Tribune Express LK2 - Tokoh Hukum: Hazairin

“TOKOH HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA: HAZAIRIN” Oleh : Revisa Ayunda Putri Pratama Staf Bidang Literasi dan Penulisan LK2 FHUI 2021

Sumber: Tribunnewswiki.com Hazairin adalah salah seorang tokoh yang begitu gigih berada di garda terdepan, menyuarakan dan membela hukum Islam agar bisa diterima dan di aplikasikan di bumi Nusantara. Nama lengkapnya adalah Hazairin. Lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada hari Rabu, 11 Syawal 1324 H/28 November 1906 M. Hazairin merupakan ahli hukum Islam sekaligus ahli hukum adat Indonesia pertama dari kalangan putra Indonesia, seorang nasionalis dan intelektual muslim Indonesia berpendidikan Barat (Belanda).1 Hazairin secara formal, ia banyak menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Hindia Belanda. Pendidikan formal, diantaranya: 1. HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu, tamat pada tahun 1920; 2. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang, tamat pada tahun 1924; 3. AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung tamat pada tahun 1927.

4. RSH (Rechtskundige Hoge School) atau Sekolah Tinggi Hukum jurusan hukum adat di Batavia (Jakarta).

Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (Mr) pada tahun 1935.

1 Hasan Muarif Ambary, dkk, Suplemen Ensiklopedi Islam, cet 7 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 189.

Dengan kesabaran dan keuletan, akhirnya Hazairin dalam waktu cukup singkat, yaitu tiga bulan berhasil menyelesaikan penelitiannya tentang masyarakat Redjang dan menjadi disertasi Doktornya yang diberi judul “De Redjang” (mengenai adat-istiadat Rejang di Bengkulu). Lulus dan meraih gelar doktor dalam bidang hukum adat pada 29 Mei 1936 setelah mempertahankan disertasinya. Karya inilah yang membuatnya sebagai pakar Hukum Adat dan satu-satunya Doktor Pribumi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Jenjang pendidikan dengan spesialisasi Hukum Adat telah membuka cakrawala pemahaman Hazairin terhadap berbagai bentuk sistem kekeluargaan yang sangat mempengaruhi pola pemikiran masing-masing adat yang ada.2 Karir Hazairin di Indonesia telah ia tekuni dalam beberapa bidang profesi, misalnya bidang pendidikan, birokrasi dan politik. Hal ini mencerminkan kesibukan seseorang yang mengabdi pada kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan bidang tersebut, Ia mengawali karir di bidang pendidikan sejak 1935 sampai 1938 sebagai asisten dosen pada fakultas Hukum di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (Jakarta) dalam mata kuliah hukum adat dan etnologi (antropologi).

Pada zaman infiltrasi Jepang tahun 1945, ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan, Hazairin juga tidak tinggal diam. Ia bersama teman-temannya di Tapanuli Selatan berjuang sebagai anggota Gerakan Pemuda Bawah Tanah, suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air. Anggotanya terdiri para pemuda, baik yang bergabung dalam peta (Pembela Tanah Air) ataupun bukan. 3 Pada bidang administrasi Peradilan Agama, ia memberikan kontribusi yang sangat berharga. Pada tahun 1937, ia gigih menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menggusur hukum kewarisan dari wewenang Peradilan Agama. Ia juga mengusulkan penyeragaman di seluruh Indonesia tanpa membedakan jawa dan luar jawa, baik dalam hal Peradilan Agama maupun materi hukum yang berwenang menangani bukan saja masalah perkawinan tetapi juga bidang kewarisan. Ia menyarankan pula agar keputusan Peradilan Agama tidak perlu dikukuhkan oleh keputusan Pengadilan Negeri.4 Sebagai aktivis politik, pada tahun 1948 ia ikut mendirikan partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kemudian diketuai Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I. Di Dewan Perwakilan Rakyat 2

Ahmad Rofi’ Usmani, Ensiklopedia Tokoh Muslim (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 138. lskandar Ritoliga, Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam yang Gigih, Mimbar Hukum, Vol. 2 No. l, Juli I999, hlm. 66.

4 Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, T.t.), hlm. 1273.

3

Sementara sebelum diadakan pemilu pertama, PIR mempunyai tiga orang wakil, yaitu Wongsonegoro, Roosseno dan Hazairin. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin PIR itulah ia duduk dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo – Wongso – Roem sebagai Menteri Dalam Negeri pada Agustus 1953 – 18 November 1954), dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan umum pertama. Pemilihan umum terlaksana pada tahun 1955 setelah Hazairin tidak lagi menjabat Menteri Dalam Negeri. Dalam pemilu pertama tersebut PIR mengalami kekalahan total. Salah satu penyebab kekalahannya adalah pecahnya PIR menjadi dua, yaitu PIR Hazairin/Tajuddin dan PIR Wongsonegoro. Perpecahan ini terjadi jauh beberapa tahun sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan. Perpecahan itu muncul sebab terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang dijalankan Menteri Ekonomi Mr. Ishaq Tjokrohadisuryo (PNI). Hal ini dinilai partai oposisi (Masyumi) sebagai politik ekonomi nasionalis Indonesia yang lebih memberikan ekonomi kepada etnis Cina daripada pribumi.5 Hazairin terkenal sebagai penulis paling produktif yang karya karyanya tentang hukum dan masyarakat Islam. Dalam khazanah keislaman, selama masa hidupnya, Ia telah banyak menyumbangkan beberapa karya ilmiah di berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Pikiran-pikirannya tertuang dalam publikasi ilmiah di berbagai media massa, jurnal dan buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Perancis. Karya-karya monumentalnya yang pernah ditulis Hazairin tidak kurang dari 17 buku, berikut adalah 7 dari 17 buku karya Hazairin, yaitu: 1. De Redjang (Disertasi Doktor) dalam bahasa Belanda, ditulis pada tahun 1936; 2. De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli (Akibat-Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan), hasil penelitiannya semasa bertugas menjadi penyelidik hukum adat Tapanuli, terbit tahun 1941; 3. Reorganisatie van het Rechtswezen in Zuid Tapanuli (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan); 4. Le Droit Sur Le Sol en Indonesia (Hukum tentang Pertanahan di Indonesia), di Belgia pada tahun 1952; 5. Indonesia Satu Masjid, di Jakarta pada tahun 1952; 6. Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam, di Jakarta pada tahun 1952; 7. Hukum Islam dan Masyarakat, di Jakarta tanpa tahun. 6 5

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 380 6 S.M. Amin, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Mengenang Prof. DR. Hazairin (Jakarta: Unversitas Indonesia, UI Press, 1976), hlm. 94.

Meskipun Hazairin mendapat pendidikan ilmu hukum di lembaga pendidikan Barat yang sekuler, ia juga secara otodidak mempelajari hukum Islam. Pemikirannya, khususnya dalam bidang hukum, ia menjadi penggagas pertama pembentukan Mazhab Nasional, mazhab baru sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan keperluan zaman dengan selalu merujuk kepada sumber ajaran agama yang dianutnya yaitu al-Qur’an dan Hadits. Mazhab ini tidak hanya merujuk kepada mazhab Syafi’i tetapi juga kepada mazhab-mazhab lainnya.

Pemikiran itu muncul bukan saja karena ia seorang muslim yang taat, tetapi juga atas dasar kenyataan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menganut agama Islam.7 Atas jasa-jasanya, pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Hazairin berdasarkan SK. Presiden RI No. 074/TKI/1999, tanggal 13 Agustus 1999.

Pemerintah RI juga menganugerahkan empat penghargaan kepadanya, yaitu Satyalancana Widya Satia, Bintang Gerilya, Bayangkara Kelas III dan Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III. Namanya diabadikan pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu.

7 Abdul Azis Dahlan, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, cet 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 537.

DAFTAR PUSTAKA BUKU Dahlan, Abdul dkk. Ensiklopedia Hukum Islam. Cet 6 (Jakarta: PT Ichtiar, 2003). Hlm. 537.

Usmani, Ahmad. Ensiklopedia Tokoh Muslim (Bandung: PT Mizan, 2015). Hlm. 138.

Hasan Muarif Ambary, dkk, Suplemen Ensiklopedi Islam, cet 7 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 189.

Shadily, Hassan. Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, T.t.). Hlm. 1273.

JURNAL Ritoliga, Iskandar. Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam yang Gigih. Mimbar Hukum, Vol. 2 No. l, Juli I999. Hlm. 66.