Esai Kritis: Wacana Pembentukan Cyber Army oleh MUI DKI Jakarta: Apakah Selaras dengan Kewenangan MUI? Oleh: Ghani Maeda Yuhandri Staf Magang Literasi dan Penulisan
. Sumber: Antaranews.com
Para pengguna internet di Indonesia tercatat paling banyak mengakses media sosial. Berdasarkan laporan survei Jakpat, YouTube, Facebook, dan Instagram adalah aplikasi yang paling sering digunakan oleh para pengguna internet di Indonesia.1 Selain itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa Facebook adalah media penyebaran hoax tertinggi dibandingkan dengan media sosial lainnya.2 Selain itu, informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya tersebut seringkali dibagikan ulang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan bertambah banyaknya korban dari berita hoax tersebut. Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Republik
Indonesia
(Kominfo)
menyebutkan bahwa terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang dikonfirmasi sebagai
1 Faisal Javier, “Survei Jakpar: Youtube dari Medsos Terpopuler di Indonesia pada Semester 1 2021 Meski Penggunaannya Menurun,” https://data.Tempo.co/data/1202/survei-jakpat-youtube-jadi-medsos-terpopul er-di-indonesia-pada-semester-1-2021-meski-penggunaannya-menurun, diakses 29 November 2021. 2 Ibid.
tempat penyebaran berita hoax.3 Melihat fakta yang demikian, dapat disimpulkan bahwa kemajuan internet bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, internet dapat memberikan manfaat positif terhadap kehidupan, yakni kemudahan dalam transaksi serta efisiensi waktu. Di sisi lain, kemudahan akses internet menyebabkan penyebaran informasi yang belum pasti makin menjamur di kalangan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan edukasi masyarakat yang masih kurang perihal penanganan hoax. Melihat hal tersebut di atas, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk menekan angka penyebaran hoax. Pertama, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menghadirkan program virtual police yang ditujukan sebagai bentuk pemeliharaan ketertiban nasional di dunia siber.4 Kehadiran virtual police diharapkan sebagai pengingat kepada masyarakat apabila terdapat unggahan yang berpotensi mengandung pidana. Program ini mulai dilancarkan pada Februari 2021 lalu. Ternyata, pengoperasian virtual police oleh Kapolri mengundang lembaga lain untuk membentuk badan serupa, seperti wacana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang akan merilis program Cyber Army. Pembentukan MUI didasarkan pada kesadaran umat Islam bahwa Indonesia membutuhkan suatu landasan bagi pembangunan masyarakat yang berakhlak.5 Dalam musyawarah MUI pada 21-27 Juli 1975 disebutkan bahwa tugas utama dari MUI adalah melakukan amar ma’ruf nahi munkar, yakni menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.6 Berdasarkan fakta tersebut, MUI DKI Jakarta berencana untuk membentuk Cyber Army dalam rangka menangkal penyebaran hoax yang ditujukan untuk menyerang umat Islam. Kebijakan tersebut menuai beberapa pendapat baik dari kalangan pemangku kebijakan maupun masyarakat. Kebijakan ini dinilai berkaitan dengan adanya unsur politik lantaran MUI DKI Jakarta baru saja mendapatkan dana hibah oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 10 miliar.7 Selain itu, terdapat wacana bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masuk ke
3
Ayu Yuliani, “Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia,” https:// kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media, diakses 29 November 2021. 4 CNN Indonesia, “Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi,” https://www. cnnindonesia.com/nasional/20210225072507-12-610602/virtual-police-resmi-beroperasi-medsos-kini-dipantaupolisi, diakses 29 November 2021. 5 FKUB DKI Jakarta, “Sejarah MUI Jakarta,” https://fkub.org/sejarah-mui-jakarta/, diakses 29 November 2021. 6 Ibid. 7 BBC News Indonesia, “Anies Baswedan Akan Dibeli Tim Cyber Bentukan MUI Jakarta, DIsebut Tidak Sesuai dengan Kepentingan Warga DKI,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59366551, diakses 11 Desember 2021.
jajaran calon kandidat presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang.8 Pembentukan Cyber Army dianggap menjadi tarikan suara dari umat Islam untuk Anies Baswedan. Namun, pendapat tersebut masih dalam bentuk hipotesis dan masih belum dibuktikan kebenarannya. Dari sisi tugas dan wewenang MUI, banyak pihak yang mengemukakan bahwa rencana pembentukan Cyber Army jauh dari hak dan kewenangan MUI.9 Program Cyber Army bisa menjadi hal yang dipertanyakan mengenai kinerja dari MUI itu sendiri lantaran dianggap terlalu melebar dari kewenangannya. Masalah penanganan hoax sepatutnya menjadi kewenangan dari Kominfo untuk memberikan edukasi kepada masyarakat perihal penanganan hoax.10 Selain itu, program virtual police yang sudah terlebih dahulu diluncurkan oleh Kapolri telah dinilai efektif dan berhasil. Dari pertama dibentuk, virtual police berhasil memberikan edukasi kepada 476 konten yang dinilai dapat terjerat oleh pidana.11 Rencana pembentukan Cyber Army didasarkan pada banyaknya penyebaran berita yang tidak benar oleh media yang ditujukan kepada ulama dan umat Islam. Secara lebih spesifik, ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar, menyampaikan bahwa Cyber Army diharapkan bisa menjadi tameng yang bersedia untuk membela dan membantu Anies Baswedan.12 Beliau melanjutkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan karena Anies Baswedan adalah pahlawan dan merupakan mitra kerja dari MUI DKI Jakarta.13 Tidak hanya itu, program Cyber Army ini menurut Beliau perlu diadakan untuk mendukung Jakarta yang lebih baik.14 Ditinjau dari pernyataan ketua MUI DKI Jakarta, tujuan dari pembentukan Cyber Army terkesan subjektif dan tidak sesuai dengan tugas MUI. Poin membantu dan membela Anies Baswedan menjadi hal yang patut dipertanyakan. Pembelaan terhadap nama pribadi seharusnya menjadi tanggung jawab dan diri masing-masing. Peran suatu lembaga masyarakat harusnya mewadahi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pada perseorangan. Selain itu, jika terdapat kasus pencemaran nama baik, pihak yang memiliki hak penanganan kasus bukan MUI, melainkan lembaga peradilan. Hal tersebut karena kasus pencemaran nama baik telah diatur
8
Ibid. Ibid. 10 Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, “Tugas dan Fungsi,” https://www. kominfo.go.id /tugas-dan-fungsi, diakses 11 Desember 2021. 11 Syahrul Ansyari dan Ahmad Farhan Faris, “Virtual Police Dinilai Efektif Beri Edukasi ke Masyarakat,” https ://www.viva.co.id/ berita/nasional/ 1373245-virtual-police -dinilai-efektif-beri -edukasi- kemasyarakat, diakses 29 November 2021. 12 CNBC Indonesia, “Heboh MUI Bikin Cyber Army Bela Anies Baswedan,” https://www. cnbc indonesia.com/news/20211121131954-4-293185/heboh-mui-bikin-cyber-army-bela-anies-baswedan, diakses 1 Desember 2021. 13 Ibid. 14 Ibid. 9
dalam UU ITE dan pelaksanaan UU adalah wewenang dari lembaga peradilan. 15 Perihal pencemaran nama baik telah diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) dengan sanksi pada pasal 45 ayat (1) pada UU yang sama.16 Poin kedua yang patut dipertanyakan adalah rencana pembentukan Cyber Army yang ditujukan untuk mendukung Jakarta yang lebih baik. Tujuan tersebut dapat dikatakan tidak selaras dengan wewenang dari MUI. Menciptakan Jakarta yang lebih baik sudah sepatutnya menjadi tugas dan wewenang dari Pemerintah DKI Jakarta. Perihal tugas dan fungsi pemerintah DKI Jakarta dicantumkan pada Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.5 Tahun 2016.17 Setiap daerah di Indonesia diamanahkan untuk dapat melaksanakan pemerintahan sendiri dengan hak otonom sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut oleh Indonesia.18 Pelimpahan wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah sepatutnya dijalankan dengan baik agar bisa mendukung pertumbuhan daerah ke arah yang lebih baik. MUI adalah lembaga yang bersifat independen.19 Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, MUI bisa bekerja sendiri tanpa campur tangan dari pihak di luar MUI. Namun, dalam kenyataannya MUI tetap mendapatkan pendampingan dari pemerintah dan bahkan terdapat beberapa program kerja MUI yang diusulkan oleh pemerintah.20 Kerja sama yang terjalin antara pemerintah dengan MUI disebutkan sebagai bentuk kesadaran untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Kehadiran organisasi Islam di antara masyarakat yang majemuk mengharuskan MUI untuk bisa berbaur dan menjalin kerja sama. Namun, hal tersebut bukan berarti MUI harus menjalankan tugas yang di luar fungsi dari lembaga MUI itu sendiri. Dalam pedoman dasar MUI, disebutkan bahwa MUI merupakan organisasi yang memiliki beberapa fungsi.21 Fungsi pertama adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Fungsi kedua adalah sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama, dan
15
Direktorat Jenderal Cipta Karya, “Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE,” http://kotaku.pu.go.id:8081/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&, diakses 11 Desember 2021. 16 Ibid. 17 Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Perda No. 5 Tahun 2016. 18 Hukumsetda, “Hukum Pemerintahan Daerah,” https: //hukumsetda.Bulelengkab.go.id/informasi/ detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56, diakses 1 Desember 2021. 19 Ali Abdillah dan Rico Novianto, “Lembaga Quasi Non Governmental Organization (QUANGO) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No. 1 (2019), hlm. 121. 20 Ibid. 21 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, https://mui.or.id/wp-content/ uploads/2020/07/1.-PO_ PD- PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf, Ps. 4.
cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiyah. Fungsi ketiga adalah sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Fungsi terakhir adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. Ditinjau dari beberapa fungsi MUI di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MUI berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Rencana baru terkait pembentukan Cyber Army tidak memiliki hubungan yang relevan dengan fungsi-fungsi MUI. Tugas menangkal hoax jelas sudah jauh dari fungsi yang dimiliki oleh MUI. Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan fungsi yang sesuai menjadi kriteria dari keberhasilan berjalannya suatu lembaga atau organisasi.22 Penyelewengan fungsi mengakibatkan terbentuk suatu citra yang buruk di mata masyarakat dan akan berdampak pada lembaga atau organisasi itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya, MUI memiliki beberapa tugas dan wewenang yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh MUI. Adapun tujuan dibentuknya organisasi MUI adalah mewujudkan masyarakat yang berkualitas, negara yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah serta jasmaniah yang diridhoi oleh Allah.23 Dari tujuan yang dirumuskan, kerja sama yang bisa dilakukan oleh MUI dengan pemerintah adalah penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami.24 Pada kasus MUI DKI Jakarta, kerja sama yang bisa dilakukan dengan pemerintah daerah adalah meningkatkan mutu pemahaman dan pengajaran Islam di kalangan masyarakat DKI Jakarta. Selain itu, menciptakan toleransi antar umat beragama juga harus dilakukan mengingat pluralitas dan kemajemukan agama yang diakui di Indonesia. MUI juga memiliki beberapa kewenangan di luar kerja sama dengan pihak pemerintah. MUI memiliki wewenang dalam mengadakan sertifikasi halal. Peran MUI adalah sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang telah disahkan.25 Tidak hanya itu, MUI memiliki kewenangan pula dalam bidang ekonomi syariah. Prinsip dari syariah selalu
22 Badan Kepegawaian Nasional, “Indikator Kinerja Utama Cerminkan Keberhasilan Organisasi Hingga Pengaruhi Budaya Organisasi,” https://www.bkn.go.id/ berita/indikator-kinerja- utama-cerminkan- keberhasilanorganisasi-hingga-pengaruhi-budaya-organisasi, diakses 11 Desember 2021. 23 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, https://mui.or.id/wp-content/ uploads/2020/07/1.-PO_ PD- PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf, Ps. 5. 24 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, Perpres No. 151 Tahun 2014, Ps. 2. 25 Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, TLN No. 5604, Ps. 1 huruf 10.
berdasarkan pada hukum Islam dan berdasar pada fatwa yang berhak.26 Dengan demikian, MUI merupakan suatu lembaga di luar pemerintah yang memiliki lebih dari satu pelaksanaan kebijakan publik, yaitu dalam bidang sertifikasi halal dan ekonomi syariah. Kerja sama MUI DKI Jakarta dengan pemerintah daerah sebenarnya bisa digunakan sebagai sarana untuk mendukung Jakarta yang lebih maju. Akan tetapi, langkah pembentukan Cyber Army kurang tepat. Hal tersebut karena bukan termasuk dalam lingkup hak, kewenangan, dan tugas dari MUI DKI Jakarta. Kolaborasi untuk menciptakan Cyber Army sebaiknya tidak lakukan dengan MUI DKI Jakarta agar tidak menuai kontroversi di kalangan masyarakat luas. Penertiban khalayak di sosial media dan platform internet lainnya bukan merupakan wewenang dari MUI. Dalam hal ini, program virtual police yang telah diluncurkan oleh Kapolri sudah cukup efektif. Jika makin banyak program penertiban masyarakat di dunia maya yang diluncurkan, tidak menutup kemungkinan munculnya anggapan bahwa pemerintah membatasi kebebasan masyarakat dalam bersosial media. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, suatu organisasi pasti membutuhkan dana. Berdasarkan Pedoman Dasar MUI, terdapat dua sumber dana yang diterima oleh MUI dalam rangka pelaksanaan tugas. Sumber dana tersebut yaitu dana yang diperoleh dari bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat serta dana dari usaha-usaha lain yang halal.27 Namun, dalam Perpres Nomor 151 Tahun 2014 ditegaskan bahwa demi kelancaran pelaksanaan peran MUI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat pendanaan kepada MUI.28 Secara spesifik, bantuan pendanaan kepada MUI daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.29 Ketua Komisi E DKI Jakarta, Iman Satria, mengatakan bahwa MUI DKI Jakarta menerima jatah dana hibah dengan besaran Rp 10 miliar setiap tahun.30 Penganggaran dana hibah mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah setempat. Penganggaran dana hibah dapat dilakukan setelah belanja urusan wajib terlaksana.31 Selain itu, penyaluran dana hibah ditujukan dalam rangka menunjang pencapaian program dan kegiatan pemerintah
26
Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Ps. 1 angka 12. 27 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, https://mui.or.id/wp-content/ uploads/2020/07/1.-PO_ PD- PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf, Ps. 12. 28 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Bantuan Pendanaan Majelis Ulama Indonesia, Perpres No. 151 Tahun 2014: Ps 3. 29 Ibid. Pasal 4 ayat (2). 30 Supriatin, “DPRD: MUI Dapat Dana Hibah Rp 10 Miliar per Tahun,” https://www.merdeka.com/ jakarta/dprd-mui-dki-dapat-dana-hibah-rp10-miliar-per-tahun.html, diakses 1 Desember 2021. 31 Holmes Sianturi, “Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara,” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 No. 1 (Maret 2017), hlm. 100.
daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.32 Dana hibah yang diterima oleh MUI DKI Jakarta digunakan untuk kegiatan operasional dan pelaksanaan program kerja MUI di tingkat Provinsi DKI Jakarta.33 Rencana pembentukan Cyber Army oleh MUI DKI Jakarta sempat dikaitkan dengan pemberian dana hibah dan mengandung unsur politik. Hal yang mengejutkan adalah pendapat tersebut tidak hanya dikemukakan oleh satu orang. Menanggapi hal ini, Ketua MUI DKI Jakarta angkat suara. Beliau menegaskan bahwa pembentukan Cyber Army tidak didasari oleh unsur politik.34 Rencana pembentukan Cyber Army didasari oleh niat untuk menampilkan orang-orang baik.35 Berdasarkan hal tersebut, seharusnya program ini lepas dan terbebas dari nama pribadi sejumlah pihak. Namun, pernyataan ketua MUI DKI Jakarta seakan bertolak belakang dengan hal tersebut. Beliau menyebutkan bahwa jika dalam perkembangannya terdapat tokoh-tokoh di Jakarta yang mempunyai program kerja untuk kemaslahatan warga Jakarta, maka pasukan siber MUI juga siap mendukungnya.36 Hal ini juga seakan menyimpang dari tujuan awal Cyber Army, yakni memerangi hoax perihal umat Islam dan menjaga toleransi antar agama. Selanjutnya, ditegaskan bahwa pendanaan dari rencana pembentukan Cyber Army tidak berasal dari dana hibah APBD Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pihak MUI mengatakan jika terdapat hubungan dengan dana hibah, maka seharusnya Cyber Army sudah diluncurkan.37 Namun dalam kenyataannya, Cyber Army masih dalam proses pengembangan oleh bidang Informasi dan Komunikasi MUI DKI Jakarta. Pihak MUI DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa pasukan siber ini tidak dibayar dalam bekerja.38 Melaksanakan amalan ma’ruf nahi mungkar sepatutnya dilandasi dengan keikhlasan dan tidak perlu dilakukan pembayaran. Hal tersebut karena pembayaran dianggap mengalir terus lewat pahala yang akan diterima karena telah melaksanakan kebaikan. Dengan demikian, pemberian dana hibah DPRD Provinsi DKI Jakarta benar digunakan untuk kepentingan yang utama dan tidak disalahgunakan.
32
Ibid. Demi Rahmadi, “Ketua MUI DKI Jakarta Menjawab soal Dana Hibah Rp 10 M untuk Bentuk Buzzer Bela Gubernur Anies,” https://www.merdeka.com/ jakarta/ketua-mui-dki -menjawab-soal-dana -hibahrp 10-m- untuk-bentuk-buzzer-bela-gubernur-anies.html, diakses 1 Desember 2021. 34 Ibid. 35 Ibid. 36 Ibid. 37 Ibid. 38 BBC News Indonesia, “Anies Baswedan Akan Dibela Tim Cyber Bentukan MUI Jakarta, disebut Tidak Sesuai dengan Kepentingan Warga DKI,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59366551, diakses 1 Desember 2021. 33
Cyber Army dikatakan sebagai program untuk memerangi berita-berita yang memecah belah para umat beragama.39 Hal ini sebagai aktualisasi MUI dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pemimpin umat untuk mengarahkan dan membimbing umat kepada jalan yang benar sehingga mewujudkan masyarakat yang damai dan sesuai dengan ajaran Islam di dalam Alquran.40 Saat didapati suatu berita, konten, ataupun unggahan yang dirasa dapat memecah belah umat dan tidak sesuai dengan Islam, tim Cyber Army diharapkan untuk bergerak dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Ditinjau dari peran yang dilakukan, cara kerja dari Cyber Army tidak jauh berbeda dari virtual police yang telah diluncurkan oleh Kapolri pada beberapa waktu lalu. Pada dasarnya, peran dan cara kerja virtual police dan Cyber Army memiliki kesamaan, yakni bekerja dalam bidang pengawasan masyarakat di media sosial. Poin perbedaannya berada pada konten yang dititikberatkan. Cyber Army lebih berfokus pada konten yang berbau agama, sedangkan virtual police pada konten dan unggahan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti kasus SARA. Pada awalnya, virtual police sempat mendapatkan kritik dari masyarakat.41 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) melihat kehadiran virtual police justru menjadikan ruang siber bak penjara.42 Adanya tim ini menandakan bahwa segala tindak-tanduk masyarakat akan diawasi. Oleh karena itu, rencana pembentukan Cyber Army akan makin menyempitkan kesempatan masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya. Konten hoax memang tidak dapat dihindari keberadaannya. Hal ini mengingat banyaknya pengguna internet dan juga tidak semua bijak dalam penggunaannya. Menurut data, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa.43 Menghilangkan hoax mungkin terlihat mustahil. Namun, upaya yang bisa diusahakan adalah mengurangi penyebaran hoax di kalangan masyarakat. Cyber Army bukanlah langkah yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut karena diprakarsai oleh organisasi yang memiliki kewenangan di luar perihal teknologi dan informasi. Usaha yang seharusnya dilakukan adalah sosialisasi mengenai
39
Ibid. Ali Abdillah dan Rico Novianto, “Lembaga Quasi Non Governmental Organization (QUANGO) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No. 1 (2019), hlm. 121. 41 CNN Indonesia, “Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi,” https://www. cnnindonesia.com/nasional/20210225072507-12-610602/virtual-police-resmi-beroperasi-medsos-kini-dipantaupolisi, diakses 11 Desember 2021. 42 Ibid. 43 Galuh Putri Riyanto, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta,” https://tekno. kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta, diakses 11 Desember 2021. 40
dampak dari berita hoax. Hal yang perlu diingat adalah sosialisasi harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar berkecimpung pada bidangnya. Dalam hal sosialisasi mengenai konten hoax, badan yang berwenang adalah Kominfo karena tugas utama dari Kominfo adalah menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi.44 Dalam perkembangannya, Kominfo telah memulai langkah awal tersebut. Dilihat dari website yang diluncurkan oleh Kominfo, telah terdapat beberapa konten yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat perihal berita hoax. Akan tetapi, mengingat minat baca masyarakat Indonesia yang masih rendah, bisa dipastikan bahwa masih sedikit yang membaca dan mengindahkan edukasi tersebut. Sebagai jalan keluar, edukasi anti hoax bisa dilakukan dalam platform yang biasa masyarakat gunakan dengan tampilan yang lebih segar. Hal tersebut bertujuan agar menarik perhatian masyarakat sehingga tujuan dari edukasi hoax bisa tercapai dan angka penyebaran hoax di Indonesia menurun. Sebagai negara hukum, Indonesia juga sudah memiliki undang-undang yang mengatur perihal informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum, yakni UU No.19 Tahun 2016 yang dikenal dengan UU ITE.45 Dalam isinya, undang-undang ini juga membahas perihal sanksi dari penyebaran berita bohong yang bisa mengganggu ketertiban publik. Sosialisasi mengenai undang-undang ini terhadap masyarakat awam harus diperluas guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan akibat yang diperoleh dari menyebarkan hoax. Penegakan hukum dalam kasus-kasus kejahatan di dunia siber juga perlu dipertegas agar memunculkan kewaspadaan. Usaha-usaha tersebut sepatutnya dilakukan oleh pihak yang memang berwenang. Dalam kata lain, MUI seharusnya berfokus saja pada kewenangan dan tujuan yang dimiliki. Pembentukan Cyber Army tidak tepat untuk diwujudkan dalam rangka menertibkan publik di ruang siber. MUI dirasa terlalu melebar dalam membuat kebijakan. Bidang Informasi dan Komunikasi dalam MUI seharusnya cukup melaksanakan tugas yang telah tertulis dalam job description mereka. Beberapa hal yang masuk dalam job description, yakni menyebarluaskan informasi tentang kiprah dan kegiatan MUI kepada masyarakat luas.46 Perihal inovasi bisa dikaitkan dengan hal lain yang masih relevan dengan tujuan awal dibentuknya MUI. Cyber
44
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, “Tugas dan Fungsi,” https://www. kominfo.go.id /tugas-dan-fungsi, diakses 11 Desember 2021. 45 Indonesia, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. 46 LPPOM MUI, “Infokom MUI: Perkuat Jaringan Informasi Keumatan,” https:// www.halalmui.org /mui14/main/detail/infokom-mui-perkuat-jaringan-informasi-keumatan, diakses 11 Desember 2021.
Army bisa menimbulkan blunder dan malah meresahkan masyarakat. Dengan demikian, langkah pembentukan Cyber Army oleh MUI DKI Jakarta tidak cocok untuk ditetapkan.
DAFTAR PUSTAKA Abdillah, Ali dan Rico Novianto. “Lembaga Quasi Non Governmental Organization (QUANGO) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No. 1 (2019). Hlm. 121. Ansyari, Syahrul dan Ahmad Farhan Faris. “Virtual Police Dinilai Efektif Beri Edukasi ke Masyarakat.” https ://www.viva.co.id/ berita/nasional/ 1373245-virtual-policedinilai-efektif-beri -edukasi- ke-masyarakat. Diakses 29 November 2021. Badan Kepegawaian Nasional. “Indikator Kinerja Utama Cerminkan Keberhasilan Organisasi Hingga Pengaruhi Budaya Organisasi.” https://www.bkn.go.id/berita/indikatorkinerja-utama-cerminkan-keberhasilan-organisasi-hingga-pengaruhi-budayaorganisasi. Diakses 11 Desember 2021. BBC News Indonesia. “Anies Baswedan Akan Dibela Tim Cyber Bentukan MUI Jakarta, disebut Tidak Sesuai dengan Kepentingan Warga DKI.” https://www.bbc.com/ indonesia/indonesia-59366551. Diakses 1 Desember 2021. CNBC Indonesia. “Heboh MUI Bikin Cyber Army Bela Anies Baswedan.” https://www.cnbc indonesia.com/news/ 20211121131954-4-293185/heboh-mui-bikin-cyber-army-belaanies-baswedan. Diakses 1 Desember 2021. CNN Indonesia. “Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi.” https://www. cnnindonesia.com/nasional/20210225072507-12-610602/virtual -police -resmi -beroperasi-medsos-kini-dipantau-polisi. Diakses 29 November 2021. Direktorat Jenderal Cipta Karya. “Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.” http://kotaku.pu.go.id:8081/pengaduandetil.asp?mid=740& catid=6&. Diakses 11 Desember 2021. FKUB DKI Jakarta. “Sejarah MUI Jakarta.” https://fkub.org/sejarah-mui-jakarta/. Diakses 29 November 2021. Hukumsetda.
“Hukum
Pemerintahan
Daerah.”
https://hukumsetda.Bulelengkab.go.id
/informasi/ detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56. Diakses 1 Desember 2021. Indonesia. Peraturan Presiden tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia. Perpres No. 151 Tahun 2014.
Indonesia. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. Indonesia. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. UU No. 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, TLN No. 5604. Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867. Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Perda No. 5 Tahun 2016. Javier, Faisal. “Survei Jakpar: Youtube dari Medsos Terpopuler di Indonesia pada Semester 1 2021 Meski Penggunaannya Menurun.” https://data.Tempo.co /data/ 1202/ surveijakpat-youtube-jadi-medsos-terpopuler-di-indonesia-pada-semester-1-2021-meskipenggunaannya-menurun. Diakses 29 November 2021. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. “Tugas dan Fungsi.” https://www. kominfo.go.id /tugas-dan-fungsi. Diakses 11 Desember 2021. LPPOM
MUI.
“Infokom
MUI:
Perkuat
Jaringan
Informasi
Keumatan.”
https://
www.halalmui.org/mui14/main/detail/infokom-mui-perkuat-jaringan-informasikeumatan. Diakses 11 Desember 2021. Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/ 1.PO_ PD- PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf, Ps. 4. Rahmadi, Demi. “Ketua MUI DKI Jakarta Menjawab soal Dana Hibah Rp 10 M untuk Bentuk Buzzer Bela Gubernur Anies,” https://www.merdeka.com/jakarta/ ketua-mui -dkimenjawab-soal-dana-hibah-rp10-m-untuk-bentuk-buzzer-bela-gubernur-anies.html. Diakses 1 Desember 2021. Riyanto, Galuh Putri Riyanto, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta,” https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internetindonesia-2021-tembus-202-juta. Diakses 11 Desember 2021. Sianturi, Holmes. “Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara.” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 No. 1 (Maret 2017). Hlm. 100. Supriatin. “DPRD: MUI Dapat Dana Hibah Rp 10 Miliar per Tahun,” https:// www. merdeka.com/
jakarta/dprd-mui-dki-dapat-dana-hibah-rp10-miliar-per-tahun.html.
Diakses 1 Desember 2021.
Yuliani, Ayu. “Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia.” https:// kominfo. go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-diindonesia/0/sorotan_media. Diakses 29 November 2021.