Paper Review: The Impact of COVID-19 on Intellectual Property Legal System Related to Public Health

The Impact of COVID-19 on Intellectual Property Legal System Related to Public Health in Connection with TRIPS Flexibilities in Indonesia Nama Jurnal

: Indonesian Law Journal

Pengarang

: Andrieansjah

Tahun

: 2020

Diulas oleh

: Wahyu Sulistyo

Pendahuluan Pandemi COVID-19 melanda beberapa negara di dunia termasuk Indonesia yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Salah satu hal yang dipengaruhi adalah sistem hukum kekayaan intelektual akibat situasi darurat nasional. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan untuk mengatasi hambatan paten yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap diagnosa yang dipatenkan, seperti obat-obatan dan vaksin sesuai dengan Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dari World Trade Organization (WTO). Berdasarkan perjanjian TRIPS, terdapat beberapa fleksibilitas untuk kepentingan kesehatan masyarakat, seperti periode transisi, impor secara paralel, pengecualian dari hak paten, pengecualian dari patentabilitas, batasan perlindungan data, dan implementasi keputusan WTO tentang pelaksanaan paragraf 6 Deklarasi Doha.

Sebagai anggota WTO, Indonesia telah diizinkan untuk menerapkan fleksibilitas TRIPS dalam sistem hukum kekayaan intelektual nasional yang dapat meningkatkan akses obatobatan di Indonesia.

Negara-negara berkembang di dunia yang telah di izinkan untuk menerapkan fleksibilitas TRIPS, telah mengalami peningkatan dalam penggunaan fleksibilitas dalam sistem hukum nasionalnya masing-masing, seperti lisensi wajib yang digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditangani dalam penggunaan fleksibilitas TRIPS untuk mengefektifkan penggunaannya. Berdasarkan latar bekang tersebut, rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah kondisi penenarapan fleksibilitas TRIPS di Indonesia dan pengantisipasian dari permasalahan hukum kekayaan intelektual tentang kesehatan masyarakat pasca pandemi.

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sementara itu, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menjelaskan dampak COVID-19 terhadap sistem hukum kekayaan intelektual tentang kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan penerapan fleksibilitas TRIPS di Indonesia.

Diskusi Hasil penelitian mengenai kondisi penerapan fleksibilitas TRIPS di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan fleksibilitas dalam sistem hukum kekayaan intelektual, tapi masih mengalami hambatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam hal ini, terdapat dua kondisi dalam penerapan fleksibilitas TRIPS. Pertama, kondisi otomatis setelah Indonesia menjadi anggota WTO, antara lain periode transisi, pengecualian untuk hak paten, dan pengecualian dari patentabilitas. Kedua, kondisi ketika fleksibilitas TRIPS diterapkan dengan prosedur dan kriteria yang pasti, antara lain lisensi wajib, penggunaan pemerintah, impor paralel, batasan perlindungan data, dan implementasi paragraf 6 Deklarasi Doha.

Hasil penelitian mengenai upaya antisipasi dari permasalahan hukum kekayaan intelektual tentang kesehatan masyarakat pasca pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus memasukkan fleksibilitas TRIPS ke dalam undang-undang untuk memungkinkan penggunaan lisensi wajib secara efektif dan penggunaan penggunaan pemerintah secara non-komersial untuk mengatasi hambatan paten dalam mengaksesnya.

Selain itu, penyederhanaan prosedur mengenai lisensi wajib dapat dilakukan melalui lisensi sukarela yang tidak akan menghalangi pemegang paten untuk terus menemukan penemuan.

Penutupan Berdasarkan hasil diskusi yang diuraikan, penulis jurnal ini merekomendasikan dua hal mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, penggunaan pemerintah merupakan fleksibilitas yang dapat digunakan secara efektif untuk menghadapi pandemi COVID-19 karena pemerintah memiliki otoritas dalam penerapannya. Kedua, pemerintah harus mulai mempromosikan pendekatan lisensi sukarela agar dapat menyeimbangkan kepentingan pemegang hak dan kewajiban kepada publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Perjanjian TRIPS.