Pembangunan Infrastruktur adalah kunci yang ditawarkan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membawa perekonomian Indonesia menjadi maju dan berkembang. Harapannya adalah pembangunan infrastruktur ini akan menimbulkan efek pengganda yang akhirnya menimbulkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan aksesabilitas antar daerah dan pembangunan industri yang mempekerjakan penduduk.
Akan tetapi, pembangunan sarana infrastruktur ini kerap kali menimbulkan polemik di antara warga yang terdampak penggusuran. Transparansi akan penggusuran, mekanisme pelibatan warga dalam penilaian ganti rugi juga sering kali menjadi hal yang dipertanyakan.
Lalu, sebenarnya apa ketentuan yang ada pada Undang-undang dan kenyataan di lapangan?
