Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin hak-hak warga negaranya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bentuk dari jaminan hak asasi manusia. Dalam melakukan haknya untuk beraspirasi, masyarakat memerlukan sebuah wadah, yakni organisasi kemasyarakatan.
Organisasi kemasyarakatan hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul berdasarkan kepentingan serta tujuan masing-masing. Namun, dewasa ini beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) acapkali melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kepentingan mereka yang mengganggu ketertiban masyarakat.
Sementara itu, ketentuan mengenai Ormas telah diatur di dalam Undang-undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini memuat tentang tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum. Lantas, bagaimana sikap pemerintah terhadap masalah ini? Apakah hukum yang telah ditetapkan efektif dalam menanggulangi masalah ini?
