Perkembangan digitalisasi telah menciptakan sebuah pembaruan inovasi dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisikan data secara aktual (real time), luas dan kompleks. Namun seiring dengan kecanggihan teknologi, diperlukan sebuah regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum demi memastikan perlindungan khususnya mengenai hak privasi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengusulkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diharapkan menjadi jawaban akan kebutuhan tersebut. Lantas seberapa penting kebetuhan mengenai regulasi tersebut? Dan apakah RUU PDP tersebut telah menjadi sebuah RUU yang sempurna?
