ke busana muslim, karena jilbabbers sekarang lagi tred, tapi tetap buku dan alat sekolah masih tersedia. Repot juga kalau hanya mengandalkan dari bidang usaha itu saja, apalagi penjualan buku pelajaran sekolah sekarang banyak aturannya persaingan sudah semakin ketat, jadi pengen coba bisnis baru tanpa meninggalkan yang lama” ungkap Hj.Iis Butik yang baru dibuka nya, menurut ibu dua orang anak itu, sudah mulai diminati pelanggan.”

Pelangganya masih seputar masyarakat Karawang, kebanyakan dari mereka adalah pedagang dan pemakai, jadi rutin satu minggu sekali saya belanja untuk memenuhi pesanan dan stok barang di butik. Mengenai kwalitas kami prioritaskan dengan harga yang terjangkau, kami kan butik baru jadi diskon harga untuk promosi” pungkas Hj.Iis (Her/Ard)