Dalam melakukan suatu perbuatan hukum yakni menguasai harta warisan, seorang ahli waris harus memenuhi syarat utama mewaris yaitu membuat Surat Keterangan Waris dengan berdasar hukum pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (disebut dengan Perkaban Nomor 3 Tahun 1997) dalam ranah peralihan hak atas tanah yang memerlukan alas hak berupa keterangan waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun dengan keberlakukan regulasi tersebut, nyatanya masih terdapat penggolongan penduduk yang termuat di dalamnya dalam pembuatan Surat tanda bukti sebagai ahli waris ditujukan pada beberapa golongan penduduk. Dengan berlakunya peraturan ini menyebabkan adanya perbedaan penanganan pembuatan keterangan waris.
