Ikut Bergerak dalam Fungsi Advokasi, BEM Bawa Banyak Perubahan
Fungsi advokasi sebagai wadah pengaduan dan aspirasi mahasiswa di lingkup Keluaga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Se marang (Polines) yang sebelumnya hanya dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), kini dilaksanakan bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Keputusan ini telah disepakati pada Rapat Koordinasi perdana BEM dan BPM pada Kamis (4/8/2022) lalu.
Dilansir dari artikel siber Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dimensi yang bertajuk 'Membagi Fungsi Advokasi Bersama BEM, Tuk Capai Kenyamanan Mahasiswa', tujuan dari adanya perubahan ini ialah agar mahasiswa lebih leluasa dan nyaman dalam menyampaikan aspirasinya. Perubahan tersebut juga dilatarbelakangi oleh relevansi tugas Komisi I agar tidak mencederai fungsinya dalam hal legislatif, karena fungsi pelayanan seharusnya masuk dalam bidang eksekutif. Maka, saat ini BPM memegang fungsi advokasi di bidang peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT), asuransi, dan penyampaian aspirasi. Kemudian BEM memegang
bidang penyelesaian mahasiswa bermasalah, beasiswa, dan penyampaian aspirasi.
Berjalan Setengah Periode, Bawa Perubahan Baik atau Buruk?
Fikry Alifiansyah selaku Ketua Komisi I BPM, menyampaikan bahwa sejauh ini sudah ada capaian sekitar 65%. Menurutnya, dalam setengah periode ini sudah cukup banyak perubahan yang diberikan oleh Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM. “Setengah periode ini untuk capaian sekitar angka 65%, tetapi untuk pemaksimalan memang belum bisa dikatakan 100%,” tutur Fikry. Melalui Forum Kesejahteraan Mahasiswa (Forkesma) yang diadakan oleh Kementerian
Adkesma dalam menjembatani aspirasi mahasiswa juga menjadi salah satu capaian yang sangat baik. Untuk itu, BPM juga ikut serta memberikan dukungan agar terserap maksimal oleh mahasiswa. “Ketika ada Forkesma pun kami beri dukungan berupa perihal yang perlu diangkat dalam forum tersebut agar bisa terserap maksimal oleh mahasiswa,” jelasnya.
Hal itu juga disampaikan oleh Iwan Setiawan, Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Polines, bahwa dari perubahan tersebut membawa capaian yang cukup luar biasa mengingat Kementerian Adkesma masih terbilang baru. “Melalui kementerian ini, mahasiswa jadi mengetahui tahap-tahap birokrasi seperti pelaporan di Rumah Aduan Mahasiswa,” ungkap Iwan. Selain itu, pencapaian tersebut juga dibuktikan dengan penyelesaian aduan tentang masalah parkiran dan mahasiswa yang terkena dampak banjir. Sejalan dengan Iwan, Titing Serly selaku Wakil Ketua 1 Himpunan Mahasiswa Adminstrasi Bisnis (HMAB) juga mengatakan perubahan ini sudah terlaksana dengan baik. “Sudah bagus, kami juga diberikan penaungan terkait keresahan maupun aspirasi mahasiswa,” terangnya.
Sudahkah Sarana Pengaduan Berjalan Maksimal?
Mengenai sarana pengaduan, Febrian Aji selaku Menteri Adkesma, menjelaskan bahwa sarana untuk pengaduan diantaranya terdapat Kesma Care dan Rumah Aduan Mahasiswa. Aduan dari mahasiswa juga dilayani melalui media sosial (medsos) seperti Instagram dan WhatsApp. “Sarananya banyak, tetapi medianya di Kesma Care dan Rumah Aduan Mahasiswa,” ucap Febrian. Namun menurut Febrian, respons dari mahasiswa masih kurang untuk menyampaikan keresahannya. “Intinya dari mahasiswa tidak perlu takut untuk menyampaikan keresahannya, kami sudah banyak platform yang bisa digunakan dengan sebaikbaiknya,” tutur Febrian.
Salah satu mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Rizki Ramadhan, turut menanggapi hal tersebut. Rizki beranggapan bahwa sosialisasi yang diberikan memang sudah bagus, tetapi ia merasa belum sepenuhnya sampai ke semua mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan melalui medsos dan pamflet. “Kemungkinan mahasiswa ada yang ingin mengadu tetapi tidak tahu bagaimana metodenya,” ungkap Rizki.
Lain halnya dengan Rizki, Iwan beranggapan
bahwa publikasi yang dilakukan sudah maksimal, namun kurangya literasi membuat hal tersebut tidak tersampaikan dengan baik. “Sudah ada kerja sama dengan HMJ, publikasi juga sudah maksimal. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa literasi di Indonesia itu seperti apa,” ucap Iwan. Maka dari itu, ia mengarahkan Kementerian Adkesma agar selalu memperbaharui data platform yang sering digunakan oleh mahasiswa Polines.
Lantas, Apa yang Perlu Dibenahi?
Fikry mengungkapkan untuk evaluasi dari setengah periode ini yaitu tentang transparansi dan koordinasi dari pihak BPM dan BEM. Komisi I BPM merasa jika ada informasi terkait tugas tersebut selalu memberitahu pihak BEM, tetapi berbanding terbalik dengan apa yang didapatkannya. “Kementerian Adkesma justru langsung berjalan ke HMJ, seharusnya dibicarakan dengan BPM terlebih dahulu,” ungkap Fikry. Namun, ia tetap berharap inovasi ini bisa diterus kan ke periode-periode selanjutnya.
Berbeda dengan Fikri, Febrian menyoroti terkait pengontrolan alur program dari kampus hingga sampai ke mahasiswa yang dilakukan oleh BPM. Pasalnya, terdapat aduan terkait asuransi yang merupakan bagian dari Komisi I tetapi justru ke Adkesma. “Yang perlu dievaluasi adalah terkait pengontrolan dari Komisi I agar mahasiswa tidak salah alur,” ujarnya. Ia berharap mahasiswa dapat menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Adkesma tanpa rasa takut. Hal itu dikarenakan Kementerian Adkesma dan Komisi I merupakan jembatan untuk mahasiswa ke institusi. “Kami siap membantu jika terdapat aduan atau aspirasi dari mahasiswa. Harapannya, kami bisa melayani dan menyejahterakan mahasiswa,” pungkasnya. (Dea Prima)
Sering Terlambat Menyebarkan Informasi, Masih Perlukah
Mengunggah STO BEM di Setengah Periode Ini?
Ilustrator: Alicia Siregar | Layouter: Emi Anggoro
Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga eksekutif Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polines menggunakan media sosial (medsos) sebagai salah satu sarana dalam penyebaran informasi. Tak bisa dipungkiri, para peselancar internet turut menjamah medsos dalam kesehariannya. Maka dari itu, selain sebagai sarana untuk menyebarkan informasi kepada khalayak internal maupun eksternal, medsos juga dijadikan sebagai dokumentasi kegiatan, serta branding organisasi maupun komunitas tertentu. Salah satunya adalah BEM Polines dengan ussername Instagram @bem_polines merupakan salah satu medsos yang aktif dalam menyebarkan informasi akademik seperti jadwal perkuliahan, informasi beasiswa dan lomba, serta kegiatan lain yang dibutuhkan mahasiswa Polines. Selain informasi akademik, Instagram BEM Polines juga menyebarkan informasi nonakademik seperti agenda Organisasi Mahasiswa (Ormawa), konten hari tematik, serta dokumentasi program kerja (proker) setiap kementerian BEM Polines. Medsos inilah yang dipegang oleh salah satu
kementerian di BEM Polines, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
Tak hanya Instagram, beberapa medsos yang dikelola BEM Polines yaitu YouTube, Twitter, dan Tiktok. Ketiga medsos tersebut tak kalah penting dalam menyebarkan informasi. Namun, pada realisasinya BEM Polines masih sering terlambat dalam mengunggah informasi. Menyoroti persoalan terlambatnya penyampaian informasi melalui Instagram, Ahmad Iqbal selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin (HMM), menilai jika mahasiswa telah mengetahui informasi melalui himpunan jurusan masing-masing. “Terkadang, hal yang diinformasikan sudah tersebar melalui himpunan jurusan maupun dari WhatsApp,” terang Iqbal.
Berbeda dengan Iqbal, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa Bahtera Manunggal (Kopma BM), Indra Prayogo, menuturkan bahwa informasi yang diberikan BEM dalam Instagramnya sudah membantu dan sesuai timeline. “Sudah tepat karena setiap
Ormawa bisa merekap proker di awal bulan untuk dipromosikan melalui Instagram,” tutur Indra. Tak hanya itu, Indra juga menambahkan bahwa informasi yang dimuat pada laman Instagram BEM juga cukup lengkap. “Peraturan dan jadwal akademik juga dibagikan di Instagram, tetapi kembali lagi pada keingintahuan mahasiswa,” imbuh Indra.
Tak hanya penyebaran informasi yang terlambat, sampai saat ini BEM Polines juga belum mengunggah Struktur Organisasi (STO) Kabinet Kolaborasi. Biasanya, setiap pergantian kepengurusan, setiap organisasi mengunggah Struktur Organisasi (STO) dengan tujuan memperkenalkan setiap pengurus baru dan pembagian tugasnya di Instagram tersebut. Berbeda dengan periode sebelumnya yang mengunggah STO pada pertengahan setengah periode, sampai saat ini BEM Kabinet Kolaborasi Polines belum mengunggah STO-nya.
Mengapa BEM Belum Mengunggah STO?
Jessu Okriandinata, Menteri Kominfo BEM Polines mengatakan bahwa STO akan diunggah sedikit terlambat dari periode sebelumnya dikarenakan beberapa kendala. “Kita harus menunggu jaket kabinet dan mengumpulkan seluruh fungsionaris BEM yang berbeda-beda jadwal kuliahnya,” ujar Jessu. Lamanya proses editing oleh kementrian Kominfo pun turut menjadi kendala. “Proses editing juga terhambat karena beberapa deputi Kominfo sedang banyak tugas kuliah,” jelas Jessu.
Jessu juga menambahkan bahwa feed STO akan diunggah bebarengan dengan video company profile BEM pada akhir bulan Januari nanti. “Pada kepengurusan ini ada inovasi berupa video company profile tentang penjelasan tiap kementerian,” tambah Jessu.
Apa Pengaruh dari Keterlambatan Pengunggahan STO?
Ulas balik laman Instagram @bem_polines pada kepengurusan sebelumnya, STO beserta tugas
pokonya diunggah pada bulan November. Sedangkan pada Kabinet Kolaborasi, hingga saat ini (24/01) STO tak kunjung diunggah. Mengenai hal tersebut, Jessu menjelaskan bahwa keterlambatan ini tidak akan berpengaruh pada capaian setengah periode. “Diusahakan tidak berpengaruh karena capaian setengah periode akan diunggah setelah STO,” kata Jessu. Kendati demikian, ia masih tidak mengetahui kapan tepatnya capaian setengah periode diunggah. “Untuk STO akan diunggah akhir Januari, namun untuk capaian setengah periode belum ada kebijakan lebih lanjut dari pimpinan,” terang Jessu.
Lantas, Bagaimana Eksistensi BEM Polines di Kalangan Mahasiswa?
Muhammad Shifa selaku mahasiswa tingkat satu Jurusan Administrasi Bisnis, mengatakan jika ia cukup mengetahui BEM KBM Polines, tetapi belum mengetahui jumlah kementerian di dalamnya. “Setahu saya ada 10 kementrian, tapi saya tidak tahu tugasnya apa saja,” kata Shifa. Sejalan dengan Shifa, Athifanaya Aisya, mahasiswa tingkat dua Jurusan Akuntansi juga mengatakan jika ia belum mengetahui keseluruhan pengurus BEM. “Saya tidak tahu siapa saja pengurus BEM saat ini,” ujar Athifanaya.
Jika ditarik kesimpulan, laman Instagram sangat berperan untuk mem-branding organisasi di suatu kampus. Masyarakat khususnya calon mahasiswa baru, biasanya akan mencari tahu informasi mengenai kampus melalui medsos terutama Instagram BEM. Sayangnya, BEM Polines masih dinilai kurang dalam hal tersebut. Falah Adli, Ketua Himpunan Jurusan Teknik Elektro (HME) berpendapat demikian. Ia merasa bahwa branding tentang Polines masih sangat kurang. “Branding-nya sangat kurang, semoga kedepannya lebih tertata dalam menyampaikan informasi agar dapat berkolaborasi bersama,” pungkas Falah. (Maura Nanda)
Laporan Khusus
Ulas Tuntas Kinerja Setengah Periode di Kementerian
BEM Kabinet Kolaborasi
Oleh: Ela Melianti | Layouter: Salwa Fitriyatunnisa
Kementerian Kabinet Kolaborasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta rencana strategis (renstra) kurang lebih selama setengah periode kepengurusan. Dalam renstra tersebut terdapat berbagai rencana atau agenda dan program kerja (proker) yang akan dijalani selama satu periode kepengurusan di BEM Kabinet Kolaborasi. Namun, berbeda dengan kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Sinergi Juang, kali ini Kabinet Kolaborasi lebih berfokus pada pelayanan terhadap mahasiswa melalui beberapa agenda dan proker yang ada di kementeriannya. Selain itu, Kabinet Kolaborasi juga telah mengurangi atau menghapus beberapa proker dari periode sebelumnya. Selama setengah periode kepengurusan, beberapa agenda dan proker dari setiap kementerian telah terlaksana, namun masih ada yang belum terlaksana karena terdapat kendala serta hambatan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, mari kita simak performa dan kinerja yang telah direalisasikan oleh setiap kementerian dalam Kabinet Kolaborasi BEM Polines, serta hambatan yang dihadapinya.
1. Kementerian Kesekretariatan (KSK) – Syifa Rachma Fadlila
Kementerian Kesekretariatan (KSK) mempunyai tupoksi untuk bertanggungjawab atas segala urusan kesekretariatan BEM dan mengatur kesekretariatan Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Mulai dari pembuatan format proposal, Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK), hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang nantinya akan dikonsultasikan ke institusi terlebih dahulu sebelum disosialisasikan ke Ormawa. Selain itu, dalam pengimplementasian tupoksinya, KSK memiliki beberapa agenda seperti Lokakarya, kunjungan setelah lokakarya, sosialisasi LPJ, kunjungan setelah sosialisasi LPJ dan LPJ di akhir periode kepengurusan. Jadi, Lokakarya disini bertujuan untuk mensosialisasikan format proposal, LPK dan surat-menyurat kepada Ormawa. Jika dikuantifikasikan, mungkin diatas 50% agenda KSK telah terlakasana.
Agenda yang telah terlaksana meliputi Lokakarya dan kunjungan setelah lokakarya. Untuk agenda sosialisasi LPJ rencana akan dilaksanakan bulan Januari lalu 2 minggu setelah sosialisasi LPJ, KSK akan melakukan kunjungan kepada setiap Ormawa. Kemudian di bulan Mei akan dilaksanakan LPJ dari tiap-tiap Ormawa. Meskipun demikian, selama setengah periode kepengurusan, KSK juga tidak luput dari kendala yang sempat dihadapi. Secara internal, KSK tidak menghadapi kendala yang cukup berarti. Namun, secara eksternal kendala yang dihadapi yaitu terdapat beberapa Ormawa yang mengirim suratnya tidak melalui Email KSK, karena disini kami memiliki tiga Email yang fungsinya berbeda. Beberapa Ormawa tidak mengirim suratnya ke Email yang tepat, sehingga membuat kami kebingungan.
2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Ulfah Nurliana
Kemenkeu memiliki dua tupoksi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Di mana fungsi internal meliputi pengelolaan keuangan BEM, sedangkan fungsi eksternal yaitu penaungan terhadap Ormawa. Penaungan yang dimaksud disini ialah Kemenkeu melakukan pelayanan melalui pengkoreksian proposal Ormawa ketika hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at. Disini Kemenkeu juga bekerjasama dengan BPM terkait pengoreksi dan pencairan dana kegiatan yang diajukan oleh setiap Ormawa. Selain itu, kemenkeu memiliki agenda lain seperti Lokakarya, kunjungan Ormawa, dan sosialisasi LPJ.
Selama setengah periode kepengurusan ini, persentase agenda terlaksana dari Kemenkeu telah mencapai 75%. Hal tersebut karena masih ada agenda yang belum terlaksana. Beberapa diantaranya yaitu sosialisasi LPJ dan kunjungan Ormawa kedua. Rencana kami, sosialisasi LPJ akan dilaksanakan pada pertengahan Januari bersama Ormawa untuk menyampaikan format dari LPJ. Ditambah lagi, terkait format LPJ tahun ini akan diganti dari format tahun lalu, karena format tahun lalu dinilai masih membingungkan bagi Ormawa. Selain itu, selama pelaksanaan tugasnya, Kemenkeu sempat menghadapi kendala dalam hal waktu. Adanya agenda yang dilaksanakan setiap hari dan disisi lain adanya jadwal perkuliahan sehingga mengakibatkan jadwal yang bertabrakan. Namun kendala tersebut masih dapat diatasi, jika ada Ormawa yang meminta pengkoreksian, Kemenkeu akan sesegera mungkin melakukan pengoreksian saat ada waktu luang.
3. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) – Jessu Okriandinata
Beberapa tupoksi dari Kementerian Kominfo meliputi
pengelolaan media sosial BEM seperti Instagram, Youtube, Tiktok, dan Twitter BEM, bekerja sama dengan media eksternal atau media partner, dan melakukan publikasi setiap kegiatan BEM. Pengimplementasian tupoksi dilaksanakan melalui beberapa agenda, karena Kominfo tidak memiliki proker di periode ini. Agenda tersebut meliputi konten “Bangga Polines”, info agenda Ormawa, media partner, peringatan hari jadi Ormawa Polines, serta pelatihan editing untuk internal fungsionaris BEM. Jika dari segi agenda, periode ini hampir sama seperti periode sebelumnya. Namun, dalam pembuatan konten kami memiliki inovasi baru yaitu mem-branding BEM melalui platform Tiktok.
Penggunaan platform Tiktok dimulai dengan konten pengenalan lingkungan kampus lalu selanjutnya ada pengenalan tentang staf muda BEM. Hanya saja, banyak yang belum mengetahui akun Tiktok BEM karena brandingnya yang masih kurang dan hanya melalui Instastory. Selama setengah periode kepengurusan ini, realisasi terlaksananya tupoksi dan
agenda telah mencapai angka 85%. Hal ini disebabkan karena masih ada info agenda ormawa yang belum terupload karena belum selesainya editing dan foto STO juga belum terupload karena terkendala dibagian editing dan sulit dalam mengumpulkan fungsionaris BEM.
4. Menteri Koordinator (Menko) Internal – Ananta Ilham Madjid
Secara umum, tupoksi Menteri Koordinator (Menko) Internal yaitu menjaga stabilisasi dari kementerian yang dinaungi, menggantikan kehadiran Presiden Mahasiswa (Presma) dan Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) dalam urusan internal serta melakukan pengawasan, serta mengontrol dan memberikan saran untuk kementerian yang dinaungi. Adapun kementerian yang dinaungi meliputi Kementerian PSDM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.
Selama setengah periode kepengurusan, tugas Menko Internal ada beberapa yang sudah berjalan. Seperti mengawal setiap proker dari Kementerian yang dinaungi, Misalnya agenda Konferensi Ketua Ormawa (KKO) terkait peminjaman tempat atau ada peminjaman tempat yang bermasalah itu Menko
Internal ikut andil membantu mengurus masalah tersebut. Selain itu, Menko juga membantu Kementerian PSDM untuk melakukan koordinasi dengan beberapa Ormawa terkait proker Latihan Keterampilan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Madya. Namun disisi lain, untuk tugas dimana ada fungsi evaluasi atau penegasan belum berjalan di setengah kepengurusan ini. Tak hanya itu, evaluasi untuk Menko di setengah periode kepengurusan ini memang terkait dengan sikap tegasnya. Disisi lain, selama pelaksanaan tugasnya, Menko Internal juga menghadapi kendala dalam hal motivasi fungsionaris yang naik turun dan kesibukan perkuliahan. Untuk kedepannya, Menko Internal akan lebih berfokus pada menjalankan fungsi yang menjaga kestabilan dari setiap kementerian dan menegaskan peraturan yang ada.
5. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) – Yuliani Wahyuningsih
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tiga tupoksi utama. Diantaranya terkait dengan pelayanan terhadap mahasiswa dan Ormawa, bertanggungjawab terhadap keberlangsungan agenda Ormawa dan inventaris atau kebersihan kantor. Pengimplementasian tupoksi tersebut dilakukan melalui berbagai agenda, seperti sosialisasi birokrasi, penyusunan handbook, Konferensi Ketua Ormawa (KKO), serta kunjungan ke Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan koordinasi kementerian penaungan. Sejauh ini, Kemendagri telah melaksanakan semua agenda selama setengah periode kepengurusan. Namun, persentase terlaksananya kegiatan yang telah dirancang untuk satu periode kedepan baru 70%.
Hal tersebut disebabkan karena agenda Kemendagri dilakukan secara berulang dan beberapa agenda yang belum terlaksana seperti pengadaan inventaris, kunjungan HMJ ketiga dan keempat, koordinasi ketiga dan keempat dengan kementerian yang menaungi beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Kementerian Minat dan Bakat. Koordinasi yang dimaksud disini yaitu jika kementerian tersebut telah melakukan penaungan dengan UKM yang dinaungi dan setelahnya ada aspirasi atau hasil naungan tersebut dinaikan ke Kemendagri. Lalu, agenda lain yang belum terlaksana ialah KKO kedua dan penyusunan handbook kedua. Kemudian, terkait terbatas dan kecilnya ruangan yang ada di kampus menjadi hambatan dalam hal peminjaman ruangan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan penyediaan handbook, adanya KKO dan koordinasi dengan pihak institusi. Selain itu, jika terjadi tabrakan tempat dengan institusi, Kemendagri akan melakukan koordinasi langsung dengan institusi dan biasanya Ormawa yang nantinya akan pindah tempat namun dengan pemberian hak istimewa. Hak istimewa yang dimaksud disini ialah Ormawa tidak perlu lagi membuat surat peminjaman tempat.
Sebagai Kementerian yang memiliki fungsi kaderisasi dan personalia, Kementerian PSDM memiliki beberapa agenda dan program kerja untuk mengimplementasikan tupoksi yang dimilikinya. Adapun agenda yang telah terlaksana dari kementerian PSDM meliputi sosialisasi pra dasar, sosialisasi Latihan Keterampilan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Dasar, sosialisasi Pendidikan Dasar (Pendas), sosialisasi LKMM Madya dan tour ormawa. Tak hanya itu, PSDM juga telah melaksanakan dua program kerjanya yaitu upgrading fungsionaris pertama, LKMM Madya, dan sekolah staff muda masih berjalan hingga saat ini.
Dapat dikatakan pencapaikan kerja dari PSDM telah mencapai 80% dari tugas yang ada selama satu periode. Hal ini melampaui target rencana awal dan program kerja serta agenda telah selesai lebih cepat. Kendati demikian, masih ada dua program kerja yang belum terlaksana dan akan menjadi fokus utama kementerian PSDM yaitu upgrading fungsionaris kedua yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Maret, dan sekolah staff muda yang ditargetkan selesai di April mendatang. Untuk kendala yang dihadapi PSDM hanya pada komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi kedepannya. Sedangkan kendala dari UKM yang dinaungi oleh PSDM ialah terkait penurunan jumlah Sumber Daya Mnausia (SDM) di setiap UKM nya.
7. Kementerian Agama (Kemenag) – Rindotul Huda
Pengimplementasian tupoksi diwujudkan dalam bentuk agenda dan koordinasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Kemenag tidak memiliki proker karena ingin lebih difokuskan pada fungsi utama yaitu penaungan dan komunikasi dengan ormawa. Proker yang dihapuskan atau ditiadakan pada periode ini yaitu Simfoni Religi. Lalu terkait agenda, sejauh ini agenda yang telah terlaksana meliputi Ngaji Internal BEM, Penaungan Ormawa, Bersih
Mushola, serta penyiaran konten keagamaan tiap bulannya. Dalam hal penaungan, Kemenag menaungi semua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), UKM Jazirah, Rohkris, dan Organisasi Kemahasiswaan Menginduk (OKM) Respon.
Selain itu, Kemenag juga telah menjalankan tupoksinya untuk mengawal jalannya program Peningkatan Spiritual Mahasiswa (Pesima) Polines. Namun, saat persiapan maupun pelaksanaan Pesima sempat terkendala beberapa hal seperti persiapan yang terlalu mendadak, kurangnya tempat yang memadai, dan masalah birokrasi serta sulitnya berkolaborasi dengan institusi. Terlepas dari hal itu, Kemenag telah menuntaskan sekitar 80% tugas serta tupoksinya. Untuk harapan kedepannya, semoga semangat dari fungsionaris dan Ormawa yang dinaungi bisa tetap terjaga serta target yang belum terlaksana bisa cepat tercapai.
Menko Eksternal bertanggungjawab untuk menaungi, mengawasi serta mengevaluasi beberapa kementerian yang berhubungan dengan pihak eksternal, seperti Kementerian Sosial Politik (Sospol), Kementerian Sosial Masyarakat (Sosmas), dan Kementerian Luar Negeri (Lugri). Dalam pelaksanaan tugasnya, Menko Eksternal turut hadir dalam setiap kegiatan dari kementerian yang dinaungi. Kegiatan tersebut meliputi kajian rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Sospol, kegiatan Polines Mengajar dari Kementerian Sosmas, dan agenda Kementerian Lugri yaitu Studi Banding dengan Politeknik Negeri Malang (Polinema). Sejauh ini, untuk tugas sudah terlaksana seluruhnya.
Setiap ada kendala internal atau dari Kementerian yang dinaungi, Menko segera bisa menanganinya, yaitu dengan memanajemen setiap kementerian supaya menuju ke tujuan awal masing-masing.
Kendati demikian, saat awal periode kepengurusan sempat ada kendala yang dihadapi. Kendala tersebut meliputi perlu adanya adaptasi dengan tupoksi yang ada serta benturan jadwal yang mengakibatkan sulit atau jarang berkumpul. Untuk fokus kedepannya yaitu mengajak tiga kementerian yang dinaungi untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal melalui proker yang masih belum berjalan sampai sekarang.
Sebagai pihak yang berperan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pergerakan secara horizontal terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, Kementerian Sosmas telah menjalankan beberapa proker dan agendanya. Segelintir agenda yang telah terlaksana meliputi kegiatan galang dana untuk banjir malang dan gempa cianjur, publikasi isu
lingkungan dan hari besar di instagram BEM, serta kegiatan penaungan dengan OKM dan HMJ. Sedangkan untuk proker Polines Mengajar masih berlangsung yang diawali dengan grand opening di pelataran Dinas Sosial Provinsi dengan temanteman difabel Yayasan Hati Bapa.
Kemudian, proker dan agenda yang belum terlaksana meliputi pelatihan relawan kampus siaga bencana yang rencana dilaksanakan di bulan Maret, Desa Mitra yang rencana terlaksana bulan Januari-Februari, Tanam Mangrove yang semula diadakan pada Sabtu (24/12/2022) lalu, dan harus batal karena kondisi cuaca. Jika dikuantifikasikan, secara keseluruhan program yang telah terlaksana mencapai 40%. Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Kementerian Sosmas ialah terkait dengan alam, karena kegiatan sosmas selalu terkait dengan alam dan itu susah untuk diprediksi. Kedepannya, Sosmas akan berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan berbagai upaya salah satunya melalui program Desa Mitra.
10. Kementerian Sosial Politik (Sospol) – Rifqi Hidayat
Selaku kementerian yang memiliki tupoksi merevitalisasi dan melakukan konsolidasi terkait wacana eksternal serta terfokus pada keikutsertaan dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Semarang Raya (BEM SERA), Kementerian Sospol mewujudkan tupoksinya melalui beberapa agenda. Adapun agenda yang telah terlaksana meliputi menjadi delegasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI dan mendapat amanah dari BEM SI menjadi koordinator isu informasi dan teknologi. Lalu, Kementerian Sospol juga telah merilis podcast dan kajian mengenai kenaikan BBM, serta melakukan pergerakan dan aksi.
Sedangkan, untuk agenda nonton bareng (nobar) dan diskusi rencana terlaksana bulan Januari, Sambang Sospol rencana terlaksana sebelum setengah periode kepengurusan berakhir, dan terakhir Sospol juga telah membantu Kementerian Advokesma untuk menyusun tuntutan yang diberikan kepada institusi perihal parkiran TN. Jika dikuantifikasikan, 70% tugas Sospol sudah terlaksana. Kedepannya, Sospol akan berfokus pada dua hal yaitu untuk mengedukasi mahasiswa Polines agar lebih melek politik dan secara eksternal Sospol menargetkan untuk lebih aktif dalam kegiatan BEM SI dan BEM SERA.
Kementerian Luar Negeri (Lugri) berfokus pada koordinasi dengan pihak eksternal untuk membawa nama baik dan citra Polines. Dimana tupoksi utamanya meliputi koordinasi dengan pihak eksternal seperti Organisasi Daerah (ORDA), Tim Forum Komunikasi
Mahasiswa Politeknik Indonesia (FKMPI) dan humas Ormawa setiap dua bulan sekali. Sejauh ini, hampir semua agenda telah terlaksana semua seperti agenda penaungan Organisasi daerah (Orda), Tim FKMPI, dan forum lingkar humas. Selain itu, kunjungan eksternal dan podcast juga sudah terlaksana.
Kendati demikian, masih ada satu agenda yang belum terlaksana yaitu starter studi untuk mencari data alumni yang sudah bekerja. Rencana awal, target pelaksanaan starter studi di bulan November. Tetapi karena terkendala adanya kepengurusan baru dari institusi jadi belum bisa terlaksana dan rencana terlaksana di bulan Januari. Hal ini mengakibatkan persentase terlaksananya tugas Kementerian Lugri baru mencapai 70%. Untuk kedepannya, Lugri akan lebih berfokus pada pengembangan Orda dan membentuk Orda dari seluruh Pulau Sumatera. Hal ini, karena Orda dinilai mampu membrandingkan nama kampus serta BEM Polines ke ranah eksternal.
12. Menteri Koordinator (Menko) Kemahasiswaan – Achmad Satria Kusuma
Sebagai jembatan penghubung antara Presma dan Wapresma ke Kementerian dinaungi, Menteri Koordinator Kemahasiswaan menaungi 4 Kementerian seperti Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), Minat dan Bakat (Minbak), Riset dan Penalaran (Rispen) dan Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma). Sama seperti Menko lainnya, dalam pelaksanaan tugasnya Menko Kemahasiswaan melakukan pengawasan, mendampingi dan memberikan saran serta rekomendasi mengenai masalah yang dihadapi di setiap kementerian yang dinaunginya. Menko membantu menyelesaikan masalah dan kendala dengan memberikan saran berdasarkan masalah apa yang kementerian tersebut alami. Hal ini karena setiap kementerian memiliki kendala serta fokusnya masing-masing, seperti Kementerian Ekraf terkendala dalam hal branding karena mahasiswa masih belum tahu fungsi ekraf sebenarnya dan Kementerian Rispen yang belum bisa mencakup secara luas mengenai risetnya.
Sedangkan, kendala yang dihadapi dihadapi Menko lebih terkait manajemen waktu agar bisa selalu hadir untuk semua kementerian yang dinaungi. Rencana kedepan, Menko Kemahasiswaan ingin membranding empat kementerian yang dinaungi agar mahasiswa dapat merasakan adanya kementerian tersebut. Selain itu juga ingin mengumpulkan empat kementerian menjadi satu dan mengadakan malam keakraban.
Kementerian Minbak memiliki dua tupoksi dalam menjalankan tugasnya. Pertama, sinergitas lingkar minat bakat antar UKM dan HMJ. Tupoksi ini diimplementasikan dalam bentuk agenda penaungan empat UKM dan lima Divisi Minbak HMJ. Kedua, sinergitas pengembangan rencana peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang minat bakat. Tupoksi ini diimplementasikan dan juga telah terlaksana dengan adanya info lomba akademik dan data prestasi mahasiswa yang diunggah satu bulan sekali di medsos BEM. Dalam hal ini, Kementerian Minbak berkolaborasi dengan Kementerian
Rispen. Selain itu, Kementerian Minbak juga telah mempublikasikan konten Ngobrol Minat dan Bakat yang berkolaborasi dengan UKM serta HMJ yang dinaunginya.
Selanjutnya, untuk tahun ini Kementerian Minbak tidak ada proker, hanya saja melanjutkan proker Adimas Adinda Polines dari tahun sebelumnya. Jadi, untuk realisasi tugas Adimas Adinda Polines telah dijalankan untuk periode tahun ini yang dinamakan dengan Duta Kampus Space. Lalu, terkait terlaksananya tugas Kementerian Minbak sudah mencapai lebih dari 50% karena beberapa agenda telah dilaksanakan setiap bulannya. Sejauh ini, kendala yang dihadapi hanya pada manajemen waktu karena sibuknya jadwal perkuliahan.
Sebagai fasilitator data ilmiah untuk menunjang dan meningkatkan prestasi mahasiswa, Kementerian Riset dan Penalaran (Rispen) memiliki tiga proker utama dan beberapa agenda. Adapun proker tersebt meliputi Seminat Tematik yang telah terlaksana pada 26 November 2022, Sosialisasi PKM yang rencana dilaksanakan pada bulan Januari, dan Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) yang rencana terlaksana bulan Maret dan April. Disamping itu, untuk agenda yang telah terlaksana meliputi riset prestasi mahasiswa dan info pengembangan akademik. Jika dikuantifikasikan, realisasi tugas terlaksana telah mencapai 60% karena masih ada dua proker dan agenda yang belum terlaksana.
Lalu, untuk proker yang belum terlaksana yaitu Sosialisasi PKM, P2MD dan agenda sosialisasi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) karena masih menunggu dari pihak institusi. Terkait kendala yang dihadapi selama setengah periode kepengurusan, hanya pada kurangnya partisipasi pada beberapa proker yang dilaksanakan misalnya pada proker Seminar Tematik. Untuk rencana strategis kedepan ialah lebih pada peningkatan prestasi mahasiswa Polines terutama melalui PKM dan P2MD. Diharapkan untuk tahun ini proposal yang masuk untuk PKM dan P2MD meningkat
Bachriansyah
Kementerian Adkesma memiliki dua tupoksi utama yaitu terkait pengawalan isu birokrasi kampus dan mengontrol jalannya program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang ada di Polines. Dalam pengimplementasian tupoksinya, Adkesma lebih menitikberatkan pada pelayanan berupa advokasi. Advokasi tersebut terkait beasiswa, permasalahan mahasiswa, dan aspirasi. Selain itu, Adkesma juga memiliki beberapa agenda seperti penaungan HMJ, info lowongan kerja, magang, info kost dan pesantren, info beasiswa, dan beberapa info lain yang telah dipublikasikan.
Selanjutnya, untuk menjaring aspirasi dan mengawal isu internal kampus, Adkesma juga sempat mengadakan Forum Kesejahteraan Mahasiswa (Forkesma). Dengan adanya forum ini, Adkesma mampu menjadi jembatan atas keluhan mahasiswa ke institusi. Seperti masalah keresahan mahasiswa terkait parkiran TN dan Sipil. Selanjutnya, untuk persentase terlaksananya agenda Adkesma sekitar 60% hingga 70%. Hal ini dikarenakan Adkesma juga masih menghadapi kendala terkait kurangnya partisipasi mahasiswa terutama pada kegiatan Forkesma. Untuk kedepannya, Adkesma akan lebih berfokus pada branding pelayanan kepada mahasiswa.
Dalam mengimplementasikan tupoksinya, Kementerian Ekraf memiliki beberapa agenda dan satu proker utama. Agenda tersebut meliputi penaungan UKM dan HMJ, Diskusi Ekonomi, Riset Bisnis, serta podcast kewirausahaan. Podcast tersebut untuk mewawancarai mahasiswa Polines yang memiliki usaha dan dapat menginspirasi mahasiswa lainnya. Kementerian Ekraf memiliki satu proker utama yaitu Expo Kewirausahaan yang tergabung dengan BEM Awards dan konser yang rencana akan terlaksana pada akhir masa kepengurusan. Selama setengah periode kepengurusan, Kementerian Ekraf telah mencapai banyak hal seperti berhasil melakukan kerjasama dengan pihak eksternal yaitu Kafe Pijar dan Konveksi Raden.
Kendati demikian, ada beberapa hambatan yang dihadapi Kementerian Ekraf selama setengah periode kepengurusan. Hambatan tersebut terkait kurangnya referensi dalam menjalankan proker karena tahun sebelumnya proker dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). Namun, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik dan tidak terlalu berakibat pada agenda atau proker dari Kementerian Ekraf. Hal ini dibuktikan dengan sudah terlaksananya semua agenda yang direncanakan untuk setengah periode kepengurusan.
Berdasarkan hasil riset kuesioner yang telah diperhitungkan.
Adakan Sosialisasi Produk Hukum, Sudahkah Menjangkau Seluruh Mahasiswa?
Penyebaran produk hukum yang luas untuk mahasiswa dari seluruh elemen yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) akan memudahkan mahasiswa dalam mengetahui eksistensi serta tujuan diciptakannya produk hukum. Menjadi tempat bernaungnya produk hukum, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) bertugas untuk mengupayakan agar seluruh anggotanya dapat menyebarluaskan produk hukum kepada seluruh mahasiswa. Namun, sosialisasi dan penyebaran informasi yang hanya melalui pamflet secara dalam jaringan (daring), serta koordinasi yang kurang terstruktur menjadi kendala utama bagi mahasiswa umum untuk mengetahui produk hukum. Hal tersebut dikarenakan mayoritas hanya mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang mengetahui adanya produk hukum.
Penyebaran Produk Hukum di Kalangan
Ormawa
BPM merupakan tempat pemenuhan aspirasi bagi seluruh mahasiswa di KBM Polines, untuk itu diperlukan adanya pengenalan yang jelas dan terstruktur dari BPM kepada mahasiswa umum agar penyampaian aspirasi dapat berjalan sesuai prosedur. Pengenalan produk hukum oleh BPM dilaksanakan setiap tahunnya melalui program kerja (proker) Pendidikan Dasar (Pendas) yang diadakan Ormawa.
Dalam Pendas tersebut diselipkan salah satu materi yang berhubungan dengan produk
hukum. Adanya materi tersebut diharapkan semua elemen mahasiswa mengetahui adanya produk hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Lintang Amarul selaku Ketua BPM Periode 2022/2023, bahwa BPM selaku badan legislatif sudah mengupayakan anggota Ormawa untuk mengetahui adanya produk hukum. “Setiap Ormawa, baik itu fungsionaris maupun calon fungsionaris sudah kami berikan sosialisasi mengenai produk hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Titing Serly selaku Wakil Ketua 1 Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HMAB), mengatakan bahwa penyebaran
produk hukum melalui Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sudah disebarluaskan melalui grup kelas. “HMAB sudah mengajak mahasiswa umum untuk berpartisipasi dalam sosialisasi, serta sudah disebarluaskan melalui grup kelas dan grup ketua kelas yang ada di jurusan Administrasi Bisnis (AB),” ucapnya.
Produk Hukum Belum Menjangkau Seluruh Mahasiswa
Seluruh KBM Polines berhak mengetahui informasi terkait produk hukum, baik mahasiswa yang mengikuti Ormawa maupun tidak. Namun faktanya, tidak semua mahasiswa mengetahui adanya produk hukum ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPM. Penyebarluasan yang kurang efektif serta tidak lengkapnya informasi yang diberikan menjadi alasan utama ketidaktahuan mahasiswa umum.
Safi Mukholafatu selaku mahasiswa umum mengatakan bahwa produk hukum yang diciptakan untuk mahasiswa lebih condong ke organisatoris. “Produk hukum ini diciptakan untuk seluruh mahasiswa atau yang berkecimpung di organisasi saja? Karena tidak semua mahasiswa mendapatkan impact dari adanya sosialisasi itu,” ungkapnya.
Sejalan dengan Safi, Mahmuda Zaghlady selaku Ketua Organisasi Kemahasiswaan Menginduk (OKM) Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), mengatakan bahwa produk hukum pastinya sudah menjangkau ke Ormawa, tetapi ia merasa OKM belum dilibatkan. “Keikutsertaan sosialisasi hanya untuk Ormawa, sedangkan OKM tidak ada. Maka dari itu, saya tidak tahu adanya sosialisasi produk hukum tersebut,” tuturnya.
Mengenai ketidaktahuan beberapa mahasiswa terkait sosialisasi produk hukum tersebut, Lintang mengakui target penyebarluasan informasi masih belum sepenuhnya tercapai dan akan terus menambah inovasi. “Belum
sepenuhnya tercapai karena kami masih ada beberapa inovasi seperti menempel pamflet di mading setiap jurusan dan forum terbuka mengenai sosialisasi produk hukum,” ucapnya.
Esensi Produk Hukum bagi Mahasiswa
Sebagai elemen yang tergabung dalam KBM Polines, seluruh mahasiswa sudah dipastikan mendapatkan hak yang sama untuk mengetahui dan mengerti adanya produk hukum yang mengatur keberlangsungan
KBM Polines. Meskipun tidak termasuk dalam anggota Ormawa, mahasiswa tetap mempunyai hak untuk mengakses informasi terkait produk hukum dan berkewajiban untuk mematuhinya.
Seperti yang disampaikan oleh Yulinda Wardani selaku Ketua Badan Legislatif (Baleg), bahwa produk hukum merupakan aturan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipatuhi seluruh mahasiswa, namun yang lebih banyak mematuhi adalah Ormawa. “Kebanyakan yang mematuhui produk hukum itu Ormawa, padahal sasaran produk hukum tersebut adalah untuk seluruh mahasiswa,” ucapnya. Pentingnya mahasiswa dalam mengetahui adanya produk hukum bukan hanya untuk mengetahui hak sebagai mahasiswa saja, melainkan juga untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Ormawa.
Menyinggung terkait pentingnya mahasiswa dalam mengetahui adanya produk hukum, Lintang pun menjelaskan bahwa pengetahuan tentang produk hukum tersebut penting bagi seluruh mahasiswa sebagai batasan dan dasar atas segala tindakan atau kegiatan yang ada di organisasi. “Dalam menjalankan suatu organisasi perlu adanya produk hukum agar tidak keluar jalur,” pungkasnya. (Kharisma Wahyu)
Setengah Periode Berjalan, Pansus Peninjauan Ulang AD/ART
KBM Polines Tahun 2016 Masih dalam Proses Pembentukan
Ilustrator: Naufal Aftabuddin | Layouter: M. Tajul Arifin
Perkembangan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Peninjauan Ulang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) Tahun 2016 ditargetkan dapat berjalan mulai bulan Januari ini. Pembentukan Pansus tersebut didasarkan pada kesepakatan saat Kongres Mahasiswa (KM) 2022. Sebagai Koordinator Pansus, ditunjuklah Ananta Ilham selaku Menteri Koordinator (Menko) Internal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Polines periode 2022/2023. Kendati demikian, hasil peninjauan AD/ART KBM Polines Tahun 2016 dipastikan tidak akan selesai pada satu periode kepengurusan.
Latar Belakang Pembentukan Pansus
Peninjauan Ulang AD/ART Tahun 2016
Koordinator Pansus periode 2022/2023, Ananta Ilham, mengatakan bahwa latar belakang pembentukan Pansus disebabkan
karena AD/ART KBM Polines Tahun 2016 dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan KBM Polines saat ini. “Berdasarkan hasil KM kemarin, memang AD/ART KBM Polines Tahun 2016 ini dinilai sudah tidak relevan,” terangnya. Lebih lanjut, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) periode 2022/2023, Lintang Amarul, menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti ketidakrelevanan tersebut, dibentuklah
Pansus yang merupakan hasil kesepakatan dari KM 2022 lalu. “Salah satu keputusan KM 2022 adalah pembentukan Pansus Peninjauan Ulang AD/ART KBM Polines Tahun 2016,” jelasnya.
Adapun bagian yang sudah tidak relevan dalam AD/ART KBM Polines Tahun 2016 tersebut disampaikan oleh Ananta antara lain terkait legalisasi Organisasi Kemahasiswaan Menginduk (OKM), perioderisasi KBM Polines yang biasanya dilakukan sekitar Bulan April, Mei, atau Juni, hingga sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yang masih
menjadi satu di KBM Polines. “Bagian yang tidak relevan yaitu legalisasi OKM, perioderisasi KBM Polines, dan sistem pemerintahan,” terangnya.
Realisasi Pansus dalam Setengah Periode
Kepengurusan di KBM Polines
Terkait dengan keikutsertaan dalam Pansus, Ananta menyampaikan bahwa pihak yang berperan antara lain, anggota BEM dan BPM, serta ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa).
“Jadi yang ikut serta yaitu BEM BPM, ketua Ormawa, mahasiswa umum, serta demisioner dari teman-teman Ormawa,” jelasnya. Lebih lanjut, Ananta menambahkan bahwa hingga setengah periode kepengurusan berjalan, perkembangan Pansus tersebut masih dalam proses pembentukan panitia. “Masih dalam proses pembentukan, rencananya ketua Ormawa akan dikumpulkan untuk membahas Pansus ini,” tambahnya.
Masih terkait dengan realisasi Pansus dalam setengah periode kepengurusan di KBM Polines, Lintang menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami Koordinator Pansus dalam pembentukan panitia. “Kendalanya adalah dari tim penyusun draf untuk wakil dan elemen-elemen lainnya yang belum ada,” terangnya. Hal tersebut menyebabkan susunan kepanitian belum dapat dibentuk. Meskipun demikian, Ananta menyampaikan bahwa pihaknya sudah memiliki gambaran terkait rencana yang akan dibahas dalam Pansus. “Sudah ada grand design dan argumen-argumen dari pengalaman demisioner yang dapat menjadi gambaran untuk berjalannya Pansus ke depannya,” jelas Ananta.
Tanggapan OKM Terkait Pembentukan
Pansus
Marisa Retnosari selaku Ketua OKM
Capital Market Community (CMC) Polines, menyampaikan bahwa belum banyak yang dibahas terkait entitas OKM di Polines dalam AD/ART KBM Polines Tahun 2016. “Menurut saya belum banyak yang dibahas terkait OKM,
hanya di salah satu pasal saja,” ujarnya. Marisa menambahkan bahwa di dalam AD/ART KBM Polines Tahun 2016 juga belum jelas terkait penempatan dan keterangan OKM. “Bahkan di bab Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tidak ada yang menyangkut tentang OKM, jadi masih belum jelas saja untuk penempatan atau keterangan OKM,” tambahnya.
Pendapat lain mengenai perlunya peninjauan AD/ART KBM Polines Tahun 2016 ini juga disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia (FKMPI), Syaiful Anwar, bahwa seharusnya OKM juga dicantumkan dalam KBM Polines agar memiliki status yang jelas. “Seharusnya dicantumkan statusnya di KBM Polines sehingga OKM memiliki posisi yang jelas dalam menjalankan kegiatannya,” terangnya. Tak hanya itu, Syaiful juga mengatakan bahwa dengan adanya pengkajian kembali dapat membantu OKM dalam hal pendanaan. “Dengan adanya pengkajian, seluruh Ormawa mendapatkan hak yang sama terutama untuk pendanaan,” tuturnya.
Terlepas dari semua proses dan kendala pembentukan Pansus, Marisa berharap bahwa secara pengakuan, OKM dapat dilibatkan pada kegiatan-kegiatan organisasi di KBM Polines. “Harapannya kami dapat dilibatkan di setiap kegiatan dan dapat berinteraksi dengan Ormawa lain,” jelasnya. Selain itu, Syaiful juga berharap terkait peninjauan dapat terealisasi dan mendapatkan keputusan yang sesuai dengan kondisi KBM Polines saat ini. “Semoga dapat terealisasi dan mendapatkan keputusan yang sesuai,” ujarnya. Tak hanya itu, Ananta juga menambahkan harapannya terkait pembentukan Pansus agar tetap mendapatkan hasil meskipun tidak sesuai dengan target.
“Harapannya, pembentukan Pansus bisa berjalan meskipun peninjauan tidak akan selesai dalam satu periode kepengurusan,” pungkas Ananta. (Inayah Bulan)
Mengupas Inovasi BPM Parlemen Catrabhinaya di Setengah Periode Kepengurusan
Oleh: Candra Ayuningtyas M. | Layouter: M Tajul Arifin
Masa kepengurusan Parlemen Catrabhinaya Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah mencapai enam bulan masa jabatan. Dengan mengusung slogan ‘Selaras Satu Manfaat’ dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BPM memberikan pembaharuan dan perubahan sistem dari empat fungsi BPM di periode sebelumnya. Dalam pembaharuan sistem tersebut, pembagian fungsi advokasi menjadi salah satu inovasi yang paling tersorot di periode ini. Kendati demikian, adanya inovasi tersebut tak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing alat kelengkapan BPM. Berikut rangkuman inovasi BPM Parlemen Catrabhinaya selama setengah periode kepengurusan.
Parlemen Catrabhinaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu ‘Catra’ yang berarti payung kebesaran raja, dan ‘Bhinaya’ yang berarti ekspresi dan kesempurnaan. Dengan nama Catrabhinaya, diharapkan BPM dapat menjadi lembaga kepercayaan Polines yang dapat bermanfaat dan berguna bagi civitas akademika Keluarga
Besar Mahasiswa (KBM) Polines, serta mampu berinovasi dan berekspresi dalam memajukan KBM Polines.
Untuk memaksimalkan sistem regulasi, BPM membuat adanya pembaharuan sistem pada empat fungsi yang dimiliki oleh BPM, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi advokasi, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, BPM membuat amandemen Undang-Undang (UU) baru seperti pada UU Pemilihan Raya (Pemira) dan UU Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Di samping itu, memberikan transparansi setengah periode mengenai penyerapan dana Organisasi Mahasiswa (Ormawa) menjadi inovasi pada fungsi anggaran. Di fungsi advokasi, BPM berkolaborasi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengenai pembatasan-pembatasan agar advokasi di KBM Polines berjalan lancar. Terkait fungsi pengawasan, BPM akan membuat evaluasi pada kegiatan Ormawa.
Bukan hanya dalam sistem eksternal, dalam internal BPM juga membuat inovasi untuk meningkatkan anggota BPM bersama staf ahli agar bisa fokus dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah
direncanakan. Selain itu, untuk menunjang kinerja dan semangat anggotanya, BPM membuat semacam penghargaan bagi anggota yang sudah melaksanakan kinerjanya dengan maksimal di setengah periode kepengurusan. Selama pelaksanaannya, seluruh inovasi tersebut telah sukses dengan persentase sebesar 75%. Namun, masih perlu adanya evaluasi dalam hal optimalisasi personalia.
Inovasi yang dicetuskan oleh Komisi I ialah adanya pembagian fungsi advokasi bersama BEM, khususnya pada Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma). Pembagian fungsi tersebut yaitu di bidang aspirasi terkait peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan asuransi di bawah naungan BPM. Sedangkan perihal beasiswa dan mahasiswa bermasalah sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Adkesma dari BEM. Adapun latar belakang pembagian fungsi advokasi tersebut yaitu untuk relevansi tugas dan kinerja di Komisi I, serta agar tugas bisa terfokuskan dengan aspek-aspek yang telah ditentukan.
Sejauh ini, inovasi yang dicetuskan sudah mencapai angka 65%, karena di setengah periode ini sudah cukup banyak perubahan yang Adkesma berikan. Penilaian tersebut dilihat dari adanya Forum Kesejahteraan Mahasiswa (Forkesma) yang telah membantu menjembatani mahasiswa dalam penyampaian aspirasi. Evaluasi dari Komisi I adalah perlu ada nya transparansi antara pihak Kementerian Adkesma dan BPM, karena informasi yang didapatkan oleh pihak BPM berbanding terbalik dengan apa yang Adkesma temukan, serta banyak informasi-informasi yang mengendap. Tak hanya itu, BEM dan BPM juga memerlukan adanya koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) perihal advokasi di KBM Polines.
Legislative Pedia dan Positive Talks (Podcast Legislative Talks) yang akan dilaksanakan pada Februari-Maret menjadi inovasi yang dicetuskan oleh Komisi II dalam hal infomedia. Legislative Pedia akan membahas terkait lembaga legislatif yang ada di kampus, mengingat masih banyak mahasiswa yang kurang mengetahui hal tersebut, serta bagaimana penerapan trias politica serta student governance, dan telah terlaksana selama setengah periode ini. Sedangkan Positive Talks ialah bincang bersama ketua-ketua pada alat kelengkapan BPM. Tak hanya itu, Komisi II juga berinovasi untuk membuat buku majalah yang berisikan kajian strategis.
Sedangkan dalam hal eksternal, Komisi II berpartisipasi aktif dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) yang merupakan sebuah wadah lembaga legislatif di perguruan tinggi se-Indonesia.
Tidak terlalu banyak perbedaan inovasi di periode ini dan periode sebelumnya. Komisi II hanya fokus memperbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Komisi II juga sudah merasakan beberapa manfaat dari inovasi yang dibuat, seperti banyaknya mahasiswa yang mengetahui produk hukum dan kelegislatifan kampus, serta pemahaman mahasiswa mengenai FL2MI karena konten Instagram yang telah dibuat.
4. Aditya Nur Saputra – Ketua Komisi III (Bidang Pengawasan dan Yudikasi)
Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Komisi III yaitu menjadi koordinator pengawasan sekaligus menegakkan yudikasi karena nantinya akan mengawasi Ormawa yang ada di bawah naungan BEM. Sedangkan fungsi yudikatif ini merupakan lanjutan dari mediasi atau penyelesaian masalah yang ada di KBM Polines apabila penyelesaian masalah tersebut sudah tidak terpecahkan atau sudah tidak ada jalan keluar. Maka dari itu, fungsi yudikatif yang dimiliki oleh Komisi III bisa diberlakukan dengan cara sidang istimewa.
Secara masif, dari Komisi III dapat dikatakan belum memiliki inovasi. Namun, pada periode ini akan memperjelas sistem pengawasan Ormawa yang sesuai dengan UU, yang mana saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan telah disahkan. Komisi III berharap agar dapat mengupayakan sistem pengawasan yang ideal kepada Ormawa agar tidak menimbulkan stigma yang buruk dari mahasiswa umum. Hal tersebut dikarenakan dana kemahasiswaan adalah kepemilikan dari Ormawa saja dan tidak dirasakan secara langsung oleh mahasiswa umum. Untuk kedepannya, tidak menutup kemungkinan untuk sedikit memberi perubahan atau evaluasi terkait berjalannya UU Pengawasan agar bisa lebih baik lagi di periode kepengurusan selanjutnya.
5.
Saiffudin – Ketua Komisi IV (Bidang Kelembagaan dan Rumah Tangga)
Kelembagaan dan rumah tangga menjadi arah gerak utama dari Komisi IV. Dalam kelembagaan, terdapat pembentukan Komisi Pemilihan Raya (KPR) dan Badan Pengawas Pemilihan Raya (BPPR) selaku pelaksana dan Badan Pengawas Pemira yang ada di KBM Polines. Dalam hal rumah tangga, tugas tersebut lebih ke arah internal BPM, seperti inventaris dan hal-hal lain yang terkait dengan kesekretariatan yang ada pada BPM. Inovasi yang Komisi IV miliki ialah dengan fokus ke arah peningkatan KPR dan BPPR yang nantinya dari dua kepanitiaan ini akan menjadi pembentuk kader dari pasangan Presiden Mahasiswa (Presma) dan Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma), maupun kelanjutan BPM di periode selanjutnya.
Sejalan dengan peningkatan dua kedua badan tersebut, upaya dari Komisi IV meliputi perbaikan pembentukan KPR dan BPPR dengan melakukan penambahan materi terkait UU Pemira yang ada, sehingga anggota KPR dan BPPR nantinya dapat memahami secara maksimal UU Pemira yang telah diamandemen dan memudahkan mereka dalam merencanakan Pemira kedepannya. Hal lain yang yang dapat dilakukan yaitu mengatasi kendala dalam pencalonan Pemira dengan cara menjelaskan kembali fungsi dan urgensi mahasiswa untuk berada di lembaga tinggi seperti BEM dan BPM.
Badan Legislasi (Baleg) bukanlah badan yang mudah berinovasi, karena menggunakan dasar yang tetap. Jadi, dalam kepengurusan kali ini inovasi dari Baleg yakni fokus untuk memperbaiki apa saja yang dirasa masih luput atau masih kurang di periode sebelumnya. Perbaikan tersebut yaitu ingin memperjelas sistem dan teknik persidangan yang baik dengan cara mensosialisasikannya melalui acara Pendidikan Dasar (Pendas) di setiap Ormawa serta melalui Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Dasar (LKMMD).
Persentase keberhasilan Baleg selama setengah periode kepengurusan ini sudah mencapai 60%. Berpegang pada evaluasi periode sebelumnya, diperlukan upaya lebih untuk mensosialisasikan kembali produk hukum dan teknik bersidang agar menjadi lebih baik. Target dari sosialisasi ini ditujukan untuk seluruh KBM Polines, baik Ormawa maupun mahasiswa umum. Hal ini bertujuan agar mahasiswa Polines bisa melek akan produk hukum dan dapat mengetahui apa saja hak yang akan mereka dapatkan.
Namun, sampai saat ini antusiasme mahasiswa belum bisa dipastikan, mengingat BPM baru mengupayakan sosialisasi melalui pamflet. Tak hanya itu, Baleg juga mengupayakan agar dapat mengesahkan tiga dari lima Produk Legislasi Kampus (Prolekum) yang telah disepakati dalam Kongres Mahasiswa (KM).
7. Yossy Oktavia W. – Ketua Badan Anggaran
Menjalankan fungsi budgeting di BPM Polines dengan melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian anggaran kemahasiswaan ke seluruh elemen KBM Polines, serta membuat analisis transparansi keuangan sebagai bahan rekomendasi merupakan tugas dari
Badan Anggaran (Banggar). Inovasi yang Banggar cetuskan lebih ke perbaikan sistem untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi. Hal yang diperbaiki yaitu terkait perubahan sistem pengoreksian bersama
Kementerian Kesekretariatan (KSK) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) BEM yang diubah menjadi satu arah. Kemudian memaksimalkan pengumpulan pembayaran dana mahasiswa di tiap semester dengan melakukan transparansi mengenai mahasiswa yang sudah ataupun belum membayar untuk kemudian dilakukan penagihan kembali.
Selama setengah periode kepengurusan, perkembangan inovasi tersebut dalam hal koreksi telah berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan pembayaran dana kemahasiswaan sempat adanya kontra dari mahasiswa, tetapi metode tersebut dapat dirasa cukup berhasil untuk meningkatkan pengumpulan dana mahasiswa. Dengan adanya dua inovasi tersebut, mahasiswa harusnya sadar akan pentingnya membayar dana kemahasiswaan karena pada dasarnya dana yang dibayarkan oleh mahasiswa akan dikembalikan kepada mahasiswa lagi, baik dalam bentuk asuransi maupun penggunaan dana untuk melaksanakan program kerja (proker) Ormawa yang nantinya diikuti juga oleh mahasiswa.
Tilik Hasil Riset BEM dan BPM Setengah Periode Kepengurusan
Oleh: Tim Riset | Layouter: Emi Anggoro
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi intra kampus yang menjadi representasi lembaga eksekutif di tingkat perguruan tinggi, sedangkan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) merupakan badan organisasi tingkat tinggi di tingkat perguruan tinggi pada bidang legislatif, yudikatif, advokatif, dan penganggaran dalam struktur keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines). Sesuai dengan fungsinya, BEM dan BPM bertanggung jawab dalam mengayomi mahasiswa dan berperan sebagai wadah mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Tak terasa, setengah kepengurusan BEM dan BPM berjalan melalui berbagai program kerja (proker) maupun kinerja yang telah dilaksanakan. Untuk itu, dalam mengevaluasi kinerja dua organisasi tersebut dibutuhkan suatu penilaian yang melibatkan seluruh mahasiswa Polines.
Oleh karena itu, kami tim riset LPM Dimensi telah melakukan survei terhadap mahasiswa di lima jurusan Polines dengan keterangan sebagai berikut; Jurusan Teknik Elektro sebanyak 72 responden, Jurusan Teknik Sipil sebanyak 38 responden, Jurusan Teknik Mesin sebanyak 38 responden, Jurusan Akuntansi sebanyak 163 responden, dan Jurusan Administrasi Bisnis sebanyak 96 responden. Dari total 407 responden terdapat 213 responden menyatakan diri sebagai anggota Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan 194 responden menyatakan bukan anggota Ormawa.
RISET KINERJA BEM KABINET KOLABORASI
1. Apakah Anda mengetahui fungsi BEM dalam KBM Polines?
2. Menurut Anda, apakah BEM telah dikenal oleh mahasiswa Polines secara keseluruhan?
3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja setengah periode BEM 2022/2023?
4. Menurut Anda, apakah media sosial BEM berperan besar dalam penyebaran informasi dan aspirasi yang dibutuhkan mahasiswa?
5. Apakah Anda mengetahui gambaran atau deskripsi kerja dari Kementerian BEM Kabinet Kolaborasi?
6. Apakah Anda pernah menyampaikan kritik dan saran kepada BEM? Jika pernah, berikan penilaian terhadap respon BEM!
7. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan yang telah diberikan BEM jika diukur dari seluruh kinerja Kementeriannya? (Kementerian Kesekretariatan, Keuangan, Kominfo, Dalam Negeri, Agama, PSDM, Minat Bakat, Kesejahteraan Mahasiswa, Riset dan Penalaran, Sosial Politik, Sosial Masyarakat, Luar Negeri, Ekonomi Kreatif)Dari skala 1-10, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BEM Kolaborasi selama setengah periode!
Mayoritas responden menilai secara keseluruhan bahwa kinerja BEM dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa sudah cukup baik. Akan tetapi, beberapa responden juga mengungkapkan bahwa ada kementerian yang memberikan pelayanan kurang baik. Hal tersebut diantaranya adalah kurangnya attitude dari beberapa anggota BEM dalam melayani mahasiswa, kurang efektifnya mekanisme-mekanisme pelayanan BEM, kurang luasnya sosialisasi kepada mahasiswa, sistematika yang sering berubah-ubah terutama dalam hal peminjaman, hingga anggota kementerian satu dengan lain tidak mengerti mengenai sistematika jobdesk kementerian lain yang menyebabkan kurang terlihatnya profesionalisme dan kinerja dari anggota BEM tersebut. Selebihnya, responden berharap BEM dapat meningkatkan kinerjanya setengah periode kelak.
8. Dari skala 1-10, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BEM Kabinet Kolaborasi selama setengah periode!
Terkait penilaian responden terhadap kinerja BEM Kabinet Kolaborasi selama setengah periode dari range 1 sampai 10, range 8 paling tinggi yaitu sebanyak 140 dari 407 responden, diikuti 118 responden memilih range 7, kemudian 36 responden yang sama memilih range
5 dan 6. Selanjutnya, 35 responden memilih range 9, disusul 15 responden memilih range 4, serta 11 responden memilih range 10, dan sisanya memilih range 1 sampai 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kinerja BEM sudah cukup baik selama setengah periode kepengurusan.
9. Berikan kritik mengenai kinerja BEM Kabinet Kolaborasi selama setengah periode ini! Kritik yang diberikan responden yaitu BEM kurang menjangkau ke mahasiswa secara luas serta kurang adanya branding dari BEM sehingga banyak mahasiswa yang tidak tahu mengenai tugas dan fungsi yang dibuat oleh BEM. Selain itu, beberapa responden juga mengungkapkan mengenai piket Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam peminjaman tempat maupun barang yang perlu ke kantor kadang tidak ada orang padahal sudah sesuai jam kerja. Di samping itu, mahasiswa berharap BEM untuk memiliki kinerja yang lebih teliti, santun dalam berperilaku, cekatan, serta tanggap dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan Ormawa maupun mahasiswa umum.
10. Berikan saran mengenai kinerja BEM Kabinet Kolaborasi untuk setengah periode ke depan!
Saran responden untuk BEM yaitu agar BEM bisa memanfaatkan lagi sosial media dalam memberikan informasi secara umum terkait kegiatan, tugas, dan pelayanan tiap kementerian supaya mahasiswa bisa lebih tahu. Selain itu, beberapa responden menyatakan supaya BEM bisa lebih tanggap dalam merespon aspirasi, komunikatif terhadap Ormawa lain, dan memperhatikan attitude serta profesionalitas dalam bekerja. Disisi lain, responden juga memberikan semangat agar BEM dapat meningkatkan kinerjanya untuk setengah periode ke depan.
1. Apakah Anda mengetahui visi atau tagline yang diusung oleh BPM Parlemen Catrabhinaya?
2. Menurut Anda, apakah BPM telah dikenal mahasiswa secara keseluruhan?
3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja BPM selama setengah periode?
4. Apakah Anda mengetahui gambaran tugas dan wewenang dari setiap komisi di BPM?
5. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan yang telah diberikan BPM jika diukur dari seluruh kinerja badan dan komisinya?
6. Menurut Anda, apakah media sosial BPM berperan besar dalam penyebaran informasi dan aspirasi yang dibutuhkan mahasiswa?
12,5% 49,4% 43,7% Ya Tidak
7. Menurut Anda, apakah aspirasi mahasiswa telah direspon dan dieksekusi dengan baik oleh BPM?
Ya Mungkin Belum
22,9% 11,3%
Mungkin 65,8%
8. Dari skala 1-10, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BPM Parlemen Catrabhinaya selama setengah periode!
Terkait penilaian responden terhadap kinerja BPM Parlemen Catrabhinaya selama setengah periode dari range 1 sampai 10, range 8 paling tinggi yakni sebanyak 148 dari 407 responden, diikuti 113 responden memilih range 7, kemudian 42 responden memilih range
5. Selanjutnya, 39 responden memilih range 6, disusul 29 responden memilih range 9, serta 8 responden memilih range 10, dan sisanya memilih range 1 sampai 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BPM sudah cukup baik selama setengah periode.
Sambungan
9. Berikan kritik mengenai kinerja BPM Parlemen Catrabhinaya selama setengah periode ini!
Berdasarkan tanggapan responden yang kami terima, dapat disimpulkan banyak responden menyebutkan bahwa BPM Parlemen Catrabhinaya kurang dalam melakukan publikasi di media sosial karena masih banyak keluhan mahasiswa yang tidak mengetahui kinerja BPM. Hal ini didukung pula dengan beberapa respon mahasiswa menjawab tidak tahu dalam menjawab pertanyaan ini. Selain itu, kritikan mengenai adanya kesalahpahaman komunikasi yang sering terjadi antara pihak BPM dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
10. Berikan saran mengenai kinerja BPM Parlemen Catrabhinaya untuk setengah periode ke depan!
Mahasiswa Polines berharap BPM Catrabhinaya kedepannya dapat lebih transparan akan pekerjaan dan inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga mahasiswa dapat melihat kinerja yang dilakukan BPM untuk Polines. Hal tersebut dapat dilakukan melalui branding media sosial dan juga sosialisasi. Selain itu BPM diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dengan mahasiswa umum, HMJ, serta UKM untuk tidak memberikan informasi secara mendadak, menghindari kesalahpahaman komunikasi, serta membangun hubungan yang lebih baik.
KESIMPULAN:
Dari riset yang telah dilakukan, terkumpul sebanyak 407 responden yang tersebar pada lima jurusan di Polines, dapat disimpulkan bahwa kinerja BEM Kabinet Kolaborasi dan BPM Parlemen Catrabhinaya Periode 2022/2023 selama setengah periode ini sudah cukup baik. Responden menginginkan supaya BEM dan BPM memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi seputar kinerja dan juga berbagai informasi umum terkait kegiatan dan layanan yang diberikan agar mahasiswa umum mengetahui lebih jauh tentang BEM dan BPM. Selain itu, responden juga menginginkan BEM dan BPM lebih komunikatif, tanggap dalam merespon aspirasi yang masuk, serta memperhatikan kembali profesionalitas dalam mengemban tugas.
LPM Dimensi
Pelindung: Prof. Dr. Totok Prasetyo, B.Eng (Hons), M.T., IPU, ASEAN.Eng, ACPE, Penasehat: Aris Sunindyo, S.E., M.M., Pembina: Junaidi, S.T., M. Eng., Pemimpin Umum: Rafli Hardiansyah, Sekretaris Umum: Dwi Wulandari, Annisa Safina Ika S., Bendahara Umum: Oktavia Dewi Faradita, Intan Dwi Yuniarti, Pemimpin Redaksi: Annisa Nur Aulia, Redaktur Majalah: Ela Elfita Fatimah., Reitha Alya Pramudita., Redaktur Buletin: Candra Ayuningtyas M., Redaktur Siber: Mahesti Diva Pratiwi, Rizky Tania Ulul H., Redaktur Fotografi dan Videografi: Arya Bhisma F., Imam Mahdi I., Koordinator Fotografi dan Videografi: Hanif Nugraha R., Laila Syifa S., Redaktur Artistik: Ranira Salma Edza F., Sari Wahyuningsih, Koordinator Layout: Hasna Jilan Anjaina, Reporter: Dea Prima P., Ela Melianti, Inayah Bulan D., Kharisma Wahyu L., Maura Nanda P., Staf Fotografi dan Videografi: Afifin Ihza R., Dina Kania W., Lucky Khairul E., Nadea Elva Rosalia A., Staf Ilustrasi: N. Alicia Siregar, Sabrina Safira R., Sofiya Nur Azizah., Staf Layout: Arshanty Dona H., Desdiera Khairunnisha, Dian Chintya F., Salma Velita, Pemimpin Litbang: Alifa Salsabilla Khalda R., Kadiv. PSDM: Alifia Tiara P, Kadiv. Humas: Nurul Azizah, Kadiv. Riset: Izdihar Rana Haifa., Staf PSDM: Rofiqul Ulya R., Siti Ratnasari, Vikha Putri A., Staf Humas: Khamim Nur, Neza Ahnasyah, Ulya Fauzia, Staf Riset: Klara Ramadani, Maria Angelina S., Nisrina Nur Rahma, Pemimpin Perusahaan: Tiara Ayu Dhiya U., Kadiv. Perusahaan: Dianita Vega Sekar I., Koordinator Periklanan dan Non Produk: Arifiani Kusuma Sakti, Koordinator Logistik: Adella Titah A., Staf Perusahaan: Lutfia Diva A., Muhammad Nur Ikhsan, Nabila Aristawidya, Nadliatul Maula.
“Kemajuan tidaklah
dicapai tanpa perubahan. Mereka yang tidak dapat mengubah pikiran, maka tidak
dapat mengubah apa pun.”
mungkin- George Bernard Shaw