Jateng Provinsi Terinovatif

Jateng Provinsi Terinovatif: Rapor Inovasi Keberhasilan Bagi Pemerintah Daerah

Oleh: Rosita Galuh W. | Desainer: Rakha Yusan Al Hafizh

Memiliki banyak prestasi tentu menjadi apresiasi yang patut dibanggakan oleh Pemerintah Daerah, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, gelar “Provinsi Terinovatif” berhasil dinobatkan kepada Provinsi Jawa Tengah pada malam puncak penghargaan Innovation Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ditilik dari namanya, penghargaan IGA adalah wujud apresiasi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan dijadikan sebagai rapor prestasi bagi kepala daerah atas inovasi yang telah dijalankan.

Dalam kaitannya dengan gelar sebagai “Provinsi Terinovatif”, istilah inovasi menjadi topik utama yang diperbincangkan. Bicara mengenai inovasi, tentu bukan hal yang asing di telinga. Hakikatnya, inovasi diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan atau pemanfaatan produk dan/atau suatu sistem yang memberikan nilai yang berarti. Dilansir dari laman Jurnal Manajemen yang berjudul “Desain Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Lampung Timur”, inovasi menjadi cara baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Inovasi mendorong akselerasi pembangunan daerah untuk mencapai kemajuan.

Penyelenggaraan birokrasi pemerintah telah mengalami perpindahan paradigma di masa sekarang. Pemerintah yang semula sifatnya dilayani masyarakat beralih posisi menjadi pemerintah-lah yang berwenang melayani masyarakat. Kondisi ini apabila diterjemahkan mengandung makna setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah semata- mata untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Di sinilah peran inovasi hadir sebagai media pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keberadaan inovasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diterjemahkan pada Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Di sana, telah diamanatkan langsung kepada setiap perangkat daerah untuk melaporkan inovasinya kepada Pemerintah Pusat untuk kemudian diberikan penilaian sebagai apresiasi. Begitu menilik kebijakan ini, tampak bahwasanya keberadaan inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam sebuah penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, bahkan dijadikan sebuah ajang kompetisi dalam apresiasinya.

Inovasi Jateng memadai dalam parameter penilaian

Sesuai cakupannya, partisipasi penghargaan IGA yang diselenggarakan oleh Kemendagri melibatkan seluruh perangkat daerah seIndonesia, tak terkecuali Jawa Tengah. Satu hal yang patut diapresiasi, bahwasanya dari sejumlah 336 inovasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Jawa Tengah dinilai memadai ditilik dari nilai parameternya dalam sistem indeks inovasi. Jerry Walo, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pusat Litbang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri mengatakan semua inovasi yang diinputkan oleh Jateng, mulai dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi bentuk lainnya telah nyata terpenuhi dalam parameter penilaian. Semua inovasi dari Provinsi Jawa Tengah dapat terpenuhi aspek kualitasnya.

Satu hal menarik, ketika dari banyaknya inovasi yang dilaporkan oleh Jateng terdapat satu inovasi unggulan yang sangat menunjang pencapaian sebagai provinsi terinovatif. Hal tersebut disampaikan oleh Taufiq Wahyu, Analis Penelitian Sub Bidang Pelayanan Inovasi dan Teknologi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Jawa Tengah pada saat dijumpai beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan inovasi Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan menjadi inovasi unggulan yang mendukung target makro di Jawa Tengah. Sebagai inovasi unggulan, setiap OPD bertanggung jawab terhadap satu desa dampingan dengan target menuntaskan kemiskinan dan pengangguran. “OPD berhak berkarya sehingga desa dampingan tidak termasuk desa miskin,” tutur Taufiq.

Makna penghargaan “Provinsi Terinovatif”

Ketika ada sebuah pernyataan keberadaan inovasi hanya dijadikan batu loncatan untuk memperoleh penghargaan, tentu hal tersebut tidaklah benar. Pernyataan tersebut jelas ditampik oleh Taufiq, ia mengungkapkan bahwasanya gelar sebagai “Provinsi Terinovatif” ibarat penerimaan rapor. Dalam artian yang sebenarnya inovasi diciptakan bukan hanya sekadar formalitas melainkan bisa dijalankan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Taufiq, Dwi Endah Lestari, Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik, Biro Organisasi Jawa Tengah juga menyampaikan hal serupa. “Inovasi yang pantas mendapat penghargaan bukan hanya dari canggihnya suatu teknologi melainkan dampak dari inovasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat atau tidak,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, pengembangan sebuah inovasi memerlukan dukungan berupa komitmen, koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama yang semakin erat dari semua pihak. Slamet Santoso, salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip megungkapkan bahwasanya keempat hal tersebut menjadi hal utama yang harus dipikirkan. “Semua harus berpikir ke sana, agar sudah terpola secara teratur,” pungkas Slamet.