Edisi X/2014

KORAN

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Diterbitkan Oleh:

Yayasan Wirakarya NPWP :

017231101444000 Sesuai Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Priyo:

SINAR PAGI L U G A S

DPR Bisa Tolak Perppu UU Pilkada

T A J A M

Inspektorat Panggil Sejumlah Guru dan Pegawai BPR kasus penipuan oleh oknum Bendahara UPTD Pendidikan Malangbong menjadi sorotan publik

Hal. 3

KPK Sesalkan Setya Novanto Jadi Ketua DPR-RI “KPK sangat prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua DPR karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga Ketua KPK Abraham Samad Jakarta (Koran SINAR PAGI), - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku prihatin dan menyesalkan atas terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

"KPK sangat prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua DPR karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat," kata Abraham melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Setya Novanto menjadi ketua DPR didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Taufik Kurniawan (Fraksi Partai Amanat Nasional) sebagai paket yang diajukan oleh koalisi Merah Putih pada rapat perdana DPR pada Rabu (1/10) lalu.

"Sebenarnya KPK menginginkan ketua DPR yang terpilih itu orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum, jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru, namun demikian kita tetap menghargai proses sudah terjadi di DPR," tambah Abraham.

Namun Abraham mengaku lembaga yang dipimpinnya itu tidak punya kesulitan bila akan memeriksa Setya Novanto. "(Jabatan sebagai ketua DPR) tidak mempersulit (pemeriksaan terhadap Setya) karena ketua DPR tidak punya kekebalan hukum," ungkap Abraham.

Setya Novanto sendiri pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi di KPK maupun pengadilan tindak pidana korupsi. (*/Ant)

Piutang Pajak PT.ING Patut Diusut Bandung (Koran Sinar Pagi), Mencuatnya dokumen atas data piutang pajak salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), PT.ING INTERNASIONAL.yang mencapai lebih dari 139 miliar. Hal itu tak pelak membuat gerah pejabat Kanwil DJP Jabar.l dan KPP Majalaya. Data tunggaka tersebut tercatat pada tahun pajak 2011, yang dilaporkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama(KPP) Majalaya ke Kanwil DJP Jabari, (02/12/2011). PT.ING adalah salah satu perusahan Korea, bergerak dibidang Garment. Masih tergolong perusahaan sehat secara financial dengan ribuan tenaga kerja.

Urusan Pajak, PT.ING masuk lingkup Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Majalaya.Sejauh ini persoalan pajak PT.ING dinilai bermasalah. Seperti yang Tertera dalam dokumen laporan piutang pajaknya„Tunggakan pajak PT.ING periode 02-12-2011 mencapai nilai Rp.139.301.995.214,Tunggakan pajak yang bukan sedikit nilainya itu, ditenggarai hingga saat ini masih misterius, belum ada penyelesaian. Seolah di peti es kan dan diduga hanya menjadi ATM "oknum" yang memanfaatkan. Asset Negara ratusan miliar sektor pajak itu kuat dugaan di kemplang PT.ING/ Wajib Pajak (WP).

Sehingga memicu asumsi masyarakat adanya kesan pembiaran bahkan binaan pihak berkompeten dalam persoalan piutang pajak PT.ING. Sebagai bahan pembuktian ketidak beresan dalam laporan piutang pajak PT.ING. Pada tahun 2009, PT.ING membuat laporan adanya kelebihan tagihan pajak oleh dirjen pajak sebesar 116.Miliar, tahun pajak 2005-2007 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Perkara itu pun Tidak ada kejelasan.

Padahal sesuai UU KUP Pasal 16, bahwa Direktur jendral Pajak berhak memutuskan segala persoalan kaitan keberatan, penangguhan dan lain 11 nya, Ke Halaman

Uang Damai dan Sangsi Denda Sidang Tilang

redsinarpagi@gmail.com sinarpagi99@yahoo.com Alamat Redaksi:

Komplek Pertamina Tugu Jl. Toar No.32 Kedoya Jakarta Utara Tlp. 085220297773-082320244262

Edisi : X / 2014

Rp.6.000,-

Mengintip Perhiasan Lawas Zaman Kerajaan Masa Silam

Tindakan tilang yang dilakukan polisi terhadap pengendara yang melanggar memang seharusnya, namun kadang kala tindakan tilang ini disertai negosiasi antara polisi dan pelanggar lalu lintas.

Perhiasan antik gelang naga dari kesultanan Gowa

Hal 10

Hal 9

Dua Perppu Ditandatangani Presiden Terkait Kontroversi Pilkada Jakarta (Koran SINAR PAGI), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait dengan kontroversi pemilihan kepala daerah tidak langsung yang RUU-nya telah disetujui DPR untuk menjadi UU Pilkada.

"Saya baru saja menandatangani dua perppu," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam.

Presiden memaparkan dua perppu tersebut adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No. 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Ia memaparkan sebagai konsekuensi dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu No. 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23/2014 tentang Pemda.

Menurut SBY, penandatanganan kedua perppu tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata perjuangan dirinya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar.

"Izinkan saya berikhtiar demi kedaulatan rakyat dan demokrasi, dari

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memberikan keterangan pers didampingi Wapres Boediono (keenam kanan) dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/10). Presiden menyatakan telah menandatangani 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pilkada langsung atas UU Pilkada yang telah disahkan DPR. rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata Yudhoyono.

Apalagi, SBY menyatakan sebagai presiden yang terpilih secara lang-

sung oleh rakyat sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2004 dan 2009.

Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers itu ditemani, antara lain Wakil Presiden Boediono, Menko Polhu-

Orang Tua Siswa Menjerit, Buku Paket Dan LKS Dijual Dengan Harga Selangit Karawang SP,-Sejumlah orang tua siswa Sekolah dasar negeri(SDN) di kabupaten Karawang, mengeluhkan pembelian buku paket tematik dengan harga yang sangat mahal.

Harga untuk tiap buku mencapai Rp. 30.000 hingga Rp.70.000.

Seperti yang di tuturkan Ivan, salah seorang orang tua siswa yang anak nya bersekolah di SDN KARANG PAWITAN.l Karawang

1,3M Bantuan jadi bancakan Ketua GAPOKTAN jadi anggota Dewan jamur merang, ironisnya... sampai saat ini, kegiatan usaha yang dibiayai pemerintah itu hanya tinggal nama.

Tak satu pun ternak sapi.

Domba atau Itik di kandangnya.

Begitupun usaha jamur hanya tinggal kumbung nya. Menurut keterangan sejumlah anggota kelompok tani Laksana, Program kegiatan tersebut hanya sebentar dikelola sampai akhirnya tidak jelas kemana."karena cara pengurusan nya tidak jelas, dan saling

S A N T U N

Hal 8

Banprov Program Gemar, Gapoktan Laksana Tinggal Nama Karawang, (Koran SINAR PAGI), Proram pemerintah provinsi Jawa Barat yang digulirkan Tahun 2010, dalam kegiatan Pelaksanaan program Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR). Anggaran yang di gelontorkan dari pundi APBD.l Provinsi Jawa Barat tersebut, salah satu penerima bantuanya adalah GAPOKTAN Laksana, kabupaten Karawang.

Bantuan berupa dana sejumlah tidak kurang dari 1,3 miliar yang diterima Gapoktan Laksana, di bagikan kepada empat kelompok tani, yang dipergunakan sebagai modal usaha ternak sapi, domda. Unggas dan

E-mail:

berebut, jadi pada hilang entah mati atau dijual. Awal penerimaan bantuan hingga dibagikan ke kelompok tani pun sudah terjadi penyimpangan. Ada pemotongan setiap anngaran yang diterima kelompok tani oleh pengurus Gapoktan. Paling sisa bantuan yang ada hingga saat ini tidak lebih dari 20% nya dari total bantuan" ungkap seorang pengurus kelompok tani yang minta namanya di rahasiakan.

Ke Halaman 11

Ucapan Terimakasih Kepada Gubernur Jabar dan Bupati KBB H. Abubakar :

Masyarakat Desa. Baranang Siang Kec.Cipongkor Sambut Gembira Perbaikan Jalan Yang Telah Dilaksanakan PU Pemda KBB

Ke Halaman 11

Barat, "anak saya kelas Lima, buku yang dianjurkan dibeli oleh pihak sekolah ada 3 jenis buku paket tematik dengan total harga hampir Rp.200.000,- dan buku itu hanya ada ditoko buku Ampera yang di tunjuk pihak sekolah." keluhnya, sambil menunjukan nota pembelian buku.

Tidak kurang dari sepuluh orangtua murid, yang berkumpul dilingkungan sekolah itu pada saat dimintai tanggapanya, membenarkan apa yang dikeluhkan Ivan. "pada

prinsipnya kami merasa keberatan, karena kan buku seharusnya sudah disediakan pemerintah, dari dana bos untuk tiap siswa. Parahnya lagi, di SD ini murid diarahkan membeli buku di toko buku Ampera yang harganya nyaris dua kali lipat di banding di toko lain. Terus terang bagi saya yang mempunyai dua putra disekolah ini sangat terbebani, belum lagi iuran lain yang di bebankan, untuk pengecatan sekolah saja siswa di pungut sepuluh " ketus salah Ke ribu Halaman 11

Puluhan CPNS jadi Korban Penipuan Oknum PNS Kab. Bandung Kab. Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Tingginya animo masyarakat untuk menjadi PNS telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Masyarakat dijanjikan dapat menjadi PNS dengan memberikan uang puluhan hingga ratusan juta kepada pihak yang mengaku dapat meloloskan seleksi PNS. Seperti baru-baru ini disampaikan oleh puluhan masyarakat Kab. Bandung yang menjadi korban janji Oknum PNS. Belakangan diketahui oknum PNS tersebut bekerja di satu instansi di lingkungan Pemkab Bandung, bagian Laboratorium. Beberapa orang yang dijanjikan jadi PNS menyampaikan, bahwa Oknum PNS tersebut menjanjikan pasti ada pengangkatan PNS antara 5 sampai 6 bulan, sejak penyerahan berkas dan uang. Sebelum batas waktu yang dijanjikan, oknum PNS tersebut memberikan seragam PNS dan NIP, sedangkan Pengang-katan PNSnya hingga batas waktu yang dijanjikan, bahkan sampai saat ini, tidak pernah ada.

Sumber SP yaitu, orang yang dijanjikan jadi PNS menyatakan bahwa jumlah uang yang diminta oknum PNS tersebut bevariasi, tergantung tingkat pendidikan, untuk tingkat SMA/sederajat Rp 60 juta, D3 Rp 80 Juta dan S1 Rp 100 juta, dari semua jurusan dan akan ditempatkan di Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tes. Oknum PNS tersebut selanjutnya mengarahkan untuk menyetorkan uangnya pada salah satu bank dan dibuatkan ATM. Menurut Sumber SP yang enggan disebut namanya, bahwa ada sekitar 21 orang yang diarahkan ke Bank BJB, “Karena nantinya gajih akan di transfer melalui ATM bank tersebut,” ungkap sumber SP menirukan ucapan oknum PNS Dari hasil penelusuran SP kepada mereka yang dijanjikan jadi PNS, ternyata melibatkan oknum PNS Guru Olah Raga di salah satu Sekolah Dasar Negeri wilayah Kecamatan Margahayu. Hal tersebut dilihat dari kwitansi yang ditandatangani Oknum Guru tersebut yang ada pada mereka yang dijanjikan jadi PNS. Menurut informasi sumber SP di Polres Bandung, oknum PNS Guru tersebut sudah dipanggil oleh pihak kepolisian dan diantaranya menyatakan bahwa uang yang diterima dari mereka yang dijanjikan jadi PNS disetorkan kepada Oknum PNS yang bertugas pada satu instansi dilingkungan Pemkab. Bandung.

SP mendapat no. Kontak Oknum PNS yang instansi bertugas pada instansi di lingkungan Pemkab. Bandung dan mengirimkan pesan singkat, namun tidak pernah ada tanggapan. Belakangan masuk pesan singkat dari orang yang bernama R (inisial) dan mengaku sebagai pengacara pihak oknum PNS. Orang dengan inisial Nama R tersebut menyatakan bahwa dirinya mengetahui dan menyimpan berkas serta daftar mereka yang dijanjikan jadi PNS, termasuk di dalamnya orang instansi tempat oknum PNS bertugas. R selanjutnya menyebutnya bahwa hal tersebut merupakan tindakan Gratifikasi. (Teddy/H.Iwan)

kam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir

Syamsudin, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman. (*/Ant)

Marak SPK Bodong Dinas PU Sumedang Telan Korban Hingga Ratusan Juta Sumedang, (Koran Sinar Pagi),- Sebanyak 6 Surat Perintah Kerja (SPK) bodong yang berkeliaran dari pengusaha ke pengusaha lainya muncul di lingkungan PU Bina Marga Sumedang.

Ke enam SPK itu menurut seorang korban berinisial W asli Sumedang kepada wartawan menyatakan jika SPK di duga palsu itu berada di 3 pengusaha yang berbeda.

Selain pengusaha Sumedang menurut W korban lain juga ada yang diluar Sumedang seperti E dan L bahkan kata W mereka telah diperdayai secara meyakinkan oleh pelaku dengan cara di iming-imingi akan diberikan pekerjaan (proyek) dengan catatan mereka menyetor uang terlebih dahulu dengan jumlah mencapai ratusan juta.

Menurut W para pelaku yang di duga ber tiga itu disinyalir memanfaatkan kesempatan seolah ia dekat dengan Bupati Sumedang. Bahkan kata W dari ke tiga pelaku itu salah satu dari mereka yang menurut W tinggal di Situraja untuk memuluskan niatnya tak segan mengaku saudara isteri Bupati yang diperkuat dengan omongan salah seorang dari pelaku .

W kepada wartawan mengatakan, “ Perbuatan ke 3 orang itu telah memperdayai setidaknya 3 orang pengusaha dengan bukti kuitansi dan bukti transferan semuanya lengkap ada di saya ”, ujar nya di daerah Alamsari Kamis (18/9) lalu. “ Bahkan saya pun merupakan korban dari pelaku itu”, kata W lagi.

Sementara itu dari pihak PU Bina Marga saat dikonfirmasi terkait masalah ini menyatakan menyangkal keras ke aslian SPK itu. Kepala Bidang Adang Samsudin saat ditemui di ruang kerjanya Jumat (19/9) Kemembantah Halamanjika 11ia

Permohonan Maaf Saya H.E Rustamli Umur 62 tahun. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Kampung Panulisan. Desa Kurniabakti. Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar besarnya Kepada bapak Drs.Jajat Sudrajat M.Pd dan saudara-saudaranya Di Kampung Karanganyar. Desa Pakemita,.Kecamatan Ciawi.

Kabupaten Tasikmalaya. Atas tindakan yang di lakukan Pada tanggal 13-9-2014 di Komplek Ar.Rusdu.

Saya menyadari tindakan tersebut melanggar hukum dan saya Sangat menyesal atas tindakan yang saya perbuat serta tidak Akan mengulangi perbuatan tersebut kepada siapapun.

Saya bersyukur dan berterimakasih kepada bapak Drs.Jajat Sudrajat M.Pd Dan keluarga besarnya. Yang telah memaafkan saya.

Tertanda H.E Rustamli

2

KORAN

SINAR PAGI

Edisi X/2014

L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Opini

& Artikel

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

EDITORIAL Mengenal Sejarah Pemilihan kepala daerah di Indonesia Sudahilah Sandiwara Politik Itu Rapat

Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di DPR RI beberapa waktu lalu, bak sandiwara yang menggelikan. Sebagai aktor utama, Partai Demokrat melakukan zigzag politik yang amat sulit dimengerti oleh nalar publik dan keadaban demokrasi.

Publik bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah partai penyokong utama pemerintah melakukan aksi walkout saat sidang penentuan RUU yang inisiatifnya berasal dari pemerintah. Lazimnya, partai penyangga utama pemerintahan, apalagi Ketua Umum Partai Demokrat juga presiden di Republik ini, habis-habisan menggunakan segenap daya dan upaya mengegolkan beleid yang disorongkan pemerintah.Namun, justru yang dipertontomkan oleh Demokrat ialah melempar batu lalu menyembu-nyikan tangan. Ia hanya mau melemparkan bola panas, tapi tak mau meneruskan permainan karena ogah tepercik api.

Alasan walkout Demokrat pun tak kalah menggelikan. Mayoritas mereka meninggalkan sidang paripurna karena 10 syarat yang menyertai opsi pemilihan kepala daerah secara langsung tidak diakomodasi sidang. Hanya enam anggota Demokrat yang bertahan di ruang sidang.

Bukankah sikap Demokrat yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dan diperkuat oleh Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, menghendaki kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat? Tidakkah pula itu berarti 10 syarat yang menjadi pemicu walkout sejatinya sebagai pemerincian sikap utama, yaitu dipilih langsung?

Maka, wajar belaka bila publik curiga Yudhoyono memang tidak sungguhsungguh mendukung pemilihan langsung. Sah-sah pula bila masyarakat lalu menilai apa yang dilontarkan oleh Yudhoyono dan petinggi Demokrat lainnya sekadar sandiwara memupuk citra di depan publik.

Penilaian itu bukan berangkat dari ruang kosong. Publik mencatat, Demokrat awalnya bersekutu dengan Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra dalam barisan koalisi untuk mengegolkan pemilu kada dipilih oleh DPRD. Sebuah sikap yang wajar, mengingat sebagai partai penyokong pemerintah ia bertugas mengamankan inisiatif pemerintah yang pada awalnya 'menggoda' partai-partai di DPR dengan mengajukan opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD meskipun terbatas untuk gubernur. Belakangan di balik menjadi untuk bupati dan wali kota saja.

Akan tetapi, ketika sebagian besar elemen masyarakat tetap menghendaki pemilu kada langsung sambil menyebut jika opsi pemilu kada dipilih DPRD disetujui bakal menjadi kado buruk Presiden Yudhoyono, dengan sekelebat ia pun 'mengklarifikasi' sikap diri dan partainya. Melalui jejaring Youtube, Yudhoyono menegaskan bahwa ia mendukung pemilu kada secara langsung dan memerintahkan Demokrat untuk mengikuti sikap itu.

Publik pun menjadikan sikap itu sebagai catatan penting dan hendak melihat apakah pernyataan yang gegap-gempita tersebut benar-benar dijalankan atau sekadar pemanis kata-kata. Hingga akhirnya sidang paripurna DPR menjelaskan secara gamblang apa makna berderet pernyataan tersebut.

Kendati Yudhoyono telah memerintahkan ke internal partainya untuk mengusut siapa yang 'menelikung' perintah untuk mengamankan sikap tersebut, publik telanjur kehilangan kepercayaan. Bukankah sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya?

Demokrat akan menerima risiko besar atas pilihan tersebut. Tak ada guna lagi terus bersandiwara dengan memelihara politik 'seolah-olah'. Rakyat sudah sangat pintar membaca segala akrobat politik yang jauh dari keadaban itu.

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Penasehat: Maktal Nugraha, Ir, Edi Daryono, Penasehat Hukum : Olet.K.Sitepu, SH, LBH HIPSI Pemimpin Umum : S Djoko Pramono, SH.MH Wakil Pemimpin Umum : Usep Wawan, S.Pd Dewan Redaksi: Nurjaman, S. Sos, M.M., Usep Wawan, Teddy, S DJoko Promono, SH.MH Sekretaris : Pathuroni Alprian Pemimpin Redaksi: Wawan Nurjaman, S.Sos, M.M. Assisten Pemimpin Redaksi I: Dwi Arifin Assisten Pemimpin Redaksi II: Hamzah Efendi Redaktur Senior: Lina Herlina Koordinator Litbang: Heryawan Koordinator Liputan Daerah: Dimas Madia Koordinator Puslahta : Dodi Permana, SE

Pemimpin Perusahaan: Teddy Assisten Pimprus Bidang Umum & Keuangan : Andy SN Assisten Pimprus Bidang Sirkulasi & Iklan H. Iwan Rahmat Creative Design: Heri Koordinator Kemitraan : Budi Riyanto, ST

Staff Redaksi : Yudi Pribadi, Gunawan, Erwin, Endang, U Wahyu, Melly, Sony, Taryana, Budi, Widya, Tuti H, Wulan, Aulia Rahmawati.

Kota Bandung: Dwi Arifin , U Wahyu, Widi Heryan. Kota Cimahi: Andi Sovian N. Kab. Bandung: Endang S Kab. Bandung Barat: Deni HM (Ka Biro), Taufik. Kab. Sukabumi: Usep Wawan (Ka. Biro), Arief Wahyudi, Isro. Kota Sukabumi: Agus Hariadi (Ka. Biro), Suhilman BA, Ade MY, Fachrizal. Kab. Cianjur: Agus Haryadi (Pjs. Ka. Biro), Biro Kabupaten/ Kota Tasikmalaya : Halim Saepudin (Ka.Biro), Hamzah, Nanang M, Agus Hermawan, Wawan Erawan, Yanto, Sopiyan, Yosi. Garut : Asep Darojat (Ka.Biro), Dea Lega, Wibawa, Agus Lukman, H Endang. Kab. Subang dan Pantura: Azis I Muchidin (Ka.Biro), Iskandar. Kota / Kab. Bekasi : Deden A (Ka. Biro), Rachmadillah, Dicky Isnurhakim, S.Pd, M.Si, Nuron Nurjaman, Agung. Sumedang : Jeky E Saepudin (Ka.Biro), Tatang Supriatna. Karawang : Rustam Kusuma Jaya (Ka.Biro) Saryani Lubis, Adit Drajat S, Ardiansyah Iskandar. Ciamis : Asep Herlan.

Purwakarta: Musa Pratama (Ka.Biro). Bogor : Ahyar Matondang (Ka.Biro), Iwan Santahak. Pangandaran. Hikmat (Ka.Biro) Harga bulanan langganan Rp.15.000 Iklan Display Warna Rp.20.000 /mm Kolom, Iklan B/W Rp.10.000/mm Kolom Alamat Redaksi: Jl. Ahmad Yani No.238 (Jaya Plaza) Blok S. No.01 Bandung, Jawa Barat Tlp. 085220297773-082320244262 E-Mail : redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com Rekening: Bank BRI No.REK. 3268-01001284-50-3

PT. Percetakan & Penerbitan

Grup Pikiran Rakyat (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan) Selain Nama-nama yang tercatat di BOX, Bukan wartawan Kami. Wartawan Kami tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Dalam setiap liputan berita/ investigasi dibekali Surat Tugas/ Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan.

Dan Implikasi Hukum RUU Pilkada 2014 Lina Herlina.Sc. Redaktur Senior Koran Sinar Pagi dan Ketua Umum DPP Organisasi PERWIIRA (Persatuan Wartawan Independent Indonesia Raya)

D

alam Tulisan Opini kali ini mari kita untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai Sejarah pertama kalinya diadakan Pemilihan Umum dan Pilkada Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni Tahun 2005 lalu.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit

undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Hinga Pada tahun 2014 saat ini seluruh rakyat Indonesia terfokus dengan adanya Berbagai pernyataan politikus terkait UU Pilkada tampak di mata publik sebagai topik yang membingungkan. Publik dibingungkan dengan aneka pernyataan SBY dengan Demokrat, antara Ahok dengan Gerindra, antara Hidayat Nur Wahid dengan Aburizal Bakrie, Fadli Zon, Muhammad Taufik, misalnya.

Meskipun sama menolak atau mendukung mereka memiliki alasan yang berbeda-beda. DPR RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DRP RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.

Pemilu di Indonesia mungkin adalah kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia: Empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan

perwakilan di tingkat nasional dan daerah. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga kali – 1999, 2004, dan 2009 – sejak kembali ke bentuk demokrasi.

Kualitas penyelenggaraan Pemilu 1999 dan 2004 mengalami kemajuan yang baik, namun terjadinya skandal besar pengadaan, tidak berfungsinya undang-undang kepemiluan, dan komisi pemilihan umum yang mengalami banyak permasalahan berujung kepada Pemilu 2009 yang kualitasnya jauh di bawah standar – diselamatkan terutama oleh selisih perolehan suara yang signifikan dan meyakinkan. Dilatari oleh bermasalahnya Pemilu 2009, harapan dan risiko dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 yang akan datang sangatlah signifikan dan merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh 2.659 orang komisioner yang baru dipilih di tingkat nasional dan daerah.

Pelaksanaan pemilu legislatif tingkat nasional dan daerah dijadwalkan pada tanggal 9 April 2014.

Pemilu presiden dijadwalkan untuk dilaksanakan pada bulan Juli 2014, dan, jika ronde kedua harus dilaksanakan, hal tersebut akan diadakan pada bulan September 2014. Pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan tiap lima tahun, namun pemilihan kepala eksekutif tingkat sub-nasional/daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada) dilaksanakan secara terputus di berbagai bagian Indonesia setiap waktu. Di Indonesia, akan selalu ada Pemilukada yang berlangsung.

Dalam hal jumlah elektorat, pemilihan umum nasional di Indonesia adalah pemilu-satu-hari kedua terbesar di dunia – nomor dua setelah Amerika Serikat. Menurut sensus nasional April 2010, total populasi Indonesia saat ini adalah 237,56 juta

jiwa. Batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah/pernah menikah. Daftar pemilih Pemilu 2014 saat ini sedang dipersiapkan. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah disusun berisi 187.977.268 pemilih. Jumlah pasti pemilih yang terdaftar akan ditentukan saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan di tingkat nasional pada tanggal 23 Oktober 2013.

Dalam Pemilu 2009, terdapat 171 juta pemilih terdaftar namun hanya 122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya – menunjukkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 71 persen – sebuah penurunan drastis dari tingkat partisipasi 93 persen pada Pemilu 1999 dan 84 persen pada Pemilu 2004. Kendati demikian, penurunan tingkat partisipasi bukanlah hal yang aneh bagi sebuah demokrasi yang baru berdiri.

Demikian Ulasan mengenai Sejarah dibentuknya pertamakali dilaksanakan pesta Demokrasi yang setiap Lima Tahun sekali dilaksanakan di Indonesia untuk memilih Wakil Rakyat merupakan landasan untuk sistem pemerintahan negara dan yang memisahkan secara terbatas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. MESKIPUN Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada saat ini belum disetujui oleh DPR. Kini dalam berbagai rilis media banyak menimbulkan pro dan kontra.

Pro dan kontranya terletak pada

perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah dari yang langsung menjadi tak langsung (Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).

Implikasi Hukum. Membincangkan RUU Pilkada, untuk kembali kepada Pemilihan Kepala Daerah melalui perwakilan DPRD. Tidak dapat dijadikan RUU tersebut berdiri sendiri, tanpa ada keterkaitan dengan rancang bangun sistem hukum lainnya. Pada dasarnya terdapat dua regulasi atas RUU Pilkada yang saling terkait. Yaitu UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dan melalui UU Penyelenggaraan Pemilulah Pilkada langsung mendapat legitimasi. Tentu dengan UU Pilkada tersebut, ketika Kepala Daerah kemudian dipilih oleh DPRD, berarti Pemilihan Kepala Daerah bukan lagi dalam rezim pemilu. Otomatis menimbulkan impilikasi hukum terhadap sistem pemilihan Kepala Daerah, hingga pada institusi yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai penyelenggara pemilu. Edisi depan penulis akan membahas mengenai Implikasi Kerangka Hukum dalam Pilkada. Kerangka hukum legislatif yang mengatur perwakilan demokratis merupakan hal yang rumit dan menyangkut beberapa undangundang yang berkaitan dengan Pilkada.* Lina Herlina.Sc.71*

Program Wajib Belajar Pendidikan Nasional (WAJARDIKNAS) Guru Kembali Dituding jual Buku Dan Pungli Oleh : Dimas Madia (koord. Liputan Daerah SINAR PAGI)

Program Wajib Belajar Pendidikan Nasional (WAJARDIKNAS) secara berkesinambungan terus digulirkan kepada sekolah baik secara peraturan yang ditentukan maupun anggaran yang memang menjadi tanggung jawab negara. Kendatipun demikian, tidak menyurutkan pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada murid, banyak ditemukan kasus pungli yang dilakukan oleh oknum dilingkungan sekolah baik dilakukan oleh peranan komite maupun langsung oleh guruguru.

Pungutan biaya ini tentunya telah dikemas melalui program Pada Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang kemudian tidak sedikit pihak sekolah menjadikan dalih kekurangan anggaran sebagai alasan dilapangan, padahal pembiayaan telah tercukupi melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), selain itu pemerintah meluncurkan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dialokasikan untuk membantu berbagai keperluan sekolah khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tentunya dengan uraian alokasi yang sangat jelas didalam panduan pelaksanaan pengelolaan BSM tahun 2013, ketentuan yang marak tak jelas dengan alokasi dilapangan tertuang pada Bab 1 huruf (G), tentang

pemanfaatan dana BSM, DIRJEN Pendidikan (KEMENPERA RI) mengatur peruntukan dana BSM tersebut, yakni ; dialokasikan untuk pembelian buku dan alat tulis, perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, pakaian sekolah dan lain-lain, selain itu biaya transfortasi kesekolah, uang saku siswa kesekolah dan biaya kursus/les atau biaya tambahan kegiatan diluar sekolah. Lebih lanjut pada Bab V huruf (d) tentang sekolah, secara tegas pihak sekolah dilarang memanipulasi jumlah siswa penerima BSM dengan maksud untuk memperoleh dana bantuan lebih besar, selain itu menegaskan bahwa pihak sekolah dilarang memungut atau memotong dalam bentuk apapun dan alasan apapun serta pihak sekolah wajib mengumumkan daftar penerima BSM.

Cukup jelas dan tegas setiap ketentuan dan aturan yang diuraiankan oleh pemerintah, namun fakta dilapangan berbeda alasnya dengan ketentuan pemerintah baik sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTS maupun SMA-SMK/MA yang diduga telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran tersebut dengan mencari-cari alasan untuk menutupi kekurangan RAPBS tanpa memperhatikan petunjuk pengalokasian dan peruntukan yang berdasarkan ketentuan.

Lain hal itu, alasan yang hangat saat ini didengungkan oleh oknum guru-guru adalah keterlambatan penyaluran buku kurikulum 2013, yang memang beberapa hari lalu sudah disalurkan oleh pemerintah dan mulai dikaji untuk bahan

pelajaran murid di sekolah, namun naas beberapa hari lalu sebelum penyaluran buku kurikulum 2013, termuat di beberapa sekolah dasar dan menengah pertama diwilayah kabupaten Bandung sebelah Timur khususnya kecamatan cileunyi dan Rancaekek buku pelajaran diperjualbelikan oleh oknum guru dilingkungan sekolah kepada murid, namun dugaan tersebut kembali di sanggah oleh oknum terkait, selain dugaan tersebut marak termuat oknum guru melakukan pungutan kepada murid dengan dalih pungutan untuk kas disekolah, sungguh termuat asumsi tak jelas terkait pengalokasian anggaran yang lebih dari cukup tersebut sejatinya pemerintah dari pihak pengawas dan penegak hukum berperan aktif dalam langkah represif maupun preventif dilapangan.

Qorbankanlah Supaya Tidak Menjadi Korban Oleh : Dwi Arifin (Asisten Pemimpin Redaksi ) Menurut para ahli hukum Islam, hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah. Artinya amat dianjurkan bagi orang Muslim yang mampu. Mampu di sini, tidak identik dengan kaya. Menurut Mazhab Syafi’I, bila seseorang masih mempunyai uang diluar kebutuhan dan biaya hidupnya pada hari raya dan tiga hari berikutnya (ayyamu alTasyriq), maka telah berlaku baginya anjuran berkurban. Ibadah kurban, seperti halnya ibadah haji, bersifat simbolik. Di dalamnya, terkandung beberapa makna spiritual yang amat dalam diantaranya.

Pertama, ia merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan kepada manusia. Bersyukur kepada Alloh dalam wujud kepatuhan. Bersyukur kepada manusia dalam wujud berbagi rizki/nikmat.

Kedua, kurban adalah ungkapan cinta kasih dan simpatik kepada kaum yang lemah. Dikatakan demikian, karena ibadah kurban tidak sama dengan upacara persembahan dalam agama-agama lain.

Hewan kurban tidak dibuang di tempat pemujaan dan tidak pula dihanyutkan di air sungai / laut.

Daging kurban itu justru untuk dinikmati oleh pelaku ibadah kurban itu sendiri dan orang-orang miskin disekitarnya. Allah berfirman: Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orangorang yang sengsara dan fakir. (QS Al-Hajj [22] : 28) Ketiga, kurban adalah symbol dari kesediaan kita untuk melawan dan menjauhkan segala sesuatu yang

menjauhkan diri kita dari jalan Allah Swt. Kurban dapat pula disebut sebagai symbol dari kemenangan kita melawan hawa nafsu kita sendiri.

Hari raya qurban menjadi simbol agung kebesaran islam sebagai agama rahmatan lil alamin di atas bumi, satu-satunya agama dengan konsep kedamaian yang nyata dan

jelas, qurban selain mengandung makna pembersihan jiwa dari sifatsifat buruk dan tercela. Ada nilai pendidikan karakter disana, dimana umat islam di ajarkan untuk bersama-sama merasakan kebahagiaan. Dari aspek lain islam mengajarkan untuk melepas kecintaan yang lebih terhadap dunia dan isinya diban-dingkan kecintaan kepada Alloh.

Jika di bulan Dzulhijah ini di tahun 1435 H, belum bisa mewujudkan untuk berqurban hewan qurban .

Mungkin dimasa lalu kita belum mengorbankan sifat sisi tercela kita.

Manusia yang lebih cenderung kepada kerakusan, keserakahan , kemalasan, ketidak prodiktifan harus mampu kita qorbankan. Supaya sifat kebinatangan hilang, sifat yang membuat manusia lebih rendah derajatnya dari binatang. Pengor-

banan itu untuk menuju hakikat manusia diciptakan yaitu ditakdirkan bisa lebih mulia derajatnya dari pada malaikat. Maka mari kita ‘’qorbankanlah supaya kita tidak menjadi korban’’ menjadi korban kerena mengikuti sifat kebinatangan dari pada kemuliaan. Menjadi korban kerena mengikuti hawa nafsu dari pada wahyu illahi. Menjadi korban keegoisan diri dari pada kepentingan umat yang lebih maslahat. Dan semoga Idul Adha menjadi momentum untuk meningkatkan dan mensukseskan dua kesalehan sekaligus yakni kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Selamat berhari Raya Idul Adha, selamat hari raya ke 2 umat Islam di Indonesia dan di seluruh d u n i a . . ! ! ! A l l o h u a k b a r, allohuakbar, allohuakbar wa lillahil-ham”

Topik

KORAN

Utama

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

SINAR PAGI L U G A S

Agar Pilkada Tidak Hambur Uang

Walikota Bandung Ridwan Kamil Wa l i K o t a B a n d u n g Ridwan Kamil menilai terjadi kemunduran jika pemilihan kepala daerah tidak dipilih langsung.

"Pada Undang-Undang Dasar (UUD) juga jelas dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maka jelas secara demokratis rakyat yang memilih pemimpinnya," kata dia pada Rakornas Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan

Kamil mengaku tidak mungkin menjadi orang nomor satu di Bandung jika mekanisme pemilihan wali kota dipilih oleh wakil rakyat di DPRD setempat.

Sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Bandung 2013, kata dia, dirinya bukan kader partai politik karena hanya seorang dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tidak dikenal oleh siapapun, termasuk pimpinan partai.

"Saya bukan artis dan publik figur. Karena bertekad mengubah Bandung menjadi lebih baik maka saya menyampaikan visi misi ke beberapa partai, tapi ditolak," katanya.

Hingga akhirnya, lanjut Ridwan Kamil, ada partai politik yang mengakui kualitasnya dan menjadikannya pemenang pilkada satu putaran dengan hasil sekitar 45 persen suara.

"Kalau pilkada dikembalikan ke pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD maka orang luar tidak pernah muncul dan tidak mendapat kesempatan menjadikan daerah lebih baik," katanya.

Dia mengusulkan penyempurnaan teknis pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung agar lebih murah serta tidak menghambur-hamburkan uang.

"Salah satu caranya adalah tidak diperlukan kampanye atau rapat akbar dan pembatasan baliho kandidat," ujar Ridwan.

Menurut dia, penilaian mahal atau tidaknya pilkada dipilih rakyat tergantung dari teknis pelaksanaan sehingga perlu direvisi sedemikian rupa.

Pihaknya yakin jika ada perubahan tata cara kampanye atau tidak membuat pemilu berlangsung secara mewah dari penyelenggara maupun kandidat maka pilkada tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

T A J A M

Mahfud: Perppu Diterbitkan, Pengujian UU Pilkada Berjalan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa berjalan walaupun Presiden Susilo Bamabng Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada.

"Masih bisa berjalan karena UU tersebut sudah punya nomor, sedangkan Perppu nomor 1 tahun 2014 itu masih menunggu persetujuan DPR," kata Mahfud kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Dia juga mengakui ada problem hukum karena Perppu itu mencabut UU Pilkada. "Nanti bisa muncul perdebatan memang, tapi pasti ada jawaban, walaupun disetujui DPR Perppu tersebut bisa diuji ke MK kembali," jelasnya.

....Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat."

Demo Tolak UU Pilkada. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) membawa keranda saat menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Pilkada di depan Kampus Tercinta Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Kamis (2/10). Mereka menilai pengesahan UU Pilkada yang didalamnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD sebagai kemunduran bagi demokrasi.

Mahfud menegaskan bahwa gugatan UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD di MK masih tetap bisa berjalan.

Pada saat ini ada lima gugatan UU Pilkada melalui DPRD, di antaranya gugatan yang diajukan enam perorangan dan empat LSM, pengacara kondang OC Kaligis, 13 perorangan, Pengacara Andi asrun yang mewakili buruh harian dan Lembaga Survei serta calon Bupati Independen Budhi Sarwono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu) terkait dengan kontroversi pemilihan kepala daerah tidak langsung yang RUU-nya telah disetujui DPR untuk menjadi UU Pilkada, Kamis (2/10) malam lalu.

Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung membuka posko "Koalisi Rakyat Tolak UU Pilkada" di depan Universitas Bandar Lampung (UBL).

"Kami mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi penggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK, demi kedaulatan rakyat, satu suara batalkan UU Pilkada," ujar Ketua Wilayah LMND Lampung, Aris Setiyanto, Kamis.

Di Posko tersebut, para aktivis akan membentangkan kain putih untuk pembubuhan tanda tangan, dan daftar nama yang sudah ada petugas yang menanganinya.

"Hasil dari posko nantinya akan kami serahkan ke Eksekutif Nasional LMND," ujar Aris lagi.

Posko tersebut dibuka di Bandarlampung.

Namun kata Aris, di luar kota bisa saja dikumpulkan kemudian dikomunikasikan ke kordinator posko.

Sebelum pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada, sejumlah aktivis dari LMND, Walhi, SHI di Provinsi Lampung menggelar aksi massa menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Dalam aksi ini, disampaikan pengertian demokrasi secara umum adalah suatu sistem kenegaraan yang dimana sistem pemerintahan sebuah negara berupaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara serta memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan untuk mengubah hidup mereka.

"Karena itu dalam demokrasi yang menjadi nomor satu dalam sebuah negara adalah rakyat. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan seluruh rakyat. Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat," katanya

Konfederasi pekerja gugat UU Pilkada ke MK "Jika pilkada langsung terjadi praktik politik uang, itu menjadi tugas penegak hukum untuk menindak tegas pelakunya," ujar Andi.

Andi berharap pihak eksekutif maupun legislatif tidak mengganti dengan pilkada melalui DPRD namun memperbaiki sistem pilkada langsung jika ditemukan kekurangan.

Aktivis buruh itu menyebutkan kepala daerah yang dipilih DPRD bakal tidak memiliki tanggung jawab kepada rakyat namun lebih memperhatikan kelompok atau partai politik yang mengusungnya.

Sementara itu, Presiden KSBSI Mudhofir menambahkan lebih sepakat memperbaiki sistem pilkada langsung daripada kembali ke pilkada melalui DPRD. "Kami akan menggalang kekuatan untuk menenilustrasi Ketua Komite HR Sektor Otomotif Bob Azam (dua dari kiri) bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja tang tindakan antidemokrasi," kata Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea (dua dari kanan), Pengamat Ekonomi Unika Atmajaya A Prasetyantoko (kanan).

Mudhofir.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berencana untuk menggugat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Mendagri Sudah Pertimbangkan Jika Perppu SBY Ditolak DPR

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (dua kanan) memberikan tanggapan pemerintah terkait RUU Pilkada kepada pimpinan sidang Paripurna DPR, Priyo Budi Santoso (kiri), disaksikan Taufik Kurniawan (kanan), dan Pramono Anung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014) lalu. Pengesahan dilakukan melalui mekanisme voting dengan hasil pemilihan kepala daerah dikembalikan lewat DPRD.Hasil voting menunjukkan sebanyak 226 anggota dewan memilih pilkada lewat pilihan DPRD. Sedangkan, anggota DPR yang memilih Pilkada langsung ada sebanyak 135 orang. Total, seluruh anggota DPR yang mengikuti voting sebanyak 361 orang.

Edisi X/ 2014

S A N T U N

Liga Mahasiswa Luncurkan Posko "Koalisi Rakyat Tolak UU Pilkada"

"Kami akan menggugat UU Pilkada ke MK pada Senin (6/10) pekan depan karena sudah mencederai hak rakyat," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di Jakarta, Kamis.

Andi menuturkan pengesahan UU Pilkada melalui DPRD merupakan kebijakan yang merebut kedaulatan rakyat.

Andi membandingkan dengan upaya rakyat Hong Kong yang justru menginginkan pemilihan secara langsung.

Namun justru demokrasi di Indonesia malah mundur dengan pemberlakuan UU Pilkada melalui lembaga perwakilan rakyat itu.

Andi mengungkapkan proses pilkada melalui DPRD tidak menjamin terbebaskan dari praktik politik uang atau menekan penggunaan anggaran pemerintah daerah.

3

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menolak hasil UU Pilkada keputusan DPR bakal segera diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurutnya Perppu tersebut merupakan subjektivitas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk itu, segala aspek sudah dipersiapkan dengan matang, termasuk adanya kemungkinan ditolak oleh DPR. "Sebelum Perppu terbit tentu sudah kita pertimbangkan dari berbagai aspek. Yang pasti itu subjektif Presiden dan objektif DPR biarlah objektif DPR itu kita tunggu setelah itu," kata Gamawan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014) lalu.

Dikatakan Gamawan, alasan subjektif Presiden

dalam menerbitkan Perppu sudah sesuai aturan, tuntunan dan kriteria yang diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138 Tahun 2009.

"Itu ada tiga kriteria, kita berusaha memenuhi tiga kriteria itu. Minimal Presiden memperhatikan tiga kriteria itu," katanya.

Lebih lanjut menurutnya tidak akan ada kekosongan hukum apabila Perppu ini nantinya ditolak oleh DPR. Sehingga, proses Pilkada yang berlangsung pada 2015 tidak akan terhambat.

"Kalau itu diterima ya itu Perppu dipakai. kalau ditolak DPR ya kita lihat nanti. Penolakan itu kan bukan hanya penolakan, tentu ada rekomendasi.

Pasti ada tindakan, kalau ada kekosongan hukum, terbit lagi perppu itu," kata Gamawan.

Presiden memaparkan dua perppu tersebut adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No. 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak lang-sung oleh DPRD. Ia memaparkan sebagai konsekuen si dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu No. 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23/2014 tentang Pemda.

Menurut SBY, penandatanganan kedua perppu tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata perjuangan dirinya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar

Priyo: DPR Bisa Tolak Perppu UU Pilkada Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu UU Pilkada) bisa ditolak DPR, meskipun sudah ditandatangani presiden.

"Kalau Perppu Pilkada itu ditolak, berlakulah kembali UU Pilkada yang sudah disahkan DPR melalui sidang paripurna," katanya di Mataram, Kamis.

Hal itu ditegaskan usai mengikuti acara pelantikan H. Ahmad Rusni sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2010-2015.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai pertimbangan dan pandangan, serta memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perppu.

Tetapi, ia menyatakan, harus lah diketahui Perppu berlaku sejak ditandatangani presiden, namun harus dengan pendapat anggota DPR. Jika DPR menganggap Perppu itu tidak sesuai karena tidak ada alasan mendesak atau kegentingan yang memaksa, menurut dia, maka DPR bisa menolak mentah-mentah Perppu tersebut.

"Perppu itu selevel UU. Bedanya, Perppu akan berlaku seterusnya kalau disetujui DPR, tetapi sebaliknya akan gugur kalau ditolak," katanya.

Ia juga menyatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) tetap kompak untuk mendorong berlakunya UU Pilkada.

"Tidak ada keretakan di tubuh KMP. Apakah Anda melihat tanda-tanda roboh?," ujarnya kepada wartawan.

Priyo juga menyatakan, menghormati berbagai pihak yang akan menggugat UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menggugat di MK itu adalah langkah legal yang harus dihormati. Maka, biarkan lah itu berlangsung dan biarkan lah hakim konstitusi nanti dengan kearifan akan memutuskan mengenai masalah itu," demikian Priyo Budi Santoso.

Pengamat: Kecil, Peluang Perppu UU Pilkada Disetujui DPR

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi dilema.

Pasalnya, Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY nantinya perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.

"Inilah dilema Perppu Pilkada yang akan dikeluarkan Presiden SBY. Apakah dapat dilaksanakan atau tidak, itu tergantung dari proses politik di DPR," ucap Refly saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014).

Lanjut Refly, dirinya merasa ragu jika Perppu ini mendapatkan dukungan mayoritas DPR, dengan melihat peta kekuatan di parlemen saat ini. Menurutnya, Parlemen saat ini sudah dikuasai oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Peluang Perppu mendapat persetujuan DPR kecil. Jumlah kursi KMP di parlemen saja jauh lebih banyak, jika dibandingkan dengan koalisi pendukung Jokowi," ujar Refly.

Untuk mengantisipasi hal ini, Refly berharap agar ada gerakan dari masyarakat sipil untuk melakukan uji formil dan materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

"Peluang dikabulkan MK dari uji formil dan materi UU Pilkada sangat besar. Karena UU Pilkada cacat formil dan materil," tandasnya.

Peserta yang hadir dalam rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU Pilkada melalui DPRD lalu (26/9/2014) berjumlah 496 peserta. Berdasarkan pasal 277 ayat 1 tentang Tata Tertib DPR, keputusan sah apabila disetujui lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

Jika mengacu pada tata tertib itu, kata Refly, maka keputusan sah apabila disetujui oleh minimal 248 peserta, sedangkan pada kenyataannya hanya disetujui 226 anggota Dewan.

KORAN

4

SINAR PAGI

Edisi X/ 2014

L U G A S

T A J A M

S A N T U N

Hari Kesaktian Pancasila, Wagub Bacakan Ikrar Kesetiaan

Wagub Jabar Deddy Mizwar Pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila BANDUNG. (Koran SINAR menjadi inspektur upacara dalam PAGI), - Wakil Gubernur Jawa Barat peringatan Hari Kesaktian Pancasila

tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Rabu pagi (1/10) lalu.

Turut hadir pula, istri Wakil Gubernur, Hj. Giselawati Wiranegara dan istri Gubernur Hj. Netty Prasetiyani yang mengenakan busana kebaya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan tidak dapat menghadiri upacara karena tengah menghadiri pelantikan DPR RI di Jakarta.

Meskipun demikian, upacara tetap berlangsung dengan khidmat.

Pada upacara yang bertema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi” tersebut, Deddy Mizwar membacakan Ikrar Kesetiaan terhadap Pancasila dengan disaksikan oleh ratusan peserta upacara. Upacara yang juga turut dihadiri oleh para pejabat Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Puncak peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Nasional juga ditutup dengan ikrar kesetiaan pada Pancasila yang dibacakan oleh

Marzuki Alie Ketua DPR RI. Berikut ikrar kesetiaan pada Pancasila: "Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada kenyataannya telah banyak terjadi rong-rongan baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan RI. Bahwa rong-rongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kejahatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang didasari oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya persatuan RI". (Dwi Arifin)

Marak Tambang Batu Akik, Pemkab Garut Dilematis Garut, (Koran Sinar Pagi),- Salah satu potensi sumber daya alam (SDA) terutama tambang batu mulai/ akik yang tersebar disejumlah wilayah di Kabupaten Garut menjadi suatu fenoma yang ramai diperbincangkan.

Disatu sisi, mendorong peningkatan pendapatan ekonomi sebagian warga dari tamban batu akik termasuk penambahan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten. Namun disisi lain maraknya perdagangan batu akik di masyarakat, Pemkab Garut justru merasa kesulitan mengendalikan aktifitas penambangan yang dilakukan masyarakat selama ini.

Saat ini, pembiaran atas aktivitas tambang batu akik tanpa disertai regulasi jelas akan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.

Belum lagi, jika pemodal luar masuk dengan semena-mena maka

penduduk lokal bisa jadi hanya akan jadi penonton tanpa merasakan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut, H Uu Saepudin mengakui penanganan tambang batu akik di Kabupaten Garut terbilang persoalan dilematis. Sebab, pihaknya tak mungkin mengeluarkan ijin usaha tambang batu akik karena terbentur kepemilikan modal dan lahan para pengusaha batu akik sendiri yang tak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral. Salah satunya, yakni ijin tambang hanya diberikan terhadap pertambangan dengan lahan di atas 5 hektare.

Padahal aktivitas tambang batu akik di Garut hanya dilakukan pengusaha kecil dengan lahan sangat terbatas. Menurut Uu, pihaknya se-

benarnya pernah mengeluarkan ijin tambang batu mulia ini beberapa tahun lalu, sebelum masalah batu mulia Garut booming, dan sebelum ada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bahkan pihaknya pernah melakukan pembinaan intensif terhadap pelaku tambang batu mulia tersebut, sampai-sampai bantuan alat dari Pemerintah Pusat pun turun.

Kendati perdagangan batu akik memiliki potensi pasar yang cukup menjanjikan, akan tetapi hingga kini belum ada penanganan khusus dan perhatian dari pemerintah daerah.

Hal ii dikarenakan belum jelasnya regulasi yang dikeluarkan terkait batasan lahan yang dimiliki terbentur Undang undang.

“Saat itu tak ada batasan, berapapun lahan dimiliki, makanya dikeluarkan ijin, bahkan disampaikan ke Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral). Dinas Perindustrian pun sempat melakukan

pembinaan. Namun ketika muncul UU Nomor 4 tahun 2009, ternyata tak memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil. Masyarakat yang pemilik lahan yang tadinya dapat ijin tak mengajukan ijin lagi. Kita juga tak mungkin memprosesnya karena dibatasi Undang Undang tadi,” jelas Uu, Senin kemarin Lebih lanjut, kata Uu, berbagai langkah untuk diarahkan ke Industri Pertambangan Rakyat (IPR) soal tambang batu akik pun, justru terbentur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, harus memakai peralatan manual, dengan kedalaman tambang tak lebih dari 25 meter, dan ada ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diajukan pemerintah daerah setempat.

“Pemda harus amdal, dari mana anggarannya ? Pernah kita ajukan ke Provinsi, tapi Provinsi lebih ke arah pembangunan infrastruktur.

Kita juga perlu perhitungkan besar biaya dikeluarkan dengan pendapatan yang akan diperoleh. Khususnya menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi mereka (pengusaha tambang) terhadap daerah. Apalagi ini menyangkut barang yang mudah dibawa,” ujar Uu. Karenanya, untuk menggali potensi tambang batu akik di Garut tersebut, Uu berharap ada investor yang mau menanamkan modalnya.

Kalau pun tidak diminati investor maka sudah saatnya mempertimbangkan pengelolaan tambang batu mulia atau batu akik di Garut dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Pemkab Garut.

Uu menyebutkan, potensi tambang batu akik di Garut tersebar antara lain di Kecamatan Bungbulang, Caringin, Singajaya, Cihurip, dan Cisurupan.

Jenis batu akik dihasilkan terutama jenis chrisophas hijau, dan pancawarna. (Agus Ridwan)

Selayang Pandang

Didanai APBD 1 Milyar Lebih, 77 Desa KABUPATEN SUKABUMI Di Sumedang Serentak Lakukan Pilkades SUKABUMI, (Koran Sinar Pagi),Kabupaten Sukabumi terletak antara 106º49 samapi 107º Bujur Timur 60º57 - 70º25 Lintang selatan dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut : sebelah Utara dengan Kab. Bogor, sebelah Selatan dengan samudera Indonesia, sebelah Barat dengan Kab. Lebak, disebelah timur dengan Kab. Cianjur.

Kabupaten Sukabumi terletak antara 106 derajat 49 sampai 107 derajat Bujur Timur dan 60 derajat 57 sampai 70 derajat 25 Lintang Selatan dengan batas wilayah administratif sebagai berikut : disebelah Utara dengan Kabupaten Bogor, disebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, disebelah Barat dengan Kabupaten Lebak, disebelah Timur dengan Kabupaten Cianjur. Batas wilayah tersebut 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan.

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang cukup luas yaitu ± 419.970 ha, dengan rincian : Pekarangan/perkampungan 18.814 Ha (4,48 %), sawah 62.083 Ha (14,78 %), Tegalan 103.443 Ha (24,63 %), perkebunan 95.378 Ha (22, 71%) , Danau/Kolam 1. 486 Ha (0, 35 %) , Hutan 135. 004 Ha (32,15 %), dan penggunaan lainnya 3.762 Ha (0,90 %).

Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi wilayah lahan kering yang luas, saat ini sebagaian besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan yang mempunyai iklim tropik dengan tipe iklim B (Oldeman) dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.805 mm dan hari hujan 144 hari, Suhu udara berkisar antara 20 - 30 derjat C dengan kelembaban udara 85 - 89 persen. Curah hujan antara 3.000 - 4.000 mm/tahun terdapat di daerah utara, sedangkan curah hujan ant4ra 2.000 - 3.000 mm/tahun terdapat dibagian tengah sampai.

Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Sukabumi sebagian besar didominasi oleh tanah Latosal dan Podsolik yang terutama tersebar pada wilayah bagian selatan dengan tingkat kesuburan yang rendah. Sedangkan jenis tanah Andosol dan Regosol umumnya terdapat di daerah pegunungan terutama daerah Gunung Salak dan Gununggede, dan pada daerah pantai dan tanah Aluvial umumnya terdapat di daerah lembah dan daerah sungai.

Kabupaten Sukabumi pada tahun 2007 2.391.736 jiwa yang teridiri dari 1.192.038 orang laki-laki dan 1.199.698 orang perempuan. dengan laju pertumbuhan penduduk 2,37 % dan kepadatan penduduk 579,39 orang per km persegi. Kepadatan penduduk menurut kecamatan cukup berpariasi.

Kepadatana penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ciemas (183 jiwa per km2) dan tertinggi di Kecamatan Sukabumi (2.447 jiwa per km). Pemukiman padat penduduk umumnya terdapat di pusat-pusat kecamatan yang berkarakteristik perkotaan dan disepanjang jalan raya.

Suatu kondisi penting yang sedang terjadi sehubungan dengan ketenagakerjaan adalah pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian telah menuru.

Etos kerja dan budaya kemandirian tampak sedang terus berkembang.

Masyarakat Kabupaten Sukabumi juga kaya dengan budaya seni. Hal lain yang penting adalah tumbuh berkembangnya kelembagaan modern baik dalam arti lembaga maupun "norma-norma" semakin memungkinkan penduduk Kabupaten Sukabumi berintegrasi dengan masyarakat nasional.

Kerukunan hidup penduduk Kabupaten Sukabumi, dinamika yang dimilikinya, kekayaan budaya dan budaya kemandirian yang berkembang serta kemajuan sosial kelembagaan yang telah dicapai merupakan potensi besar untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Dilihat dari administrasi pemerintahan, Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, meliputi 364 desa dan 3 kelurahan. (Arief W/sumber Humas Kabupaten Sukabumi ).

Sumedang, (Koran Sinar Pagi),- Di tahun 2015 sebanyak 77 desa di Sumedang akan serentak melakukan pilkades pasalnya di tanggal 8 Agustus 2014 sejumlah 47 dan 11 Nopember sebanyak 30 Desa habis masa jabatanya. Di mundurkanya pilkades di tahun 2014 sesuai Surat Edaran yang mengatur jika di tahun 2014 tidak dilakukan pemilihan kepala desa sebab di tahun itu berbarengan dengan dua acara besar yaitu Pileg da Pilpres.

Maka akibat surat edaran itu jabatan kepala desa yang habis di tahun 2014 otomatis di PLT kan pada para PNS sekretaris desa (sekdes) ataupun perangkat kecamatan desa terkait.

Menurut Kepala BPMPD Sumedang Endi Ruslan melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa Iman Kardiman, akibat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan PP No. 6 tahun 2014 tentang pelaksanaan

UU desa maka pilkades di tahun 2015 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya.

Perbedaan yang paling mendasar seperti dikatakan Iman yaitu adanya bantuan dana dari APBD Kabupaten Sumedang yang sebelumnya tidak terjadi seperti untuk pengadaan kartu suara, tempat pemungutan dan honor panitia sementara untuk konsumsi dianggaran itu tidak ada.

Menurut Iman saat dikon-firmasi

SINAR PAGI Senin (22/9) lalu di ruang kerjanya mengatakan,” Usulan untuk acara itu (pilkades serentak) kalau tidak salah mencapai angka sekitar Rp 1,6 M”, ujar Iman. “ Dana itu dipergunakan untuk biaya pengadaan kartu pemilih, spanduk, tempat pemungutan suara dan honor panitia ”, ujar nya lagi.

Dan untuk besararan dana di tiap desa seperti dikatakan Iman berdasarkan jumlah pemilih yang ada di desa itu.

Sementara untuk waktu Pilkades Iman menyampaikan belum diketahui secara pasti namun dari perkiraan Kabid Pemdes itu menyatakan setidaknya setelah dilakukan pengesahan APBD terlebih dahulu.

Menurut Iman Kardiman lebih jauh dari data BPMPD 77 desa yang akan melakukan Pilkades itu tersebar di sebanyak 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang.(JEKY)

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kecamatan Cipatujah

TA S I K M A L AYA . ( K o r a n SINAR PAGI),- Upacara memperingati hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan dihalaman Kantor Kecamatan Cipatujah (01/10). itu semua merupakan wujud yang menjadi semangat jati diri dan identitas selaku Abdi Negara dengan menampakan kesadaran yang tulus, muncul dari hati serta diniati ibadah untuk memberikan yang terbaik demi bangsa dan Negara yang dilandasi

agama.

Dalam upacara tersebut Drs. H. Maman Zamaludin M.Si Camat Cipatujah selaku Inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila. Hadir unsur muspika Kecamatan Cipatujah, yakni Kapolsek beserta anggotanya, Danramil beserta anggota, Kepala UPTD pendidikan beserta seluruh kepala sekolah, Guru- guru sekecamatan Cipatujah, Kepala UPTD BPP dan para kepala Desa Sekecamatan Cipatujah, selin itu hadir

pula siswa-siswi SD, SMP, SLTA sekecamatan.

Dalam sambutannya, Drs. H. Maman Zamaludin M.Si., menyampaikan serta mengamanatkan kepada semua abdi Negara agar melaksanakan disiplin, taat peraturan, apalagi abdi Negara yang sudah mendapat sertifikasi harus benar-benar bekerja sebaik-baiknya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti harapan pemerintah dan masyarakat. Melaksanakan ugas jika dilandasi dengan kesadaran dan niat yang tulus ibadah, niscaya akan melahirkan hitungan amal shaleh yang manfaatnya akan kita raih didunia juga akan kita capai diakhirat kelak.

Innamal A”mahbiniat wa Inamalikulimriin Ma’nawaa” ,sesunguhnya setiap amalan pekerjan apapun tergantung apa yang dilakukanya, kita mesti meneguhkan diri kita masing-masing untuk meluruskan niat kita dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita, kalau niat kerja bekerjalah dengan baik secara profesional dan profosional pungkas Camat dalam pidatonya. (Agus)

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Proses Survey KHL Di Beberapa Daerah Sudah Dimulai BANDUNG. (Koran SINAR PAGI),Rangkaian tahapan persiapan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jabar, yaitu penetapan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kini sudah masuk dalam tahapan survey.

Survey ini diharapkan dapat selesai palin g lambat 21 November 2014, ungkap Kadis Nakertrans Jabar, Hening Widiatmoko dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Sate (1/10) lalu.

Proses survey KHL sudah dilaksanakan beberapa tahapan, antara lain sebelum Idul Fitri, Bulan September dan Oktober survey di beberapa daerah ada yang masih jalan. Jika pada Bulan Oktober Survey selesai, maka usulan KHL pada 7 November 2014 dapat diserahkan kepada Dewan Pengupahan sehingga penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dapat diterbitkan pada 21 November 2014 Standar KHL , jelas Heningdengan proses tersebut tidak akan berubah, asal saja tidak adaperubahan seperti perubahan harga BBM atau kenaikkan harga BBM. Jika perubahan kebijakan itu terjadi, apalagi dilaksanakan dalam tahun 2014 ini akan berdampak pada berubahnya standar KHL dan berdampak pula pada keterlambatan penetapan UMK. Standar KHL, besarannya berbeda di 27 Kota/Kabupaten. Sebagai gambaran di tahun 2013, terendah di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 1 juta dan tertinggi di Kabupaten Karawang sebesar Rp. 2, 4 juta. Standar KHL dengan melihat pengalaman di tahun-tahun sebelumnya setiap tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata 10 sampai 15 persen. (Dwi Ariffin)

Antisipasi Kekeringan, Dinas SDAP Bangun 11 Embung Garut, (Koran Sinar Pagi),- Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut pada tahun 2014, menyatakan sedikitnya akan membangun 11 embung atau cekungan penampungan air di sebelas kecamatan rawan kekeringan.

Pembangunan 11 embung ini untuk mengantisipasi kesulitan air yang kerap terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Garut pada setiap musim kemarau. Ke sebelas embung pengatur dan penampung suplai air tersebut dibangun di Kecamatan Malangbong, Cipatik Kecamatan Kersamanah, Cidomas Kecamatan Caringin.

Selain itu, diwilayah Cisitu Kecamatan Pangatikan, Ciawitali Limbangan Timur Kecamatan Balubur Limbangan, Cipacing Kecamatan Cibatu, Cibeureum Sukamenak Kecamatan Wanaraja, Sindang Galih Kecamatan Karangtengah, Cibojong Mekarsari Kecamatan Cilawu, Sukarame Kecamatan Caringin, dan Seulareuma Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan.

“Kita sudah bangun 11 embung atau cekungan penampungan di sebelas kecamatan dan masih dalam proses pengerjaan. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu menyimpan air untuk ketersediaan di beberapa wilayah yang selama ini memang rawan kekeringan,” kata Kepala Dinas SDAP Kabupaten Garut, H. Uu Saepudin, Senin (8/9) yang lalu.

Menurut Uu, sekitar Rp. 2 milyar lebih pihak nya mengalokasikan dana melalui APBD tahun 2014 untuk pembangunan embung di sebelas kecamatan tersebut. Dimana, lebih diarahkan untuk menampung dan mengatur ketersediaan air dari sumber mata air. Sekalipun pemanfaatannya sama untuk mengatur dan menyimpan serta menyuplai air terutama bagi lahan pertanian di saat musim kemarau, atau kekeringan di beberapa wilayah yang rentan mengalami kesulitan air.

Kendati terdapat sumber mata airnya, namun belum termanfaatkan secara maksimal. Hal itu juga sekaligus sebagai upaya konservasi atau penyelamatan dan perlindungan terhadap sumber mata air yang ada.

“Makanya, Pak Bupati Garut (Rudy Gunawan) menekankan adanya penguasaan terhadap lahan yang ada mata airnya sebagai upaya mempertahankan ketersediaan air. Kita berharap di 2015 nanti, pembangunan embung bisa lebih banyak lagi. Sebab keberadaan embung ini sudah merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi,” tandas Uu. Dengan demikian, kata dia, pengelolaan serta pengaturan embung yang merupakan aset Pemkab Garut itu sendiri nantinya diserahkan kepada kelompok masyarakat setempat selaku pengguna di bawah pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas SDAP di masing-masing kecamatan.

(Asep D/Agus Rdwn)

Lomba Aplikasi

Kota Bandung. (Koran SINAR PAGI),- Sebanyak 150 aplikasi akan memperebutkan juara lomba aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Srie Dhiandini, pada acara Bandung Menjawab di ruang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Selasa (30/9) lalu.

Aplikasi yang terkumpul sampai batas penutupan pendaftaran tanggal 10 September tersebut merupakan aplikasi yang berkaitan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat. “Alhamdulillah sampai batas pendaftaran banyak peminat yang mengikuti lomba aplikasi ini,” ujar Dhini.

Lomba aplikasi ini menurut Dhini merupakan salah satu bentuk sumbangsih pemikiran dari masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat akan aplikasi pelayanan kepada masyarakat dibuat oleh mereka dan nantinya disediakan oleh pemerintah.

“Ini merupakan salah satu sumbangsih masyarakat dalam bentuk pemikiran, yang nantinya akan digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk kepentingan Pemkot itu sendiri dan melayani kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut menurut Dhini, dewan juri memutuskan sebanyak 101 aplikasi yang layak dilanjutkan untuk menjadi prototipe. Tetapi sampai batas pengumpulan prototipe aplikasi tanggal 22 September hanya ada 56 orang yang mengumpulkan kembali aplikasi yang sudah menjadi protipe.

“56 aplikasi ini akan memperebutkan juara 1,2,3 dan juara favorit, dan diharapkan tanggal 13 atau 14 Oktober sudah diketahui siapa pemenangnya,” ujarnya.

Para pemenang lomba ini akan diberikan hadiahnya pada tanggal 18 Oktober pada puncak peringatan Hari jadi Kota Bandung ke-204. Menurut Dhini Juara pertama akan mendapat 20 Juta, juara kedua 15 juta, Juara ketiga 10 juta dan juara Favorit 5 juta rupiah.

Untuk dewan juri sendiri menurut Dhini, terdiri dari Telkom University, LPIK ITB, Bandung Digital Valley, dan Pemkot Bandung yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sementara itu menurut Dekan Fakultas Informatika, Telkom University Maman Abdurrohman, salah seorang yang membantu lomba aplikasi tersebut mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh telkom university dalam lomba tersebut merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Kota Bandung dan Telkom University.

“Ini merupakan tanggung jawab sosial pengabdian kepada masyarakat, dan berharap dengan lomba ini adanya masukan dari masyarakat melaui ide-ide yang baru dari mereka,” ujarnya. (Widy/U.Wahyu)

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Dokumentasi Ketua DPR periode 2014-2019, Setya Novanto (kanan), melambaikan tangan setara kas lainnya sejumlah Rp13,83 mmiliar dan 17.781 dolar Amerika Serikat. Dia juga memiliki Setya Novanto Center di Kupang, NTT. Novanto pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi di KPK maupun pengadilan tindak pidana korupsi.

Kasus pertama yang terkait dengan bendahara umum DPP Partai

Satpol PP Himbau Pedagang Pindah Ke PAB

CIMAHI - Satpol PP Kota Cimahi meminta para eks pedagang Pasar Atas untuk segera pindah ke Pasar Atas Baru (PAB) sebagaimana yang telah diminta oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan).

Kasie Dalops Satpol PP Kota Cimahi Dedi Gunandi mengaku, pihaknya belum mendapatkan instruksi batas waktu pedagang untuk berjualan di luar Pasar Atas Baru (PAB) sebagai lokasi tempat berjualan baru mereka pascatragedi kebakaran.

"Masalah ini kami serahkan ke Diskopindagtan selaku pembina para pedagang. Sebagai korban bencana, saya berharap dinas terkait bisa mencari solusi terbaik supaya mereka bisa nyaman kembali menjalankan usahanya," katanya, kepada wartawan, Kamis (3/10/2014).

Dikatakannya, meski para pedagang Pasar Atas sudah diberikan kios sementara. Akan tetapi, pihaknya masih menemukan pedagang yang berjualan sampai ke depan jalan raya.

Pada umumnya alasan yang disampaikan para pedagang masih sama.

Pedagang takut kehilangan pelanggan dan akhirnya dagangannya tidak laku.

"Kami sudah himbau pedagang mengisi kios sesuai dengan nomor undiannya. Sudah ada sedikit yang memindahkan barang dagangannya dan ada pula yang masih berdagang di tempat terlarang sambil menunggu lapak kiosnya selesai dibangun baru pindah, " ungkap Dedi.(HA)

Golkar itu kasus suap terkait pembangunan lanjutan venue PON XVIII dengan tersangka mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal.

Pada 19 Maret 2013, KPK pernah menggeledah ruang kerja Novanto dan ruang anggota Fraksi Golkar, Kahar Muzakhir.

Selanjutnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan

paket penerapan KTP elektronika tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri, nama dia disebut mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Menurut Nazaruddin, proyek KTP elektronika itu, dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, yaitu Setya Novanto, mantan Ketua

Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang dilaksanakan Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya, Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Masih ada lagi beberapa kasus terkait hukum yang diduga melibatkan nama Setya Novanto.

Wawasan Kebangsaan Ciri Jati Diri Bangsa Bandung,SP- Pemahaman tentang wawasan kebangsaan sangatlah penting untuk memupuk generasi bangsa yang tau dan bangga menjadi warga negara indonesia , mungkin kebanyakan orang sudah melupakan nilai-nilai perjuangan yang dirintis oleh para pendahulu kita ,tapi salah satu penggagas dalam acara bertajuk saresehan wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme bagi generasi muda dan lembaga-lembaga di wilayah desa citeureup kecamatan dayeh kolot kabupaten bandung adalah kades citeurep entang sudrajat di temui di sela-sela kegiatan dia mengungkapkan “ saya sangat terharu akan antusias karang taruna ,lembaga yang ada di wilayah desa citeureup ,tokoh masyarakat. mengikuti acara saresehan ini yang melibatkan muspika kec dayehkolot ,kegiatan ini terlaksana semata-mata untuk memberikan wawasan dan juga pembelajaran nasionalisme terhadap negara kesatuan republik indonesia( NKRI) yang saat ini sangat rentan akan isu sara,kesukuan dll,salah satu kegiatan yang di laksanakan di desa citeurep ini bisa dilanjutkan di desa maupun di wilayah yang lainnya agar kesadaran masyarakat tentang pemahaman kebangsaan dapat melekat dan berjiwa nasionalisme “.

Melihat perkembangan yang sekarang ini terjadi kurangnya pemahaman kepada generasi muda untuk dapat memperkenalkan budaya,bahasa dll yang ada di negara kita ini ,mau dikatakan bangsa yang sangat besar bagaimana kalau warga negaranya pun tidak mengetahui arti persatuan dan kesatuan bangsa mungkin dalam pemikiran kita sangat sering terdengar NKRI harga mati jangan sampai slogan itu tergantikan dengan bahasa yang lain apalagi sampai menimbulkan perpecahan yang berakibat runtuhnya bhineka tunggal ika ,pancasila dan UUD 1945. maka dalam saresehan tersebut sebagai nara sumber kepala kantor KESBANGPOL H Iman irianto,S.sos ,M.si beserta jajaranya dan Asep S ,SH sebagai staff pengajar di lembaga pendidikan POLRI ,memberikan wawasan kebangsaan kepada peserta yang berjumlah -+100 orang pada tgl 2 oktober 2014 besar harapan kita dengan diadakan acara tersebut bisa membuat pemahaman kepada seluruh masyarakat di lingkungan kita untuk dapat menciptakan keamanan dan mempunyai jiwa patriotisme.

Dengan adanya kegiatan positip yang diprakarsai oleh KADES ,MUSPIKA ,KESBANGPOL Kabupaten Bandung sebagai pilot project tentang wawasan kebangsaan bisa berlanjut dan dilaksanakan di desa, juga wilayah NKRI sebagai jati diri dan kemandirian bangasa bukan cuma ucapan tapi di buktikan dengan pelaksanaan,mungkin bisa saja kegiatan tersebut dilaksanakan dan di sosialisasikan oleh PEMKAB Bandung . ( dw)

Bupati KBB, Melepas 450 Calon Jemaah Haji Asal KBB KBB. (Koran Sinar Pagi),Bupati Bandung Barat, H. Abubakar melepas 450 calon jemaah haji asal Kab. Bandung Barat yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 22 Jawa Barat musim haji 1435 Hijriyah tahun 2014 di Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav), Kec. Padalarang, Senin (8/9) yang lalu. Jumlah tersebut merupakan calon jemaah haji yang berhasil berangkat dari 623 calon jemaah yang telah mendaftarkan diri dari jatah kuota 882 orang yang telah ditentukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada para calon jemaah haji, Abubakar menghimbau agar lebih meningkatkan kesabaran serta ketaatan terhadap berbagai peraturan yg ada.

Karena dalam menjalankan ibadah haji, kesabaran benar-benar diuji.

"Ujian yang paling diuji pada pelaksanaan ibadah haji adalh kesabaran. Jadi saya berharap seluruh jemaah bisa lebih bersabar serta lebih mentaati berbagai peraturan. Dengan demikian, konsul-tasi dengan pra pembimbing sangat-lah diperlukan agar kita tidak mendapatkan masalah dalam menjalankan seluruh ibadah haji kali ini," kata Abubakar dalam sambu-tannya.

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar melepas 450 calon jemaah haji asal Kab. Bandung Barat yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 22 Jawa Barat musim haji 1435 Hijriyah tahun 2014 di Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav), Kec. Padalarang, Senin (8/9) yang lalu. Jumlah tersebut merupakan calon jemaah haji yang berhasil berangkat dari 623 calon jemaah yang telah mendaftarkan diri dari jatah kuota 882 orang yang telah ditentukan Kementerian Agama Republik Indonesia Pada kesempatan tersebut, Abubakar meminta dorongan doa dari seluruh calon jemaah haji untuk kesembuhan dirinya. Sebab, hingga saat ini Ia merasa belum sembuh seratus persen, sementara masa jabatan masih tersisa 4 tahun kedepan sehingga sangat membutuhkan tenaga serta kualitas fisik yang prima. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung Barat, Asep Ismail menegaskan

bahwa nilai utama dari ibadah haji adalah kekhusyukannya. Jadi, harus bisa memahami betul makna dan hakekat dari setiap rukun haji yang akan dijalankan. "Diharapkan setiap calon jemaah haji dapat mengambil hikmah dari setiap rukun ibadah haji agar berhasil menjadi seorang haji yang mabrur ketika kembli ke tanah air serta bisa menjadi tauladan ditengah masyarakat dan umat," jelasnya.

SAPERAK Pertanyakan Aktipitas Timbangan Gentong

Progres Pembangunan IPAL Komunal Cimahi Telah 63%

CIMAHI - Pemkot Cimahi mengklaim progres pembangunan IPAL berskala lingkungan yang ditargetkan sebanyak 5.000 sambungan rumah telah mencapai 63%. Mereka optimistis pada akhir 2015, target tersebut tuntas seluruhnya.

Seperti diketahui, Pemkot Cimahi ikut serta dalam program hibah sanitasi bantuan AusAID tahap II untuk program Hibah Sanitasi.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang dinyatakan bahwa jumlah penerusan yang disetujui berjumlah 5.000 sambungan rumah.

Kabid Air Bersih dan Limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi Djani Ahmad Nurjani mengatakan, lokasi pembangunan sistem Pengelolaan Air Limbah skala lingkungan tersebut berada di Kelurahan Cibabat, Pasirkaliki dan Citeureup.

"Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah tidak terlayani oleh rencana sistem pengelolaan air limbah berskala kota, terdapat tanah milik pemerintah yang dapat digunakan IPAL dan secara geometris cocok untuk pengairan dengan sistem gravitasi," katanya, kepada wartawan, Selasa (30/9/2014).

Pemanfaat sistem IPAL ini adalah semua kelompok masyarakat terutama masyarakat yang tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah (on site) atau masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk membangun sistem pengelolaan air limbah.

"Tanggapan masyarakat sejauh ini terhadap pembangunan sistem pengelolaan air limbah sangat atusias sampai ada masyarakat yang tidak terlayani oleh program ini dibuatkan sistem pengelolaan air limbah skala kecil 15-20 KK." paparnya. (HA)

Edisi X/ 2014

S A N T U N

Harta kekayaan Setya Novanto lebih Rp73 Miliar Jakarta (Koran SINAR PAGI), - Fakta menarik dari Ketua baru DPR, Setya Novanto, dari fraksi Partai Golkar, berdasarkan catatan pada 2009, dia memiliki kekayaan Rp73,79 miliar dan 17.781 dolar Amerika Serikat. Data terkini belum diperoleh tentang kekayaan pengganti Marzuki Ali itu.

Hal itu tampak dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tertanggal 28 Desember 2009 yang terakhir kali dilaporkan Novanto saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014.

Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp49 miliar yang berada di sepuluh lokasi di Jakarta Selatan, tiga lokasi di Jakarta Barat, empat lokasi di Bogor dan dua lokasi di Bekasi.

Selanjutnya harta bergerak senilai Rp3,02 miliar yang terdiri atas mobil merek BMW 735LI, dua motor merek Suzuki, tiga motor merek Honda, mobil merek Toyota Kijang, mobil merek Toyota Camry, mobil merek Daihatsu Feroz, mobil merek Jeep Commander, mobil merek Merceds Benz C280 dan mobil merek VW Caravelle.

Selanjutnya Novanto juga tercatat memiliki logam mulia senilai Rp340,97 juta, batu mulia sebanyak Rp591,4 juta dan benda bergerak lain senilai Rp412 juta sehingga total harta bergerak lain adalah Rp1,34 miliar.

Sedangkan kekayaan dari surat berharga berjumlah total Rp6,51 miliar dan ditambah dengan giro dan

5

Kabupaten tasikmalaya (Koran Sinar Pagi) Jalan lingkar Gentong ternyata tak menjadi solusi untuk mengantisipasi kemacetan di tanjakan gentong. Justru menambah daftar kemacetan. Karena biasanya macet hanya di tanjakan gentong.

Sedangkan sekarang di tambah macet di jalan lingkar. Jadi percuma saja pemerintah menggelontorkan anggaran miliaran ternyata kurang efektif. Organisasi kemasyarakatan Serikat Pembela Rakyat Kecil (SAPERAK) mengeluarkan pernyataan bahwa ada beberapa hal yang nenyebabkan tanjakan gentong tetap macet. Sekalipun sudah di bangun jalan alternatip yaitu jalan lingkar.

Tetap saja macet tak terhindafkan.

Karena yang pertama jalan perlu di perluas jangan di buatkan jalan lingkar karena hanya menghambur hamburkan uang Negara. Tapi kalau jalan alternatip yang sudah di rencanakan yaitu antara jalan pasirhuni tembus Kadipaten. Mungkin akan sedikit mengurangi kemacetan. Dan yang paling jadi titik

rawan kemacetan, Truk yang lewat tanjakan gentong selalu melebihi tonase sehingga ketika lewat di tanjakan gentong truk tersebut tidak kuat akibat beban terlalu berat. Yang akhirnya menimbulkan kemacetan.

Sebagai masyarakat, kami heran dengan jembatan timbang yang seolah olah sekalipun kelebihan tonase, truk masih bisa melanjutkan perjalananya. Padahl menurut pantauan kami sebagai masyarakat, truk bermuatan berlebihan yang semestinya di larang jika melebihi tonase. Kami heran aktifitas penimbangan di jembatan timbang gentong itu apakah hanya pormalitas saja?

Karena beberapa hari yang lalu kami sebagai ormas yang berkecimpung di urusan sosial, saat akan mengantarkan pasien ke RSHS Bandung, kami terjebak di jalan gentong akibat truk mogok yang bermuatan melebihi kapasitas. Sehingga tidak kuat untuk melintasi tanjakan gentong. Ini tentunya akan menghambat aktipitas masyarakat. Kami menduga jembatan timbang tidak ketat cara menim-

bang truk yang masuk ke jembatan.

Kami yakin jika truk truk yang lewat di jalur gentong tidak melebihi kapasitas tidak akan banyak yang mogok di tanjakan. Jadi dengan demikian, Mohon kepada pihak terkait dalam hal ini petugas jembatan timbang agar secara ketat menimbang kendaraan besar seperti truk atau container. Agar kemacetan bisa berkurang. Sehingga kegiatan masyarakat tidak sering terganggu akibat kemacetan di tanjakan gentong. Ucap ketua Saperak. Hal senada di katakan ketua ormas gibas apa yang di katakan Acep betul bahwa jembatan timbang bisa saja biangnya kemacetan jika tidak ketat dalam penimbangan. Kapasitas muatan tentunya sudah ada ukuranya. Namun jika melebihi tonase itu jelas akan bermasalah. Yaitu tidak akan mampu melewati medan yang curam. Yang akhirnya nogok dan kadang kadang terguling. Yang akhirnya kemacetan tidak bisa di hindarakan. Siapakah yang di rugikan? (Halim)

Komandan Pusdikkav, Kol. Kav. Widioseno memberikan apresiasi yang tinggi terhdap kerjasama yang terjalin selama ini, karena telah mempercayai pihaknya sebagai penyedia tempat dalam pelepasan dan penyambutan calon jemaah haji 4 tahun terakhir. "Saya berharap kerjasama selama ini bisa terus berkelanjutan agar kami tetap bisa menjaga amanah serta kepercayaan

yang telah diberikan oleh kemenag dan pemda sebagai rekanan dalam menjalnkan tugas," ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Widioseno menghimbau para jemaah haji untuk tetap bersyukur. Pasalnya, tidak semua umat muslim bisa. Melaksanakan ibadah haji mengingat berbagai keterbatasan serta kesempatan yang dimiliki. (Lina / Deni. H.M )

Kabupaten Bandung Kembangkan Desa Wisata MENYUSUL dikembangkannya desa wisata, arus wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung kini memiliki banyak pilihan. Di desa wisata, para pelancong bisa memanjakan diri sambil menikmati pertunjukan seni budaya atau bergoyang lidah mencicipi olahan makanan khas daerah.

Bahkan bagi mereka yang gemar wisata petualangan, di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan yang ditetapkan menjadi desa wisata, telah tersedia lokasi arung jeram yang sungguh menantang. "Setiap hari libur, Sabtu atau Minggu biasanya jumlah wisatawan yang mencoba arung jeram cukup banyak, sebagian besar remaja kota yang datang dari Bekasi, Jakarta, Bogor dan sebagian besar pengunjung dari Kota Bandung", ucap Wawan (42) salah seorang pemandu arung jeram di Pangalengan.

Sungai Palayangan yang selama ini menjadi lokasi olahraga arung jeram di Desa Lamajang, dinilai layak untuk menjadi lokasi olahraga tersebut.

Mengingat alirannya cukup deras, memiliki tingkat kesulitan yang tinggi disamping airnya yang jernih karena memanfaatkan limpah air dari Situ Cileunca. "Di Palayangan ini jangan takut terkena limbah pabrik, seperti halnya Citarum, karena seluruhnya memanfaatkan aliran Situ Cileunca", kata Wawan pula.

Pemkab Bandung rupanya faham betul, bahwa potensi alam yang dimilikinya bisa diberdayakan kearah yang lebih produktif khususnya disektor pariwisata. Sehingga pada tahun 2011 lalu, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH., S.Ip segera melangkah dengan menetapkan 10 desa menjadi desa wisata.

Ke-10 desa wisata tersebut masing-masing, Desa Alamendah (Kec. Rancabali), Desa Mekarsari (Kec. Pasirjambu), Desa Panundaan (Kec. Ciwidey), Desa Lebakmuncang (Kec. Ciwidey), Desa Lamajang (Kec. Pangalengan), Desa/ Kelurahan Jelekong (Kec. Baleendah), Desa Ciburial (Kec. Cimenyan), Desa Cinunuk (Kec. Cileunyi), Desa Laksana (Kec. Ibun) dan Desa Rawabogo (Kec. Ciwidey). Produk unggulan yang dimiliki masingmasing desa wisata, demikian beragam.

Namun sebagian besar, produk tersebut berupa seni budaya, kuliner, panorama alam seperti perkebunan, pertanian dan peternakan, handycarft, seni lukis disamping produk wisata edukasi. Langkah Pemkab Bandung dalam pengembangan desa wisata, rupanya mendapat dukungan penuh pihak BUMN dalam hal ini PGE. Pertamina Kamojang.

Perusahaan dibidang pengolahan panas bumi ini, sepakat bekerjasama dengan Pemkab Bandung untuk mengembangkan Desa Laksana sebagai desa wisata kearah yang lebih profesional. "Saya berharap dengan adanya dukungan ini, roda perekonomian warga yang ada di desa wisata akan terus berputar kearah yang lebih baik", kata Bupati Bandung H. Dadang M. Naser.

Pemkab Bandung akan terus mengembangkan potensi desa wisata sesuai dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa. Untuk pengembangan ini, Pemkab Bandung akan segera mendatangkan ahli planologi dari ITB atau ahli pariwisata lainnya, untuk diajak memberikan pemahaman tentang desa wisata kepada warga setempat.

"Kami akan mendatangi masing-masing desa wisata untuk bertukar pikiran dengan warganya, jadi sifatnya non formal", ungkap Kabid Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kab. Bandung H. Asep Juanda.

KORAN

6

SINAR PAGI

Edisi X/ 2014

L U G A S

Lintas Desa Pengerjaan Rabat Beton Jalan Lengkong Desa Cibahayu Maksimal Kabupaten Tasikmalaya, (Koaran SINAR PAGI) Sarana jalan merupakan alat yang yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Mengingat perekonomian masyarakat akan tumbuh dan berkembang jika sarana jalan cukup memadai. Tidak bisa di pungkiri sarana jalan yang baik secara tidak langsung akan menjembatani kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus lebih mengutamakan perbaikan jalan jalan yang ada di Daerah terpencil.

Desa Cibahayu salah satunya merupakan Desa yang cukup jauh dari perkotaan. Sehingga cukup sulit bagi masyarakatnya terutama para letani untuk mengembangkan usahanya mengingat jalan yang mereka gunakan sebagai aktipitas sehari hari tidak menunjang.Namun dengan turunya bantuan propinsi melalui pemerataan yang di peruntukan untuk rabat beton, dan kini sudah selesai pengerjaanya.

Adapun jalan yang telah selesai pengernaanya yaitu jalan kampung lengkong tembus ke jalan kampung joglo. Kurang lebih 650 km yang tuntas di kerjakan. Padahal dalan rencana pembangunan jalan hanya berkisar 400m itu target yang di bebankan pihak pemerintah Desa dengan anggaran RP 100.000.

Namun atas dasar inisiatip yang tinggi, Pihak panitia lokal yang di gagas ketua karang taruna dan tokoh masyarakat lengkong, target rabat beton di tingkatkan menjadi jalan Hotmik. Aceng Aji dan rekan rekan banting tulang untuk mencari swadaya masyarakat agar pelaksanaan Hotmik jalan ini tercapai. Menurutnya hotmik akan lebih bagus kualitasnya dari pada di rabat.

Di sela sela serah terima pengerjaan jalan, ketua panitia lokal mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pemerintah Desa yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk merealisasikan program perbaikan jalan ini. Terutama kepada masyarakat baik yang ada di tempat maupun yang berda di luar daerah yang ikut mendorong dengan menyumbangkan sebagian hartanya untuk sarana jalan ini. Sehingga alhamdulillah jalan bisa selesai sesuai harapan kita semua.

Mudah mudahan saja amal baik kita semua di balas dengan berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami sebagai pelaksana tentunya tidak terlepas dari kehawatiran ketika kami di percaya untuk melksanakan program ini. Yang dia takutkan kami dan rekan rekan panitia lokal takut jalan ini tidak selesai sesuai target. Tetapl dengan niat yang tulus serta dibarengi keyakinan karena Alloh. Jalan yang di targetkan hanya 400m justru bisa mencapai 650m bisa dihotmik.

Ini tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak. “Mudah mudahan saja apa yang telah kami kerjakan dengan segala kemampuan yang kami miliki dan rekan rekan bisa di rasakan masyarakat. Adapun jika memang para panitia ada kekurangan dalam pelaksanaan, mohon di maklumi sebab kamipun manusia mungkin tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan.”. paparnya.

Nana Herman, S.Sos Kepala Desa Cibahayu menyambut baik hasil kinerja panitia lokal. Kalau di lihat secara kasat mata.pengerjaan rabat beton yang di ganti hotmik tentunya akan lebih bagus kualitasnya. Jadi sebagai kepala pemerintahan yang memberikan mandat program kepada panitia lokal mengucapkan terimakasih atas selesainya pekerjaan. Kami bangga dengan adanya kerjasama antara pemerinatah Desa dengan tokoh masyarakat dalam perealisasian program yang turun ke Desa Cibahayu. Karena jika pelaksanaan program bagus sesuai anjuran pemerintah apalagi bisa melebihi target.

Tentunya bagi kami sangat puas.ucapnya. (Halim S)

Kepala Desa Sukaluyu Kabupaten Sukabumi, Bangun Jembatan Cidadap 6 x 3 m Dari Dana Bangub Sukabumi, (Koran SINAR PAGI),-Jembatan merupakan sarana jalan darat yang menghubungkan antar tepi sungai/danau/tebing/selat dengan tepi lainnya bagi kepentingan transfortasi darat. Keberadaan jembatan menjadi sangat penting manakala jalan darat yang ditempuh melalui lintasan sungai, danau, selat atau tebing.

Dengan adanya jembatan warga masyarakat lebih lancar dan cepat untuk menjalankan aktifitas sehari-harinya.

Tidak harus mutar lagi seperti yang sudah dirasakan selama ini oleh masyarakat sekitar.

Mengingat pentingnya keberadaan jembatan di desanya, Kades Sugenda bersama warganya saat mendapat bantuan dana dari Gubernur dialokasikan pada jembatan Cidadap. Sambutan warga saat Kades mengalokasikan dana tersebut untul membangun jembatan Cidadap sangat antusias.

Sudah sejak lama warga mengidam-idamkan dibangun kembali jembatan lama yang sudah dalam kondisi rusak parah hingga tidak bisa lalui lagi. Untuk ituWarga siap membantu mengorbankan tenaganya agar pembangunan tersebut cepat selesai.

Desa Sukaluyu baru-baru ini mendapat bantuan Gubernur (Bangub) sebesar Rp 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ) sesuai pengajuan peruntukkannya untuk membangun jembatan Cidadap dengan luas 6 x 3 m, berlokasi di kampung Cidadap. Jembatan tersebut menghubungkan kampung Cidadap dan Sinagar dan jalan tersebut satu-satunya.

Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan pada SP, “Bapak Kades Sugenda itu orangnya baik, transparan, juga bijaksana.

Ketika mendapat bantuan dari pemerintah langsung saja dana tersebut dialokasikan pada program yang sudah dicanangkan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tidak menunda-nunda agar secepatnya dapat dinikmati manfaatnya oleh warga masyarakat,” ungkapnya. ( Isra )

T A J A M

S A N T U N

Politik

&

Pemerintahan redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Bupati KBB. H. Abubakar :

“Dulu Dicaci, Sekarang Memuji Serta Memberikan Apresiasi Positif” KBB, (Koran Sinar Pagi),Bupati Bandung Barat, H. Abubakar mengakui bahwa dirinya kerap dicaci oleh masyarakat melalui pesan singkat yang dikirim ke ponselnya akibat pembangunan infrastruktur fisik yang terbengkalai. Namun beda halnya dengan saat ini. Karena tidak sedikit masyarakat yang kerap memuji hasil pembangunan yang telah terlaksana dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakt meski masih ada juga masih apatis dengan proses pembangunan yang telah berlangsung."Bahkan, ada juga masyarakat yang mengakui bahwa dulu dirinya kerap mencaci hasil pembangunan yang dilaksanakan Pemda Bandung Barat melalui ponsel pribadi saya, tapi kini berbalik 180 persen dengan memberikan

pujian serta apresiasi positif dengan hasil pembangunan yang telah dilakukan," terang Abubakar ketika memberikan amanat pada Apel Hari Kesadaran Nasional dan Hari Olah Raga Nasional Ke 31 tingkat Kab. Bandung Barat di Lapangan Parkir Timur Komplek Pusat Perkantoran Pemda Kab. Bandung Barat, Rabu (17/9) pagi.Ia menegaskan bahwa munculnya cacian dan pujian terkait proses dan hasil pembangunan yang dilakukan selama ini tidak bisa lepas dari peran dan fungsi aparatur sebagai perwakilan sosok bupati dalam memberikan pelayanan publik. Sehingga, masyarakat bisa memberikan penilaian positif dan negatif dari kinerja yang telah dilaksanakan.

Abubakar menyadari bahwa

dirinya dan jajaran pemerintahan yang berada dibawah kepemimpinannya tidak bisa melaksanakan pembangunan sekaligus secara menyeluruh, tetapi harus bertahap sesuai skala prioritas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh aparatur bisa menguasai berbagai kebijakan dan peraturan agar mampu memberikan penjelasan yang rasional kepada masyarakat terkait skala prioritas yang diberikan sehingga apapun hasil yng dicapai dari pembangunan tetap bisa dirasakan dengan maksimal oleh masyarakat.

"Dan dalam memberikan pelayanan publik, sebagai aparat tidak boleh hanya terjebak dalam sebuah rutinitas semata, tetapi harus ada inovasi dan terobosan positif agar

Penghargaan Adi Upaya Puritama

Pemerintah Kota Bandung kembali mendapatkan penghargaan dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Hotel Bidakara Jakarta , (25/09) lalu atas prestasinya dalam membangun dan meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kota Bandung. (Koran SINAR PAGI),- Pemerintah Kota Bandung kembali mendapatkan penghargaan dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Hotel Bidakara Jakarta , (25/09) lalu, atas prestasi nya dalam membangun dan meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Penghargaan Adiupaya Puritama 2014 ini diberikan Kepada Kategori Kabupaten, Kota Kecil atau Menengah dan Kota Metropolitan / Kota Besar, dimana Pengahragaan ini diraih berdasarkan hasil review, kajian, dan fasilitasi awal tentang pemnafaatan ruang untuk perumahan dan pemukiman diindasikan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek teknis kelembagaan

dan tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam hal kebijakan peruntukan penggunaan ruang.

Kota Bandung Untuk tahun 2014 ini menerima Penghargaan Adiupaya Puritama untuk Kategori Kota Metropolitan dan diserahkan langsung oleh Sekretaris Kementrian Perumahan Rakyat Rildo Ananda Anwar yang langsung diterima oleh Walikota Bandung M.Ridwan Kamil.

Ditemui pada saat yang sama Walikota Bandung Ridwan Kamil menyebutkan, pihaknya merencanakan tiga tahap rencana terkait dengan pembangunan dan penataan untuk perumahan rakyat.

"Ada upaya -upaya visioner yang kita siapkan terdiri dari 3 tahap yaitu Tahap pertama yang disebut dengan

jangka pendek yakni, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di beberapa lokasi kelurahan kota bandung. Tahap Kedua atau Jangka menengah, penataan kawasan padat, penataan permukiman padat dan peningkatan insfrastruktur permukiman dan Tahap Ketuga atau jangka panjang, yaitu revitalisasi kawasan membangun tanpa menggusur pembangunan apartemen rakyat , kawasan baru gedebage dengan konsep bandung technopolis," paparnya.

Lebih lanjut emil juga menambahkan bahwa dirinya telah menyiapkan 12 lokasi untuk apartemen bagi sarana tempat permukiman masyarakat.

"Kita menyebutnya apartemen ya, Insya Alloh dimana ada lahan pemkot disitu kita akan mendirikan rumah susun bagi masyarakat, hal ini harus segera digegas karena bandung penduduknya 2,5 juta setiap tahun naik 1 juta hal ini harus di atasi dengan perumahan yang bersusun dan pemerataan kepadatan penduduk, sehingga setiap org bisa memiliki tempat tinggal, " tegasnya.

Selain kota bandung, ada dua kota lainnya yang mendapat penghargaan yakni kabupaten bandung dengan kategori untuk kabupaten , serta kota cirebon dengan kategori kota menengah/kecil.

Tidak hanya itu, kemenpera pun memberikan penghargaan kepada provinsi jawa barat sebagai provinsi pembina perumahan dan pemukiman terbaik. (U. Wahyu/Widy)

Anjloknya Hasil Panen di Kab. Ciamis Perlu Perhatian Serius Ciamis, (Koran Sinar Pagi) Para petani di wilayah Kab. Ciamis, menyatakan bahwa perhatian BP3K, yang mengkoordinir PPL sangat kurang. Seperti dikeluhkan para petani kepada SP bahwa PPL tidak memperhatikan masalah-masalah yang saat ini merembak yakni, hama wereng disetiap pesawahan merusak tanaman padi dan merugikan dengan hasil panen yang sangat menurun.

Beberapa kali tanam petani mengeluarkan anggaran yang cukup besar, contohnya di atas lahan 100 bata (1440 m2) menelan biaya Rp.600.000.untuk upah kerja dan pemupukan, selama 3 bulan hanya menghasilkan 100kg gabah padi

dengan harga jual Rp.400.000. Ada juga yang mempunyai lahan 500bata hanya menghasilkan gabah padi 200kg saja. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah khusunya Dinas terkait agar segera memberikan penyuluhanpenyuluhan terhadap para petani yang ada di Kabupaten Ciamis.

SP menemukan beberapa hal diwilayah Kabupaten Ciamis Timur beberapa waktu. Para petani menyampaikan keluhan Para PPL mengabaikan keluhan para petani.

Menurut para petani rata-rata PPL kurang berpengalaman dilapangan.

Fakta lain banyaknya gapoktan yang hanya mengurus Proposal untuk peternakan atau jalan

Produksi saja, akan tetapi penyuluhan tentang bagaimana dan pengecekan ke lapangan seakanakan diabaikan.

Para petani berharap intensitas penyuluhan ditingkatkan di setiap wilayah, demi menolong kehidupan para petani dan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Adalah sebuah keniscayaan untuk memberikan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Ciamis, melalui dinas teknis terkait terhadap permasalahan menurunnya hasil panen yang berimbas langsung pada kesejahteraan hidup para petani serta terpuruknya hasil produksi pertanian. (A.Herlan)

proses dan hasil pekerjaan lebih optimal serta bisa lebih dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.

Sebab, pada era demokrasi seperti saat ini menuntut kita sebagai aparatur untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik dengan merubah paradigma dari aparat yang dilayani menjadi aparat yang melayani masyarakat se-suai tugas pokok dan

fungsi peme-rintah terhadap masyarakat. ( LINA/ DENI. H.M )

Sabilulungan Akte Kelahiran Di Kecamatan Ibun Bandung (Koran SINAR PAGI ),- Pelayanan dasar masyarakat merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Bandung , salah satu diantaranya adalah program sabilulungan akte kelahiran dengan sistim jemput bola, bagi seluruh warga masyarakat yang belum mempunyai akte kelahiran.

Kegiatan ini dilaksanakan salah satunya di kecamatan Ibun, yang merupakan wilayah yang cukup jauh dari ibukota kabupaten.

Kegiatan pembuatan akte kelahiran di Kecamatan Ibun di pusatkan di gedung serbaguna desa Laksana beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini membuat warga masyarakat setempat begitu antusias dalam membuat akte kelahiran , karena proses pembuatannya ,menjadi lebih mudah dan efisien.

Sebanyak 1500 pemohon akte kelahiran, diproses langsung pembuatan dan pencetakan akte kelahiran dan sisanya diproses di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Ujar PJS Kades Laksana Yayat Suwarna.

Masih menurut Yayat Suwarna , Dengan membawa persyaratan yang lengkap, yaitu fhotocopy KTP dan KK orang tua, fhoto copy Akte Nikah, fhoto copy 2 orang saksi serta surat keterangan lahir dari desa / bidan/ dokter, maka proses pembuatan akte kelahiran pun akan lebih mudah dan cepat.

Yayat menambahkan, warga yang membuat akte kelahiran ini bukan saja warga desa Laksana, tetapi dari berbagai wilayah seperti Mekarwangi, Ibun, Lampegan, Cibeet, Karyalaksana, Tanggulun, Sudi, Talun, Dukuh dan Neglasari serta Pangguh.

Sementara itu Anda salah satu warga Laksana menuturkan dirinya merasa terbantu dengan adanya pembuatan akte kelahiran ini, karena proses cepat dan mudah. Untuk itu ia sangat berterimakasih kepada Bupati Bandung Dadang Naser Yang begitu perhatian dan sayang kepada masyarakat, khususnya kecamatan Ibun umumnya seluruh warga kabupaten Bandung. Ungkapnya. ( TARYANA )

Jabar Baru Punya 9 Epidemiolog BANDUNG. (Koran SINAR PAGI), – Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Suciyanti mengatakan, di Jawa Barat baru sekitar 9 Kabupaten Kota yang memiliki ahli Epidemiologi, atau sekitar 30 persen dari Kabupaten Kota yang ada. Hal itu diungkapkan Alma di sela-sela Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional ke-4 di Bandung, Rabu (1/10) lalu.

“Baru sekitar 30 persen dari Kabupaten Kota yang ada.

Idealnya memang harus ada di setiap Kabupaten Kota, mini-mal satu orang ahli di setiap Kabupaten Kota” katanya.

Untuk itu, Alma menuturkan, pihaknya akan mendorong peran perguruan tinggi untuk mencetak tenaga ahli Epidemiologi, dibarengi dengan pelatihanpelatihan khusus untuk meningkatkan keahlian tenaga medis yang sudah ada.

“Kita akan mendorong perguruan tinggi, disamping itu kita juga siap melakukan pelatihan-pelatihan khusus di bidang Epidemiologi, untuk para tenaga medis yang ada, untuk mengejar target kekurangan itu” ujar Alma.

Menurut Alma, ahli Epidemiologi sangat penting keberadaannya, untuk melakukan pemetaan penyebab, penyebaran dan cara penanggulanan penyakit.

(Dwi Arifin)

Kebijakan Pemotongan TPP Di KBB Berlaku Efektif Oktober 2014 KBB, (Koran Sinar Pagi).Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang biasa malas kerja, harus siap menerima konsekuensi berupa pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Kebijakan ini mulai efektif diberlakukan Oktober mendatang.“PNS yang malas bekerja otomatis akan dikurangi TPP-nya sebesar 4 persen per hari. Pemotongan ini bersamaan dengan diberlakukannya absen elektronik finger print atau absensi berbasis sidik jari,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum, Maman Sulaiman di Ngamprah.

Sementara itu Bupati Kabupaten Bandung Barat H.Abubakar menjelaskan setelah usai menghadiri

pelantikan Ketua dan tiga wakil ketua definitif untuk periode 20142019. Keempat pimpinan tersebut yakni Aa Umbara Sutisna (PDI Perjuangan) sebagai ketua, Sunarya Erawan (Partai Golkar), Hanes Lise (Partai Gerindra), dan Samsul Maarif (PPP) masing-masing sebagai wakil ketua. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. di Gedung Abadi Hass, Kec. Lembang, (22/9) yang lalu. Menurutnya,” pegawai yang malas akan dihadapkan pada konsekuensi besar kecilnya TPP. Pemberlakukan absensi ini berkaitan erat dengan penerapan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Diterapkannya UU

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN akan memengaruhi besar kecilnya TPP yang diterima masing-masing PNS. Tidak seperti sekarang, pegawai yang malas dan rajin TPPnya sama. Aspek beban, risiko, dan tanggung jawab kerja menjadi pertimbangan utama dalam sistem pemberian TPP yang baru. Ia berharap penerapan UU ASN dan absensifinger print dapat memacu kinerja pegawai. Diungkapkannya, pengadaan finger print sudah rampung. Alat absen eletronik ini jumlahnya 10 unit dan rencananya dipasang pada setiap Organisasi Perangkat Dinas (OPD). H.Abubakar berharap dengan absensi berbasis sidik jari tidak ada lagi manipulasi kehadiran. Absensi manual mem-

buka peluang praktik titip menitip absen.“Penerapan sistem absensi sidik jari ini salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan disiplin pegawai. Karyawan akan lebih terlatih untuk datang on time.

Intinya penggunaan mesin absensi ini akan membuat karyawan lebih menghargai waktu dan datang tepat waktu,” tandasnya menjelaskan diselingi dengan senyum khasnya Bupati KBB H. Abubakar.

Maman Sulaiman Asisten Bidang Administrasi Umum menambahkan saat ditemui diruang kerjanya menambahkan,” perilaku titip menitip absen bukan hal yang aneh.

Ada juga pegawai yang memanfaatkan absen manual untuk datang terlambat dan pulang lebih cepat dari

waktunya. Pantauan di sejumlah OPD, jauh sebelum jam pulang atau pukul 14.30 WIB, beberapa ruangan terlihat sepi, hanya terlihat segelintir

pegawai. Lapangan yang berada di belakang gedung SKPD dijadikan pintu keluar alias jalan kabur. Jalur tersebut luput dari pantauan sehingga

sering dimanfaatkan oknum PNS untuk pulang lebih cepat,”tuturnya. ( LINA )

Politik

& Pemerintahan

redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Jabar Libatkan KPK Tangani Kasus Perusakan Lingkungan Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Pemerintah Provinsi Jabar merencanakan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus hukum perusakan lingkungan.

"Kita kerja sama dengan KPK, secara masif, kita lagi jajaki kerja sama ini," kata Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar kepada wartawan di Bandung, (04/10) lalu Ia menuturkan, kerja sama dengan KPK merupakan langkah tepat untuk membantu mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jabar, kepolisian dan kejaksaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut dia, penegakan hukum kasus lingkungan akan lebih efektif apabila ditanganinya bukan hanya oleh kepolisian, Kejaksaan, tetapi juga oleh KPK. "Kalau ada KPK, nanti akan lebih kompak," kata Deddy.

Ia menjelaskan, alasan melibatkan KPK yaitu untuk mengaudit kerugian negara akibat perbuatan pihak yang merusak lingkungan.

Ia mencontohkan, seperti penambangan Pasir Besi di Jabar selatan yang menimbulkan kerugian Rp8,3 triliun sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya hanya Rp800 juta.

"PAD hanya Rp800 juta, sementara kerugian Rp8,3 triliun, kan manipulasi luar biasa, mungkin itu KPK kelasnya," kata Deddy.

Menurut dia, permasalahan lingkungan di Jabar cukup komplek, bahkan semakin banyak pelanggaran hukum perusakan lingkungan, karena Jabar dianggap sebagai tempat yang aman bagi pelanggar hukum.

"Jabar itu jadi surga bagi pelanggar peraturan, surga bagi orang yang tidak taat aturan, disini ada pasir, batu dan lainnya," katanya. Ia berharap, keterlibatan KPK dapat mewujudkan rasa keadilan yang sebanding besaran kerugian negara atau lingkungan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang merusak lingkungan.

"Hukuman yang dijatuhkan sesuai enggak dengan kerugian lingkungan," katanya. (Dwi Arifin)

Lima KPU Di Jabar Tetap Mempersiapkan Pilkada Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Lima Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota/kabupaten di Jabar tetap mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015, meskipun DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada langsung yang akan dirubah pemilihannya oleh anggota di parlemen.

"Kita (KPU di Jabar) tetap saja melakukan persiapan, tidak dihentikan, sampai ada keputusan apakah oleh DPRD atau tetap langsung oleh rakyat," kata Ketua KPU Provinsi Jabar Yayat Hidayat di Bandung, (04/10) lalu Ia menuturkan, ada lima kabupaten/kota di Jabar, yakni Kabupaten Sukabumi, Karawang, Indramayu, Kabupaten Bandung, dan Kota Depok yang sedang mempersiapkan Pilkada tahun 2015.

KPU masing-masing daerah itu, kata Yayat, sudah mempersiapkan Pilkada sejak selesai pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden 2014.

"Kemarin KPU Jabar atau kota/kabupaten sedang disibukan pemilu 2014 sekarang disibukan persiapan Pilkada untuk tahun 2015," kata Yayat.

Ia mengungkapkan, tahapan yang sedang disiapkan KPU di daerah diantaranya berupa besaran anggaran yang dibutuhkan, dan jadwal susunan pelaksanaan pilkada.

Persiapannya, kata dia, tidak pada persiapan menyediakan kebutuhan surat suara, logistik atau pendataan daftar pemilih. "Persiapannya sekarang hanya jadwal dan pembahasan anggaran yang dibutuhkan," kata Yayat.

Jika undang undang Pilkada diputuskan pemilihannya oleh DPRD, kata Yayat, tentu persiapan yang sudah dilakukan KPU daerah di Jabar tidak akan digunakan. "Kalau undang undangnya dipilih oleh DPRD, ya bubar, tahapan yang sudah dipersiapkan gak berlaku lagi," kata Yayat. (Dwi Arifin)

KORAN

7

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Edisi X/ 2014

S A N T U N

Kursi Ketua DPRD KBB Periode 2014 – 2019 Kembali Di duduki (PDI-P) KBB. (Koran Sinar Pagi),- Aa Umbara Sutisna S,ip Politisi Dari Partai (PDI-P) DPC Bandung Barat Kembali Menjabat Jadi Ketua DPRD Untuk Periode 2014 – 2019 untuk yang kedua kalinya, pada periode sebelumnya 2009 – 2014 Aa Umbara juga menjabat sebagai Ketua DPRD KBB. Setelah satu bulan dipimpin oleh pimpinan sementara, DPRD Kab. Bandung Barat (KBB) akhirnya memiliki ketua dan tiga wakil ketua definitif untuk periode 2014-2019.

Keempat pimpinan tersebut yakni Aa Umbara Sutisna (PDI Perjuangan) sebagai ketua, Sunarya Erawan (Partai Golkar), Hanes Lise (Partai Gerindra), dan Samsul Maarif (PPP) masing-masing sebagai wakil ketua.

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. di Gedung Abadi Hass, Kec. Lembang, Senin (22/9). Tiga dari empat unsur pimpinan DPRD KBB merupakan pimpinan periode sebelumnya.

Sebelumnya, Aa Umbara Sutisna menjabat sebagai Ketua DPRD periode 2009-2014, Sunarya Erawan wakil ketua periode 2009-2014, dan Samsul Maarif pernah menjadi wakil ketua periode 2007-2009. Sementara Hanes Lise pada periode sebelumnya menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra.

Sebelum dilantik, keempat unsur pimpinan dewan ini diarak dengan sisingaan. Pelantikan dihadiri Bupati Bandung Barat Abubakar, Wakil Bupati Yayat T. Soemitra, unsur Muspida KBB, pejabat eselon II, camat, kepala desa, tamu undangan, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Saat diwawancarai Ketua DPRD KBB, Aa Umbara Sutisna yang baru saja dilantik, mengatakan, ,”posisi dewan sangat vital karena memiliki

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. di Gedung Abadi Hass, Kec. Lemban KBB, Keempat pimpinan tersebut yakni Aa Umbara Sutisna (PDI Perjuangan) sebagai ketua, Sunarya Erawan (Partai Golkar), Hanes Lise (Partai Gerindra), dan Samsul Maarif (PPP) masing-masing sebagai wakil ketua untuk periode 2014-2019 peran dan fungsi mewakili masyarakat. pelantikan pimpinan DPRD KBB melengkapi proses pembentukan alat kelengkapan dewan setelah sebelumnya dibentuk delapan fraksi di DPRD KBB. Kedelapan fraksi ini adalah Fraksi PDI Perjuangan beranggotan 14 orang (dua orang tambahan dari Partai Nasdem), Fraksi Partai Golkar terdiri dari enam anggota, Fraksi Partai Gerindra dan PPP masing-masing lima anggota, Fraksi

PKS empat anggota, Fraksi Partai Demokrat empat anggota, Fraksi Partai Hanura empat anggota, dan Fraksi PAN empat anggota (satu orang dari PKPI). Aa menilai keberadaan dan peran DPRD sebagai mitra pemerintah memiliki andil dan pengaruh cukup besar terhadap dinamika dan perkembangan daerah.

Fungsi dan kewenangan pokok DPRD, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasaan,”

Jelasnya.

Ketika ditanya mengenai Pembangunan Insfatruktur di Wilayah KBB yang masih belum merata pembangunannya Aa Umbara kembali menjelaskan,” Satu yang menjadi sorotannya terkait infrastruktur, terutama jalan, jembatan, dan irigasi. Baik buruknya ketiga infrastruktur tersebut sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian. Infrastruktur yang baik akan merangsang pertum-

buhan ekonomi. Investor akan tertarik membuka usaha bila sarana dan prasarana pendukungnya memadai. “Legislatif bersama eksekutif menargetkan dua tahun ke depan infrastruktur di KBB sudah dapat ditangani dengan baik, Hal ini merupakan Program yang paling utama dan harus segera dilaksanakan di KBB” katanya dengan Sumringah .(LINA/DENI.H.M)

Pada HUT PWRI Bupati KBB. H. Abubakar Dianugerahi Penghargaan Pembina Tingkat Madya Bandung. Koran Sinar Pagi,Pada peringatan HUT Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang Ke-52 tingkat Jawa Barat, Selasa (24/9) yang lalu, Bupati Bandung Barat dianugerahi Penghargaan Pembina PWRI Tingkat Madya yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWRI Prof. DR. H. Hayono Suyono di Aula Barat Gedung Sate, Bandung. Abubakar dianugerahi penghargaan tersebut berkat peran aktif serta dedikasi serta perhatiannya selaku Pembina PWRI Kab. Bandung Barat selama ini. Selain sebagai pembina PWRI dalam kapasitasnya sebagai Bupati Bandung Barat, sejak sekitar 8 tahun terakhir Abubakar juga terdaftar sebagai anggota aktif pada PWRI Kab.

Bandung Barat.

Menurut Ketua Umum PWRI Prof.

DR. H. Hayono Suyono, seluruh anggota PWRI merupakan pejuang yang siap dan peduli terhadap proses pembangunan bangsa dan negara serta mampu berdiri sendiri hingga titik darah penghabisan meski sudah pensiun dan tidak diperhitungkan lagi karena produktifitasnya yang sudah tak tinggi lagi. "Kami ingin membuktikan bahwa kami tetap masih berguna dan bisa menunjukkan dedikasi, loyalitas serta totalitas meski memang tidak produktif lagi. Tapi, Kami yakin masih bisa ikut sert dalam pembangunn bangsa dan negara," tegas DR. H. Hayono Suyono dalam sambutannya.

Pada 2011 lalu, seijin Presiden

Republik Indonesia, Hayono membagi 3 tingkatan lansia, yakni lansia yang berusia dibawah 70 tahun disebut lansia muda. Usia 70-80 tahun disebut lansia dewasa, dan lansia yang berusia diatas 80 tahun disebut lansia paripurna.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat yang diwakili Sekertaris Daerah Pemprov Jabar, Ir. Wawan Ridwan berharap PWRI akan semakin kokoh dalam berkiprah dalam pembangunan serta bisa menjadi teladan mengingat ilmu dan pengalaman yang dimilikinya.

"Mengingat ilmu dan pengalaman yang dimiliki par anggotanya, saya minta kepada seluruh anggota PWRI untuk bersama-sama melakukan pembangunan menuju Jawa Barat maju dan sejahtera," singkatnya. (LINA/DENI)

Ketua Umum PWRI Prof. DR. H. Hayono Suyono ketika menyematkan Penghargaan Pembina PWRI Tingkat Madya kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat H. Abubakar yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWRI Prof. DR. H. Hayono Suyono di Aula Barat Gedung Sate, Bandung.

Masyarakat KBB Harus Jadi Pelaku Pasar Bebas Kota Bandung Terima Penghargaan MDGs 2014 KBB. (Koran SINAR PAGI),- Dalam menghadapi era pasar bebas pada 2015 mendatang, Pemerintah Kabupten Bandung Barat berharap masyarakat bisa menjadi pelaku pada persaingan bebas tersebut dan jangn hanya menjadi obyek seperti yang terjadi selma ini.

Menurut Bupati Bandung Barat, H. Abubakar, harapan tersebut sangat memungkinkan jika sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, khususnya pra generasi muda memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni dengan dibekali ilmu pendidikan serta keterampilan.

"Saya yakin masyarakat kita mampu menjadi pelaku pada pelaksanaan pasar bebas yang dimulai tahun 2015 mendatang asalkan SDM yaang tersedia memiliki kaulifikasi dan kompetensi yang mumpuni, sehingga mampu bersaing dengan para pencari kerja serta pelaku usaha yang datang dari luar negeri," ucap Abubakar ketika membuka Bursa Kerja yang dilaksanakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Bandung Barat di Alun-alun Kec. Cililin, Senin (29/9) kemarin.

Karena menurutnya, pendidikan merupakan modal utama dalam lahirkan SDM yang

berkualitas guna menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta dunia usaha.

Saat ini, pihaknya telah mencanangkan program pendidikan dasar 12 tahun Plus atau setara tingkat SLTA yang dibekali dengan kemampuan guna menghadapi dunia kerja, sehingga para lulusannya tidak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

"Dan untuk menghadapi era pasar global ini, saya telah memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus menjalin kerjasama guna sinergitas agar dalam menyelesaikan setiap program yang telah direncanakan tidak hanya mengandalkan satu dinas saja, tetapi dengan melibatkan seluruh dinas terkait," harapnya.

Sementara itu, berkaitan dengan bursa kerja yang dilaksanakan, Kepala Dinsosnakertrans Kab. Bandung Barat, Drs. Heri Partomo menyebutkan bahwa kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan guna mempertemukan para pengguna tenaga kerja dengan para pencari kerja dengan menyediakan sekitar 1350 lowongan kerja dari sekitar 30 perusahaan yang bergerak dibidang alkes, tekstil, garmen, percetakan, makanan, obat-obatan, properti dan lain-lain.

"Setidaknya para pencari

kerja, khususnya yang berada di wilayah selatan Kab. Bandung Barat bisa sedikit terbantu dengan adanya bursa kerja ini disamping membantu para

pengguna tenaga kerja dalam mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaannya," tegasnya. ( LINA / DENI.HM )

Kota Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Pemerintah Kota Bandung kembali mempersembahkan prestasi di bidang kesehatan dengan mendapatkan anugerah MDGs Awards Target 5.b Tahun 2014.

Penghargaan prestisius tersebut diterima oleh Wakil Walikota Bandung, Oded M Danial yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat R.I., Agung Laksono, saat peringatan Hari Kontra-sepsi Sedunia Tahun 2014 (World Contraception Day) di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Kav. 7173 Pancoran, Jakarta-Selatan, Selasa (30/09/2014) lalu.

Diungkapkan Oded dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh warga Kota Bandung dan pihak pihak yang telah mendukung keberhasilan program ini.

"Alhamdulillah hari ini kita dapatkan penghargaan MDGs bidang kesehatan reproduksi dan kami atas nama Pemerintah Kota Bandung mengucapkan terimakasih kepada warga Kota Bandung dan pihak Provinsi Jawa Barat yang selalu membimbing kami, kedepan kita akan terus meningkatkan prestasi

ini," Kata Oded.

(Millennium Development Goals) MDGs Target 5.b merupakan akses keseluruhan pada kesehatan reproduksi terutama kaum perempuan yang meliputi kesehatan ibu, di Negara berkembang seperti Indonesia hanya setengah perempuan mendapatkan perhatian kesehatan pada pelayanan ibu hamil yang cukup (antenatal care), dan hanya sedikit kaum remaja yang merencanakan pernikahannya sejak dini, juga sosialisasi terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan survei, pengamatan, observasi lapangan indicator CPR, Unmeet Need, ASFR 15-19 th, yang dilakukan tim penilai yang terdiri dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian

Kesehatan, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BPPKB Kota Bandung dinilai berhasil meraih pasangan usia subur untuk ber-KB, menekan angka pasangan yang seharusnya menjadi peserta KB tetapi tidak menjadi peserta KB dan mengurangi rata-rata perempuan yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun, juga dinilai inovasi inovasi sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung salah satunya seringnya kunjungan kepada keluarga pra sejahtera yang dilakukan Walikota Bandung, serta inovasi Kampung KB di setiap RW. Disaat yang sama Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung (BPPKB), Hj. Siti Masnun mengatakan, "Selain dukungan dari berbagai pihak, perghargaan ini ‎di dapat dari inovasi-inovasi yang banyak dilakukan, kami ingin Kota Bandung lebih baik lagi dan lebih sejahtera lagi," pungkasnya. (Widi/U.Wahyu)

KORAN

Akademia redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

8

SINAR PAGI News L U G A S

T A J A M

Edisi X/2014

S A N T U N

Inspektorat Panggil Sejumlah Guru dan Pegawai BPR SMPN 1 Banjaran Menuju Paradigma Baru

Garut, (Koran Sinar Pagi),Dugaan pengelapan dan penipuan nasabah bank berkedok pinjaman kredit profesi terhadap sejumlah Guru dan Kepala sekolah di Wilayah Kecamatan Malangbong Kabuapte Garut Jawa Barat yang menjadi korban oleh oknum bendahara UPTD Pendidikan setempat terus berlanjut.

Meski saat ini, pihak Inspektorat Kabupaten Garut baru sebatas memanggil dan memeriksa sejumlah saksi korban penipuan yakni para guru dan kepala sekolah yang melaporkan termasuk pihak Bank BPR Cabang Malangbong dan pejabat terkait lainnya.

Pihak Inspektorat mengaku, pemanggilan dan pemeriksaan

tersebut yang dilaporkan kepada Bupati Garut belum lama ini langsung ditindaklanjuti dan belum bisa menuai hasilnya. Namun pihak Inspektorat berjanji dalam satu bulan pemeriksaan dan pemangilan bisa terungkap dan dituntaskan atas persoalan kasus tersebut yang sebenarnya terjadi.

“Saat ini inspektorat sudah memanggil beberapa korban guru yang melaporkan dugaan penipuan itu. Satu per satu guru di mintai keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga puluhan guru dan Kepala sekolah mengalami kerugian akibat ulah dari oknum bendahara UPTD setempat,” kata kepala Inspektorat Kab. Garut, H

Buldan Ali Djunjunan, SH Msi kepada SP belum lama ini Menurut Buldan, saat ini pihaknya masih dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi serta pejabat BPR dan lainya, karena kasus penipuan oleh oknum Bendahara UPTD Pendidikan Malangbong menjadi sorotan publik saat ini.

“Kasus ini kan menjadi sorotan publik, makanya saat ini masih dalam proses pemetaan seperti apa kasus penipuan yang melibatkan oknum bendahara yang telah merugikan sejumlah guru menjadi korban pinjaman yang mencapai sekitar Rp. 10 milyar itu, terang Buldan.

Lebih lanjut, kata dia, dari

keterangan saksi pelapor kita akan bahas termasuk berkoordinasi memanggil pejabat BPR Cabang Malangbong, Dinas Pendidikan maupun pihak yang terkait lainnya.

Sehingga dari hasil pemeriksaan ini kita berharap bisa terungkap fakta, data dan bukti bukti yang kuat yang bisa mengarah terhadap tindak pidana maupun pelanggaran disiplin PNS. “Meski hal ini, sudah jelas tindak pidana yang dilakukan oleh oknum bendahara UPTD yang kini kabur, namun kita belum bisa menyimpulkan karena perlu investigasi mengumpulkan bukti bukti dilapangan,” tandasnya.

Kendati begitu, Buldan mene-

gaskan, dalam tiga hari ini dari hasil pemanggilan sejumlah saksi pelapor bisa terpetakan dan akan kita ketahui akar pemasalahan yang ada terhadap persoalan kasus penipuan tersebut.

“Ini perkara tidak mudah butuh waktu penyelesaian paling lambat satu bulan bisa kita simpulkan hasil pemanggilan dan pemeriksaan para korban termasuk pejabat BPR sendiri. Jika itu sudah masuk ranah hukum maka kita akan laporkan kasusnya ke aparat penegak hukum, termasuk jika ada melanggar disiplin PNS, maka kita buatkan sangsinya setelah melaporkan kasusnya kepada Bupati,” pungkas Buldan.

(Asdar/Agus Rdwn)

Drs H TB Rucita, Kepsek SMPN I Banjaran

Pelantikan Ketua PGRI Kecamatan Cipatujah Priode 2014 – 2019 TASIKMALAYA, (Koran SINAR PAGI),- Bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila (01/10) yang lalu, Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya H. Yedi Kusmayadi, S.Pd., M.Pd., melantik ketua terpilih PGRI Kecamatan Cipatujah, Supriadi S.Pd., bertempat di ruangan aula kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Cipatujah.

Usai melantik, H. Yedi langsung mengucapkan selamat kepada ketua terpilih. Dalam sambutan pada acara tersebut, H. Yedi mengatakan, kedepan akan banyak kegiatan serta tangung jawab yang dilaksanakan

SDN Menger 1 Jelang Kurikulum 2013

Bandung, (Koran SINAR PAGI),- Untuk meningkatkan pendidkan yang berkualitas memerlukan waktu yang relatif lama. SDN Menger 1 yang berada di wilayah kerja UPTD TK-SD Kecamatan Pameungpeuk, mempunyai motivasi untuk memajukan pendidikan secara pesat.

Lilis Paridah, M. M.Pd , Kepala Sekolah baru, yang sebelumnya guru, tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih terkait jabatan yang di embanya. Sebagai bentuk dari tanggung jawab tersebut direalisasikan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam tugasnya yang baru yakni memimpin

sekolah tentunya butuh proses serta dukungan dari semua pihak mulai dari kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua siswa. Bentuk dukungan dimaksud yaitu pada proses berjalannya pendidikan.

Kemudian untuk mewujudkan pendidikan yang baik diupayakan kepada tenaga pengajar diberikan, pelatihan, evalusi, serta pengembangan lebih lanjut. Sebab pada prinsipnya dunia pendidikan mengikuti perdaban jaman dan kesiapan SDM. Untuk langkah ke depan dalam upaya memantapkan, dilakukan kegiatan rutin tenaga kependidikan dalam bentuk pertemuan digugusnya, guna menyampaikan meningkatkan pemahaman guru tentang kurikulum 2013 .

Selanjutnya, upaya sekolah untuk meningkatkan pendidikan, Kepala Sekolah akan Melakukan supervisi kelas, pendekatan terhadap guru guru.

Kemudian yang menjadi sebuah gagasan serta inovasi, strategi, Humanistik oriented akan di tanamkan pada pola, jenjang pendidikan yang bermutu. (Hamjson) .

Kepala sekolah Perjuangkan Sertifikasi Para Guru

oleh PGRI, maka dari itu PGRI harus bersatu agar program kerja yang direncanakan bisa terwujud. Pada kesempatan tersebut, H. Yedi juga berpesan, kepada seluruh kepala sekolah dan guru yang hadir, agar megantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar, sebab hal ini tidak terlepas dari peran seorang guru.

Ditambahkanya pula bahwa semua itu adalah tugas dan tangung jawab kita dengan segala permasalahannya, sebagai organisasi PGRI, “Saya mengajak semua pihak menghadirkan pendidikan untuk mengantarkan anak bangsa sebagai generasi penerus yang mampu mewujudkan

Kepsek SMPN 1 Jatinunggal :

Pembangunan RKB Tidak Ada Kongkalikong pihak-pihak yang telah Sumedang, (Koran menuding miring agar SINAR PAGI) Pembajangan di ada-adakan ngunan Ruang Kelas Baru tudigan itu sebab ketidak (RKB) yang bersumber benaran tudingan itu bisa dari APBN tahun 2014 merusak citra sekolah dengan anggaran Rp 200 yang dipimpinya. juta yang saat ini sedang “ Kami yang ada di dilakukan oleh SMPN 1 sekolah ini sudah beritiJatinunggal yang di kad baik membangun gunakan untuk membasekolah ini hal itu sudah ngun satu lokal ruang saya buktikan jika di tahun kelas baru, rehab WC dan 2013 pun sudah memmebelair menurut kepala bangun ruang kelas dari sekolah Ii Sonjaya telah anggaran pusat juga kalau dilakukan sesuai prosedur. tidak salah dari DAK Keterangan itu terKepsek - Ii Sonjaya (kiri) dan Uyun - Wakasek Sarana (kanan) (Dana Alokasi Khusus)”, ungkap saat Ii Sonjaya ujar Ii. sekolah selama satu tahun itu. ditemui wartawan Sinar Pagi ( Rabu, PRESTASI DAN MUSHOLA 1/10) di ruang kerjanya mengatakan, “ Semuanya sudah dilakukan Selanjutnya Ii menyinggung jika “ Kami sudah melaksanakan sesuai prosedur jadi apabila ada yang sekolah yang di pimpinya pernah pembangunan itu sesuai prosedur dianggap salah maka jangan salahkan meraih juara khususnya di bidang karena semuanya sudah sesuai dari kami silahkan saja tanya kepada yang volley, “ Murid-murid kami di tahun anjuran konsultan juga sudah seijin berkepentingan”, ujar Ii Sonjaya 2013 pernah meraih juara voley bal pa Kabid Unep hingga dari pihak lagi. di tingkat OSN wilayah empat juga Irjen kementrian dari Jakarta”, lainya”,ungkap Ii. Dengan begitu menurut kepala ujarnya didampingi Wakasek sarana sekolah yang hobi Volley ini Selanjutnya Ii berharap ada pihak Uyun. mengatakan jika ia merasa heran yang peduli dan membantu untuk “ Pihak monev Irjen dari Jakarta apabila ada pihak yang menuduhnya memperbaiki mushola yang ada di waktu itu datang sekitar dua berbuat curang untuk mengunsekolahnya. mingguan dari hari ini”, ujar Ii lagi. tungkan pribadinya terhadap pelak“Untuk meningkatkan kenyasanaan pembangunan ini.

Dari keterangan Ii selanjutnya manan beribadah khusunya siswaselaku kepala sekolah serta pena“ Masa kami dituding melakukan siswa dan para pendidik yang ada di nggung jawab di kegiatan itu secara kongkalikong dengan konsultan sekolah ini maka kami berharap ada rinci menerangkan jika dari rencana dalam pelaksanaan pembangunan ini pihak yang membantu terhadap awal rehab ruang WC hanya 4 ruang untuk menguntungkan pribadi saya pembangunan mushola sekolah ini malah kami menambah bangunan 2 sementara prosedur sudah kami karena mushola yang ada sudah ruang WC hingga jumlahnya menjadi tempuh dan semuanya terbuka juga dalam kondisi rusak”, pungkas Ii. 6 ruang WC terang nya yang ada buktinya ”, ujar nya lagi.

(Jeky) mengaku baru menjabat kepala Selanjutnya Ii menghimbau kepada

UPTD Pendidikan Kec. Tambaksari Kab. Ciamis diharapkan Lakukan Penertiban dan Pengawasan Pembangunan SD

Wawan Supriatna, S.Pd., Secara Simbolis Menerima Marching Band Dari Ketua Yayasan Ardhya Garini Ny. I. Nyoman Tri Santosa Bandung (Koran SINAR PPAGI)-, SD Angkasa 1 kota Bandung, beralamat di Jl. Pajajaran No.150, didirikan oleh Yayasan Ardhya Garini yang saat ini diketuai oleh Ny. I. Nyoman Tri Santosa. Sekolah ini mendapat-kan status akreditasi A. Belum lama ini Sekolah tersebut memiliki Kepala Sekloah yang baru, yaitu Wawan Supriatna S.Pd. Sekolah yang mendapatkan animo dari masyarakat ekonomi menengah di lingkungan setempat, saat ini memeiliki siswa baru dengan, 73 siwa. Sekolah memiliki visi membentuk siswa yang disiplin, berprestasi dan bertakwa.

Wawan Supriatna kepala sekolah baru, sebelumnya adalah Bendahara dan Guru olah Raga di sekolah tersebut. Untuk mewujudkan visi sekolah yang kini dipimpinnya, Ia memprioritaskan peningkatan SDM pengajar. Untuk itu sertifikasi menjadi target utamanya, yaitu semua guru di sekolah yang dipimpinnya bersertifikasi.

Wawan menyatakan bahwa, Langkah awal untuk mewujudkan target utamanya yaitu sertifikasi guru-guru, untuk itu harus memperjuangkannya.

“Rencana di awal bulan ini saya ke Jakarta untuk mempertanyakan beberapa guru yang belum mendapatkan kejelasan sertifikasi”. –Jelas Wawan diruang kerjanya (01/10) lalu Bersamaan dengan itu Wawan selaku kepala sekolah yang mendapatkan dukungan dari pihak Yayasan berupa bantuan alat-alat marching band untuk ektrakulikuler tambahan disekolah, tentunya atas nama sekolah yang dipimpinnya, menyampaikan ucapan terima kasiih kepada pihak yayasan.

(Wid/Dwi Arifin )

kehidupan secara utuh. Sejatinya pendidikan adalah pembelajaran memberikan kesempatan pada anak didik untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan,bakat, minat dan kemampuannya. Seperti diamanatkan undang – undang dasar 1945, pendidikan bukanlah untuk meraih nilai tinggi, tetapi justru lebih mulia yakni dalam rangka berkembangnya potensi peseta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, Cakap kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang bertanggung jawab, pungkas H. Yedi (H.Agus)

Ciamis (Koran Sinar Pagi) Prasarana dan sarana Pendidikan adalah salah satu sumberdaya yang menjadi tolok ukur mutu Sekolah, DAK dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.Akan halnya di SDN 3 Kaso Kecamatan Tambaksari yang mendapatkan “Dana Alokasi Khusus”(DAK) sebesar Rp.209.152.000 tahun anggaran 2014, Alokasi dana tersebut untuk Pembangunan 2 ruang kelas baru, lama pekerjaan 90 hari kalender. Disamping dana DAK pihak sekolah pun mengikutsertakan tenaga masyarakat dengan meminta 16 kubik batu belah untuk pondasi 2 ruangan kelas tersebut, Kepala Sekolah SDN Kaso 3, saat akan dikonfiramsi oleh SP, terkait pembangunan 2 ruang kelas tersbut menggusur tanah warga, seluas 22 m2 atas nama “Sartimi”Almarhum. namun Kepsek sangat sulit ditemui Sumber SP, yakni pengaduan beberapa Tokoh Masyarakat sekitar adalah, pemberitahuan penggunaan tanah milik untuk sarana Pendidikan tersebut dilakukan oleh pihak Sekolah SDN 3 Kaso setelah penanaman pondasi 2 ruang kelas dikerjakan. Hal itupun karena ada keluhan dari pemilik tanah yang bernama H.Suryo berdomisili di Kota Cirebon Jawa Barat, Suryo menyatakan bahwa, tanah tersebut adalah milik istrinya yang sudah meninggal. Sejak pernyataan Suryo, barulah pihak sekolah mengajukan permohonan Hibah kepada ahli warisnya tanpa di dukung surat-surat penting sesuai dengan peraturan Hibah dalam pasal 1666 KUHP Perdata,”Harus merupakan persetujuan pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah” Undang-Undang yang mengakui Hibah diantaranya orangorang yang masih hidup Akta Hibah berdasarkan pasal 1682 harus dibuat dimuka Notaris,dan Hibah diatur dalam KUHP Perdata bab X buku lll tentang Perikatan”banyak sekali kejadian yang menyangkut hal tersebut diatas setelah berdirinya kantor atau bangunan Pemerintah karena kurangnya perhatian terhadap kepemilikan tanah yang akhirnya banyak masalah yang di hadapi (A.Herlan)

Kab. Bandung. (Koran SINAR PAGI),- Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, SMP 1 Banjaran Kecamatan Banjaran.Kep. Sekolah yang baru Drs H TB Rucita menyatakan akan mencoba memberikan warna yang siginfikan terhadap Kondidsi dan situasi KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di SMPN 1 Banjaran Disampaikan Rucita,”Menyambut baik pelakasanaan kurikulum 2013, yang sebelumnya sudah disosialisasikan dan akanberupaya memberi warna serta solusi untuk perubahan pendidikan agar lebih maju dan berkembang, mengikuti perubahan jaman dan harus mampu menggali potensi di masing masing bidang, sehingga dapat mengakses warna dan tampilan yang di pandang baik,” paparnya.

Adapun upaya yang dimaksud, diantaranya, warna pada fermonce Sekolah, serta tenaga kependidikan, yakni harus memahami IPTEK. “Kalau tenaga kependidikan tidak memahami itu akan ketinggalan, pasalnya dalam dunia IT ada palsapah “DUNIA DALAM GEMGAMAN “ apabiala seorang memahami tentang IT, sebaliknya jika guru tidak memahami IT, bagai mana dunia pendidikan bisa Maju,”jelasnya Lebih lanjut, terkait warna sekolah agar dipandang dan dirasakan lebih nyaman, harus bisa memelihara serta menjaganya dengan baik. “Jadi jangan sampai kelihatan suram, kusam atau gelap, kemudian warna terhadap anak didik, yakni disiplin waktu masuk sekolah dan keluar serta etika dilingkungan sekolah akan terus tingkatkan. Apalagi pada kurikulum 2013, menjadi sasaran pada anak didik adalah terkait sikap dan moral.

SMPN 1 Banjaran melaksanakan program in house training yang di dalamnya berisi pengkajian, bagaimana cara pembuatan RPP, silabus, sikap dan moral. Dengan Pimpinan yang baru SMPN 1 Banjaran akan memberikan paradigma yang baru dan warna yang baru .

Upaya untuk menampilkan yang terbaik ini terlihat bahwa belum lama ini SMPN 1 Banjaran meraih banyak prestsasi. baik ditingkat Kabupaten maupun Propinsi, ini tentunya berkat dukungan semua pihak. (Hamjson)

Diketahui Memalsukan Ijasah, Peserta PLPG di Lembang Kab. Bandung Barat dipulangkan.

Ciamis, (Koran Sinar Pagi) ”Seorang peserta dari SDN dari UPTD Kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis Jawa Barat diketahui memalsukan ijasah saat mengikuti PLPG (Pendidikan dan Latihan Propesi Guru) Sertifikasi Guru dalam Jabatan Kuota yang diselenggarakan di P2PUDNI Jln Jayagiri no.63 Lembang Bandung Barat (06/8) yang lalu. Peserta yang berinisial “Y”berhasil menembus UPTD Pendidikan Kecamatan dan DISDIK Kabupaten Ciamis dengan ijasah palsunya demi mengikuti PLPG tersebut. Dalam persyaratan yang ditentukan Panitia Penyelenggara PLPG ada aturan yang mengharuskan peserta membawa Ijasah asli dan menunjukannya kepada petugas, tetapi “Y”beralasan Ijasah tersebut ketinggalan dirumah. Panitia memberi waktu kepada “Y” agar keluarganya mengantarkan ke tempat pelaksanan PLPG, yaitu di Lembang Bandung Barat.

Menurut informasi yang diperoleh SP dari beberapa peserta, “Y”terlihat kebingungan karena ”Ijasahnya”, maka Panitia penyelenggara menelpon langsung ke tempat perguruan tinggi yang menerbitkan Ijasah “Y”d.

Namun pihak Kampus yang tidak mau disebutkan nama Perguruan Tingginya” mengatakan bahwa “Y”belum mendapatkan lembaran Ijasah, malahan nilai untuk Ijasah tersebutpun belum ada, Dari keterangan perguruan tinggi tersebut “Y” dikeahui melakukan tindakan pemalsuan, sekaligus telah mengelabui panitia penyelenggara. “Y”diminta untuk meninggalkan tempat dan sekaligus di coret dari peserta PLPG. Dari kejadian di atas, adakah keterlibatan Oknum Dinas Pendidikan untuk meloloskan tindak pemalsuan tersebut? Sejatinya tindak pemalsuan tersebut lebih awal diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat, yakni UPTD Kecamatan. Satu lagi gambaran carut marutnya manajemen pendidikan di Kabupaten Ciamis. Tindakan Pemalsuan dan penipuan ijasah yang dilakukan seorang pendidik bukan hanya cukup[ diberikan sangsi pelanggaran etika. Untuk mengikuti PLPG banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta karena yang dipanggil PLPG adalah peserta dengan setatus LV (Lulus Verifikasi) maka banyak yang terlibat dalam hal ini (A.Herlan)

SMANSA Menjadi Juara Pertama Lomba Futsal Sukabumi,(Koran Sinar Pagi),- Tim Futsal SMAN 1 Kota Sukabumi berhasil menjadi juara pertama Top Scorer & Best Suporter, dalam lomba Kejuaraan Speech futsalogy 2014 antar pelajar, yang diikuti dari berbagai tingkatan sekolah dari mulai tingkat SMP/ sederajat sampai tingkat SMA/sederajat se- Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Maulana Ramadhan Kapten Tim Futsal SMAN 1 Kota Sukabumi saat ditemui usai pertandingan mengaku sangat senang tim nya mampu meraih predikat juara, “Kami bersyukur dapat menyumbangkan kemenangan tersebut untuk sekolah, hal berkat kerjasama tim, pelatih dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga hal itu menjadi tambahan semangat bagi tim untuk berjuang memberikan yang terbaik bagi almamater,” Ucapnya dengan berbinar – binary.

Sementara Lucky Bachtiar, sang arsitek tim Futsal Smansa, yang saat diwawancarai didampingi Yosep Permana, Pembina Olahraga Prestasi Smansa Kota Sukabumi, mengaku bangga

dengan yang telah diraih oleh anak didiknya tersebut, “Kejuaran seperti ini telah diadakan 5 kali, dan tim kami berhasil menjuarainya 4 kali berturut-turut, dan keberhasilan kali ini tidak terlepas dari kedisiplinan dalam berlatih, rasa optimis dan sportif dalam melakukannya, Target kedepan, dapat menembus dievent tingkat nasional.” Ucapnya.

Sementara itu, Rachmat Mulyana,S.Pd,M.Hum Kepala SMAN 1 Kota Sukabumi, saat ditemui diruang kerjanya menyampaikan ucapan terima

kasih kepada seluruh anggota tim dan pelatih serta Pembina tim futsal Smansa, yang telah meraih kemenangan tersebut,”Teruslah berlatih, jaga kekompakan tim dan sportif dalam setiap bertanding, krena itu merupakan modal utama dalam meraih kesuksesan,“. Menurutnya, masih banyak pertandingan serupa yang harus dihadapi, selain untuk uji coba juga menambah jam terbang dalam mengikuti lomba, sehingga potensi yang dimiliki oleh siswa akan terus terasah, Pungkas Rachmat. ( arief )

Hukum

& Keamanan

KORAN

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Bandung. (Koran SINAR PAGI),- Maraknya isu sumbang yang beredar dimasyarakat tentang oknum Kepolisian dari satuan Lalu Lintas saat melakukan tilang, yakni

adanya tawaran uang damai kepada pengendara kendaraan bermotor oleh oknum kepolisian, ini menjadi iming-iming bagi yang tidak mempunyai SIM atau jenis pelanggaran lainnya. “ Masyarakat diminta berperan aktif

melaporkan oknum polisi yang meminta uang damai saat melakukan tilang. Namun, laporan yang diberikan hendaknya jelas dan disertai cukup bukti. Dengan demikian laporan bisa dengan segera

ditindak lanjuti,” tegas Ka. Polrestabes Sementara itu Kasat Lantas Polrestabes Bandung mengatakan, tindakan tilang yang dilakukan polisi

Edisi X/2014

S A N T U N

Uang Damai dan Sangsi Denda Sidang Tilang

Ilustrasi

9 PERHUTANI Sangkal Kebakaran Hutan 'Proyek' Tahunan

Sumedang,(Koran SINAR terhadap pengendara yang melanggar PAGI),- Rupanya musim kemarau memang seharusnya, namun kadang bagi masyarakat Indonesia selain kala tindakan tilang ini disertai menimbulkan masalah kekeringan air negosiasi antara polisi dan pelanggar yang melanda dihampir seluruh lalu lintas. “cara seperti itu tidak wilayah negeri ini juga ternyata boleh, kami sudah menekankan menimbulkan masalah lain bagi berkali-kali ke anggota agar tidak Perum Perhutani, pasalnya tiap musim melakukan seperti itu”, ujar Kasat- kemarau tiba bahaya kebakaran hutan lantas Polrestabes Bandung, Senin senantiasa menjadi momok di hutan yang dikelola Perhutani itu.

(22/09) lalu.

Kebakaran hutan yang sering Selain itu kasat juga mewantiwanti agar semua personel tidak terjadi diantara bulan Juni sampai menerima uang damai, karena tidak Desember itu terus berulang tiap Fajar Wahyudi - Danru PolHutan dibenarkan, jika terbukti menerima tahunnya hingga menimbulkan uang damai dari pelanggar, sanksi penafsiran miring di masyarakat. Penafsiran miring itu menduga jika kebakaran pun menanti anggota polisi tersebut. itu sudah direncanakan, bahkan lebih jauh warga menilai kejadian itu justru “Apabila hal itu terjadi dikalangan diduga dilakukan oknum inernal Perhutani dengan motif untuk meraup keuntungan semata. anggota, merupakan bagian Terkait masalah dugaan langganan kebakaran hutan, Kepala area hutan perbuatan tercela yang dilarang oleh agama dan hukum. Kalau ada oknum Perum Perhutani Kabupaten Sumedang Agus Mashudi melalui Danru Polhutan seperti itu, konsekuensinya diberi KPH Sumedang Fajar Wahyudi saat dikonfirmasi wartawan (29/9) menyangkal tindakan tegas seperti sidang disiplin jika kebakaran itu ada unsur kesengajaan dari internal perusahaanya, ia dan kode etik“, tandas Kasat Lantas. mengatakan, “ Kebakaran itu terjadi karena ada unsur ketidak sengajaan dari masyarakat atau siapa saja yang lewat ke wilayah hutan misalnya dengan tanpa Hal lain adalah, ketidak jelasan disadari ia membuang puntung rokok secara sembarangan atau lainya”, ujar sanksi denda yang dijatuhkan Fajar di kantornya. terhadap pihak pelanggar oleh Dengan kejadian itu menurut Fajar maka Perum Perhutani Sumedang pengadilan.

Ada asumsi bahwa mengalami kerugian dari tegakan yang baru karena akibat kebakaran itu oknum petugas pengadilan Negeri tegakan menjadi mati. Namun menurut Fajar lagi kerugian secara financial Bandung bermain tarif. Pasalnya, belum bisa dipastikan yang jelas akibat kebakaran tiap tahun yang melanda masyarakat seringkali dihadapkan hutan di wilayah Sumedang mengakibatkan sekitar 40 ha an terganggu dan pada keputusan denda dari hakim menjadi skala prioritas perhatian bagi perusahaanya.

Tindak Pidana Ringan (Tipi-ring) Fajar mengatakan, “ Selama 2014 sudah terjadi sepuluh kali kabakaran yang tidak sewajarnya, tentu saja dengan lokasi bervariasi diantaranya di Wilayah Tomo Utara, Ujungiaya, menimbulkan pertanyaan dan keberatan. Bahkan ada dugaan sidang daerah Cadas Pangeran kalau yang terkahir di Tomo”, ujar nya.

“Kejadian itu terjadi disepanjang bulan Agustus hingga September, namun tidak digelar, namun denda tetap dijatuhkan kepada para pelaku tidak semua tegakan mati sebab seperti pohon Jati masih bisa bertahan kecuali jenis Alba dan Akasia dipastikan pohon itu bisa mati”, ujar Fajar lagi. tipiring tilang. (Dimas* 49) Namun di bandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai angka 60 ha maka kebakaran hutan di tahun 2014 ternyata menurun secara signifikan yaitu hanya 20 ha saja dari luas hutan 37.000 ha di wilayah Sumedang. Menurut KPH Sumedang penurunan signifikan itu justru akibat adanya upaya dari internal Perhutani itu sendiri. “ Selama ini kami berupaya ada pemadam kebakaran juga memodif mobil pat sudah mengetahui perihal raibpatroli difungsikan bisa mejadi pemadam kebakaran, selain itu juga nya anak manusia bernama Amid di bekerjasama dengan tokoh masyarakat PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama lokasi PT Ternak Ayam Petelur Masyarakat) ”, ujar Fajar.

BHM, tempat yang bersangkutan Selain itu menurut Fajar lagi penyebab kebakaran hutan bisa timbul akibat bekerja. Sejatinya jika belum merembetan-rembetan percikan api yang tertiup angin, kata ia itu bisa berakibat ngetahui tidak ada laporan, maka fatal penyebab terjadi kebakaran hutan. Selanjutnya Fajar mengatakan pemberitaan merupakan informasi kebakaran yang paling parah terjadi di wilayah segi tiga antara Tomo dan awal untuk melakukan tindakan seUjungjaya. suai kewenangan. Jika sudah mengetahui hendaknya dapat memNamun dari paparan Fajar, ia tetap menyangkal jika kebakaran hutan berikan informasi tentang usaha dilakukan oleh oknum dilingkungan internalnya dengan tujuan meraup pencarian, penyelidikan dan penyikeuntungan dari anggaran kantor yang berada di naungan BUMN itu. dikan atas raibnya Amid kepada “ Kebakaran hutan justru jadi upaya pencegahan kami masa kami berbuat pihak perusahaan, keluarga dan menjelekan diri kami sendiri ya tidak mungkin lah ”, pungkasnya.(Jeky) publik. (Iskandar/Azis)

1 Tahun Lebih Karyawan Asal Subang Hilang di PT. TERNAK AYAM PETELUR BHM BOGOR Kab. Bogor, (Koran SINAR PAGI),- Amid alias Abdul Hamid bin Amin (22) penduduk asal Kampung Baru RT. 003/004 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Awal pertemuan Amid bertemu dengan Apo yang mengaku sebagai Direktur PT. Ternak Ayam Petelur BHM yang beralamat di Kp. Waning Dua Kabupaten Bogor saat Amid sedang mencari barang bekas rongsokan di Jl. Raya Pamanukan. Tiba-tiba kendaraan KF yang dikemudikan Apo berhenti menghampiri Amid.

Setelah lama Amid dan Apo berbincang-bincang, Apo mengajak Amid untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sesampai di rumah orang tua Amid, Apo memohon kepada kedua orang tua Amid agar anaknya bisa ikut bekerja di Perusahaannya (Apo). Kedua orang tua Amid mengijinkannya, Apo membawa Amid dengan kendaraannya sampai ke Bogor.

Setelah Amid bekerja lebih satu tahun, di beri jabatan sebagai Kepala Gudang di perusahaan milik Apo yakni PT Ternak Ayam Petelur

BHM dan mendapat upah/gaji setiap bulan Rp. 400.000,- s/d Rp. 450.000,-. Lokasi perusahaan Amid bekerja jauh dari pemukiman penduduk dan sekelilingnya dikelilingi hutan belantara.

Kamis (04/07/2013), menurut Osin teman kerjanya menyatakan Amid menghilang. Beberapa bulan setelah itu berdasarkan keterangan Osin Orang tua Amid dan Wartawan mendatangi perusahaan tempat Amid bekerja dan berhasil bertemu dengan Apo. Saat dikonfirmasi oleh SP, Apo membenarkan bahwa Apo

menghilang sejak Kamis (04/07 /2013). Pihak Apo saat itu tidak berusaha memberitahukan kepada kedua orang tua Amid. Sedangkan Informasi menghilangnya Amid dari tempat pekerjaaan disampaikan oleh Osin. Sejauh ini pihak Apo menyatakan sudah berusaha mencari melalui jasa paranormal. Namun belum belum berhasil menemukan tandatanda keberadaan Amid.

Yang sangat disesalkan sudah lebih dari satu tahun Amid raib belum juga ditemukan. Apakah pihak Kepolisian diwilayah hukum setem-

Pelaksana Pembangunan Perumahan Anak Pegawai Setwan DPRD Sumedang Ditengarai Perkosa Anak Di Bawah Umur Subang Regency Didemo Pekerja

SUBANG,(Koran Sinar Pagi),- Puluhan Pekerja Bangunan Bersama Pelaksana Pembangunan Perumahan Subang Regency milik PT.GRIYATAMA BUMI MANDIRI di Cibogo Subang (17/9) lalu melakukan aksi Demo. Aksi demo yang mereka lakukan antara lain menuntut upah kerja dan material belum dibayar.

Demo yang berlangsung Rabu pagi hingga siang hari itu ditandai dengan menggelar sepanduk beraneka ragam tulisan. Mereka melakukan aksi demo dengan menyampaikan orasi di pintu masuk menuju Komplek Perumahan Subang Recency yang saat ini sedang dibangun PT GRIYATAMA BUMI MANDIRI, Jakarta.

H Momon, salah seorang pelaksana proyek yang mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT GRIYATAMA BUMI MANDIRI didampingi puluhan pekerja bangunan menuntut pihak PT GRIYATAMA BUMI MANDIRI dimpin Direktur Rina Meri Siahaan segera melakukan pembayaran berkaitan dengan pembangunan perumahan Subang Regency tersebut.

Dikatakan Momon, pihak PT.GRIYATAMA BUMI MANDIRI dalam hal ini selaku developer harus menyelesaikan pembayaran terhadap pelaksana proyek sebesar Rp 2,4 Milyar . Pasalnya sejak dimulainya pembangunan pihak PT belum melakukan pembayaran.

Akibatnya para pekerja mendesak untuk melakukan pembayaran upah kerja. Namun karena saat dilakukan penagihan selalu tidak ada jawaban sehingga kami dan para pekerja nekad melakukan aksi demo damai.

“Kemana itu Rina, (maksudnya direktur PT.GRIYATAMA BUMI MANDIRI), tolong selesaikan keuangan kepada kami dan kawankawan. Hentikan dulu pekerjaan sebelum keuangan kepada kami beres, kesini kita ingin duduk bersama untuk menyelesaikan pembayaran ini”, ujar Momon dan para pekerja lainnya tegas.

Akhirnya perwakilan pengunjukrasa diterima perwakilan dari PT GRIYATAMA BUMI MANDIRI yaitu Edi, D.Moris juga nampak turut menyaksikan pertemuan itu, Kapolsek Cibogo AKP H Undang Sudrajat SH serta beberapa petugas lainnya.

Pada kesempatan itu Edi berjanji akan menyampaikan tuntutan itu kepada atasannya Direktur PT GRIAYATAMA BUMI MANDIRI. Akhirnya pertemuan selesai dan massa kemudian membubarkan diri.[Ade Setiawan ]

Sumedang, (Koran Sinar Pagi),- Dadang (50) ayah korban merasa kesal akibat 2 orang dari 7 pelaku pemerkosa anaknya PL ( 12) masih berkeliaran hingga kini sepẻrti tak tersentuh ranah hukum.

Dua terduga pelaku itu bernama Jemy warga Kampung Ciromed Tanjungsari dan Asep Mugiana (30) penduduk Tanjungsari yang belakangan di ketahui merupakan anak dari salah satu staf Sekretariat Dewan (setwan) di DPRD Sumedang.

Menurut keterangan Dadang kejadian itu terjadi di tahun 2013 saat anak nya masih duduk di bangku kelas 6 SD ketika ia dan keluarganya tinggal di komplek Puskopad Tanjungsari, sementara itu Dadang yang sekarang tinggal di Talun Sumedang Utara mengatakan dari 7 pelaku maka 5 orang pelaku lain nya telah berhasil di tangkap Polres Sumedang dan mereka saat ini sudah di vonis menjadi penghuni hotel prodeo.

Dadang mengungkapkan awal diketahuinya kasus itu berasal dari menghilangnya PL selama dua mingguan dan saat ditemukan maka terungkaplah dari PL jika ia telah di bawa pergi dengan berawal di bujuk rayu oleh Asep Mugiana hingga diperlakukan tak senonoh sampai ia dipaksa berhubungan badan layaknya suami istri hingga berkali-kali dan juga enam pelaku lainya dalam waktu yang berebeda-beda.

Menurut Dadang ia pun langsung melaporkan ke Polres Sumedang

dengan bukti lapor No.TBL/27/B/II /2014/JBR/RES SMD dan dari hasil visum menguatkan jika memang telah terjadi perbuatan cabul terhadap anaknya yang dilakukan oleh terlapor awal Kusmawan bin Tisna dkk.

“Saya merasa sakit hati atas kejadian itu dan saya kecewa karena dua pelaku lagi sampai saat ini masih berkeliaran”, ujar Dadang kepada wartawan di sekretariat RWS Senin (15/9).

Dadang mengutarakan jika Asep itu juga sebelum nya pernah berbuat hal serupa terhadap anak tetangganya, korbanya bernama Ayu sampai si Ayu itu frustasi terang Dadang. “ Si Asep itu merupakan anak dari Engkos Suryana salah seorang staf di Setwan DPRD yang dulu pernah menjadi sopir anggota dewan”, ujar Dadang lagi.

Dadang menerangkan jika ia telah berupaya menemui pihak pelaku untuk menanyakan keberadaan Asep tapi orang tuanya seolah tak acuh bahkan seperti menutup-nutupi keberadaan si Asep dengan berbagai

alasan.

Sementara itu Engkos Suryana yang merupakan salah seorang staf dilingkungan setwan saat di konfirmasi Rabu (17/9) di ruang resepsionis DPRD seusai pelantikan Ketua DPRD Sumedang, mengakui jika Asep Mugiana memang merupakan anaknya. “ Asep Mugiana itu anak saya tetapi ia sudah pergi dari rumah sekitar 4 bulanan meninggalkan isteri dan 1 anaknya yang telah ia ceraikan”, aku Engkos warga Desa Gunung Manik Tangjungsari itu. “ Dulu saya pernah menjadi sopir beberapa anggota dewan dan sekarang menjadi sopir elf di bagian rumah tangga DPRD , sekitar 4 tahun lagi saya bakal pensiun dari PNS ini”, ujar Engkos lagi.

“Saya tidak tahu menahu atas perilaku ( peristiwa perkosaan-red) yang dilkukan anak nya sebab selama ini perilaku anak saya selalu menjengkelkan”, ujar nya lagi.

“Silahkan saja anak saya mau di apakan juga, saya sudah tidak mau tahu”, ujar Engkos lagi.

Dadang mengungkapkan jika ia akan terus berupaya melakukan proses hukum atas peristiwa yang menimpa anaknya bahkan ia mengatakan jika ia akan datang ke Komisi Perlindungan Anak (KPA) di jakarta juga kepada lembaga terkait untuk mengadukan nasib anaknya hingga 2 pelaku itu mendapat ganjaran setimpal akibat perbuatanya.(JEKY)

Potret Buram Catatan Perkawinan Kab. Bandung. (Koran SINAR PAGI),- Demi untuk memenuhi persyaratan permohonan kredit yang diajukannya ke salah satu Bank, CS (43 tahun) yang berstatus janda, warga Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung tanpa dia sadari telah melakukan satu perbuatan melawan hukum. Meski pernah ada pernikahan antara dirinya dengan HTD (45 tahun), namun bisa memperoleh Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah – Red).

Saat SP mendatangi rumahnya (30/9) lalu, wanita yang kesehariannya berbisnis itu mengatakan jika dirinya nekad melakukan semua karena keadaan sangat mendesak.

Menurut CS, dia sudah tidak dapat berpikir jernih, rumah dan tanahnya akan segera dimasukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bandung

sebab dijadikan objek eksekusi atas fasilitas kredit yang diterima temannya dari salah satu Bank. “ Karena percaya, saya meminjamkan Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah dan tanah yang saya tempati ini ke teman yang katanya butuh modal, namun ternyata dia berkhianat, baru saja beberapa kali membayar angsuran langsung menghilang ”, cerita CS dengan nada kesal.

ES menambahkan untuk melunasi kewajiban temannya itu dia bermaksud take over, namun permohonan kredit yang diajukannya ke beberapa bank semua ditolak karena tidak ada penjamin, predikat janda rupanya menjadi kendala namun berkat bantuan AR salah seorang Penghulu yang dikenalnya dekat, Kutipan Akta Nikah nomor : 196/II/IV/1997, tertanggal 16 April 1997 yang dikeluarkan Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatat saat ini masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat dia terima.

Peristiwa terbitnya Kutipan Akta Nikah tanpa prosesi akad nikah menjadi potret buram catatan perkawinan di negeri ini. “ Ulah oknum Penghulu itu perlu diusut tuntas, dampaknya sangat fatal, bisa dibayangkan jika CS dengan HTD menyalahgunakan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk melegalkan hubungan mereka yang tanpa pernikahan”, ujar salah seorang tokoh agama yang minta tidak disebutkan jati dirinya kepada SP. Hingga berita ini diturunkan, AR yang diduga sang empunya dosa belum berhasil dimintai klarifikasinya, saat ini sudah pindah dan belum diketahui di mana Kantornya berada.

(Pathuroni)

Oknum Plt Ketua Gapoktan Diadukan Ke Kejaksaan

SUBANG. (Koran Sinar Pagi).- Warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya, Subang terpaksa mengadukan oknum plt Ketua Gapoktan Desa Cigugur ke Kejaksaan.

Mar oknum plt Ketua Gapoktan Desa Cigugur dan juga diketahui sebagai Calon Anggota DPRD Subang dari Partai Gerindra Subang ini dituduh anggotanya telah menjual bantuan benih bersubsidi untuk petani anggota Gapoktan di desa itu.

Sebelumnya akibat adanya perbuatan oknum itu 20 Mei 2014 lalu mereka telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Negeri Subang yang ditandatangani 27 anggota kelompok tani dan masyarakat Cigugur.

Dalam surat itu mereka melaporkan telah terjadinya penggelapan /penyelewengan bantuan program benih bersubsidi yang dilakukan Mas oknum Plt Ketua Gapoktan Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya, Subang.

Selain itu dalam suratnya dijelaskan bahwa bantuan benih jenis varitas Ciherang dan Mekongga,untuk desa Cigugur sebanyak 12,5 ton tersebut diterima dan disimpan dirumah kediaman Mar (oknum Plt Ketua Gapoktan Desa Cigugur). Namun ternyata benih bantuan itu tidak dibagikan kepada masyarakat (anggota kelompok tani) bahkan kemasan bibitnya dibuka dan dicurahkan ke warung lain lalu dijual kurang lebih 7 ton (satu mobil truk colt diesel).

Akibat adanya perbuatan oknum plt Ketua Gapoktan itu kemudian warga anggota kelompok tani melaporkan kejadian ini ke kejaksaan negeri subang, tembusan kepada Kapolda Jabar, Kapolres Subang, Ka Dinas Pertanian kab Subang “Kami mohon agar kasus ini dapat ditindaklanjuti dan diproses secara hukum” ungkap warga anggota kelompok tani dalam surat tertulisnya.

Beberapa warga Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya saat dikonfirmasi membenarkan dengan adanya kasus penyelewengan yang dilakukan Mar plt ketua Gapoktan dan saat ini ia sebagai calon anggota DPRD Kab Subang ini.

“Kasusnya telah dilaporkan kepada Kejaksaan pak”, ujar Carsono dan beberapa warga lainnya saat dihubungi mediajabarkita terkait keberadaan surat yang dilayangkan kepada Kejaksaan Subang Sementara Mar, saat dikonfirmasi melalui Hpnya seputar adanya pengaduannya ke kejaksaan, Mar menjawab itu hanya ulah pesaing politik baik internal/eksternal berkaitan dengan pemilihan legislatif (Pileg).

Selain itu perihal yang dituduhkan semuanya tidak benar dan pelapor yang ngaku anggota kelompok tani (klota) itu fiktif dan saya bukan ketua Gapoktar, ungkap Mar (Azis I M/Ade Setiawan)

KORAN

10

SINAR PAGI

Edisi X/2014

L U G A S

Ada Dana Santunan Kematian, Sayangnya Banyak warga yang belum mengetahui??

Kab. Bandung (SP)-, Tahun 2014, Pemkab Bandung menyediakan dana santunan kematian senilai Rp 1,5 miliar. Santunan kematian tersebut diberikan kepada keluarga yang meninggal dan masuk pada keluarga kurang mampu. Sementara untuk tahun 2015, Pemkab Bandung akan menaikkan dana santunan kematian menjadi Rp 2,5 miliar.

Menurut Kabid Pemberdayaan Data Dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil, Kab. Bandung, Drs. H. Agus Parhan, Rph. Belum lama ini menjelaskan, sejauh ini Dana Santunan Kematian terserap oleh masyarakat 365 jiwa yang meninggal. Pemerintah daerah kab.

Bandung memberikan Dana santunan berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000/perjiwa. “Jika balita yang sudah terdaftar dalam kartu keluarga mendapatkan Dana Santunan”.

Selanjutnya menjelaskan, Syarat-syarat untuk mendapatkan Dana Santunaan diantaranya, 1. Pelapor tidak melebihi 30 hari setelah kematiannya.

2. Warga Kab.Bandung yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Asli dan 2 fotocopy.

3. Foto Copy Akte kematian.

4. Surat Permohonan kematian *Format disediakan Dinas 5. Surat Pernyataan ahli waris bermaterai 6000 yang diketahui oleh kepala Desa *Format disediakan Dinas 6. Surat Kuasa ahli bermaterai 6000 *Format disediakan Dinas 7. Fakta Integritas Bermaterai *Format disediakan Dinas 8. Kwitansi bermaterai 6000 9. KTP asli penduduk yang meninggal 10. Foto Copy Kartu Keluarga yang meninggal 11. Foto copy KTP Dan Kartu Keluarga ahli waris.

Hingga saat banyak warga & kepala desa di wilayah Kec. Margaasih dan Pasirjambu belum mengetahui adanya Dana Santunan Kematian tersebut. Dan ada juga kepala desa Cisondari, Kec. Pasirjambu Kab. Bandung, Rudi Wirasasmita yang ingin mendapatkan lebih jelas lagi sosialisasi tentang Dana Santunan Kematian itu dari pihak terkait.

(Dwi Arifin)

T A J A M

Kab.Ciamis SP,Dengan jarak tempuh sekitar 3 km dari jalan utama Panjalu Rajadesa menuju ke lokasi wisata Curug Tujuh Cibolang Desa Sanding Taman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Maka sangatlah nyaman bagi para pengunjung tempat tersebut,dan udara yang masih segar dengan suhu 17-18 derajat celcius serta pemandangan pegunungan dan pesawahan dengan lahan subur yang terhampar luas disepanjang jalan untuk dilalui dan dilihat oleh para pengunjung menuju lokasi.

Peningkatan jalan Nangela-Curug tujuh pun telah dilakukan menuju lokasi Wisata,dengan menghabiskan dana Rp.580.260.000.00,yang diambil dari APBD Kabupaten Ciamis (Bantuan Provinsi)yang di kerjakan oleh CV.Suka Galih Pratama.Wana wisata ini terdiri dari hutan tanaman dan Karakteristik air sungai yang sa`at ini dimanfa`atkan untuk kepentingan air bersih dan MCK oleh masyarakat,wana wisata Curug tujuh

Mengintip Perhiasan Lawas Zaman Kerajaan Masa Silam

Jakarta (Koran SINAR PAGI),- Siklus tren dalam mode biasanya berulang, termasuk soal perhiasan kaum hawa. Model perhiasan tradisional yang biasa dipakai para perempuan zaman kerajaan masa silam kini kembali diminati, kata Soel Djang Rono, pemilik dari stand perhiasan lawas yang mengikuti pameran Batik Warisan Budaya VII di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa.

"Tetapi saya menjual perhiasan antik

yang asli dari zaman kerajaan yang umurnya ratusan tahun," kata Soel yang merupakan kolektor perhiasan antik sejak tahun 80-an Beragam perhiasan yang dipamerkan di stan milik Soel meliputi kalung, liontin, bros, giwang, anting, gelang, dan ikat pinggang yang terbuat dari perak dan emas.

Bentuknya bermacam-macam, mulai dari bunga, binatang seperti kupukupu, ayam, kepiting dan lobster.

Ukiran-ukiran rumit serta berlian

juga menghiasi perhiasan yang harganya berkisar dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Salah satu yang mencolok adalah gelang berbentuk naga berwarna emas dari era kesultanan Gowa yang dijual seharga kisaran Rp200 juta.

"Ada perhiasan dari kerajaan Sriwijaya, Gowa, dari daerah Toraja, Solo, dan Makasar," kata dia.

Menurut perempuan paruh baya itu, peminat perhiasan antik tidaklah banyak, namun tetap ada. Pembelinya biasanya berasal dari kalangan kolektor.

Dia enggan mengungkapkan dari mana sumber perhiasan yang dikoleksinya. Yang pasti semuanya berasal dari dalam negeri.

"Saya tidak mencari, tapi orangorang yang punya barang mendatangi saya," ujar dia.

Tidak ada kekhawatiran mendapatkan barang palsu, kata Soel, karena ia sudah berkecimpung di dunia perhiasan antik selama puluhan tahun. "Kalau mau tahu cara membedakannya ya harus belajar," kata dia.

Soel menambahkan tidak ada kiat khusus dalam merawat perhiasan kuno. (*/Ant)

Wanita Juga Mampu Tingkatkan Kesehatan Dan kesejahteraan Keluarga KBB. (Koran SINAR PAGI),Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan bahwa dalam meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh peran kaum pria saja, tetapi kaum wanita juga memberikan peranan yang tidak kalah penting, bahkan mungkin bisa menjadi yang terpenting jika melihat kedudukannya dalam sebuah keluarga.

"Bahkan, peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari sangatlh penting. Karena selain menjalankan tugas mengurus keluarga dan anak, tidak sedikit wanita Indonesia yang mampu membantu mengurangi beban para pria dalam mencari nafkah guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik," kata Abubakar ketika memberikan sambutan dalam pelaksanaan program Peningkatan Pemberdayaan Wanita menuju Keluarga Sehat dan

Sejahtera(P2WKSS) di RW. 01, Desa Sukahaji, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, (30/9) yang lalu.

Berkat kemampuan para wanita dalam kehidupan dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, kini pemerintah telah mengamanatkan kepada kaum wanita untuk berperan aktif serta berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk di Kab. Bandung Barat yang 49 persen

dari jumlah penduduknya merupakan kaum wanita.

Program P2WKSS merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan seluruh program dan bantuan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, organisasi kewanitaan, organisasi kemasyarakatan serta pihak swasta.

"Dan melalui program P2WKSS,

Ka.Polsek Utamakan Pendekatan kepada Camat & Kepala Desa !

Kab. Bandung (Koran SINAR PAGI)-, Kondisi aman dan tertib hingga menciptakan kenyamanan hidup dalam suatu lingkungan, diperlukan sinergitas antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam bentuk sistem keamanan yang terkendali.

Polsek sebagai institusi penegakan hukum di wilayah kecamatan mempunyai peran yang cukup penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif di berbagai aspek kegiatan.

Akan halnya Polsek Kertasari Kabupaten Bandung, yang saat ini dipimpin IPTU Tugiman, bersama jajarannya terus berupaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang terkendali dan kondusif. Selama 1.5 tahun Tugiman bertugas di Sebagai Ka. Polsek di Polsek Kertasari, Kecamatan Kertasari terus memaksimalkan Kinerja Polsek yang

dipimpinnya. Untuk itu Tugiman terus memberikan motivasi, arahan hingga instruksi kepada jajarannya agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian akan dapat membangkitkan partisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Berita redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Obyek Wisata Alam Curug Tujuh Panjalu Kabupaten Ciamis

Inflasi September 0,26%

Bandung. (Koran SINAR PAGI), - BPS Jabar merilis angka inflasi Jabar pada September mencapai 0,26 %. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jabar Dody Gunawan mengatakan inflasi terdorong oleh biaya pendidikan.

"Kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga menjadi penyumbang inflasi tertingi, yakni 0,37%," ujarnya kepada wartawan.

Dari tujuh kota pantauan IHK Jabar, enam kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi Kota Bandung yakni 0,57%, diikuti Kota Cirebon 0,39%, Kota Bogor 0,36 %, Kota Sukabumi 0,31%, Kota Bekasi 0,12%, dan Kota Depok 0,04 %, serta Tasikmalaya mengalami deflasi sebesar 0,15%.

"Kelompok pengeluaran rumah tangga dan pendidikan menjadi dua hal yang paling memengaruhi laju inflasi," katanya.

Menurutnya, laju inflasi akan makin meningkat jika ke depan pemerintah menaikan harga BBM. Jika harga BBM naik, kemungkinan target inflasi di Jabar tahun ini sebesar 4,5 plus minus 1 tidak akan tercapai (Dwi Arifin)

S A N T U N

Ragam

Selain itu Tugiman bersama jajarannya secara pro aktif dan berkesinambungan memberikan pembinaan sistim keamanan lingkungan ke desa-desa agar tercipta kemanan lingkungan yang kondusif dan terkendali, dengan demikian ketertiban dan Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman dilingkungan Kec.Kertasari, Kab.Bandung.

Ka.Polsek Kertasari Iptu Tugiman selama ini menjabat 1.5tahun berusaha tetap memaksimalkan koordinasi pendekatan yang baik dan maksimal kepada Camat dan Kepala Desa. Dan berusaha memperdayakan anggota yang ada untuk bisa mengayomi, melin-dungi dan melayani masyarakatnya dengan baik. Menurut pandangan masyarakat Ka.Polsek bisa bercampur baur dengan masyarakat dalam kepemimpinannya.

(Dodi Permana,SE)

pemda berusaha menjadikan wanita tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan di tingkat desa. Karena pada era globlisasi seperti saat ini wanita juga memiliki hak yang sama layaknya kaum pria dalam mengisi dan mendukung pembangunan secara aktif," tutur Abubakar.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana (BPPPAKB) Kab. Bandung Barat, Drs. Asep Ilyas, M.Si, menjelaskan bahwa pada pelaksanaan program P2WKSS kali ini setidaknya melibatkan 100 kepala keluarga (KK) sebagai keluarga binaan dengan meningkatkan partisipasi serta perwujudan kaum wanita dalam pembangunan menuju keluarga sehat dan sejahtera.

"Intinya untuk lebih memberdayakan kaum wanita dalam pembangunan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, sehingga bisa membantu atau mengurangi ketergantungan kepada kaum pria," ungkapnya. pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan khitanan massal, nikah massal serta pemberian berbagai bantuan dari program-program pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. ( LINA/DENI.HM )

Cibolang terdiri dari 7 air terjun atau curug dan jarak dari pintu gerbang lokasi tersebut adalah masing-masing adalah curug ke 1 dan ke 2 kurang lebih 200-300m,curug ke 3 jaraknya mencapai 700m,dan curug 4-5 masing-masing berjarak 800900m juga curug ke 6 dan ke 7 yang kebetulan tidak searah dengan yang lainnya bejarak tempuh sampai 700 m. ditambah Camping Ground seluas 2 ha.

Dengan luas 26,2 ha,dan luas W.W Curug Cibolang terletak pada petak 22.a.RPH Panjalu BKPH Ciamis KPH Ciamis,Wana Wisata ini terletak pada ketinggian antara 800900 dpl,konpigurasi lapangan umumnya bergunung.pada waktu SP mengunjungi wana wisata hutan Pinus dan tujuh air terjun ini sempat berbincang-bincang dengan seorang petugas Perhutani”ibu Dedeh,beliau sekaligus seorang penjaga pintu masuk wilayah curug dan SP pun mendapat keterangan tentang penghasilan dari tiket masuk dengan harga

R p . 5 0 0 0 / o rg , d a n p e n g u n j u n g diwaktu hari libur mencapai rata-rata 150 orang,untuk hari-hari biasa sekitar 25 orang pengunjung dari berbagai kalangan masyarakat, penjelasan pembagian hasil yang didapat SP adalah untuk PEMDA Kabupaten Ciamis 30% dan untuk Perhutani itu sendiri sebesar 70%.walaupun tidak sempat menemui Kepala Desa Sanding Taman Bapak Tatang Rohendi,tetapi SP mendapat penjelasan dari”Camat Kecamatan Panjalu”Bapak Drs. H. Erwin,”dengan harapannya untuk meningkatkan Perekonomian masyarakat sekaligus menambah PAD Kabupaten Ciamis,dengan mengembangkan hasil kerajinan atau oleholeh khas daerah setempat disepanjang jalan dan sekitar Curug Tujuh tersebut juga sarana atau pasilitas lainnya agar menarik perhatian dan merasa nyaman bagi para pengunjung baik diluar atau di dalam lokasi wisata,segera terwujud,”ungkapnya. (A.Herlan)

Karnaval Batik Cirebon

Kota Cirebon. (Koran SINAR PAGI),-Dalam rangka meningkatkan kecintaan masyarakat akan batik Cirebon khususnya dan umumnya batik secara nasional, Pemkot Cirebon selenggarakan karnaval batik, Rabu (1/10).

Sebanyak 30 puluhan model yang umumnya kaum hawa tampilkan busana berbahan motif batik, khususnya batik khas Cirebon yang didominasi Batik Trusmi.

Dimulai dari Mall Grage, iring-iringan peserta karnaval dengan berjalan kaki menempuh jarak satu Km mendapat sambutan dari masyarakat. Para model mengenakan berbagai gaun motif kain batik sangat serasi dengan penampilannya. Tak kalah menarik dengan kain motif lainnya sekalipun produk import. Oleh karena itu, batik harus bisa mendunia dan secara internasional digunakan.

Karnaval yang dimotori Organisasi pengrajin di bawah naungan Trusmi itu, dirasakan kurang greget karena jumlah peserta ikut karnaval sangat kurang, artinya kurang kolosal. Apalagi kalau dikaitkan dengan moment Hari Batik Nasional. Oleh karena itu, dimasa mendatang harus lebih meriah lagi, kata salah seorang photografer yang turut mengabadikan karnaval (Azis I Muchidin)

Kades Baru Desa Sukarame dan Targetnya !

Kab.Bandung (Koran SINAR PAGI),- Desa Sukarame, Kec. Pacet, Kab. Bandung, yang belum setahun memiliki kepala desa baru. Kepala desa baru yang terkenal sederhana dimasyarakat itu ialah Somantri. Belum lama ini menjelaskan tentang kinerja dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan. Targetnya yang prioritas saat ini adalah perbaikan jalan desa, jalan gang, pipanisasi ke rumah warga, sumber anggaran yang akan dipakai dari (Program Percepatan Pembangunaan Perdesaan) P4. Untuk Bantuan Gubernur akan direalisasikan ke perbaikan jalan jambu raya dikerenakan sering terjadi banjir sehingga jalan menjadi becek yang mengakibatkan para warga kurang nyaman dalam berjalan kaki . Langkahlangkah yang akan dijalankan untuk menjadi solusi permasalahan itu diantaranya perbaikan gorong-gorong, dan saluran air. Saat ini program yang telah dijalankan berusaha mengutamakan koordinasi dengan masyarakat lebak masung, hasilnya terbentuknya jalan 300m dan 4 gorong-gorong di kampung Lebak Muncang. Untuk mensukseskan semua itu Kepala Desa bergotong royong dalam pembangunan.

Disisi lain dana P4 akan direalisasikan perombakan kantor desa. Selanjutnya Kepala Desa Somantri. berharapan mendapatkan bantuan dari sumber aspirasi dewan, APBD untuk Rutilahu untuk mensukseskan pembangunaan di desanya.

Ungkapnya kepala desa yang telah menjabat 9 bulan diruang tamu. ( Dodi Permana,SE)

Elin, "Didik Anak Dengan Nilai Budaya Sendiri" KBB, (Koran SINAR PAGI),Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Bandung Barat, Hj. Elin Suharliah Abubakar meminta seluruh orang tua untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya daerah sendiri kepada anakanak agar tidak mudah terpengaruh oleh derasnya pengruh budaya budaya luar yang masuk dengan mudah kedalam kehidupan seharihari melalui berbagai media, baik media massa cetak dan elektronik maupun media sosial serta media online.

"Saat ini arus budaya luar masuk dengan begitu deras dan sangat mudah kedalam kehidupan kita.

Sehingga, sangat berpengaruh kepada kehidupan psikologis anakanak. Jadi, jika kita lebih mengawasi dan membatasinya dengan terus memperkenalkan budaya sendiri maka dengan sendirinya anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini akan lebih mengenali budaya

sendiri dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya kelak," ujar Elin dalam peringatan Hari Keluarga Ke-XXI, Hari Anak Nasional dan Hari Agraria Nasional tingkat Kab. Bandung Barat di Plasa Mekarsari, Ngamprah, Kamis (2/10) siang kemarin.

Selain itu, dalam mendidik anak, Ia menghimbau kepada para orang tua dan para pendidik agar ada sebuah sinergisitas antara pendidikan yang diberikan disekolah dengan yang diberikan dirumah agar anak-anak lebih mudah mengerti dan tidak membingungkan akibat adanya perbedaan ajaran dari guru dan orang tua.

Agar lebih mudah dimengerti dalam memberikan pendidikan, orang tua dan pengajar juga harus memberikan pelajaran dengan caracara yang menyenangkan melalui berbagai permainan yang mereka sukai, sehingga akan lebih mudak dipahami dan selalu diingat

sepanjang hidupnya.

"Jangan pernah melakukan kekerasan dalam mendidik anak, baik dengan membentak, memukul, menyentil dal sebagainya. Karena, dengan cara tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan dan psikologis anak," tegasnya.

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menjelaskan bahwa dirinya menaruh harapan yang sangat besar kepada anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa 10-20 tahun kedepan.

"Karena ditangan anak-anak sekarang masa depan bangsa ini akan ditentukan. Jadi, apa yang kita

tanamkan dan didik pada mereka menentukan masa depan bangsa ini dimasa depan," katanya.

Dengan demikian, Abubakar menuturkan bahwa para orang tua berkewajiban untuk mendidik anakanak dengan baik agar bisa menjadi generasi yang unggul dan bermanfaat bagi orang tua, agama, nusa dan bangsanya. ( LINA/DENI)

KORAN

Ragam Berita redsinarpagi@gmail.com/ sinarpagi99@yahoo.com

Sambungan

Hal 1

Piutang Pajak PT. ING Patut Dituntut penangguhan dan lain nya, dalam jangka waktu 6 bulan. Ironis dalam persoalan PT.ING, terabaikan. Hal itu Terbukti dengan makin bengkaknya piutang pajak PT.ING, pada tahun 2011.

Aroma KKN dalam permasalahan itu kental tercium, menurut sumber SP dilingkungan management PT.ING, menyebutkan bahwa untuk persoalan tahun 2009 itu, pihak ING memberikan upeti kepada oknum Banggar DPR-RI, dan yang lainya senilai 5 miliar. Agar permohonan dan laporanya dikabulkan, sehingga dia (PT.ING) terbebas dan aman dari piutang pajak yang melilitnya.

Celakanya, dugaan adanya rekayasa dan gratifikasi dalam perkara tersebut »semakin kuat. Dengan munculnya document laporan piutang PT.ING Tahun 2011 yang kian bengkak, yang dikantongi lembaga anti korupsi Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation. (BPN-ICI). Lembaga ini menuding, bahwa sejauh ini PT.ING belum pernah menyelesaikan kewajiban pajaknya kepada Negara.

Guna mendapat kejelasan dan kepastian hukum, BPN ICI sebagai lembaga yang mengantongi data laporan 16 KPP wilayah Jawa Barat.I, Berjanji akan membawa persoalan PT.ING ke ranah hukum. Menurut Direktur Eksekutif BPN ICI, Endang Azizi, saat ditemui di gedung pidana khusus kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Endang Azizi menyampaikan bahwa persoalan piutang pajak PT.ING, adalah satu dari sekian banyak pengusaha "hitam" yang tidak sadar bayar pajak dan atau sengaja ngemplang untuk menekan pengeluaran dan memperkaya diri. Apa itu bukan Korupsi namanya" Ujar Endang.

Lebih lanjut Endang menegaskan, Dokumen laporan yang di milikinya bisa menguak dan jadi pintu masuk membongkar Mafia Pajak. "Dari dokumen yang kami miliki tentang laporan 16 KPP ke Kanwil Jabar.l, tiap KPP melaporkan lima perusahaan/ Wajib Pajak (WP) yang bermasalah atas kewajiban bayar pajaknya, salah satu perusahan yang paling signifikan piutangnya, yakni PT.ING. yang tercatat dalam laporan periode 02-Desember-2011 senilai lebih dari 139 Miliar, tidak menutup kemungkinan tunggakan PT.ING terus meroket sampai tahun pajak 2014 ini. Kami sudah coba lakukan investigasi dan pendalaman persoalan itu, untuk mendapat kejelasan asset Negara yang mandek di pengusaha nakal,. Namun sejauh ini semua masih bungkam, apalagi pejabat KPP Majalaya dan Kanwil DJP Jabari. Mereka (pejabat DJP) selalu membentengi diri dengan UU KUP. Maka dengan data pembanding yang kami miliki, kami akan giring persoalan ini ke lembaga hokum. Barusan kami sudah konsultasi dengan Wakajati, Jabar bp.raja. beliau menyarankan kami untuk membuat laporan formil dengan dilengkapi data yang ada " ungkap Aktivis anti korupsi ini berapi-api...

Dimitai tanggapan tentang pemberitaan SP terkait hal terrsebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Majalaya, Ook Hendrawan malah berang dan mengeluarkan bahasa yang tidak senonoh seolah melecehkan awak media, "silahkan saja anda Tanya masalah itu ke Kanwil Jabar.l atau Ke BPK jangan maen seenaknya tulis aja" sanggah Ook dengan gaya arogan.

Terpisah Ditemui dikantor Wilayah DJP Jawa Barat.l, seksi penagihan kanwil, Teddy Nova.h malah enggan menanggapi hal itu, dikatakan Teddy untuk konfirmasi bisa menemui bagian Humas, "saya tidak dapat memberikan tanggapan atau sanggahan itu semua kewenangan Humas dan pimpinan, kirim surat resmi saja pasti terjawab" kata teddy seolah tidak mengerti.

Padahal ketika tim SP menyodorkan berita Koran dan data hasil rakor 16 KPP DJP Jabari, teddy terlihat kaget, seraya menepis bahwa itu data lama, "ini data laporan tahun.2011 sudah lama sekali, saya tidak dapat mengomentari apalagi menanggapi pemberitaanya. lagi pula saya baru tahu ada Koran Sinar Pagi" ketus nya dengan nada angkuh.

Sikap angkuh dan arogan yang di pertontonkan pejabat pajak itu, sudah tidak mencerminkan seorang Pejabat pelayan public. Sejatinya mereka lah yang paling bertanggung jawab dalam penagihan dan pengelolaan Asset Negara dari Pajak yang hakekatnya uang rakyat. Atau mungkin mereka berkamuflase menutupi diri dari kesalahannya. Jika penegak hukum dapati pembuktian adanya indikasi yang berfotensi korupsi dan merugikan keuangan Negara dalam persoalan ini, mereka (pengusaha serta oknum pejabat) harus siap jadi pesakitan. (TIM )

SINAR PAGI L U G A S

T A J A M

Marak SPK Bodong Dinas PU Sumedang (19/9) membantah jika ia telah membuat SPK itu. “ Saya tidak pernah membuat SPK itu dan itu bukan tanda-tangan saya”, ujar Adang sambil memperlihatkan tanda-tangan yang asli kepada wartawan. Ia juga berujar, “ Saya tidak tahu siapa pembuat SPK itu”, aku Adang.

Selanjutnya Adang mengatakan, “ Masa di SPK ada tanda-tangan Kabid dan Kasi mestinya sama pihak ke tiga”, ujarnya .

Sebelumnya hal senada juga diungkapkan Kasi Perencanaan M. Tatang yang namaya tercatut di SPK itu, “ Itu bukan tanda-tangan saya karena tanda tangan saya jauh sekali dari itu ( tertera di SPK-red)”, ujar Tatang di ruang kerjanya Kamis (18/9) sambil ia pun memperlihatkan tanda-tangan nya kepada wartawan Sinar Pagi.

DICATUT NAMA TAPI DIAM SAJA Namun anehnya walaupun namanya sempat dicatut untuk dimanfaatkan dengan dugaan mengeruk keuntungan secara pribadi oleh pelaku, para pejabat itu tidak akan mempermasalahkan peristiwa ini, “ Saya akan diam saja atas peristiwa ini karena saya merasa kasihan kepada orang itu (para pelaku-red)”, ujar M.Tatang.

Dilain pihak Adang pun sempat berujar dirinya akan menunggu pihak yang merasa dirugikan, “ Jika benar ada orang yang merasa dirugikan sebaiknya dia menemui saya, saya tunggu kedatanganya”, ujar Adang.(JEKY)

Edisi X/2014

S A N T U N

Pembukaan Sosialisasi Infrastruktur Hijau di Wilayah Jawa 2014 KBB. (Koran Sinar Pagi), Soal pelestarian lingkungan hidup, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan bahwa pada pada pelaksanaannya tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak termasuk pemberdayaan masyarakat, kesadaran para pengusaha serta penegakkan hukum disamping adanya regulasi kebijakan yang jelas.

Karena, membahas lingkungan hidup berarti berbicara tentang visi jauh kedepan lintas generasi. Hanya saja, hingga saat ini masyarakat belum terbiasa diajak berpikir untuk jangka panjang. Sebab, budaya masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung Barat terbiasa dengan hasil yang instan. Jadi, ada kesulitan tersendiri ketika mengajak masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan dalam jangka panjang.

“Pasalnya, dalam melestarikan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab dari semua pihak, mengingat proses dan hasilnya yang tidak bias dinikmati dalam waktu singkat.

Namun, yang paling penting adalah merubah pola piker masyarakat tentang lingkungan dan lebih memberdayakan dalam proses pelestarian disamping kesadaran dari ara pengusaha serta regulasi dan

Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Jawa, DR, Drs. Sugeng Priyanto, M.Si dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat H. Abubakar saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Infrastruktur Hijau di Wilayah Jawa 2014 yang diprakarsai Komisi VII DPR RI dan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Jawa, di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan, Padalarang, penegakan hukum, “ ujar Abubakar saat membuka Sosialisasi Infrastruktur Hijau di Wilayah Jawa 2014 yang diprakarsai Komisi VII DPR RI dan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Jawa, di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Senin (15/9) yang lalu.

Abubakar berharap proses pelestarian lingkungan hidup bisa terus ditingkatkan melalui sebuah gerakan yang membudaya, hingga masyarakat terbiasa melestarikan lingkungan hidup.

Salah satu factor lainnya yang cukup penting dalam pelestarian

lingkungan hidup adalah adanya pembatasan regulasi perijinan seperti yang diterapkan diwiliayah Kawasan Bandung Utara (KBU) dan kawasan Karst Citatah yang mewajibkan adanya rekomendasi dari Gubernur dalam penerbitan perijinan. Dengan demikian, para pengusaha juga bias

turut andil dan lebih menyadari akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Sebab, dampak yang ditimbulkan baru akan terasa ada 10-20 tahun yang akan datang.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Jawa, DR, Drs. Sugeng Priyanto, M.Si menegaskan bahwa menjelang tahun 2015, salah satu permasalahan lingkungan yang paling pelik di Pulau Jawa adalah permasalahan sampah.

Karena, hampir disetiap daerah permasalahan sampah merupakan hal yang paling sulit ditanggulangi, sementara setiap hari masyarakat terus memproduksi sampah, baik sampah organik maupun anorganik.

“Oleh Karena itu, kami bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui para kader PKK dan anggota karang taruna melaliui sosialisasi infrastruktur hijau guna mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dengan terus melaksanakan berbagai kegiatan yang tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan, ada beberapa isu strategis mengenai lingkungan hidup yang cukup peli di Pulau Jawa. Diantaranya mengenai alih fungsi lahan, pencemaran, perusahaan, sampah dan penegakkan hokum yang semuanya membutuhkan perhatian hokum serta wajib melibatkan semua unsur pemerintah, masyarakat dan penegakan hukum.,” tutur DR, Drs. Sugeng Priyanto, M.Si menegaskan ( LINA / DENI / )

Relokasi Dipercepat, Pasar Curug Agung Diresmikan Padalarang - Karena deadline yang diberikan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) berakhir pada 30 September lalu terkait lahan PT. KAI yang yang digunakan untuk Pasar Curug Agung, akhirnya Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat mengambil sikap untuk mempercepat proses relokasi pasar tersebut ke lahan di Jl. Gedong Lima Padalarang yang telah diresmikan penggunaannya pada Rabu, (1/10) siang.

Menurut Ketua Koperasi Pasar Curug Agung, Budi Sudrajat, proses relokasi para pedagang dari lahan PT. KAI direncanakan akan dilakukan pada Desember mendatang. Namun, karena deadline yang diberikan jatuh pada 30 September kemarin, sehingga pelaksanaannya dipercepat dan terkesan dipaksakan.

"Mau tidak mau proses relokasi Pasar Curug Agung memang terpaksa harus segera dilakukan, mengingat deadline yang diberikan PT. KAI sudah habis.

Padahal, berdasarkan jadwal yang disesuaikan dengan progres pembangunan pasar dilokasi yang baru, direncanakan relokasi akan dilakukan pada Desember mendatang," ungkap Budi ketika ditemui

Buku Paket Dan LKS Dijual Dengan Harga Selangit sepuluh ribu " ketus salah seorang orang tua murid yang namanya minta tidak ditulis.

Dilain tempat, kepala sekolah SDN Karangpawitan.l, Nining, ditemui wartawan di kantor UPTD Karawang Barat, membantah tudingan bahwa pihaknya mengarahkan siswa untuk membeli buku tematik. " saya tidak pernah mengarahkan siswa untuk membeli buku, semua buku sudah tersedia dan kami bagikan kepada murid bahkan untuk dibawa pulang. Hanya beberapa saja yang belum lengkap, seperti tematik kelas IV dan V stoknya masih terbatas, jadi sementara tidak bisa dibawa kerumah. Kalau ada pihak sekolah yang mengarahkan membeli buku, apalagi menunjuk toko bukunya, siapa orangnya " bantahnya.

Pernyataan kepala sekolah ini bertolak belakang dengan kenyataan yang di alami orang tua siswa, menurut pengakuan mereka tidak ada buku yang dibawa kerumah. " setiap selesai belajar disekolah buku dikembalikan, sementara Pekerjaan Rumah(PR) ditugaskan dari buku itu, karuan anak-anak kebingungan nyari buku. Terpaksa kami membeli ditoko yang dikasih tau guru, dan setiap pembelian buku di toko Ampera, kami menerima nota tanpa stampel toko. Sementara nama, kelas dan asal sekolah anak ditulis di nota itu, mungkin supaya jangan lupa komisi dari toko buku untuk sekolah. Bahkan ada buku yang di beli dari toko Ampera, di dalamnya ada tera "Contoh, tidak dijual belikan.

Kan aneh" tukas ibu murid lain menimpali.

Hal lain terjadi di SDN.SUKALUYU.IV, disekolah ini guru nyambi jadi pedagang LKS dikelas. Seluruh siswa diarahkan membeli Iks seharga Rp.l2000/LKS dengan enam mata pelajaran, menurut keterangan orang tua siswa kelas 3 Sd itu, Lks dijual oleh guru kelas masing-masing. Sementara Lks di supplai oleh distributor, "pastinya dengan komitmen ada rabat atau komisi tiap penjualan Lks untuk kepala sekolah, padahal hal tersebut kan jelas dilarang. Tapi hingga saat ini masih tetap berlanjut" ungkap dia tanpa mau menyebut nama.

Persoalan itu menggambarkan potret pendidikan yang matrealistis, mencari keuntungan semata, jauh dari kata Gratis yang di janjikan. Padahal itu aturan menteri pendidikan, tetap tak di indahkan.

Dimintai tanggapanya, kepala bidang pendidikan dasar, (KABID DIKDAS) DISDIKPORA karawang, H.Dawan mengomentari ringan persoalan tersebut. "Tulis saja beritanya kang, biar nanti jadi bahan kaji tindak inspektorat, Karena jelas hal itu telah melanggar aturan" katanya singkat.

Padahal pihak yang paling berkompeten dalam persoalan pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga sebelum institusi lain atau lembaga hukum.pantas saja penyimpangan pada dunia pendidikan masih marak ditemukan, karena pengawasan dan tindakan atasan yang lemah. (Her/Ard)

11

disela-sela peresmian Pasar Curug Agung, kemarin.

Budi mengaku pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang sejak 20 bulan yang lalu. Dan kini, sebanyak 296 pedagang eksisting yang memiliki kios serta 177 pedagang lima sudah mulai menempati lokasi yang baru. Hanya saja, hingga hari peresmian baru sekitar 90 pedagang yang sudah menempati, sedangkan sisanya masih dalam tahapan dan proses persiapan.

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menuturkan bahwa relokasi ini sengaja di inisiasi oleh pemda guna mendorong perekonomian masyarakat, terutama para pedagang yang telah menggantungkan kehidupannya dari Pasar Curug Agung selama puluhan tahun.

"Kami tidak ingin para pedagang menjadi kehilangan mata pencaharian akibat tidak diperbolehkan menggunakan lahan PT. KAI. Jadi kami segera melakukan tindakan dan terpaksa segera melakukan relokasi agar perekonomian masyarakat yang menjadi pedagang Pasar Curug Agung tidak terganggu," imbuhnya.

Abubakar berharap relokasi ini tidak

menimbulkan ekses negatif. Sebab, dengan sendirinya, arus lalu lintas yang berada didepan Stasiun Padalarang akan mengalami perubahan menjadi dua jalur.

Sehingga, pemda bekerjasama denga Polres Cimahi harus melakukan rekayasa lalu lintas agar aksesabilitas para pembeli menuju lokasi pasar mensapat kemudahan dan tidak merugikan pengguna jalan lainnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menyambut baik relokasi dan peresmian pasar ini. Hanya saja Ia meminta kepada dinas terkait agar membatasi perijinan pendirian pasar modern, seperti minimarket dan supermarket karena akan mengganggu dan mengancam eksistensi pedagang dipasar tradisional.

"Saya meminta dinas terkait untuk membatasi pemberian ijin pendirian mini market agar tidak mengganggu dan mengancam keberadaan pasar tradisional.

Dan akan lebih baik, jika tidak ada lagi mini market baru yang berdiri di KBB, sehingga masyarakat akan kembali berbelanja ke pasar tradisional," harapnya. ( LINA/DENI H.M )

Ucapan Terimakasih Kepada Gubernur Jabar dan Bupati KBB H. Abubakar KBB. (Koran SINAR PAGI),Akses jalan sebagai jalur transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan baiknya jalan lintas tersebut masyarakat mengharap agar akses transportasi akan berjalan baik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat karena banyak masyarakat yang menggunakan jalan tersebut untuk berusaha. Harapan masyarakat Desa. Baranang Siang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat merasakan kegembiraannya dan menikmati jalan desa sepanjang 1km yang telah diperbaiki dinas PU pemda KBB, sebab sebelumnya selama bertahun-tahun masyarakat sangat menantikan adanya perbaikan jalan tersebut, saat ini tercapai sudah keluh kesah masyarakat desa. Baranang Siang.

Pasalnya kerusakan jalan penghubung antar desa. Baranang Siang menuju ke desa. Sirnagalih kecamatan. Cipongkor sudah selesai diperbaiki tiga minggu yang lalu.

Selama ini masyarakat sekitar yang sehari-harinya melakukan aktifitas di pasar desa buka pasar tiap hari Senin dan hari Jumat banyak yang berjualan di sepanjang jalan itu sangat

mengharapkan adanya perbaikan jalan oleh Pemda KBB namun belum direalisasikan saja bahkan sebelum adanya perbaikan jalan masyarakat terpaksa dan sudah terbiasa melalui jalan desa yang kondisinya rusak berlobang disana-sini, licin dan berair bahkan jadi kubangan air jika musim penghujan datang.

Saat ini masyarakat desa. Baranang Siang sudah tiga minggu merasakan mulusnya jalan yang sudah baik karena telah diperbaiki Pemda melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) KBB pelaksanaannya baru mencapai 1000 M yang rencananya perbaikan jalan desa tersebut sepanjang 2 Km. Perbaikan jalan yang baru mencapai 1000 m2 disambut gembira oleh seluruh masyarakat yang sering melintasi jalan tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mengangkut hasil bumi, pergi bekerja ataupun bagi anak-anak sekolah. “Sudah lama kita mengharapkan agar jalan lintas desa ini segera diperbaiki, agar masyarakat disini merasakan pembangunan yang merata terutama maslah jalan ini” kata salah seorang warga desa.

Baranang siang. “Dengan baiknya jalan tersebut nanti maka pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkat,

tidak hanya kita yang akan lebih mudah pergi kepasar untuk belanja, tapi bagi para pengguna jalan lainnya seperti pedagang keliling antar desa yang berjualan akan semakin mudah dan masyarakat akan dengan mudah berbelanja dan melakukan usaha lainnya,” kata salah seorang ibu, pemilik toko kelontong yang tinggal didesa. Baranang Siang itu.

Sementara itu Kepala Desa.

Baranang Siang, Heri Purwanto mengatakan, “ Alhamdulillah kami di desa. Baranang Siang ini sangat bersyukur dengan telah diperbaikinya jalan desa yang menghubungkan Desa. Sirna Galih dan Desa.

Baranang Siang Kecamatan. Cipongkor agar akses sebagai perlintasan dua desa ini dirasakan nyaman bagi pengguna kendaraan yang melintas ke jalan ini. Saya selaku Kepala Desa yang mempunyai visi misi di desa.

Baranang siang beserta aparatur, kami akanselalu siap siaga dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat desa.Baranang Siang. Masyarakat desa.Baranang Siang memang sudah lama mengharapkan infrastruktur jalan yang baik dari sekarang ini, karena jalan poros yang rusak tersebut merupakan jalan setiap harinya dilewati

oleh masyarakat untuk bepergian ke kebun mereka atau menuju ke desa tetangga di kecamatan Cipongkor KBB ini, “Oleh karena itu, atas nama masyarakat s Desa. Baranang Siang sangat berterimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terutama kami berterima kasih kepada bapak.

Bupati KBB H. Abubakar tentunya melalui Dinas PU atastelah terealisasinya perbaikan jalan di desa kami ini”, ujar Heri Purwanto yang sudah dua periode ini menjabat sebagai Kades.

Dan saat ini juga di Desa.

Baranang Siang sedang melaksanakan Rehab atau renovasi kantor desanya itu sudah lama sekali belum ada perbaikan total, masih bangunan jaman dulu terkesan kumuh dan pengap. Heri Purwanto menambahkan,“Sebelumnya kami dan seluruh warga masyarakat desa juga aparatur desa. Baranang Siang selama ini memiliki kantor desa yang masih berdiri tegak dengan bangunan yang sederhana dan sempit, namun pelayanan kepada masyarakat tetap dilayani dengan Optimal, tanpa hambatan apapun. Renovasi kator desa ini menggunakan anggaran

pemberian bantuan dari bapak.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kami atas nama warga masyarakat desa. Baranang siang mengucapkan syukur Alhamdulilllah juga sangat berterimakasih atas bantuan dan dukungannya kepada kami untuk segera memiliki gedung kantor desa yang Nyaman dan memiliki gedung kantor desa dengan bangunan model baru yang minimalis tentunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disini akan merasakan kenyamanan bagi siapa saja yang datang ke kantor desa ini, Saya berharap semoga saja pelaksanaan renovasi atau rehab ini berjalan aman dan lancar sesuai rencana kami semua supaya tidak ada hambatan apapun, masyarakat mendukung terhadap kegiatan renovasi gedung kantor desa tersebut. Sebab kondisi kantor yang kumuh akan berpengaruh terhadap kinerja aparat desa, sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Dengan kondisi gedung yang cukup representatif diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Heri Purwanto menambahkan penuh semangat. ( LINA / DENI.HM )

Banprov Program Gemar, Gapoktan Laksana Tinggal Nama Sementara itu Ketua Gapoktan Laksana H.Asep Dasuki yang dinilai paling bertanggung jawab dalam program tersebut, saat ini telah menjadi wakil Rakyat DPRD. Karawang. Ditemui di gedung Dewan, Asep Dasuki membenarkan adanya realisasi banprov yang diterima Gapoktan laksana yang kala itu dia ketuai, "benar bantuan program sejumlah itu kamio terima, dan sudah tersalurkan sesuai prosedur dan pengjuan.

Meskipun kegiatan itu hanya bertahan 2tahun karena banyak factor yang jadi

kendala" ujar asep.

Kurangnya pengalaman dan pembelajaran, merurut asep yang menjadi penyebab program tidak berjalan baik. " kami telah mempertimbangkan untuk menerima bantuan itu, mengingat kurang adanya kesiapan dan pembelajaran dalam penelolaan unit kegiatan, sehingga program itu tidak berjalan dengan baik" imbuh asep berkilah.

Padahal bukan hanya Gapoktan Laksana yang menerima program GEMAR tersebut, umumnya kegiataan unit usaha yang dikelola gapoktan lain

penerima bantuan masih berjalan baik dan bermanfaat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Mengomentari hal itu, pegiat anti korupsi Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation (BPNICI), Gus bahana halim, menegaskan persoalan bantuan memang sangat rentan penyim-pangan dan perlu penindakan tegas terhadap pelakunya " Bukan barang baru jika bantuan sosial terjadi penyelewengan, bahkan jadi lahan korupsi. Kurangnya pemantauan dan

lemahnya pengawasan serta tindakan penegak hukum yang tidak tegas, menjadi pemicunya. Untuk persoalan dugaan korupsi gapoktan laksana, kami sudah menerima loporan dari tim investigasi.

Sangat kental unsure korupsinya sehingga beberapa waktu lalu sempat di sidik pihak kepolisian, tapi tidak berlanjut. Dengan data yang berhasil kami peroleh, dugaan korupsi Banprov Gapoktan Laksana akan kami laporkan ke Kejari karawang, guna mendapat kepastian hukum" tegas nya.

(Biro Krw)

KORAN

12

Advertorial

Edisi X/ 2014

SINAR PAGI L U G A S

La Academia Junior Indonesia

T A J A M

S A N T U N

Ridwan Kamil Ingin Persib Juara

MUTIARA CINTA (MUTI) PERWAKILAN KAB. BANDUNG BERHASIL MAJU KE BABAK FINAL MUTIARA CINTA (MUTI),

Perwakilan dari Kab. Bandung maju ke babak final dalam ajang pentas La Academia Junior Indonesia yang diselenggarakan oleh SCTV. Siswa yang masih duduk dibangku kelas VI Sekolah Dasar ini berhasil mengungguli saingannya saat semi final yang lalu dengan perolehan sms berada pada posisi kedua.

Menurut anggota tim The Children Spirit Community (CSC), Kang Hary, yang hadir saat semi final berlangsung, menyatakan bahwa; Sejak awal terlihat penampilan Muti (Panggilan akrabnya) begitu memukau dan berkualitas. Tapi mengingat perolehan dukungan via sms juga turut menentukan keberhasilan peserta lomba, maka partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan sangat dibutuhkan. Ketika perolehan dukungan sms muncul dilayar monitor mendadak suasana menjadi tegang dan berakhir dramatis bagi yang tereliminasi.

Lebih lanjut kang Hary, mengungkapkan; Keberhasilan yang mengantarkan Muti sampai kebabak final tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, terutama pemerintahan kecamatan Cangkuang dan desa Ciluncat yang berjuang penuh memberikan dukungan terhadap warganya ini dalam menggapai impian untuk menjadi juara, bahkan setelah jam kerja berakhir secara rutin Camat Cangkuang, Drs. Baban Banjar FS, M. Si, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Muti untuk mempersiapkan diri menghadapi tampilan berikutnya.

Ditemui dikantornya, Camat Cangkuang, Drs. Baban Banjar FS, M. Si, merasa bangga melihat warganya yang memiliki prestasi dan berani berkompetisi hingga tingkat nasional. Baban juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung, H. Dadang M Naser, Kapolres Bandung, AKBP DJamaludin serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungannya. Bagi masyarakat Kab. Bandung Baban berharap agar senantiasa dapat memberikan dukungan terhadap Muti dalam menghadapi final (22/10) pukul 14.30 WIB di SCTV, kirimkan terus dukungannya via sms dengan cara, Ketik: LA (Spasi) MUTI kirim ke: 7288 , (HR/Tedy).

Bandung (Koran SINAR PAGI), Wali Kota Bandung H Ridwan Kamil berharap Persib menjadi juara pada kompetisi Indonesia Super League (ISL).

"Terus terang, belum sukses jadi Wali Kota Bandung bila Persib belum juara.

Saya ingin Persib Juara tahun ini," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, di Bandung, Jumat.

Menurut dia, Persib saat ini sudah dalam jalur yang benar untuk merintis juara dan ia berharap penantian warga Bandung untuk gelar juara dari tim Maung Bandung itu segera terpenuhi.

Ia pun menyatakan mendukung 100 persen perjuangan tim Kota Kembang itu.

Kota Bandung yang mengusung moto "Bandung Juara", menurut Emil tidak tanggung-tanggung untuk menjadi juara dalam berbagai bidang termasuk olahraga khususnya sepakbola.

"Bandung punya Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk home base Persib ke depan. Kami tidak ingin menahan-nahan penggunaan stadion, namun syaratnya bobotoh harus tertib, aman dan menjaga kondusifitas pertandingan dan Kota Bandung," katanya.

Ia menyebutkan, tidak akan pelit memberi izin penggunaan stadion termegah di Jawa Barat itu, dengan syarat semuanya bisa kondusif.

"Jangan ada anarkis oleh bobotoh, dan baik-baik sama pengembang agar segera bisa dapat izin menggunakan lapangan. Kota Bandung akan melengkapi akses jalannya," kata Ridwan Kamil (*/Ant)

CV. DIAN RAYA MENJUAL DAN MENERIMA PENGISIAN SEMUA JENIS ALAT PEMADAM API TELP. 0817435152 / 087827781945

ti

elatih Mu

an saat m amat Bab

C

Mengucapkan

SEGENAP PIMPINAN DAN STAFF DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG

Selamat Hari Raya

Mengucapkan

Idul Adha

Selamat Hari Raya

SEGENAP DIREKSI DAN STAFF TENANG JAYA GROUP

DIRGAHAYU HUT KE-69 TNI DEL EVIONDRA General Manager UBP Saguling

1435 H

Idul Adha

Tulus Widodo Dirut

1435 H

Mengucapkan “SELAMAT HARI JADI KE – 69 KABUPATEN SUKABUMI ”

SINAR PAGI

Mengucapkan Selamat Atas Berlangsungnya Pernikahan

DIREKSI, STAFF DAN KARYAWAN BUANA HARIMAU TEXTILE

CV. TENANG MANDIRI JAYA

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat Hari Raya

Selamat Hari Raya

Idul Adha

Idul Adha

R. KUSUSMA JAYA HRD

DEDDY H LUBIS Direktur

1435 H

Segenap Pimpinan Dan Karyawan Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Sukabumi

Segenap Pimpinan Dan Jajaran

1435 H

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Mengucapkan

Bpk. Endang Azizi R. Erna Rakhmawati

&

Pada Tanggal 12 Oktober 2014 Selamat Menempuh Hidup Baru

DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT Mengucapkan

DIRGAHAYU HUT KE-69 TNI

DIRGAHAYU HUT KE-69 TNI Ketua DPRD KBB A. Umbara Sutisna

GEMAH RIPAH LOH JINAWI

H.Dedi Irawan,SE. Kepala Klok Kabupaten Sukabumi

Drs.H Abubakar,M.Si Bupati Bandung Barat

Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra Wakil Bupati Bandung Barat

Maman S Sunjaya Sekda Kabupaten Bandung Barat

Wali Ketua DPRD KBB Wakil Ketua DPRD - KBB H. Syamsul Maarif S.Ag H. Hane. Lese S.IP Wakil Ketua DPRD KBB H. Sunarya Erawan