Mosi tidak percaya telah dilayangkan publik sejak UU Cipta Kerja disetujui DPR pada 05 Oktober 2020. Rakyat menilik adanya konflik kepentingan, bahkan potensi korupsi peraturan (regulatory capture) yang melahirkan pasal-pasal yang mengerdilkan lingkungan. Salah satu lonceng bahaya bagi ekologi adalah pelemahan prinsip strict liability yang melemahkan penegakan hukum kasus karhutla (kebakaran hutan dan lahan).
Pelemahan prinsip strict liability Pasal 88 UU PPLH dan Pasal 49 UU Kehutanan pernah diupayakan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh APHI dan GAPKI. Namun, dengan keterlibatan Ketua APHI Indroyono Soesilo, Ketua GAPKI Joko Supriyono, dan Ketua APKI Aryan Warga Dalam sebagai satgas penyusun UU Cipta Kerja, prinsip strict liability pada akhirnya dilemahkan, bahkan dihapus melalui proses legislasi.
