TRIBUNE EXPRESS LK2 FHUI EDISI: (1) OKTOBER 2021

“Menilik Aksi Teatrikal Pembebasan Saipul Jamil” Oleh: Akbar Ksatriyo Hajriawan Staf Bidang Literasi dan Penulisan LK2 FHUI 2021

Sumber: kompas.com

Penyanyi dangdut Saipul Jamil resmi bebas dari penjara pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 lalu usai divonis delapan tahun penjara (menjadi lima tahun setelah dikurang masa potongan tahanan dan remisi) dalam kasus pencabulan anak dan penyuapan terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bebasnya Saipul Jamil dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur disertai dengan penyambutan meriah yang akhirnya memunculkan kritik karena seolah membenarkan tindak pencabulan terhadap anak yang dilakukan pedangdut tersebut.1 Acara penyambutan Saipul Jamil tersebut juga ditayangkan di beberapa stasiun televisi dan dinilai tak memiliki empati terhadap korban.

Adapun awal kasus terjadi pada tanggal 14 Juni 2016, Pengadilan Negara Jakarta Utara menjatuhkan hukuman tiga tahun kepada Saipul Jamil. Kala itu, hakim menyatakan pedangdut itu terbukti melanggar pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul kepada anak dibawah umur karena mencabuli korban yang tinggal di rumahnya. Vonis tiga tahun itu

1

Baharudin Farisi, “Saipul Jamil Resmi Bebas dari Penjara” https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/02/092349666/saipul-jamil-resmi-bebas-dari-penjara?page=all, diakses 10 September 2021.

diperberat di tingkat banding, hukuman Saipul Jamil di kasus pencabulan menjadi lima tahun penjara. Saipul Jamil sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Namun, PK-nya kandas. PK Saipul Jamil itu diketok pada 11 Desember 2017. Saipul Jamil dinyatakan tetap melanggar pasal 292 KUHP tentang pencabulan.

Selanjutnya, Saipul Jamil juga diadili di kasus suap. Pangkal masalahnya adalah Saipul Jamil lewat pengacaranya menyogok majelis hakim. Belakangan, duit suap itu hanya dinikmati oleh panitera pengganti Bernama Rohadi. Pada 2017, Saipul Jamil divonis 3 tahun bui. Saipul Jamil terbukti bersalah menyuap majelis hakim di PN Jakarta Utara sebesar Rp 250 juta. Hakim menyatakan uang Rp 250 juta dari rekening Saipul untuk mempengaruhi hakim PN Jakarta Pusat dalam putusan hakim dalam perkara pencabulan.2 Persoalan muncul Ketika saipul jamil dibebaskan. Saat keluar dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Saipul disambut dengan meriah dan dijemput mobil Porsche merah hingga mendapatkan kalung bunga. Tidak berhenti di situ, Saipul diundang menjadi bintang tamu di televisi, seperti program pagi Kopi Viral Trans TV. Peristiwa tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Pelawak tunggal, aktor, sutradara, Ernest Prakasa bereaksi akan hal tersebut dengan menuliskan dalam Twitternya, "Bau busuk apa yang menyengat ini? Oh, ternyata bau bangkai dari matinya nurani stasiun TV yang memperlakukan mantan napi pelecehan seksual bagaikan pahlawan." Kemudian, sutradara Angga Dwimas Sasongko, memberhentikan semua pembicaraan kesepakatan distribusi film Nussa & Keluarga Cemara dengan stasiun televisi yang terkait glorifikasi Saipul Jamil.

Bahkan muncul petisi dalam website Change.org dengan judul, "Boikot Saipul Jamil mantan narapidana pedofilia, tampil di televisi nasional dan youtube". Petisi itu hingga pukul 20:50 WIB, Selasa (07/09), telah ditandatangani hampir 500.000 orang. Atas penolakan tersebut, pihak Trans TV meminta maaf melalui Instagramnya karena telah mengundang Saipul Jamil dan mengatakan mereka telah melakukan evaluasi menyeluruh atas peristiwa tersebut. Terkait dengan penolakan atas kemunculannya kembali ke layar televisi, Saipul Jamil juga meminta maaf kepada publik, dikutip dari tayangan ANTV, Minggu (05/09). 3 2

Tim detikcom, “Saipul Jamil Kasus Apa? Ini Vonisnya Hingga Kini Bebas” https://news.detik.com/berita/d-5706767/saipul-jamil-kasus-apa-ini-vonisnya-hingga-kini-bebas, diakses 10 September 2021.

3 Arie Puji, “Tanggapan Saipul Jamil Soal Kabar Dirinya Diboikot Tampil di TV: Saya Orangnya Masa Bodoh”https://m.tribunnews.com/seleb/2021/09/07/tanggapan-saipul-jamil-soal-kabar-dirinya-diboikot-tampil-d i-tv-saya-orangnya-masa-bodoh?page=3, diakses 10 September 2021.

Seperti pada pasal penuntutan Saipul Jamil, pasal pencabulan yang dijatuhkan adalah Pasal 292 KUHP yang berbunyi: Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.4 Peraturan di Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata ’pencabulan’ yang cukup jelas. Definisi pada umumnya mengenai pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti KDRT. Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan: (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.5 Sedangkan apabila ditinjau dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), kasus ini dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seksual yang didefinisikan sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1796), Ps. 292.

5 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Ps. 81.

Sejalan dengan kasus saipul jamil yaitu melakukan eksploitasi seksual terhadap anak maka seharusnya ia dapat kena Pasal 95 Ayat (2) yang berisi: Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap: a. anak, atau b. orang dengan disabilitas; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.6 Keadaan seperti ini kembali menjadi semacam cambuk bagi pemerintah khususnya DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU PKS agar hal seperti ini bisa ditangani dengan lebih baik dan penjahatnya bisa mendapat ganjaran yang pantas. Kejadian demi kejadian sudah banyak terjadi namun tetap saja pembahasan RUU PKS seakan selalu istirahat.

Sebagai orang yang baru saja menjalani masa hukumannya dan bebas, maka sudah sepatutnya bahwa ia dapat meresapi kesalahannya dan membawa pemikiran tersebut agar ia dapat lebih berhati-hati ketika nanti dirinya sudah berada di masyarakat. Namun yang terjadi adalah kebebasan Saipul Jamil dirayakan bak pahlawan yang baru pulang dari medan perang lengkap dengan bunga-bunga dan sorak sorai. Hal ini tentu saja menyakiti bukan saja korbannya tapi seluruh rakyat Indonesia yang merasa miris dan heran bagaimana bisa dirinya tidak punya hati dan merayakan hal tersebut.

Hal ini tentu saja diperparah dengan hadirnya kru media di lapangan yang memberitakan hal tersebut serta ada channel tv yang langsung mempekerjakan dia dan tampil di hadapan masyarakat umum. Opini penulis pribadi sebenarnya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Saipul Jamil telah keluar dari lembaga pemasyarakatan yang notabene dia siap untuk berasimilasi dengan masyarakat. Namun, proses atau cara dia dengan membuat selebrasi pembebasan dirinya adalah yang menjadi masalah dan hal itu dirasa tidak etis.

Ditambah juga peran media yang memperparah keadaan dengan mengeksploitasi seorang mantan narapidana untuk dijadikan sebagai bintang acara televisi yang membuat kesan bahwa mereka tidak peduli dengan korban kasus kekerasan yang bisa saja trauma dan merasa ketakutan bahwa pelakunya sudah bebas dan kemudian diglorifikasi oleh banyak orang.7

6

Indonesia, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 95 Ayat (2).

Yayan Sakti, “Pelecehan Seksual Melalui Media Massa,” Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik (Oktober 2007), hlm. 6.

7

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat menyayangkan segala bentuk glorifikasi dan euforia kebebasan Saipul Jamil hingga kemunculannya di televisi. Menurut komisioner KPAI, Jasra Putra, tindakan tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas dan penghormatan kepada korban. "Korban kekerasan seksual, khususnya anak, memiliki trauma mendalam dan membutuhkan pemulihan dalam waktu yang lama.” Ia kemudian menambahkan, "Korban akan kembali trauma melihat pelaku SJ dielu-elukan, di tengah kejadiannya 2016, masih baru. Jika ini terus terjadi, maka proses rehabilitasi korban tidak akan tuntas." Dalam beberapa kasus yang ditangani KPAI, hampir seluruh korban kejahatan seksual anak memiliki trauma mendalam saat mendengar bahkan melihat para pelaku.8 Apalagi jika kita melihat kejadian bebasnya Saipul Jamil kemarin, bukan saja hanya diliput oleh banyak media tetapi proses bebasnya Saipul Jamil juga dirayakan sehingga akan menambah trauma dari korban.

Mengingat sebagian besar masyarakat mengetahui mengenai kekerasan seksual dari media, maka sudah menjadi kewajiban media untuk menyajikan informasi yang akurat tentang fenomena ini. Mengutip dari Media Kit on Sexual Assault Institute National de Sante Publique Quebec. Beberapa profesional dan ahli sepakat bahwa media harus menyajikan informasi mengenai kekerasan seksual secara objektif, dengan cara yang tidak sensasional, tanpa mendramatisir atau meremehkan, tanpa menggunakan headline yang berteriak-teriak, dan tanpa menyesatkan penonton.9 Dalam kasus ini malah media kita malah mempraktekan 180 derajat dari panduan tersebut, sehingga hal tersebut layak untuk disebut tidak etis.

Namun dibalik hal-hal yang sudah dijabarkan sebelumnya, tetap saja Saipul Jamil telah menjalankan hukuman yang sudah ditimpakan ke dia dan berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tujuan dari

lembaga pemasyarakatan

ini

sendiri adalah untuk

mempersiapkan narapidana yang nantinya bebas untuk dapat menyatu lagi dengan masyarakat umum, sehingga apabila Saipul Jamil telah melaksanakan hukumannya, maka ia dapat dibilang dapat berbaur lagi ke masyarakat. Dalam hal ini maka ia bebas untuk mencari pekerjaan dimanapun karena proses asimilasi tadi. Janganlah apabila seseorang sudah menjalankan hukumannya namun masih dipersulit proses asimilasinya oleh masyarakat.

8

Eben Lumbanrau, “Glorifikasi Saipul Jamil Bebas dari Penjara: Perlukah Aturan Pembatasan Gerak Bekas Pelaku Kejahatan Seksual di Ruang Publik” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58460450, diakses 10 September 2021.

9 Kenneth Dowler, “Constructing crime: Media, crime and popular culture,” Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 48(2006), hlm. 841.

Tetapi di lain sisi saat Saipul Jamil bebas dia malah mengadakan ‘parade’ dan seakan tidak punya rasa malu akan perbuatan yang pernah ia lakukan. Untuk mengatasi hal tersebut kita dapat mencontoh sistem yang ada di negara lain seperti Amerika Serikat. Judul 1 Adam Walsh Child Protection and Safety Act tahun 2006 menetapkan sistem pendaftaran pelaku kekerasan seksual secara nasional dan komprehensif yang disebut dengan The Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA).10 SORNA bertujuan untuk menutup potensi, kesenjangan, dan celah yang ada di bawah undang-undang sebelumnya, dan untuk memperkuat jaringan nasional pendaftaran pelanggar seksual. Registrasi pelaku seksual adalah sistem untuk memantau dan melacak pelaku kejahatan seksual setelah mereka dilepaskan ke masyarakat. SORNA memberikan informasi penting tentang pelaku kejahatan seksual yang dihukum kepada otoritas lokal, federal, dan masyarakat. Seperti nama pelaku, lokasi saat ini dan pelanggaran masa lalu.11 Dengan adanya sistem seperti ini kita juga bisa mendapatkan beberapa manfaat sekaligus yaitu pertama bahwa mantan pelaku pelanggaran seksual akan merasa malu dengan perbuatannya karena ia akan diwajibkan untuk memberitahu lingkungan sekitarnya atas perbuatannya terdahulu, sehingga kejadian semacam ini yang merayakan bebasnya seorang mantan pedofil tidak akan terulang lagi. Benefit yang kedua adalah sebagai masyarakat maupun otoritas yang berwenang dapat melacak dan menjaga masyarakat dari predator karena sudah dipetakan dan didata keberadaannya. Kemudian juga hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi usaha preventif kekerasan seksual karena mereka akan menyadari bahwa akibat dari perbuatan mereka maka kemungkinan mereka akan mendapatkan rasa malu yang berkepanjangan akibat implementasi SORNA act ini. Hal seperti ini bisa saja diusulkan untuk menjadi bagian yang ada di dalam RUU PKS. Penulis melihat bahwa kemarahan masyarakat atas kejadian ini bukan hanya mengenai persoalan parade yang dilakukan, namun juga masa hukuman Saipul Jamil yang dirasa tidak sebanding dengan perbuatannya. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang besar bagi korban dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat

10

U.S. Department of Justice, “The National Guidelines for Sex Offender Registration and Notification,” Mei 2007.

11 U.S. Department of Justice, “Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA)” https://www.justice.gov/criminal-ceos/sex-offender-registration-and-notification-act-sorna, diakses 10 September 2021.

menyebabkan beberapa kemungkinan efek jangka panjang. Korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas. Kemudian hal ini juga dapat mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang dalam dirinya. Kemungkinan yang terburuk adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain atau ringkasnya kelak ia dapat menjadi seorang pedofil itu sendiri.12 Melihat beberapa kemungkinan serius yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut maka sudah sepatutnya hukuman yang dikenakan dapat diperberat.

Namun tak lupa juga penulis memiliki kritik untuk masyarakat. Terlepas dari perbuatan Saipul Jamil terdahulu dan juga etika pelepasan selebrasi yang dirasa tidak etis.

Penulis merasa perilaku masyarakat yang mentah-mentah menolak kembalinya Saipul Jamil ke masyarakat adalah tindakan yang kurang benar karena Saipul Jamil sudah menjalankan hukumannya dan lepas dari lembaga pemasyarakatan yang artinya ia sudah bisa dikategorikan untuk siap kembali dan berasimilasi dengan masyarakat biasa. Apabila memang masyarakat tidak puas dengan jumlah hukuman yang sudah dijalankan oleh saipul jamil maka yang diubah adalah hukumnya dalam hal ini konstruksi dari RUU PKS. Jangan sampai seseorang yang sudah menjalani masa hukuman dan sudah di program untuk kembali menyatu ke masyarakat melalui proses lembaga pemasyarakatan tapi malah ditolak mentah-mentah.

Kembali lagi dari setiap kejadian viral yang tidak pantas kita selalu melihat peran media yang juga bertindak kurang pantas dengan meliput kejadian tersebut, dalam hal ini proses bebasnya Saipul Jamil. Mungkin kita bisa mengambil contoh di bidang sepakbola.

Ketika ada orang yang masuk ke lapangan saat ditengah permainan atau yang biasa kita sebut pitch invader, maka tindakan orang tersebut tidak diliput atau disorot oleh kamera. Hal itu bertujuan agar orang tersebut tidak mendapat atensi atau perhatian yang menjadi tujuan awal mereka, sekaligus juga memberitahu ke semua orang bahwa apabila ingin mengundang perhatian dengan cara seperti itu akan sia-sia dan tidak bermanfaat karena tidak disorot oleh kamera di pertandingan itu juga. Hal seperti ini lah atau setidaknya konsep seperti ini yang seharusnya diterapkan oleh media dalam pemberitaan mantan narapidana.

12

Nuruzzhahrah Diza, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur” https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/, diakses 15 September 2021.

Pada akhirnya semua pihak juga memiliki porsi kesalahannya masing-masing walaupun mungkin berbeda-beda. Kejadian seperti ini layaknya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua untuk bagaimana cara bertindak dan bereaksi dalam suatu kejadian. Mengingat bahwa kita orang Indonesia menjunjung tinggi norma kesopanan dan juga Indonesia merupakan negara hukum maka hendaknya setiap tindakan kita harus dilandasi oleh fondasi-fondasi tersebut agar kita dapat bermasyarakat dengan lebih tentram kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL Dowler, Kenneth. “Constructing crime: Media, crime and popular culture.” Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 48 (2006). Hlm. 841.

Sakti, Yayan. “Pelecehan Seksual Melalui Media Massa.” Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik (Oktober 2007). Hlm. 6.

U.S. Department of Justice. “The National Guidelines for Sex Offender Registration and Notification.” Mei 2007.

PERATURAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

INTERNET Diza,

Nuruzzhahrah.

“Pelecehan

Seksual

Terhadap

Anak

di

Bawah

Umur”

https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/.

Diakses

15 September 2021.

Farisi,

Baharudin.

“Saipul

Jamil

Resmi

Bebas

dari

Penjara”

https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/02/092349666/saipul-jamil-resmi-bebas-d ari-penjara?page=all. Diakses 10 September 2021.

Tim

detikcom. “Saipul Jamil

Kasus Apa? Ini

Vonisnya Hingga Kini Bebas”

https://news.detik.com/berita/d-5706767/saipul-jamil-kasus-apa-ini-vonisnya-hingga-ki ni-bebas. Diakses 10 September 2021.

Puji, Arie. “Tanggapan Saipul Jamil Soal Kabar Dirinya Diboikot Tampil di TV: Saya Orangnya

Masa

Bodoh”

https://m.tribunnews.com/seleb/2021/09/07/tanggapan-saipul-jamil-soal-kabar-dirinyadiboikot-tampil-di-tv-saya-orangnya-masa-bodoh?page=3. Diakses 10 September 2021.

U.S.

Department

of

Justice. “Sex

Offender Registration

and Notification Act

(SORNA)”https://www.justice.gov/criminal-ceos/sex-offender-registration-and-notifica tion-act-sorna. Diakses 10 September 2021.

Lumbanrau, Eben. “Glorifikasi Saipul Jamil Bebas dari Penjara: Perlukah Aturan Pembatasan Gerak

Bekas

Pelaku

Kejahatan

Seksual

di

Ruang

Publik”

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58460450. Diakses 10 September 2021.