Buletin Edisi Rapor BEM-BPM 2021-2022: Menilai Setengah Periode Kepengurusan by LPM Dimensi Polines

MENILAI KINERJA BEM & BPM 2021/2022

Edisi Khusus Rapor BEM

Laporan Utama

Kurangnya Kontribusi Ormawa, Bagaimana Kelanjutan Pansus 2021?

Ilustrator: Vikha (Crew Magang) | Layouter: Arshanty (Crew Magang)

Kongres Mahasiswa (KM) 2021 telah enyepakati terbentuknya kembali tim m Panitia Khusus (Pansus) yang mengkaji pegaruh perpindahan status Politeknik N egeri Semarang (Polines) yang semula S atuan Kerja (Satker) berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sebelumnya, pada KM 2020 telah dibentuk pansus periodisasi yang mengkaji peralihan masa periodisasi dari Juni-Juli menjadi Januari-Desember. Dilansir dari notulensi KM hari kedua, terdapat empat aspek yang perlu ditelaah atas perubahan status BLU, yakni bidang akademik, dana Uang Kuliah Tunggal (UKT), dana ormawa, serta bentuk kerja sama BLU. Namun, pembahasan tim pansus sejauh ini hanya mencapai pencarian data saja, karena kurangnya kontribusi dari perwakilan Orga nisasi Mahasiswa (Ormawa). Orientasi Pembentukan Pansus Andhika Rifat, Ketua Komisi IV Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) m enyampaikan

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

tugas utama dari tim pansus yaitu mengkaji suatu isu atau perkembangan yang ada di kampus sesuai dengan kesepakatan forum dalam sidang KM. Kemudian, hasil dari pansus akan menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan sebagai bukti pergerakankan mahasiswa yang peduli akan lingkungan kampus. Selaras d engan Rifat, Aufa Fadlol, Menteri Koordinator (Menko) Kemahasiswaaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) selaku koordinator pansus juga menambahkan jika ketua Ormawa sudah sepakat apabila pansus t ahun ini mengusung isu BLU. Dimana k eanggotaan pansus sendiri terdiri atas dua perwakilan dari masing-ma sing Ormawa. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Ananta Ilham merasa bahwa pembentukan tim pansus sangatlah penting. Tak hanya karena kesepakatan di KM, tetapi juga melihat pelayanan dari Polines sendiri yang masih dirasa kurang.”Kami merasa b utuh

Sambungan riset dan kajian juga, supaya kedepannya lebih baik. Jadi dibentuknya pansus sangat penting,” ungkap Ananta. Kejelasan Kinerja Pansus Aufa mengungkapkan bahwa sampai saat ini tidak ada kontribusi dari Ormawa. Sejak awal dibentuknya tim pansus, ia telah berniat untuk membagi anggota menjadi empat kelompok agar pansus lebih cepat dalam mengkaji empat aspek yang telah ditetapkan bersama. Setiap Ormawa juga telah diminta mengumpulkan nama untuk menjadi pe nanggung jawab dalam tenggat waktu satu minggu. Namun, sampai rapat kedua pada Agustus 2021 lalu belum mendapatkan jawab an yang pasti. “Menurut saya disini Ormawa itu setengah hati, tidak sepenuhnya memberi jawaban,” ungkapnya. Sejalan dengan Aufa, Fredy Catur Andi sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa tim pansus sudah mengadakan beberapa kali pertemuan, tetapi delegasi tiap Ormawa tidak mengindahkan pembahasannya, sehingga delegasi akhirnya kurang aktif. Menanggapi hal tersebut, Naufal Azmi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil mengakui kurangnya kontribusi dari pihak Ormawa. Akan tetapi, ia mengungkapkan bahwa Ormawa sebenarnya merasa bingung terkait kinerja pansus. “Kontribusi dari Ormawa kurang k arena dari yang saya lihat koordinator pansus kurang memberi job,” tutur Naufal. Yusuf Rodhi selaku Ketua Unit Kegiatan M ahasiswa (UKM) Jazirah pun menyampaikan bahwasanya masih belum ada kejelasan koordi nator p embahasan, termasuk kontribusi dari Ormawa yang lain. “ Sewaktu pembahasan masih ada Ormawa yang tidak hadir dan tidak memberikan komentar, jadi pembahasannya antara fokus dan tidak fokus,” ujar Yusuf. Sedangkan, Aufa menyampaikan jikapenunjukan kelompok dilakukan secara langsung tanpa p ersetujuan, maka dikhawatirkan anggota pansus akan bekerja setengah hati. Ia menginginkan

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM anggota p ansus mengambil inisiatif sendiri tanpa harus diminta. Dalam setengah periode ini, Rifat menilai persentase sementara kinerja tim pansus yaitu 5% sampai 10%. Angka ini berdasarkan dengan kinerja tim pansus yang sampai saat ini baru berhasil membentuk anggota pansus dan mengumpulkan data-data. Rifat menuturkan keterlambatan pansus karena adanya perubahan direktur serta jajarannya. “Kebijakan pansus masih menunggu kebijakan kampus yang masih baru dan berubah dari kebijakan sebelumnya,” ujar Rifat. Lalu, Bagaimana Keberlanjutan Pansus? Terkait dengan keberlangsungan pansus setengah periode ke depan, Aufa akan tetap mempertahankan adanya tim p ansus. N amun, dalam pelaksanaannya ia akan memfokuskan pansus terhadap kerja sama BLU saja, sesuai dengan renstra yang t elah ia buat. Ia juga menambahkan bahwa dalam akhir kepengurusan nanti, Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPK) pansus akan d isampaikan ke mahasiswa umum melewati KM. “Karena adanya LPJ di akhir periode, maka kurang bijak jika pansus dibubarkan di tengah-tengah seperti ini,” imbuh Aufa. Yusuf juga berpendapat bahwa dalam pembahasan pansus ini lebih baik difokuskan ke aspek bentuk kerja sama BLU karena fokus tim pansus terkait kinerjanya dirasa belum teratur. Ia pun mengatakan sebaiknya ada studi banding dengan universitas yang juga menerapkan sistem BLU. “Paling tidak ada studi banding, agar kita lebih tau BLU itu kebijakannya seperti apa,” tutur Yusuf. Apabila kedepannya pansus aktif k embali, Fredy berharap anggota pansus dapat berpikir kritis dan mau menyumbangkan pikirannya. Anggota pansus juga harus lebih mengerucutkan lagi pokok permasalahan dan dikorelasikan idealnya akan seperti apa. “Jika ada inventaris dan idealnya yang tidak sinkron, maka dari situlah masalah yang perlu dikaji,” pungkas Fredy. (Candra)

Edisi Khusus Rapor BEM

Laporan Utama

Ilustrator: Sabrina

Perubahan Polines BLU: Birokrasi BEM Tak Berpengaruh, Sosialisasi Tuk Pengawalan Kurang

Ilustrator: Sabrina (Crew Magang) | Layouter: Arshanty (Crew Magang)

Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah resmi beralih status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sejak Senin (07/06) 2021 lalu yang sebelumnya merupakan perguruan tinggi Satuan Kerja (Satker). Dalam Satker sendiri mengharuskan pe ngelolaan dana suatu p erguruan tinggi diatur dan atas sepengetahuan Kementerian Keuang an sebelum dialokasikan ke institusi. D engan adanya perubahan BLU ini, menjadikan perguruan tinggi lebih mandiri dalam mengelola keuangannya dengan tujuan sebagai peningkatan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan fleksibilitas dan produktivitas perguruan tinggi. Untuk itu, sistem BLU memungkinkan perubahan pada tatanan birokrasi dan koordinasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. Mengingat peralihan status BLU bertepatan dengan regenerasi organisasi mahasiswa (Ormawa) sekaligus pergantian direktur, BEM Kabinet Sinergi Juang dikatakan menjadi generasi awal dalam

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

pelaksanaan sistem BLU kaitannya dengan ke berlangsungan KBM Polines. Lalu, bagaimana pengaruh perubahan ini terhadap birokrasi dan koordinasi BEM KBM Polines d engan Ormawa? Birokrasi BEM KBM Polines, Tak Berubah Signifikan Mengenai sistem birokrasi struktur KBM Polines yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) BEM, tidak mengalami perubahan. Menurut Candrasa Wira selaku Ketua Kemendagri, dengan menerapkan buku pedoman birokrasi yang telah diterbitkan maka semua telah terakomodir. “Tidak perlu inovasi, buku pedoman birokrasi sudah cukup mengoordinasi,” terangnya. Selaras dengan Wira, Muhammad Fikry Alifiansyah, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro menuturkan terkait masalah birokrasi yang masih sama dengan Satker, sehingga belum ada perubahan-perubahan secara signifikan yang dirasakan. “Birokrasinya masih sama

Sambungan engan Satker jadi belum ada perubahan yang d signifikan,” jelasnya. Meskipun secara garis besar tak ada perubahan, terdapat beberapa penyesuaian terkait birokrasi saat ini. . “Masalah birokrasi berubah karena dari Mendagri, institusi, BPM menerapkan aturan baru terkait RAB dan perizinan,” ucap Fikry. Wira menyampaikan bahwasanya perubahan yang ada untuk menyesuaikan institusi, seperti format surat terkait jajarannya akibat pergantian ke pengurusan dan tempat yang sementara tidak dapat di pinjam karena sedang diperbaiki. “Perbedaannya pada format surat dan tempat yang sementara tidak bisa dipinjam,” jelasnya. Koordinasi BEM dengan Ormawa Berkaitan dengan koordinasi antara BEM dengan Ormawa, BEM telah mencanangkan agenda sowan Ormawa setiap dua bulan sekali. Agenda tersebut telah terlaksana oleh BEM pada Oktober 2021 lalu. Namun, s owan kedua yang seharusnya terlaksana pada D esember kemarin, tertunda akibat kesibukan internal masing-masing Ormawa hingga saat ini. Hal tersebut dituturkan oleh Presiden Mahasiswa (Presma) BEM KBM Polines, Fredy Catur, b ahwa sowan Ormawa diselenggarakan dengan mengumpulkan semua Ketua Ormawa untuk saling mengakrabkan diri dan sebagai momen pengawalan status BLU. “Sowan Ormawa yang kedua sempat tertunda. Terkait dengan BLU, momen ini sayang dilewatkan begitu saja, kita perlu mengawal, makanya kemarin kita mengadakan forum,“ jelas Fredy. M enanggapi koordinasi yang dilakukan BEM ter hadap Ormawa, Daffa Lukman selaku General Manager Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) New PLBS me ngungkapkan bahwa hal tersebut telah baik dan dapat menjaga silaturahmi bersama. Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap ormawa memiliki kesibukannya masingmasing hingga lupa jika masih berada di KBM Polines. “Pelaksanaan sowan sudah baik dan dapat merekatkan antarormawa w alaupun kita memiliki kesibukan masing-masing. Mungkin kedepannya d apat d itingkatkan dan ditekankan lagi,” ungkap Daffa.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM Kendati demikian, menanggapi upaya pengawalan tersebut, tidak ada nya p emahaman ke Ormawa terkait materi perubahan BLU untuk dibahas dalam forum aspirasi menjadi salah satu kendala yang dirasakan. Ungkapan demikian disampaikan oleh Daffa bahwa materi dari institusi kepada BEM BPM kurang tersampaikan. “Bagaimana kita mau membahas institusi, sedangkan kita belum tahu apa saja yang dibahas institusi kepada BEM BPM,” ujarnya. Selain itu, kendala kurangnya memaksimalkan struktural dalam penyampaian informasi secara bertingkat turut disampaikan oleh Fikry. Institusi jarang menyampaikan informasi penting seperti Surat Keputusan kepada BEM ke Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), selanjutnya di salurkan kepada mahasiswa padahal hal ter sebut akan lebih efisien dan searah. “Institusi kurang memaksimalkan penyampaian informasi secara bertingkat meskipun lebih mudah, sehingga terkadang membuat mahasiswa bingung terkait berita dan menjadi simpang siur,” ungkap Fikry. Menanggapi kendala dan keresahan yang dialami oleh Ormawa, Fredy menerangkan bahwa terkadang dari pihak institusi dalam menyampaikan informasi sering kali mendadak seperti H-1 dan terkadang pihaknya mengabarkan ke grup Ormawa tetapi tidak ada tanggapan. “Informasi dari institusi t erkadang mendadak dan ketika saya share ke grup ke tua ormawa terkadang tidak ada responnya,” terang Fredy. Dirinya pun berharap agar mahasiswa lebih peka dan tidak sebatas me nuntut tetapi juga memberikan saran solusi, sehingga antara mahasiswa dengan institusi dapat berkomunikasi dua arah. “Mahasiswa lebih peka, tidak sebatas menuntut tetapi juga mampu memberikan solusi,” ucap Fredy. Di sisi lain, Daffa berharap BEM bersama institusi dapat mengadakan forum besar terkait status BLU dalam hal pengawalan BLU ini. “Saran saya membuat forum besar mengenai penjelasan BLU, pengaruhnya apa? Seperti itu mungkin lebih baik kaitannya dengan upaya peng awalan ini,” pungkasnya. (Arifiani)

Edisi Khusus Rapor BEM

Laporan Khusus

Menyimak Kinerja Setengah Periode, Kementerian BEM Kabinet Sinergi Juang Oleh : Pramuditya Verro | Layouter: Desdiera (Crew Magang)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Sinergi Juang Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah melalui kepengurusan masa bakti selama kurang lebih setengah periode. Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi), serta Program Kerja (Proker) dari setiap kementerian tentunya telah dilaksanakan, meskipun belum tercapai secara keseluruhan. Dalam hal ini, BEM juga berperan aktif dalam mengayomi seluruh organisasi mahasiswa (Ormawa) di Polines, di antaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Organisasi Kemahasiswaan Menginduk (OKM), serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Hal ini sesuai dengan fungsi utama BEM sebagai lembaga kemahasiswaan yang mewadahi segenap aspirasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. Maka dari itu, mari kita simak performa dan manifestasi yang telah direalisasikan oleh BEM Kabinet Sinergi Juang dari setiap kementriannya. 1. Menteri Koordinator Internal – Slamet Septiyanto Menteri Koordinator (Menko) Internal bertanggung jawab untuk menaungi beberapa kementerian yang berhubung an dengan internal Polines, yaitu terdiri dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Dalam Negeri, dan juga Agama. Kemudian, jika Presiden Mahasiswa (Presma) berhalangan hadir dalam acara internal kampus, Menko Internal yang bertugas untuk mewakili kehadiran tersebut. Adapun tugas lain dari Menko Internal ialah me lakukan pengawasan serta evaluasi internal kepada seluruh fungsionaris BEM Polines. Kendala terbesar yang dirasakan oleh Menko Internal yaitu jika ada kejenuhan dari fungsionaris BEM sendiri. Hal tersebut dapat terjadi, dimungkinkan karena banyaknya beban akademik seperti penyelesaian praktik ataupun Tugas Akhir (TA). Hal tersebut dibarengi dengan adanya tugas dan tanggung jawab sebagai fungsionaris BEM. Solusi yang diambil, fungsionaris yang bersangkutan diperbolehkan mengambil masa cuti untuk beberapa waktu di tengah kepengurusan tersebut. 2. Menteri Koordinator Eksternal – Muhammad Nurfahmi Menko Eksternal bertugas untuk menaungi sekaligus mengawasi kinerja kementerian yang berhubungan dengan eksternal kampus. Hal ini meliputi, Kementerian Sosial Politik (Sospol), Komunikasi & Informasi, Luar Negeri (Lugri), dan Sosial Masyarakat (Sosmas). Selain itu, Menko Eksternal juga bertugas untuk melakukan evaluasi dan koordinasi kepada seluruh menteri yang dinaunginya. Selama setengah periode kepengurusan ini, realisasi keberhasilan proker dan capaian kinerja dari Menko Eksternal telah mencapai 80%.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM

Sambungan

Kendati demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Menko Eksternal. Salah satunya, yaitu kendala terkait timeline re organisasi (Periodisasi) Ormawa Polines yang digadang menimbulkan pro dan kontra. Guna mengatasi masalah tersebut, Menko Eks ternal mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi kampus politeknik yang masa periodisasinya sama. Namun, jika tetap mendapat kampus yang berbeda timeline-nya, itu pun tidak menjadi masalah karena nantinya target partisipan studi bandingnya adalah para fungsionaris lama.

3. Menteri Koordinator Kemahasiswaan – Aufa Fadlol Kabinet Sinergi Juang BEM Polines kali ini men ciptakan sebuah terobosan baru dengan men cetuskan kementerian baru yaitu Kementerian Ke sejahteraan Masyarakat (Kesma). Kementerian baru tersebut berada di bawah naungan dari Menko Kemahasiswaan. Selain itu, Menko Ke mahasiswaan juga menaungi dua kementerian lainnya, meliputi Kementerian Minat & Bakat, serta Riset & Penalaran. Sama halnya dengan Menko lainnya, Menko Kemahasiswaan pun bertugas dalam melakukan peng awasan, pengayoman, dan evaluasi dari kementerian yang telah dinaungi. Jika dikuantifikasikan, 70% agenda dari tujuan utama Menko Kemahasiswaan telah terlaksana selama setengah periode ini. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi dengan kementerian yang dinaunginya. Selain itu, tidak terdapat kendala yang berarti dari Menko Kemahasiswaan sendiri. Hal tersebut dikarenakan keseluruhan agenda telah direncanakan dengan matang, sehingga hasilnya cukup memuaskan.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM Sambungan 4. Kementerian Keuangan – Putri Kalpikaning Selaku kementerian yang menaungi hampir ke seluruhan Ormawa di Polines, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tupoksi utama sebagai regulator dan pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan keuangan, baik internal BEM maupun eksternal untuk HMJ dan UKM. Selain itu, Kemenkeu juga menjadi fasili tator dalam melakukan pencairan dana untuk kebutuhan proker yang diadakan oleh semua Ormawa. Dengan Beranggotakan 5 deputi, mereka berperan sebagai Penanggung Jawab (PJ) setiap Ormawa guna mempermudah komunikasi serta koordinasi antar pihak. Seluruh agenda Kemenkeu selama setengah kepengurusan ini telah te realisasi hingga mencapai persentase 70%. Kemenkeu sendiri telah mengadakan kegiatan lokakarya sebagai sarana pembekalan untuk bendahara di setiap Ormawa dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK). Selain melaksanakan lokakarya, Kemenkeu juga meng adakan kunjungan ke semua Ormawa dalam rangka pengawasan lebih lanjut. 5. Kementerian Kesekretariatan – Eni Dwi Lestari Kementerian Kesekretariatan (KSK) berfokus pada penyelarasan administrasi dan ke sekretariatan Ormawa Polines. Terdapat dua tupoksi utama dari KSK ini, yaitu pada ranah internal BEM seperti pembuatan LPK dan proposal dari proker BEM sendiri. Kemudian, KSK juga menjadi pihak penyelenggara lokakarya untuk HMJ dan UKM sebagai sarana sosialisasi tentang kesekretariatan pula. Selama setengah periode ini, agenda yang telah digarap oleh Kementerian Kesekretariatan mencapai persentase 75%. Kendati demikian, masih ada beberapa agenda yang belum terlaksana sepenuhnya, seperti lokakarya untuk sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Ormawa Polines. Hingga saat ini, tidak ada kendala yang cukup berarti kecuali dalam hal miskomunikasi ringan antardeputi, sehingga masih dapat ditangani dengan baik.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM

Sambungan 6. Kementerian Dalam Negeri – Candrasa Wira

Kementerian Dalam Negeri (Dagri) menjadi salah satu kementerian yang bertindak sebagai fasilitator untuk para Ormawa dalam hal birokrasi institusi, seperti peminjaman ruang di lingkup kampus. Dagri sempat menerbitkan buku pedoman birokrasi institusi agar mahasiswa mengetahui dan memahami tentang mekanisme peminjaman ruang untuk proker para Ormawa. Selain menjadi fasilitator birokrasi, Dagri juga bertugas sebagai penyampaiaspirasi mahasiswa ke pihak institusi karena menaungi kelima HMJ di Polines. Meskipun pernah terjadi kendala dalam hal miskomunikasi dengan beberapa anggotanya, Dagri tetap dapat mengatasi kendala tersebut dengan cukup baik. Harapan untuk ke depan nya, Dagri dapat selalu menjadi pelayan terbaik bagi para mahasiswa Polines dalam hal birokrasi. 7. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia – Ahmad Afif Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam me ngelola dan membina seluruh sumber daya manusia di BEM, HMJ, hingga UKM dalam hal personalia dan kaderisasi, Kementeri an Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) memiliki beberapa tupoksi utama. Pertama, yaitu sebagai pihak yang membantu Menko dalam melakukan penelitian kapabilitas dan efektivitas kinerja semua deputi BEM. Kedua, bertindak sebagai pengatur regulasi reorganisasi anggota BEM hingga UKM. Ke tiga, berperan sebagai pengawas dan pengontrol latih an kepemimpinan yang diselenggarakan oleh semua Ormawa, seperti Pendidikan Dasar (Pendas), Latihan Keterampilan dan Manajemen Mahasiswa tingkat Dasar (LKMMD), dan lain sebagainya. Sejauh ini, Kementerian PSDM telah melaksanakan proker Diklat Personalia dan juga LKMM Madya bagi para calon anggota baru Ormawa Polines. Hal tersebut menjadikan acara LKMM Madya, sebagai salah satu pencapaian terbesar dari Kementerian PSDM, karena acara ter sebut diadakan secara luring dengan diikuti lebih dari 70 partisipan.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM

Sambungan 8. Kementerian Agama – Farid Danu Tanggung jawab yang dipegang oleh Kementerian Agama (Kemenag) tentunya meliputi perumusan hingga penetapan kebijakan bidang keagamaan di seluruh lingkup KBM Polines. Kemenag juga menaungi beberapa Ormawa seperti UKM Jazirah, Rohkris, OKM Response, serta semua HMJ pada divisi keagamaan. Selain itu, Kemenag juga berperan sebagai pengawas atas terlaksananya program Pe ningkatan Spiritual Mahasiswa (PESIMA) Polines. Dalam perkembangan pengimplementasian proker dan agenda, Kemenag telah menuntaskan beberapa hal seperti penaungan Bersih Mushola, Ngaji Bareng Fungsionaris BEM, dan menyiarkan konten peringatan hari besar keagamaan.

Sedangkan, untuk proker Simfoni Religi akan dilaksanakan pada bulan April mendatang. Terlepas dari hal itu, Kemenag tidak merasakan adanya hambatan yang rumit sehingga semua berjalan secara lancar selama setengah periode ini. 9. Kementerian Sosial Masyarakat – Izzul Fuady Fokus utama dari agenda serta proker Kementerian Sosial Masyarakat (Sosmas) adalah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki garis besar tentang pengabdian masyarakat. Segelintir agenda yang telah dilakukan oleh Sosmas, yaitu program Youth Volunteer Training pada November tahun lalu. Pembahasan yang diangkat pada acara tersebut tak lain mengenai ilmu kerelawanan ketika terjadi bencana alam. Selain itu, Sosmas juga sempat me ngadakan kegiatan galang dana untuk mahasiswa terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersama dengan kelima HMJ. Kemudian, pada Januari kali ini Kementerian Sosmas akan melaksanakan sosialisasi program Desa Mitra yang berkonsentrasi pada pengajaran anakanak Sekolah Dasar di Desa Singorojo, Kabupaten Kendal. Selain bertujuan untuk mengedukasi warga desa terkait tips budidaya tanaman, juga mengajarkan kiat-kiat tuk menjaga kebersihan desa. Sampai di titik ini, Sosmas telah me realisasikan sebesar 80% dari keseluruhan agendanya. Harapannya setelah ini, Sosmas tetap dapat membuahkan pencapaian yang lebih besar serta dapat mempersiapkan kegiatan lain untuk ke depannya dengan tertata.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM

Sambungan 10. Kementerian Sosial Politik – Salimah Alfi Tupoksi utama dari Kementerian Sosial Politik (Sospol) yaitu melakukan revitalisasi dan konsolidasi terkait wacana eksternal seperti ketika di selenggarakannya aksi mahasiswa oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) ataupun BEM Semarang Raya (BEM SERA). Sospol juga bertugas untuk memberikan wawasan demokrasi dan me numbuhkan pemikiran kritis dalam mengkritisi kebijak an yang ada di dalam kampus maupun kebijakan nasional.

Dalam hal proker, Sospol menjalankan dua agenda, yaitu diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah terlaksana pada Desember lalu, dan diskusi International Women’s Day yang akan dilangsungkan Maret mendatang. Lalu, untuk pencapaian terbesar selama setengah periode ini, Sospol telah mengadakan acara “Tampung Aspirasi”, dimana banyaknya Ormawa yang mengikuti acara tersebut, serta mendapat respon positif dari berbagai pihak.

11. Kementerian Luar Negeri – Farah Zahara Kementerian Luar Negeri (Lugri) berperan aktif se bagai pihak yang mengawasi pergerakan organisasi eksternal kampus, seperti Organisasi Daerah (ORDA) hingga Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia (FKMPI) Polines. Selain itu, Lugri juga ber tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi dengan bagian humas institusi setiap 2 bulan sekali selama setengah periode ini. Adapun agenda yang dilakukan oleh Lugri, meliputi melaksanakan studi banding, pelatihan desain grafis, dan memproduksi konten podcast melalui platform Spotify. Dapat dikatakan pencapaian kerja dari semua tupoksi Lugri telah melampaui persentase 75%. Kemudian, Lugri tentunya juga memiliki pencapaian tersendiri yaitu ketika anggota Ormawa naungannya–FKMPI, berhasil terpilih menjadi fungsionaris FKMPI Nasional.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM

Sambungan 12. Kementerian Komunikasi & Informasi – Rizki Junianto Peran utama dari Kementerian Komunikasi & Informasi (Kominfo) sendiri adalah sebagai branding atau wajah utama dari BEM Sinergi Juang Polines. Semua aktivitas Kominfo dituangkan dalam bentuk konten di sosial media Instagram milik BEM Polines (@bem_polines) sebagai sarana publikasi seluruh informasi utama. Kemudian untuk pencapaian dari Kominfo sendiri, dapat dilihat dari produktivitas konten yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mulai dari konten “Bangga Polines”, konten kegiatan Ormawa dan ke mahasiswaan, podcast, hingga siaran langsung di Insta gram. Ide konten ini, juga tidak hanya berasal dari internal Kominfo, tetapi banyak pula publikasi informasi dari kementerian lainnya.

Lalu, untuk pembuatan content planner dan SOP juga telah diterapkan oleh Kominfo agar lebih tertata serta untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman antar pihak. Ditambah lagi dengan terjaganya komunikasi dan interaksi antara followers dengan Instagram BEM, menjadikan 75% dari agenda Kementerian Kominfo telah tercapai. 13. Kementerian Minat & Bakat – Made Pramudita Kementerian Minat & Bakat (Minbak) memiliki tanggung jawab dalam bidang pengembangan potensi serta minat dan bakat mahasiswa khususnya perihal nonakademik. Hal ini menyebabkan Minbak menaungi sebanyak empat UKM dan lima Divisi Minat & Bakat di setiap HMJ. Dalam perihal proker sendiri, Minbak hanya menjalankan proker acara Adimas Adinda Polines yang bertujuan untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa unggul di kampus, meskipun masih dalam tahap persiapan. Rencana ke depan dari Minbak nantinya, yaitu akan mengadakan konten kolaborasi dengan Ormawa penaungan Minbak guna mempersiapkan mahasiswa untuk mewakili Polines dalam acara PORSENI tahun ini. Harapan dari Minbak sendiri adalah semoga dapat semakin melayani para mahasiswa dengan lebih baik agar potensi mereka dalam bidang nonakademik, tersalurkan dengan maksimal.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM

Sambungan 14. Kementerian Riset & Penalaran – Hildegard Adinda

Bertugas sebagai penaung seluruh HMJ dan UKM dalam bidang penalaran dan keilmuan, Kemen terian Riset & Penalaran (Rispen) tentunya memiliki tupoksi dan tanggung jawab yang cukup luas. Salah satunya, Kementerian Rispen memiliki tujuan untuk meningkatkan budaya berpikir secara ilmiah bagi mahasiswa Polines baik melalui audiensi, maupun literasi. Hal ini dibuktikan dengan sempat dihelatnya seminar Tematik yang membahas tentang personal branding bagi mahasiswa pada Oktober lalu. Selain itu, Rispen juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan sebagai pencari informasi beasiswa dari eksternal kampus. Dalam bidang riset, Rispen telah me laksanakan lima kali riset di antaranya tentang pendataan mahasiswa terdampak Covid-19, pendataan serta perekapan prestasi mahasiswa setiap bulan, dan riset tentang minat lomba yang digandrungi mahasiswa Polines. Dengan semua hal tersebut, sebanyak 80% dari keseluruhan proker telah direalisasikan oleh Rispen. 15. Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa – Ridho Maulana Zulfikar Pemusatan tupoksi dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) meliputi advokasi untuk para mahasiswa dan pengembangan ekonomi kreatif. Dalam hal advokasi dan pelayanan, Kesma bertujuan agar dapat membagikan informasi penting untuk mahasiswa, seperti informasi tentang beasiswa internal, diantaranya beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan informasi untuk mencari indekos di sekitar kampus. Di sisi lain, Kesma juga berperan untuk meng edukasi mahasiswa tentang birokrasi kampus mengenai pengajuan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT). Semua informasi dikemas secara edukatif di Instagram Kesma BEM Polines (@kesma.polines). Hanya ada dua proker yang menjadi agenda utama dari Kesma, yaitu Workshop Kewirausahaan dan Dialog Pasca Kampus. Dalam kegiatan Workshop Kewirausahaan yang telah dilaksanakan Desember lalu, membahas tentang kiat-kiat merintis bisnis untuk mahasiswa. Sedangkan, untuk Dialog Pasca Kampus akan menjadi agenda selanjutnya dengan mengusung tema mengenai persiapan karir di dunia kerja bagi mahasiswa. Harapannya, semoga kinerja dari semua anggota Kesma dapat bermanfaat secara masif kepada mahasiswa dan para mahasiswa diharapkan tidak sungkan jika ingin bertanya tentang segala informasi yang berkaitan dengan kampus.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

*Berdasarkan hasil riset kuesioner yang telah diperhitungkan.

Edisi Khusus Rapor BPM

Laporan Utama

Ranah Produk ke Organisasi, Eksistensi BPM Belum Menjangkau Mahasiswa Umum

Ilustrator: Alicia (Crew Magang) | Layouter: Zakiya

Meningkatkan eksistensi di tengah aktivitas semi luring menjadi tantangan tersendiri bagi suatu organisasi kemahasiswaan, tak terkecuali Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Sudah setengah periode kepengurusan, BPM berupaya memperkenalkan diri sebagai badan legislasi dalam tatanan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines). Hampir sama dengan tahun sebelum nya, media sosial BPM yang menjadi jembatan informasi ke mahasiswa, terus dioptimalkan dan diperbarui untuk branding nama BPM di mata mahasiswa. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan masih banyak maha siswa yang belum mengenal BPM. Terlebih pengenalan visi, misi, dan anggota dari BPM baru, setelah setengah periode kepengurusan berjalan. Eksistensi BPM di Mata Mahasiswa Umum Keberadaan BPM sebagai lembaga perwakilan mahasiswa dalam hal penyerapan dan penyampaian aspirasi menjadi harapan bagi mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

nya. Untuk itu, diperlukan interaksi agar ter jalin komunikasi yang baik. Salah satu langkah yang dilakukan oleh BPM adalah mewajibkan Mahasiswa Baru (Maba) untuk mem-follow akun Instagram BPM. “Melalui Instagram, maha siswa dapat mengetahui secara mendalam tentang BPM dan produk hukumnya,” ujar Hegi Ainul, Ketua BPM periode 2021/2022. Hal tersebut dibenarkan oleh Yanuarita Eka, Maba Jurusan Akuntansi, bahwasanya ia mendapat informasi tentang BPM melalui media sosialnya. “Biasanya saya mengetahui infor masi terkait BPM dan kemahasiswaan dari posting-an di Instagram,” tutur Yanuarita. Meski demikian, setelah ditelisik lebih jauh, mayoritas mahasiswa umum masih belum mengenal BPM. Disampaikan oleh Khomisah Fatef, salah satu mahasiswa Program Studi Komputerisasi Akuntansi yang mengungkap kan bahwa dirinya belum mengenal BPM se bagai perwakilan mahasiswa. “Saya belum terlalu mengenal, hanya tahu sebatas orga nisasi di atas BEM,” ujarnya. Senada dengan

Sambungan Khomisah, Nurul Amalia, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, juga mengaku hanya mengenal beberapa anggota BPM dan bahkan tidak mengetahui terkait visi dan misinya. “Secara keseluruhan saya belum mengenal BPM dan tidak tahu visi misinya, karena tidak ikut orga nisasi,” ungkap Nurul. Menyinggung perihal visi dan misi yang menunjang eksistensi BPM, Hegi tak menampik bahwasanya pengenalan visi misi serta struktur organisasi BPM yang seharusnya sudah dipublikasikan tidak lama setelah penerimaan jabatan, baru bisa dilakukan di akhir Desember atau setengah periode kepengurusan. Ia menuturkan alasan utamanya yakni diperlukan waktu untuk mempersiapkan peluncuran struktur organisasi, yang mana juga menampilkan semua stafnya. “Butuh waktu karena ada staf juga, yang baru dilantik November lalu,” tutur Hegi. Ia juga menambahkan, dirinya tidak heran jika masih ada mahasiswa yang hanya sekadar tahu adanya BPM tanpa tahu apa ki nerjanya, mengingat mayoritas produk hukum BPM yang mengarah ke Organisasi Mahasiswa (Ormawa). “Eksistensi BPM agak sulit dijangkau di mata mahasiswa, karena ranah dari produk hukum lebih ke organisasi jarang ke mahasiswa umum,” imbuh Hegi. Eksistensi BPM ke Ormawa Melalui Koordi nasi Jika di mata mahasiswa umum eksistensi BPM masih sulit dijangkau, berbeda dengan eksistensi BPM di mata para organisatoris. Sebagian mahasiswa yang mengikuti orga nisasi sedikit banyak telah mengenal BPM. Salah satunya seperti yang dipaparkan oleh Yulinda Siti, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, bahwasanya dirinya mengaku sudah cukup tahu dan mengenal BPM meski belum seluruhnya. “Kalau untuk mengenal lengkap mungkin belum tapi sudah kenal pimpinan-pimpinan BPM,” ujar Yulinda. Sama halnya dengan Yulinda, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengetahuan dan Pengembangan, Alik Edi juga mengaku bahwa sudah sedikit paham tentang BPM sebagai

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BPM badan legislatif yang menampung aspirasi dari mahasiswa. “Saya sudah mengenal beberapa anggota dari BPM, dan untuk peran BPM sebagai perwakilan mahasiswa sudah menampung aspirasi dengan baik, juga sering mengadakan forum-forum dengan Ormawa,” tutur Alik. Berkaitan dengan pendekatan ke Ormawa, eksistensi BPM terbentuk atas koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BPM ke Ormawa. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Hegi bahwa pihaknya sering mengadakan forum dengan Ormawa untuk melakukan komunikasi yang membahas perihal kendala yang dihadapi masing-masing Ormawa. “Biasanya kami berkoordinasi ke Ormawa dengan diskusi bersama terkait masalah yang sedang dihadapi,” tutur Hegi. Tanggapan positif pun juga disampaikan oleh Bramantyo Alhilal, Administrator UKM Polytechnic Computer Club (PCC). Menurutnya, pendekatan komunikasi yang dilakukan BPM dengan ormawa cukup baik hingga membuatnya mengenal beberapa pemimpin BPM. Tak jauh berbeda, Muhammad Fikry selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurus an Teknik Elektro juga mengungkapkan BPM di tahun ini lebih berkembang dan terbuka. “Tindakan dari BPM sudah berkembang, karena lebih terbuka terutama masalah koor dinasi dan mengadakan rapat dengar pendapat,” ungkap Fikry. Inisiasi Produk Hukum ke Mahasiswa Umum Dalam kaitannya dengan eksistensi BPM yang belum menyentuh mahasiswa tetapi sudah cukup baik ke Ormawa dan HMJ, tak cukup membuat BPM berpangku tangan. Setelah setengah periode kepengurusan digunakan untuk memperbaiki produk hukum yang ada, Hegi menuturkan akan menginisiasi pengembangan produk hukum yang mengarah ke mahasiswa. “Nantinya insyaAllah ada produk hukum yang bisa menyentuh mahasiswa itu sendiri, misalnya Undang-Undang advokasi, penyampaian aspirasi, dan lainnya. Harapan nya mahasiswa lebih tertarik untuk menge tahui produk hukum tersebut,” pungkas Hegi. (Ela)

Edisi Khusus Rapor BPM

Laporan Utama

Jalankan Fungsi Anggaran, Rekap Dana Ormawa Tak Kunjung Terselesaikan

Ilustrator : Rafli | Layouter: Rahma (Crew Magang)

Dalam menjalankan tugas dan wewenang nya, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu fungsi anggaran. Fungsi tersebut dijalankan oleh suatu badan dalam struktur organisasi BPM yang bernama Badan Anggaran (Banggar). Banggar inilah yang bertugas mengatur dan mengelola seluruh dana Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang terkumpul setiap semester. Selain itu, juga mendistribusikannya kepada seluruh Ormawa di Keluarga Besar M ahasiswa (KBM) Polines. Namun, setelah setengah periode kepengurusan berlalu, ternyata masih terdapat kendala berupa perekapan dana Ormawa semester gasal 2021/2022 yang belum terselesaikan. Kinerja BPM sebagai Fungsi Anggaran dalam Hal Pencairan Dana Dalam melakukan pencairan dana di tahun ini BPM memberlakukan peraturan yang lebih tegas. “Pencairan dana mewajibkan orangorang tertentu saja untuk terlibat secara lang-

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

sung,” jelas Nur Nelisa, Ketua Banggar BPM. Pada tahun sebelumnya, siapa saja boleh mengambil asal sesama pengurus di Ormawa bersangkutan. Namun, saat ini ada hal yang harus dilakukan jika yang mengambil bukan pihak-pihak yang ditunjuk, yaitu mereka diwajibkan mengumpulkan fotocopy identitas diri. Tak hanya itu, pemberlakuan denda juga dilakukan bagi Ormawa yang terlambat mengambil pencairan dan perubahan pe ngajuan tanggal jika dirasa tidak logis maka tidak akan disetujui. Kinerja BPM sebagai fungsi anggaran ter sebut, tentu menjadi sorotan di lingkungan KBM Polines. Nadia Oxi, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sport, mengatakan bahwa sejauh ini terkait penyaluran dana yang dilakukan BPM telah berjalan dengan baik. “Terkait pendanaan sudah sangat baik karena dana Ormawa yang diberikan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan,” jelas Nadia. Hal tersebut juga disampaikan oleh Fredy Catur, Presiden M ahasiswa Polines 2021/2022, bahwa pencairan dana yang di-

Sambungan lakukan BPM sudah maksimal. “Kemarin sudah dilaksanakan presentasi proposal, program kerja yang diajukan disetujui dan pencairan dana sudah maksimal,” ungkap Fredy. Kendala dalam Pengumpulan Slip Pem bayaran Dana Ormawa Pengelolaan dana Ormawa menjadi hal terpenting dalam menjalankan fungsi anggaran BPM. Namun, hingga setengah periode kepengurusan, keterlambatan perekapan slip dana Ormawa menjadi kendala yang belum terselesaikan. “Banyak yang belum mengirimkan slip bukti pembayaran karena kita masih rekap secara manual,” terang Hegi Ainul selaku Ketua BPM periode 2021/2022. Terlambat nya pengumpulan slip pembayaran dana Ormawa membuat para Ormawa tidak tahu berapa persisnya dana dan jumlah mahasiswa Polines saat ini. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan atas sikap transparansi yang dilakukan BPM. “Kita belum tahu seluruh dana Ormawa dari mahasiswa yang dikumpulkan BPM itu berapa,” terang Rifqi Naufal, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Lebih lanjut ia mengatakan dana Ormawa tersebut tetap dibagi sama rata sesuai porsi di setiap Ormawa. “Tetapi dari BPM sudah membagi setiap Ormawa sama rata sesuai porsi nya,” ungkapnya. Terkait perekapan dana Ormawa yang belum terselesaikan, disebabkan oleh hilang nya slip pembayaran dana Ormawa dari mahasiswa. Hal tersebut disampaikan Neli bahwasanya di antara kelima jurusan yang ada, Jurusan Teknik Mesin paling banyak mengalami kekurangan data. “Kebanyakan dari Teknik Mesin, kendalanya banyak yang buktinya hilang dan lupa transaksinya kapan,” ungkap Neli. Menanggapi hal tersebut, Ananta Ilham selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, membenarkan bahwa masih banyak mahasiswa di jurusannya yang belum mengumpulkan slip pembayaran dana Ormawa. “Memang benar masih

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BPM

banyak yang belum mengumpulkan karena dari tingkat 3 dan 4 ada yang tidak terpantau dan ternyata belum mengumpulkan,” terang Ananta. Di sisi lain, ia juga menyayangkan karena follow up yang dilakukan BPM dilakukan 3 bulan setelah tenggang waktu pembayaran dana Ormawa tersebut, sehingga banyak slip dana pembayaran Ormawa yang sudah hilang. Kendati demikian, BPM telah membagikan surat edaran kepada semua kelas yang berisi keterangan untuk mengumpulkan slip pembayaran dana Ormawa, tetapi masih ada yang tidak mengumpulkan. Neli pun menyebutkan bahwa Banggar tidak bisa semudah itu percaya bahwa slip bukti pembayaran tersebut hilang karena ada dua kemungkinan antara benar hilang atau memang belum membayar. “Kita belum bisa percaya 100%,” terangnya. Solusi dan Antisipasi Permasalahan untuk Periode Berikutnya Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,Banggar memberi solusi kepada mahasiswa yang kehilangan slip dana pem bayaran Ormawa, untuk memberikan informasi berupa waktu pengiriman transaksi, nama pengirim, dan bank yang dituju, sehingga dapat diverifikasi. Neli menargetkan akan menyelesaikan perekapan ini di akhir Januari hingga awal Februari. Melihat persoalan yang dihadapi, Hegi berharap B anggar lebih tegas dalam memberikan kebijakan terutama mengenai pendataan slip dana Ormawa. “Harapannya ke depan lebih tegas dan ada bahasan mengenai pengecek an slip secara otomatis,” ujar Hegi. Sedangkan, untuk solusi dari masalah transparansi dana yang telah disinggung sebelumnya, Nadia menyarankan agar BPM menggunakan forum dengan Ormawa untuk melaksanakan transparansinya. “Ormawa punya forum beberapa bulan sekali untuk bertukar pikiran, dari BPM bisa meng gunakannya, sehingga ketegasan transpa ransi dana bisa disampaikan lewat forum tersebut,” pungkas Nadia. (Mahesti)

Edisi Khusus Rapor BPM

Laporan Khusus

BPM Tetap Ajukan Lima Prolekum: Apa Bedanya dengan Periode Sebelumnya?

Ilustrator: Sofiya (Crew Magang) | Layouter: Rahma (Crew Magang)

‘Berganti kepengurusan, maka berganti pula kebijakan’, kalimat tersebut tampak tak asing jika dibicarakan pada bidang politik, tak terkecuali pada Program Legislasi Kampus (Prolekum) yang ada di Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines). Prolekum merupakan produk hu kum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) KBM Polines di setiap kepengurus an. Terhitung sudah enam bulan lamanya BPM KBM Polines Parlemen Arka Raya periode 2021/2022 menjalankan tugas nya. Selama itu pula BPM telah menghasilkan delapan Ketetapan BPM KBM Polines dan satu Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Pengawasan. Masih sama dengan kepengurus an sebelumnya, periode ini BPM sedikitnya mengajukan lima Prolekum yang akan dibahas dan dikaji. Lalu apa perbedaan Prolekum pe riode ini dengan sebelumnya? Terdapat Perubahan Isi dari Ketetapan BPM KBM Polines Fokus dalam memperbaiki dan mem perbarui dokumen-dokumen yang ada di KBM Polines, BPM Parlemen Arka Raya menghasilkan delapan Ketetapan BPM KBM

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Polines dalam setengah periode ini. Dari ketetapan-ketetap an tersebut terdapat beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kepengurusan tahun ini, antara lain Perubah an Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada TAP Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BPM Polines yaitu adanya pe nambahan fungsi kelembagaan pada Komisi IV dan perubahan fungsi Komisi III yang semula kelembagaan dan pengawasan menjadi yudikasi dan koordinator pengawasan; Perubahan konsep acara Wawasan Almamater dan Orientasi Akademik (WaRNA) Polines yang dikoordi natori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM); Perubahan TAP Staf Ahli menjadi TAP Staf Ahli dan Staf Khusus; TAP Pelataran Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang disesuaikan dengan koor dinasi dari Kementerian Dalam Negeri BEM; Dua TAP MPO yaitu Mekanisme Pencari an Dana Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Pembagian Dana Mahasiswa yang dilakukan dengan semua Ormawa di awal kepengurusan. Adakan Pengkajian Sebelum Pengajuan Hegi Ainul, selaku Ketua BPM KBM Polines periode 2021/2022 mengakui adanya kesalah an terkait pengajuan Prolekum oleh BPM. Se-

Sambungan banyak tiga Prolekum yang diajukan ternyata tidak melalui pengkajian terlebih dahulu, sehingga sampai saat ini tiga Undang-Undang (UU) tersebut belum mempunyai draf RUU. Prolekum tersebut yaitu UU Tata Laksana Ormawa, ternyata tidak melalui pengkajian terlebih dahulu, sehingga sampai saat ini tiga Undang-Undang (UU) tersebut belum mempunyai draf RUU. Prolekum tersebut yaitu UU Tata L aksana Ormawa, UU Tata Letak Kesekretariatan Ormawa, dan UU Ekstra Gerakan Mahasiswa. “Sebenarnya Prolekum tersebut diajukan tanpa ada kajian terlebih dahulu dan itu sebuah kesalahan, seharusnya ada proses pengkajian sebelum pengajuan,” ungkap Hegi. Maka dari itu, BPM menargetkan tiga Prolekum tersebut dapat dikaji pada pertengahan tahun ini. Pengajuan UU Tata Laksana Ormawa Meski memiliki kesamaan mengajukan lima Prolekum, perbedaan terletak pada UU Tata Laksana Ormawa. UU tersebut merupakan landasan pendirian dan pembubaran Ormawa KBM Polines yang sebelumnya tidak ada aturan yang mengikat perihal tersebut. Tak hanya itu, alasan lain pengajuan UU ter sebut adalah banyaknya pertanyaan yang muncul terkait kejelasan dan kedudukan Organisasi Kemahasiswaan Menginduk (OKM) di KBM Polines. Muhammad Adam, selaku Ketua Badan Legislatif (Baleg) mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini pembahasan kedudukan OKM masih dalam proses pengkajian. “Untuk Prolekum UU Tata Laksana Ormawa yang berkaitan dengan OKM masih dalam proses pengkajian,” tuturnya. Memasuki Tahap Naskah Akademik Meski Belum Disahkan Jika periode sebelumnya BPM berhasil mengesahkan UU Pemira No. 1 tahun 2020 yang merupakan amandemen dari UU Pe mira tahun 2017, maka untuk periode ini BPM menargetkan paling tidak ada dua UU yang dapat disahkan. UU tersebut adalah UU Pengawasan dan UU Laporan Pertanggung-

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BPM jawaban yang sudah mencapai pembicaraan tingkat 2. Sejak 2019 hingga 2020, RUU Pe ngawasan dikaji dan selama itu pula berhenti pada pembahasan draf RUU. Kabar baiknya, tahun ini UU tersebut sudah mencapai tahap pengajuan naskah akademik yang akan di serahkan ke Presiden Mahasiswa (Presma). Polemik Terkait UU Pengawasan Meskipun ada peningkatan pembahasan dalam pengajuan UU Pengawasan, nyatanya UU tersebut menuai polemik tersendiri. Pada (12/2021) lalu, BPM mengadakan Sidang Dengar Pendapat (RDP) guna melakukan penjaringan aspirasi yang dihadiri oleh perwakilan dari BEM serta seluruh Ormawa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Dalam RDP tersebut terdapat pasal yang diragukan, yaitu pasal 5 ayat 4 RUU Pengawasan terkait dengan Surat Keputusan (SK) BPM. Hal ter sebut d isampaikan oleh Fredy Catur selaku Presma BEM KBM Polines, bahwa BPM terlihat kurang yakin dengan RUU tersebut. “Jika se perti itu, mereka ragu ketika UU tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah itu, harapannya UU sifatnya baku dan mengikat jadi tidak ada fleksibel dan sebagainya,” terangnya. Tak hanya itu, Fredy turut mempertanya kan apakah pengawasan yang dilakukan institusi seketat dan serinci yang dilakukan BPM kepada BEM, Ormawa, dan HMJ. “BPM kan juga menggunakan dana Ormawa, bagai mana bentuk pertanggungjawaban BPM? Siapa yang mengawasi? Jika institusi yang mengawasi, apakah benar akan menanyakan hal-hal yang detail seperti itu?” ucapnya. Dari setengah kepengurusan periode ini, Fredy juga menyarankan agar BPM dapat memahami terkait tingkat urgensinya dalam menghadapi suatu permasalahan dan tetap memikirkan prolekum yang lain. “Lebih mensiasati atau mencoba untuk memberikan solusi dari pemikiran alternatif atau pemikiran kritis terkait Prolekum yang ada di Polines juga perlu dikembangkan oleh BPM,” pungkas Fredy. (Annisa Nur)

Edisi Khusus Rapor BPM

Laporan Khusus

Mengupas Inovasi BPM Parlemen Arka Raya di Setengah Periode Kepengurusan Oleh : Rizky Tania | Layouter: Salma (Crew Magang)

Parlemen Arka Raya Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah memasuki setengah masa kepengurusannya yaitu kurang lebih selama enam bulan berdarma. Dengan slogan ‘Satukan Asa Wujudkan Karya’ yang menjadi tonggak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. BPM kini memberikan rona baru pada alat kelengkapannya yakni berupa perubahan nama beberapa bidang pada komisi dan struktural keanggotaan mereka. Tidak hanya itu, pengemasan sebuah inovasi pada setiap badan serta komisi pun tak terlupakan. Terlebih lagi dengan adanya pengarahan dari periode sebelumnya, yang harus lebih menitikberatkan pada pengoptimalan fungsi pengawasan, menjadi penambah inovasi tersebut. Akan tetapi, sebuah inovasi tidak dapat berjalan dengan mulus tanpa dibarengi adanya hambatan. Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi guna meningkatkan efisiensi kinerjanya. Berikut kami rangkum inovasi BPM Parlemen Arka Raya. 1. Hegi Ainul Abrar Futih - Vilda Innaka Nasya (Ketua dan Wakil Ketua BPM) Parlemen Arka Raya yang diusung BPM pada kepengurusan kali ini memiliki makna matahari yang menyinari semesta. Dengan nama tersebut, diharapkan BPM dapat menjadi sinar yang memberikan petunjuk bagi seluruh civitas akademik Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. Sedangkan, terkait adanya perubahan alat kelengkapan atau nama bidang per komisi karena ingin memfokuskan dan memaksimalkan fungsi pengawasan. Contohnya, perubahan nama pada Komisi III menjadi Yudikasi dan Koordinator Pengawasan, sebab pada tahun-tahun sebelumnya fungsi pengawasan di BPM kurang berjalan dengan baik, sehingga diharapkan pada tahun ini dapat memaksimalkan fungsi pengawasan yang ada di BPM. Selain itu, perubahan nama pada Komisi I menjadi Bidang Advokasi dan Pengawasan. Hal tersebut dikarenakan merujuk ke salah satu fungsi BPM yaitu advokasi yang tertera di AD/ ART KBM Polines Tahun 2016 dan Tap AD/ART BPM Polines Tahun 2021/2022. Dimana, Advokasi Komisi I ini meliputi Aspirasi, peninjauan UKT, mahasiswa bermasalah, beasiswa, dan asuransi. Setengah kepengurusan ini inovasi BPM secara keseluruhan menuju ke arah perbaikan kinerja dan pengembangan inovasi dari kepengurusan sebelumnya dengan memperhatikan evaluasi yang ada. Misalnya dari evaluasi kepengurusan sebelumnya yang belum maksimal dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Alhasil, pada kepengurusan ini dibentuklah koordinator pengawasan pada Komisi III. Selain itu, terdapat evaluasi lainnya yaitu personalia BPM dinilai terlalu fokus pada program kerja masing-masing alat kelengkapan, sehingga kurang sadar atas fungsi legislasi yang dimiliki. Dari hal tersebut, pada setengah kepengurusan berikutnya diharapkan setiap alat kelengkapan sudah memiliki kajiannya masing-masing.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BPM

Sambungan 2. Purwa Rescue Valentino - Ketua Komisi I (Bidang Advokasi)

Inovasi dari Komisi I yaitu perbaikan pelayanan Sistem Aspirasi Mahasiswa (SI RAMA). Sistem yang baru berjalan satu tahun lebih tersebut, sebelumnya masih menggunakan Google Form. Selain itu, kolom jawaban pun disediakan agar lebih transparan yaitu dengan tidak melalui email mahasiswa seperti sebelumnya. Sedangkan, dalam hal pengembangannya Komisi I BPM berkoordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polines dan sampai saat ini, perkembangan inovasi masih sampai tahap pemrosesan oleh pihak UPT TIK. Perbedaan inovasi dengan kepengurusan sebelum nya yaitu reses akbar yang biasanya dilakukan sebatas menyampaikan aspirasi, pada kepengurusan kali ini dikembangkan dengan fasilitas tanya jawab antaraudiens. Tujuannya agar audiens memiliki pemahaman yang luas perihal aspirasi lainnya. Evaluasi dari Komisi I yaitu terkait peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan bantuan kuota. Dimana kurangnya sosialisasi peninjauan UKT dan gagal inject akibat perubahan nomor mahasiswa menjadi kendala. Oleh karena itu, perbaikan dari evaluasi tersebut berupa pendataan ulang nomor mahasiswa dan penyebarluasan informasi. Akan tetapi pada kepengurusan kali ini dikembangkan dengan menggunakan situs Polines. 3. Syahfitri Maharani - Ketua Komisi II (Bidang Media dan Eksternal) Pembuatan siniar atau podcast yang rencananya akan diluncurkan pada Februari 2022 mendatang menjadi inovasi dari Komisi II. Podcast tersebut akan membahas isu dari sudut pandang legislasi. Tak hanya itu, guna mengikuti perkembangan zaman, dibuat akun media sosial TikTok yang sampai saat ini sudah digunakan untuk mengunggah beberapa video berkaitan dengan legislasi. Perbedaan inovasi dengan tahun lalu yaitu pada fokus penekanan perbaikan. Selain itu, kolaborasi pun dilakukan yakni dengan Komisi I dalam pengadaan SI RAMA berbasis situs atau website serta memperbarui tampilan situs resmi BPM. Evaluasi Komisi II terletak pada personalia yang ada kurang menguasai bidang desain grafis, editing, dan sejenisnya. Sistem pemilihan anggota BPM melalui Pemilihan Raya (Pemira) kurang mendukung penyortiran personalia yang mumpuni di bidang-bidang tersebut. Namun, dari segi eksternal Komisi II sudah lebih aktif dalam kontribusi Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Sejauh ini perbaikan yang direncanakan pun sudah berjalan.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BPM

Sambungan 4. Muhammad Hanief Bhisma Prakoso - Ketua Komisi III (Bidang Pengawasan dan Yudikasi)

Inovasi dari Komisi III yaitu gebrakan untuk mengaktifkan sistem pengawasan, agar tidak sebatas rancangan saja. Dari tahun-tahun sebelumnya masalah terkait pengawasan masih hanya sebatas rancangan dan belum ada tindakan secara langsung, maka di tahun ini BPM turun langsung mengawasi. Dalam pengawasan yang dilakukan kepada program kerja organisasi mahasiswa (Ormawa) ini, BPM menyediakan form peng awasan dan form penilaian. Perbedaan dengan tahun lalu yaitu dalam kepengurus an sebelumnya Komisi III mengurus perihal kelembaga an, pengawasan, dan yudikasi. Fungsi kelembagaan yang dimaksud adalah perihal Panitia Khusus (Pansus), beserta tim-timnya. Namun, pada kepengurusan pe riode ini hanya mengurus perihal pengawasan dan yudikasi, untuk fungsi kelembagaan dipindah ke Komisi IV. Evaluasi dari Komisi III berkaitan dengan kemaksimalan tindak lanjut mengenai pengawasan. Perbaikan dari evaluasi yang ada adalah tindak lanjut ketika pengawasan sudah dilaksanakan. Apakah nantinya Ormawa hanya diberikan selembaran berisi saran atau program kerja tersebut dapat dihapuskan dalam kepengurusan selanjutnya. Intinya adalah memberikan timbal balik yang lebih detail kepada Ormawa. 5. Andhika Rifat Alghiffari - Ketua Komisi IV (Bidang Kelembagaan dan Rumah Tangga) Pada bidang kelembagaan, Komisi IV berinovasi merubah sistem pemilihan atau regenerasi Badan Pengawas Pemilihan Raya (BPPR). Pada kepengurusan sebelumnya, anggota BPPR merupakan delegasi dari masing-masing ormawa. Namun, untuk kepengurusan kali ini pemilihan dibuka untuk umum dengan sistem seleksi. Seleksi ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil kinerja pengawasan BPPR. Dikarenakan pada tahun sebelumnya kinerja BPPR dinilai kurang efektif, sehingga mempengaruhi hasil pengawasan dan dirasa kurang memuaskan pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan hasil kinerja karena anggota yang menjadi BPPR nantinya bekerja sesuai niat dan kesiapan dari pribadi masing-masing. Sedangkan pada bidang rumah tangga, inovasi Komisi IV yaitu perubahan sistem jadwal piket. Tahun ini jadwal piket dibuat sesuai dengan pengawasan di Kementerian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Kesesuaian ini dibuat untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergi antara BPM dan juga BEM. Di sisi lain, terkait inovasi pada bidang kelembagaan justru kurang disambut antusias oleh mahasiswa umum karena kurangnya pemahaman mahasiswa terkait mekanisme seleksi baru ini. Mahasiswa masih beranggapan bahwa anggota BPPR merupakan delegasi Ormawa. Akibatnya, belum ada evaluasi terkait inovasi tersebut karena sistem pemilihan tergolong baru.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Sambungan

Edisi Khusus Rapor BPM

6. Nur Nelisa Adah - Ketua Badan Anggaran Inovasi dari Badang Anggaran yaitu pengkajian reali sasi pembayaran dana ormawa melalui mobile banking, e-wallet, dan sejenisnya. Sebab, inovasi pada ke pengurusan sebelumnya hanya mencakup trans paransi anggaran, sehingga untuk kepengurusan ini mencoba untuk pengkajian pembayaran tersebut. Pengkajian ini dilakukan untuk menanggapi banyak nya keluhan mahasiswa terkait pembayaran melalui teller yang dirasa menyulitkan. Pengkajian yang dilakukan seperti mencari informasi data mengenai ke lebihan dan kekurangan penggunaan mobile banking. Meskipun sebelumnya sudah banyak mahasiswa yang menggunakan mobile banking (tidak melalui teller), tetapi hal itu malah menimbulkan persoalan baru yaitu kesalahan rekening dan nominal transfer. Rencananya inovasi ini baru akan terealisasikan pada semester berikutnya. Evaluasi Badan Anggaran dari kepengurusan sebelumnya yaitu permasalahan manajemen internal. Selain itu, jumlah personalia dirasa kurang sehingga pada tahun ini memutuskan menambah personalia. Sedangkan, perbaikan dari evaluasi tersebut meliputi penataan manajemen internal dan penegasan peraturan yang sudah mulai berjalan. 7. Muhammad Adam Pratamaputra - Ketua Badan Legislasi Inovasi dari Badan Legislasi yaitu Rancangan Ketetapan Pengembangan Spiritual Mahasiswa (Pesima). Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Pesima sebelumnya, sering menimbulkan ke bingungan karena belum adanya dasar hukum tersendiri. Terkait penyusunan ketetapan masih dalam proses Badan Legis lasi yang juga berkoordinasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jazirah dan Rohkris, serta Kementerian Agama BEM. Inovasi lain dari Badan Legislasi yaitu perekrutan staf khusus. Pada tiga periode kepengurusan sebelumnya memang belum memiliki staf khusus, tetapi di kepengurusan ini dari Badan Legislasi memutuskan mengambil staf khusus yang berfungsi membantu tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) dari badan legislasi dan sebagai fungsi kaderisasi nantinya di BPM. Alhasil, staf khusus ini bersama staf ahli menjadi unit pendukung untuk membantu segala kinerja BPM . Selain itu, ada inovasi tambahan berupa pengkajian legislasi keseluruhan internal BPM. Pada kepengurusan sebelumnya, pengkajian legislasi hanya dikerjakan oleh Badan Legislasi saja, tetapi di periode ini untuk pengkajian terkait legislasi dikerjakan oleh Badan Legislasi disertai dengan pemahaman kepada anggota BPM yang lain. Di lain hal, ada evaluasi dari kepengurus an sebelumnya yaitu tidak terselesaikannya Program Legislasi Kampus (Prolekum). Sedangkan, perbaikan dari evaluasi tersebut yaitu pembuatan linimasa penyusunan Prolekum agar lebih tertata.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BPM

Laporan Khusus

Dok. Alliffia

Koordinasi BEM-BPM Menitikberatkan kepada Pengawasan

Bentuk koordinasi BPM terhadap BEM melalui pengawasan instagram

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) erupakan representasi kelembagaan yang m memiliki fungsi legislatif, fungsi bujet, fungsi yudikatif, dan fungsi advokatif di tingkat Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines). Sedangkan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menjadi badan eksekutor tertingginya. Meskipun mempunyai fungsi yang berbeda, kedua lembaga tersebut memiliki bentuk koordinasi seperti yang tertera dalam struktur tatanan KBM Polines, dimana keduanya dihubungkan dengan garis komando. Pada sistem pemerintahan quasi pre sidensial yang dianut saat ini, BPM membagi masing-masing badan dan komisinya untuk melakukan pengawasan di setiap kementerian BEM. Adapun pembagiannya, antara lain Badan Anggaran melakukan pe ngawasan pada Kementerian Keuangan dan Kementeri an Kesekretariatan; Badan L egislasi mengawasi Kementerian Agama dan Kementerian Sosial Politik; Komisi I mengawasi Kementerian Minat dan Bakat dan Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa; Komisi II mengawasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi; Komisi III mengawasi Kementerian Riset dan Penalaran dan Kementerian Sosial Masyarakat; serta Komisi IV mengawasi Ke-

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

menterian Dalam Negeri dan Kementerian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (PSDM). Bentuk Pengawasan BPM kepada BEM Dalam pelaksanaannya, fokus pengawasan dari BPM kepada BEM yaitu terkait pelaksana an dan perencanaan keuangan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), pengawasan kinerja Ormawa, serta pengawasan dalam pengambil an dan pelaksanaan kebijakan dari Presiden Mahasiswa (Presma). Pengawasan ini dilakukan secara langsung dan terjadwal setiap tiga bulan sekali. Selain itu, BPM juga mengawasi melalui media sosial Instagram untuk me ngetahui perkembangan dari BEM. “Selain secara langsung, Instagram juga menjadi salah satu cara kita mengetahui per kembangan BEM,” ungkap Hegi Ainul Abrar selaku Ketua BPM KBM Polines. Di sisi lain, Fredy Catur Andi selaku Presma menanggapi bahwa pengawasan melalui Instagram tersebut dirasa belum efektif. “Foto di media sosial itu tidak bisa menjabarkan seluruh kegiatan acara, jadi mengawasi me lalui Instagram kurang efektif,” tuturnya. Oleh karenaitu, Fredy menegaskan agar fungsi pengawasan berjalan secara maksimal, BPM dapat meninjau langsung di lapangan dan

Sambungan

mengikuti acara dari awal hingga akhir, sehingga mengetahui keseluruhan kegiatan dan dapat memberikan saran. Tak jauh berbeda dengan Fredy, Hegi pun menyadari jika koordinasi pengawasan ter sebut masih belum efektif. “Terkadang kurang sesuai dengan rencana, seperti pelaksanaan koordinasi yang lebih cepat atau lebih lama dari jadwal, jadi tetap fleksibel,” ungkapnya. Akan tetapi, Hegi tetap menilai pengawasan tahun ini lebih tertata dan merata dibanding kan tahun sebelumnya. “Pengawasannya bisa dirasakan seluruh Ormawa, karena tahun kemarin hanya sebatas pengawasan kementeri an BEM saja,” jelas Hegi. Pembentukan Koordinator Pengawasan di Komisi III Dalam rangka memperbaiki sistem peng awasan dari tahun sebelumnya, Hegi me ngatakan telah membentuk koordinator pengawasan di Komisi III untuk periode ke pengurusan 2021/2022. “Koordinasi BEM BPM tahun lalu belum berjalan, sehingga tahun ini dibentuk koordinator pengawasan di Komisi III agar berjalan dengan semestinya,” kata Hegi. Dalam praktiknya, Muhammad Hanief selaku Ketua Komisi III mengungkapkan jika pengawasan selama setengah periode ini sudah dibuatkan media tersendiri melalui form pengawasan dan form penilaian. Keluaran dari form tersebut berupa masukan dan saran untuk ormawa terkait apabila telah diawasi. “Ke dua form tersebut akan menjadi acuan kami untuk periode selanjutnya,” ungkap Hanief. Selain itu, Komisi III juga mendapatkan data pengawasan dari masing-masing badan/ komisi yang mengawasi kementerian BEM. Hal ini berkaitan dengan rencana rapat rutin internal BPM yang dijadwal tiga bulan sekali untuk membahas mengenai masing-masing kementerian dan Ormawa. “Di bulan ini saya menargetkan rapat rutin untuk membahas hasil pengawasan masing-masing kementeri an dan Ormawa,” jelas Hanief. Lantas, Bagaimana Koordinasi tersebut Ber jalan?

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BPM Secara keseluruhan koordinasi pe ngawasan antara BEM dengan BPM dinilai berjalan dengan lancar. Purwa Rescue selaku Ketua Komisi I mengungkapkan bahwa koordinasi dilakukan terhadap penggunaan dana Ormawa maupun kinerja dari penaungan BEM. “Terdapat evaluasi dan rekomendasi mengenai kinerja bersama BEM BPM, seperti program kerja (Proker) terkait penggunaan dana dan kinerja kementerian BEM,” ungkapnya. Sama halnya dengan Menteri Kesejahteraan Mahasiswa, Ridho Maulana Zulfikar mengungkap kan bahwa pengawasan tersebut belum ada kendala karena pengawasan BEM sendiri cakupannya masih sebatas proker, kendala hari pelaksanaan, dan eva luasinya. “Untuk pengawasan tidak ada kendala. Selama persiapan dan pelaksanaan proker ditanya ada kendala atau tidak, atau targetnya mencapai atau tidak,” terang Ridho. Tak hanya itu, Farid Danu selaku Menteri Agama juga mengatakan pengawasan berjalan dengan lancar. “Pengawasan terkait kendala dan pelaksanaan proker serta agenda sudah terlaksana, dimana mencakup kinerja Kementerian Agama dan Ormawa yang dinaungi,” tuturnya. Hal itu juga dirasakan Badan Anggaran (Banggar) dan Kementerian Keuangan. Putri Kalpikaning selaku Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Banggar dilakukan seminggu sekali. Sedangkan, pihak Banggar sudah mengkoordinasikan semua hal terkait format, mekanisme pencairan dana, hingga rancangan draft anggaran kepada Kementerian Keuangan. “Pengawasan dari Banggar sudah dikoordinasikan sejak awal, sehingga mengetahui melalui apa saja pengawasan yang dilakukan Banggar,” ujar Nur Nelisah selaku Ketua Banggar. Selama koordinasi pengawasan setengah periode ini, Hegi mengatakan sudah ada pe ningkatan yang terjadi. “Jelas ada peningkatan, contohnya Komisi I dan Kementerian Kesma yang berkoordinasi lebih rinci terkait kinerja dan pembagian ranah kerjanya,” pungkas Hegi. (Reitha | Layouter: Rahma (Crew Magang))

Edisi Khusus Rapor BEM

Riset (Polling)

Meninjau Hasil Riset Kinerja BEM dan BPM Setengah Periode Kepengurusan Oleh : Mayang & Ikhwan | Layouter: Dian (Crew Magang)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi intra kampus yang merepresentasikan lembaga eksekutif di tingkat perguruan tinggi, sedangkan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) merupakan organisasi tingkat tinggi bidang legislatif, yudikatif, advokatif, dan penganggaran dalam tatanan struktur Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines). Sesuai dengan kedudukannya, BEM dan BPM bertanggung jawab untuk mengayomi dan sebagai wadah dalam penyerapan aspirasi mahasiswa Polines. Setengah periode kepengurusan telah berjalan, tentunya terdapat program kerja maupun kinerja yang sudah dilaksanakan oleh BEM maupun BPM. Oleh karena itu, diperlukan adanya penilaian yang melibatkan seluruh mahasiswa Polines sebagai bahan evaluasi untuk BEM dan BPM. Untuk itu, kami tim riset LPM Dimensi telah melakukan survei kepada mahasiswa dari lima jurusan di Polines dengan rincian sebagai berikut: Jurusan Akuntansi sebanyak 227 responden; Jurusan Administrasi Bisnis 142 responden; Jurusan Teknik Elektro 112 responden; Jurusan Teknik Sipil 31 responden; dan Jurusan Teknik Mesin 27 responden. Dari total 539 responden, sebanyak 263 mahasiswa menyatakan bukan anggota organisasi mahasiswa (Ormawa), dan sisanya sebanyak 276 responden menyatakan sebagai anggota Ormawa di Polines. Riset Kinerja BEM 1. Apakah Anda mengetahui fungsi BEM dalam KBM Polines?

2. Menurut Anda, apakah BEM telah dikenal oleh mahasiswa Polines secara keseluruhan?

3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja setengah periode BEM 2021/ 2022?

4. Menurut Anda, apakah media sosial BEM berperan besar dalam penyebaran informasi dan aspirasi yang dibutuhkan mahasiswa?

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Edisi Khusus Rapor BEM

Sambungan 5. Apakah Anda mengetahui gambaran atau deskripsi kerja dari Kementerian BEM Kabinet Sinergi Juang?

6. Apakah Anda pernah menyampaikan kritik dan saran kepada BEM? Jika per nah, berikan penilaian terhadap respon BEM!

7. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan yang telah diberikan BEM jika diukur dari seluruh kinerja Kementeriannya? (Kementerian Kesekretariatan, Keuangan, Kominfo, Dalam Negeri, Agama, PSDM, Minat Bakat, Kesejahteraan Mahasiswa, Riset dan Penalaran, Sosial Politik, Sosial Masyarakat, Luar Negeri) Tanggapan responden mengenai pelayanan yang diberikan BEM secara keseluruhan dinilai sudah cukup baik. Kendati demikian, beberapa responden juga mengungkapkan ada kementerian BEM yang memberikan pelayanan kurang baik, antara lain kurang jelas dalam penyampaian informasi, kinerja tidak sesuai Standard Operating Procedure (SOP), kurangnya transparansi, kurang cepatnya pelayanan, hingga kurang profesional dalam menjalankan tugas. Selain itu, beberapa responden mengungkapkan jika mereka belum pernah berurusan dengan BEM dan kurang mengenal BEM, sehingga belum pernah merasakan pelayanannya. Selebihnya, responden berharap BEM dapat meningkatkan kinerjanya untuk setengah periode ke depan. 8. Dari skala 1-10, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BEM Sinergi Juang selama setengah periode!

300 250 200 150 100 50 0 1

Terkait penilaian responden mengenai kinerja BEM Kabinet Sinergi Juang selama setengah periode dari range 1 sampai 10, range 8 paling tinggi yaitu 241 responden dari 539 responden, diikuti 132 responden memilih range 7, kemudian 86 responden memilih range 9. Selanjutnya 42 responden memilih range 6, disusul 15 responden memilih range 10, dan sisanya memilih range 1 sampai 5. Hal tersebut menunjukan bahwa penilaian responden terhadap kinerja BEM sudah cukup baik selama setengah periode kepengurusan.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Sambungan

Edisi Khusus Rapor BPM

9. Berikan kritik mengenai kinerja BEM Sinergi Juang selama setengah periode ini! Kritik yang diberikan responden yaitu kurangnya sosialisasi membuat mahasiswa Polines kurang mengenal BEM, sehingga mahasiswa tidak mengetahui pelayanan yang disediakan oleh BEM. Selain itu, beberapa responden juga mengungkapkan supaya BEM lebih responsif, lebih berani berargumentasi, lebih mengayomi dan terbuka, dapat mengkritik yang cerdas dan objektif, dapat memberikan solusi terhadap masalah, dapat memperbaiki etika dan etiket, serta dapat mempermudah birokrasi. Di samping itu, mahasiswa berharap BEM lebih tegas dalam mengayomi dan memberikan informasi yang lebih jelas, sehingga mahasiswa lebih tertarik dan tidak salah memperoleh informasi. 10. Berikan saran mengenai kinerja BEM Sinergi Juang untuk setengah periode ke depan! Terkait saran yang diberikan responden yaitu agar BEM lebih gencar dalam mengenalkan dirinya, mengoptimalkan visi misi yang diusung, dan meningkatkan penyebaran informasi. Hal ini bertujuan agar BEM terlihat lebih terbuka kepada seluruh mahasiswa Polines. Beberapa responden juga mengungkapkan agar seluruh kementerian lebih teliti dan responsif dalam mengerjakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal. Di samping itu beberapa responden juga memberikan semangat supaya BEM dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan berusaha untuk menjadi lebih baik untuk setengah periode ke depan. Riset Kinerja BPM 1. Apakah Anda mengetahui visi atau tagline yang diusung oleh BPM Arka Raya?

2. Menurut Anda, apakah BPM telah dikenal mahasiswa secara keseluruhan?

3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja BPM selama setengah periode?

4. Apakah Anda mengetahui gambaran tugas dan wewenang dari setiap komisi di BPM?

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Sambungan 5. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan yang telah diberikan BPM jika diukur dari seluruh kinerja badan dan komisinya?

Edisi Khusus Rapor BPM 6. Menurut Anda, apakah media sosial BPM berperan besar dalam penyebaran informasi dan aspirasi yang dibutuhkan mahasiswa?

7. Menurut Anda, apakah aspirasi mahasiswa telah direspon dan dieksekusi dengan baik oleh BPM?

8. Dari skala 1-10, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BPM Arka Raya selama setengah periode! Terkait penilaian responden mengenai kinerja BPM Parlemen 250 Arka Raya selama setengah periode dari range 1-10, range 8 paling 200 tinggi yaitu sebesar 39,5%, diikuti 26% memilih range 7, kemudian 150 16,5% memilih range 9, disusul 9,8% memilih range 6, dan 3,9% memilih 100 range 5, serta 2,8% memilih range 10, dan sisanya memilih range 1-4. 50 Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap 0 kinerja BPM sudah cukup baik selama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 setengah periode berjalan.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

Sambungan

Edisi Khusus Rapor BPM

9. Berikan kritik mengenai kinerja BPM Arka Raya selama setengah periode ini! Kritik responden mengenai kinerja BPM yaitu lebih menekankan pada publikasi agar mahasiswa mengetahui informasi penting, regulasi atau kebijakan terbaru, maupun kegiatan yang diadakan oleh BPM. Responden juga mengatakan kinerja beberapa komisi BPM kurang cepat tanggap dan kurang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa Polines. Selain itu, diharapkan kinerja BPM untuk setengah periode ke depan lebih solutif, komunikatif, interaktif, dan informatif untuk menyelesaikan suatu masalah. 10. Berikan saran mengenai kinerja BPM Arka Raya untuk setengah periode ke depan ! Saran responden untuk BPM yaitu BPM dapat melakukan sosialisasi terkait apapun secara berkala, hal ini bertujuan agar BPM terlihat terbuka terhadap seluruh mahasiswa. Selain itu, beberapa responden menyatakan agar BPM dapat memaksimalkan peran dan fungsi masingmasing badan dan komisi, lebih responsif dan komunikatif untuk memberikan bantuan ataupun solusi kepada mahasiswa, serta lebih memaksimalkan lagi fungsi pengawasan di setiap Program kerja (Proker) Ormawa. Disisi lain responden berpesan agar BPM lebih baik lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk sisa setengah periode ini. KESIMPULAN: Dari riset yang telah dilakukan, terkumpul sebanyak 539 responden yang tersebar pada lima jurusan di Polines, dapat disimpulkan bahwa kinerja BEM Kabinet Sinergi Juang dan BPM Parlemen Arka Raya periode 2021/2022 selama setengah periode ini sudah cukup baik. Responden menginginkan supaya BEM dan BPM lebih terbuka kepada seluruh mahasiswa Polines dengan mengadakan sosialisasi mengenai segala informasi yang dapat membantu kebutuhan mahasiswa. Selain itu, responden juga menginginkan BEM dan BPM lebih responsif dalam menanggapi keluhan yang dialami mahasiswa, teliti dalam mengerjakan tugas serta fungsinya, serta komunikatif untuk memberikan bantuan ataupun solusi kepada mahasiswa. Di samping itu, responden juga berharap supaya BEM dan BPM dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan berusaha untuk menjadi lebih baik untuk sisa setengah periode ke depan.

LPM Dimensi Pelindung: Ir. Supriyadi, MT., Penasehat: Adhy Purnomo, S.T., M.T., Pembina: Junaidi, S.T., M. Eng., Pemimpin Umum: Rakha Yusan A., S ekretaris Umum: Salsabilla AzZahra, Alda Anggi R.,B endahara Umum: Novia Putri F., Nadia Rahmalia R., Pemimpin Redaksi: Ayu Anggraeni., Redaktur Pelaksana: Rosita Wulandari, Redaktur Majalah: Suzanah, Kholifatul Mufti L.P., Redaktur Buletin: Siti Nurhasanah, Redaktur Siber: Vera Linda A., Ririn Anjarwati, Redaktur Fotografi: Alifia Rahma D., Koordinator Fotografi: Ilham Afief F., Redaktur Artistik: Zakiyah, R. Satrya Bramantya, Koordinator Artistik: Safiatun N., Redaktur Videografi: M. Ian Fahrizal Z., Koordinator Videografi: Adib Faiz A., Reporter: Annisa Nur A., Arifiani Kusuma S., Quini Milna A., Candra Ayuningtyas M., Rizky Tania Ulul H., Ela Elfita F., Reitha Alya P., Mahesti Diva P., Pramuditya Verro S., Staf Fotografi: Laila Syifa S., Fahmi Yuliarmanto W., Intan Dwi Y., Arya Bhisma F., Staf Artistik: Diva Aurelia S., Sari Wahyuningsih, Syahdilla Sekar R., Hasna Jilan A., Rafli Hardiansyah, Roihanatul F., Ranira Salma E. F., Staf Videografi: Dwi Wulandari, Imam Mahdi I., Hanif Nugraha R., Rifa Nurfauzan A., Pemimpin Litbang: Tita Tri Uma, Kadiv. PSDM: Cintya Sofia K. W., Koordinator PSDM: Lutfiyatul I., Arief Anom S., Eliza Latifia F., Kadiv. Humas: Aisyah Shabira Y., Kadiv. Riset: Olivia Novitasari., Staf PSDM: Yulhita Nur F., Alifia Tiara P., Alifa Salsabilla K. R., Staf Humas: Nurul Azizah., Hamidah Aufa K., Hafidh Firdaus M., Eka Juniarti, Annisa Safina I. S., Staf Riset: Inayatul Mardiyah, Zabrina Mayangsasati I., M. IKhwan Zaelani, Imara Naifa S., Izdihar Rana H., Pemimpin Perusahaan: Disma Cahya A., Kadiv. Periklanan dan Non Produk: Maulana Malik I., Kadiv. Logistik: Vidya Rizqiani, Koordinator Logistik: Nining Hapsari, Staf Periklanan dan Non Produk: Selvira Medihana, Tiara Ayu D.U., Oktavia Dewi F., Staf Logistik: Adella Titah A., Dianita Vega S.I., Rifqi Hidayat.

Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi

“

Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. – Barack Obama

.”