Koran Edents
LPM Edents
Dinamika Intelektual Mahasiswa Edisi 11 - 25 Juni 2018
Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro (SM Undip) menyelenggarakan Forum Musyawarah Mahasiswa (Muswa) berturut-turut pada tanggal 27, 28, dan 29 April 2018. Forum ini dilaksanakan untuk membahas tata tertib dan Pedoman Pokok Organisasi (PPO). Akan tetapi, musyawarah tidak berlangsung sesuai rencana. Pasalnya, di hari kedua, pihak rektorat tibatiba memberhentikan kegiatan tersebut. Sehingga, Forum Muswa ini akan dilaksanakan kembali di semester depan. Liputan utama kedua datang dari BEM Undip yang mengadakan diskusi dengan BEM Fakultas. Diskusi ini membahas ‘lagu lama’ yang belum menemukan titik terang, yakni pembahasan mengenai transparansi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selain itu, diskusi ini juga membahas mengenai topik yang sedang hangat yakni isu student loan. Kabar Kampus datang dari Unit Pengembangan Komputer (UPK) FEB Undip yang menyelenggarakan
sebuah
eksperimen ekonomi. Penelitian metode eksperimen diselenggarakan oleh salah satu mahasiswa S3 FEB Undip program studi Ilmu Ekonomi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk keperluan desertasi. Kami dari redaksi memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan berita. Kritik dan saran selalu kami harapkan dari para pembaca. Selamat membaca!
Opini
06
SPI, UKT, dan Student Loan menjadi Bahasan dalam Diskusi di Widya Puraya
Pekan ini di lpmedents.com
“Misal ada kejadian yang tidak dikehendaki atau kemampuan ekonomi turun, bisa melakukan banding tapi harus bolak balik dari dekanat ke rektorat dan dibuat susah bahkan harus sampe ketemu rektor, memang bisa tapi apa iya harus seperti itu kenapa gak dibuat sistem yang pasti akan memudahkan juga , bisa juga banding UKT mahasiswa nya bisa online, ini juga ada reformasi birokrasi di era Jokowi yang artinya kalau UNDIP gamau mengikuti aturan mempermudah birokrasi berarti kan menentang reformasi birokrasi itu sendiri,” -Helmi, Ketua BEM FIB Undip.
Career Sharing Session: How to Face Life After Graduation
banding UKT mahasiswa nya bisa online, ini juga ada reformasi birokrasi di era Jokowi yang artinya kalau UNDIP gamau mengikuti aturan mempermudah birokrasi berarti kan menentang reformasi birokrasi itu sendiri,” ungkap Helmi selaku Ketua BEM FIB Undip.
Dok. Edents
Dari Redaksi
Volume
Belum menemukan titik terang, BEM Undip bersama dengan seluruh BEM Fakultas kembali mengadakan diskusi bersama mengenai transparasi SPI, banding UKT mahasiswa lama, dan juga Student Loan pada hari Senin, 14 Mei lalu. Tiga topik diatas disepakati karena adanya keresahan-keresahan yang dirasakan oleh para Ketua BEM mengenai ketiga hal tersebut. Pertama mengenai Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), menurut Surat Keputusan Rektor (SK Rektor) Nomor: 405/UN7.P/HK/2016 menyatakan bahwa SPI merupakan sumbangan pengembangan yang ditanggung mahasiswa jalur Ujian Mandiri (UM) Program Sarjana S1 dan Program Diploma Undip yang dibayarkan satu kali selama masa studi, namun pada tahun 2016 saat ada calon mahasiswa yang mengaku bahwa tidak bisa membayar langsung sekaligus uang SPI-nya, pihak Undip memperbolehkan untuk dicicil melalui bank. Permasalahannya adalah jika memang SPI tersebut boleh dicicil mengapa tidak diumumkan secara jelas, sehingga calon mahasiswa lain yang juga tidak sanggup untuk membayar langsung SPI-nya sekaligus dan ingin mencicil bingung bagaimana tahapannya, karena tidak ada dalam SK Rektor. Permasalahan UKT yang Kembali Diangkat
Topik yang kedua yaitu mengenai banding UKT semester lama dan UKT mahasiswa yang hanya sedang mengambil skripsi atau tugas akhir. Mahasiswa yang diterima di Undip melalui jalur UM maka secara otomatis akan langsung dikenakan UKT tertinggi yaitu UKT golongan 7 tanpa melihat keadaan ekonomi keluarganya dan tidak bisa melakukan banding. Hal tersebut menuai kontroversi, pasalnya keadaan ekonomi suatu keluarga tidak selamanya mulus-mulus saja, mungkin saat awal masuk kuliah mahasiwa Jalur tersebut memang dalam keadaan mampu, namun jika ternyata beberapa semester kemudian orang tuanya atau yang menanggung biaya kuliahnya meninggal atau mengalami kebangkrutan maka mahasiswa tadi akan kesulitan untuk membayar biaya kuliah atau UKT golongan 7, dan tentu saja mahasiswa tadi sangat butuh untuk melakukan banding UKT. “Misal ada kejadian yang tidak dikehendaki atau kemampuan ekonomi turun, bisa melakukan banding tapi harus bolak balik dari dekanat ke rektorat dan dibuat susah bahkan harus sampe ketemu rektor, memang bisa tapi apa iya harus seperti itu kenapa gak dibuat sistem yang pasti akan memudahkan juga , bisa juga
Selanjutnya mengenai banding UKT mahasiswa yang berada di semester akhir dan hanya sedang mengambil skripsi. Masalah ini merupakan masalah tahun lalu yang pada saat itu mentok hanya sampai tahap audiensi, tidak ada tindakan lebih lanjut. “Jadi gini logikanya, ini saya gak berbicara data saya langsung logikanya, temen temen tinggal ngerjain skripsi yang 6 sks tapi bayarnya sama dengan yang kuliah full. Audiensi rektorat tahun lalu beralasan bahwa mahasiswa lama juga masih menggunakan fasilitas di Undip seperti Wi-Fi, jalan, dsb. Hal ini kan logika apa ya gak bisa diterima oleh logika normal , jalan kan pasti dipakai umum, jadi kan bisa toh disesuaikan biayanya baik dari praktium laboratorium, dosbing, dsb. Karena kan penyebab penghambat mahasiswa lulus tidak hanya dari mahasiswanya saja, bisa saja dari dosbingnya yang susah untuk bertemu, data yang dibutuhkan sulit, dan lain sebagainya,” ungkap Helmi saat ditanya pendapatnya mengenai masalah banding UKT mahasiswa semester akhir. Topik ketiga yaitu mengenai student loan. Klarifikasi terakhir dari Rektor Undip mengenai student loan yaitu student loan ini hanya akan diberlakukan di mahasiswa jenjang S2 dan S3. Namun pada kenyataannya, ada mahasiswa baru yang ditawarkan untuk ikut kredit pendidikan atau student loan. Maka dari itu, topik ini diangkat untuk diklarifikasi.
Diskusi yang membahas ketiga topik tersebut dilaksanakan di Widya Puraya, dengan alasan Widya Puraya merupakan lokasi yang strategis untuk diskusi. “Kalau milih tempatnya di fakultasfakultas lain itu agak gimana ya, terkesan yang banyak mengikuti hanya dari mahasiswa-mahasiwa fakultas tersebut dan pasti yang dibahas lebih banyak mengenai keresahan-keresahan dari fakultas tersebut, di Student Center (SC) sudah terlalu sering dan semakin ke sini masanya juga semakin sedikit. Akhirnya disepakati tempatnya di widya puraya karena letak yang strategis dan juga tidak ada larangan untuk dilakukan diskusi disana ataupun tidak ada aturan yang membahas boleh tidaknya untuk melakukan diskusi di sana,” jawab Helmi saat ditanya alasan mengapa memilih Widya Puraya sebagai tempat diskusi. Datangnya Pihak Dirmawa
Pada saat diskusi akan dimulai, datang pihak Dirmawa yang meminta untuk langsung melakukan audiensi saja dengan pihak rektorat apabila hendak berdiskusi mengenai UKT. Namun, karena tujuan awal hanya untuk berdiskusi maka diputuskan Ketua BEM Undip ditemani dengan salah seorang Ketua BEM Fakultas untuk masuk ke rektorat melakukan audiensi, sedangkan yang lain tetap diluar melanjutkan diskusi. Akan tetapi, diskusi sudah tidak lagi kondusif karena selama diskusi berlangsung ada pihak Dirmawa dan satpam yang memantau selama diskusi berjalan. Sehingga, pada saat adzan maghrib menjelang para anggota diskusi memutuskan untuk bubar. (FN)
Pers dan Masyarakat Berkolaborasi, Ciptakan Stabilitas Demokrasi Oleh: Dirga Ardian Nugroho*
Pers merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan masyarakat. Peranannya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial membuat eksistensi pers menjadi cukup strategis di tengah masyarakat. Akan tetapi, pers tidak akan mampu menjalankan perannya dengan optimal jika tidak memiliki kebebasan dalam praktiknya. Di Indonesia sendiri, kebebasan pers sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Tentu saja kebebasan yang dimiliki ini, harus diikuti pula dengan tanggung jawab oleh pers itu sendiri. Independen, objektif, dan profesional merupakan sifat-sifat yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik, yang menjadi pedoman bagi insan pers untuk bertindak sebagaimana mestinya. Hal tersebut bertujuan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan integritas dapat terus ditegakkan. Namun, sering kita jumpai segelintir orang mengabaikan etika tersebut, dan menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki oleh pers.
Tidak dapat dipungkiri, selain menjadi wahana edukasi, pers juga mampu menjadi momok yang menakutkan di tengah masyarakat. Sifatnya sebagai kontrol sosial dapat menggiring opini publik ke arah yang salah jika kebebasannya kebablasan. Ditambah dengan semakin pesatnya pekembangan teknologi, gejolak informasi semakin menjadi-jadi. Mulai bermunculan informasi-informasi yang diragukan validitasnya (berita hoax), sebagai hasil dari semakin majunya teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Di sini pers dituntut untuk tetap menjaga objektivitasnya, mengingat andilnya sebagai salah satu pilar demokrasi.
Kebebasan Pers sebagai Perwujudan Demokrasi Pers di Indonesia pernah mengalami masa yang suram. Kala orde baru, pers tidak dapat dengan leluasa mengutarakan kebebasan dan berekspresi seperti sekarang. Kebebasan yang dimiliki dibatasi oleh banyaknya intervensi pemerintah semasa orde baru. Alhasil informasi yang disampaikan tidak akurat dan transparan. Hal tersebut membuat pengetahuan tentang objektivitas informasi perihal baik dan buruknya kondisi pemangku kekuasaan terhadap masyarakat termajinalkan. Jika ada yang berani melawan, maka nasib produk pers tersebut akan dibredel. Pasca orde baru, kebebasan pers mulai muncul. Kebebasan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan adanya demokrasi. Dimana kita tahu, bahwa kebebasan untuk berpendapat dan berpikir sudah termaktub dalam UUD 1945. Namun, bukan berarti kebebasan yang dimiliki oleh pers ini tidak dikontrol oleh pemerintah, dalam artian agar segala bentuk informasi yang muncul bisa dipertanggung jawabkan dan tidak mencederai Kode Etik Jurnalistik. Coba kita bayangkan, bagaimana jika sistem demokrasi yang menindas masih saja berkembang, segala bentuk kemerdekaan mengutarakan gagasan akan selalu dibungkam, dan muncul kekuasaan yang alergi akan kritik. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi, harus terus mampu menjaga independensinya agar tercipta stabilitas demokrasi yang baik.
Berita Hoax, Musuh Pers dan Masyarakat Indonesia
FEB Undip (15/5) – Bertempat di Hall Gedung C lantai 4 FEB Undip, BEM FEB Undip menggelar acara Career Sharing Session (CSS). CSS merupakan salah satu acara bagi mahasiswa khususnya FEB Undip yang bertujuan memberi gambaran tentang kehidupan setelah lulus. Kesma Sharing Center: Media Penyampaian Aspirasi Mahasiswa IESP
FEB Undip (14/5) – Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HMD IESP) menghelat acara Kesma Sharing Center (KSC) yang bertempat di Hall Gedung C FEB Undip. Acara ini merupakan salah satu langkah HMD IESP untuk mengadvokasikan aspirasi mahasiswa IESP terkait pelayanan akademik maupun fasilitas penunjang perkuliahan. Aspirasi yang terkumpul merupakan hasil dari penjaringan yang telah dilakukan oleh HMD IESP melalui kotak aspirasi baik secara online maupun penyebaran angket beberapa waktu yang lalu. HMEI Jadikan Ekis Mengajar sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat
Semarang (12/5) – Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam (HMEI) kembali melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui Ekis Mengajar Vol. 3 pada hari Jumat dan Sabtu, 11-12 Mei 2018. SD IT Ulul Abshor yang terletak di Jl. Karangrejo II No. 25 A Banyumanik, Semarang, menjadi lokasi kegiatan pengabdian tersebut. Ditemui pada akhir acara, Fikrul Islam Faruqi selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengaplikasikan bentuk pengabdian masyarakat dalam skala kecil yaitu dengan mengajar anak-anak sekolah dasar.
Terlepas dari kebebasan yang dimilikinya, pers di Indonesia ternyata masih memiliki beberapa masalah. Munculnya berita hoax hingga menjalarnya kepentingan golongan tertentu ke dalam diri pers Indoneisa, cukup menjadi sorotan di mata masyarakat. Dampaknya, citra pers di Indonesia mulai dipertanyakan kredibilitasnya.
Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi, membawa efek tersendiri bagi dunia pers Indonesia. Kini, informasi yang disebarluaskan tidak hanya melalui media konvensional saja, akan tetapi bisa melalui jejaring internet juga. Hal itu membuat insan pers dengan mudah mengunggah informasi, dan masyarakat dengan mudah dan cepat memperolehnya. Tapi di balik hal itu ternyata perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi pers di Indonesia.
Pemanfaatan teknologi dalam dunia berita tidak selamanya bersifat positif, hal itu bisa dilihat dengan mulai maraknya berita hoax, kebohongan, dan ujaran kebencian yang mengatasnamakan pers. Bahkan, data Kementrian Komunikasi dan Informatika di penghujung tahun 2016 lalu menyebutkan bahwa terdapat sekitar 800.000 website yang terindikasi sebagai situs berita palsu dan ujaran kebencian. (Bersambung ke halaman 2)
Kordents Volume 06 Edisi 11 - 25 Juni 2018
Pemimpin Umum : Aradeya Tangguh Pamungkas ; Pemimpin Redaksi : Fana Mustika Insanu ; Pemimpin Artistik: Mutia Rahmania ; Editor : Arsenio Wicaksono ; Layouter : Haritz Faiz Heryantama ; Reporter : Karima Suci Ariyani, Barda Rajaza Musaif, Elvi Hidayati Diana, Bayu Teguh Imani, Yuna Setyaningtyas
Diterbitkan Oleh Lembaga Pers Mahasiswa Edents
Sekretariat : Gedung PKM Lt. 1 FEB Undip, Tembalang Edents Call Center : 024-91181513
Kunjungi ! Laporan Utama
w w w.lpmedents.com
Kordents Vol. 06 Edisi 11 - 25 Juni 2018
Dinilai Ricuh oleh Rektorat, Muswa Yang Digelar SM Undip Ditunda
dok. twitter @SM_UNDIP
memberhentikan kegiatan tersebut. Tentu saja keputusan Rektorat menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Apa yang menyebabkan rektorat memberhentikan forum Muswa tersebut? Ternyata pihak rektorat memperoleh informasi bahwa selama musyawarah telah terjadi kericuhan, berbeda dengan pihak Rektorat, SM undip dan peserta menyatakan tidak terjadi kericuhan sama sekali, sehingga timbul pertanyaan lagi, dari siapa pihak rektorat mendapatkan berita tersebut? Kenapa bisa terjadi perbedaan informasi?
Bertempat di ruang aula LP2MP gedung ICT lantai satu, Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro (SM Undip) menyelenggarakan forum Musyawarah Mahasiswa (Muswa) berturut-turut pada tanggal 27, 28, dan 29 April, ialah tepatnya dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kegiatan tersebut dihadari oleh MWA Undip UM, Sekjend BK Undip UM, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Undip (BEM Undip), ketua BEM Fakultas, SM Fakultas dan Sekolah Vokasi, Ketua UKM Undip, Ketua HMD/PS, dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F). “Tujuan dilakukan Forum Musyawarah Mahasiswa adalah untuk membahas tata tertib dan Pedoman Pokok Organisasi (PPO) . Kalau diibaratkan di Negara Indonesia, kita menyebut PPO sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD),” Tutur Barick Muhammad ketika ditemui di sekretariat SM Undip (28/05) Berawal dari Penyesuaian PPO
“Kita ambil contoh dari BEM Undip dan Fakultas, dengan adanya PPO, kita bisa membandingkan perbedaan struktur dari BEM Undip dengan BEM fakultas, seperti pembagian kerja, kementrian, dan bidang-bidang lainnya. Selain itu, bila terdapat program kerja maupun bidang yang dirasa belum mencakup kepentingan mahasiwa secara keseluruhan atau ada kegiatan BEM yang tidak mengayomi mahasiswa maka kita bisa mengatur dengan menetapkan batas minimal dan maksimal bidang beserta program kerjanya,” ucap Barick, sebagai salah satu Presidium saat muswa berlangsung. Statement Sepihak dari Rektorat
Akan tetapi, musyawarah tidak berlangsung sesuai rencana. Pasalnya, di hari kedua, pihak rektorat tiba-tiba
“Masalahnya, kita sama sekali tidak tau sumber rektorat. Sampai saat ini, kita masih bingung dan heran, siapa orang yang memberikan informasi tersebut,” tambahnya.
Keputusan pemberhentian musyawarah dari Rektorat yang menyebabkan tujuan dari Muswa untuk membahas Tata Tertib dan PPO tidak tercapai. Selama musyawarah, peserta baru membahas tata tertib, sementara pokok pembahasan, PPO belum tersentuh sama sekali. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan kegiatannya semester ini, organisasiorganisasi yang ada di Undip belum bisa menyamakan langkah akibat dari pedoman dalam berorganisasi yang belum mencapai kesepakatan. Namun, hal tersebut tidak diharapkan terjadi. “Semoga setiap organisasi dapat menhindahkan dan menyelaraskan kegiatan kepemerintahannya dengan tata tertib yang sudah disepakati saat muswa agar keseimbangan dalam berorganisasi dapat tercapai,” ucap Barick.
(sambungan dari halaman 1) Hal lain yang cukup mengejutkan juga adalah dimana berita hoax yang beredar di internet mampu mendulang keuntungan bagi sang pelaku. Berbagai macam metode pengiklanan yang muncul di laman berita palsu tersebutlah yang bisa mengisi pundi-pundi uang oknum tidak bertanggung jawab itu. Maka tidak heran bila banyak oknum memanfaatkan hoax untuk memperoleh uang dengan cepat, hal tersebut juga dapat memicu semakin berkembangnya penyebarluasan berita hoax.
Dilaksanakan Semester Depan
Dalam kasus ini, pers dan masyarakat memiliki tuntutannya masing-masing. Pers yang berperan sebagai media informasi dan wahana edukasi harus bisa menjaga pendiriannya untuk memegang Kode Etik Jurnalistik, agar tercipta informasi terpercaya yang bisa diserap oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat dituntut untuk lebih bijak dan cerdas dalam menyikapi setiap berita atau informasi yang ada. Dengan begitu, pers dan masyarakat bisa berkolaborasi untuk memerangi berita hoax agar stabilitas demokrasi bisa terus terjaga.
Tantangan lain yang sempat dialami oleh SM Undip selaku panitia muswa adalah mengkaji, menggambarkan, dan merumuskan PPO yang baik, sebuah pedoman yang bisa mencakup semua kebutuhan organisasi tanpa meninggalkan kepentingan mahasiswa. “Tidak mungkin teman-teman SM Undip membuat PPO dengan draft tahun lalu, karena kita tau perubahan pasti akan terjadi dan apa yang dibutuhkan tahun lalu belum tentu kita butuhkan tahun ini dan kebutuhan-kebutuhan baru pasti akan muncul. Makanya kita sering mengadakan pra muswa dan sharing dengan alumni SM Undip agar kita memiliki referensi dan pandangan tentang PPO yang baik,” ujarnya kembali.
Kebebasan media massa sejatinya tercermin dari dalam diri insan pers itu sendiri, yang diwujudkan melalui profesionalitasnya. Namun, kebebasan itu tidak akan berarti apapun tanpa adanya sinergisitas antara masyarakat, pers, dan entitas lainnya. Karena sesungguhnya kembali lagi bahwa segala bentuk peran pers bersinggungan dengan masyarakat. Dan masyarakat pula harus menentukan sikap akan segala sesuatu yang muncul dari dalam media massa. Maka, haruslah dua elemen itu berkolaborasi agar tercipta iklim demokrasi yang baik. (FN)
Kabar baiknya, pihak rektorat telah memberikan konfirmasi bahwa forum Musyawarah Mahasiswa diperkenankan untuk dilanjutkan dengan catatan pihak SM Undip harus menemui pihak Rektorat untuk membicarakan lebih lanjut mengenai Muswa. Selanjutnya, musyawarah ini kemungkinan akan dilakasanakan pada semester depan. Keputusan tersebut berlandaskan pada lini masa yang telah disusun di awal kepemerintahan SM Undip. Selain itu, waktunya dirasa belum tepat untuk mengadakan kembali forum Muswa, mengingat sekarang sedang bulan Ramadhan dan mahasiswa juga disibukkan dengan Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga keputusan terbaik adalah melanjutkan musyawarah di semester depan. (FN)
Kolaborasi untuk Demokrasi yang Lebih Baik
dok. Edents
PPO merupakan landasan dasar yang sangat penting dan harus dipatuhi oleh setiap unsur yang berada di Universitas Diponegoro, baik organisasi maupun mahasiswa. Sebagai konstitusi, PPO harus dirumuskan secara baik, benar, dan tepat sasaran, mengingat bentuk kampus Undip sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang tentunya juga memerlukan penyesuaian terhadap peraturan dalam Pedoman Pokok Organisasi. Ketika bentuk universitas berubah maka diperlukan pembenahan pada setipa organisasi. Hal itu dilakukan agar terciptanya harmonisasi antara pihak kampus dengan organisasi, dan mahasiwa. Oleh sebab itu, SM Undip selaku badan legislatif mewadahi hal tersebut dengan mengadakan forum Muswa agar kepemerintahan mahsiswa semakin terarah dan lebih baik lagi.
“Kami sendiri kurang paham kenapa bisa diberhentikan. Yang jelas pihak Rektorat mendengar kabar bahwa forum Muswa ini ricuh, padahal saya sebagai presidium tidak merasa terjadi kericuhan. Serasa disidak, tiba-tiba pihak rektorat datang dan memberhentikan acara. Yang namanya forum atau musyawarah pasti ada perbedaan pendapat, sudah hal lumrah. Tetapi kegiatan muswa waktu itu sama sekali tidak terjadi kericuhan seperti yang dikatakan pihak rektorat,” ujar Barick.
Pers dan Masyarakat Berkolaborasi, Ciptakan Stabilitas Demokrasi
*) Penulis merupakan Staff Online LPM Edents FEB Undip
Kabar Kampus
Saling Menguntungkan Antar Mahasiswa dalam Eksperimen Ekonomi oleh UPK FEB
Dok. Edents
berkontribusi sebagai responden akan mendapatkan uang saku sebesar dalam kisaran Rp15.000 per orang tanpa terkecuali. Bukan hanya itu saja, responden juga berkesempatan mendapatkan uang saku tambahan hingga Rp80.000, syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga, dengan adanya imbalan uang saku akan menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Beberapa waktu silam tepatnya pada hari Kamis, 3 Mei silam, telah diselenggarakan penelitian metode eksperimen yang berlokasi di gedung Laboratorium Komputer Lt. 4 FEB Undip. Penelitian metode eksperimen diselenggarakan oleh salah satu mahasiswa S3 FEB Undip program studi Ilmu Ekonomi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk keperluan disertasi mahasiswa S3. Disertasi merupakan karya ilmiah mahasiswa untuk mencapai gelar Doktor. Disertasi berupaya menciptakan suatu teori baru dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Di mana mekanisme penyelenggaraan kegiatan ini dibantu oleh pihak UPK FEB Undip. Penelitian metode eksperimen diikuti oleh beberapa mahasiswa FEB Undip minimal semester 4 yang dijadikan sebagai responden. Mahasiswa yang mengikuti penelitian metode eksperimen ini, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama kegiatan berlangsung. Jadi, responden harus mengikuti penelitian metode eksperimen dari awal hingga akhir. Kegiatan tersebut kurang lebih berlangsung selama 2 jam. Yang menarik dari penelitian metode eksperimen ini adalah bagi mahasiswa yang datang dan
LPM Edents FEB Undip
Lalu bagaimana mekanisme kegiatan penelitian metode eksperimen? Apa saja yang dilakukan oleh responden Mekanisme kegiatan ini yaitu mahasiswa yang datang atau responden mengerjakan soal dalam bentuk game theory yang telah dirancang oleh peneliti. Sebelum mengerjakan soal, responden akan diberi penjelasan terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakan soal oleh peneliti. Sehingga para responden tidak akan merasa bingung dalam mengerjakan soal tersebut. Kemudian, jawaban para responden akan diberi poin tertentu oleh peneliti. Responden yang memiliki poin tinggi akan mendapatkan uang saku tinggi pula. Dari soal tersebut, peneliti akan melihat jawaban responden dan melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan bagaimana sifat dari responden tersebut. Salah satu aspek yang dapat dinilai dari jawaban responden adalah bagaimana kecondongan responden dalam pengambilan suatu keputusan apabila menghadapi suatu masalah. Sehingga soal dalam penelitian ini ini dapat dikatakan hampir sama dengan soal tes karakteristik pribadi seseorang. Menurut Mufti Hadi wibowo selaku pihak yang membatu penyelenggaraan penelitian metode eksperimen, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan berhasil meskipun adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam pelaksanaan penelitian metode eksperimen ini adalah jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan ekspetasi peneliti. Peserta yang hadir masih jauh dari ekspetasi. Peserta yang hadir sebanyak
lpmedents.com
26 orang sedangkan ekspektasi peneliti sebanyak 40 orang yang hadir. Sebelum kegiatan ini diselenggarakan, mahasiswa yang berminat menjadi responden terlebih dahulu mengisi form pendaftaran. Sebelum hari H banyak mahasiswa yang mendaftarkan diri. Namun pada saat hari berlangsung, Jumlah mahasiswa yang hadir tergolong sedikit. Penyebab sedikitnya peserta yang hadir, belum diketahui. Menurut Mufti Hadi wibowo selaku pihak yang membatu penyelenggaraan penelitian metode eksperimen, akan diadakan penelitian metode eksperimen jilid 2. Kegiatan ini kembali diselenggarakan karena, jumlah responden pada saat penelitian metode eksperimen jilid pertama belum memenuhi target yang ditentukan oleh peneliti. Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis, 31 Mei mendatang yang bertempat di Gedung Laboratorium Komputer Lt. 3 FEB UNDIP. Penelitian metode eksperimen jilid 2 dilaksanakan saat bulan Ramadhan. Sehingga selain mendapatkan uang saku Rp15.000 per orang, mahasiswa yang hadir juga akan mendapatkan takjil gratis untuk berbuka puasa. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti penelitian metode eksperimen jilid pertama tidak diperkenankan mengikuti penelitian metode eksperimen jilid 2. Jadi mahasiswa hanya memiliki satu kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini.
Pada penelitian metode eksperimen jilid 2, harapannya banyak mahasiswa yang hadir mengikuti kegiatan tersebut. Atau paling tidak jumlah mahasiswa yang datang mencapai target yang ditetapkan peneliti. Kegiatan ini sangat disayangkan apabila dilewatkan, karena selain dapat mengsi waktu luang responden akan mendapatkan uang saku tambahan. (FN)
@tbv2341m
@lpmedents