KORAN www.koransinarpagi.com Diterbitkan Oleh:
Yayasan Wirakarya NPWP :
017231101444000 Sesuai Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
E-mail:
SINAR PAGI L U G A S
Desa Ciwidey Optimalkan Pembangunan
T A J A M
S A N T U N
Kompolnas : Masyarakat Masih AHM Jadi Produsen Sepeda Motor Keluhkan Pelayanan Polri Terbesar Di Dunia
Pembangunan yang paling menonjol dengan membuat jalan tembus sepanjang 780 m dari Kampung Sindangsari ke Kampung Curug yang di terima dari Bantuan Gubernur (Ban Gub) walaupun dalam proses pembangunan nya baru berjalan 50% di sesuaikan dengan anggaran yang ada,
Jakarta (Koran SINAR PAGI) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menunda sementara pembicaraan lanjutan mengenai bantuan dari negara-negara sahabat untuk mencari pesawat AirAsia QZ8501 sebab kini diketemukan sejumlah puing-puing serta jenazah di Selat Karimata, Kalimantan. "Karena ada perkembangan baru ini, kita sudah kontak dengan Basarnas. Basarnas bilang bahwa hold (tahan) dulu terkait beberapa negara yang menyatakan kesiapannya, tapi belum merinci bantuannya berupa apa," kata Menlu Retno di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Selasa. Pada Selasa sekitar pukul 15.00 WIB, tim gabungan telah menemukan beberapa serpihan badan pesawat AirAsia QZ8501 dan enam jenazah, tiga di antaranya telah berhasil dievakuasi. Menurut Menlu, pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk menemukan pesawat AirAsia QZ8501 yang dinyatakan hilang kontak pada Minggu (28/12) lalu. "Katakanlah jika kita membutuhkan peralatan yang memang diperlukan di lapangan, maka kita akan sambung lagi pembicaraan kerja sama itu," kata dia. Hingga saat ini, terdapat 25 jenis bantuan luar negeri untuk mencari pesawat AirAsia QZ8501 yang berasal dari Singapura, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Menlu menambahkan Prancis akan mengirimkan tim ahli dan Inggris juga mengirimkan seorang investigator beserta peralatan khusus dari Badan Investigasi Kecelakaan Udara (AAIB) mereka. Sementara itu, negara-negara yang telah menyatakan kesediaan untuk membantu adalah Tiongkok, India dan Jepang. Untuk mempermudah masuknya bantuan-bantuan tersebut, Kemlu juga telah memberikan percepatan izin melintas diplomatik bagi tim negaranegara sahabat. "Karena koordinasi yang sangat bagus, percepatan ini bisa kita lakukan. Prosesnya kurang dari 30 menit, bahkan dalam beberapa kasus hanya 10-20 menit," kata Menlu Retno.(*)
Alamat Redaksi:
Komplek Pertamina Tugu Jl. Toar No.32 Kedoya Jakarta Utara Tlp. 085220297773-082320244262
Edisi : 0505/I/2015
Rp.7.500,-
Kades di Kab . Bandung Keluhkan Pembayaran Raskin Dimuka
mayoritas warga mengeluhkan pelayanan satuan Reserse. Hal tersebut terlihat dari 949 surat berisi pengaduan Reserse
Hal 4
Menlu Tunda Pembicaraan Bantuan Pencarian Pesawat Air Asia
redsinarpagi@gmail.com sinarpagi99@yahoo.com
Hal 7
Hal 10
Hal. 11
Presiden Ingin Perbaikan Total Industri Pertahanan
Suasana jalannya sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12) lalu. Pertemuan tersebut membahas isu-isu strategis di industri pertahanan terkait dengan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Jakarta (Koran SINAR PAGI) Presiden Joko Widodo ingin berbagai pihak memperbaiki total industri strategis pertahanan dalam negeri guna mencapai kemandirian pada Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).
"Harus kita perbaiki secara total baik daya saing maupun kapasitas produksi," kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa. Menurut Jokowi, perbaikan total
harus dilakukan di berbagai industri strategis pertahanan seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL. Dengan demikian, ujar dia, maka industri strategis pertahanan harus berjangka panjang dan bukan hanya
dikelola untuk jangka waktu pendek atau hanya satu dua tahun. Selain itu, ia mengemukakan agar industri pertahanan bisa lebih efisien agar dapat mengembangkan teknologi ganda yaitu antara sipil dan militer.
"Jadi industri bukan hanya untuk kebutuhan pertahanan tetapi juga untuk kebutuhan nonpertahanan," kata dia. Jokowi mencontohkan, misalkan produksi kapal perang dalam negeri juga teknologinya dapat digunakan untuk mengembangkan produk kapal niaga. Ia juga mengingatkan, "pekarangan rumah" Republik Indonesia adalah laut karena merupakan negara lautan yang terdiri dari pulau-pulau. Untuk itu, Jokowi juga ingin agar formasi kekuatan yang dominan dapat dikembalikan ke kebijakan kemaritiman dan ini jangan hanya diterjemahkan dengan kebijakan tol laut dan pembangunan pelabuhan. "Tetapi yang paling penting dalam membenahi industri maritim dan galangan kapal, kita lakukan sendiri. Itu adalah hal yang paling penting. Tanpa itu, pemain luar yang akan dominan dan kita hanya akan jadi penonton," papar Presiden. Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan itu diikuti pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri BUMN Rini Soemarno.(*)
APBD Setda Garut Defisit… Kab.Garut (Koran sinar pagi),-Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015 dipredikksi masih akan mengalami pengurangan. Pasalnya menurut berbagai sumber yang berhasil dihimpun Tim Sp mengatakan masih adanya pembenahan anggaran ditubuh pemerintahan kabupaten Garut. Seperti yang dijabarkan sekertaris Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultural, kabupaten Garut, H.yudi.h, ketika ditemui dikantornya Senin siang(28/12). Yudi mengungkapkan masih terjadi pembenahan dan pengencangan ikat pinggang terkait dengan devisit APBD Garut saat ini. “ kebijakan baru mungkin yang akan jadi parameter seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang harus memangkas anggaran, diantaranya meeting atau rapat dihotel yang mutlak di tiadakanl. Bahkan untuk pengajuan anggaran Dinas TPH untuk TA2015 hanya disetujui 35% dari yang di ajukan. Jadi kami harus lakukan penghematan anggaran” ungkap Yudi. Terkait dengan Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan lain melalui dana bantuan sosial dan dana perimbangan, diakui Yudi masih signifikan dan terus naik jumlahnya dan direalisasikan sesuai peruntukanya. “ untuk DAK 2014 saja kementerian pertanian menganggarkan tidak kurang dari 9 miliar, yang terbagi dengan kegiatan BP4K. belum lagi dari program bantuan sosial, yang nilainya cukup lumayan” jelasnya. Dari aggaran yang di gelontorkan pemerintah pusat dan daerah untuk leading sector pertanian sejatinya harus dapat menjadi tolak ukur swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, karena menjadi skala prioritas dan keharusan sebagai Negara agraris. Asal jangan anggaran yang fantastis itu hanya jadi bancakan tanpa ada epek manfaat. (Asda)
Dokumen Pajak Bocor...
Laporannya Raib Di Kejati Jabar Bandung,(koran Sinar Pagi),- Data tunggakan sejumlah Wajib Pajak(WP) dilingkup Derektorat Jendral Pajak, DJP Jawabarat 1 yang meliputi sejumlah Kantor Pelayanan Pajak Pratama(KPP) wilayah Jawa Barat, sejatinya menjadi bagian yang harus di publikasikan pemerintah sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Anehnya, laporan tunggakan sejumlah WP yang dianggap bermasalah dengan jumlah triliunan rupiah hanya menjadi konsumsi dan pelaporan KPP kepada DJP saja. Hal itu terungkap dengan adanya kebocoran dokumen laporan sejumlah KPP DJP jawa barat 1 tahun tahun 2011 yang tidak jelas penyelesaianya, padahal indikasi adanya penyimpangan itu sempat dilaporkan lembaga anti korupsi BPN ICI ke KEJATI Jawa Barat. Laporan pengemplangan pajak salah satu perusahan garment , PT.Ing Internasional dilingkup KPP Majalaya sejumlah lebih dari 139 Miliar. menurut ketua umum BPN ICI Helmy taher patut dipertanyakan. “terhitung sudah dua bulan sejak laporan yang kami sampaikan melalui perwakilan ICI Jawa Barat kepada kepala kejaksaan tinggi Jabar, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut. Bahkan salah seorang staf Kejati pernah menyampaikan kepada humas kami bahwa tidak pernah ada laporan dugaan pengemplangan pajak yang disampaikan ICI, kan aneh” ungkap Helmy. Senada dengan Helmy, Humas BPN ICI wilayah Jawa Barat, Heryawan membenarkan bahwa dirinya pernah ditelepon oleh seseorang yang mengaku Kepala seksi penelitian dan penegakan hukum kejaksaan tinggi Jabar bernama Supratman. “ Dia (supratman-Red) mengakui belum menerima laporan dari kami terkait hal itu. Dia sudah periksa kebagian tata usaha namun tidak ada. Padahal jelas laporan kami bernomor 041/LAP/BPN-ICI Jabar/X/2014, tertanggal 26 Oktober 2014,dan diterima secara formil oleh staf Kejati dengan tera yang jelas. maka kami akan pertanyakan lebih lanjut” Tegas Heryawan. Kebocoran dokumen laporan pajak DJP Jabar 1, patut mendapat apresiasi. Jika penanganan adanya indikasi yang mengarah kepada tindakan yang merugikan asset Negara sektor pajak yang hakekatnya uang rakyat dengan jumlah triliunan itu segera dapat ditangani pihak terkait, namun sejauh ini belum adanya upaya serius yang dilakukan aparat penegak hukum kejaksaan mengembalikan uang rakyat yang ditilep pengusaha nakal pengemplang pajak.(TIM)
Bantuan Gubernur, Dicuri & Disalah Gunakan Bandung (Koran Sinar Pagi) Janji gubernur Jawa Barat, Ahamad Heryawan, mengalokasikan anggran dari APBD Rp. 100 juta untuk setiap desa pertahunnya. Dengan adanya lampiran fakta integritas dalam profosal pengajuan bantuan tersebut. Maka setiap kepala desa harus memeprtanggung jawabkannya jika disalah gunakan atau hilang. Seperti yang terjadi di daerah Cianjur ada kepal desa yang mengunakan dana bantuan gubernur tidak sesuai dengan fakta integritas. Kepala desa mengunakannya untuk membayar hutang ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan sekarang kepala desa tersebut harus menjalani proses persidangan dipengadilian. Pihak BPMPD dalam
kasus ini menjadi saksi ahli. Selanjutnya terjadi di Karawang ada kepala desa yang mengalami pencurian. Bantuan gubernur 100 juta diambil langsung oleh kepala desa seluruhnya dari bank. Ketika berada diperjalanan, kepala desa mengalami pencurian dengan modus ban gembos. Dalam hal ini sebaiknya kepala desa mencairkan bantuan gubernur secara sebagian-sebagian jangan seutuhnya atau sekaligus. Selanjutnya Dede Rusdia berharap kepada publik, jika ada yang mengetahui bahwa bantuan gubernur disalah gunakan, laporkan ke pihak berwenang. Jelasnya, kepala BPMPD Jawa Barat, Dede Rusdia, diruang kerjanya. (30-12-2014) Selanjutnya Dede Rusdia menambahkan, bantuan gubernur yang
15 juta untuk aparatur desa, ada kurang lebih 2000 desa yang belum menerima bantuan tersebut. Mungkin kerena pihak kepala desa fokus untuk mencairkan yang 100 juta, sehingga yang 15 juta diabaikan terlebih dahulu. Uang ini hak aparatur desa jangan ditunda untuk mencairkannya. Kedepanya di 2015 pengajuan profosal bantuan gubernur yang 100 juta dan 15 juta akan disatukan. hal ini supaya mempermudah kepala desa mencairkan dana tersebut, ungkapnya. Dan untuk bantuan RUTILAHU (Rumah tidak Layak Huni) sebasar 10 juta untu satu unit rumah. Setiap desa mendapatkan alokasi 20 unit untuk rumah tidak layak huni. Proses penerima bantuan tersebut digilir dari desa ke desa lain setiap tahun-
Kapolda Jabar Irjen Pol M Iriawan: Tahun 2014 Jumlah Polisi Yang Dipecat Mengalami Kenaikan 109,09% Dibanding Tahun Sebelumnya
Kapolda Jabar Irjen Pol M. Iriawan didampingi Kabid Humas saat Konferensi Pers
Bandung. Koran (Sinar Pagi) Menjelang Akhir Tahun 2014 Kapolda Jabar Irjen Pol. M. Iriawan didampingi Jajarannya menggelar acara Konferensi Pers Akhir Tahun 2014. Kapolda Jabar merilis jumlah anggota yang harus menjalani pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sepanjang 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikannya mencapai 109,09 persen. Atas kondisi tersebut, perwiratinggi bintang duaitu pun menyampaikan permohonan maaf. “Kami minta maaf karena masih ada oknum yang belum memberikan pelayanan yang terbaik, dan membuat masyarakat menjadi terluka. Hal ini diungkapkan
Kapolda Jabar Irjen Pol M Iriawan saat konfrensi pers akhir tahun di Mapolda Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Selasa (30/12) lalu. Lebih lanjut pihaknya mengklaim sudah melakukan pengawasan secara ketat. Diantaranya mewajibkan semua anggota menandatangani pakta integritas terutama untuk kasus narkoba. Bagi pelanggar, Iriawan memastikan karir anakbuahnya tamat. “Kami mempunyai komitmen keras. Diantaranya melalui pakta integritas. Sebanyak 33 ribu anggota yang terlibat narkoba siap dipecat. Karena itu, kalau masih mendengar polisi yang pakai narkoba, laporkan,
dia pasti langsung selesai,” katanya sambil menyebut tiga anak buahnya di Bogor yang dipecat. Sepanjang 2014, katanya, jumlah polisi yang di-PTDH berjumlah 23 orang.Tahun sebelumnya 11 personil .Diantara yang dipecat itu merupakan pamen berpangkat Kompol (satu orang). Kemudian perwira pertama, Iptu (satu orang), dan bintara tinggi yakni Aiptu dan Aipda masingmasing satu orang. Selebihnya brigadir. Penegakan peraturan di lingkungan Polda Jabar juga mencatat bahwa pelanggaran tindak pidana naik 42,22persen, dari semula 45 orang pada tahun lalu menjadi 64 orang. Pelanggaran kode etiknaik 9,52 persen (sebanyak dua orang) sehingga total 23 personil. Pelanggaran disiplin turun 6,08 persena tau 59 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 971 personil.23 polisi yang dipecat tersebut terdiriatas Kompol 1 orang, Iptu 1 orang, Aiptu 2 orang, Aipda 2 orang, Bripka 2orang, Brigadir 4 orang, Briptu 9 orang, dan Bripda 2 orang. Selain itu, pada Konferensi PersAkhir Tahun Polda Jabar, Iriawan juga menyebutkan bahwa pelanggaran disiplin anggota kepolisiannya turun 6,08% dari tahun 2013, yaitu 912 orang."Untuk yang melakukan pelanggaran tindak pidana, naik 42,22% atau 19 orang. Tahun sebelumnya 45 orang, tahun 2014, 64 orang,"( LINA / DENI.H.M )
nya. Data penerima RUTILAHU bersumber dari Badan Pusat Satstistik (BPS). Ada juga bantuan gubernur tentang revitalisasi posyandu setiap posyandu mendapatkan 800 juta. Posyandu sangat bermanfaat badi masayarakat perdesaan. Dengan adanya dana tersebut, posyandu bisa lebih difungsikan, bukan hanya difungsikan sebagai tempat menimbang bayi. Namun harus bisa digunakan untuk menampung anaknak yang kurang kasaih sayang dari orang tua. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya pergi bekerja ke luar negri misalnya. Dikhawatirkan anak tersebut mendapatkan kasih sayang palsu dari orang yang salah. Orang yang ingin memanfaatkan anak tersebut sebagai pelampisaan
Dede Rusdia Kepala BPMPD Jawa Barat hawa nafsu. Seprti kasus pemerkosaan dan sodomi yang sering terjadi diperdesaan. Jelasnya Dede Rusdia juga menjelasakan tentang UU desa no.6 Tahun 2014 yang akan diterapkan di tingkat desa. Harapan UUD tersebut segera disemurnakan payung hukumnya oleh pemerintah pusat yaitu kementrian dalam negri, ungkapnya. (Dwi Arifin)
Investasi 60 Miliar Pasar Johar Tak Kunjung Kelar Karawang, (Koran Sinar Pagi) Nilai investasi pembangunan pasar johar yang ditanamkan Pt.Sanjaya Rejeki Mas (SRM) berdasarkan perjanjiaan kerjasama (PKS), yang ditandatangani Pemda Karawang dengan SRM nilainya tidak kurang dari 60 Miliar. PKS bernomor 073/1404/Pemb dan 008A/PKS/Dir/SRM/2010 yang ditandatangani awal maret 2010 masih menyisakan pertanyaan, pasalnya Assisten Daerah pembangunan Kab.Karawang,H.Ramon menurut beberapa sumber, banyak yang ditabrak SRM dalam realisasi pembangunan. Sehingga Komisi B DPRD karawang berjanji akan mengkaji ulang PKS tersebut. Pihak pemda karawang melalui Assisten Daerah Pembangunan (ASDA 2), H.Ramon saat dimintai tanggapanya beberapa waktu lalu, diruang kerjanya mengatakan belum banyak mengetahui persoalan yang ada di pasar johar, “sebentar saya panggil staf saya yang sering kelapangan, terus terang saya belum banyak tahu tentang Pasar Johar, karena baru beberapa bulan menjabat disini” kata dia. Staf asda 2 tidak lama hadir di ruangan, dia mengakui bahwa beberapa waktu lalu ada surat dari pedagang dan tokoh masyarakat yang menyampaikan tentang persoalan pasar johar. “suratnya ada di meja bapak, sifatnya tembusan dari pengaduan pedagang dan tokoh masyarakat setempat. Saya sempat croscek kelapangan, tentang apa yang di adukan kenyataanya memang benar.” Ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, selang beberapa saat hadir juga kepala Dinas perdagangan,perindustrian dan pertambangan H.Hanafi, yang dipandang paling mengetahui tentang Pasar Johar dan PT.SRM. Kadisperindagtamben ini memaparkan tentang PKS yang semestinya sudah di addendum karena faktanya sudah jauh menyimpang. “ baru hari ini Ke Halaman 11 khabarnya bagian pemerintahan dan bagian hukum akan melakukan