9 minute read
LAPORAN UTAMA
Peran Serta Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan selama Pandemi
Oleh : Nisa, Dewima, Wening
Advertisement
Dok. Google
Krisis ekonomi yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini berbeda dari krisis-krisis ekonomi sebelumnya yang disebabkan oleh sektor keuangan. Kali ini, krisis ekonomi berawal dari permasalahan sektor kesehatan yang ditandai dengan munculnya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang mewabah mengakibatkan kerugian di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Hal tersebut tidak mengherankan karena selama pandemi warga diimbau untuk stay at home. Akibatnya, mobilitas masyarakat pun menurun yang kemudian berimbas pada kemerosotan ekonomi. Selain ekonomi, imbas pandemi terhadap sektor kesehatan tentuk tak luput dari perhatian. Dampak langsung pada kesehatan maupun tidak langsung seperti pada pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian utama yang perlu dipulihkan.
Covid-19 dan Dampaknya terhadap Perekonomian
Aktivitas stay at home memberikan guncangan pada sektor perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Selain membutuhkan anggaran untuk menutup kerugian perekonomian, Indonesia juga membutuhkan anggaran dalam sektor kesehatan yaitu dalam rangka perawatan pasien Covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan II, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertum-
buhan ekonomi negatif) hingga 5,32%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru dimulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat memulihkan perekonomian secara signifikan. Pemulihan perekonomian dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah memiliki beberapa strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, di antaranya dengan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan meningkatkan arus permodalan (capital inflow) yang berpotensi meningkatkan investasi. “Kami juga mendorong ekspor utama Indonesia dengan memanfaatkan perbaikan harga komoditas, seperti kelapa sawit dan batu bara, di pasar internasional. Untuk kelapa sawit sendiri yang mendorong sektor pertanian meningkat,” ujar Menko Airlangga, dilansir dari artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Akibat pandemi Covid-19 perusahaan mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan kondisi baru. Bahkan beberapa di antara mereka harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar karena anggaran tidak hanya digunakan untuk menghadapi pandemi dan menutupi kekurangan modal. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program insentif untuk membantu pemulihan perusahaan dan roda perekonomian nasional.
Program Vaksinasi sebagai Salah Satu Upaya Pelayanan Kesehatan yang Gencar Dilakukan
Saat ini masyarakat global terus berpacu melawan pandemi. Tak ketinggalan pemerintah Indonesia pun terus
Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Indonesia
Dok. ibumninc.com mengkaji permasalahan pandemi. Fokus terbesar pemerintah saat ini yaitu pada peningkatan pelayanan di sektor kesehatan. Pemerintah pun sudah mengeluarkan berbagai program terkait penanggulangan Covid-19, salah satunya dengan pemberian layanan vaksinasi. Program vaksinasi merupakan angin segar bagi pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi. Melalui Forum Indonesia Bangkit (06/04/2021), Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia bersama negara-negara lain dan World Health Organization (WHO) mendukung seruan global untuk membuat perjanjian internasional mengenai akses vaksin, obatobatan, serta perlengkapan diagnostik untuk mengatasi pandemi secara adil. “Kita perlu bersyukur atas kinerja cepat pemerintah yang berhasil mengamankan pasokan vaksin, sehingga sejak Januari 2021 Indonesia telah berhasil melaksanakan vaksinasi. Harapannya pada akhir tahun vaksin tersebut sudah dapat diberikan kepada 181 juta jiwa atau sekitar 70% penduduk Indonesia,” ujar Ma’ruf.
Perlu kita ketahui bahwa Indonesia masuk ke dalam peringkat empat besar sebagai negara yang bukan sebagai produsen vaksin di dunia tetapi berhasil melakukan vaksinasi untuk warganya secara masif. Pada awal April 2021, tercatat bahwa lebih dari tiga belas juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan kesehatan Indonesia dalam hal vaksinasi cukup cepat. Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa wilayah yang terkena bencana, seperti di Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas pemerintah untuk memberikan layanan vaksinasi. Indonesia telah memiliki unit layanan kesehatan puskesmas sebanyak lebih 10.000 yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Puskesmas yang menjangkau pelosok negeri ini bisa menjadi sentra vaksinasi yang akan difasilitasi logistik vaksin.
Pentingnya Penerapan 3T
Upaya vaksinasi ini tidak seutuhnya menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia. Perlu adanya Testing, Tracing, Treatment (3T) yang harus dilakukan oleh masyarakat. 3T ini dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit dalam jangka panjang. Menurut CEO PT. Siloam International Hospital, Caroline Riady, pemerintah sudah selayaknya memberikan fasilitas pelayanan 3T yang lebih mudah, murah, dan cepat. Salah satu metode testing dengan keakuratan tinggi adalah Polymerase Chain Reaction (PCR). Akan tetapi, ternyata biaya testing di Indonesia masih tergolong mahal yakni sekitar Rp 900.000. Biaya ini masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya testing di negara berkembang lainnya, seperti di India yang hanya sebesar Rp 100.000 dan Filipina Rp 460.000.
Jika dalam penyediaan layanan kesehatan aspek keakuratan, kecepatan, dan harga mampu dialokasikan dengan baik oleh pemerintah, maka akan semakin banyak masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara sukarela. Akibatnya, kesehatan masyarakat pun menjadi lebih terjamin dan penyebaran virus pun dapat ditekan.
“Pemerintah Indonesia harus mencari cara mengenai bagaimana caranya supaya dapat memberikan layanan 3T yang lebih murah. Biaya 3T yang terjangkau akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dengan demikian kasus akan lebih cepat terdeteksi, tercipta rasa aman, dan terjadi peningkatan keyakinan masyarakat untuk dapat kembali beraktivitas dalam membangun perekonomian,” ungkap Caroline Riady.
Memanfaatkan Sarana Digital
Seperti perkembangan yang banyak diberitakan, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia masih terhitung banyak. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi guna mengurangi angka presentasenya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan tracing melalu sebuah aplikasi smartphone, aplikasi tersebut bernama Electronic Health Alert Card (E-HAC). E-HAC sendiri merupakan aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan yang dikeluarkan untuk para pelaku perjalanan yang awalnya hanya ditujukan untuk masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri. Namun di era transisi menuju normal baru, aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat yang akan berpergian antardaerah jalur udara dan laut untuk menghindari kerumunan akibat antrean pembuatan kartu kuning. Secara singkatnya, E-HAC adalah Kartu Kewaspadaan kesehatan versi modern dari kartu sebelumnya yang sifatnya manual. Kartu tersebut dapat diunduh melalui aplikasi elektronik Health Alert Card (E-HAC) di Google atau Apple Store dan dapat diakses di inahac. go.id. E-HAC dikembangkan oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Indonesia. Latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah karena pada saat itu kegiatan pulang pergi di Indonesia baik itu di jalur laut dan udara sangat ramai dan tidak bisa dihindari. Untuk itu pemerintah membutuhkan alat yang dapat digunakan untuk mengawasi para penumpang sehingga dibuatlah EHAC yang dinilai dapat memudahkan pelacakan, selain itu diharapkan aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapat akses kesehatan. Masyarakat Indonesia dapat memperoleh kartu E-HAC melalui aplikasi ponsel dengan langkah pertama yaitu mengunduh aplikasi “EHAC INDONESIA” di Google Store atau Apple Store lalu melakukan pengaturan awal sesuai petunjuk yang ada. Kemudian setelah melakukan setting akan tampil halaman utama E-HAC. Untuk membuat Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik pilih tombol visitor kemudian ikuti langkah-langkah pengisian data diri sesuai petunjuk yang ada di aplikasi. Dilansir dari Antara News, pengamat transportasi Djoko Setidjowarno menilai aplikasi E-HAC bisa mempermudah pelacakan penumpang pesawat di masa pandemi ini. Menurutnya, penggunaan aplikasi ini sebaiknya diseragamkan di bandara-bandara guna menghindari kerumunan akibat pengisiannya yang memakan waktu lama sehingga bisa menghidari munculnya cluster baru penyebaran Covid-19. “Aplikasi itu memudahkan dalam melakukan tracing terhadap penumpang, seperti asal dan tujuan penerbangan,” kata Djoko Setidjowarno kepada Antara di Jakarta.
Dok. investor.id
Caroline Riady, CEO PT. Siloam International Hospital
Insentif Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan menjadi salah satu tokoh penting yang tidak dapat terlepas dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Sejak awal kemunculan virus di Indonesia, para tenaga kesehatan sudah memilik peran yang besar dalam penyembuhan pasien Covid-19 karena mereka selalu menjadi garda terdepan yang kontak secara langsung dengan pasien Covid-19. Bahkan tidak sedikit tenaga kesehatan yang ikut terpapar virus dan nyawanya terenggut. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada para tenaga kesehatan Covid-19. Di tahun 2021, terdapat aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai insentif tenaga kesehatan Covid-19. Aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01/ MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif
dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Sejak awal terdapat aturan-aturan yang berbeda mengenai insentif ini, baik itu jumlah maupun cara pengiriman ke pihak tenaga kesehatan. Di tahun 2020 sendiri masih terdapat tunggakan yang menurut peraturan terbaru di tahun 2021 tunggakan tersebut harus segera terselesaikan. Dilansir dari laman resmi Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan terdapat beberapa perubahan dan pembaruan dalam peraturan mengenai insentif tenaga kesehatan. Perubahan pertama ada pada cara pengiriman insentif yaitu langsung ditransfer ke rekening penerima. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya pemungutan dan pemotongan yang nantinya dapat berdampak jumlah insentif. Perubahan kedua adalah karena penerima insentif adalah para tenaga kesehatan maka terdapat usulan kalau penerima insentif berasal dari fasilitas kesehatan. Perubahan lainnya terletak pada tenaga kesehatannya, yaitu dengan adanya zona pada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang memiliki risiko paling tinggi terpapar virus tentunya juga mendapat insentif yang maksimal. “Perbaikan dari regulasi ini jika dibandingkan pada tahun 2020 di antaranya mengenai kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan kriteria tenaga kesehatan. Maka prioritas ini difokuskan kepada yang menangani Covid-19,” ujar dr. Kirana Pritasari, MQIH, Plt Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Awal tahun lalu ramai dibicarakan mengenai pemangkasan insentif tenaga kesehatan. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian masyarakat luas. Pemangkasan itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan nominal mencapai Rp 7,5 juta. Dilansir dari Kompas.com, Kamis (4/2/2021), besaran nilai insentif tenaga kesehatan setelah dipangkas tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021. Namun dikutip dari Kontan.co.id, insentif tenaga kesehatan batal dipangkas. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengatakan, besaran insentif nakes dan santunan kematian tenaga kesehatan harus ditinjau kembali. “Sampai saat ini, belum ada perubahan kebijakan mengenai insentif nakes, dengan demikian insentif yang berlaku tetap sama dengan yang diberlakukan pada 2020,” tutur Askolani dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (4/2/2021).
Pentingnya Peran Masyarakat
Dalam upaya penanggulangan Covid-19 tentunya tidak terlepas dari peran masyarakatnya sendiri. Diperlukan kesadaran dari masing-masing individu untuk berpartisipasi aktif dan patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Protokol kesehatan tersebut adalah senantiasa melaksanakan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan). Karena tanpa peran aktif dari masyarakat upaya-upaya yang ada menjadi siasia.”Keberhasilan upaya penanganan Covid-19 sangat tergantung peran masyarakat. Butuh kerja sama semua perangkat RT, RW, Desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri baik perorangan sampai kelompok dan kepatuhan dalam penerapan PSBB,” kata Achmad Yurianto, Jubir Pemerintah untuk Covid-19 di tahun 2020, dikutip dari sehatnegeriku.kemkes.go.id. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi-regulasi kesehatan mulai dari tracing pada masyarakat sampai pemberian vaksinasi yang dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dan peduli akan lingkungannya dengan memahami gejala-gejala Covid-19. “Kita pahami bersama bahwa pandemi Covid-19 belum selesai. Oleh karena itu kita harus mulai menata kembali kehidupan kita. Tidak lagi kita berasumsi untuk menyerah pada kondisi. Namun kita harus bangkit bersama-sama bergotong-royong untuk kemudian bisa produktif kembali di tengah situasi pandem Covid-19 ini. Karena ini lah yang paling bijak yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandem Covid-19,” ujar Achmad Yurianto dikutip dari siaran pers di Youtube BNBP. (lth)
