Edisi XII/2014

KORAN Diterbitkan Oleh:

Yayasan Wirakarya NPWP :

017231101444000 Sesuai Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

E-mail:

SINAR PAGI L U G A S

Pengalihan Subsidi BBM Hanya Untuk 15 Juta KK

T A J A M

Pemkab dan DPRD Bandung Barat Mengapresiasi Kebijakan Pemerintah Pusat Larangan PNS Melakukan Rapat di hotel

S A N T U N

PELAYANAN NISSAN TIDAK MEMUASKAN MOBIL BEKAS PAMERAN MASIH DIJUAL? Robby merasa kecewa dan tanda tanya besar, apakah unit kendaraan tersebut baru tapi bekas pameran yang dipajang di showroom atau di mall yang sering di buka tutup dan di pegang-pegang orang banyak

Hal 6

Hal 3

Mulai Semester Genap, Kurikulum 2013 Dihentikan

Bandung (Koran SINAR PAGI),- Laporan BPN ICI sedang ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa barat. Laporan bernomor 041/Lap/ BPN-ICI Jabar/X/2014 terkait pengemplangan PT.ING INTERNASIONAL. Direktur BPN ICI (Indonesia Coruption Insvesatigasi ) Jawa Barat, Endang Azizi sebagai pelapor menjelaskan “ bahwa hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastiaan dari sikap penegak hukum khususnya Kejati Jawa Barat menindak pelanggar hukum” jelasnya.

Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kejati Jawa Barat, melalui Kepala seksi Penelitian dan penegakan hukum, Supratman menjelaskan kepada Wartawan koran ini menyebutkan bahwa, “ laporan tersebut ditindak lanjuti dengan pembentukan team, beranggota dari intel Kejati. Selanjutnya pihak Kejati Jawa Barat berusaha memanggil pihak terlapor dan pelapor untuk mendaptkan data-data. Kedua data yang terhimpun akan menjadi dasar untuk penegakan hukum” ujar Suparman.

Selanjutnya direktur BPN ICI Endang Azizi ditemui tim SP di kediamanya, menjelaskan dan mengakui data yang di kantonginya berasal dari dokumen laporaran pajak 16 KPP DJP Jabar 1. “ data kami otentik tentang dugaan pengemplangan pajak di 16 Kantor Pelayanaan Pajak Pratama (KPP) dalam lingkup Jawa Barat. Diantaranya KPP Pratama Majalaya, yang sangat signifikan nilainya, KPP Garut, KPP Soreang, Ciamis, Bandung Cicadas, Tasikmalaya, Bandung Bojo Nagara, Bandung Tegalega, Bandung Kerees, Cimahi, Purwakarta, Cianjur dan Sukabumi. Data tersebut cukup untuk menjadi bahan investigasai dan jadi bahan kajian asset negara yang dipandang perlu mendapat perhatian penegak hukum. Dengan tujuan dari data yang kami milikii akan menjadi akhir dari hasil temuan dilapangan yang akan dijadikan bahan laporan, guna

Ke Halaman 7

tidak diperbolehkan dibawa masuk ke Hotel.” ungkap dia tanpa mau menyebut nama.

Pertanyaan kami pun bertolak

Komplek Pertamina Tugu Jl. Toar No.32 Kedoya Jakarta Utara Tlp. 085220297773-082320244262

Edisi : 0405/XII/2014

Rp.7.500,-

Syarikat Islam (SI) jelas menolak keras atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama ini, terlebih ada kepentingan serta desakan pihak asing yang memintanya.

Hal 9

Hal 10

DPRD karawang akan kaji ulang

PEMBANGUNAN PASAR JOHAR JADI POLEMIK

Karawang (Koran Sinar Pagi), Perjanjian kerjasama (PKS) yang disepakati antara Pemkab Karawang dengan pengembang pasar johar, PT. Sanjaya Rejeki Mas (SRM) yang disepakati tertanggal 14-April 2010 dengan nomor 073/1404/pemb dan 003A/PKS/Dir/SRM/2010, tentang kerejasama investasi pembangunan pasar Johar Kab.Karawang dengan

pola BOT (Build operate and transferrt) seluas 30,115 meter.

Hal itu pula yang menuai polemik,pasalnya hingga kini pembangunan itu masih molor tak kunjung selesai. Terhitung sudah 4 tahun lebih di garap PT.SRM, begitupun retribusi yang disepakati dalam PKS senilai 775 juta tiap tahunya tidak terpenuhi. Padahal

segala retribusi, kebersihan, keamanan dan parkir sudah dikutip dari pedagang.

Direktur SRM, Anang sukiman, ketika ditemui dikantor nya Jln. Padang ratu, Bandar Lampung pekan lalu, Dia mengatakan pembangunan pasar johar sudah ditempuh sesuai prosedur. “Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan HGB sudah kami penuhi,

Komisi VII DPR Anggap Tim Antimafia Migas Sudah Kebablasan Jakarta, (Koran SINAR PAGI) -- Upaya Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas dalam memberantas mafia migas mulai menghadapi penolakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Tim Antimafia Migas yang dipimpin Fasial Basri ini sudah melanggar yuridiksi dan melampaui kewenangan.

"Tim pemerintah harus taat aturan tidak boleh main hajar.

Belakangan saya lihat tim ini seperti doa sapu jagat. Apa saja ditabrak," kata Kardaya Wanika, Ketua Komisi VII DPR, dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (6/12) lalu.

Mantan Direktur Jendral Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi ini tim bentukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini berada di bawah yuridiksi Menteri ESDM sehingga seharusnya tidak ikut campur dalam permasalahan PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya

Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Asalnya harapan saya besar, tapi belakangan ini saya menjadi agak berkurang kepercayaannya karena tim ini mencoba menyelesaikan segalanya," kata Kardaya.

Hal senada juga disampaikan oleh Salamudin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. "Saya melihat tim ini bahkan lebih grasak-grusuk dibandingkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Belum-belum sudah melabrak Pertamina dan Petral," ujarnya.

Kardaya dan Salamudin menilai seharusnya Tim Antimafia Migas bergerak lebih rapi dan sesuai dengan

Ke Halaman 7

Bandar Lampung Kota Adipura Dalam Perspektif Moral Bandar lampung (Koran sinar pagi), Perjalanan tim sinar pagi ke provinsi Lampung pekan lalu dalam pengembangan dan koordinasi sinar pagi menjadi implementasi dalam prosionalisme kebebasan Pers dewasa ini. Hal itu dipandang perlu tatkala sebagai media yang sudah malang melintang sejak era tahun 1970 ini menunjukan jati diri dengan harapan dapat menjadi parameter media yang marak saat ini.

Namun ada pertanyaan besar dalam perjalanan tim SP yang saat itu digawangi koordinator LITBANG Robby pratama, manakala memasuki tempat peristarahatan. Tim SP bermalam di sebuah hotel ternama, “Pasific Hotel” yang terletak di jantung kota Bandar lampung.

Larangan untuk membawa Durian terpampang pada setiap dinding hotel itu. Yang dimaksud dengan durian pun menjadi pertanyaan kami.

Ditanya pada salah seorang petugas Hotel tentang durian dimaksud, Dia mengatakan buah Durian yang tidak boleh dibawa. “karena menimbulkan aroma tidak sedap, “buah durian

Alamat Redaksi:

Syarikat Islam Tolak Keras RUU Perlindungan Umat Beragama

J A K A RTA , ( K o r a n S I N A R PAGI).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan "Dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, maka Kurikulum 2013 dihentikan," kata Anies kepada pewarta, Jumat (5/12/2014) lalu.

Anies mengatakan, saat ini ada 6.221 sekolah yang sudah pakai Kurikulum 2013 selama tiga semester lebih.

"Mereka akan jadi contoh bagi sekolah yang belum siap," tambah Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini kembali menyinggung soal pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu cepat. Anies pun berharap agar pelaksanaannya yang sudah dievaluasi kali ini bisa berjalan setahap demi setahap. Sekolah yang dijadikan contoh pun nantinya akan jadi model dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ideal bagi sekolah-sekolah lain.

Kurikulum 2013 telah diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sedangkan, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yakni tiga bulan setelah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia. (*)

Kejati Jabar Akan Tindak Pengemplangan Pajak PT. ING

redsinarpagi@gmail.com sinarpagi99@yahoo.com

belakang dengan situasi yang dilihat dilingkup Hotel saat itu, selang berapa lama terlihat sepasang manusia check in di hotel itu. Tanpa

ada batasan dua insan itupun masuk kesalah sebuah kamar Hotel walaupun mereka bukan pasangan suami istri yang syah dan kami yakin

mereka berbuat mesum. Ternyata bau aroma duren yang dilarang tetapi bau aroma maksiat dan mesum diperbolehkan tanpa ada peraturan larangan yang terpampang didinding.

Kamipun berasumsi, bukan “buah durian yang dilarang masuk ke Hotel itu, namun untuk belah “belah Durian” di hotel itu diperbolehkan tanpa syarat?” alamak.

Bukan hanya itu, pembenahan yang masih dipandang perlu di Bandar Lampung, ketika tim kami selusuri di kota bandar lampung yang mana sebuah kota peraih penghargaan piala adipura, ternyata masih ada hal-hal yang dipandang negatif diantara nya pasangan muda mudi yang bermesraan ditempat-tempat umum apalagi disebuah tempat ibadah.

Pemandangan ini dinilai sangat memprihatinkan dan tak sedap dipandang mata, seakan tidak ada tindakan tegas dari aparat pemerintah setempat. Apakah tidak tahu atau acuh tak acuh dibiarkan begitu saja?.

(HER&RBY)

jadi tidak ada lagi masalah dan jangan dibuat kisruh dengan pemberitaan wartawan. baiknya anda koordinasi dengan pekerja kami di Karawang" ketusnya.

Pendapat lain dikemukakan H.seapuloh, tokoh masyarakat dan pedagang pasar Johar. Dia menyayangkan dengan apa yang sudah dilakukan pengembang (PT.SRM).

“mereka (pengembang-Red) telah berbuat semena-mena,tidak lagi mengindahkan kepentingan pedagang dan warga sekitar. Terlebih dengan dipasang nya palang portal parkir di jalur masuk pasar, seperti mau masuk mall saja. Hal itu mengakibatkan segannya pengunjung/ pembeli masuk pasar. Wajar pasar Johar sekarang sepi pedang jadi rugi dan sejumlah warga kehilangan lahan pekerjaan.” Ungkap nya.

Diakui tokoh masyarakat ini bahwa pihaknya dengan sejumlah pedagang sudah melayangkan surat aduan kepada Pemda dan DPRD Karawang. “kami sudah buat dan sampaikan laporanya hingga ke DPRD, terlebih Masalah penggunaan lahan Eks.Binamarga yang tidak jelas kontraktualnya, ada indikasi pidana disana yang harus disikapi penegak hukum.” Imbuh H.Saepuloh.

Diketahui sebelumnya bahwa lahan Eks Binamarga seluas lebih dari 2000M2, diperuntukan sebagai tempat relokasi sementara pedagang.

Selanjutnya sesuai dengan keterangan tertulis pihak Pemda, lahan tersebut akan digunakan sebagai sarana penunjang pasar/lahan parkir truk beras. Namun faktanya lahan tersebut kini malah dibangun SRM menjadi kios-kios beras dan dijual belikan ratusan juta rupiah.

Menanggapi hal itu, ketua komisi B DPRD II Karawang, H.Danu Hamidi mengakui sempat mendengar persoalan yang ada dipasar johar. “meskipun kami baru duduk di komisi B, Ke Halaman 7

Perusakan kopi yang ditanam Muspida Di Area PTPN VIII Talun Santosa Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi), PTPN VIII Perk. Talun Santosa merasa dirugikan dengan terjadinya perusakan tanaman kopi yang ditanam Muspida diwilayah Cihamerang sebanyak kurang lebih 3 hektar. Sampai berita ini diturunkan pihak manajemen PTPN VIII Perk. Talun Santosa menggelar Koordinasi terbuka yang dipimpin oleh Ir. Wawan Purnawarman (Administratur) dengan didampingi Kabag Hukum Gunawan. Dalam koordinasi tersebut dihadiri oleh Muspika dan Ormas PP dan Baraya Tani Bandung yang ikut serta berperan aktif kepeduliannya terhadap lingkungan dengan tidak bermaksud mengadvokasi pelaku perusakan tanaman kopi Haji Ceng yang dikenal keseharinnya sebagai Ceng Bantar.

Dalam pemaparan Kabag Kuasa Hukum PTPN. VIII (Gunawan) pihaknya tidak akan mengintimidasi pihak Yustisi atau pihak-pihak yang berwenang untuk menghakimi pelaku pengrusakan tanaman kopi tersebut, Gunawan mengatakan bahwa pihaknya selalu ingin bersinergis dengan seluruh lapisan masyarakat yang membantu keserasian program Citarum dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

Baik program yang sipatnya datang dari BUMN ataupun Pemerintahan pada umumnya. Kopi yang ditanam oleh Muspida bukan berpandangan secara propit untuk keuntungan Perusahan semata melainkan untuk kepentingan ekosistem ketahanan kelestarian lingkungan. Begitupun Ir. Wawan Purnawarman (Administratur) mempresentasikan pentingnya tanaman kopi buat ketersedian penyerapan air buat kebutuhan lingkungan dan generasi ekosistem lainnya. Sehingga tanaman kopi dianggap sebuah tanaman yang bisa membantu masyarakat setempat untuk tumpang sari demi kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat setempat.

Dengan jarak tanam 4 meter Ir.Wawan Purnawarman (administarur) merasa cukup bijak mempertimbangkan kelayakan kebutuhan para petani untuk keberlangsungan hidupnya.

Aep Saefuloh Ketua Umum Pemuda Pancasila Kec. Kertasari yang hadir dalam pertemuan tersebut berpendapat bahwa hadirnya PP dalam pertemuan ini hanya sebagai bentuk kepedulainnya dari Organisasi Masyarakat untuk menetralisir pertemuan tersebut, begitupun Heri ketua Baraya Tani Bandung hadir mewakili para petani Kab. Bandung Kec. Kertasari khususnya untuk menyampaikan bahwa pihak PTPN tetap bersinergis dengan PTPN VIII Perk Talun Santosa dan menegaskan bahwa masyarakat Gunung Wayang perlu sosialisasi tentang penggunaan obat semprot untuk tanaman dan masyarakatnya supaya menjadi masyarakat yang melek Hukum. Heri berharap dan berdoa apabila penyelesaian ini baik maka dia berdoa supaya tanaman kopi yang ditanam Muspida menjadi berkah.

Anggota PP (Yasa) lainnya berpendapat bahwa police line / garis polisi yang dipasang segera dicabut supaya petani tidak mengalami kerugian besar dalam tanamannya. Hal senada disampaikan oleh Ceng Bantar supaya pihak PTPN VIII bisa memproses hukum seadil-adilnya. Dalam pertemuannya Ceng Bantar telah mengakui keteledorannya dengan menyuruh pegawainya untuk menyemprot tanaman tersebut dan siap mengganti rugi tanaman yang sudah disemprot obat (GRAMUKSON) dan dituangkan dalam surat perjanjian diatas materai dengan disaksikan beberapa unsur terkait.

Dan dalam pengakuan serta niat baiknya Ceng Bantar tetap siap di proses secara hukum. Pihak manajemen meminta penyelesaian ini diproses sampai tuntas dengan cepat. (Chepy)

2

Opini

KORAN

SINAR PAGI

Edisi 0405/XII/2014

L U G A S

T A J A M

& Artikel

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

S A N T U N

Guru Tidak Belajar, Murid Tidak Mau Belajar Mengawal Pengalihan Subsidi BBM Mengantisipasi dampak dari sebuah kebijakan yang KESIAPAN diambil ialah kunci sukses dari tercapainya sasaran pengambilan keputusan. Semakin siap pengambil keputusan mengantisipasi dampak dan implikasi keputusan itu, semakin baik pula pencapaian sasaran kebijakan tersebut. Pengambil keputusan yang hit and run, cuma berani mengambil kebijakan, tetapi lalai mengantisipasi implikasinya, bukanlah pemangku kebijakan yang bertanggung jawab.

Pengambil keputusan bahkan sudah merencanakan langkah-langkah antisipatif sebelum kebijakan diambil.

Mengantisipasi dampak sebuah kebijakan itulah yang kini dihadapi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sejak Selasa (18/11) lalu. Bagi Jokowi-JK, pilihannya tidak lain dan tidak bukan ialah siap dan bahkan harus sangat siap menghadapi dan mengantisipasi implikasi dan dampak yang ditimbulkan keputusan yang tidak populer tersebut.

Tentu langkah cepat dan mengandung kejutan ketika menaikkan harga BBM itu tidak serta merta diterima semua kalangan. Sejumlah kalangan, mulai mahasiswa hingga kaum pekerja, misalnya, merespons kebijakan itu dengan menggelar unjuk rasa. Itu sah-sah saja dalam demokrasi. Kita pun percaya, sebagai seorang demokrat, Jokowi dan JK akan merespons aksiaksi itu dengan sikap arif dan matang, tanpa kehilangan ketegasan.

Yang ingin kita tekankan ialah pemerintahan Jokowi-JK harus sungguh-sungguh memastikan alokasi pengalihan subsidi BBM sebesar Rp100 triliun tersebut. Seperti ditegaskan sendiri oleh Jokowi, sasaran utama kebijakan penaikan harga BBM ialah mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif. Dengan pengalihan itu, postur APBN menjadi lebih sehat. Pemerintah sendiri merencanakan mengalihkan anggaran yang tadinya untuk subsidi harga BBM ke pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah harus memastikan semua rencana itu betul-betul terealiasasi. Yang juga penting ialah bagaimana pemerintah mengelola dampak ikutan berupa melonjaknya biaya-biaya akibat naik-nya harga BBM itu. Harus dapat dipastikan agar kenaikan harga di komoditas yang terdampak dapat dikendalikan ke level yang wajar. Dalam industri makanan, misalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut harga makanan akan naik 2% akibat penaikan itu.

Kita ingin pemerintah menjaga benar kenaikan harga makanan tidak lebih dari 2%. Caranya ialah dengan menjaga pasokan, memperlancar rantai distribusi, serta meniadakan penimbunan dan spekulasi. Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perhubungan harus mengamankan betul hal itu di lapangan. Pemberian dana kompensasi bagi rumah tangga miskin juga harus dikawal secara ketat. Jangan sampai banyaknya kasus salah sasaran dalam penyaluran dana kompensasi BBM di masa lalu terulang kembali.

Kebijakan pengalihan subsidi BBM yang konsumtif ke sektor produktif sudah tepat. Kita ingin kebijakan itu membawa hasil bagi penyehatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sekali lagi, pemerintah harus memastikan anggaran yang dihemat dari penaikan harga BBM sungguh-sungguh disalurkan ke program lebih produktif untuk rakyat. Rakyat sendiri harus mengawal pemerintah dalam memenuhi janji-janjinya membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Itu semua bertujuan agar maksud penaikan harga BBM bersubsidi benar-benar tercapai.

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Penasehat: Maktal Nugraha, Ir, Edi Daryono, Penasehat Hukum : Olet.K.Sitepu, SH, LBH HIPSI Pemimpin Umum : S Djoko Pramono, SH.MH Wakil Pemimpin Umum : Usep Wawan, S.Pd Dewan Redaksi: Nurjaman, S. Sos, M.M., Usep Wawan, Teddy, S DJoko Promono, SH.MH Pemimpin Redaksi: Pemimpin Perusahaan: Wawan Nurjaman, S.Sos, M.M. Teddy Assisten Pemimpin Redaksi I: Assisten Pimprus Bidang Dwi Arifin Umum & Keuangan : Assisten Pemimpin Redaksi II: Andy SN Heryawan Assisten Pimprus Bidang Sekretaris Sirkulasi & Iklan Pathuroni Alpian Redaktur Senior: H. Iwan Rahmat Lina Herlina Creative Design: Koordinator Litbang: Heri Robby Pratama Koordinator Kemitraan : Koordinator Liputan Daerah: Budi Riyanto, ST Dimas Madia / Opik Gunawan Koordinator Puslahta : Dodi Permana, SE Koordinator Wasdel Hamzah Efendy

PT. Percetakan & Penerbitan (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)

Penulis : Dwi Arifin, Guru Kewirausahaan di SMK 2 Penida Katapang, Kab. Bandung

S

eorang murid biasanya tergantung gurunya. Jika gurunya tidak semangat mempalajari ilmu yang akan disampaikan kepada murid-muridnya. Maka muridmuridnyapun biasanya tidak akan bersemangat menyimak apa yang disamapikan gurunya. Guru yang bertugas mendidik muridnya yang kurang pintar menjadi lebih pintar, yang kurang baik menjadi lebih baik, yang tidak mengerti kesuksesan menjadi mengerti kesuksesan dan yang belum sukses menjadi sukses.

Namun apa jadinya jika muridmuridnya kurang minat dan semangat untuk belajar. Sedangakan jika tanpa belajar maka murid tidak akan mengalami proses perbaikan dalam diri. Ada beberapa hal yang membuat murid kurang minat dan semangat belajar, diantaranya : - Ilmu yang disampaikan oleh guru dinilai tidak menarik dan tidak

dibutuhkan.

Gurunya terkesan tidak semangat dalam menyampaikan.

- Gurunya tidak membuat nyaman muridnya.

Pada dasarnya ilmu sifatnya pasti dibutuhkan manusia, karena dengan ilmu manusia akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Lalu kenapa ilmu yang disampaikan oleh guru terkadang murid tidak minat dan semangat untuk menyimaknya.

Justru memilih mengobrol dengan teman sebangkunya atau bahkan bermalas-malasan tidur diatas meja.

Dalam hal ini guru jangan menyalahkan murid, guru instropeksi dirilah.

Jika guru diibaratkan magnet yang selalu menarik besi yang ada disekitarnya. Maka ilmu yang dimiliki guru ibarat magnet yang akan menarik murid-muridnya minat dan semangat untuk mempelajari ilmu yang disamapaiaknnya. Sejauh dan -

Grup Pikiran Rakyat

Selain Nama-nama yang tercatat di BOX, Bukan wartawan Kami. Wartawan Kami tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Dalam setiap liputan berita/ investigasi dibekali Surat Tugas/ Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan.

sedalam, menarik dan menyenangkan, maka hal itu yang akan menjadi daya tarik siswa untuk fokos menyimak ilmu yang disamapikan.

Setelah guru mendalami ilmu yang akan disampaikan, namun tidak bersemangat dalam menyampaikan.

Maka hal ini yang akan menjadi kekurangan guru untuk menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa.

Ilmu yang dimiliki guru sudah cukup banyak dan cara penyampaiannyapun penuh semangat.

Namun siswa tidak minat dan semangat belajar juga, tiada lain pasti sebabnya karena murid tidak merasa nyaman oleh gurunya. Sebab-sebab murid tidak merasa nyaman dengan gurunya, biasanya: - Gurunya selalu menyalahkan muridnya, bukannya menyadarkan muridnya sampai menyadari dan menilai dirinya sendiri bahwa dirinya salah.

- Guru sering merendahakan atau mencaci muridnya - Guru pernah mengecewakan murinya.

Atau juga mungkin murid tidak minat dan semangat belajar karena

lingkungan kelas yang tidak nyaman.

Lingkungan kelas yang kurang dengan cahaya penerang dan cenderung gelap. Ruang kelas yang kotor. Ruang kelas yang berisik. Atau adanya teman sekelas yang tidak disukainya.

Tiada murid yang salah, yang ada guru tidak mengetahui cara terbaik untuk mengajar muridnya, atau guru tidak bisa memandang sisi baik murid. Proses belajar mengajar yang ideal pada dasarnya bisa terwujud.

Jika seorang guru berusaha memenuhi kewajibanya, menyampaikan ilmu dengan jelas, mudah dipahami, menarik & penuh semangat.

Semuanya itu akan menjadi daya tarik untuk menumbuhkan minat dan semangat siswa untuk belajar.

“Semoga semua guru berusaha menjadi guru yang terbaik, sehingga terbentuklah generasi yang terbaik dimasa depan”Aamiin

Profesionalisme Dalam Perspektif Pekerjaan, Oleh : Tb Budi R Sanusi, ST (kordinator kemitraan koran sinar pagi dan ketua Jabatan Dan Agama Islam umum DPP FKPWI)

Setiap

orang pastinya memiliki kesibukan pekerjaan ,beraneka ragam pekerjaan yang di miliki oleh setiap orang dan jenis pekerjaan pun sangatlah banyak dari mulai pegawai swasta, pegawai negri sipil (PNS), TNI, POLRI, JAKSA, pedagang, wartawan dll tetapi dari banyak pekerjaan tentu keprofesionalan dalam pekerjaan baik yang mempunyai jabatan ataupun tidak tetap dituntut di tempat dia bekerja maupun oleh setiap lapisan masyarakat pada umumnya.

Kata profesionalisme asal kata dari profesi yang mengandung arti suatu bidang pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian norma-norma hukum ,agama dan norma-norma lainya, dalam rusyan 1990:4,Mc cully 1969 menerangkan arti profesionalisme “vocation an which professional knowledge of some departemet a learning science is used in its application to the other or in the practice of an art found it “ Dalam presfektif pekerjaan dan jabatan ,profesionalisme mempunyai banyak tujuan dan manfaat bagi

orang yang mengerjakanya,banyak sekali kegiatan yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, ego, kewajiban, gaya, gengsi dll dari semua jenis pekerjaan mempunyai guna dan mamfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, kalau segala hal pekerjaan di kerjakan dengan pro-fesional, dari mulai bekeja di perusa-haan, lembaga atau pekerjaan yang lainya pasti hasilnya pun akan optimal juga maksimal, menurut kacamata agama islam penjabaran profesionalisme mengandung arti : a. Amanah yang artinya berdedikasi dan bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan dan jabatan seseorang yang mempunyai makna mencerminkan kepribadian orang tersebut b. Fathonah yang artinya cerdas dalam kecerdasan melaksanakan pekerjaan seseorang bisa mengimplementasikan segala sesuatu pekerjaan dengan matang dan peluang keberhasilanya sangat banyak . c. Shiddiq yang artinya jujur yang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan standar oprasional (SOP) dari pekerjaan tersebut. d. Ihtisab yang artinya memperhitungkan resiko yang di akibatkan dari pekerjaan dan menghindari kegaga-

lan pekerjaan yang diakibatkan dari dirinya karena ceroboh ( human eror) e. Tabligh yang artinya terbuka / transfaran dan komunikatif dengan adanya transfaransi dan komunikasi yang baik antara atasan ,rekan ,pejabat dan penyelenggara negara bisa dipastikan jauh dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) f. Mua'ahadah yang artinya berkomitmen dan tanggung jawab setiap pekerjaan yang dilaksanakan olehnya, dengan semua pekerjaan yang kita kerjakan alangkah baiknya kita memegang komitmen dengan siapa saja tidak terkecuali, yang menandakan kita bersikap profesional dalam hal pekerjaan . g. Muraqabah yang artinya selalu ingat setiap pekerjaan diawasi oleh malaikat dan Allah SWT .kebanyakan pejabat paling takut diawasi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) ,polisi,kejaksaan dan penegak hukum lainya padahal itu Cuma hukum di dunia tanpa menghiraukan setelah kita mati, dan Allah tidak pernah tidur apalagi mempermainkan hukum kalaulah ada itu Cuma hukum duniawi. h. Mujahadah yang artinya serius dalam pekerjaan dan bertanggung jawab semua orang mempunyai tujuan dalam melakukan rutinitas pekerjaanya kalaulah orang dalam melakukan pekerjaan tidak fokus dan serius dalam pekerjaanya pasti

Tahun Baru Islam Berlalu & Negara Syariat Islam Masa Depan !

Penulis : Opick Gunawan Koordinator Liputan Daerah

B

Staff Redaksi : Yudi Pribadi, Gunawan, Erwin, Endang, U Wahyu, Melly, Sony, Widya, Tuti H, Suci Rahmawati, Aulia Rahmawati, Koko Koswara, E Suhendar, U Sutisna, Chepy M.S, Rudiyanto, Siti Solidah, Etty, Usup Wahyudin Kota Bandung: U Wahyu, Widi Heryan. Kota Cimahi: Andi Sovian N. Kab. Bandung: Endang S Kab. Bandung Barat: Deni HM (Ka Biro), Taufik. Kab. Sukabumi: Usep Wawan (Ka. Biro), Arief Wahyudi, Isro. Kota Sukabumi: Agus Hariadi (Ka. Biro), Suhilman BA, Ade MY, Fachrizal. Kab. Cianjur: Agus Haryadi (Pjs. Ka. Biro), Biro Kabupaten/ Kota Tasikmalaya : Halim Saepudin (Ka.Biro), Nanang M, Agus Hermawan, Wawan Erawan, Asep Herlan, Sukarso, R Tonarmi, Yana S. Garut : Asep Darojat (Ka.Biro), Dea Lega, Wibawa, Agus Lukman, H Endang. Kab. Subang dan Pantura: Azis I Muchidin (Ka.Biro), Ade S, Slamet Riyadi, Tarlam, Imron, Djunaedi, Deny Anggara. Kota / Kab. Bekasi : Deden A (Ka. Biro), Rachmadillah, Dicky Isnurhakim, S.Pd, M.Si, Nuron Nurjaman, Agung. Sumedang : Jeky E Saepudin (Ka.Biro), Dadang Ajat, Irwan Permana, BA, Rosidin Syani, ST. Karawang : Rustam Kusuma Jaya (Ka.Biro) Adit Drajat S, Ardiansyah Iskandar. Ciamis : Asep Herlan.

Bogor : Ahyar Matondang (Ka.Biro), Iwan Santahak. Pangandaran.

Hikmat (Ka.Biro) Perwakilan Provinsi Banten : Predi Joni Harga bulanan langganan Rp.15.000 Iklan Display Warna Rp.20.000 /mm Kolom, Iklan B/W Rp.10.000/mm Kolom Alamat Redaksi: Jl. Ahmad Yani No.238 (Jaya Plaza) Blok S. No.01 Bandung, Jawa Barat Tlp. 085220297773-082320244262 E-Mail : redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com Rekening: Bank BRI No.REK. 3268-01001284-50-3

!

agi kaum Muslimin, Islam harus diterapkan secara kaffah (sempurna) karena meninggalkan atau tidak menerapkan satu ayat saja bisa membatalkan keimanan. Adapun penerapan Islam secara sempurna tidak akan bisa terealisir kecuali hanya dengan keberadaan Negara Syariat Islam.

Sayangnya, saat ini banyak umat Islam yang tidak sadar bahwa apabila tauhid dan iman rusak, maka semua amalan dalam Islam batal dan tidak diterima oleh Allah SWT. Tidak faham hakikat beriman kepada Allah SWT., yakni tidak hanya sekedar beriman kepada Dzatnya, tetapi juga sekaligus beriman kepada aturannya, yakni tunduk kepada syariat Islam!

Tauhid dan iman bagi kaum Muslimin adalah ruh dienul (agama) Islam dan tauhid yang murni (tidak bercampur dengan syirik) hanya bisa direalisasikan dengan keberadaan Negara Syariat Islam. Karena, tanpa Negara Syariat Islam, tauhid dan iman kaum muslimin bisa rusak, karena bercampur antara yang haq (syariat Islam) dengan yang batil (ideologi ciptaan manusia yang bertentangan dengan wahyu illahi.

Ada sebuah doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam al-qur'an tentang negara islam, negara yang aman dan sentosa.

“Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buahbuahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. (QS Al Baqarah [2]:126) Semoga tahun baru islam “1 Muharam 1436.H” yang telah lalu bisa menjadi awal yang baru. Awal untuk mengingat / merenungi sebuah negara yang dipimpin oleh

Muhammad S.A.W. Negara yang menerapkan aturan islam dalam bermsayarakat. Negara yang aman sentosa bisa terbentuk dengan penerapan aturan islam di dalam negara. 1436 tahun yang lalu negara itu ada. Negara yang mengalami kesejahteraan yang sempurna.

Banyak orang yang zakat, namun hampir tidak ada yang dikatagorikan berhak mendapatkan zakat,sehingga zakat sulit disalurkan. Negara yang memiliki masayarakat berprinsip malu untuk meminta-minta, apalagi rakus. Negara yang memiliki masyarakat yang saling menghormati menenjauhi kesombongan. Negara yang memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan.

Negara yang didominasi masyarakat produktif dan minoritas konsumtif.

Negara yang menjunjung tinggi kehalalan. Negara yang memeliki hukum yang outentik dan pasti “semuannya sama dimata hukum, tidak ada yang kebal hukum”.

Negara yang memiliki masyarakat mencintai kebersihan sehingga terciptalah linggkungan yang sehat dan masyarakat yang sehat. Negara yang memeliki pemimpin yang “tidak makan, sebelum mengetahui

masyarakatnya tidak ada yang kelaparan”. Negara yang memiliki pemimpin yang sering kurang tidur kerena ingin memastiakn masyarakatnya aman dalam gelapnya malam. Negara yang memiliki pemimpin berusaha untuk tidak mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Negara yang pemimpinnya mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Inilah cermin Negara syariat islam dimasa lalu.

Lalu apakah akan ada negara syariat islam dimasa depan yang seperti itu?

Jawabanya pasti akan ada, seperti yang dijelaskan oleh firman Alloh SWT : “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai (Islam).

Dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun.

Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S. An-nur 55) Namun cepat atau lambatnya negara syariat islam itu terwujud kembali, semuanya tergantung pada generasi islam masa sekarang.

Seberapa besar perjuangan dan kesungguhan untuk menegakan islam dalam kehidupan pribadi, lalu keluarga, lalu masyarakat dan hingga terciptanya Negara syariat islam.

hasinya pun tidak memuaskan kemungkinan gagal . i. Mu'aqobah yang artinya menerima resiko dari semua akibat yang di timbulkan dari pekerjaan yang dikerjakanya .semua pekerjaan yang dilakukan oleh kita pasti ada resiko bagaimana kita mensiasati agar resiko sekecil mungkin dengan teliti dan etos kerja yang maksimal.

Penjelasan kata profesionalisme sangatlah luas mungkin kita sering kali mendengar dan di ucapkan tapi pada kenyataanya tidaklah semudah itu,mudah- mudahan dalam pekerjaan yang melayani masyarakat senantiasa kita bekerja secara profesional dan tanggung jawab jangan sampai merugikan orang lain apalagi menyangkut nasib seseorang. Bekerja di lingkungkan penegak hukum, pewarta, pelayan publik dan pekerjaan lainya.

Tuntutan pekerjaan yang mengedepankan profesionalisme dan tanggungjawab haruslah mengikuti prosedur, intelektual, keahlian ,wawasan dan pengkajian agar resiko dalam suatu pekerjaan sangat kecil, memang keberanian dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangatlah diperlukan apalagi mempunyai efektasi dan manfaat untuk sendiri maupun dimana kita bekerja tanpa melihat norma-norma hukum, agama dan norma-norma lainya yang kita langgar ,dalam agama islam yang

tersurat dan tersirat di dalam ALQURAN dan Hadis, dalam salah satu hadis diterangkan abdullah bin umar berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda “kamu semua adalah pemimpin ,dan akan ditanya tentang kepemimpinanmu, imam juga itu pemimpin dan akan bertanggung jawab pada rakyatnya .seorang laki-laki juga pemimpin dan akan bertanggung jawab kepada keluarganya ,seorang istri juga pemimpin dirumah suaminya dan harus bertanggung jawab kepemimpinanya,seorang pembantu juga pemimpin dalam harta kekayaan majikanya dan harus bertanggung jawab, seorang laki-laki juga pemimpin dirumah ayahnya dan harus bertanggung jawab ,kamu juga pemimpin dan harus bertanggung jawab “(bukhari). semua hukum allah hanyalah untuk manusia karena itulah dalam melakukan pekerjaan dan jabatan harus di dasari amar ma'ruf nahi munkar dan ikhlas, sangat jelas sekali arti profesionalisme dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan bekerja ,mamfaat dari semua pekerjaan dan jabatan yang di lakukan secara profesional juga penuh tanggung jawab akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi orang lain .

Mau Di Bawa Kemana Masa Depan Bidan ( Amd.keb )

K

emanakah lulusan Diploma Kebidanan ? Bagi Bidan Baru lulus, jangan bangga deh bisa lulus Bidan. Sebelum kamu bisa tau kemana kamu akan berlabuh, di rumah kah ? Menikah kah ? jadi IRT(Ibu Rumah Tangga) kah ?

Bersyukur deh jika kamu-kamu yang lulus bidan bisa langsung kerja di BPS, RB (Rumah Bersalin), RS(Rumah Sakit) atau Lulus tes CPNS ( wah ajaib tuh ), Tapi inget Amd.Keb yang kamu sandang sekarang bener-bener Ahli madya Kebidanan, atau Ahli Madya keboho-ngan ???

OLEH : ROBBY PRATAMA What ? Susahnya cari kerja banyak lulusan bidan beralih profesi jadi PRT (Pembantu Rumah Tangga), asal Kamu tau secara tidak sadar Kamu yang bekerja di BPS sudah diperalat jadi mesin pencetak uang yang mampu menghasilkan uang dan majikanmu enak-enakan jalan-jalan, shopping. Sementara tenagamu divorsir untuk melakukan segala aktivitas dari mulai bersih-bersih ruang praktek sampai buka praktek dan sampai tutup pun kamu masih membuat laporan keuangan dan laporan harian yang harus kamu laporkan ke majikanmu. Itulah gambaran sepintas tentang kerja di BPS. Sengaja penulis mengilustrasikan hal-hal yang pahit, biar ini bisa dijadikan pilihan kemana kamu kan melangkah Di RB juga sama cuma majikanmu akan lebih tegas dan disiplin lagi bahkan tidak segan-segan lagi jika kamu membuat kesalahan, kamu bisa langsung di pecat. Di RS kamu akan menemukan hal berbeda mungkin kamu akan lebih dihargai karena kamu berseragam, yah walau berawal dari seragam putih- putih mu yang kusam waktu kuliah, tapi tak apa lah, nanti juga sama kamu akan merasakan jadi kaum bawahan karena kamu posisinya baru pasti akan jadi robot kemanapun kamu akan melangkah akan ada remot pengontrolnya, yaitu seniormu, tapi ya siapsiap aja jika kamu malas-malasan akan jadi bahan ejekan, gosipan bahkan hinaan hingga menyebar ke seluruh penjuru rumah sakit. Bagaimana dengan Bidan PTT(Pegawai Tidak Tetap) ? lulus ikut pendaftaran Bidan PTT itu rejekimu, tapi ya jangan heran kalo masuknya ada yang harus dengan uang, jadi ya harus extra dong ngumpulin duitnya buat nyogok tuh orang di dinas kesehatan ups, keceplosan ( maaf pak bu, yang merasa tersogok, tersinggung ya? ). Jaman sekarang krisis kejujuran, kemana nasib bidan yang merindukan lahan yang bersih dari segala ketidakjujuran ??? Gimana dengan CPNS bu ? owh sama kaya PTT cuma Kamu harus kenal orang dalem ( katanya ), dan berapa uang untuk "pelicin"? Kecil kok jawabnya : yah paling 100, 150, paling murah 85,75 juta maksudnya, harus jual sawah dulu dong pastinya, ya yang punya sawah, ato mungkin jual mobil mungkin, jual sapi 15 ekor mungkin, yang penting jangan jual diri aja .hehehehe ...

GIMANA ? masih pengin jadi Bidan ? Nyesel ngga udah masuk kuliah kebidanan,udah sampe lulus lagi ? udah biaya kuliah mahal, lulusan tetep harus mebayar, kerjaannya seperti PRT, Gajinya kalo udah PNS sedikit, gak bisa Sertifikasi lagi kaya guru,hehe. Pa, Gimana solusinya biar tetep jadi orang sukses ??...jawabannya cukup dengan ikhtiar dan tawakal pada Allah SWT, dan ingat kunci orang sukses "inovatif", manfaatkan kemampuanmu supaya bisa di wujudkan dengan uang. Okey......

Topik

KORAN

Utama

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

3

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Edisi 0405/XII/2014

S A N T U N

Pengalihan Subsidi BBM Hanya Untuk 15 Juta KK Kartu Indonesia Pintar diterbitkan untuk menjamin anakanak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan yang layak. Pemerintah berencana menggunakan dana yang dihemat dari pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk membantu 15 juta keluarga miskin yang membutuhkan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan inventaris jumlah rumah tangga sasaran (RTS) sudah dilakukan, tinggal mengeksekusi pelaksanaannya saja.

"Kita punya data 15 juta keluarga yang masih membutuhkan kompensasi atau yang masih perlu dibantu. Itu data terakhir yang kami punya dan akan terus diupdate. Kalau dia sudah tidak perlu dapat, ya sudah tidak bisa diberikan bantuan. Tapi selama harus diberikan, ya diberikan," ujar Bambang saat berdiskusi dengan wartawan sektor keuangan dan moneter, Kamis (30/10) petang.

Bambang menjelaskan ke-15 juta keluarga tersebut nantinya akan mendapatkan rekening tabungan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai jalur pencairan dana kompensasi naiknya harga BBM. "Pokoknya perbaikan sistem, dari yang tadinya diberikan dalam bentuk cash murni menjadi cash system untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu kesehatan dan pendidikan," katanya.

Dia menjelaskan kartu tersebut akan membantu pemerintah mengontrol penggunaan dana bantuan yang diberikan ke masyarakat.

Sehingga anggota keluarga penerima bantuan tidak bisa menggunakan dana yang telah ditransfer pemerintah untuk keperluan lain diluar pendidikan dan kesehatan.

"Dengan KIP ketika anak pemegang kartu datang ke sekolah dan menunjukkannya ke pihak sekolah, maka pembayarannya

dipastikan aman dan tidak ditolak masuk. KIS juga demikian, ketika ke rumah sakit atau puskesmas cukup menunjukkan kartu langsung dapat layanan layaknya BPJS," ujar Bambang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya meminta skema bantuan masyarakat ini menjadi skema yang permanen diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Bukan hanya diberikan selama satu-dua bulan lalu berhenti. Untuk itu anggaran bantuannya akan disesuaikan setiap tahun.

"Selama dua bulan terakhir di tahun ini sudah ada alokasi Rp 5 triliun di APBNP 2014 untuk dana bantuan. Kemudian di APBN 2015 sudah disiapkan Rp 5 triliun lagi, dan kalau dirasa perlu bisa ditambah jumlahnya melalui APBNP 2015.

Dana bantuan itu sudah masuk anggaran Kementerian Sosial.

Pokoknya dana kompensasi yang sudah dicadangkan akan dipakai 100 persen," kata Bambang.

Sinabung Jadi Percontohan Ketika berkunjung ke daerah pengungsi erupsi Gunung Sinabung beberapa hari lalu, Presiden Jokowi sudah menyerahkan empat jenis kartu kepada setiap kepala keluarga yang terdampak erupsi. Pemerintah menunjuk PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Telkomsel dalam menyalurkan bantuan kepada 175 kepala keluarga di Sinabung yang terdiri 1.000 orang dan masingmasing memperoleh dana bantuan sebesar Rp 100 ribu.

"Jadi per kepala keluarga akan diberikan empat kartu sekaligus yaitu sim card yang nomor teleponnya sudah terkoneksi sebagai nomor rekening tabungan Bank Mandiri, kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KIP, dan KIS," kata Rohan Hafas, Corporate Secretary Bank Mandiri kepada wartawan, Rabu (29/10) lalu.

Kepala keluarga yang memperoleh kartu-kartu tersebut bisa mencairkan dana bantuan melalui Kantor Cabang Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, ataupun agen-agen seperti minimarket yang telah ditunjuk Bank Mandiri.

Kendati demikian, Rohan belum bisa memastikan apakah cara ini akan dilanjutkan untuk pembagian

dana bantuan jika pemerintah jadi menaikkan BBM nanti. Namun apabila diminta, Rohan memastikan secara infrastruktur perusahaan sudah siap untuk melakukannya.

"Kami sebagai pelaksana siap saja, karena kantor cabang kami juga sudah tersebar dimana-mana," katanya.

Sebelumnya Pemerintahan Su-

silo Bambang Yudhoyono juga pernah melakukan uji coba penyaluran bantuan dengan melibatkan perbankan di awal Oktober 2014 di Jakarta Utara. Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) ditunjuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat tidak mampu yang diberikan dalam bentuk uang

elektronik dengan memanfaatkan Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai lembaga pembayar.

Pada program tersebut Bank Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga terlibat di dalamnya.

Warga Karawang Antri Dari Jam 5 Pagi

BBM TURUN, PEDAGANG MAK.MUR swattnews : Turunya program subsidi BBM menjadi berkah bagi warga miskin yang menerima bagian dari program tersebut. Bagi masyarakat uang sejumlah rp 400.000 bisa di manpaatkan untuk kebutuhan hidup sehari hari.ada pula yang di peruntukan bagi kelengkapan anak Sekolah dan yang di pakai membeli alat alat dapur. Berkah dari turunya dana BBM, bukan hanya penerima BBM saja melainkan para pedagang musiman yang memadati halaman Kecamatan. Padahal seyogianya halaman itu untuk antri warga penerima BBM tetapi pada kenyataanya justru pedagang yang memadati area Kecamatan sehingga menghambat pelaksanaan pencairan. Karena yang ikut berdesakan adalah pedagang dengan menjajakan barang daganganya di halaman Kecamatan.Dengan alasan ingin ikut merasakan uang BBM melalui jualan. Kita kan tidak kebagian BBM ini, jadi apa salahnya kita ikut makmur. Berjualan di saat pembagian BBM, barang daganganya laris manis. Dan omset kami cukup lumayan di bandingkan hari biasanya.alat alat rumah tangga yang sangat di buru masyarakat. Pungkasnya. Ma.onah penerima BBM mengucapkan terimakasih atas di berikanya uang subsidi kepada kami Uang ini akan ema gunakan untuk makan sehari hari. Katanya. Ada yang tidak seberuntung ma onah namanya. Ma icih Sesaat setelah menerima uang BBM, mungkin karena faktor kelelahan ma Icih jatuh pingsan dan langsung di bawa ke puskesmas. Namun sayang nyawanya tak terselamatkan. Ini yang di sebut takdir tidak bisa di pungkiri. Uang belum nikmati Tuhan

berkehendak lain. Hendar selaku Transtib Kecamatan sumaresik saat di mintai ketrangan tentang warga yang meninggal. Membenarkan adanya ibu lansia yang meninggal ketika menerima BBM. Adapun faktor utama kejadian adalah karena kelelahan setelah ikut antri bersama yang lainya. Mak.lum sudah lanjut usia jadi staminanya sudah lemah. dia meninggal sesaat setelah menerima BBM. Jadi bukan karena berdesakan lalu terinjak injak itu tidak sama sekali. Yang jelas setelah menerima bagian dia langsung pingsan. Lalu di upayakan untuk di bawa ke Rumah Sakit namun nyawanya tidak tertolong. Dalam pelaksanan pencairan BBM ini pengaman cukup maksimal. Sebab dari seluruh pihak ikut terjun mengamankan program ini. Dari mulai Polsek, Koramil dan aparat Kecamatan berjibaku mengawal warga terutama yang sudah lanjut usia.mereka semua kerjakeras dengan harapan agar pelaksanan program BBM ini berlangsung kondusip dan tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.Adapun kejadian meninggalnya salah seorang warga itu jelas bukan kehendak kita semua. Sebab se ketat apapun pengamanan, jika yang di atas berkehendak lain kita tidak berdaya.Tetapi kami jamin kejadian ini bukan adanya kelemahan pengamanan. Sebab seluruh pihak yang terkait sama sama turun untuk mengamankan program BBM ini. Perlu kami jelaskan lagi. Bahwa warga yang meninggal tidak sedang ngantri melainkan sudah menerima uang lalu pinsan akibat kelelahan setelah ikut antri. Ucapnya.hs

Pembagian Kartu Sakti Banyak Salah Sasaran Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur Abdul Yazid mengatakan pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk 10.000 rumah tangga dari 16.276 rumah tangga sasaran di Balikpapan diduga salah sasaran, karena yang menerima banyak keluarga mampu.

"KKS adalah kartu untuk keluarga miskin yang dianggap paling terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kami minta data segera diperbaharui. Kami duga dari semua ini hanya 6.000 rumah tangga saja yang benaf-benar berhak menerima," katanya di Balikpapan, Selasa.

Saat meninjau pencairan dana

pembagian kartu Simpanan Keluarga (KKS) di Kantor Pos Besar di Jalan Jenderal Sudirman tempat pembagian kartu tersebut dan sekaligus pencairan dana yang hanya bisa didapat oleh keluarga yang memegang KKS. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, jumlah 16.276 rumah tangga berasal dari data penerima bantuan langsung tunai tahun 2011. Data itu dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Data itu juga perlu evaluasi karena ada juga yang berhak atas SKS, tapi tidak menerima karena belum terdata," kata Yazid.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan

DPRD Kota Balikpapan Budiono juga mengharapkan ada pembenahan data sehingga pembagian SKS bisa lebih tepat sasaran. Ia mengatakan fraksinya akan lebih ketat mengawasi penerapan pembagian kartu-kartu pengaman sosial tersebut.

Pihak PT Pos Indonesia selaku penyalur dana kompensasi BBM bersubsidi ini menyatakan soal data sepenuhnya wewenang pemerintah.

"Kami menyalurkan dana berdasarkan data dari pusat. Kami tidak bisa menyalurkan kepada mereka yang tidak terdaftar," kata Kepala PT Pos Indonesia Cabang Balikpapan Lili Ariyanto.

Ratusan warga dari 30 Desa di Kecamatan Cilamaya Wetan mendapatkan jatah dana pengalihan subsidi BBM dengan program KIS (kartu Indonesia sehat) KIP (kartu Indonesia pintar) dan KKS (kartu keluarga sehat) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi-JK, Pembagian jatah dana pengalihan subsidi BBM yang berlokasi di halaman kantor Kecamatan Cilamaya Wetan di jalan Cilamaya-Cikampek ini dipenuhi oleh warga yang antri mulai dari jam 5 pagi demi mendapatkan bantuan dana Rp 400 ribu bagi warga miskin yang digadang-gadang pengalihan dana subsidi BBM ini akan tepat sasaran.

"Warga sudah berkumpul dari jam 5 pagi untuk mendapatkan dana bantuan Rp 400 ribu, padahal pegawai kantor pos belum ada yang datang, tidak menggunakan nomor antrian hanya yang datang lebih dahulu yang cepat dapat. Warga harus antri berdiri dari pagi seharusnya lansia dan warga yang sakit harus didahulukan kasihan jika harus menunggu lama, jika dititipkan di ketua RT jatah akan dipotong Rp 50 ribu sebagai imbalan antri oleh ketua RT," kata Adi warga Muara Baru yang mengantri dana Kompensasi BBM di Kecamatan Cilamaya Wetan Selasa (25/11/14) lalu.

Panjangnya antrian dan cuaca mendung mengkuatirkan turunnya hujan mengguyur tenda yang tidak muat menampung warga dari 30 Desa, membuat warga berdesakan dan berebutan terjadi keributan saling dorong dan mendahului antrian membuat Satuan Polisi Pamong Praja Cilamaya Wetan turun tangan untuk mengantisipasi keributan yang lebih parah lagi, pembagian dana pengalihan kompensasi BBM dikawal ketat oleh anggota koramil dan polisi polsek Cilamaya Wetan semakin siang semakin ramai oleh warga yang akan mencairkan dana bantuan bagi warga tidak mampu ini.

"Pembagian dana kompensasi pengalihan BBM ini sengaja kita lakukan di Kantor Kecamatan karena jika dibagikan di kantor pos tidak akan menampung banyaknya warga dari 30 Desa di Kecamatan Cilamaya Wetan, kita prioritaskan bagi lansia, warga yang sakit dan Ibu hamil untuk didahulukan, untuk mencairkan dana Rp 400 ribu ini warga cukup membawa surat keterangan dari Desa dan membawa kartu BLSM pencairan dana ini tidak dipotong sepeserpun setiap warga mendapatkan dana Rp 400 ribu utuh," ujar salah satu pegawai kantor pos Cilamaya Wetan yang berhsil ditemui wartawan Kabupaten Subang : Pembagian dana pengalihan kompensasi BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK di Subang Jawa Barat menuai pro-kontra warga Subang Jawa Barat, diduga ada sinyalemen KKN antara aparat Desa dalam mendata warga miskin di Subang Jawa Barat, warga miskin mengeluhkan banyak yang tidak dapat menerima dana pengalihan

Kompensasi BBM sementara warga yang cukup mampu sebaliknya mendapatkan dana Rp 400 ribu yang diambil di kantor pos setempat. Hal ini menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat yang resah akan kenaikan kebutuhan hidup yang meningkat jelang penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah Jokowi-Jk. "Banyak warga miskin yang tidak dapat dana bantuan ini, sementara

orang yang cukup mampu mempunyai sawah, kendaraan, malah mendapat dana kompensasi, jelas ini sudah tidak relevan dimana warga miskin yang notabene membutuhkan malah tidak mendapat. Sementara warga yang mampu mendapatkan dana Rp 400 ribu, ini akan menimbulkan kesenjangan dan krisis kepercayaan warga miskin pada pemerintah Daerah," ujar Sunarno aktivis LSM peduli rakyat Subang Jawa Barat Kamis (27/11/14) lalu.

Kesenjangan sosial di masyarakat seolah dipelihara demi menguntungkan segelintir golongan, pembiaran akan pelanggaran yang sudah biasa terjadi pada pemerintah setingkat Kecamatan dan Desa merupakan penyakit kronis yang sudah lama menimbulkan aroma tidak sedap, dimana KKN terus terjadi dan cenderung massif serta terorganisir yang sulit disembuhkan.

Hal ini terjadi dimana warga miskin harus puas dengan alasan Administrasi yang tidak mereka mengerti untuk mendapat haknya melalui dana pengalihan subsidi BBM yang diperuntukkan bagi kaum papa.

Sementara pendataan warga miskin di Subang cenderung dilakukan secara Random.

"Sudah dua kali pembagian BLSM sampai sekarang saya belum mendapatkan dari Desa atau Kantor Pos, suami sudah tidak dapat berkerja karena sudah tua, dulu sempat waktu ada BLSM tahun 2013 saya dikasih oleh ketua RT Rp 40.000, sementara orang yang lebih mampu dari saya mendapatkan BLSM Rp 300 ribu dan sekarang saya tidak mendapatkan kembali hak saya sebagai orang tidak mampu

untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah," tutur Himah warga miskin asal Ciasem yang tidak mendapatkan dana pengalihan kompensasi BBM. Tasikmalaya. Korban Jiwa Kebijakan pemerintahan JokowiJK menaikkan harga BBM bersubsidi terus menuai kecaman.

Terlebih, akibat sentimen terhadap kebijakan tersebut telah menimbul-

kan korban jiwa.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak belajar dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemberian bantuan subsidi BBM lantaran ada saja korban yang nyawanya melayang.

Kata dia, mestinya Jokowi-JK bisa mengambil pelajaran dari era SBY, dan memiliki sistem yang lebih baik dalam pengalihan dana subsidi BBM. "Ini sangat disayangkan dan merupakan kehilangan besar bagi kita semua, korbannya kembali rakyat kecil," ujar Hendri saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Sabtu (29/11/14) lalu.

Menurutnya, Jokowi-JK juga harus membuat sistem yang aman dan nyaman bagi rakyat saat mengambil dana bantuan tersebut.

Kata dia, hal pertama yang bisa dilakukan adalah menyampaikan belasungkawa kepada korban secara resmi bahkan bila perlu mengajukan permohonan maaf.

"Jokowi-JK juga harus menindak dan menegur menterinya yang tidak mampu menjalankan program dengan aman dan baik," tegasnya.

Sebelumnya, seorang nenek di Tasikmalaya meninggal dunia ketika sedang mengantri pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan informasi, nenek malang bernama Icih (69) itu

merupakan warga Kampung Trowek, Desa Dirgahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nenek Icih meregang nyawa lantaran kelelahan karena harus mengantri dan berdesakan di Kantor Kecamatan Kadipaten.

Diduga karena faktor usia dan kondisi tubuh yang lemah, membuat dirinya pingsan. Korban lalu dibawa ke puskesmas terdekat namun dalam perjalanan nenek malang itu

mengembuskan napas terakhirnya.

Yatirah, Nenek Berusia 80 tahun Yatirah menjadi korban pertama pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang menjadi kompensasi buat masyarakat miskin juga memakan korban. Di Kantor Pos Jebres Solo, Jawa Tengah, Yatirah, nenek berusia 80 tahun meninggal dunia saat antre pembagian dana PSKS pada Jumat, 28 November 2014. Warga RT 02 RW 08, Kelurahan Jebres, Solo diduga tewas karena terserang penyakit asma.

Korban sempat mendapat pertolongan darurat dan dilarikan ke RSUD Kota Surakarta. Namun, nyawanya tak tertolong Kumun, 82 Tahun Warga Pancatengah Di hari yang sama, Sabtu 28 November 2014, Kumun yang berusia 82 tahun, warga Kampung Sekung RT 23/RW 10 Tawang, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat juga meninggal dunia. Ia tewas setelah mengambil bantuan di halaman kantor Kecamatan Pancatengah.

Awalnya, korban terjatuh saat dalam kerumunan. Melihat korban terjatuh, warga menolongnya dan membawa ke kantor kecamatan.

Korban diperiksa oleh dokter Puskesmas yang berjaga. Namun, hasil pemeriksaan korban dinyatakan telah meninggal dunia. Korban pun diantarkan ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan patroli Polsek Pancatengah.

KORAN

4

SINAR PAGI

Edisi 0405/XII/2014

L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Pemkab Karawang Gelar Sosialisasi Perundang Undangan Bidang Kepegawaian Tahun 2014

Wabup : Saya Ingin Aparatur Dari Pejabat Hingga Staf, Semua Ikuti Semua Aturan Perundang Undangan Kepegawaian Yang Berlaku, Bila Tidak Akan Saya Tindak Tegas

Karawang (Koran Sinar Pagi), Guna menyamai persepsi mengenai pemahaman para pegawai di lingkup Pemkab Karawang, Pemkab Karawang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kab Karawang menggelar sosialisasi Perundang undangan Bidang Kepegawaian Tahun 2014, kegiatan ini di gelar di Aula Husni Hamid Komp Kantor Bupati Karawang pada Kamis (4/12), kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Karawang dr.Cellica.

Wabup dr Cellica memberikan pengarahannya menurutnya “kepada para aparatur di Pemkab Karawang harus selalu bekerja serius, bersih dan memiliki integritas tinggi dan memiliki kompetensi yang baik, karena untuk bisa menunjukan kepada masyarakat bahwa aparatur Kabupaten Karawang selalu memberikan pelayanan prima, karena mau tidak mau aparatur juga menjadi bahan perhatian di lingkungannya masing masing di tetangga misalnya.

Maka untuk menimbulkan tanggapan

positif di masyarakat tunjukan dengan disiplin bekerja kita harus tunjukan terus kinerja kita itu baik, saya tidak ingin muncul di Media cetak bahwa PNS Karawang bekerja loyo, kami juga Pemkab sudah berupaya berikan TPP dan dengan adanya itu harus sinergi dengan keseriusan bekerja mengabdi kepada Pemkab Karawang tunjukan kita mampu”himbaunya.

Tambahnya “mengenai assesment misalnya kemarin saya ingin

kepada aparatur agar ikuti program itu, ada laporan kepada saya ada mencapai 11 orang yang tidak ikuti Assesment, namun hanya 7 orang yang atas izin saya karena ikuti rapat dewan Pengupahan buruh, 1 orang meninggal dan 4 orang tu tanpa keterangan alias tidak mengikuti, kepada 4 orang itu saya sangat sayangkan saya akan berikan sanksi tegas, karena saya pikir aturan pusat saja tidak diikuti bagaimana dengan aturan dari saya dari Pemkab?

Kepada BKD silakan untuk buat surat panggilan untuk bisa di evaluasi, kemudian mengenai karir pegawai saya ingin semua pegawai memiliki karir pegawai yang bagus, kalian semua yang hadir disini bukan tidak mungkin nanti menjadi kadis menjadi sekda, berbeda dengan saya karir politik bila karir bagus hanya bisa menjadi misal Bupati menjadi gubernur dan itupun sulit, apalagi bila lakukan kesalahan itu semua akan redup, maka dengan pernyataan ini saya berpesan agar mari kita bekerja bersama, bersama kita bisa.

Tunjukan hingga akhir tahun anggaran ini bahwa kita bekerja memilki target yang sesuai dengan amanah dan tupoksi kerja masing masing, jangan berpikir akan ada mutasi, saya yakinkan mutasi akan dilakukan setelah tahun anggaran 2014 ini berakhir agar tidak saling menyalahkan kepada penerusnya nanti. Maka Fokus lah bekerja” ungkapnya.

Pada kesempatan ini peserta sosialisasi ialah Kasubag Kepegawaian di masing masing OPD di Kecamatan dan di Kelurahan sebagai pengelola kepegawaian. (Her/Ard)

Kunjungan Kerja Kepala Dinas BP4-k Kabupaten Ciamis Ke Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis Kab.Ciamis (Koran Sinar Pagi) Peningkatan jumlah Penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat mendorong meningkatnya permintaan Pangan,terutama Beras.Sampai sa`at ini upaya peningkatan produksi padi masih lebih terfokus pada lahan pesawahan.Tetapi upaya ini terhambat oleh berbagai masalah,antara lain 1. Penyempitan lahan sawah.

2.Pencucian lahan sawah Produktif dan 3.Perkembangan Ekstensifikasi lahan khususnya di luar Jawa tidak lancar dan sulit mendapatkan tambahan produksi yang nyata.

Potensi sumber daya tanah lain yang dapat di manfa`atkan untuk ekstensifikasi padi adalah lahan kering untuk budidaya padi'gogo”.

Indonesia memiliki lahan kering

17 Rumah Rusak, 52 Jiwa Diungsikan Garut (Koran SINAR PAGI), Sejak diterjang longsor yang menimpa pemukiman warga Minggu (30/11) lalu, sebanyak 30 kepala keluarga (kk) atau 52 jiwa penduduk Kampung Datarmuncang RT 03 RW 06 Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut terpaksa diungsikan dan kini masih berada di pengungsian.

Informasi yang berhasil dihimpun SP , dalam peristiwa itu tidak dilaporkan ada korban jiwa maupun luka, namun pada peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari itu. sedikitnya 7 rumah warga rusak berat, 10 rumah rusak ringan dan 13 rumah lainnya dalam kondisi terancam akibat kejadian tersebut.

Kepala Desa Jagabaya Wawan Ruswan melalui Camat Mekarmukti Tatang menyebutkan, sebanyak 7 rumah rusak berat itu masing-masing milik Tahwan, Sahili, Dona, Robin, Jajang, Dian, dan Aab. Sedangkan 10 rumah rusak ringan masing-masing milik Maman, Tatang, Ating, Rodin, Isoh, Romadin, Jani, Oyoh, Korim, dan Nirman Adur. Sedangkan 13 rumah terancam masing-masing milik Ajat, Ehab, Suliya, Anwar, Rukay, Jarodin, Osin, Usep, Oon, Anim, Apip, Ruhiyat, dan Iip. Menurut Tatang, akibat bencana longsor yang menimpa warga kerugian material diperkirakan mencapai Rp.200 juta lebih. Selain belasan bangunan rumah rusak, juga terdapat satu unit sepeda motor, 7 ekor kambing, padi di lumbung serta areal sawah tertimbun material longsoran tebing berketinggian sekitar 100 meter itu. Lebar longsoran sendiri mencapai sekitar 60 meter.

“Saat ini, semua warga yang rumahnya rusak maupun terancam diungsikan ke Kampung Cisawer yang terbilang masih aman guna menghindari kemungkinan terjadinya longsor susulan. Longsor sendiri terjadi diduga dipicu derasnya hujan,” ujar Tatang, Selasa (2/12) Terpisah, Kepala Seksi Bantuan Perlindungan Sosial Bidang Bantuan Jaminan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostran) Kabupaten Garut, Tarya AN menyatakan, pihaknya sudah langsung menerjunkan sepuluh personil Taruna Tanggap Bencana (Tagana). Sekaligus juga mengirimkan sejumlah bantuan tanggap darurat, terutama bantuan natura begitu mendapatkan informasi mengenai adanya bencana di Kampung Datarmuncang Jagayabaya.

“Warga masih mengungsi di rumah penduduk di Kampung Cisawer, sebab di sana tak mungkin didirikan tenda untuk pengungsi karena kondisi geografisnya bertebing-tebing,” ujar Tarya.

Dia juga menghimbau warga tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan terjadi longsor susulan. “Pada tebing bekas longsoran itu masih terdapat banyak bebatuan besar yang dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat menggelinding menimpa arah pemukiman. Terlebih hujan deras masih akan terus terjadi ke depan,” kata Tarya.

Sementara dilaporkan, jalur jalan kecamatan PameungpeukKecamatan Bungbulang Selatan Garut yang menghubungkan kota Garut, saat ini sudah bisa dilalui kendaraan dan arus lalu lintas berjalan normal.

Setelah, dua hari lalu jalur jalan tersebut sempat terputus total akibat tertimbun tanah longsor di beberapa titik di ruas lintasan jalan provinsi tersebut. Pihak Binamarga Provinsi Jawa Barat, saat ini masih sibuk mengerahkan alat berat menuju wilayah Kecamatan Mekarmukti.

Pasalnya, jalur jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Kecamatan Bungbulang-Cijayana-Kecamatan Mekarmukti pun terputus karena terjadi longsor menimpa badan jalan di beberapa titik.

“Jalur Garut-Pameungpeuk dan Garut-Bungbulang sudah bisa dilalui kendaraan, tapi petugas Binamarga Provinsi masih sibuk. Bahkan, satu alat berat sesudah membersihkan jalan di daerah Gunung Gelap terus dikirim ke Mekarmukti karena di sana juga terjadi longsor antara BungbulangMekarmukti,” kata Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Garut Eded Komara kepada SP, Selasa (2/12), Lalu.

Eded menyatakan ruas-ruas badan jalan di wilayah selatan yang terimpa longsor itu berstatus jalan provinsi. Sehingga penanganannya merupakan kewenangan Pemprov Jabar. Sedangkan Dinas Binamarga Kabupaten Garut hanya sebatas membantu penanganan. (Alh)

dengan luas lebih dari 55,6 ha,potensi lahan kering yang luas belum di manfa`atkan secara optimal.Dalam rangka peningkatan penghasilan para petani,maka BP4-K mengajak para petani,terutama Kelompok Wanita Tani di bawah bimbingan BP3-K untuk bisa memanfa`atkan lahan kering atau perkebunan yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian menanam padi”gogo”atau padi darat.

Dalam kunjungannya Kepala Dinas BP4-K didampingi”Kabid Penyelenggara`an Penyuluhan” Susi Mauludayani,dan disambut oleh Kepala BP3-K”Ibu Emin Karmini SP”(17/10/14) lalu, serta anggota KWT Sa`uyunan dan beliaupun diterima oleh Sekmat Kecamatan Tambaksari Bpk Dede Carla S.Sos, serta Kepala Desa Kaso Bpk Edi Kurnadi, yang ikut memberikan motifasi kepada anggota KWT agar lebih meningkatkan hasil pertanian lahan kering dengan penanaman padi ”gogo” dengan baik,sesuai anjuran penyuluh pertanian,agar produktifitas dan kwalitas yang memuaskan.dalam sambutannya Kepala BP4-K Ibu Ir Kustini, MP. , menyampaikan, bahwa”Ibu-ibu KWT lebih mudah berkomunikasi dan lebih mudah

Kepala BP4-K Kabupaten Ciamis sedangmemberi contoh menanam padi "Gogo" bersama anggota Kelompok Tani Sauyunan Desa kaso kerjasama dalam kelompok, khususnya untuk produktifitas padi”gogo”. dan menurut penjelasan beliau di wilayah Kabupaten Ciamis sudah menghasilakan 3,4 ton per hektarnya dan diharapkan pencapaian produksi sama dengan lahan tadah hujan.untuk lebih konsentrasi menghindari penyakit padi”gogo”(PHT) agar dapat mengantisipasi 1.Dengan penanaman benih Infago yang produktifitasnya tinggi. 2.Kebersihan lingkungan

yang bagus dan pemupukan berimbang. 3.Pembina`an jarak tanam juga pemelihara`an. Beliau juga berharap apa yang telah di berikan oleh BP4-k dapat bermanfa`at untuk kesejahteraan anggota dan penanaman padi”gogo”tidak hanya penanaman padi”gogo”bantuan saja,tetapi agar dikembangkan dilahan kering mana saja. sambil menutup pembi-caraannya. (A.Herlan)

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Disduk Capil Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Sosialisasi Kependudukan Di Kecamatan Cisayong Tasikmalaya (Koran Sinar Pagi), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat lakukan sosialisasi kependudukan di Kec. Cisayong.

Selasa 11 Nopember. Acara sosialisasi kependudukan bertempat di aula Kec. Cisayong yang di ikuti oleh Kepala desa, BPD, LPM dan MUI dari 13 desa se-wilayah Kec. Cisayong.

Kepala dinas Disduk Capil dan Kabid serta perangkatnya hadir langsng dalam acara sosialisasi tersebut.

Dalam sosialisasi tersebut menyampaikan tentang perubahan UndangUndang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya kurang dari 50%, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang bentuk peraturan perundang-undangan maka UndangUndang 24 tahun 2013 di sebut Undang-Undang perubahan.

Penjelasan Surat edaran Mentri Dalam Negri nomor 470/327/SJ tertanggal 17 januari 2014 tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan Admistrasi Kependudukan.

Penjelasan Surat edaran Mentri Dalam Negri nomor 900/326/SJ tertanggal 17 januari 2014 tentang larangan pungutan uang dalam memberikan pelayanan Admistrasi Kependudukan.

Penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kab. Tasikmalaya, Pengertian NIK, Kependudukan dan Peranan NIK. Kondisi saat ini sudah terbangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Data Center Kependudukan Kementrian Dalam Negri dengan kondisi database.

Penerapan KTP-el di Kab. Tasikmalaya yang manfaatnya untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk, dll. nya. (HS).

RAPBD Garut 2015, Ajang Politisasi Anggaran Kepentingan Elite Garut (Koran Sinar Pagi), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Garut Tahun anggaran 2015 yang kini sudah memasuki proses tahap finalisasi oleh Tim penyusun dari eksekutif maupun Badan Anggaran dewan, perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya praktek koprupsi atas APBD serta menjadi ajang politisasi anggaran kepentingan elite.

Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch (G2W), Lembaga pemerhati persoalan korupsi, Dedi Rosadi mengatakan, pengawasan terhadap penyusunan APBD Garut TA 2015 mutlak dilakukan semua pihak. Sebab, berdasarkan kajian G2W, hampir dalam setiap penyusunan APBD, mulai tahap perencanaan, pembahasan, penerapan sampai pengawasan/evaluasi, ditemukan beberapa indikasi korupsi.

Menurut Dedi, lumbung indikasi terjadinya korupsi tersebut biasanya berupa mark down untuk Pendapatan Asli Derah (PAD), serta mark up pada setiap belanja pegawai dan kegiatan lainnya. Sehingga dari tahun-ke tahun, APBD Garut akan selalu berada pada posisi defisit.

“Kemungkinan terjadi korupsi di setiap alur proses implementasi APBD pada tahapan perencanaan diindikasikan dengan adanya proyek titipan, mark up nilai proyek, proyek sama dengan mata anggaran berbeda, dan mark down pendapatan. Dalam tahapan tersebut, pihak berpotensi merupakan aktor korupsi berasal dari kalangan oknum birokrat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan oknum anggota dewan,” katanya kepada SP, Rabu (26/11).

Dia menyebutkan, pada tahap pembahasan, indikasi korupsi bisa berupa adanya praktik suap kepada pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dengan aktor korupsi dari kalangan oknum birokrat, dan swasta. Selain itu, Pada tahap penerapan/implementasi, indikasi korupsi dapat berupa adanya tender/lelang kegiatan bermasalah, penyusutan material proyek, dan mark up nilai proyek, dengan melibatkan aktor korupsi dari kalangan panitia tender/lelang, swasta, dan oknum birokrat SKPD terkait.

Sedangkan pada tahap pengawasan/evaluasi, kata Dedi, indikasi korupsi dapat berupa adanya praktik suap, dan atau pemerasan, dengan melibatkan aktor korupsi dari kalangan birokrat, anggota dewan, dan swasta.

Dedi menuturkan, peluang terjadinya korupsi APBD Garut 2015 cukup terbuka karena penyusunan APBD Garut selama ini masih berputar di sekitar kepentingan elit. Hal itu diperlihatkan dengan proses penganggaran tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat melainkan cenderung untuk kepentingan belanja pegawai. Sehingga tak mengherankan jika dalam penyusunan APBD Garut selalu ditemukan program pembangunan yang belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Seringkali program-program tersebut hanya jalan pintas yang dianggarkan tanpa pengkajian mendalam. Bahkan, tak jarang yang terjadi hanyalah sebatas pengamanan atas kepentingan politik ke depan, dan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Makanya, tak aneh jika pembangunan infrastruktur maupun SDM (sumber daya manusia) di Garut mengalami stagnan. Inilah satu satu persoalan krusial yang selama ini terjadi dalam penyusunan APBD Garut,” tandas Dedi, Kondisi tersebut, tak pernah berubah setiap tahunnya jika penyusunan APBD Garut kerapkali cenderung berorientasi pada keluaran (output) saja, dan mengenyampingkan dampak (impact/ outcome) dari pembangunan. Baik terhadap ekonomi maupun potensi lainnya yang akan meningkatkan kualitas SDM atau daya beli dimasyarakat.

Bagaimana kualitas APBD Garut 2015 sendiri ? . Apakah APBD yang telah dirumuskan dan dibahas berminggu-minggu ini berorientasi dampak terhadap publik, atau hanya mengamankan beberapa golongan ? Ya, kita lihat saja nanti pasca penetapan,” ujar Dedi.(Alh)

WAKIL BUPATI : HORMATI JASA VETERAN RI Karawang (Koran Sinar Pagi), Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana mengingatkan akan pentingnya bangsa Indonesia untuk menghargai dan menghormati jasa dan perjuangan yang telah dilakukan para Veteran Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Karawang, Drs. H. Ramon Wibawa Laksana, MM saat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Veteran Republik Indonesia di Aula Husni Hamid Pemda Karawang, Rabu (26/11).

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan bahwa keberadaan undang-undang veteran akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para veteran dan pensiunan TNI yang telah membela negara, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Terlebih lagi para veteran merupakan wujud nilainilai kejuangan, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatannya melalui berbagai aktivitas yang akan turut menunjang pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kejuangan tersebut,

khususnya di kalangan generasi muda.

Menurut Wakil Bupati, figure para veteran akan akan dapat menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan di kalangan generasi muda khususnya dan segenap komponen masyarakat pada umumnya, serta dapat menerapkan dan mengimplementasikannya sebagai perjuangan dalam menghadapi kehidu-

pan yang semakin berat. “Sehingga generasi penerus kita tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah, sebagaimana halnya para pahlawan kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan,” tambahnya.

Wakil Bupati menambahkan bahwa hal tersebut dimaksudkan agar generasi penerus sebagai pewaris nilai-nilai kejuangan, tetap mempertahankan dan

mengembangkannya menjadi suatu perangkat nilai kejuangan yang bulat dan kokoh, meresap dan menyatu dalam hati sanubari, sehingga melahirkan jiwa dan kekuatan sebagai modal perjuangan Bangsa Indonesia di masa mendatang.

Kepala Kantor Administrasi Veteran Cadangan (Kaminvetcad) Kabupaten Karawang, Mayor Inf. Deni Zenal Mutaqien

menjelaskan bahwa keberadaan undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia merupakan salah satu wujud penghargaan dari Negara kepada para Veteran yang telah berjuang demi bangsa dan negaranya.

Melalui Undang-undang Veteran, lanjut Deni, Negara merasa perlu untuk memberikan penghargaan tersendiri kepada para pejuang kemerdekaan maupun para pejuang perdamaian dan ketertiban dunia. Penghargaan ini antara lain berupa penganugerahan tanda kehormatan, tunjangan veteran, serta hak-hak lainnya.

Di sisi lain, kegiatan sosialisasi Undang-Undang Veteran sendiri dihadiri oleh 60 veteran dan 100 calon veteran yang ada di Kabupaten Karawang. Selain melakukan sosialisasi, Kaminvencad Kabupaten Karawang turut memberikan bantuan kepada para veteran yang ada. pemberian bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Asisten Administrasi Pembangunan, Kepala Kaminvetcad, serta Wakil Ketua Markas Cabang Veteran Kabupaten Karawang.

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Pembangunan Gedung Serbaguna Di Desa Cikalong Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi), Skala prioritas dalam mewujudkan bidang pembangunan yang berada di Desa Cikalong Kecamatan Cimaung. Seorang kepala desa perempuan yang mempunyai tujuaan untuk memimpin Desanya , sebagai desa yang mampu maju dan berkembang .berkenaan dengan berbagai anggaran dari pemerintah akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan peraturan .Kepala Desa Cikalong , iis Rohimah Sobana, di utarakan pada SP, untuk menyampaikan bentuk pembangunan sesuai dengan pisi dan misi Serta menjadi tujuan untuk mengimplementasikan pembangunan Gor serba guna karna menjadi harapannya masyarakat desa Cikalong ingin mewujudkan sarana olah raga yang dibiayai dari anggaran P4. Nantinya pemampaatannya untuk seluruh masyarakat dan desa Cikalong .

Adapun program tersebut melalui tahapan atau proses yang ada , tentunya dalam melaksanakan pembangunan gedung ini memerlukan waktu yang cukup panjang . masih dari P4 dialokasikan untuk rabat beton di Rw 09 tepatnya dikampung palasari . dan semua ini berkat peran serta , dukungan para perangakat desa dan masyarakat serta seluruh komponen , elemen yang ada . lebih lanjut disampaikan , ada bidang pembangunan yang belum selesai jalan Gang .

Menambahkan sebuah harapan kedepan warga desa masyarakat agar tarap hidupnya lebih maju. Kemudian dalam menjalankan tugas sebagi kepala desa ingin mengoptimalkan pelayanan masyarakat Dan apa yang menjadi keluhan masyarakat dengan segenap hati akan dibantu dan dilayani dengan baik.

Pungkasnya. (Hamjah)

Membangun Desa Jadi Fokus Utama Kades Ranca Tungku Kab. Bandung.(Koran Sinar Pagi),- Membangun pemerintahaan desa menjadi hal yang mutlak menurut kades Rancatungku E. Tajudin. Pemerintah desa adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan pemerintah kabupaten Bandung. sebab, jika desa maju tentunya kabupaten pun akan ikut maju. Jadi, siapapun yang menjabat menjadi kepala desa harus mampu dan menguasai dalam mengelola pemerintahan desa dari pembangunan maupun sumberdaya manusia. Selanjutnya E. Tajudin menjelaskan, kepala desa harus responsive terhadap situasi masyarakat dimana dia memimpin dalam dua periode. E. Tajudin berujar, Alhamdulillah selama ini tidak menemui hambatan apapun untuk membangun desa karena sistem yang kami jalankan tepat pada sasaran bagi masyarakat Rancatungku. Karena kami menjalankan pembangunan bersama-sama antara aparat desa dengan masyarakat sehingga tidak berlebihan seperti anggaran yang bersumber dari P4 untuk pembangunan TPT sepanjang 100m, drainase 80m,rehab kantor desa dengan ukuran 30m, di tambah drainase 9m. Lebih jauh E. Tajudin menuturkan “Kebersamaan dalam membangun desa ternyata sangat mudah dan cepat selesai”.

Dengan sistem kebersamaan antara aparat desa dan masyarakat dalam membangun desa Rancatungku pada khususnya dan umumnya kab. Bandung, kami berbakti bukan hanya ruang lingkup pemerintah desa melainkan target utama adalah ikut membangun pemerintahan kab. Bandung yang kita cintai tutur E. Tajudin. (Gunawan/Siti)

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) Desa Sukamanah Kec. Cimanggu Tersalurkan Dengan Baik

Sukabumi, (Koran SINAR PAGI), Program Nasional gerakan penuntasan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) bagi keluarga miskin, yang dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan Aspirasi 2014, sumber dana langsung dari provinsi kepada pemerintah desa, untuk penyalurannya membentuk Organisasi Masyarakat ( OMS ), di Kecamatan Cimanggu, sementara ini hanya 2 desa yang mendapat bantuan tersebut yaitu Desa Sukamanah dan Desa Cimanggu masing-masing desa mendapat bantuan untuk 20 rumah, pengerjaannya sudah mencapai 80 %.

Kepala Desa Sukamanah, Suganda dan Omi sebagai Ketua OMS Desa Sukamanah saat ditemui Koran Sinar Pagi dilokasi penerima bantuan mengungkapkan “ Alhamdulillah telah disalurkan dengan lancar sesuai dengan petunjuk teknis, terpantau dengan jelas dan juga dibantu oleh Babinmas serta Aparatur Desa kami dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sudah menyalurkan bantuan ke desa kami mudah-mudahan kedepannya dari berbagai program ke desa Sukamanah khususnya dan umumnya ke setiap desa di kecamatan Cimanggu.

Selain itu Media Sinar Pagi menemui masyarakat penerima bantuan, mereka sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih Pemerintah Permprop Jabar, ketua OMS, Kepala Desa Sukamanah dan seluruh pihak terkait. ( Isra )

Mengaku PJS Desa Pusakaratu Bohongi Notaris Di Pamanukan Subang (Koran Sinar Pagi), Berbagai macam cara apa saja yang dilakukan para pelaku untuk meloloskan tanda tangan transaksi jual beli (sebagai saksi) agar bisa beres dan keluar AKTA JUAL BELI (AJB) untuk meraup keuntungan rizki yang banyak, akan tetapi ujung-ujungnya berurusan pihak berwajib.

Telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah sawah luasnya : 1.884 M2 milik Kastem Bin Carwan alias Tolim penduduk Kp. Liang Buaya RT. 001/001 Desa Kotasari Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang telah dijual kepada Wanita penduduk Kp. Ciawitali RT.020/004 Ds. Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang dengan Persil Nomor Blok 005, Kohir No. 00220 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 404/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 dikeluarkan oleh PPAT Notaris Saptahadi Saputra, SH. M.Kn yang beralamat Jl. Ion Martasasmita No.050 Pamanukan Subang diduga dipalsukan tanda tangan sebagai saksi transasksi jual beli berinisial H. SANSOL (red) yang mengaku dirinya sebagai Pejabat Sementara (PJS) di Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

Ketika H. Sansol dikonfirmasi “SP” di halaman SDN BALEBAT bahwa saya tidak pernah menandatangani AJB tsb. Apalagi mengatasnamakan PJS Ds. Pusakaratu dan saya akan mengadukan dan melaporkan tentang pencemaran nama baik ke Pihak Berwajib dengan nada arogan tuturnya.

Ketika notaris Sapta di konfirmasi “SP” bahwa benar tanda tangan sebagai saksi jual beli dan mengaku PJS di Desa Pusakaratu, sebenarnya orang tsb bukan PJS di Desa itu melainkan pernah bekerja di Desa Pusakaratu sebagai anggota BPD dan sekarang sudah tidak ada kaitan kerja di Desa tsb. Ucapnya. (Azis I. Muchidin / Kepala Biro SP).

KORAN

5

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Edisi 0405/XII/2014

S A N T U N

17 Rumah Rusak, 52 Jiwa Diungsikan Garut, (Koran SINAR PAGI), Sejak diterjang longsor yang menimpa pemukiman warga Minggu (30/11) lalu, sebanyak 30 kepala keluarga (kk) atau 52 jiwa penduduk Kampung Datarmuncang RT 03 RW 06 Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut terpaksa diungsikan dan kini masih berada di pengungsian.

Informasi yang berhasil dihimpun SP , dalam peristiwa itu tidak dilaporkan ada korban jiwa maupun luka, namun pada peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari itu. sedikitnya 7 rumah warga rusak berat, 10 rumah rusak ringan dan 13 rumah lainnya dalam kondisi terancam akibat kejadian tersebut.

Kepala Desa Jagabaya Wawan Ruswan melalui Camat Mekarmukti Tatang menyebutkan, sebanyak 7 rumah rusak berat itu masing-masing milik Tahwan, Sahili, Dona, Robin, Jajang, Dian, dan Aab. Sedangkan 10

rumah rusak ringan masing-masing milik Maman, Tatang, Ating, Rodin, Isoh, Romadin, Jani, Oyoh, Korim, dan Nirman Adur. Sedangkan 13 rumah terancam masing-masing milik Ajat, Ehab, Suliya, Anwar, Rukay, Jarodin, Osin, Usep, Oon, Anim, Apip, Ruhiyat, dan Iip. Menurut Tatang, akibat bencana longsor yang menimpa warga kerugian material diperkirakan mencapai Rp.200 juta lebih. Selain belasan bangunan rumah rusak, juga terdapat satu unit sepeda motor, 7 ekor kambing, padi di lumbung serta areal sawah tertimbun material longsoran tebing berketinggian sekitar 100 meter itu. Lebar longsoran sendiri mencapai sekitar 60 meter.

“Saat ini, semua warga yang rumahnya rusak maupun terancam diungsikan ke Kampung Cisawer yang terbilang masih aman guna menghindari kemungkinan terjadi-

nya longsor susulan. Longsor sendiri terjadi diduga dipicu derasnya hujan,” ujar Tatang, Selasa (2/12) Terpisah, Kepala Seksi Bantuan Perlindungan Sosial Bidang Bantuan Jaminan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostran) Kabupaten Garut, Tarya AN menyatakan, pihaknya sudah langsung menerjunkan sepuluh personil Taruna Tanggap Bencana (Tagana).

Sekaligus juga mengirimkan sejumlah bantuan tanggap darurat, terutama bantuan natura begitu mendapatkan informasi mengenai adanya bencana di Kampung Datarmuncang Jagayabaya.

“Warga masih mengungsi di rumah penduduk di Kampung Cisawer, sebab di sana tak mungkin didirikan tenda untuk pengungsi karena kondisi geografisnya bertebing-tebing,” ujar Tarya.

Dia juga menghimbau warga

tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan terjadi longsor susulan. “Pada tebing bekas longsoran itu masih terdapat banyak bebatuan besar yang dikhawatirkan sewaktuwaktu dapat menggelinding menimpa arah pemukiman. Terlebih hujan deras masih akan terus terjadi ke depan,” kata Tarya.

Sementara dilaporkan, jalur jalan kecamatan Pameungpeuk- Kecamatan Bungbulang Selatan Garut yang menghubungkan kota Garut, saat ini sudah bisa dilalui kendaraan dan arus lalu lintas berjalan normal.

Setelah, dua hari lalu jalur jalan tersebut sempat terputus total akibat tertimbun tanah longsor di beberapa titik di ruas lintasan jalan provinsi tersebut. Pihak Binamarga Provinsi Jawa Barat, saat ini masih sibuk mengerahkan alat berat menuju wilayah Kecamatan Mekarmukti.

Pasalnya, jalur jalan provinsi yang menghubungkan wilayah

Kecamatan Bungbulang-CijayanaKecamatan Mekarmukti pun terputus karena terjadi longsor menimpa badan jalan di beberapa titik.

“Jalur Garut-Pameungpeuk dan Garut-Bungbulang sudah bisa dilalui kendaraan, tapi petugas Binamarga Provinsi masih sibuk. Bahkan, satu alat berat sesudah membersihkan jalan di daerah Gunung Gelap terus dikirim ke Mekarmukti karena di sana juga terjadi longsor antara Bungbulang-Mekarmukti,” kata Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Garut Eded Komara kepada SP, Selasa (2/12), Lalu.

Eded menyatakan ruas-ruas badan jalan di wilayah selatan yang terimpa longsor itu berstatus jalan provinsi. Sehingga penanganannya merupakan kewenangan Pemprov Jabar. Sedangkan Dinas Binamarga Kabupaten Garut hanya sebatas membantu penanganan. (Alh)

Desa Rancamulya dan Desa Sukasari Hutan Kota Siap Dibangun Untuk Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Realisasikan Banprov Jabar Kab bandung (koran sinar pagi), Pemerintah provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun terus memberikan bantuan pada pemerintahan desa yang berada di setiap kab/kota wilayahnya.

Hal ini bertujuan meningkatkan kinerja para perangkat Desa dalam melayani kebutuhan warga masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat yang merata. Seperti desa Ranca Mulya Kec. Pameungpeuk salah satu desa yang sudah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar sebesar 100 juta untuk tahun anggaran 2014. Dana bantuan tersebut sudah di realisasikan untuk pemba-ngunan gorong- gorong/deoker 1 unit di RW 04 dengan ukuran 1M x 5M dan Kirmir /TPT sepanjang 420 M lokasi di RW 05,06,dan 12 sudah terealisasikan.

Kepala Desa Rancamulya Mengatakan” bantuan yang didapat desa kami, yang bersumber dari bantuan provinsi, kami realisasikan untuk infrastuktur. Karena memang pengajuan serta petunjuk tehnisnya untuk kegiatan tersebut” ujar A.Noviar.

Selain Desa Rancamulya, Desa suka sari juga mendapatkan bantuan Provinsi sebesar 100 juta dana tersebut di alokasikan pada pembangunan ruang pelayanan Desa dan Penatan halaman kantor Desa. Kepala Desa Sukasari, saat ditemui SP mengatakan ,”setelah mendapatkan bantuan dari Propinsi jabar, sekarang Kantor Desa kami sudah memiliki tempat pelayanan masyarakat yang layak, Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, pembangunan yang telah kami lakukan mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Karena bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah kami direalisasikan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sesuai peraturan yang berlaku” . Pungkasnya (Gunawan)

Kab. Karawang, (Koran Sinar Pagi), Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang akan membangun hutan kota di sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Hutan Kota yang komandoi oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, Jl. Bypass Tanjung Pura, No.1, Karawang, Rabu (26/11) lalu.

Salah satu lokasi yang direncanakan untuk dijadikan hutan kota adalah adalah di Jalan Bypass Tanjungpura – Klari yang berada di dekat Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Lahan seluas ± 7 hektar tersebut merupakan salah satu asset Pemerintah Daerah. Saat ini masih dianggap idle (tidak dipergunakan oleh dinas/instansi). Pohon yang akan ditanam diantaranya, kayu (ketapang, mahoni, trembesi, akasia, sengon), buah-buahan (jambu biji, air, mangga, dan pete), pohon

khasmala dan puspa, serta tidak menutup kemungkinan untuk ditambahkan pohon langka dan pohon-pohon khas daerah (nona, kecapi dan kawista).

Sekretaris Dinas BPLH Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secepatnya. pembangunan berupa penanaman berbentuk ring belt di sekitar lokasi akan menjadi pelaksanaan program untuk tahap awal. Hal ini karena masih terdapat sejumlah kendala, termasuk kondisi lahan yang saat ini masih berbentuk sawah. “Penanaman tahap awal tersebut diharapkan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini,” tuturnya.

Pihak BPLH bersama dinas/ instansi terkait saat ini terus intensif untuk menyelesaikan persyaratanpersyaratan yang diperlukan dan kondisi eksisting di lokasi yang ada.

“Kita terus focus untuk memenuhi niat yang ada untuk membangun hutan kota di Kabupaten Karawang,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang, Kadarisman menambahkan bahwa akhir tahun ini merupakan saat yang tepat untuk menanam pohon-pohon sebagaimana yang ingin dicapai oleh program pembangunan hutan kota.

Hal ini karena kondisi di Kabupaten Karawang yang sudah mulai memasuki musim hujan. Namun demikian, program ini hendaknya tidak sekedar seremonial, namun perlu ditindaklanjuti pula oleh para Camat untuk turut menghijaukan wilayahnya.

“Untuk itu kita akan pantau terus,” pesannya.

Di sisi lain, Asjoni, salah satu perwakilan dari pihak swasta berencana untuk menanam 10.000 pohon di Kabupaten Karawang. kegiatan ini telah menjadi program perusahaannya untuk tahun ini.

Pihaknya sendiri menyambut baik gagasan pembangunan hutan kota oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan siap untuk mendukung dengan mensinergiskan program yang ada di perusahaannya. “Semangat hijau sendiri ada dalam pilar yang diusung perusahaan kami,” tambahnya.

Sementara itu, turut serta dalam rapat tersebut adalah para pejabat dari dinas/instansi terkait antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan, Bagian Hukum, Bagian Pertanahan, serta sejumlah perwakilan dari pihak swasta. (Biro Karawang)

Study Banding BPSK Kota Pekanbaru, Riau Ke Kabupaten Sukabumi

Sukabumi (Koran Sinar Pagi) Prestasi baik BPSK ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ) Kabupaten Sukabumi, dalam menyelesaikan sengketa konsumen, hingga

mampu meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perdagangan RI sebagai Juara ke III BPSK terbaik tingkat nasional, beberapa waktu yang lalu, menarik perhatian lembaga – lem-

baga serupa di tanah air untuk melakukan study banding, salah satunya adalah BPSK Kota Pekanbaru, Riau. Rombongan yang berjumlah Sembilan orang tersebut, datang dipimpin langsung oleh Ketuanya, H.Azrial, Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPSK Kota Pekanbaru menyampaikan apresiasi sekaligus mengaku terkesan atas prestasi yang diraih BPSK Kabupaten Sukabumi,”Kami datang untuk sharing tentang trik – trik yang dilakukan BPSK Kabupaten Sukabumi dalam hal tekhnis beracara, trik sosialisasi yang efisien dan bagaimana caranya menarik anggaran yang ideal untuk operasional BPSK dari pemerintah daerah,” ucapnya.

Diakui Azrial, BPSK Kota Pe-

kanbaru hanya memiliki anggaran Rp.300 juta/tahun, jumlah tersebut menurutnya sangat jauh dari kata cukup,”Ibaratnya, BPSK ni adalah anak yang dilahirkan, tapi tidak diurus,” maka dari itu lanjutnya, kami memandang perlu untuk melakukan study banding ke BPSK Kabupaten Sukabumi, agar BPSK Kota Pekanbaru bisa lebih baik kedepannya, katanya lagi.

Sementara itu ketua BPSK Kabupaten Sukabumi, Asep Saeful Ramdhan, mengakui, win – win solutions adalah pilihan utama dalam setiap penyelesaian sengketa, menanggapi alokasi anggaran yang diperoleh BPSK Kabupaten Sukabumi, menurutnya membangun komunikasi yang baik dengan eksekutif dan legislatif adalah kunci uta-

manya,”Yakinkan bahwa keberadaan BPSK akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, tapi harus pula didukung dengan kinerja yang baik,” ungkapnya.

Selanjutnya dikatakan, akibat luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi, sosialisasi tentang BPSK kepada masyarakat menjadi masalah yang cukup sulit, namun demikian pihaknya terus berupaya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menempatkan dua orang motivator yang sudah terlatih lewat workshop – workshop yang diadakan BPSK, di setiap kecamamatan,” BPSK harus hadir ditengah – tengah masyarakat, maka akan banyak pengaduan ketika BPSK dikenal,” katanya. ( arief )

Kabupaten Bandung Rintis jadi Kabupaten Layak Anak Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi), SEBAGAI langkah awal pembentukan kabupaten layak anak, Kabupaten Bandung telah merintis empat buah desa sebagai desa layak anak. Ke empat desa tersebut masing-masing Desa Pamekaran (Soreang), Desa Pasir Huni (Cimaung) Desa Ciburial (Cimenyan) dan Desa Buah Batu ( Bojongsoang).

Dalam sosialisasi Kabupaten Layak Anak di Gedung Dewi Sartika-Soreang, Selasa (2/11), tersaji pula langkah lain yang telah ditempuh Pemkab Bandung dalam merintis pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA), diantaranya sosialisasi RW Ramah Anak di 31 RW (Rukun Warga) yang tersebar di

31 kecamatan, pembuatan Peraturan Bupati Bandung No. 46/2014 tentang Kabupaten Bandung Layak Anak dan Keputusan Bupati Bandung No. 463/Kep.451-BKBPP/2014 tentang gugus tugas KLA. Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser SH, S.Ip dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Assisten Ekonomi & Kesejahteraan, Drs. H. Juhana, MPd, sangat mendukung Kabupaten Bandung menjadi kabupaten layak anak.

Karena menurutnya, posisi anak sekarang ini bukan lagi sebagai asset namun harus menjadi investasi masa depan. Sebagai potensi masa depan bangsa, posisi anak harus terjaga dari perubahan global yang berdampak

negative baik dari sisi agama, sosial dan budaya.

"Karena dengan SDM yang handal dan tangguh, masa depan sebuah bangsa akan terselamatkan"' tandas Dadang Naser.

Ia mengingatkan, untuk melaksanakan program kabupaten layak anak harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, LSM, akademisi, wartawan, tokoh agama, disamping kalangan orang tua itu sendiri.

Untuk memenuhi hak-hak anak, menurut Dadang Naser seleruh elemen masyarakat sepantasnya bisa mengadvokasi tersedianya rute aman, pengadaan perpustakaan desa,

menggunakan bahasa ibu sejak dini, menghidupkan kembali permainan tradisional disamping menyediakan ruang terbuka sebagai tempat bermain dan berolahraga anak.

Sekretaris BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Bandung H.M Hairun, SH, MM menyebutkan pentingnya mewujudkan Kabupaten layak anak. Karena anak-anak harus berkulitas agar tidak menjadi beban pembangunan.

Disamping itu, anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia dimasa depan, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.

Menurutnya ada 31 indikator sebuah

kabupaten bisa disebut sebagai kabupaten layak anak. Diantaranya tersedianya peraturan perundangundangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, serta prosentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.

"Untuk memenuhi ke 31 kriteria ini, memang perlu adanya ketrlibatan semua pihak, termasuk peran orang tua untuk selalu memperhatikan pendidikan anaknya sampai jenjang pendidikan 12 tahun, tidak ada alasan untuk putus sekolah karena Pemkab Bandung telah menggratiskan biaya sekolah mulai SD hingga SMU atau Madrasah Aliyah",kata Hairun.

6 Edisi 0405/XII/2014

Evaluasi Pembangunan Desa Pasir Mulya Tahun 2014 Bandung (Koran Sinar Pagi) Desa pasir Mulya wilayah kecamatan Banjaran yang berada di ujung yang berbatasan dengan desa cempaka Mulya yang berdekatan dengan gunung puntang .dalam upaya mensuskseskan pembangunan Diberbagai bidang terus menjadi sebuah upaya dan perjuangan sebagai kepala desa untuk mengabdikan dirinya Terhadap masyarakat yang dipimpinnya. hasil wawancara Sp dengan kepala Desa Pasir Mulya , Rukma Supriadi , menyampaikan terkait masalah program pembangunan pada tahun 2014 yang sekarang ini sudah Dibangunkan beberapa titik .

Adapun pembangunan jalan berlokasi jalan Sirna Galih sepanjang 320 meter ,kemudian Tpt jalan Suka Rahmat 100 meter dan Selajambi 150 meter jalan Gang 100 meter , hotmik 700 meter Rw 11 ,Rw 08 selanjutnya , Hotmik Rw 04 380 meter ,masih Hotmik Rw 03, 01, 370 meter ditambah Mck 2 Ruangan Terus adalagi pembangunan Mesjid ada 4 wilayah yang sudah dibangun . serta pembanguanan lain yang Belum disebutkan .

Kemudian masih ada pembangunan yang tertunda yaitu , jalan , Gorong gorong, Pju, Tpt , Drainase, Irigasi . menurutnya , pembangunan ini harus tuntas pada Tahun 2015 .lebih lanjut menyampaikan bahwa Desanya mendapatkan juara Plbk juara ke 2 seindonesia (Adiupaya Tahun 2014 ) .semua ini berkat dan peran Serta dari semua pihak yang ikut mendukung dan berupaya membangun .kades Rukama tak kalah dalam bentuk Upaya untuk menciptakan desanya lebih maju dan berkembang .karna itu merupakan bagian seorang kepala desa Mengemban amanat untuk memimpin masyarakat . menurutnya , “ Walaupun desa kami paling ujung , katakanlah Kami monok Wari tapi otak otak betawi “ jadi skala prioritas pembangunan yang diperkotaan minimal bisa menyeimbangi yang ada didaerah , seperti desa kami yang berda ujung . upaya lain rukma , para perangkat diupayakan melakukan poelatihan computer sebanyak 20 orang .guna untuk mengikuti perdaban jaman bidang IPtek , karana bagaimanapun tututan jaman sekarang sudah berbeda . (Hamjah)

Desa Campaka Mulya Berbenah Diri Untuk Meningkatkan Daya Saing

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Pemkab dan DPRD Bandung Barat Mengapresiasi Kebijakan Pemerintah Pusat Larangan PNS Melakukan Rapat di hotel

Bupati Kabupaten Bandung Barat H. Abubakar didampingi Wakil Bupatinya H. Yayat T Soemitra ketika memimpin rapat dengan beberapa Asisten dan SKPD di kantornya untuk membahas mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang melarang pegawai negeri melakukan rapat di hotel. mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang melarang pegawai negeri melakukan rapat di hotel.

Ngamprah. KBB. (Koran Sinar Pagi)- Rapat paripurna DPRD bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang di laksanakan Grand Hotel Lembang, mungkin akan menjadi rapat untuk yang terakhir kalinya yang dilakukan di luar perkantoran

lingkungan pemda atau di hotel. Dua pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif di Bandung Barat telah berkomitmen untuk menyudahi penyelenggaraan rapat di hotel-hotel.

Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai seorang pemimpin daerah sangat mengapresiasi kebijakan

pemerintah pusat yang melarang pegawai negeri melakukan rapat di hotel. Menurutnya, walaupun pemerintah daerah belum memiliki sarana penunjang untuk melakukan pertemuan, masih ada sejumlah gedung milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan

rapat. "Untuk KBB, tidak ada masalah manakala aturan itu diefektifkan. Kami kan punya gedung-gedung pemerintah yang selama ini bisa dikerjasamakan.

Seperti (anggota) dewan, yang melaksanakan paripurna di Pusdikter.

Itu kan gedung pemerintah.

Kemudian di Gedung Diklat Lembang. Jadi sebetulnya di KBB tidak ada masalah, masih ada tempat yang representatif," kata Abubakar Abubakar menambahkan ,” Saya sudah mengimbau kepada para kepala dinas di pemkab supaya tidak melakukan rapat di hotel. Dalam rapat satuan kerja perangkat daerah, saya kemarin sudah mengingatkannya. Hanya saja itu baru kebijakan secara lisan. Kalau untuk yang tertulisnya, belum, kami masih menunggu dulu, "Paling tidak, (larangan pemerintah pusat) itu sinyal buat kami. Pada 2015 aturan (tidak rapat di hotel) itu pasti efektif.

Kami juga sangat hati-hati, karena tidak mau menabrak kebijakan atau aturan. Lebih baik kami prefentif dari sekarang. Jadi, di dalam rencana anggaran ke depan, kami sudah sampaikan kepada kepala SKPD untuk tidak menggunakan fasilitasfasilitas di luar ketentuan," tuturnya.

Kendati demikian, berdasarkan pantauan, di beberapa kantor dinas masih terpampang surat edaran bupati untuk mengadakan program/ kegiatan dinas di hotel. Di surat yang dikeluarkan pada 30 Januari 2014 itu,

disebutkan bahwa SKPD wajib menggunakan fasilitas hotel dan retoran yang berada di wilayah Bandung Barat. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Dengan melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia KBB bersedia meningkatkan pajak yang mereka keluarkan. Menanggapi hal tersebut, Abubakar berencana untuk mengubah kebijakannya. Sementara itu Ketua DPRD Bandung Barat Aa Umbara pun menyatakan bahwa anggota dewan sudah berencana untuk menghentikan rapat di hotel.

"Saya sudah perintahkan sekretaris dewan untuk tidak rapat di hotel untuk pembahasan anggaran. Nanti, barangkali anggaran (rapat) itu bisa kembali diefisiensikan. Kami bersepakat dengan pemerintah daerah, kalau memang aturannya begitu, "Kalau tidak ada komunikasi kan bisa salah juga. Efisiensi iya, tapi malah jadi salah, kan begitu. Kami pun di dewan melakukan komunikasi juga dengan seluruh pimpinan fraksi.

Kami tidak akan terganggu dengan tempat yang tidak representatif. Yang penting, bagaimana kami bisa membahas program. Tidak ada masalah " ujar Ketua DPRD Bandung Barat Aa Umbara mengaku akan melakukan komunikasi lebih intensif dulu dengan pemda mengenai kejelasan aturannya. ( LINA )

Kabupaten Bandung Operasikan Alat Penjernih Air Layak Minum

Bandung (Koran Sinar Pagi), Desa Campaka Mulya yang menuju arah gunung puntang salah satunya tempat wisata Di kecamatan Ciamaung. Kades Campaka Mulya, A. saepudin, yang berdiri didepan Desa tentunya Mempunyai tampilan yang elegan. Kemudian dengan penantaan ruangan, halaman , pemagaran , diupayaKan ditata sedemikian rupa . ini adalah sebuah suasana baru yang harus ditingkatkan lebih maju lagi .

Terkait dengan pembangunan fisik maupun non fisik ini menjadi harapan besar, bahwa desa Kedepanya harus mampu berdaya saing dengan desa yang lain. sekalipun baru 2 tahun memimpin Dan melanjutkan hasil kepemimpinan kades yang sebelumnya. tentunya masih ada pekerjaan atau Bidang pembangunan yang belum tergarap, artinya masih ada pekerjaan rumah untuk saya itu paling banyak untuk diselesaikan. Tapi alhamdulilah selama memimpin bidang pembangunan berjalan kondusif sesuai dengan Ajuan serta peraturan yang sudah ditetapkan .

Adapun bidang pembangunan yang sekarang digulirkan diantaranya, yang paling jelas yaitu mengutamakan dulu infrastuktur seperti jalan desa sudah mencapai 80 % dilaksanakan, kemudian Masalah TPT , drainase , jalan Gang yang volume nya tinggal pendek atau jalan Gang yang mentok diperkirakan Cuma 30 meter samapi 50 meter itu masih ada . Menjadi harapan kedepan untuk mengelola yang tertinggal TPT . Selain itu , semua ini berkat peran serta dan dukungan dari semua pihak , mulai dari kepala desa , Bpd , Lkmd serta masyrakat yang turut mendukung pembangunan . tandasnya . (Hamzson)

TPM Melarang Subsidi Silang, Material Langgar Aturan ?

Kab. Bandung (Koran SINAR PAGI)-, Desa Tejolaya, Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung mendapatkan bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni dari Kementrian Perumahan Rakyat 2014. Sebanyak 1,5 Milyar rupiah menjadi hak untuk 201 kepala keluarga.

Dari informasi yang dihimpun Wartawan SINAR PAGI, memperoleh banyak keluhan dari masyarakat. Diantaranya tidak sesuai kebutuhan barang yang diterima oleh masyarakat. Kami membutuhkan pintu, kerena pintu rusak kadang tikus masuk. Namun pihak matrial tidak memberikan pintu ditahap ke 1. Selanjutnya adanya barang yang dikirim oleh pihak material tidak layak pakai, seperti kayu yang kami inginkan kualitas albasiah namun pihak matrial tidak meberikan. Kaso yang harganya dimatrial lain Rp.1000/M di PD IBU Rp.1500/M. Kaso yang kami terima bengkok tidak layak pakai. Sebelumnya pihak PD IBU 2 sebagai matrial yang dinilai warga dengan harga bahan bangunan yang murah. Anehnya menjadi cendreung mahal ketika mendapatkan proyek dari KeMenPeRa. Ungkapnya warga penerima Rutilahu!

Saat ditemui di ruang kerjanya Yodi pengusaha matrial, memberikan kelarifikasi bahwa “ jika barang tidak sesuai pesanan, maka kembalikan ke matrial. Tanda terima barangnya jangan ditanda tangan terlebih dahulu.

Selanjutnya adanya harga yang dinilai mahal kerena adanya subsidi silang.

Ketika ditanya apakah subsisidi silang di ketahui warga dan TPM? Pihak matrial menjelaskan “ bahwa pihak warga tidak mengetahui”. Subsidi silang dilakukan itu sebagai cara agar kami tidak rugi. Kerana adanya penerima Rutilahu yang jaraknya dekat dan jauh dari lokasi matrial. Maka dibuatlah subsisidi silang. Kalau kita mengajukan kenaikan harga itu prosesnya lama. Kasihan terhadap masyarakatnya, Jelasnya!

Lebih jauh Koordinator TPM, Dini Nuraeni saat ditemui Wartawan di Rumah Makan Sari Bundo, Jl Cilung kota Bandung. Menjelaskan “ belum mengetahui adanya Subsisidi silang yang dilakukan pihak matrial, saya baru mengetahui dari wartawan SINAR PAGI sekarang. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh aturan. Tapi saya tidak ada wewenang lebih jauh untuk itu.

Saya juga kecewa pada pihak matrial, ketika kami memeprtanyakan barang mana yang akan dikirim? pihak matrial menunjukan sebuah barang yang berkualitas baik. Misalnya kso itu bentunya lurus dabn kelihatanya cukup berkulitas baik. Namun yang sampai ke warga itu kasonya bengkok dan bernilai tidak layak pakai. Dan dari segi harga matrial memberikan barang dengan harga yang cenderung lebih mahal. Bagaimana kebutuhan masyarakat terpenuhi kalau harganya menjadi mahal-mahal? Disisi lain pihak matrial tidak bisa memenuhi surat pernyataan yang dibuatnya yang diberikan kepada TPM. Diantaranya menyatakan siap, tepat waktu, harga dan sasaran. Jelasnya! (TIM)

Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi), Buah kerjasama yang dijalin Pemerintah Kabupaten Bandung dengan negeri ginseng Korea Selatan, kembali dinikmati warga.

Satu unit alat penjernih air layak minum seharga US$ 395.000 atau sekitar Rp. 4 Milyar, kali ini dihibahkan kementeriaan Lingkungan Hidup Korea Selatan ke Kabupaten Bandung untuk keperluan tanggap darurat bencana.

Penyerahan hibah yang berlangsung di seputar komplek Stadion Si Jalak harupat Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Jum'at (28/11) dihadiri langsung Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, Assisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Yerri Yanuar, Kepala BPLH Jabar DR. Anang Sudarna, Deputi Minister Lingkungan Hidup Korea Selatan, Mr. Oh Jong Keuk, Direktur NIEL, Mr. Kim Kyung Hyun, Deputy

Direktur Lingkungan Hidup Korsel Mr. Kim Ji Soo. Alat penjernih air bersih layak minum tersebut menurut Dadang M. Naser akan segera dimanfaatkan oleh Pemkab Bandung untuk kepentingan sosial. Pada saat terjadi krisis air bersih khususnya dimusim kemarau, alat ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga,"Oleh karenanya saya minta agar alat tersebut dipelihara sebaik-baiknya, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh warga yang kesulitan air bersih",kata Dadang.

Data yang bersumber dari BPS (Badan pusat Statistik) Kabupaten Bandung menyebutkan, sampai tahun 2012 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tercatat 620.379 KK dari jumlah rumah tangga keseluruhan 865.623 KK atau sekitar 71,67%.

Sumber air bersih yang mereka gunakan, berasal dari sumur lindung, ledeng (perpipaan), sumur tidak

terlindung, mata air, sungai, air hujan, air kemasan dan pompa. BPS mengungkapkan sejak tahun 2010 warga Kabupaten Bandung sudah tidak lagi memanfaatkan air sungai untuk keperluan air bersih.

Mengingat kualitas air sungai telah tercemar oleh limbah industri, pertanian, rumah tangga dan limbah peternakan. Kondisi ini diakui pula Dadang M. Naser, bahkan menurutnya permasalahan air sungai di Kabupaten Bandung bukan hanya dari aspek kualitas, namun juga kuantitas. "Debit air sungai sering berfluktuatif, sehingga sewaktuwaktu bisa mengakibatkan kerwanan air bersih",tambah Dadang.

Alat penjernih air bersih layak minum yang dihibahkan Pemerintah Korsel menurut Kepala BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Kabupaten Bandung. Ir. Atih Witartih dapat mengolah air menjadi air minum dengan kapasitas

Potensi Panas Bumi Dilirik Investor Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi), Potensi energi yang dimiliki Kabupaten Bandung, tercatat demikian beragam. Mulai dari panas bumi (geothermal), mikrohidro, biogas (limbah ternak), bahan bakar nabati (limbah organik) dan tenaga surya (PLTS).

Namun dari sekian banyak potensi tersebut, nampaknya energi panas bumi memiliki daya tarik bagi bara investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung. Catatan menunjukan, lima buah perusahaan swasta dan BUMN telah bercokol di Kabupaten Bandung untuk mengembangkan potensi geothermal.

Diantaranya, Pertamina Geothermal Energy di Kamojang Kecamatan Ibun, Chevron di Kecamatan Kertasari, Star Energy di Kecamatan Pangalengan, Geo Dipa di Kecamatan Pasirjambu dan Teknosa Energy Geothermal di Kecamatan Rancabali. Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., M.Ip menegaskan pihaknya akan terus mendorong untuk mempercepat berbagai kemudahan perizinan bagi para investor yang akan mengembangkan potensi energi di wilayahnya.

Namun demikian, izin yang diberikan akan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang ada.

Ia menyebutkan, potensi panas bumi yang sudah termanfaatkan baru mencapai kurang lebih 700 MW. Sementara potensi yang dimiliki lebih dari 2.000 mW. "Oleh karena itu saya tidak bosanbosan mengajak para investor

untuk mengembangkan energi panas bumi di Kabupaten Bandung", kata H. Dadang M. Naser saat menghadiri syukuran Uap Panas Bumi Cibuni untuk Listrik di Kecamatan Rancabali, Rabu (3/12).

Turut hadir Wisnu Suhandono CEO Satria Group, pengusaha Bambang Trihatmojo yang juga putra mantan Presiden RI, Soeharto, Ketua Umum Koperasi Jasa Keahlian Teknosa Ir. H. Asep Sufawa, Kepala Dinas SDAPE (Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi) Kabupaten Bandung Ir. Kawaludin.

H. Dadang M. Naser menghendaki, energi panas bumi dimanfaatkan untuk semata-mata kepentingan kebutuhan listrik di Indonesia. Karena menurutnya, pemanfaatan panas bumi tidak menimbulkan polusi. "Lain halnya dengan pemanfaatan batubara, yang menimbulkan polusi udara dan memerlukan angkutan biaya tinggi", katanya pula.

Direktur Operasional Pe-

ngembangan Panas Bumi Cibuni, Muhammad Fahman menyebutkan, panas bumi yang terdapat di Cibuni Kecamatan Rancabali memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain.

"Diantaranya kualitas uapnya sangat bagus dan konten H2S-nya sangat rendah dibawah 2 persen", katanya.

Dalam pengembangannya, panas bumi di Cihuni akan terbagi dalam tiga klaster dengan jumlah sumur 6 buah. "Kami menghitung potensi di Cibuni sekitar 150 mW, namun untuk tahap awal kami akan mengembangkan sekitar 60 sampai 70 mW", kata Muhammad Fahman.

Ketua Umum Koperasi Jasa Keahlian Teknosa Asep Sufawa merasa yakin, pengembangan panas bumi di Cibuni akan berjalan lancar. Mengingat kondisi lingkungan yang ada disekitar daerah tersebut sangat mendukung terhadap kelangsungan usahanya. (Yudi Pribadi)

20M³/hari dengan menggunakan sistim membrane.

"Alat ini sangat mudah dalam penggunaannya dan bersifat mobile atau bisa dipindahkan keberbagai tempat yang rawan air bersih",kata Atih Witartih.

Seperti diketahui, kerjasama Pemkab Bandung dengan Korsel

terjalin sejak tahun 2011 lalu. Pada awalnya kerjasama ini terjalin dengan Pemkab Go Seong Korea Selatan khususnya dibidang pertanian. Dalam perkembangannya kerjasama ini merambah pula dengan instansi lainnya di Pemerintah Korea Selatan yang menyangkut bidang pendidikan dan lingkungan hidup.

(Yudi Pribadi)

156 Atlet Kabupaten Bandung Siap Berlaga Di PORPEMDA X Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi), Sebanyak 156 atlet PNS (Pegawai Negeri Sipil) asal Kabupaten Bandung dipastikan bakal mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga (POR) Pemda Jabar X Tahun 2014. Mereka akan bertanding pada 11 cabang olahraga (cabor) yang dipusatkan di Kota Bandung mulai tanggal 2 s/d 5 Desember 2014.

Ke 11 cabor yang dipertandingkan, antara lain bola basket (Gor Tunas Jl. Cibadak Bandung), Bulutangkis (Gor Lodaya) Bolla Volley (Gor Tri Lomba Juang dan Lapang Gedung Sate) Billiard (King Billiard Gardujati), Futsal (Secapa AD Hegarmanah), Golf (Giri Gahana Golf Jatinangor), Tarumapah Panjang (Halaman Parkir barat Gedung Sate), Gerak Jalan (Halaman Gedung Sate), Tenis Lapang (Lapang Tenis UPI), Tenis Meja (Gedung Islamic Centre/Pusdai), Catur (Aula Sekretariat Korpri Jabar).

Pada POR Pemda Jabar IX di Cianjur tahun 2013 lalu, atlet Kabupaten Bandung menurut Ketua Korpri Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP mampu menduduki peringkat IV. "Untuk tahun 2014 saya mengharapkan prestasi yang ditorehkan para atlet Kabupaten Bandung bisa lebih baik, demi mengharumkan nama Kabupaten Bandung",ucap Sofian saat melepas kontingen Kab. Bandung di Gedung Korpri-Soreang, Senin (1/12).

Ia merasa yakin atlet PNS asal Kabupaten Bandung untuk tahun 2014 akan mampu mengukir prestasi terbaiknya. "Mengingat Kabupaten Bandung memiliki potensi atlet PNS yang masih bisa diperhitungkan daerah lain terutama Billiard, bolla volley putri dan golf", kata Sofian.

Hal tersebut diakui Ketua Kontingen Kabupaten Bandung H. Abdullah Amin, S.Ip, M.Si. menurutnya ketiga cabang olah raga tersebut masih menjadi andalan Kabupaten Bandung pada POR Pemda Jabar X. "Namun saya juga mengharapkan, atlet dari cabor lain pada event kali ini bisa menunjukan prestasinya sebaik mungkin seraya menjunjung tinggi jiwa sportivitas",kata Amin.

Anne Rahmawati salah seorang atlet Bola volley putri mengakui yang akan dihadapi pada POR Pemda kali ini cukup berat. Terutama ancaman dari tim bolla volley putri Pemprov Jabar. "Pada tahun 2013, kita menang dari Pemprov Jabar dan berhasil meraih emas, mudahmudahan prestasi ini bisa dipertahankan pada tahun 2014 sekarang",kata Anne.

Ketua Bapor (Badan Pembina Olah Raga) Korpri Kabupaten Bandung Marlan, S.Ip menyebutkan beberapa kali uji coba pertandingan telah dilakukan dengan tim tangguh dari luar daerah.

"Beberapa waktu lalu, tim volley putri sempat diuji cobakan dengan tim volley putri Kabupaten Sleman Jogja, untuk menambah pengalaman bertanding, dari uji coba ini kita evaluasi untuk perbaikan tim",kata Marlan. (Yudi Pribadi)

Politik

& Pemerintahan

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Sejarah Singkat

PKK Oleh : Dadang Rahmat AF,S.Pd.I,MH Kepala Desa Kadipaten Tasikmalaya (Koran Sinar Pagi), Pemberdayaan dan Kesejahtraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar"Home Economic" di Bogor pada tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 Panitia Penyusun tata susunan pelajaran pada pendidikan Kesejahtraan Keluarga ( PKK) Kementrian Pendidikan bersama kementrian kementrian lainya menyusun 10 segi kehidupan keluarga.

Gerakan PKK di masyarakat berawal dari kepedulian Istri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967, Ibu ISRIATI MOENADI, setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar. Pada awalnya program PKK adalah 10 segi pokok PKK. Upaya untuk meningkatkan kesejahtraan keluarga melallui 10 segi pokok Keluarga dengan membentuk tim Penggerak PKK di semua tingkatan yang keanggotaan timnya, secara relawan dan terdiri dari tokoh pemuka masyarakat, para istri Kepala Dinas/ Jawatan dan Istri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dam Kelurahan. Yang kegiatanya di dukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tanggal 27 Desember 1972 Mentri Dalam Negri mengeluarkan surat Kawat no Sus 3/6/12 kepada Gubernur KDH Tk 1 Jawa tengah dengan tembusan Gubernur KDH seluruhIndonesia agar mengubah nama Pendidikan Kesejahtraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahtraan Keluarga. Maka sejak itulah Gerakan PKK di laksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahtraan Keluarga(PKK) dan pada tanggal 27 desember di tetapkan sebagai " Hari Kesatuan Gerakan PKK" yang di peringati setiap tahun.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtra harus mulai dari upaya mensejahtrakan setiap keluarga sehubungan dengan itu, Dalam era repormasi dan di tetapkanya TAP MPR Nomor : 11/MPR/1978 tentang GBHN Bab.1V D butir 10 tentang peranan wanita dalam pembanginan telah dengan jelas mengamanatkan kepada kaum wanita untuk: 1 Berpartisipasi dalam pembangunan 2 Mewujudkan keluarga sejahtra 3 Membina generasi muda Pada tahun 1978 melalui lokakarya Pembudayaan PKK di jawa tengah, di sepakati 10 segi pokok PKK menjadi 10 program pokok PKK untuk dapat meningkatkan kesejahtraan keluarga. Maka keluarga perlu di bekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup. Pemberian bekal tersebut, di laksanakan antara lain melalui Gerakan PKK yang keberadaanya tersebar di seluruh Indonesia.

Desa Sari Mekar Bangun Pasar Semi Modern Senilai 20 Miliar Sumedang (Koran Sinar Pagi), Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi perdagangan barang .

Seperti yang di sampaikan H. Momo Adi Sugandi Kepdes Sari Mekar Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang dalam wawancaranya dengan Sinar Pagi. Pasar merupakan katup pengaman social ekonomi masyarakat sekaligus pilar kekuatan ekonomi yang lebih bersifat Informal . Beberapa tahapan analisa yang sudah di perhitungkan secara matang sehingga nantinya aktifitas pasar bisa berjalan dengan baik .

P A S A R “ D A R YA A G U N G PASAREAN “ yang terletak di jl. Cibola – Kebon Baru no. 4 Desa Sari Mekar Kecamatan Jatinunggal Kab. Sumedang adalah Pasar Seni Modern yang di bangun di atas tanah ( Aset Desa ) seluas 4900 m2 . 3340 m full bangunan dua lantai dengan ukuran 3 X 3 m per kios , lantai bawah dan lantai atas total keseluruhan 210 unit kios menelan anggaran 20 miliar .

Pasar tersebut di bangun tidak menggunakan Anggaran Pemerintah baik APBN , APBD Propiasi maupun APBD Kabupaten tetapi murni dari Infestor .

Dengan sistem sewa dan sampai sekarang sewa unit kios sudah habis di pesan oleh pelaku usaha pasar ( pedagang ) . Dengan sistem bangun guna serah artinya bahwa perbankan yang akan mengelola dengan sistem kridit dari infestor di serahkan ke perbankan dan pedagang menyicil ke bank tersebut dengan kurun waktu selama 25 tahun sehingga pasar tersebut kembali milik Desa .

Tahap ke dua guna perluasan juga akan di bangun di atas tanah yang sebelah sungai masih satu hamparan dengan bangunan pasar tersebut cuman tanah tersebut tanah milik masyarakat , yanh akan di beli oleh pengembang , layout dan inferior yang sudah di rancang sedemikian rupa adalah proses perencanaan yang matang seperti tata letak semial pedagang basah meliputi : sayuran , ikan , daging di siapkan di lost , kemudian sandang , kelontong , buah-buahan masing – masing satu lost termasuk pedagang kaki lima : baso , es , jus dan sejenisnya akan di siapkan tempatnya .

Adapun sarana Ibadah , Parkir , WC , Kebersihan & Keamanan sudah di prioritaskan . Rekrutmen tenaga kerja di prioritaskan dari masyarakat setempat termasuk pedagang yang mengisi kios tersebut , tidak menutup kemungkinan dari desa yang lain juga akan mengisi dan menempati kios tersebut .

Dampak dari proyek Lingkah Tengah dan juga dari wilayah timur perbatasan Sumedang Majalengka yang merupakan target ke depannya . Untuk mendongkrat pertumbuhan masyarakatnya seperti parkir yang nantinya akan di kelola oleh karang taruna dan pasar akan di kelola oleh BUMDES , sosok kepada desa yang memiliki banyak pengalaman dan rekam jejak baik yang patut di teladani oleh kepala desa lainnya . Apalagi pernah menjabat di salah satu bank terkenal di Jakarta dengan perjuangan yang tidak pernah mengenal lelah hingga sampai pada kesuksesannya . kembali ke tanah kelahiran untuk mewujudkan Desanya .

Pembekalan yang di berikan kepada perangkatnya cukup banyak terutama dari Pendidikan , di adakannya Pengajian rutin bagi perangkat Desa dan Masyarakat demi tercapainya Akhlahnur Karimah . Dari sisi sosialnyapun tidak di ragukan lagi bahkan Mobil Pribadinya sering digunakan Masyarakat yang sakit maklum perjalanan Jatinunggal – Sumedang cukup jauh apalagi kalo orang yang sakit harus segera di Rujuk ke RSU , tuturnnya .

Program jangka menengah dan jangka panjang H. Momo Adi Sugandi akan mencari terobosan bagi infestor untuk bekerja sama membangun SMK Plus , Klinik Bersalin 24 Jam , POM Bensin . Dengan moto : Simpati , Sejahtera , Indah , Maju , Mandiri , Produktif , Agama dan Inotasi Desa Sari Mekar tentunya akan maju. Semua perjuangannya demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat . (Irwan. P / R. Syani)

KORAN

7

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Edisi 0405/XII/2014

S A N T U N

Pasar Cicalengka Siap Dibangun Kab bandung Koran Sinar Pagi- Setelah tiga tahun pasca kebakaran akhirnya pembangunan Pasar Cicalengka akan segera di bangun, lelang investasi pembangunan Pasar Cicalengka dimenangkan oleh PT. Bangun Bina Persada.

Setelah melakukan proses MoU dengan Pemkab Bandung, tadi pagi dilakukan kajian oleh Komisi B DPRD Kabupaten Bandung sidak lapangan ke tempat relokasi pasar Cicalengka dan sosialisasi dan presentasi pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Diskoperindag Kabupaten Bandung dengan mengundang dari perwakilan para pedagang, tokoh masyarakat Cicalengka, LSM dan Ormas serta jajaran Muspika Kecamatan Cicalengka, Acara sosialisasi tersebut diselenggrakan di Aula Kecamatan Cicalengka, senin 24 November 2014.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Dikoperindag) Kab. Bandung Dra. Hj. Popi Hopipah, M.Si. menyatakan, Alhamdulilah setelah melalui berbagi tahapan dari mulai DED, kajian Amdal dan lelang investasi akhirnya pasar Cicalengka akan segera di bangun dalam rencana pembangunan Pasar Cicalengka, sudah tidak ada kendala lagi.

Diharapkan, pada Desember 2014 bisa dilaksanakan peletakan batu pertama untuk memulai pelaksanaan pembangunan Pasar Cicalengka, nilai investasi untuk pembangunan

Pasar Cicalengka sebesar Rp 68 miliar.

Pelaksanaan pembangunan pasar itu sudah menjadi tuntutan masyarakat sejak pasar tersebut dilanda peristiwa kebakaran pada 2011 lalu. "Masyarakat pedagang sudah sangat mendambakan pembangunan pasar Cicalengka," kata Popi. Dalam sosialisasi tersebut Perwakilan para pedagang yang diwakilkan pada tim Komite menyerahkan 2 (dua bundel) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Membeli dan Mencicil kepada Kepala Dinas Koperindag.

"Pembangunan pasar cicalengka bukan dari APBN, APBD Provinsi

maupun Kabupaten Ini murni dana investor. Yang dibiayai pemerintah dalam proses pembuatan amdal dan administrasi lainnya," katanya.

Dimas _ Er Bandung Koran Sinar Pagi Ratusan warga Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung mendatangi Gedung DPRD K a b u p a t e n B a n d u n g . Wa rg a menolak eksekusi tanah carik yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB) pada 2 Desember.

Dengan menggunakan tiga truk, dua angkutan umum dan puluhan sepesa motor, warga datang ke

Dampak Pemberian BOS Jumlah Peserta Didik Melonjak Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi), JUMLAH siswa usia 16-18 tahun yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK dan MA di Kabupaten Bandung, kian melonjak menyusul disalurkannya dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bandung Drs. H. Agus Firman Zaini menyebutkan, tahun 2013/2014 jumlah siswa yang melanjutkan ketingkat SMA/SMK/MA tercatat hanya 70.768 orang, sementara yang tidak melanjutkan sebanyak 119.866 orang. Namun setelah digulirkannya dana BOS untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2014/2015, jumlah siswa yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA menjadi 91.610 orang dan yang tidak melanjutkan 99.024 orang.

"Oleh karena itu kami menilai dampak pemberian BOS ini sangat luar biasa dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat", kata H. Agus Firman Zaini pada kegiatan Launching BSM (Bantuan Siswa Miskin) Sabilulungan dan Bantuan BOS Daerah pendidikan menengah tahun 2014, di Gedung M. Toha-Soreang, Kamis (27/11).

Pemberian dana BOS, BOS Daerah dan BSM menurut H. Agus Firman Zaini merupakan salah satu

langkah yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah yang ditargetkan secara nasional sebesar 97%.

Target tersebut jika dilakukan secara reguler akan tercapai pata tahun 2040. Namun dengan adanya percepatan tersebut, kata H. Agus Firman target 97% bisa tercapai tahun 2020 mendatang. "Saya merasa yakin khususnya di Kabupaten Bandung, target itu bisa-bisa diraih sebelum tahun 2020, mengingat Pemkab Bandung sendiri setiap tahun menggulirkan dana percepatan pendidikan seperti halnya bantuan untuk siswa miskin", tambah H. Agus Firman Zaini.

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., M.Ip menyebutkan, lebih dari 40% dana APBD Kabupaten Bandung tersedot untuk membiayai pendidikan, mulai dari biaya

pengadaan ruang kelas, perbaikan sekolah disamping untuk pemberian dana percepatan pendidikan.

"Kita betul-betul peduli terhadap pembangunan dunia pendidikan ini, karena untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pendidikan formal", kata H. Dadang M. Naser.

Dengan disalurkannya dana percepatan pendidikan, Bupati berharap seluruh warga Kabupaten Bandung usia sekolah bisa menikmati pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar, SMP hingga SMA/ SMK maupun Madrasash aliyah (MA).

"Kita harapkan kedepan tidak ada lagi istilah putus sekolah karena tidak ada dana, karena semua biaya sekolah sudah digratiskan", tegasnya.

Berdasarkan data yang ada, jumlah dana BOS, BOS Daerah dan BSM tahun 2014 di Kabupaten Bandung tercatat Rp 61.970.600.

000,-. Dana sebesar itu, masingmasing untuk SMA Negeri senilai Rp 10,9 milyar, SMK Negeri Rp 5,3 milyar, SMA swasta Rp 11,3 milyar, SMK swasta RP 25,2 milyar, Madrasah Aliyah (MA) Rp 7,4 milyar dan Paket C sebesar Rp 1,6 milyar. Dana tersebut dinikmati oleh siswa sebanyak 90.547 orang.

Perkelahian Pelajar Potret Buram Dunia Pendidikan Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi) Potret pendidikan di kab.

Bandung sedikit tercoreng dengan adanya perkelahian pelajar yang menimpa siswa SMPN 1 Pameungpeuk dengan siswa SMPN 2 Dayeuhkolot yang terjadi belum lama ini di lingkungan sekolah SMPN 1 Pameungpeuk . Peristiwa tersebut terjadi karena adanya cinta segitiga antara kedua pelajar yang berinisial RM dari sekolah SMPN 1 Pameungpeuk dengan kedua pelajar dari SMPN 2 Dayeuhkolot berinisial R dan R peristiwa tersebut terjadi tepat di gerbang sekolah SMPN 1 Pameungpeuk selesai jam belajar sekitar pukul 13.30 wib. Menurut saksi mata yang tidak mau di sebutkan namanya, dia sudah menaruh curiga dengan gelagat kedua pelajar dari sekolah SMPN 2 Dayeuhkolot yang sebelumnya telah mondar mandir di luar lingkungan sekolah tersebut sebelum peristiwa itu terjadi.

Setelah jam belajar selesai, perkelahian pun tidak terelakan lagi kedua pelajar tersebut langsung menyerang pelajar yang telah diincar sebelumnya dengan memukulkan benda tajam ke kepala si korban yang seketika itu mengeluarkan darah.

Melihat kejadian tersebut dengan spontan para pelajar dari sekolah

gedung dewan. Warga meminta kepada DPRD agar membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Ratusan warga Desa Nanjung Mekar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung melakukan unjuk rasa di Pemkab Bandung perihal meminta Bupati Bandung mendesak Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah carik Desa Nanjung Mekar. Sebelum demo ke Pemkab Bandung, mereka melakukan aksi demo ke PN Bale Bandung.

Observasi Wartawan Koran Sinar Pagi di lapangan, massa mendatangi PN Bandung sekira pukul 10.00

WIB. Setelah melakukan orasi, mereka selanjutnya meluncur ke Pemkab Bandung untuk bertemu dengan para anggota DPRD Kab. Bandung dan Bupati Bandung.

Aksi massa ini mendapat pengawalan langsung dari petugas Polres Bandung. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas menurunkan unit K9.

Menurut Aceng, salah seorang perwakilan warga, kasus sengketa ini sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu. Namun ketika itu MA memenangkan pihak pemerintah desa terkait tuntutan keluarga ahli waris, Madtjar'I. Namun tanggal 22 agustus 2014 keluar keputusan PN Bandung yang memenangkan pengggugat. Gugatan tersebut dimenangkan adanya pernyataan kesepakatan antara tim tergugat dengan pihak penggugat.

"Tapi surat pernyataan tersebut palsu, sebab setelah ditanya warga, 6 warga yang masuk tim tersebut tidak pernah menandatangani pernyataan damai atau kesepakatan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, warga meminta PN Bale Bandung membatalkan keputusan tersebut. Bupati Bandung dan DPRD Kab. Bandung juga diminta mendorong PN Bale Bandung untuk membatalkan keputusan tersebut.

Dimas_Er

Bupati Kecewa dengan Penambangan Pasir Cilopang agar aktivitasnya dihentikan Garut (Koran Sinar Pagi), Maraknya penambangan pasir di Kampung Cilopang, Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler, yang berlokasi di kawasan Gunung Guntur ini sudah semakin parah. Kendati Pemkab Garut sudah memberikan peringatan terhadap pengelola tambang agar penambangan pasir itu dihentikan, namun peringatan tersebut tak digubris oleh pihak pengelola. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Rudy Gunawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penambangan pasir di Kampung Cilopang, Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler belum lama ini. Bahkan, Bupati Rudi merasa kaget dan mengaku terkejut dengan aktifitas tambang pasir yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut sudah menggunakan alat berat termasuk kawasan itu sudah sangat membahayakan warga sekitar penambangan pasir.

"Justru sekarang lebih parah lagi karena penambangan pasir tersebut menggunakan alat berat. Sampai penyaring pasirnya saja sudah menggunakan mesin yang cukup modren," kata Rudy kepada kalangan wartawan, kemarin.

Rudy mengatakan, selama berada dilokasi penambangan selama 30 menit lebih dari 30 truk yang mengambil pasir. dalam jangka waktu sehari tidak kurang dari 120 truk yang hilir mudik mengambil pasir. Lokasi penambangan pun kondisinya sudah kian memperihatinkan, dan tentunya dengan kondisi seperti itu akan membahayakan bagi para penambang dan masyarakat sekitar.

"Tadi kan kita tahu pas saya berdiri di atas bukit ternyata di bawahnya itu sudah berlubang dan bisa roboh kapan saja," sesalnya.

Menurut Bupati rencananya dari pihak BKSDA dan dinas kehutanan akan melakukan penelitian ke lokasi. Bupati juga terlihat sangat kecewa dengan aktivitas penambangan pasir tersebut. Wajah Bupati yang memerah dengan menggeleng gelengkan kepala melihat kondisi penambangan yang sangat kritis itu, dia minta kegiatan penambangan pasir harus segera dihentikan. "Ya pasti kegiatan tersebut akan di pidanakan oleh BKSDA, dan kehutanan. Kami atas nama Pemkab setuju dengan hal tersebut" tegasnya.

Penutupan penambangan pasir tersebut, kata Rudy, memang bukan tanpa alasan. Selain membahayakan lingkungan sekitar dan mengakibatkan longsor, juga penutupan penambangan itu merupakan program nasional yang akan serentak di laksanakan di beberapa lokasi dan salah satunya cilopang.

Sementara, warga setempat menuturkan, penambangan pasir di daerahnya itu sepertinya ada beking kuat dibelakangnya. Buktinya saja, sejak belasan tahun silam kendati sudah dilarang sejak lama tetapi aktivitasnya tak pernah berhenti. "Sempat penambangan itu ditutup, tapi tidak lama penambangan pasir justru beroperasi lagi, sekarang kondisinya sudah parah dan memprihatinkan.

Mudah mudah dengan Bupati Rudy bisa ditutup penambangan pasirnya," pungkas Irwan Nasir salah seorang warga setempat. **** (Alh)

Sambungan Pembangunan Pasar Johar Jadi Polemik namun bukan berarti kami lepas tangan. untuk pasar johar kami sempat mendengar, terlebih retribusi PAD yang selalu minus tiap tahun nya. Pihak pengembangpun mengakui hal itu dengan alasan masih dalam tahap pengerjaan dan penataan. Kami akan tetap komunikasikan dengan pihak berkompeten untuk mengakomodir keluhan pedagang. Karena pedagang walau bagaimanapun adalah asset yang harus dilindungi dan di akomodir jangan sampai merugi apalagi sampai gulung tikar.” Papar H.Danu Lebih lanjut ketua komisi B ini mengatakan pihaknya akan sesegera mungkin mengkaji MOU antar pengembang dan Pemkab. “ kami akan coba kaji perjanjian nya agar antara hak dan kewajibanya lebih jelas, bahkan hari ini mungkin akan kami bahas dalam rapat kerja komisi.” Tegasnya mengakhiri.

(Her/Ard)

Kejati Jabar Akan Tindak Pengemplangan Pajak PT. ING mendapat kepastian hukum atas semua asset negara yang sejatinya menjadi hak rakyat. Kami akan menindaklanjuti temuan ini hingga ada kejelasan hukum” papar Endang Azizi.

Bukan barang baru pengemplangan pajak yang ada di negeri ini terpublikasikan. Hanya saja kaitan persoalan penegmplangan pajak perusahaan yang ber indikasi merugikan negara layaknya harus diusut secara tuntas. Terlebih kaitan asset negara yang berjumlah ratusan milyar rupiah penegak hukumpun diminta jangan hanya tutup mata. “Hak rakyat jangan sampai menjadi hak pengusaha dan pejabat pelaku penegak hukum” (Tim)

Komisi VII DPR Anggap Tim Antimafia Migas Sudah Kebablasan SMPN 1 Pameungpeuk langsung mengejar si pelaku pemukulan dan berhasil di tangkap oleh salah satu guru olah raga dari sekolah tersebut dan berhasil di amankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menyita barang bukti yang mereka pergunakan.

Korban langsung di bawa ke rumah sakit di wilayah Baleendah.

Peristiwa tersebut langsung di tangani oleh polsek Pameungpeuk dan langsung memanggil selanjutnya memanggil kedua kepala sekolah dan kedua orang tua pelajar untuk di mintai keterangannya oleh kanit

Reskrim. Menurut penuturan kanitreskrim Pameungpeuk, peristiwa tersebut sudah di selesaikan secara kekeluargaan dan keluarga pelaku pun bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya pengobatan korban. Paska kejadian tersebut kami berhasil mengkonfirmasi ke sekolah masingmasing dengan jawaban yang sama permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan meskipun dalam kejadian itu kedua pelajar tidak masuk sekolah (Alfa).Pihak sekolah langsung memberikan sanksi kepada pelajar tersebut, ujar guru kesiswaan SMPN 2 Dayeuhkolot.

dengan ketatanegaraan.

Menanggapi kritik tersebut, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Fahmi Radi menyatakan timnya dibentuk oleh Menteri ESDM untuk mengkaji berbagai permasalahan di sektor migas berdasarkan data dan fakta, bukan desas desus. Karenanya, dia menilai tidak ada masalah karena tidak ada kewenangan dan peraturan yang dilanggar.

Dia mengakui pembenahan di tubuh Pertamina dan Petral memang menjadi prioritas kerja timnya. Hal ini karena melihat kejanggalan dan anomali pada tata kelola usaha migas yang melibatkan kedua perusahaan negara itu.

"Kenapa puluhan tahun kilang minyak kita tidak ditambah? Ini kan mendorong impor. Semakin banyak impor yang diuntungkan Petral. Itu yang akan kami bedah," ujar Fahmi.

Namun dalam melancarkan aksinya, kata Fahmi, tim selalu berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Hal ini dilakukan karena semuanya memiliki semangat yang sama untuk memberantas mafia migas.

"Dalam pemberantasan mafia migas Kementerian ESDM dan BUMN ini ada keinginan bersama. Misalnya pengangkatan ketua SKK migas dan Direktur Utama Pertamina, itu untuk membersihkan mafia," ujarnya. (*/CNN)

KORAN

Akademia redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

SINAR PAGI News L U G A S

T A J A M

rangi emisi karbon dioksida, disusul konferensi Lingkungan Hidup di Rio De Janeiro Brazil dikenal sebagai KTT Bumi (Earth Summit), dan KTT Perubahan Iklim dan Pemanasan Global di Nusa Dua Bali Indonesia.

“Ketika Lingkungan Hidup tidak berdiri sendiri, itu akan mengurangi kewenangannya, dari sisi kebijakan akan sulit memilah.

Sedangkan Lingkungan Hidup ada kewajiban berdiri sendiri sebagai kontrol, dan bagian lain bersifat teknis produksi, salah satunya Kehutanan. Dengan sifat teknis, pasti ada kejaran profit oriented.

Padahal Lingkungan Hidup tak seperti itu,” katanya di sela Sillaturrahmi dan Temu Kangen dalam rangka Reuni Alumni Fahut-

Unwim Angkatan 1995 di Vila Buleud Jati Tarogong Kaler, belum lama ini.

Dia mempertanyakan sikap pemerintahan saat ini tak melihat kesepakatan Internasional terkait pemanasan lobal dimana intinya soal isu isu lingkungan hidup.

Senada dikemukakan Sekretaris Egi Maya Kurnia. Dia menyatakan potensi kerusakan sumber alam justeru kian terbuka dengan penggabungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut. “Sebelum digabung saja, isu-isu kehutanan sendiri sudah sangat berat. Seperti pembalakan liar, dan pembakaran hutan.

Penyetopan ijin HPH tak mungkin dilakukan karena kita juga butuh produksi. Paling dibenahi sistemnya. Termasuk soal HTI (Hutan

Lomba Paduan Suara Antar Pengurus PGRI Se-kabupaten Bandung

Kab. Bandung (Koran Sinar pagi), Dalam rangka memperingati HUT guru yang ke-21, pengurus PGRI kab. Bandung mengadakan lomba paduan suara antar pengurus yang di adakan di gedung kesenian Sabilulungan Pemda Soreang pada (26/11/2014) yang di hadiri langsung oleh bupati H. Dadang M Naser.

Menurut sekertaris PGRI H. Maman Sudrajat Spd. MM,tujuan

diadakan lomba paduan suara ini yaitu untuk lebih mempersatukan semua pengurus cabang supaya tidak hanya mendengarkan lagulagu yang di bawakan oleh peserta tetapi ikut terlibat langsung dalam perlombaan ini para jurinya pun kita ambil langsung dari luar yang mengerti di bidangnya supaya makin menambah motivasi bagi para peserta dan supaya kelihatan

Penyebarluasan Dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Tingkat Kecamatan Cimaung

Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi) Untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan berbagai impormasi Pendidikan di tingkat Sekolah menengah diadakanlah kegiatan sosialisasi informasi pendidikan acara tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Cimaung ,belum lama ini. Adapun yang ikut hadir diantaranya 5 sekolah menengah, SMA Banjar Asri dan SMK nya , SMA Al Pitri ,Al Bayan , Al Hijrah . Dari semua jumlah anak siswa yang hadir pada acara itu sebanyak 139 orang . Momen ini adalah tepat berkenaan Pada program kurikulum 2013 .yang menjadi harapan pendidikan lebih berkembang berbagai impormasi pendidikan Kearah yang lebih baik lagi .

Hasil wawancara SP dari ketiga pemateri diantaranya , dari Camat kecamtan Cimaung , Drs H Hidayat Ramdhan ,menyampaikan tentang informasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berada di Kabupaten Bandung . Karna sudah selayaknya anak sekolah ditingkat menengah mengetahui tentang informasi pemerintahan. Kemudian Ada pemateri dari Kapolsek Cimaung , Iptu Arvin , sama hal nya ikut dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan , Serta memberikan pemahaman tentang, kenakalan remaja dan Narkotika yang selama ini dilarang keras karna banyak faktor Yang akan mengaggu kehidupan. Dalam upayanya Arvin terus melakukan sosialisasi terhadap anak sekolah , baik Ditingkat SD sampai tingkat SMA . Kegiatan tersebut terus dikembangkan diwilayah kecamatan Cimaung. Guna untuk mencegah adanya bahaya tersebut jangan sampai tertular kenakalan remaja ,akibat ulah dan perbuatan sehingga akan merusak pada sikap dan moral berpengaruh yang tidak baik . akhir pembiacarannya , selain itu bentuk upaya lain yang ditempuh oleh , arvin , terhadapap bidang pendidikan yaitu melakukan kegiatannya , Melaluai kegiatan ekstrakulikuler bidang pramuka saka bayangkara , penegak ,pandega dan lainya. Ini adalah sebuah upaya untuk membantu perkembangan anak agar bisa disiplin dan patuh terhadap aturan dan peraturan. Dan mampu mengimplementasikan hasil pendidikan tersebut ke arah yang lebih maju dan berkembang. Menjadi harapannya , agar semua siswa pada tingkat dasar atau menengah '' taat dan patuh terhadap ajaran islam '' karena Itu salah satu bentuk pondasi yang kuat, dengan seperti itu sikap dan moral akan lebih baik lagi .tandasnya!

Pemateri terakhir , Oleh Agistini sebagai kasubag SMK , SMA wilayah 2 Bale endah, disampaikannya , mensuport dan ikut bangga Dengan adanya DPA di kecamatan melawat kasi sosbud diterapkan dan aplikasikan dengan rasional apalagi banyak manfaatnya Buat keluarga kemudian buat aparat setempat dan agar menjadi sebuah contoh kepada kecamatan yang lain. Kemudian program Ini menjadi ruhnya pengembangan Visi kabupaten bandung serta berkaitan dan pengembangan kurikulum 2013.

Harapan kedepan Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan bahawa bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi semua pihak wajib ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa . ujarnya! (Hamjah)

lebih fair dalam menentukan juarajuaranya. Setelah para peserta berlomba untuk men-dapatkan hasil yang terbaik, di dapatlah para juara dalam perlom-baan tersebut.

Berikut daftar para juara dalam lomba paduan suara tersebut Kec. Baleendah (Juara pertama), Kec. Arjasari (Juara kedua), Kec. Pangalengan (Juara ke tiga).

(Yudi Pribadi)

Tanaman Industri),” ujar Egi. Dia juga menyoroti carut marutnya pertambangan serta pengusahaan potensi panas bumi yang bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Banyak kegiatan tersebut justeru berada di kawasan Cagar Alam yang berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang tidak boleh ada kegiatan sama sekali kecuali hanya untuk kegiatan pendidikan, khususnya penelitan.

“Di Jawa Barat saja ada sekitar 300 titik potensi panas bumi.

Edisi 0405/XII/2014

S A N T U N

IKA Fahut Unwim Tolak Penggabungan Lingkungan Hidup dengan Kehutanan Garut, (Koran Sinar Pagi),Penggabungan Lingkungan Hidup dengan Kehutanan dalam satu kementerian yang kini dikomandani Siti Nurbaya mendapat penolakan secara tegas dari Ikatan Alumni Akademi Ilmu Kehutanan (IKA AIK) Fakultas Kehutanan Universitas Wnayamukti Angkatan '95.

Menurut Ketua IKA AIK Fahut Unwim, Riki Ganesha, digabungkannya Lingkungan Hidup dengan Kehutanan dikhawatirkan membuat Indonesia semakin kedodoran dan tidak jelas kebijakannya dalam tindak lanjut isu-isu Lingkungan Hidup yang merupakan isu global.

Apalagi Indonesia sendiri sudah meratifikasi Prorokol Kyoto yakni persetujuan internasional mengenai pemanasan global untuk mengu-

8

Sekarang ini Pemerintah lebih mengarah menghilangkan regulasi, dan hanya berpikir asas kemanfaatannya. Kalaupun mau ada kegiatan (tambang/eksploitasi panas bumi), status Cagar Alam harusnya diturunkan, misalnya jadi hutan lindung.

Jangan sampai nantinya justeru merusak banyak plasma nuthfah asli bumi kita,” kata Egi. Karenanya, dia berharap Presiden Joko Widodo meninjau kembali penggabungan Lingkungan Hidup dengan Kehutanan dalam satu kementerian tersebut. Mereka juga mendorong Komisi IV DPR RI untuk meminta Presiden meninjau kembali pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu. (AD/Alh)

Bapapsi Kab. Bandung Mengadakan Bedah Buku Kab. Bandung (Koran Sinar pagi)-, Dalam rangka meningkatkan minat baca pelajar dan masyarakat . BAPAPSI (Badan Perpustakaan Arsip dan Sistem Informasi) kab. Bandung mengadakan bedah buku dengan judul “ya Robb , Aku Galau” penulis Aida Ahmad. Acara dihadiri 125 peserta undangan yang berasal dari pelajar dan masyarakat umum. Dengan tujuan membentuk daya pikir yang lebih baik, diawali dengan peningkatan pengetahuan , maka acara ini diselenggarakan. Agar teciptanya generasi yang mencintai buku dengan membudayakan baca. Acara bedah buku rutin kita laksanakan setiap tahunnya.

Jelas kepala Bapapsi kab. Bandung H. Slamet Mulyana,SH,S.Ip,M.Si, saat di temui di lokasai acara Gedung Kopri Kab. Bandung (2-12-2014) Aida Ahmad sebagai penulis menjelaskan isi dalm buku yang dibedahnya.

Setiap orang memiliki masalah/kegaluaan, tapi masalah juga yang akan meningkatkan kualitas kebahagiaan kita. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dengan berusaha menulis masalah yang kita alami dengan itu kita telah melangkah untuk menuju menemukan solusinya. Selain itu memeiliki teman curhat yang kita anggap lebih dewasa dan berpikir lebih bijak itu penting. Karena mereka bisa hadir dalam hidup kita sebagai pemberi solusi.

Kita harus bisa memilih memilah teman, lingkungan positif membawa kita berprilaku positif, Jelasnya!

Menurut Sopian Sahid siswa SMK Penida 2 katapang yang hadir mewakili sekolahnya. Acara ini cukup posifif. Selain kita bisa menambah ilmu pengetahuan lebih, kita juga bisa bersilahturahmi dengan para pecinta buku pelajar dan masyarakat. Ungkapnya Disisi lain ada peserta yang tidak mau disebutkan namanya memberikan kesan-kesan setelah acra selesai. Acara ini lumayan positif dan pasti berpengaruh positif. Acara bedah buku yang berjudul “Ya, Robb, Aku Galau” ini cenderung bisa meningkatkan karakter keagamaan yang kuat. Namun alangkah lebih baiknya dikemudian hari jika akan mengadakan kegiatan bedah buku. Panitia harus bisa memikirkan para peserta juga untuk membagi. Intinya harus ada waktu berhenti sejenak untuk peserta melakukan ISOMA (Istirahat sholat dan makan). “jangan sampai acara tetap berlangsung , sedangkan waktu sholat asar telah datang, acara berlangsung dari pukul 13:00-17:00wib, kalau pukul 17:00, menurut apa yang saya pahami itu bukan waktu yang tepat untuk sholat asar” jelasnya (Dwi/Yudi)

Seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur`an Tingkat Kecamacan Saguling KBB Tahun 2014

Saguling. KBB, Koran Sinar Pagi.- Guna mencari bibit-bibit qori dan qoriah untuk mewakili Kecamatan Saguling di Musbaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kabupaten Bandung Barat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Saguling menggelar Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan, Minggu (26/10). Camat Saguling dalam sambutannya saat pembukaan MTQ di Kecamatan Saguling mengatakan ,” kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat demi kemajuan masyarakat Kecamatan Saguling khususnya mencari bibit-bibit qori dan qoriah. Saya berharap melalui kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an ini mencari calon qori dan qoriah yang berprestasi di Kecamatan Saguling yang kita cintai ini.

“Inilah saatnya bagi warga di Kecamatan Saguling untuk menggali potensi calon - calon, kader-kader pembaca Al-Qur'an diberbagai tingkatan, baik bidang Syarhil Qur'an, Fahmil Qur'an, Khottil Qur'an hingga Tartil tingkat anak - anak.

Kegiatan ini merupakan Program Pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang religius, mempertebal imtaq dan memahami isi kandungan Al-Qur'an,”jelas Camat yang memberikan sambutanya di depan para tamu undangan yang hadir diantaranya Ketua LPTQ KecamatanSaguling, tokoh agama, tokohmasyarakat, Remaja Masjid se-Kecamatan Saguling dan undangan lainnya ( DENI.H.M )

SDN Tunas Harapan Butuh Sarana Untuk Mengantisipasi Banjir Kota Bandung( Koran SINAR PAGI)-, SDN Tunas Harapan yang beralamat di Jl- Cijerah Kota Bandung. Dengan datangnya musim hujan sekolah tersebut sering mengalami banjir. Kondisi sekolah yang lebih rendah dari dataran jalan raya membuat air hujan cenderung mengalir ke halaman sekolah.

Vicky siswa kelas 2 disekolah tersebut menggeluhkan keadaan sekolahnya. “ ia, saat musim hujan halaman sekolah sering mengalami banjir. Kerena banjir sepatupun harus dilepas supaya tidak basah” jelasnya.

Kepala sekolah SD Tunas Harapan, Dedi S.Pd berharap adanya bantuan dari pemerintah terutama Dinas Pendidikan. Saya sudah berusaha mengajukan profosal bantuan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. Profosal tersebut berisi tentang rencana pembangunan dan peningkatan sarana sekolah. Diantaranya revitalisasi selokan, pemindahan mushola sekolah yang berada di tengah lapang ke pinggir atau diatas ruang kelas. Hal ini untuk membuat ruang yang lebih luas untuk para siswa berolah raga ataupun melaksanakan kegiatan lain.

Diperkirakan jika masjid bisa dipindahkan, maka akan cukup menjadi tempat untuk lapang bola. Dan tak sedikit jumlah murid inkluisi / anak berkebutuhan khusus membuat harus adanya peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Jelasnya!

Saya berharap dengan adanya banyak prestasi yang diperoleh sekolah.

Pihak pemerintah lebih memperhatikan lagi sekolah ini. Jangan sampai bantuan itu hanya diberikan kepada siapa yang memiliki kedekatan khusus dengan pihak pemerintah terutama Dinas Pendidikan. Tegasnya (Dwi Arifin)

Kasek SMPN Pagerageung. Disiplin Modal Utama Raih Prestasi Tasik (Koran SINAR PAGI)Sekolah merupakan tempat menuntut Ilmu. Sekolah juga yang mencip-takan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa di andalkan bagi kehidupan para siswa dalam menjalankan kehidupan kelak menjelang dewasa. Jadi Pendidikan jelas sangat penting bagi setiap manusia dan bagi kelang-sungan hidup berbangsa dan berne-gara.

Sebab generasi muda merupa-kan bakal calon yang meneruskan perjuangan, baik berjuang bagi dirinya maupun berjuang untuk kepentingan Bangsa dan Agama.

Maka di perlukan bakal bakal penerus yang berkualitas. Jadi Pendidikan modal utama bagi siapapun sejak usia dini.Alhasil jika seseorang memiliki Ilmu yang hebat serta berkualitas.tentu akan mudah dalam menjalani kehidupan. Karena akan mudah mencari jatidiri dengan

berbekal Ilmu yang di milikinya.jika sudah mengantongi ilmu yang cukup. Jadi jelas jelas kualitas mereka para siswa tergantung di mana siswa itu menuntut ilmu. untuk menciptakan siswa berprestasi tentunya mereka harus memiliki kedisiplinan dalam belajar. Hal seperti ini rupanya sudah dilaksanakan Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN) Pagerageung.

Keberhasilanya dalam menciptakan siswa berprestasi tidak terlepas dari kedisiplinan pihak yang terkait. dari mulai Guru, Kepala Sekolah dan siswa itu sendiri. Di siplin merupakan modal utama untuk mencapai keberhasilan.ucap kasek. Poin pertama kami ingin kualitas Pendidikan di sekolah ini mendapatkan poin yang maksimal yang berkualitas dan bermutu. harapan ini tentunya tidak berlebihan sebab di manapun siswa sekolah tentu hanya satu tujuan

mencari ilmu untuk bekal hidup untuk masa depannya. Bukan siswa saja yang berharap meraih ilmu yang bagus. Melainkan orang tua mereka juga pasti mengharapkan anaknya memiliki ilmu yang mumpuni.Jadi sewajarnya kita sebagai pendidik

harus berusaha supaya para siswa meraih prestasi yang bagus. dengan cara cara kita sebagai pendidik.yang paling utama terapkan disiplin kita sendidri sebagai pengajar lalu, terapkan kepada anak didik.

Memang untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. tetapi dengan tekad yang tulus dan atas dasar kerjasama berbagai pihak tentu akan tercapai apapun yang kita inginkan.Maka sejak awal kami tugas di sini, cara yang pertama kami lakukan adalah disiplin untuk seluruh pihak yang terkait di Sekolah ini.agar di contah para siswa, pertama kami menerap-kan disiplin terhadap guru terlebih dahulu Sebab, siswa akan berkaca kepada pendidik itu sendiri. Jika Pendidiknya di siplin tentu mereka akan mengikuti apa yang di lakukan gurunya. Kalau gurunya tidak di siplin sudah pasti siswa pun akan mengikuti pula jejak

gurunya. Sedangkan kalau gurunya disiplin dan ketat, dengan sendirinya siswa akan mematuhi perintah para gurunya.Jadi kami yakin di siplin sangat penting bagi suatu perjalanan apa saja apalagi masalah pendidikan.

Coba kita bayangkan jika kami tidak melakukan cara kedisiplinan terhadap siswa, akan seperti apa jadinya sebab siswa sangat banyak yang sekolah di .SMP.N Pagerageung, diantara Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang setiap tahun selalu bertambah siswanya.

Sekarang ini jumlah siswa mencapai 900 siswa. Adapun Guru yang bertugas di sini berjumlah 44 orang. yaitu Pegawai Negri Sipil (PNS) 40 orang sedangkan 4 orang sebagai tenaga Honorer. Dengan siswa yang cukup banyak tentu di perlukan kerjasama yang baik antara Guru dan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab.

SMKN 1 KARAWANG GELAR JOB FAIR se-JABAR

Karawang, (Koran SINAR PAGI)-, Upaya mengu-rangi angka pengangguran di Jawa Barat khususnya di Kabu-paten Karawang, Pemerintah pusat menunjuk SMKN 1 Karawang sebagai tuan rumah dalam ajang Job Fair se Jawa Barat yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana. Senin (24/11).

Dalam sambutannya Cellica menyampaikan, “Dengan pesatnya pembangunan di Karawang serta makin banyak-nya bahkan ribuan Perusahaan yang terdapat di Karawang Saya rasanya tidak ikhlas kalau anak – anak kita hanya menjadi penon-ton dan menjadi pengangguran saja. Oleh karena itu Kami selaku Pemerintah Daerah berharap dengan

dikeluarkan Raperda LP2B (lahan pangan pertanian berkelanjutan) dimana walaupun banyaknya industry di karawang, namun Karawang tetap berusaha mempertahankan sebagai lumbung padi Jawa Barat dan sebagai Pusat ketahanan pangan Nasional. Serta ketika Karawang mengalami pembangunan besar besaran diharapkan anak anak

kita yang ada di Jawa Barat khususnya yang ada di Karawang yang nantinya dapat mengisi pembangunan tersebut”. Ujarnya.

Ditambahkannya,” tentunya dalam menghadapi pembangunan di Karawang, anak anak kita harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dimana persaingan kedepan pasti

akan sangat ketat dalam mendapatkan pekerjaan”.ungkapnya.

Harapnya,” Dengan adanya Job Fair ini diharapkan kedepannya dapat terjadi sinergitas yang baik antara Perusahaan dengan calon pekerja sesuai dengan kemampuannya”. Imbuhnya.

Sementara itu menurut Agus Rukmawan selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Karawang menyebutkan, kegiatan ini diikuti oleh 20 perusahaan yang ada di Karawang yaitu yang berada di Kawasan KIIC, Surya Cipta dan KIM yang akan berlangsung selama 2 (dua) hari,untuk Job Fair ini diprioritaskan untuk SMK saja dan SMA juga ada hanya sedikit dan itu juga yang jurusan IPA saja”. Tandasnya.

(Ardi)

Hukum

& Keamanan

KORAN

9

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Edisi 0405/XII/2014

S A N T U N

PELAYANAN NISSAN TIDAK MEMUASKAN.... Oknum Bankir Diduga Dalangi Pemalsuan, IDI Historis Berhasil Dijebol ...

MOBIL BEKAS PAMERAN MASIH DIJUAL?

Karawang, (Koran Sinar Pagi)-, PT. INDOMOBIL TRADA NASIONAL ( NISSAN KARAWANG) dianggap Kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

Hal tersebut di alami dan terjadi kepada Robby Pratama, salah seorang awak media,koordinator LITBANG koran sinar pagi.

Kejadian berawal pada tanggal 29 september 2014 lalu, Robby datang menemui seorang sales executive sebut saja nama nya Pringga, Robby bermaksud membeli 1 unit NISSAN GRAND LIVINA. Pada saat itu dapat sambutan baik dan ramah. Hal yang wajar seorang sales bersikap demikian, karena konsumen atau customer di anggapnya raja. Dengan

keramahan dan pelayanan sales pada waktu itu maka terjadilah transaksi pembayaran DP atau UANG MUKA pemesanan UNIT. Sampai unit keluar nya mundur 2 hari dari waktu yang di janjikan dan warna pun tidak sesuai yang di inginkan dengan alasan tidak ada warna putih ada juga warna grey metalic tandas seorang sales marketing.

Dengan terpaksa Robby terima unit tersebut karena memang sudah terlanjur diproses. Selang beberapa hari mobil dipakai, terjadi keluhan atau merasa ada hal yang tidak nyaman dengan kendaraan tersebut di antara nya kaca depan bergelombang, menutup pintu belakang harus pake otot, dan ada kejanggalan dari pemasangan kaca film di kartu garansi Solar Gard tercantum tgl pemasangan 22 agustus 2014 dan sudah tercantum nomor polisi 29302.

Pemasangan kaca film lebih awal kurang lebih 40 hari ke pengiriman UNIT, sedangkan biasa nya pemasangan kaca film dilakukan 2 hari atau 1 hari sebelum Unit kendaraan dikirim apabila mobil baru.

Robby merasa kecewa dan tanda tanya besar, apakah unit kendaraan tersebut baru tapi bekas pameran yang dipajang di showroom atau di mall yang sering di buka tutup dan di pegang-pegang orang banyak.

Ketika dikonfirmasi kepada sales executive Nissan, melalui sambungan telpon sang sales membantah hal itu " kemarin waktu serah terima unit saya lihat tidak apa-apa pak, jadi tidak ada gunanya bapak komplain sekarang” tandas nya sambil menutup telpon selular nya.

Dicoba di hubungi kembali via telpon selular yang sama, tidak di

angkat. Seolah sudah sirna keramahan yang awalnya ditunjukan sales Nissan, karena sibuk atau mungkin sudah tidak lagi beretika melayani keluhan konsumen.

Keluhan lain di alami Robby pratama, dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) bukan Suap Targat Negeri Kita (STNK)..?, meski bukan itu namun kenyataanya terjadi tawar menawar harga untuk nomor polisi B 1133 KKK, dengan bagian pengurusan STNK. Keterangan yang didapat, STNK selesai 14 hari, dengan harga untuk Nopol B 1133 KKK ( Rp.1.600.000) ditambah biaya percepatan proses STNK ( Rp.250.000,-). Meski Robby merasa terpaksa, terjadilah kesepakatan. “Ironis, kenapa jika hal itupun menjadi prosedur dan ketetapan perusahaan, tidak ada bandrol seperti di mall atau supermarket" ungkap Robby dengan kesal.

Parahnya lagi ketika ada keterlambatan, sisa pembayaran biaya itu Rp.250.000,- .pegawai pengurus STNK itu telpon dan menagih kekurangan dengan alasan BIRO JASA nya nanyain terus. Hal itu nyaris dan sama persis seperti kolector yang nagih tunggakan. Syah dan boleh saja karena itu hak nya, tapi jangan samakan dalam urusan bidang jasa dengan jual beli atau hutang piutang” Imbuh robby menegaskan.

Kejadian yang dialami wartawan koran ini, semoga dapat menjadi pelajaran dan pengalaman custumer dan masyarakat. sehingga pihak NISSAN KARAWANG bisa memperbaiki pelayanan nya.

(HER/RBY)

Kab.Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Mungkin tidak banyak yang tahu jika performance kredit Debitur terdata di Bank Indonesia, hal tersebut merupakan hasil pertukaran informasi dari Bank dan Lembaga Pembiayaan dikelola Biro Informasi Kredit ( BIK ) Bank Indonesia dalam Sistem Informasi Debitur (SID). SID berisi data-data Debitur seperti fasilitas kredit, agunan serta penjamin dengan outputnya berupa Informasi Debitur Individual (IDI) dan karena mencakup data kualitas pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir, IDI mendapat tambahan Historis.

Ironisnya, seorang oknum Bankir nakal diduga mendalangi pemalsuan data calon Debitur dan berhasil menjebol IDI Historis yang menjadi andalan Bank Indonesia untuk

memiliki ijin resmi dan menyalahi aturan yang berlaku.

Menurut Alit, pihaknya sangat prihatin dengan carut marutnya pengelolaan perijinan di Kabupaten Garut selama ini. Banyak kegiatan usaha bermunculan tanpa mengindahkan ada tidaknya perijinan yang harusnya dikantongi terlebih dahulu.

Tidak sedikit kegiatan usaha semisal minimarket yang sudah beroperasi, padahal perijinannya masih diproses.

“Mestinya ada ketegasan dari Pemkab, jangan dulu dibangun, apalagi beroperasi. Soalnya kalau perijinannya masih diproses, itu kan belum jelas, apakah permohonan ijinnya dikabulkan atau ditolak,” ujarnya.

Dirinya sangat setuju terhadap tuntutan masyarakat seperti disuarakan HMI agar tempat hiburan/ karaoke yang tak berijin ditutup, dan dilakukan moratorium terhadap ijin karaoke oleh Bupati. Begitu pun dengan tempat hiburan yang beroperasi namun tak sesuai dengan

ijin yang dimohonkan.

“Bukan hanya tempat hiburan atau karaoke, bahkan klinik di Garut juga ternyata banyak tak berijin. Dari sekitar 50 klinik yang ada, hanya 9 klinik yang berijin. Semua kegiatan usaha tak berijin ini kan tak ada pemasukannya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ya, mestinya ditutup saja ! “tegas Alit.

Seharusnya, kata Alit, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) selaku institusi yang mengeluarkan perijinan itu berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas teknis, khususnya Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk mengawasi soal perijinan tersebut.

Sehingga dapat mengantisipasi menjamurnya berbagai kegiatan usaha, seperti tempat hiburan/ karaoke, minimarket maupun klinik, tak berijin maupun yang beroperasi tak sesuai perijinan dikeluarkan.

Terpisah, Ketua HMI Cabang Garut Dian Elvan Hasanuddin

menyesalkan sikap Pemkab Garut yang membiarkan merebaknya tempat hiburan/karaoke tanpa kendali. Padahal, keberadaan tempat-tempat tersebut dapat menyebabkan terjadinya dekadensi moral, khususnya di kalangan remaja pelajar. Pasalnya, tempat-tempat tersebut kerap kali dijadikan sebagai arena berlangsungnya perbuatan maksiat, seperti penjualan minuman keras, dan transaksi seksual terselubung.

“Dari sekitar 30 tempat hiburan/ karaoke yang ada, ternyata hanya sembilan tempat yang memiliki ijin.

Termasuk satu karaoke family di antaranya di Leuwigoong sudah ditutup karena diprotes warga,” ujarnya.

Kesembilan tempat hiburan/ karaoke tersebut yakni Pondok Sate Simlim di kawasan Simpang Lima Tarogong Kidul, Sigobing Jalan Raya Bandung-Garut Tanjung Kamuning Tarogong Kaler, Satria

Purwakarta (Koran Sinar Pagi), Seorang bayi dikandung selama selama 9 bulan, setelah dilahirkan hingga dewasa didik dan disekolahkan untuk menuntut ilmu agar dikemudian hari bisa berbakti terhadap kedua orang tuanya, akan tetapi naas bagi Yusuf Faisal (21) status jejaka penduduk Kp. Warung Nangka Ds. Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, pasien yang dirawat/terapi oleh Sep dan H. Nas (red) di Pondok Pesantren AlIslam yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 132/79 Kelurahan Cipaisan

Karaoke Jalan Otista Pataruman Tarogong Kidul, Satria Karaoke II Jalan Cimanuk Paminggir Garut Kota, Grand Charlie Family Karaoke dan Studio Musik Jalan Cimanuk Sukagalih Tarogong Kidul, Resto dan Karaoke Keluarga Jalan Guntur Kencana Haurpanggung Tarogong Kidul, Gustina Fitness dan Karaoke Jalan Raya Leuwigoong, Labamba Komp. Ramayana Jalan Guntur Garut Kota, dan CV Cikuray Jalan Ahmad Yani Garut Kota.

Sementara, banyaknya tempat hiburan/karaoke maupun kegiatan usaha lain tak berijin, Kepala BPMPT Garut Budi Gan Gan menyatakan, persoalan tersebut di luar kewenangannya. “Kami hanya melayani sesuai permintaan ijin yang ada. Kalau semua persyaratannya sudah terpenuhi, ya kita keluarkan ijinnya. Sedangkan di luar itu, bukan kewenangan kami. Itu kewenangan Satpol PP untuk menindaknya,” kilahnya. (Alh)

Anggota DPRD Kab. Bandung Polres Cimahi Siagakan 350 Personel Antisipasi Bencana Terancam 20 Tahun Penjara Dan Gelar Penanda Tanganan MoU Penanggulangan Bencana Kab. Bandung. (Koran SINAR PAGI),- Anggota DPRD Kabupaten Bandung, berinisial RT terancam hukuman 20 tahun penjara. RT didakwa setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 649 juta. Uang hasil korupsi itu digunakan terdakwa untuk dana kampanye sebagai calon anggota legislatif.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana kasus yang membelit anggota DPRD dari Partai Demokrat itu di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (27/11) lalu. Sidang perkara dipimpin Ketua Majelis Hakim Barita Lumban Gaol, SH. Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung, Hardiansyah SH, MH. mengatakan, terdakwa RT dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e junto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan dakwaan berlapis itu RT pun terancam hukuman 20 tahun penjara.

Dikatakan Hardiansyah, terdakwa RT diduga telah melakukan praktik tindak pidana korupsi saat masih menjadi anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung periode 2009-2014. RT sendiri terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2014-2019. Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa RT adalah dengan mengambil langsung anggaran dana untuk proyek pemagaran lapangan parkir dan lapangan upacara dari Dinas Pendidikan untuk 31 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bandung. “Masing-masing sekolah mendapat pagu anggaran Rp. 50 juta atau total anggaran seluruhnya Rp 1,5 miliar.

Uang yang diambil terdakwa untuk proyek pemagaran dan fasilitas lapangan upacara di 25 unit SD. Sedangkan anggaran untuk 6 unit SD lainnya sudah dibawa oleh pihak sekolah dan digunakan sebagaimana mestinya. Total uang yang diambil oleh terdakwa mencapai 1,25 miliar dan digunakan terdakwa untuk dana kampanye saat mencalonkan kembali menjadi caleg. Dari hasil audit BPK, kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp. 649.471.000.

Menurut Hardiansyah, RT membuat sendiri rancangan anggaran pembangunan fasilitas di sekolah itu tanpa pengajuan dari pihak sekolah, serta memaksa Dinas Pendidikan untuk menyetujui anggaran yang dibuatnya tersebut. Penganggaran ini atas inisiatif terdakwa sendiri dan bukan atas pengajuan proposal. Terdakwa RT mengancam Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung jika tidak menyetujui apa yang dibuatnya, maka anggaran Dinas Pendidikan tahun 2013 tidak akan disetujui oleh RT sebagai anggota dewan.

Modus lain yang dilakukan terdakwa yaitu memonopoli proses pembangunan tanpa melalui proses lelang. Pengerjaan proyek dilakukan oleh UA yang tak lain adalah ketua tim suksesnya. UA sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada perkara ini jaksa penuntut umum (JPU) sedikitnya akan menghadirkan 48 orang saksi. (melly)

bertindak jika dirinya dirugikan .

Dibalik sikapnya yang kurang responsif, Rn menyebutkan jika fasilitas kredit atas nama TK telah direstruktur namun masih tetap bermasalah padahal jika uang yang dikucurkan Bank digunakan sesuai rencana untuk modal rokok herbal semua tidak akan terjadi seperti sekarang kata wanita yang mengaku sempat menerima SP dari Bank tempatnya bekerja dengan kejadian itu . “ Apakah pak End sudah siap jika semua diungkap ? “ tanya Rn seakan ditujukan kepada dirinya sendiri.

Koran SINAR PAGI terus melakukan penelusuran untuk mengungkap bagaimana Mafia Perbankan menjebol IDI Historis, jawabannya nantikan edisi mendatang . (*)

Pasien Yang Diterapi Di Ponpes Hilang Orang Tua Pasien Kecewa Dan Geram

Dari 30 Tempat Karaoke di Garut, Hanya 9 yang Miliki Izin Garut, (Koran Sinar Pagi), Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Garut menyesalkan atas sikap pemerintah Kabupaten yang tidak tegas terhadap sejumlah tempat hiburan/ tempat karaoke yang ada selama ini menyangkut tak memiliki ijin operasi.

Pasalnya, hampir sebagian besar kegiatan usaha tempat hiburan/ tempat karaoke yang menjamur di Kabupaten Garut tidak memiliki ijin resmi. Anggota dewan juga meminta Bupati Garut bertindak tegas menutup kegiatan tersebut termasuk pemberlakukan terhadap kegiatan usaha lain yang tak berijin atau beroperasi tak sesuai dengan ijin dimohonkan.

Demikian dikatakan Ketua Komisi D DPRD, Alit Suherman kepada SP, terkait aksi demo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Garut yang menuntut untuk menutup segala kegiatan tempat hiburan/ tempat karaoke yang tidak

menghindari timbulnya kredit beresiko . Koran SINAR PAGI menemukan adanya KK, KTP dan Kutipan Akta Nikah ganda milik pasangan suami isteri berinisial End dan TK, saat ditelusuri pemalsuan tersebut ditengarai bertujuan agar Bank M (untuk sementara tidak disebutkan – Red) mengabulkan permohonan kredit yang diajukan TK meski sudah tercatat sebagai Debitur Bank swasta lainnya. “ Semua diurus ibu Rn, saya terima beres dan tinggal bayar “, kata wanita pensiunan itu saat disambangi ke rumahnya ( 2 Oktober ) Saat dimintai klarifikasinya beberapa waktu lalu, Rn sempat naik pitam dan bicara dengan nada tinggi, KTA Pers awak Koran SINAR PAGI diperiksa bahkan mengancam akan

Kegiatan Apel Siaga Bencana dan Rapat Koordinasi juga Penanda Tanganan Kerjasama Antara POLRI, TNI, BPBD, DAMKAR, PEMKOT Dan Instansi Lainnya Antara Wilayah Kota Cimahi Dan Kabupaten Bandung Barat yang di pimpin langsung oleh Kapolres Cimahi AKBP Erwin Kurniawan bertempat di :Gedung Pengambdian Polres Cimahi

Cimahi. (Koran Sinar Pagi),- Kepolisian Resort (Polres) Cimahi menggelar apel siaga bencana di Mapolres Cimahi, Rabu (22/1). Hal itu dilakukan sesuai dengan instruksi Kapolda Jabar terkait semakin ekstrimnya cuaca dan bencana-bancana alam mulai bermunculan di berbagai daerah kabupaten / kota di Jawa Barat.

Untuk antisipasi dan penanganan bencana ini kami menyiapkan 350 personel. Namun dalam pelaksanaannya tentu akan ditambah dengan personel dari masing – masing Polsek (Kepolisian Sektor, Red) di wilayah hokum tingkat kecamatan," kata Kapolres Cimahi AKBP Erwin Kurniawan saat ditemui wartawan seusai Apel Siaga Bencana Alam yang dilaksanakan di Mapolres Cimahi.

Kapolres Cimahi AKBP Erwin Kurniawan Menambahkan hingga sekarang ini untuk kawasan Cimahi masih lebih aman bencana dibandingkan dengan kawasan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Karena berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB merupakan kawasan yang rawan longsor dan banjir masih kerap terjadi di KBB. ( LINA )

Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Yusuf sejak kamis, 20 Nopember 2014 tidak ada di Ponpes Al-Islam alias hilang.

Orang tua Yusuf beserta keluarga mendengar kabar dari Sep dan H. Nas (red) yang setiap harinya mengurus, merawat/terapi di Ponpes tsb. Maka orang tua Yusuf beserta keluarga merasa heran, kecewa bahkan geram, karena Yusuf dirawat disana tidak gratis, bahkan harus bayar uang di muka Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama terapi 40 hari, bahkan setiap bulan Rp.450.000,- (empat

ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketika “SP” konfirmasi H. Nas dan Sep bahwa benar Yusuf sejak Kamis, 20 Nopember 2014 menghilang/ tidak ada di tempat terapi, dan saya sudah berusaha mencari akan tetapi belum berhasil alias tidak ketemu ucapnya.

Ketika “SP” konfirmasi ke H. Nas dan Sep tentang tanggung jawab hilangnya Yusuf, H. Nas : saya sedang berusaha untuk mencari Yusuf, akan tetapi tenaga santri disini terbatas pungkasnya. (Team Sinar Pagi)

Aspek Legal PT. Berkat Anugrah Tama Jaya, Sudah Terpenuhi

Kab.Bandung(koran Sinar pagi), mencuatnya rumor tentang belum adanya legalitas usaha PT.Berkat Anugrah tama jaya yang berdomisili di jl Soreang-Cipatik dan bergerak dibidang garment. Rumor itu dibantah tegas oleh Dede, kepala personalia pada perusahaan.

Dede menegaskan pihaknya sudah mengantongi segala bentuk ijin. “sudah dari semenjak dilakukan kegiatan usaha, ijin nya kami dahulukan urus. Dari mulai domisili, SIUP,SITU hingga ijin gangguan lingkungan(HO)” tegas dede seraya menunjukan ijin yang disebut.

Lebih lanjut Dede juga mengatakan bahwa perusahaan nya sudah melakukan kegiatan usaha sejak 3tahun kebelakang dan mempekerjakan pegawai hingga saat ini berjumlah 270 orang. “ mayoritas pegawai adalah perempuan dan lebih diprioritaskan dari lingkungan sekitar, selama tiga tahun ini kami berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai Dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi” ungkapnya.

Meskipun diakui Dede dalam hal pengupahan pihaknya belum memenuhi standar upah minimum yang telah ditetapkan .“sistim pengupahan yang kami terapkan masih upah harian, yang kami bayar bulanan selama 26 hari kerja, dengan upah maksimal Rp.60.000/hari. Itu sudah ada kesepakatan dengan pegawai dan memang kemampuan kami baru sebatas itu.” Imbuhnya.

Didampingi salah seorang stafnya, Kepala bagian produksi, Pepen Sobari, turut membenarkan apa yang dikatakan Dede. Pepen menambahkan bahwa pihaknya berupaya optimal dalam mengakomodir pegawai. “kami coba lakukan pembenahan dan perbaikan dalam kinerja, selama ini sudah berjalan kegiatan usaha selama 3tahun, perusahan belum medapat profit. Sudah bisa balance saja untuk ukuran perusahaan garment yang masih terbilang baru, dinilai sudah cukup bagus.” Ujar pepen.

Sejumlah karyawan dan warga dilingkup perusahaan , yang berhasil diminta tanggapannya oleh wartawan SP, mengaku cukup terbantu dengan adanya perusahaan garment itu, terlebih dalam penyerapan tenaga kerja yang memprioritaskan penduduk setempat. (Koko/Opik)

Ayah Tiri Tega Perkosa Anaknya Subang (Koran Sinar Pagi), Prilaku biadab dilakukan seorang ayah tiri yang tega memperkosa anaknya. Ayah bejat moral beinisial Hr (red), penduduk Kampung Kamalsari Desa Kertajaya Kecamatan Tambak dahan Kabupaten Subang. Melakukan perbuatan biadab untuk ke dua kalinya, diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 tepatnya pada pukul 19.00 WIB. Nasib malang yang menimpa sang anak (korban) sebut saja bernama Bunga, berawal saat Bunga berkunjung berkunjung ke rumah ayah tirinya (pelaku). Menurut bunga, pada saat dirinya datang,ayah tirinya sedang di kamar mandi.

Pengakuan lebih lanjut disampaikan bunga, sebelum dipaksa melayani nafsu binatang ayah tirinya, dirinya di suruh membeli dan menyeduh kopi. “ bukanyanya kopi yang diminum, dia (pelaku) malah menyeret ke kamar sambil membekap mulut saya dan kejadian itupun terjadi tanpa ada daya karena takut.” Paparnya disela isak tangis.

Kejadian tragis yang dialami bunga menambah daftar panjang prilaku biadad seorang ayah yang tega menggagahi anaknya. Perlu ada tindakan tegas dari penegak hukum dalam penanganan kasus asusila sehingga pelaku dapat epek jera serta dapat lebih memberikan pelajaran moral terhadap masyarakat umumnya.

(D. Junaedi/Slamet R.).

KORAN

10

SINAR PAGI

Edisi 0405/XII/2014

L U G A S

Syarikat Islam Tolak Keras RUU Perlindungan Umat Beragama Garut (Koran Sinar Pagi) Dinilai akan merugikan seluruh umat Islam dan berkaitan dengan akidah, Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Umat beragama yang kini tengah dirancang Kementrian Agama RI, jelas harus kita tentang dan kita tolak. Karena hal ini dianggap sudah melecehkan seluruh umat Islam.

Demikian ditegaskan Ketua Umum DPP Syarikat Islam Rahardjo Tjakraningrat,saat memberikan pemaparan diharadan ratusan Alim Ulama dan Cendikiawan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Syarikat Islam di Pesantren Qurrota A'yun jalan Samarang- Garut, Jumat (28/11).

Menurut Rahardjo, Syarikat Islam (SI) jelas menolak keras atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama ini, terlebih ada kepentingan serta desakan pihak asing yang memintanya. “Kita ini bangsa yang berdaulat, kenapa pihak asing ikut campur dan ada urusan apa mereka dengan kita bangsa Indonesia,” katanya.

Majelis Syarikat Islam, kata Raharjo, telah memberikan masukan kepada Menteri Agama RI, untuk menghindari penjurusan ke arah legalisasi agamaagama lain selain yang diakui negara selama ini. Peraturan perundang undangan kita selama ini sudah jelas pihak Pemerintah telah membentuknya untuk melindungi kebebasan umat beragama di Indonesia.

"Sekali lagi Kami tekankan, untuk masalah-masalah seperti ini, Syarikat Islam akan sangat keras menentang dan menolaknya. Karena ini berkaitan dengan akidah. Jangan dilecehkan selalu Islam ini," tandasnya.

Dirinya juga menegaskan, agama-agama lain yang tidak diakui negara cenderung ingin mendapat pengakuan. Termasuk ajaran yang diciptakan beberapa puluh tahun lalu. Bahkan, terkait masalah yang kini tengah diberdebatkan rencana penghapusan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan E-KTP, Syarikat Islam sangat menentang keras.

“Kenapa harus dihapuskan atau menghilangkan kolom agama dalam KTP, kan ini sudah menjadi identitas warga di seluruh Indonesia. Dan kenapa sekarang dipermasalahkan, dan diributkan sudah berlakukan saja seperti sekarang,” ucapnya bernada lantang.

Dirinya mengatakan, tak usah diberdebatkan jika warga ingin mencantumkan agamanya atau tidak pada KTP. kolom agama dalam KTP berkaitan dengan urusan pencatatan sipil, seperti pernikahan dan kematian.

“Permasalahan akan muncul, jika warga yang hidup sebatang kara meninggal dan tidak diketahui agamanya dalam identitasnya, hal ini akan mempersulit cara pemakaman,” katanya.

Acara Mukernas SI, sedianya akan dibuka oleh Menteri Agama RI batal dilaksanakan karena Menteri Agama berhalangan hadir, dan dibuka secara resmi oleh Bupati Garut H Rudi Gunawan. Hadir dalam kesempatan tersebut unsur Muspida Kabupaten Garut, sebanyak 300 orang alim ulama perwakilan atau utusan masing masing DPW Syarikat Islam di 24 propinsi se-Indonesia, unsur pemantau dan lainnya.

Mukernas sendiri berlangsung hingga pada Minggu (30/11), dan beberapa pembicara dalam Mukernas diantaranya, Ketua MPR RI H Zulkifli Hasan, Menteri dalam Neeri (Mendagri) RI Ir. H Tjahya Kumolo, Ketua Umum MUI Pusat Prof Dr H Dien Syamsudin, Ketua Ikata Cendikiawan Muslim Indonesia.

Termasuk para cendikiawan dan Tokoh Syarikat Islam lainnya seperti, Hamdan Zoelva, Jimly Assydiqi, Dr Endang Saefullah W, SH, Dr. Valina Singka Subekti, Djaja Saefullah, M.A, serta tokoh Ulama dan Cendikiawna lainnya, kata Ketua Panitia Pelaksana (OC) dr Helmi Budiman yang juga selaku Wakil Bupati Garut. (Alh)

T A J A M

Ditambahkannya,”Pada moment ini juga Saya ingin titip pesan juga

Berita redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

RAPBD Garut 2015, Ajang Politisasi Anggaran Kepentingan Elite Garut (Koran Sinar Pagi) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Garut Tahun anggaran 2015 yang kini sudah memasuki proses tahap finalisasi oleh Tim penyusun dari eksekutif maupun Badan Anggaran dewan, perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya praktek koprupsi atas APBD serta menjadi ajang politisasi anggaran kepentingan elite.

Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch (G2W), Lembaga pemerhati persoalan korupsi, Dedi Rosadi mengatakan, pengawasan terhadap penyusunan APBD Garut TA 2015 mutlak dilakukan semua pihak. Sebab, berdasarkan kajian G2W, hampir dalam setiap penyusunan APBD, mulai tahap perencanaan, pembahasan, penerapan sampai pengawasan/evaluasi, ditemukan beberapa indikasi

korupsi.

Menurut Dedi, lumbung indikasi terjadinya korupsi tersebut biasanya berupa mark down untuk Pendapatan Asli Derah (PAD), serta mark up pada setiap belanja pegawai dan kegiatan lainnya. Sehingga dari tahun-ke tahun, APBD Garut akan selalu berada pada posisi defisit.

“Kemungkinan terjadi korupsi di setiap alur proses implementasi APBD pada tahapan perencanaan diindikasikan dengan adanya proyek titipan, mark up nilai proyek, proyek sama dengan mata anggaran berbeda, dan mark down pendapatan. Dalam tahapan tersebut, pihak berpotensi merupakan aktor korupsi berasal dari kalangan oknum birokrat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan oknum anggota dewan,” katanya kepada SP, Rabu (26/11).

Dia menyebutkan, pada tahap pembahasan, indikasi korupsi bisa

berupa adanya praktik suap kepada pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dengan aktor korupsi dari kalangan oknum birokrat, dan swasta. Selain itu, Pada tahap penerapan/implementasi, indikasi korupsi dapat berupa adanya tender/lelang kegiatan bermasalah, penyusutan material proyek, dan mark up nilai proyek, dengan melibatkan aktor korupsi dari kalangan panitia tender/lelang, swasta, dan oknum birokrat SKPD terkait.

Sedangkan pada tahap pengawasan/ evaluasi, kata Dedi, indikasi korupsi dapat berupa adanya praktik suap, dan atau pemerasan, dengan melibatkan aktor korupsi dari kalangan birokrat, anggota dewan, dan swasta.

Dedi menuturkan, peluang terjadinya korupsi APBD Garut 2015 cukup terbuka karena penyusunan

APBD Garut selama ini masih berputar di sekitar kepentingan elit.

Hal itu diperlihatkan dengan proses penga-nggaran tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat melainkan cenderung untuk kepentingan belanja pegawai. Sehingga tak mengherankan jika dalam penyusunan APBD Garut selalu ditemukan program pembangunan yang belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Seringkali program-program tersebut hanya jalan pintas yang dianggarkan tanpa pengkajian mendalam. Bahkan, tak jarang yang terjadi hanyalah sebatas pengamanan atas kepentingan politik ke depan, dan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Makanya, tak aneh jika pembangunan infrastruktur maupun SDM (sumber daya ma-

nusia) di Garut mengalami stagnan.

Inilah satu satu persoalan krusial yang selama ini terjadi dalam penyusunan APBD Garut,” tandas Dedi, Kondisi tersebut, tak pernah berubah setiap tahunnya jika penyusunan APBD Garut kerapkali cenderung berorientasi pada keluaran (output) saja, dan mengenyampingkan dampak (impact/ outcome) dari pembangunan. Baik terhadap ekonomi maupun potensi lainnya yang akan meningkatkan kualitas SDM atau daya beli dimasyarakat.

Bagaimana kualitas APBD Garut 2015 sendiri ? . Apakah APBD yang telah dirumuskan dan dibahas berminggu-minggu ini berorientasi dampak terhadap publik, atau hanya mengamankan beberapa golongan ?

Ya, kita lihat saja nanti pasca penetapan,” ujar Dedi.(Alh)

Monitoring Evaluasi Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Propinsi Jawa Barat Desa Langon Sari

Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi), Desa langon sari kecamatan

pameungpeuk tempo hari telah melaksanakan kegiatan Monitoring

Dziaroh Tanah Pasundan Majlis Ahbaburrosul Resmi Dilepas Oleh Wabup Dr. Cellica Nurachadiana Karawang, humas. Merupakan agenda rutin yang dilakukan tiap triwulan oleh Majlis Ahbaburrosul adakan Dziaroh Ke Makam para leluhur, kali ini tempat Dziaroh yang akan didatangi oleh Majlis Ahbaburrosul yaitu yang berada di Tanah Pasundan diantaranya, Pamijahan, Panjalu,Suryalaya, Abah Anom dan sekitarnya.Keberangkatan rombongan secara resmi di lepas oleh Wakil Bupati Karawang dr.Cellica Nurachadiana yang secara kebetulan masih keturunan family dari Alm Abah Anom di Markas Maljis Ahbaburrosul Perumnas Telukjambe Blok NQ – 16 pada sabtu (29/11).

Dalam Kesempatan tersebut Wabup mengatakan,”Ibadah Dziaroh merupakan ibadah untuk mengingat dan mendoakan para leluhur Kita yangdahulu memperjuangkan agama Islam, pada Dziaroh ini juga Kita bisa mengetahui asal usul para Aulia Alloh SWT” ungkapnya.

S A N T U N

Ragam

Doa, mohon doa kepada Al Habib Alwi Ba Alawy serta istri Ibu Mutia, Agar Karawang bisa menjadi daerah

Peringatan 1 Muharram Tingkat Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat

maju, subur, makmur. Doakan Kami jajaran Pimpinan Pemkab Karawang agar bisa selalu amanah untuk bisa membangun Karawang yangsama – sama Kita cintai ini. Ingin rasanya Saya pribadi ikut berdziaroh ini, karna Saya menyukai sekali Dziaroh,” tandasnya.

Terakhir Wabup Berpesan kepada peserta Dziaroh Majlis Ahbaburrosul untuk menjaga Kesehatan agar tetap kuat hingga sampai lalui seluruh titik Makam para Ulama,” Saya doakan mulai dari berangkat hingga nanti kembali senantiasa mendapat lindungan serta berkah dari Alloh SWT”, katanya.

Sementara itu menurut perwakilan dari Panitia Dziaroh Iki Mustika Nagari mengatakan, Dziaroh ini diikuti oleh 360 Jamaah yang terbagi menjadi 7 Bus dan 2 Bus diantaranya berasal dari Cikarang dan Bekasi , Dziaroh ini dilaksanakan selama 2 hari lamanya dari Tanggal 29-30 Nopember 2014. (Ardi)

dan evaluasi gerak Pkk Kb kesehatan di Gor serbaguna Desa .dalam kegiatan tersebut Antusias di sambut baik oleh Masyarakat serta di implementasikan dengan baik . seperti yang telah Disampaikan oleh Camat pameungpeuk, Rusli Baijuri AP, terkait pada pelaksanaan kegiatan kesrak ini amanat Dari pemerintahan kabupaten bandung untuk mengikuti monitoring kegiatan Kesra KB tingkat Provinsi Jawa barat .berdasarkan penilaian dari tingkat kabupaten kecamatan pameungpeuk menduduki peringkat Yang terbaik .tentunya harapan nya tidak hanya di desa langon sari saja , tapi bisa meluas ke desa yang lain Sehingga dapat mengikutinya .

Kemudian desa ini menjadi Ruh daripada berbagai kegiatan yang berada di masyarakat oleh sebab Itu salah satu yang di kembangkan pembentukan Lembur KB sabilulungan .sehingga masyarakat tau tentang Program KB itu dan seperti apa .jadi dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dan pada nanti nya Mendorong pada penigkatan Ipm terutama kesehatan . tuturnya . Lebih lanjut , Hj Kurnia , selaku ketua penggerak Pkk KB kabupaten Bandung , menyampaikan Pada acara kunjungan Ke Posko Kesrak PKK KB Kesehatan Bkb kelompok Lestari Indah . Kemudian ini Menjadi suatu kehormatan di berikan kepada Pos yandu lestari

indah . diharapkan kepada pos yandu Bisa sinerji binaan dari kesehtan dan juga dari badan KB , BKBPP teutama dalam cakupan KB nya serta Kemudian dari dinas kesehatan tentang penekanan PHBN , '' prilaku hidup bersih dan sehat '' dimna Itu mempunyai 10 indikator termasuk tidak meroko dalam ruangan , dan masyarakat juga menyadari Pentingnya akan kesehatan .

Harapanya kedepan moga masyarakat menyambut baik pada pelaksaan ini dapat meningkatkan Kesejahteraan dan hidup sehat , tidak sebatas lomba saja dan itu bisa ditularkan kepda RW terdekatnya .

Pungkasnya . (Hamjah )

Rangkaian Peringatan Hari Aids Sedunia Di Kabupaten Sukabumi Sukabumi (Koran Sinar Pagi), Hari Aids sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember, diperingati jajaran KPA ( Komisi Penanggulangan Aids ) Kabupaten Sukabumi dengan menggelar serangkaian acara, yaitu Seminar Sehari, dengan diikuti 50 peserta dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap bahaya HIV/Aids, dilanjut dengan acara renungan di gedung Pendopo dan puncaknya digelar penulisan 6000 artikel tentang HIV/Aids, oleh pelajar se Kabupaten Sukabumi, yang akan dihadiri Museum Rekor Indonesia.

Bupati Sukabumi, H.Sukmawijaya selaku Ketua KPA Kabupaten Sukabumi, mengatakan,bila terjangkit, penderita akan mengalami keruntuhan mental, baik secara fisik maupun psikis, hal tersebut diperparah dengan stigma masyarakat, bahwa ODHA harus dijauhi dan disingkirkan, menurutnya, HIV/Aids kendati tidak mudah penularannya, namun penyebaran

virus penyakit yang belum ada obatnya ini sangat cepat,” Pencegahan bukanlah hal yang mudah dilakukan, tinggal bagaimana kesadaran si penderita berhenti melakukan hal – hal yang beresiko tinggi,” ucapnya.

Berbagai cara sosialisasi terus dilakukan jajarannya, baik lewat propaganda di media cetak maupun elektronik,”Sempat terpikir untuk memasang baligo disetiap sekolah, namun mengingat biayanya sangat besar, hal tersebut belum bisa direalisasikan,”.

Sukmawijaya memberi acungan j e m p o l k e p a d a j a j a r a n K PA Kabupaten Sukabumi, punya ide menggelar acara penulisan 6000 artikel tentang HIV/Aids yang dinilainya sangat baik,”Secara pribadi, saya apresiasi ide Sekertaris KPAD dr.Asep Suherman dan kawan – kawan dengan ide – ide cemerlangnya dalam bersosialisasi, untuk menekan penyebaran HIV/Aids dimasyarakat,” katanya.

Sementara itu, sekertaris KPA Kabupaten Sukabumi mengungkapkan, jumlah kasus baru HIV/AIDS mencapai 52 kasus, 11 orang diantaranya meningal dunia, sedangkan jumlah kasus pada 2013 sebanyak 286 kasus sehingga sampai saat ini total kasus HIV/AIDS sebanyak 338 kasus.

Menurutnya, siapa saja bisa tertular, jika perilakunya beresiko dan orang yang positif HIV sering terlihat sehat dan merasa sehat,”tes HIV adalah satu – satunya cara untuk mendapatkan kepastian tertular HIV atau tidak, karena orang tidak akan tahu dirinya positif HIV atau tidak,” lebih jauh diungkapkan, HIV bisa menular melaluihubungan seks berganti – ganti pasangan, menggunakan alat suntiksecara bergantian oleh para pengguna narkoba dan dari ibu ke bayi melalui proses kehamilan, melahirkan dan menyusui. Pungkasnya. (Arif)

Gedong Budaya Dinikmati Sastrawan

Kab. Bandung (Koran Sinar Pagi) POPULARITAS Gedong Budaya Sabilulungan, dipastikan bakal terus berkibar menyusul diselenggarakannya pagelaran seni, sastra dan budaya negeri serumpun, Sabtu (22/11). Gedung yang berdiri kokoh ditengah-tengah Kota Soreang Kabupaten Bandung tersebut, dipilih menjadi salah satu tempat kegiatan pagelaran yang dihadiri sejumlah sastrawan dari Malaysia, Brunai Darusalam, Singapura, Thailand, Sudan, Jepang dan tuan rumah Indonesia.

Pagelaran seni, sastra dan budaya menurut Ketua Pelaksana, Dr. Free Hearty, M.Hum merupakan salah satu kegiatan dari dialog Memperingati Tahun Baru 1 Muharram 1436 Hijriyah Dan Hari Jadi kecamatan Saguling, masyarakat Kecamatan Saguling melaksanakan Tabliqh Akbar memperingati Tahun Baru 1 Muharram 1436 Hijriyah Dan Hari Jadi kecamatan Saguling, budaya dan sastra yang berlangsung masyarakat Kecamatan Saguling melaksanakan Tabliqh Akbar Asisten Pemerintahan Ekbang Dr H Dodo Suhendar MM.BAT, selama lima hari mulai 19 s.d. 23 Kapolsek Batujajar, Danramil Batujajar, Ketua MUI Kecamatan Saguling, Camat Saguling Asisten Pemerintahan Ekbang Dr H Nopember 2014 di Jakarta, Kota Dodo Suhendar MM.BAT, Kapolsek Batujajar, Danramil Batujajar, Ketua MUI Kecamatan Saguling, Camat Saguling Bandung dan Kabupaten Bandung.

Saguling. KBB, Koran Sinar Pagi,- Sebagai ungkapan rasa Saguling mengatakan bahwa peringatan Tahun Baru Islam syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki tahun ini hendaknya dijadikan momentum dalam "Khusus di Kabupaten Bandung, berlimpah baik kesehatan maupun penghidupan yang memperbaiki diri kearah yang lebih baik lagi dengan kegiatannya dilangsungkan di layak sekaligus memperingati Tahun Baru 1 Muharram melakukan proses perenungan, evaluasi dan introspeksi Ciwidey dan Soreang seperti halnya 1436 Hijriyah Dan Hari Jadi kecamatan Saguling, diri terhadap berbagai hal dan aktivitas yang telah kita di Gedong Budaya Sabilulungan", masyarakat Kecamatan Saguling melaksanakan Tabliqh lakukan pada masa lalu. Melalui peringatan 1 Muharram ucap Free Hearty.

Akbar di lokasi Pembangunan kantor kecamatan saguling ini diharapkan masyarakat Saguling hendaknya jangan Turut hadir pada pagelaran Pada hari minggu 26 oktober 2014, kegiatan tersebut yang terpecah belah tetapi hendaknya selalu menjaga diawali pembacaan ayat suci Al-Quran dihadiri oleh silaturrahmi agar terciptanya persatuan dan kesatuan tersebut, Bupati Bandung H. Dadang Asisten Pemerintahan Ekbang Dr H Dodo Suhendar dalam membangun Kecamatan ini lebih baik lagi dari M. Naser, SH., M.Ip, Ketua MM.BAT, Kapolsek Batujajar, Danramil Batujajar, Ketua sebelumnya dan meningkatkan pelayanan kepada Perhimpunan Sastrawan Budayawan MUI Kecamatan Saguling, Camat Saguling serta seluruh masyarak di kecamatan ini semakin baik”, ujar Iyep T R Negara Serumpun (PSBNS) Fadli staf kecamatan Saguling. Dalam sambutannya Camat S.Sos.

Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI, sastrawan asal Malaysia Abdul Ghafar Ibrahim, Ketua Paseban Kabupaten Bandung Abah Awie serta ratusan siswa SLTA lainnya.

Maksud dilaksanakannya dialog budaya dan sastra, menurut Free Hearty antara lain untuk membangun komunikasi cerdas lintas generasi dan lintas bangsa, disamping membuka dialog tentang sastra budaya antara sastrawan senior, junior, pemula dan peminat. "Maksud lain yaitu untuk mengekspresikan rasa dan pikiran dengan membaca puisi, monolog atau potongan cerpen", tuturnya pula.

Bupati Bandung H. Dadang M.

Naser sangat menyambut baik diselenggarakannya pagelaran tersebut.

Karena menurut penilaiannya, kegiatan itu bisa memberikan inspirasi positif bagi para sastrawan dan peminat sastra yang ada di Kabupaten Bandung.

Dalam kerangka pengembangan budaya, Pemkab Bandung kini tengah membangun sebuah gedung tiga lantai tidak jauh dari lokasi Gedong Budaya Sabilulungan.

Gedung tersebut menurut H. Dadang M. Naser, nantinya akan digunakan untuk ruang perpustakaan digital, laboratorium bahasa dan musium.

"Dengan tersedianya dua fasi-

litas gedung ini, diharapkan minat para generasi muda terhadap pemahaman budaya bisa tersalurkan", katanya pula.

Langkah Pemkab Bandung dalam upaya pengembangan budaya, rupanya mendapat dukungan positif Ketua PSBNS Fadli Zon. Karena menurutnya sebuah bangsa harus mengenal kultur budayanya sendiri.

"Ada pepatah menyebutkan, bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Untuk itu saya menyambut baik terhadap gagasan Bapak Dadang Naser ini", tambah Fadli Zon. Gelar baca puisi dimulai dengan tampilnya Ketua Paseban Kab. Bandung Heri Awie atau biasa dipanggil Abah Awie. Dengan penjiwaan yang begitu kuat, Abah Awie tampil prima membawakan puisi karangan Edy. D. Iskandar yang berjudul "Kurindukan PanggilanMu".

Penampilan para sastrawan yang tampil pada pagelaran tersebut, dinilai cukup menawan ratusan pengunjung. Terlebih tata suara dan cahaya yang ada di Gedong Budaya Sabilulungan, mampu menopang para sastrawan dalam setiap aksinya.

(Yudi Pribadi)

KORAN

Antar Desa redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Warga Kampung Tejamaya Desa Sukaraja Bergotong Royong Pembuatan Rabat Beton

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Sambut HUT Desa, Karang Taruna Lakukan Kerja Bakti Di Ruas Jalan Kabupaten

Edisi 0405/XII/2014

S A N T U N

Undik Ruhaendik Jabat Ketua IPSM Sumedang Sumedang (Koran Sinar Pagi), Di akhir jabatannya sebagai Kabag Pemdes Kabupaten Sumedang Undik Ruhaendik tetap berkiprah Mengabdikan dirinya di ranah Masyarakat .Masa Pensiun yang harus dinikmati bersama keluarga Undik tetap beraktifitas. IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) Lembaga inilah yang sedang ia gulati . di tahun 2013 sudah di kukuhkan oleh Bupati Sumedang untuk jabatan masa bhakti 2013-2018 no : 460.302DISOSNAKER/2013 bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai IPSM berprestasi tingkat Nasional .

Tasikmalaya (Koran Sinar Pagi), Andi lala S.Ag yang menjadi kepala desa Sukaraja kec. Rajapolah mewujudkan program kerjanya tatkala menerima program pemerataan Tahun 2014 yang di alokasikan ke pembangunan rabat beton di kampung Tejamaya dengan penghitungan volume panjang 450 meter lebar 2,5 meter dan tinggi 0,1 meter yang sumber dana pemerataan Rp. 100 Juta swadaya masyarakat Rp. 40 Juta Pembuatan rabat beton itu sendiri disambut positif oleh masyarakat . mereka bergotong royong dalam sehari ada kurang/lebih 50 orang . sehingga dalam pembuatannya bisa cepat selesai “hujar Andi lala S.Ag .

Andi menambahkan bahwa segala bantuan dari pemerintah akan di alokasikan untuk pembangunan sarana umum yang di butuhkan oleh masyarakat terutama demi kemajuan desa Sukaraja kec. Rajapolah “ kami mengucapkan trimakasih kepada warga yang terjun langsung gotong royong dalam pembangunan rabat beton menghabiskan 16 tangki jaya mix sehingga pelaksanaannya cepat terselesaikan dan jalan bisa dilaluli kendaraan. “paparnya. (NANANG.MULYANA).

11

Keberangkatannya dari Desa, Kecamatan sampai ke Kabupaten Jabatan Ketua yang di emban merupakan amanah yang harus di kerjakan secara baik dan serius . Perlunya dan Dukungan tenaga yang profesional dalam menjalankan tugasnya karena pekerja sosial masyarakat merupakan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan sosial .

Misalnya UU no 13 th 2011 tentang penenganan fakir miskin dan masih banyak halhal yang berkaitan dengan masalah sosial IPSM

juga merupakan wadah berhimpun sebagai media koordinasi , konsultasi , pertukaran informasi , dan pengembangan kemampuan Administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkesejahteraan sosial .

Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai wilayah kerja di desa , kelurahan , kecamatan , kabupaten / kota , provinsi dan nasional . Guna menambah wawasan / ilmu pekerja sosial juga di berikan pelatihan baik pelatihan dasar maupun pelatihan kelanjutan oleh , Kemensos , Provinsi , Kab /. Kota / IPSM di wilayah kerjanya yang semuanya di atur oleh permensos

Pelebaran Jalan Lemah Pengawasan Garut (Koran Sinar Pagi), Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut oleh rekanan (Pemborong) di Dinas Bina marga Kabupaten Garut, dinilai lemah dalam pengawasan. Pasalnya rekanan yang mengerjakan proyek tak terlihat adanya pemasangan papan proyek salah satunya pemasangan papan proyek untuk pengerjaan pelebaran jalan maupun kirmir jalan Kabupaten diwilayah Kecamatan Cibatu Sehingga rekanan dalam mengerjakan tak dapat terlihat apakah pengerjakan itu sesuai dengan spek atau tidak dan anggarannya dari mana.Hal itu lemahnya pengawasan sehingga diragukan kwalitas pengerjaannya.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut, H.Eded mengatakan pihaknya akan mengecek dulu proyek yang dilokasi ke KPA dan PPKnya.”Saya akan mengecek dulu proyek pelebaran jalan di lokasi kecamatan Ciabatu terhadap KPA dan PPKnya,” dengan singkat saat dihubungi ponselnyah oleh Medikom Ditempat terpisah Ketua DPC LSM Laskar Indonesia Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, A.Lukman

didampingi sekretarisnya mengatakan pengerjaan proyek oleh rekanan tak memasang papan proyek dilokasi pengerjaan, hal itu salah besar.Lanjut dia karena pemasngan papan proyek diharuskan dan dianggaran pelaksanaan proyek, tandasnya.

Pihaknya menegaskan pemasangan papan proyek diwajibkan dilokasi pengejaan, karena hal itu syarat untuk rekanan pencairan keuangan saat pengeraan proyek selesai. “Namun jika papan proyek tak dipasang dan dapat dicairkan oleh dinas terkait ada apa?.Dan aturan –aturan dilanggar oleh rekanan, hal

itu tanda Tanya besar,” ucapnya.

Dijelaskannya dengan demikian pihak dinas Bina marga membiarkan hal itu terjadi, meskipun aturanaturan proyek yang ada sudah jelas dengan ketentuannya, itu lemahnya pengawasan dari dinas terkait terhadap para pelaksana proyek.”

Ada apa hal itu terjadi hingga dinas Bina Marga Garut, membiarkan rekanan melaksanakan proyek tanpa memasangkan papan nama proyek dilokasi kegiatan,” pungkas A. Lukman Disekretariatnya Jum'at (22/11) pada SP.***** (Alh)

RI no 01 th 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat .

(R. Syani / Irwan.

P)

Komunitas” Barbeerskareggae”

Goyang Cangkuang Kab. Bandung (Koran Sinar pagi) Hentakan musik bergenre ska & reggae kembali menggoyang komunitas” Banjaran berdanska reegae” pada hari minggu (23/11/2014) di kolam renang wayan yang di hadiri lebih seribu penonton yang memadati area pertunjukan, para penonton tidak henti-hentinya berjingkrak mengikuti setiap beat yang di bawakan oleh masing-masing group yang perform dalam acara tersebut.Menurut I Made wiraswastika sebagai Event Organizer Made Enterprise,tujuan diadakannya acara tersebut selain untuk mewadahi komunitas skareggae yang berada di Bandung selatan, sekaligus untuk melihat bakat-bakat bermusik ska & reggae dari masing-masing group band yang tampil. Dimana komunitas tersebut sangat menjamur di Bandung selatan. Apa salah nya kita merangkul dan memfasilitasi ke inginan komunitas tersebut untuk lebih berkarya secara profesional. Dan rencana kedepannya akan lebih sering mengadakan eventevent seperti ini, meskipun gelaran komunitas seperti ini bukan yang pertama kali di adakan di kolam renang Wayan yang menjadi tempat arena pertunjukan sekaligus menjadi base camp komunitas tersebut yang di ketua i oleh Hendryrudeboy. Setiap kali mengadakan event ska & reggae mendapat sambutan yang luar biasa dari para komunitas karena masih jarangnya kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan bakat bermusiknya. ( Yudi Pribadi)

Carut Marut PSKS, Kepala Desa Jadi Kambing Hitam Oleh : Dadang Rahmat Al Faruq, S.Pd.I, MH

Kab. Ciamis (Koran Sinar Pagi). Dalam rangka memperingati hari penting tanggal 28-11-2014 yang di hadiri beberapa tokoh Desa Kaso dan Camat Kecamatan Tambaksari Bpk Drs.M.Entis S.Saputra.dan melakukan Dziarah Kubur dan berdoa di Pemakaman umum yang terdapat makam para mantan Kepala Desa Kaso. Dalam sambutannya yang diteruskan di Aula Balai Desa Kaso Kepala Desa Kaso Bpk Edi Kurnadi mengajak seluruh anggota KarangTaruna Desa untuk”turun ke jalan pada hari Sabtu 29/11/2014 melakukan Bakti Sosial di Jalan Kabupaten.beliau juga mengatakan bahwa”Desa Kaso adalah sebagai Desa yang strategis dengan luas wilayah sekitar 1521.317 ha.yang meliputi 80% wilayah pertanian”pesawahan dan perkebunan”dan diperkirakan menghasilkan 1978,5 ton gabah padi dalam setiap musim panen dengan ketentuan 2 kali dalam satu tahun dan ratusan kubik kayu setiap tahunnya.

Semangat anggota Karang Taruna yang begitu antusias dengan Bakti Sosialnya,mengingat jalan Kabupaten yang berada di wilayah Desa Kaso sudah hampir tidak layak dilalui kendaraan,apalagi bila kita lihat sebuah “Jembatan” yang hampir lapuk dengan lalu lintas kendaraan bobot berat mengangkut hasil bumi dan lalu lintas sepeda motor juga kendaraan biasa baik kepunyaan penduduk setempat atau kendaraan yang sengaja mencari jalan alternatif dari arah Bandung menuju Jawa tengah atau arus sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Kota besar di Jawa Barat,yang seolah-olah jalan atau jembatan tersebut dibiarkan oleh pihak”Bina Marga”Kabupaten Ciamis.kekecewaan warga untuk pihak Pengelola hanyalah masalah keamanan,kenyamanan berkendara dan juga azas manfaat dari ruas jalan tersebut,yang sering kali dalam setiap tahunnya untuk arus mudik menjadi jalan Alternatif lintas Provinsi.

Desa Kaso yang di perkirakan lahir pada tahun 1800 juga mempunyai seorang Pemimpin pertama yaitu “Embah Suradika…”dan berkat Kepemimpinan beliau dan mantan Kepala Desa yang terdahulu sampai saat ini Desa Kaso telah mengalami perkembangan yang tidak tertinggal oleh DesaDesa lainnya juga telah mengalami 16 Periode penggantian Kepala Desa dengan masing-masing keberhasilannya.Desa ini adalah sebuah wilayah Pedesaan yang berjarak 3,5 km ke Ibu Kota Kecamatan,50 km ke kota Kabupaten,150 km ke Ibu Kota Provinsi dan 300 km ke Ibu Kota Negara.Desa ini hanya dibatasi sungai Cijolang antara batas Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.Desa yang sangat indah dengan Pemandangan yang”memukau”tidak ada salahnya bila pihak Dinas terkait dapat mengkaji,menggali atas suber wisata Desa Kaso yang mungkin satu saat dapat menjadi aset lain untuk Pariwisata Kabupaten Ciamis.(A.Herlan)

Bid. Hukum dan HAM APDESI Kab Tasikmalaya Ini bukan opini atau argumen dan kritik saya terhadap kebijakan pemerintah.

Namun melihat carut marutnya pembagiaan dana PSKS (Program Simpanan Keluarga sejahtera). Miris rasanya hati ini melihat bagaimana masyarakat berdesak-desakan demi mendapatkan dana kompensasi kenaikan BBM tersebut.

Saya prihatin mendengar, bahwa program pembagian dana tersebut menyebabkan jatuhnya korban.

Bahkan lebih prihatin lagi mendengar ada beberapa rekan kepala desa yang di kambing hitamkan dengan dalih penyunatan dana bantuan tersebut. Melihat situasi ini sedikit komentar mulai muncul dalam pikiran saya dan mungkin kini tertuang dalam bentuk tulisan ini.

Ada beberapa faktor yang menurut saya sangat kurang diperhatikan dalam pembagian program PSKS. Mungkin kita dilupakan oleh beberapa kejadian pembagian BLT (bantuan Langsung Tunai) pada tahun 2007 dan kejadian program BALSEM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) pada tahun 2013 lalu. Banyak penerima bantuan dari kedua program tersebut yang ternyata bukan dari kalangan orang kurang mampu, alias salah sasaran.

Pada pembagian BLT tahun 2007 kesalahan pemberian diawali dengan kesalahan pendataan, begitupun pada pembagian BALSEM tahun 2013, juga akibat kesalahan pengambilan data sehingga banyak penerima program yang kurang tepat sasaran.

Pendataan penerima program bantuan BLT diambil dari pendataan orang miskin oleh BPS versi tahun 2005 yang bertema PSE (Pendataan sosial ekonomi) sementara pendataan penerima program bantuan

Tiba-tiba Kaki Mereka Lumpuh

M

enjelang Subuh itu Mumun Muniah terbangun dari tidur. Dia berniat sholat tahajud. Tiba-tiba ada yang terasa aneh pada tubuhnya. Sepasang kakinya tidak berasa dan lemas sampai tidak kuat berdiri lagi. Ia pun

membangunkan suaminya yang jadi terheran-heran melihat penderitaan istrinya. “Sebelumnya tidak ada keluhan apa-apa dan tiba-tiba dia tidak bisa berdiri apalagi berjalan,” kata Ulul Azmi sang suami yang kemudian membawa istrinya ke

rumah sakit lain sebelum akhirnya memindahkan perempuan berumur 52 tahun itu ke RSUD Kota Bogor.

Kejadian nyaris serupa dialami oleh Bagas, bocah berumur 12 tahun. Pagi itu sewaktu mau ke sekolah, siswa Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiya, Leuwi Sadeng itu tiba-tiba merasa lemas dan kakinya tidak bisa digerakan. Mulutnya juga kaku tidak bisa bicara apa-apa.

“Rasanya seperti mimpi melihat anak saya tibatiba menderita sakit seperti itu,” kata Ihan, sang ibu yang kemudian bersama suaminya membawa Bagas ke RSUD Leuwiliang sebelum memindahkan ke RSUD Kota Bogor.

Apa yang diderita Mumun Muniah, warga Sindang Barang Jero dan Bagas, warga Sadeng Jalan, Kabupaten Bogor memang terbilang langka. Menurut Dr. Edward, Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Kota Bogor, kedua pasien itu

Balsem berasal dari pendataan penerima Raskin oleh BPS versi 200 bernama PPLS (pendataan program perlindungan sosial).

Pendataan-pendataan tersebut tidak mengalami filterisasi atau pemutahiran, sementara kita mengetahui bahwa kondisi masyarakat miskin bukanlah kondisi yang konstan, artinya angka rakyat miskin berubah-ubah pertahunnya bahkan perbulannya. Data orang miskin 2005 tentu saja berbeda dengan data orang miskin 2007, begitupun data orang miskin 2008 tentu tidak sama dengan data orang miskin 2013, lalu mengapa tidak dimuhtahirkan ?!.

Kali ini kejadian tersebut kembali terulang ,Entah kita melupakan kejadian-kejadian tersebut atau entah karena kita terlalu malas untuk belajar dari masa lalu. Data penerima PSPS di ambil dari data orang Miskin tahun 2011 dengan nama PPLS (pendataan Program Pelindungan Sosial), dan lagi-lagi tidak dimuhtahirkan. Akhirnya program tersebut kembali kurang tepat sasaran.

Pemerintah seolah-olah terkesan tergesa-gesa dalam menurunkan kebijakan.

Pendataan yang tidak muhtahir tersebut mengakibatkan banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya. Mari kita pikir dengan nalar, apakah seseorang yang miskin di tahun 2011 akan tetap miskin di tahun 2014? Atau seseorang yang miskin di tahun 2011 tersebut masih berdomisili di tempat yang sama di tahun 2014?!,, belum tentu!.. kehidupan adalah suatu hal yang berubah-ubah. Tentunya data orang miskin akan di pengaruhi oleh angka kematian, perpindahan penduduk dsb. Lalu mengapa harus bersikukuh menggunakan data tanpa evaluasi yang muhtahir?!

Pencabutan subsidi BBM di kala minyak mentah dunia turun, mungkin merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki spekulasi tersendiri, hal itu terlihat dari beberapa wacana rencana pemerintah seperti pembua-

tan 1400 waduk, pendanaan kartu indonesia sehat dan lain sebagainya.

Tapi rencana pembagiaan dana kompensasi dari pencabutan subsidi tersebut terkesan tanpa spekulasi.

Hal ini terlihat dari carut marutnya prosedur pembagian yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang miskin di tahun 2014 tidak mendapatkan haknya karena tidak masuk dalam pendataan orang miskin di tahun 2011. Bahkan banyak rakyat miskin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti KK (kartu Keluarga) dan KTP, terancam tidak mendapatkan haknya. Mengapa BPS (badan Pusat Statistik) seolah terkesan tidak mengadakan pendataan rakyat miskin pertahunnya sehingga kejadian-kejadian seperti itu kembali terjadi.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah sebuah kejadian di Kecamatan kadipaten kabupaten Tasikmalaya, di mana seorang yang jompo dan sedang menderita suatu penyakit, harus menghembuskan nafasnya akibat kelelahan saat turut antri dalam pembagian dana PSKS. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa orang jompo dan sakit seperti itu harus mengambil sendiri dan turut mengantri?!

Dalihnya karena penerimaan dana PSKS tidak dapat di kuasakan.

Sekalipun bisa di kuasakan maka hanya di perkenankan untuk ahli waris yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga). Lalu bagaimana jika ada seorang miskin yang jompo tidak memiliki keluarga lain?! Atau anggota keluarganya sudah tidak tercantum dalam KK (kartu Keluarga) karena memiliki KK terpisah?!..

Aturan pelaksanaan pemberian program PSKS memang bukanlah sebuah undang-undang. Tapi jika Undang-undang saja berlandaskan pada asas kemanfaatan, asa keadilan dan asas kepastian, lalu mengapa aturan pemberian dana PSKS tidak berlandaskan kepada toleransi.

Dalam pancasila sila kedua yang

dilambangkan oleh kepala banteng tertulis “prikemanusiaan yang adil dan beradab”. Dan jika memang konsep sebuah peraturan baik peraturan hukum maupun peraturan sebuah kebijakan harus berlandaskan pada konstitusi. Maka selayaknya sebuah peraturan mempertimbangan pula tentang PRIKEMANUSIAAN. Masyarakat indonesia adalah masyarakat berbudaya timur, yang mengedepankan sikap saling toleransi dan menghargai. Ketika seorang jompo yang sedang sakit dan tidak memiliki ahli waris mendapatkan dana bantuan PSKS, lalu mengapa petugas pelaksana harus tetap bersikukuh dengan aturan prosedural tanpa mempertimbangkan toleransi dan prikemanusiaan.

PSKS yang merupakan singkatan Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Artinya program simpanan tersebut adalah program yang dapat diambil kapan saja. Jika si Penerima sakit dan berhalangan maka dapat diambil kapappun. Begitulah keterangan yang saya dapatkan dari petugas pelaksana PSKS. Lalu hal itu menjadi pertanyaan bagi saya, apakah masyarakat mengetahui tentang hal itu?! Atau memang telah diadakan penyuluhan akan hal itu?!.. beberapa masyarakat yang saya tanyai justru tidak mengetahui tentang hal itu.

Dilain hal, saya mendengar beberapa kejadian menimpa rekanrekan saya yang menjabat kepala desa. Ketika masyarakat yang tidak mendapatkan dana bantuan protes pada kepala dusun dan menganggap bahwa pihak aparatur desa tidak mendata mereka. Para aparatur desa di kambinghitamkan sementara aparatur desa tersebut disertakan dalam pendataan masyarakat miskin di daerahnya. Kebanyakan kepala desa tentu mengambil kebijakan agar para aparaturnya termasuk para kepala dusun memberikan pengarahan kepada masyarakat penerima bantuan untuk melihat sekitarnya dan membangkitkan sosialisme sesama masyarakat agar masyarakat yang

menerima bantuan bersedia menyumbang sedikit dari dana yang didapatnya untuk di berikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut.

Akibat kebijakannya tersebut beberapa kepala desa lagi-lagi di kambinghitamkan dan di tuding menyunat dana bantuan PSKS. Kepala desa sebagai aparatur pemerintahan paling dasar seperti memakan buah simalakama yang serba salah jika berpangku tangan dan disalahkan pula jika turun tangan. Serbagai seorang kepala desa yang turut merasakan kondisi seperti itu saya sangat merasa priohatin dan berharap agar pemerintah pusat kedepannya lebih memperhitungkan beberapa dampak yang tercadi dan berupaya mkengantisipasi dampak tersebut.

Penerima yang salah sasaran, prosedur yang pelaksanaannnya seolah tegas tapi juga merugikan, ketidakpenyertaan aparatur desa dalam pendataan sebagai pemerintahan terdasar yang lebih menguasai wilayah, serta pelaksanaan kebijakan yang terburu-buru. Menjadi satu pekerjaan rumah bagi pemerintah kita kedepannya untuk lebih spekulatif dalam mengambil kebijakan terutama yang berhubungan dengan pembagian dana kompensasi subsidi BBM. Ini adalah sebuah pengalaman berharga bagi kita, lagi-lagi sebuah kebijakan di warnai tragedi akibat kemalasan kita belajar dari masa lalu.

Kita seperti sebuah robot yang berleher besi sehingga tidak mau menoleh kebelakang. Dan sangat disayangkan jika sebuah kebijakan pemberian dana bantuan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, seolah tanpa perhitu-ngan hingga akhirnya terkesan sebagai pengalihan perhatian akibat semaraknya demo penolakan pencabutan subsidi BBM, atau terkesan di politisir untuk meninabobokan masyarakat dari dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM yang mencapai 2,28%.

terserang Guilan Barre Syndroma (GBS). “Ini penyakit akibat sejenis virus yang menyerang sumsum tulang belakang,” jelas Edward.

Penderita bisa tiba-tiba merasa kakinya lemas dan mendadak lumpuh. Jika tidak segera ditangani, dengan cepat virus ini akan menyerang saraf bagian tubuh lain, mulai dari kaki terus naik ke paha dan pinggang sampai kemudian ke paru-paru, “Sehingga dalam kondisi akut, pasien akan kesulitan bernafas dan itu bisa mengancam jiwa mereka,” lanjut Edward.

Selain segera, penanganan pasien seperti ini harus intensif dan itulah yang terjadi pada keduanya.

Mumun masuk dan dirawat di ICU per tanggal 7 September dan Bagas menyusul pada tanggal 25 September 2014. Selama dalam perawatan di ICU mereka hanya berbaring lemah dengan nafas yang dibantu ventilator. Mereka maupun keluarganya tidak pernah menduga, perawatan di ICU memakan waktu panjang. Baru pada tanggal 1

November 2014 mereka baru bisa dipindah ke ruang perawatan biasa.

Mumun dirawat di ruang Dahlia II dan Bagas di ruang Jasmine 1. Jadi mereka drawat di ICU hampir 2 bulan lamanya.

“Alhamdulillah, sekarang sudah banyak perubahan, bisa makan, bisa ngomong dan dia sudah bisa mengangkat kakinya sendiri,” kata Ihan yang terus mendampingi Bagas selama dalam perawatan. Begitu juga Mumun.

Dengan suara perlahan, guru Sekolah Luar Biasa Gunung Batu itu sudah bisa bicara walaupun belum bisa makan, karena bekas lubang di leher untuk membantu pernafasannya belum pulih.

Saat ini menurut Edward, mereka tinggal menjalani fisioterapi dan mengembalikan daya tahan tubuhnya. Sebab virus hanya bisa dilawan dengan kondisi tubuh yang kuat dan sehat. “InsyaAllah kalau perkembangannya membaik, sekitar dua minggu lagi mereka sudah bisa pulang,” katanya. Tinggal nanti

berobat jalan dan terus meningkatkan daya tahan tubuh, supaya virusnya tidak aktif menyerang kembali.

Hak Setiap Orang untuk Dilayani Kisah kedua pasien itu hanya sebagian kecil dari begitu banyak kisah pasien yang sudah dan sedang dirawat di RSUD Kota Bogor, sejak diresmikan tanggal 7 Agustus 2014 lalu. Walaupun rumah sakit ini dikelola Pemerintah Kota Bogor, pasien yang datang tidak bisa diseleksi. Warga kota dan warga kabupaten, sama-sama dilayani.

“Kami tidak boleh menolak warga kabupaten, karena hak setiap orang untuk segera dibantu dan mendapatkan pelayanan medis sebaik-baiknya disini,” kata Okto, Kabag Humas dan Hukum RSUD Kota Bogor. Begitupun, tidak ada alasan untuk menomor-duakan pasien BPJS. “Justru lebih dari 80 persen, pasien disini adalah pasien BPJS,” lanjutnya.

Konsekuensinya, RSUD Kota Bogor harus siap menanggung

terlebih dahulu berbagai pembiayaan yang dibutuhkan pasien.

Termasuk biaya yang mencapai ratusan juta rupiah yang diperlukan dalam perawatan pasien penderita GBS. Menurut Edward, pasien GBS diantaranya harus diberi Imuno globulin selama perawatan intensifnya. Kedua pasien itu diberi obat tersebut sebanyak 6 botol per hari selama satu minggu.

Harga per botol imunoglobulin konon memang fantastis, dan itu tidak perlu menjadi beban pikiran pasien maupun keluarganya. “Yang penting mereka diselamatkan dulu, karena ini menyangkut hak siapapun untuk bisa melanjutkan dan menikmati kehidupan,” kata Gunadi, Kabag Keuangan RSUD Kota Bogor. Lagipula, bukankah nyawa seseorang tidak ternilai harganya, sehingga dengan cara apapun harus bisa diselamatkan oleh siapapun. Termasuk oleh tim medis RSUD Kota Bogor.

KORAN

12

Advertorial

Edisi 0405/XII/2014

L U G A S

Batu Perhiasan Pakenjeng Nan Menawan Perhiasan yang bertahtakan batuan dengan warna-warna yang indah tidak menutup kemungkinan berasal dari Sumber daya alam yang berada dari Kecamatan Pakenjeng. Kecamatan yang terletak di Bagian Selatan Kabupaten Garut. Di wilayah tersebut ditengarai banyak batu perhiasan yang saat ini banyak diminati. Keindahan warna-warna dari batu tersebut akan nampak setelah dialakukan proses pencucian dan penggosokan.

Pak Musatapa (Kaos Putih) Bersama rekannya menunjukkan batu hasil galian

Bongkahan Batu yang akan digosok

Batu Berwarna Hijau Hasil Galian

Batu-batu yang siap digosok

Batuan Yang sudah digosok

Berita Kehilangan Telah Kehilangan Surat - Surat / Barang Berupa : 1. Satu buah SIM C atas nama Hari Ramadhan yang didapat dari Polres Bandung 2. Satu Buah ATM Bank Mandiri cabang Soreang Atas Nama Dini Kurniawati.

Hari/ Tanggal Kehilangan, Senin 17 November 2014.

Bagi yang menemukan dapat menghubungi Redaksi Koran Sinar Pagi.

HP. 082320244262

Selamat Ulang Tahun Rizkia Irwanty

Buah hati dari Suci Yusmayanti (Wartawati Koran SINAR PAGI)

“Semoga menjadi anak yang bisa membanggakan orang

Segenap Pimpinan dan Staf Redaksi Sinar Pagi Mengucapkan Selamat Atas Pernikahan

Dimas Madia Lia Amalia Nurdianty

&

Pada Tanggal 04 Desember 2014 “Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warrohmah”

Segenap Pimpinan Staf Dan Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi

Mengucapkan SELAMAT HARI KESEHATAN NASIONAL KE 50

Didi Sukardi Kepala Dinas

SINAR PAGI

Saeful Ramdhan Kabid Promkes

T A J A M

S A N T U N

Cisarua Objek Wisata...

TEAMWORK ASTRA PUNYA GAYA Kab. Bogor, (Koran SINAR PAGI),- Setiap manusia punya hak dalam mengimplementasikan saat memanfaatkan waktu liburan.

Begi-tupun hal yang dilakukan sejumlah pegawai sebuah perusahan besar, PT.Astra Daihatsu. Mereka yang tergabung dalam tim kerja divisi Welding, ternyata lebih memililih Kawasan Puncak, Cisarua Bogor sebagai tempat favorit nya memilih tempat melepas penat.

Setelah sebulan penuh berkutat dengan segudang pekerjaan, untuk mengusir kejenuhan yang dirasa, mereka berlibur dan melakukan hiburan.

Dikatakan pentolan astra daihatsu, sunter Divisi welding, Fajar sukmana, di jumpai SP minggu lalu di villa Cisarua, Bogor, mengatakan kegiatan ini semata-mata dilakukan reffreshing serta untuk lebih mendongkrakmotivasi timnya guna lebih mengapresiasiasi kinerja.

“Bukan kali ini saja hal ini dilakukan, ditempat berbeda namun lebih sering ditempat ini. Kami lakukan penyegaran ini dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, kadanng

2-3 Bulan.kegiatan ini kami lakukan dan mendapat respon positif dari semua personil tim. Anggaran yang dikeluarkan pun berasal dari koliktifitas tim, Bagi kami hiburan merupakan kebutuhan” papar Fajar.

Lebih lanjut pria 7 orang anak ini juga mengatakan, hiburan ini bukan untuk diri pribadinya, “kalau untuk pribadi, saya merasa sudah cukup

tiap minggu berlibur dengan keluarga. Tapi saya ingin merasa lebih, dengan memberikan hal yang lebih terhadap perusahaan dan tempat dimana saya menuai nafkah, untuk Memberi nuansa baru dengan liburan bersama tim kerja .” ungkap Fajar.

Hal itupun tidak hanya hiburan yang disajikan, Fajar pun di akhir

acara melakukan briefing dengan timnya, sekedar mengingatkan kepada peserta yang hadir untuk membenahi kinerja yang ada di divisi nya, yang dinilai masih perlu ditingkatkan.jangan terpaku oleh gaya tanpa karya.

Tidak kurang dari 40 peserta yang hadir saat itu, dengan ketrbatasan dan komonitas yang ada sebagai pegawai astra, baik yang berstatus kontrak atau permanenen tanpa kecuali, yang pasti memberi kontribusi tanpa membebani perusahaan mereka rela patungan untuk hiburan itu.

Nuansa berlibur saat itupun dirasakan akrab dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan oleh sejumlah awak pegawai astra yang hadir. Seperti dikatakan Wahyu, salah seorang karyawan kontrak, dia mengatakan event ini mendongkrak spirit kerjanya. “acara ini meski baru saya alami, tapi terus terang saya merasa terhibur. Kalau boleh saya ingin setiap bulan acara ini digelar Asrta khusus di divisi kami.” Ungkap nya. (Heryawan)

Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola Pemerintah Kota Bogor Kota Bogor. (Koran SINAR PAGI),Dalam menjalankan berbagai aktivitas keseharian, baik aktivitas di bidang ekonomi, sosial maupun politik, masyarakat perlu mengurus berbagai dokumen perizinan dan non perizinan kepada pemerintah. Pengurusan perizinan dan non perizinan itu dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertata dan tertib berdasakan aturan hukum yang berlaku.

Dengan kehidupan yang tertata dan tertib, maka semua kepentingan bersama diharapkan bisa terkelola dan terjamin dengan baik.

Di samping itu, pengurusan dokumendokumen izin dan non perizinan dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kepastian hukum di dalam melaksanakan aktivitas bisnis maupun sosial. Dengan adanya kepastian hukum, maka diharapkan aktivitas yang dilakukan masyarakat bisa berjalan lancar, sehingga aktivitas bisnis maupun sosial yang dijalani, mampu berkembang dinamis dan akhirnya memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat lain secara keseluruhan.

Terkait dengan penangananan perizinan dan non perizinan, pada tanggal 15 September 2014 Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Walikota Bogor (Perwali) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Perwali tersebut diterbitkan untuk lebih mengefektifkan jalannya proses pelayanan kepada masyarakat yang mengurus perizinan dan non perizinan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Ada 15 jenis urusan yang apabila dilakukan oleh masyarakat, memerlukan dokumen perizinan dan non perzinan.

Penanganan proses pengurusan perizinan dan non perizinan pada masing-masing urusan itu ditangani oleh 6 (enam) organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kewenangan OPD. Keenam OPD yang dilimpahi kewenangan untuk menangani proses perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh warga masyarakat sesuai urusannya, masing-masing adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), Dinas Kesehatan, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, serta Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

Kewenangan pengurusan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan pada kenam OPD tersebut adalah sebagai berikut I. Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) a. Urusan Penataan Ruang Perizinan a) Izin Prinsip (IP); b) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

Non Perizinan Pengesahan Rencana Tapak atau Site Plan. b. Urusan Pertanahan Perizinan Izin Lokasi (IL) c. Urusan Pekerjaan Umum Perizinan a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b) Izin Jalan Masuk; c) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); d) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR); e) Izin Galian Utilitas; f) Izin Tiang Pancang.

Non Perizinan a) Tanda Daftar Tenaga Teknik IUJK; b) Persetujuan Pemakaian Tanah untuk reklame, untuk menara, gardu, atau bangunbangunan lainnya, untuk keperluan prasarana, sarana, dan utilitas antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon,

jaringan gas, pemadam kebakaran, serta sarana Penerangan Jalan Umum (PJU). d. Urusan Industri Perizinan a) Izin Usaha Industri (IUI); b) Izin Perluasan Industri (IPI); c) Tanda Daftar Industri (TDI); d) Izin Gangguan.

Non Perizinan Persetujuan Prinsip Usaha Industri. e. Urusan Kesehatan Perizinan a) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; b) Izin Mendirikan Klinik; c) Izin Apotek; d) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan; e) Izin Penyelenggaraan Optikal; f) Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan; g) Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA); h) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; i) Izin Pedagang Eceran Obat; j) Izin Operasional Klinik; f.

Urusan Pendidikan Perizinan a) Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi: 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK); 2) Sekolah Dasar (SD); 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP); 4) Sekolah Menengah Atas (SMA); 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). b) Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi: 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis; 3) Tempat Penitipan Anak (TPA); 4) Kelompok Bermain (KOBER); 5) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); 6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 7) Home Schooling; 8) Kelompok Belajar Kesetaraan. g.

Urusan Perhubungan Perizinan a) Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek; b) Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek; c) Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi; d) Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; e) Izin Operasi Angkutan; f) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP); h. Urusan Ketenagakerjaan Perizinan a) Izin Operasi Lift; b) Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); c) Akte Izin Pesawat Uap; d) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); e) Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS). i. Urusan Penanaman Modal Perizinan a) Izin Prinsip PMDN; b) Izin Prinsip Perluasan PMDN; c) Izin Prinsip Perubahan PMDN; d) Izin Prinsip Penggabungan PMDN. j.

Urusan Komunikasi dan Informatika Perizinan a) Izin Kantor Cabang dan Pelayanan Operator;

b) c)

Izin Kantor Pusat Jasa Titipan; Izin Penerbitan Jasa Titipan Kantor Agen; d) Izin Penyelenggaraan Radio; e) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah/Badan Hukum Sepanjang Tidak Mengganggu Frekuensi Radio; f) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokasi Wireline; g) Izin Operasional Menara. h) Izin Penyelenggaraan Pertelevisian. k. Urusan Perdagangan Perizinan a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); c) Izin Usaha Toko Modern (IUTM); d) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).

Non Perizinan a) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c) Tanda Daftar Gudang (TDG). d) Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi; e) Rekomendasi Pendirian Minimarket. l. Urusan Pariwisata Non Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) m. Urusan Lingkungan Hidup Perizinan a) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: 1.

Izin Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air; 2.

Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah; 3.

Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Skala Kota kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas; 4.

Izin Pengelolaan Limbah B3; 5.

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan b) Izin Pemanfaatan Air Tanah meliputi: 1.

Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA); 2.

Izin Pengeboran (IP); 3.

Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT) 4.

Izin Juru Bor (IJB); II. Dinas Kesehatan Urusan Kesehatan Perizinan a) Izin Pengobat Tradisional; b) Izin Praktek Dokter; c) Izin Praktek Dokter Gigi; d) Izin Kerja Bidan; e) Izin Praktek Bidan; f) Izin Kerja Apoteker; g) Izin Praktek Apoteker; h) Izin Praktek Perawat; i) Izin Kerja Perawat; j) Izin Praktek Perawat Gigi; k) Izin Kerja Perawat Gigi; l) Izin Kerja Radiografer; m) Izin Praktek Fisioterapis; n) Izin Kerja Fisioterapis; o) Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (Pest Control).

Non Perizinan a) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel; b) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan; c) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga; d) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; e) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

III. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Urusan Perhubungan Perizinan a) Izin Insidentil; b) Izin Dispensasi Jalan.

Non Perizinan a) Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; b) Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas; c) Rekomendasi Pengujian Pertama; d) Rekomendasi Pengujian Berkala; e) Surat Pengantar Numpang Uji Keluar Wilayah; f) Rekomendasi Numpang Uji dari Luar Wilayah; g) Rekomendasi Mutasi Masuk; h) Rekomendasi Mutasi Keluar; i) Rekomendasi Penilaian Kondisi Teknis; j) Rekomendasi Pemakaian Ruang Pengawasan Jalan; k) Keterangan Uji Petik Emisi Gas Buang.

IV. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Urusan Ketenagakerjaan Non Perizinan a) Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir; b) Pengesahan Perencanaan Pesawat Tenaga dan Produksi; c) Pendaftaran Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja; d) Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); e) Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS); f) Rekomendasi kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja; g) Penerbitan Rekomendasi Perizinan Tempat Penampungan.

V. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup Perizinan Izin Lingkungan yang terdiri dari Amdal, UKL-UPL dan SPPL VI. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Non Perizinan a) Kartu Keluarga (KK); b) Kartu Tanda Penduduk (KTP); c) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD); d) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); e) Kutipan Akta Perkawinan; f) Kutipan Akta Perceraian; g) Kutipan Akta Pengakuan Anak; h) Kutipan Akta Pengesahan Anak; i) Kutipan Akta Kematian; j) Kutipan Kedua Akta-akta Catatan Sipil; k) Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota tersebut, maka perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perizinan dan non perizinan dimaksud. Namun apabila diperlukan perubahan dan atau perpanjangan, maka proses pengurusannya harus sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Uruslah perizinan dan non perizinan yang diperlukan, supaya Anda memiliki dokumen-dokumen yang sah dan berkekuatan hukum. (Ahyar M)