KeberadaanIkanAligator:MembahayakanEksistensiSatwaLaindan MelanggarHukum
Ditulisoleh:RianjaniRinduRachmania StafMagangLiterasidanPenulisanLK2FHUI2022
Atractosteus Spatula atau yang dikenal dengan sebutan Ikan Aligator merupakan ikan yang berhabitat asli di Sungai Amazon, Amerika Serikat. Ikan Aligator telah ada sejak 100 tahunyanglaludantidakhanyaditemukandiSungai Amazon, tetapi juga ditemukan di Meksiko Utara dan Timur. Selain memiliki habitat asli di Benua Amerika,IkanAligatorjugamemilikihabitatdiBenuaAsia, tepatnya di Tiongkok yang dikenal dengan istilah latin Alligator Sinensis.1 Secara fisik, Ikan Aligator memiliki tubuh yang berukuran besar berbentuk seperti torpedo, gigi yang tajam, dan moncong yang lebar. Ikan Aligator dewasa dapat tumbuhhingga1,5-1,8meterdenganberatlebihdari68kg. Ikan Aligator dapat diklasifikasikan sebagai ikan eksotik, yaitu ikan yang dimasukkan ke negara lain yang bukan habitat aslinya.2 Dapat dilihat dari fakta bahwa habitat asli Ikan Aligator adalah Sungai Amazon dan Tiongkok, bukan Indonesia. Keberadaan ikan eksotik diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 19 tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.3 Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kelautan Nomor 41 tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.4 Peraturan terbaru tersebut memuat aturan yang lebih mendalam terkait dengan
1Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, “Ikan Aligator,” https://dkpjabarprovgoid/ikan-aligator-atractosteus-spatula/,diakses21November2022
2Wahyu Khoirus Shaleh, et al , “Spatula dan Alligator sebagai Ikan Eksotik yang diperdagangkandiSurabaya,” Sains dan Matematika (April2016),hlm 38
3Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara, NomorPM19Tahun2020,Ps 2
4Indonesia, MenteriKelautandanPerikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, NomorPM41tahun2014,Ps 2
definisi jenis ikan berbahaya dan merugikan serta cakupan larangan pemanfaatan ikantersebutyangjauhlebihluasdaripadaperaturansebelumnya. Sebagai ikan eksotik, Ikan Aligator tentunya tidak secara instan berada di perairan Indonesia. Menurut Kepala Pusat Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP), Riza Priyatna, indikasi awal masuknya Ikan Aligator adalah melalui penyelundupan ilegal dari luar negeri ke Indonesia. Kemungkinan masuknya Ikan Aligator melaluiprosesmigrasisangatkecilkarena jarak habitat asli ikan tersebut yang jauh dari Indonesia. Penyelundupan ikan predator ini terbilang mudahkarenakarakteristiknyayangmampubertahandalam kondisi minim air dan daya hidup yang tinggi. Ditinjau dari segi pengawasan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP – KKP)sudah melakukan pengawasan dengan ketat di gerbang impor antarnegara. Namun, pengawasan tersebut nyatanya sulit dalam praktiknya karena semakin banyaknya gerbang impor yang tidak hanyamelaluijalurudara,tetapijugamelaluijalurlaut. Selain itu, sulitnya pengawasan impor juga dikarenakan ikan ini diselundupkan dalamjumlahyangbanyakdandicampurdenganikanlain.
Ikan Aligator ternyata menyimpanbahayadibalikkeunikanfisiknya.Ikan ini dikatakan berbahaya karena sifatnya yang invasif, yaitu spesies pendatang di suatu wilayah dan hidup serta berkembang biak pada wilayah tersebut, tetapi keberadaannya membahayakan dan menjadi ancaman bagi biodiversitas wilayah yang ditempati. Menurut Nadya Andriani, Kepala Koordinator Protection of Forest and Fauna (ProFauna), Ikan Aligator dapat mengancam habitat dan satwa endemik lainnya karena pertumbuhannya yang relatif cepat dan sifatnya yang karnivora. Terlebih lagi, saat ini semakin banyak ditemukan oknum-oknum yang memelihara dan membudidayakan Ikan Aligator Keadaan akan semakin mengancam ketika oknum-oknum tersebut cenderung lepas tangan ketika Ikan Aligator sudah tumbuh besar dan membiarkannya hidup di perairan lepas. Tentunya hal tersebut membahayakan biodiversitas lainnya dan dapat menyebabkanterganggunyaekosistempadasuatuperairanlepas.
Sebenarnya,bukanhanyaIkanAligatoryangdilarangmasukkeIndonesia. Terdapat jenis ikan-ikan berbahaya lainnya yang juga dilarang masuk ke Indonesia, seperti Ikan Arapaima Gigas, Arapaima Leptosome, Ameiurus Nebolusus, Acanthagobius Flavimanus, dan Alosa Pseudoharengu.5 Larangan mengenai keberadaan ikan-ikan berbahaya tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014. Namun, yang menjadi highlight danmarakdibudidayakansecarailegaldiIndonesiaadalahIkan Aligator Bahkan, sangat disayangkan karena seringkali oknum yang membudidayakan Ikan Aligator dengan bangga menunjukkannya di mediasosial. Padahal, keberadaan ikan tersebut sudah secara jelas diatur dalam Peraturan MenteriKelautandanPerikanan. Ikan Aligator menjadi salah satu hewan peliharaan yang cukupmahaldan menyebar di tanah air. Nilai jualnya yang tinggi, menyebabkan banyak kolektor ikan yang tertarik untuk memeliharanya. Jakarta danbeberapakotadiPulauJawa diprediksi menjadi tempat dengan jumlah Ikan Aligator yang cukup banyak. Contoh nyatanya, empat dari sembilan pasar hewan di Kota Surabaya memperdagangkan Ikan Aligator 6 Pasar-pasar tersebut terdiri dari Pasar Ikan Gunung Sari, Pasar Hewan Bratang, Pasar Tidar, dan PasarKayoon.Melaluidata tersebut, dapat diketahui bahwa Ikan Aligator banyak diperdagangkan di Surabaya. Sayangnya, para penjual Ikan Aligator banyak yang tidak tahu akan bahayayangditimbulkanikaneksotiktersebut.
HasilwawancarayangdilakukanolehUniversitasNegeriSurabayakepada sembilan penjual Ikan Aligator menunjukkan bahwa sebesar 89% penjual berpendapat bahwa ikan buaya boleh diperjualbelikan, sementara 11% penjual berpendapat bahwa ikan buaya tidak boleh diperjualbelikan.7 Para penjual mengatakan bahwa mereka memperoleh Ikan Aligator dari Tulungagung dan Kediri. HaltersebutmenunjukkanbahwakeberadaanIkanAligatorcukuptersebar di Pulau Jawa. Dalam melakukan jualbeli,parapenjualmemilikibeberapaalasan
5Indonesia, MenteriKelautandanPerikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, NomorPM41tahun2014,Ps 2
6Wahyu Khoirus Shaleh, et al., “Spatula dan Alligator sebagai Ikan Eksotik yang diperdagangkandiSurabaya,” Sains dan Matematika (April2016),hlm 38
7Ibid
mereka memperjualbelikan Ikan Aligator. Penjual menganggap bahwa besarnya peminat Ikan Aligator disebabkan oleh bentuk fisiknya yang unik dengan moncongsepertiBuayayangdimilikiolehIkanAligator Selain melakukan wawancara kepada penjual, tim dari UniversitasNegeri Surabaya juga melakukan wawancara kepada tiga pembeli yang menunjukkan bahwa 100% pembeli berpendapat bahwa Ikan Aligator boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh penjual bahwa besarnya minat terhadap Ikan Aligator karena fisiknya yang unik, para pembeli jugaberpendapat bahwa alasan mereka membeli Ikan Aligator adalah karena fisiknya yang unik dengan moncong seperti Buaya cocok dijadikan sebagai ikan hias di rumah. Pembeli mengaku bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah salah satu bentuk upaya konservatif terhadap Ikan Aligator, tetapi hanya sebatas memelihara saja. Harga jual Ikan Aligator yang cukup murah ternyata juga menjadi alasan tingginya minat terhadap ikan tersebut. Harga yang ditawarkan tergolong ekonomisuntukikaneksotik,yaituuntukIkanAligatorkecilsehargaRp15.000,00 –Rp25.000,00danIkanAligatorsedangRp100.000,00–Rp180.000,00. Surabaya, Tulungagung, dan Kediribukanmerupakansatu-satunyatempat pembudidayaan Ikan Aligator. Kota Tangerang Selatan yang dapat dikatakan dekat dengan Ibu Kota Indonesia, nyatanya juga memiliki tempat penangkaran Ikan Aligator. Dalam penangkaran tersebut, keberadaan Ikan Aligator yang berbahaya justru disatukan dengan ikan lainnya, seperti Ikan Nila dan Ikan Sapu-Sapu dalam kolam air yang besar 8 Sangat disayangkan bahwa pengurus penangkaran tersebut mengetahui ganasnya Ikan Aligator tetapi tetap menyatukannya dengan ikan lain. Ia berpendapat bahwa tujuannya memelihara Ikan Aligator sebagai pembelajaran bagi pengunjung, khususnya anak sekolah untuk mengenal Ikan Aligator yang tidak bisa sembarangan dipelihara. Tujuan tersebut sudah tepat menurut saya sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat terdekat. Namun, salah satu langkah yang diambil oleh pengurus penangkaran tersebut, yaitu menyatukan Ikan Aligator dengan ikan lainnya lah yang menurut sayatidaktepatdanharusdikoreksi.
8Annisa Bidari, “Ganasnya Ikan Aligator, Bolehkah Dipelihara?” https://jagadtanicom/read/472/ganasnya-ikan-aligator-bolehkah-dipelihara-, diakses 21 November 2022
Hasil observasi yang dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya menunjukkan bahwa masih minimnya masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang bahayanya Ikan Aligatordanperaturanyangmengaturmengenailarangan keberadaan ikan berbahaya tersebut. Melalui fakta dan data-data yang berhasil dikumpulkan oleh tim Universitas Negeri Surabaya, sangat jelas bahwa masih banyak oknum yang menormalisasikan keberadaan Ikan Aligator. Selain itu, seorang pengurus penangkaran Ikan Aligator di kawasan Tangerang Selatan juga mewajarkan keberadaan ikan berbahaya tersebut tersebut dengan ikan lainnya walaupun Ia sudah mengetahui bahwa Ikan Aligator merupakan ikan yang berbahayadantidakdapatdipeliharasecarasembarangan. Aturan terkaitpemeliharaanIkanAligatortertuangdalamUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sesuai dengan undang-undang tersebut, orang yang memelihara ikan berbahaya dapat dikenai hukumanpidanapenjara6tahundandendaRp1,5miliar. Sementara, orang yang melepasliarkan ikan berbahaya ke perairan umum bisa dikenaihukumanpidanapenjara10tahundandendaRp2miliar.9 Sebagaimana telah dijelaskan juga sebelumnya, keberadaan Ikan Aligator telah diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Secara garis besar, peraturan tersebut berisikan larangan memasukan segala jenis ikan yang membahayakan/merugikan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2dijelaskanbahwaikanyangmerugikanadalah ikan yang bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya. Haltersebutselarasdengankriteria IkanAligatoryanginvasif.
9Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU No 45 Tahun 2009, LN No 154 Tahun 2009,TLNNo 5073,Ps 1
Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan grundnorm, yaitu norma dasar yang berlaku di Indonesia, larangan mengenai keberadaan Ikan Aligator yang bersifat invasif berhubungan dengan Pasal 28 Ayat (1). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal,danmendapatkanlingkunganhidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.10 Sejatinya, meskipun Ikan Aligator membahayakan ekosistem, tetapi Iatidakmenyerangdan memangsamanusia.Namun,telurIkanAligatorberacunbagimanusiajikasampai tertelan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Ikan Aligator menjadi ancamanbagilingkunganhidupdanmasyarakatsekitaryangtentunyatidaksesuai dengan isi dalam undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Selain itu, fakta bahwa Ikan Aligator dapat merusak ekosistem dan menjadi ancaman bagi biodiversitas yang ditempatiakanmenciptakanlingkunganhidupyangtidakbaikdanaman. Banyaknya aturan yang mengatur keberadaan Ikan Aligator ternyatatidak menutup fakta bahwa tetap banyak oknum yang menyelundupkan, memperjualbelikan, serta membudidayakan ikan tersebut. Padahal, dalam beberapaperaturansudahdijelaskandengantegashukumanyangdapatdijatuhkan kepada oknum yang memelihara Ikan Aligator Pengendalian penyebaran ikan invasif sebenarnya sudah dijalankan selama empat dasawarsa. Peraturan perundangan yang diterbitkan pada masa itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-KetentuanPokokPengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya menjelaskan secara tegas konsekuensi hukum terhadap upaya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.11 Selainitu, pada periode yang sama, Departemen Pertanian juga mengeluarkan peraturan pelarangan masuknya beberapa jenis ikanberbahayadariluarnegerisebagaimana diatur dalam SK Menteri Pertanian No 179/Kpts/Um/3/1982. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya, banyak dari penjual Ikan Aligator yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa ikan tersebut berbahaya. Mereka juga mengatakan bahwa Ikan Aligator normal
10Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps.28ayat(1).
11Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UUNo 4Tahun1982,LN No 12Tahun1982,TLNNo 3215,Ps 22
diperjualbelikan. Tidak hanya para penjual, para pembeli pun setuju bahwa Ikan Aligator boleh diperjualbelikan dan yang sangat disayangkan, mereka membeli Ikan Aligator dengan tujuan untuk dijadikan sebagai ikan hias di rumah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalahdalamperaturanyang mengikat keberadaan Ikan Aligator Hal tersebut kemudian saya tinjau dari dua segi, yaitu dari bagaimana peraturan tersebut ditegakkan dan bagaimana masyarakat yang memangacuhtakacuhterhadapperaturanyangsudahjelas-jelas tertulisdalamperundang-undangan.
Di Jogja, beberapa perairan umum mengalami perubahan ekosistemalami karena kehadiran ikan asing yangbersifatinvasif.PerairanUmumDaratan(PUD) di Yogyakarta tersebut diketahui sebagai salah satu penyumbang produksi perikanan tangkap yang signifikan. Sebanyak 5000 tonhasilperikanandihasilkan dari PUD Yogyakarta per tahun.12 Namun, populasi ikan asli tersebut semakin menurun akibat pelepasliaran ikan invasif yang terus dilakukan masyarakat sekitar Pelepasliaran tersebut dilakukan bukan hanya karena masyarakat bosan dan tidak dapat merawat ikan tersebut, tetapi juga karena masyarakat sengaja melepasliarkan karena ketidakpahaman masyarakat tentang keanekaragamanikan disungai.
Dilihat dari bagaimana peraturan yangmengaturkeberadaanIkanAligator ditegakkan, sebenarnya pemerintah sudah membuat aturan yang jelas terkait larangan dan hukuman yang dapat dijatuhkan jika memelihara Ikan Aligator. Bahkan dalam beberapa perundang-undangan sudah mengalami penyempurnaan dengan tujuan agar peraturan tersebut lebih menyeluruh dan lebih detail. Namun, dalam praktiknya, ternyata menegakkan peraturan-peraturan tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Penegakkan hukum terhadap pelanggar aturan tidak dijalankan dengan optimal. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), peraturan perundangan daerah yang mengatur keberadaan ikan berbahaya masih sangat minim. Hingga saat ini, penerbitan peraturan daerah untuk mencegah pelepasliaran ikan invasif maupun perlindungan terhadap ikan asli
12BKIPM Yogyakarta, “Lebih Dari 5000 Ton Hasil Perikanan Dari PUD Di Yogyakarta Terancam, Ini Penyebabnya!” https://wwwregulasipid/book/16694/read, diakses 21 November 2022
diketahui hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.13 Gubernur Jawa Timur menetapkan suaka ikan berdasarkan Keputusan Nomor 188/229/KPTS/013/2014. Penetapan suaka ikan bertujuan untuk memelihara kelestarian habitat ikan, menjaga kondisi sungai, danmeningkatkanpopulasiikan yang dapat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat. Namun, sangat disayangkan belum ada peraturan daerah yang secara spesifik mengatur pelepasliaran ikan invasif. Oleh karena itu, masih banyak perairan umum daratan yang rentan tercemar oleh masuknya ikan bersifat invasif akibat pelepasliaran baiksengaja,maupuntidaksengajaolehmasyarakat.
Banyaknya peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak ada artinya bila masyarakat tidak menaati dan menjalankannya. Bukan hanya tidak menaati dan menjalankannya, hal yang lebih disayangkan lagi masih banyak masyarakat yang ternyata memiliki pengetahuan terbatas terkait keberadaan Ikan Aligator. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masih banyak perairan umum daratan yang tercemar oleh ikan bersifat invasif akibat pelepasliaran oleh masyarakat, hal tersebut menunjukkan tingginya potensi pelepasliaran yangdilakukanmasyarakat khususnya dikalangan stakeholder industri ikan hias, budidaya ikan konsumsi, pemancingan, dan ballast water baik sengaja, maupun tidak sengaja. Tingginya potensi pelepasliaran ikan invasif oleh masyarakat merefleksikan rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab masyarakat. Masyarakat menganggap pelepasliaran ikan tersebut sebagai sebuah keharusan dengan dalih meningkatkankeanekaragamanyangdihabitatyangsebelumnyatidakditemukan, seperti pada kasus pelepasliaran Ikan Toman di Jawa. Selain itu, kolektor ikan hias melihat pelepasliaran sebagai bentuk etika terhadap hewan dan rasa sentimentilnya terhadap peliharaannya. Pada beberapa kondisi, kolektor akan membuang ikannya karena alasan terlaluagresif,tumbuhterlalucepat,reproduksi terlalu tinggi, atau kolektor tidak lagi sanggup merawat ikan tersebut yang membutuhkanperhatianekstra.
Ketegasan peraturan yang mengikat dan kesadaran masyarakat akan larangan keberadaan Ikan Aligator menjadi dua hal yang jalan secara beriringan.
13BKIPM Yogyakarta, “Efektivitas Peraturan Perundangan Terbaru dalam Mencegah Pelepasliaran Ikan Invasif oleh Masyarakat,” https://kkpgoid/bkipm/stasiunkipmyogyakarta/artikel/32750-efektivitas-peraturan-perundangan-t erbaru-dalam-mencegah-pelepasliaran-ikan-invasif-oleh-masyarakat,diakses21November2022
Tanpa adanya peraturan yang mengikat, masyarakat akan terusmenormalisasikan keberadaan Ikan Aligator. Begitu pun sebaliknya, jika masyarakat terus menganggap keberadaan Ikan Aligator sebagai sesuatu yang tidak serius, maka undang-undang yang mengatur sulit untuk ditegakkan. Terlihat dari kenyataan masih banyaknya oknum-oknum yang bangga memelihara Ikan Aligator dan menjadikannya sebuah konten di sosial media. Hal tersebut sangat disayangkan karena seharusnya masyarakat sudah teredukasidantahuterkaitisuIkanAligator, justru dengan bangganya memelihara Ikan Aligator yang secara tidak langsung memengaruhi orang lain untuk mencontoh hal tersebut. Sulitnya menegakkan peraturan yang berlaku di tengah masyarakat dan masih minimnya pengetahuan terkaitbahayanyaIkanAligatormenunjukkanbahwaadahalyangharusdibenahi. Pengendalian Ikan Aligator sebagai sebuah ikan invasif harus lebih tegas agar memberikan hasil yang optimal. Selain menyusun peraturan terkait memelihara ikan invasif, pemerintah juga harus menyusun perundang-undangan mengenai pelepasliaran ikan invasif. Dalam menyusun peraturan tersebut, pemerintah harus menegaskan jenis-jenis ikan yang perlu pengawasan dan pengendalian. Tidak cukup hanya di perancangan perundang-undangan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terlebih lagi, fakta bahwa beredarnya dan bahayanya Ikan Aligator masih kurang dipahami masyarakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan safari sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 19/2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara RepublikIndonesia.Sosialisasiyangdilakukanmencakuppengenalanikaninvasif dan dampak introduksinya. Selain itu, Nadya Andriani,KoordinatorProtectionof Forest and Fauna (ProFauna)IndonesiaJawaBarat,mengatakanjikaadayangtak sengaja menemukan atau tidak mengetahui larangan ikan aligator dipelihara, Nadya mengimbau masyarakat untuk menyerahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau BKIPM. "Jangan dilepas liar sembarangan karena ini bukan satwa asli Indonesia dan bersifat invasif yang berpotensi merusak
ekosistem asli dan memangsa satwa-satwa endemik," ucapnya.14 Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peraturan terkait keberadaan Ikan Aligator semakin memberikan efek jera. Untuk memberikan efek jera, pemerintah harus lebih tegasdalammenegakkanperaturan-peraturannyadanmenjatuhkanhukuman pada oknum-oknum yang melanggar Selain itu, dengan berbagai cara sosialisasi yang dilakukan pemerintah, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan yang luas terkait Ikan Aligator dan semakin sadar bahwa menormalisasikan pembudidayaanIkanAligatormerupakanhalyangmelanggarhukum.
14Huyogo Simbolon, “Ikan Aligator Tak Boleh Dipelihara, Ini Alasannya,” https://wwwliputan6com/regional/read/4149271/ikan-aligator-tak-boleh-dipelihara-ini-alasannya, diakses21November2022
INTERNET
DAFTARPUSTAKA
Bidari, Annisa. “Ganasnya Ikan Aligator, Bolehkah Dipelihara?” https://jagadtani.com/read/472/ganasnya-ikan-aligator-bolehkah-dipelihar a-.Diakses21November2022.
BKIPM Yogyakarta. “Efektivitas Peraturan Perundangan Terbaru dalam Mencegah Pelepasliaran Ikan Invasif oleh Masyarakat.” https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmyogyakarta/artikel/32750-efektivitasperaturan-perundangan-terbaru-dalam-mencegah-pelepasliaran-ikan-inva sif-oleh-masyarakat.Diakses21November2022.
BKIPM Yogyakarta. “Lebih Dari 5000 Ton Hasil Perikanan Dari PUD Di Yogyakarta Terancam, Ini Penyebabnya!”https://www.regulasip.id/book/16694/read Diakses 21 November2022.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. “Ikan Aligator.” https://dkp.jabarprov.go.id/ikan-aligator-atractosteus-spatula/. Diakses 21 November2022.
Simbolon, Huyogo. “Ikan Aligator Tak Boleh Dipelihara, Ini Alasannya.” https://www.liputan6.com/regional/read/4149271/ikan-aligator-tak-boleh -dipelihara-ini-alasannya.Diakses21November2022.
PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Nomor PM 41Tahun2014.
Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara. Nomor PM 19Tahun2020.
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 4 Tahun 1982,LNNo.12Tahun1982,TLNNo.3215.
Indonesia. Undang-Undang Perikanan, UU No. No. 45 Tahun 2009,LNNo.154 Tahun2009,TLNNo.5073.
JURNAL
Shaleh, Wahyu Khoirus. et. al. “Spatula dan Alligator sebagaiIkanEksotikyang diperdagangkan di Surabaya,” Sains dan Matematika (April2016).Hlm. 38.