Pada tanggal 11 November 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada sederet pejabat petinggi negara yang dianggap berjasa terhadap bangsa. Harapannya, tanda kehormatan ini dapat menjadi bentuk apresiasi dan ajang introspeksi untuk bisa termotivasi memberikan sumbangsih bagi negara.
Akan tetapi, pemberian tanda kehormatan ini justru memunculkan polemik di antara masyarakat. Transparansi akan kelayakan penerima tanda kehormatan acap kali dipertanyakan.
Lalu, sebenarnya apa syarat dan parameter kelayakan penerima anugerah negara ini?
