MAJALAH EKSEPSI EDISI III

Eksepsi B ag i D e m o k r a si U n tu k K e a d i l a n

ALiH Fungsi Kawasan Nusantara

Melirik wajah penegakan ham masa kini

menakar kampus merah pasca ptn-bh

S EB UA H US A HA MEL UR US KA N Eksepsi Edisi III

April 2018

Perempuan dan

Kepemimpinan peran di masyarakat tidak ada bedanya. Yang paling penting itu bagaimana perempuan itu dapat menempatkan dirinya untuk dapat bersaing secara bebas pada lingkungannya.

Oleh karena itu, selama ini perempuan masih diberi kesempatan. Perempuan harus ikut dalam pengambilan keputusan, agar dia dapat mempengaruhi lingkungannya.

Perempuan harus mengambil peran. Karena perempuan lebih perasa dan perhatian, sehingga kebijakan -kebijakan itu lebih sensitif. Perempuan harus punya performa yang bagus untuk menjadi pemimpin karena dia harus bisa meyakinkan lingkungannya bahwa dia bisa. Perempuan harus memberi contoh sebuah kepemimpinan yang lebih empati dan merangkul.

Prof. Farida Patitinggi, S.H, M.Hum Dekan FH-UH Periode 2013-2018 dan 2018-2023 Bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan dalam kepemimpinan masa kini?

Kepemimpinan itu tidak mengenal gender, siapa saja bisa menjadi pemipin. Baik dia laki-laki maupun perempuan.

Hanya saja selama ini konstruksi sosial kita itu selalu menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, siapa saja yang mampu yang bisa menjadi pemimpin.

Saat ini kita selalu membincangkan mengenai kepemimpinan perempuan, sebab di masa lalu memang kurang atau jarang sekali kita menemukan perempuan bisa menjadi pemimpin. Akhirnya harus dikonstruksi ulang, bahwa perempuan itu bisa tapi belum diberi kesempatan. Tetapi, untuk menjadi pemimpin mengambil Eksepsi Edisi III

April 2018

Apa saja kendala yang dihadapi dalam kepemimpinan perempuan?

Itu sebenarnya dari orangnya sendiri. Banyak perempuan yang mampu, hanya dia yang tidak mau dan memberikan kesempatan kepada laki-laki. Secara psikologis, kita merasa berada dalam cengkeraman laki-laki. Kita harus melakukan upaya agar kita bisa tampil. Perempuan juga dapat memberi contoh, meskipun ada juga beberapa figur perempuan yang tidak amanah.

Kita takut sekali melakukan penyimpangan. Dalam konteks sekecil apapun, dalam Fakultas Hukum, kita bisa melakukan penyalahgunaan wewenang, namun kita takut.

Perempuan itu lebih tinggi rasa malunya dan rela berkorban. Perempuan berani menahan sakit asalkan lingkungannya tetap stabil. Kita harus mempengaruhi perpepsi publik bahwa perempuan itu mampu menjadi pemimpin yang baik. Jangan ketika kita diberi amanah, kita salah gunakan wewenang itu, langung drop kepercayaan publik bahwa begini kalau perempuan memimpin. Di Indonesia sendiri banyak pemimpin perempuan yang menginspirasi, seperti Sri Mulyani.

Bersambung ke hal. 42....

1 Profil

Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin

Berdiri sejak 8 Desember 1995 Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universita Hasanuddin (LPMH-UH) terus berkiprah.

Tidak hanya sebagai organisasi yang menitikberatkan pada kemampuan jurnalistik, dalam hal ini membangun kecerdasan menulis melalui kegiatan-kegiatan jurnalistik yang juga dilakukan guna memperkuat kompetensi anggota-anggotanya, tetapi lebih luas lagi melakukan pengawalan terhadap isu-isu ekonomi kerakyatan sebagai konsistensi terhadap pengawalan konstitusi, baik di dalam maupun di luar kampus.

Para pendiri LPMH-UH dengan keyakinan akan idealismenya, mencoba melabrak status quo kebijakan negara yang dinilai telah banyak melakukan pelanggaran terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Perlawanan ini coba dijewantahkan dengan melakukan aksi-aksi peliputan untuk membangun opini public (public opinion) melalui produk-produk jurnalistik dengan mengusung slogan “JURNALISME KERAKYATAN�.

Tidak hanya itu, tergabung di bawah naungan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), sejak tahun 1996, membuat sepak terjang LPMH-UH tidak hanya terbatas di wilayah Makassar tapi juga di pentas Nasional.

Tanpa menguak terlalu jauh kait-mengait posisi Pers Mahasiswa terhadap iklim kebebasan pers yang sedang berkembang sekarang ini. Namun, sejatinya eksistensi pers mahasiswa tidak secara eksplisit disebutkan di dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan bahkan boleh dibilang UU Pers tidak memayungi pers mahasiswa, karena sifatnya yang bukan berbentuk badan hukum perusahaan pers. Namun, secara fungsional, pers mahasiswa menjalankan aktivitas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia�.

Visi dan Misi Visi :

a. Terbentuknya insan pers mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Terbentuknya insan pers mahasiswa yang berjiwa pembaharu bangsa, kritis, analitik, dan humanis; c. Terbentuknya insan pers mahasiswa yang berintelektual dan berintegritas tinggi; d. Terbentuknya mahasiswa yang menjunjung tinggi Tri Darma Perguruan Tinggi.

Misi :

a. Memberikan pemberitaan berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengedepankan netralitas, serta independensi dan etika jurnalistik; b. Mengoptimalkan aktivitas jurnalistik dalam rangka pembentukan opini publik dan kesadaran masyarakat.

Sekretariat Ruang Lembaga Mahasiswa Lt. 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan Contact Person : +6282194065155 (Rachmat) / +6282393370335 (Irma)

ISSN 2089-340X Eksepsi Edisi III

April 2018

2 Daftar Isi

Eksepsi Laporan Khusus

salam redaksi Editorial eksepsis Wawancara khusus

Eksepsi

Menakar Masa Depan Kampus Merah Pasca PTN-BH

Bagi Demokrasi Untuk Keadilan

ALiH Fungsi Kawasan Nusantara

Polemik Transportasi Online dan Konvensional yang Tak Kunjung Usai Keselaraan Alam dalam Kehidupan Masyarakat Dusun Binanga Sangkara

Melirik wajah penegakan ham masa kini

menakar kampus merah pasca ptn-bh

Melirik Wajah Penegakan HAM dan Keterlibatan Pemuda

Dr. Iin Karita Sakharina , S. H, M.A

Galeri Foto kolom

SEBUAH USAHA M E LU R U S K A N

Pers Mahasiswa : Ideologi Menantang Zaman Kemelut yang Tersulut Diskresi : Antara Membebaskan dan Membatasi Uluran Tangan Untuk Rohingnya, Bangsa Tanpa Negara

tahukah anda? suara

Mahasiswa dan Organisasi Tentang Hakikat Keadilan

sosok

Hobby Menulis Sang Dosen Muda

laporan utama

Fajlurrahman Jurdi, S.H, M.H

Nusantara, Surga Hidung Belang di Kota Makassar

resensi

Flim : The Revenant Buku : Hukum Investasi dan

Pasar Modal

Jelajah

Surga Tersembunyi di Sorowako

cerpen

Izinkan Aku Bersama-Nya

komunitas

Mengenal SIA, Komunitas Keren Zaman Now

puisi

Nasib Sang Organisator

Mereka yang Terbungkam

Eksepsi Edisi III

April 2018

Reporter : Rachmat Setyawan, Nurlindah, Muh. Refki N, dan Fadhillah Amalia S

J

alan Penghibur atau akrab dikenal sebagai Kawasan Nusantara merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak cerita di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan Kawasan Nusantara dikenal oleh masyarakat sebagai kawasan Pusat Hiburan Malam dan juga merupakan salah satu Pusat Prostitusi terbesar di Kota Makassar.

Letak Tempat Hiburan Malam (THM) yang berjejer rapi dengan pesona prostitusi pada malam hari di sekitar Pelabuhan-Soekarno Hatta menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Makassar dan membuat Kawasan Nusantara semakin mudah dikenali oleh para pendatang. Penamaan Jalan Nusantara merupakan istilah yang terdapat di setiap jalur kendaraan umum dan pejalan kaki yang sering menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari untuk menunjang kelancaran aktivitasnya.

3 Salam Redaksi

Salam Pers Mahasiswa !

A

lhamdulillah, ungkapan rasa syukur senantiasa terucap atas terbitnya majalah Eksepsi. Menanti selama dua tahun hingga terbitnya majalah Eksepsi edisi tiga di kepengurusan ini, bagi kami ini adalah penantian besar. Berbagai bentuk dukungan dari para senior, serta kesadaran akan tanggungjawab terhadap amanah yang diemban menjadi motivasi kami untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan menginspirasi para pembaca.

Sebagaimana mestinya, sebuah hasil optimal pastilah melalui proses dan usaha.

Proses penggarapan majalah Eksepsi edisi tiga yang memadukan kekompakan kerjasama tim dan wejangan dari para dewan pembina serta dewan pers merupakan obat mujarab dalam mengatasi tiap kendala yang dihadapi. Kami sadari sepenuhnya, proses penggarapan majalah Eksepsi edisi tiga ini memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga di dalamnya. Proses penentuan tema, observasi, peliputan dan pada akhirnya perampungan membutuhkan estimasi waktu dan eksekusi yang jauh lebih ekstra daripada hal lainnya. Oleh karena hal tersebut, segenap kru semakin meyakini bahwa tiada proses instan untuk menghasilkan suatu produk yang layak disebut sebagai produk kebanggaan, hasil cucuran keringat dan titipan kepercayaan.

Bersepakat mengangkat tema “Sebuah Usaha Meluruskan�, kami mencoba menerawang masa depan Kawasan Nusantara di Kota Makassar. Isu alih fungsi Kawasan Nusantara untuk kemudian dijadikan kawasan kuliner coba kami gagas dalam rubrik Laporan Utama. Daya tarik Kawasan Nusantara yang kian memikat, Merebaknya praktik prostitusi di Kawasan Nusantara, serta melihat lebih jauh nasib para pekerja di Kawasan Nusantara, kami padukan semuanya dalam rubrik ini.

Selanjutnya, di rubrik Liputan Khusus kami menyajikan isu ekofeminisme di kalangan masyarakat, permasalahan transportasi online, serta tak lupa akan universitas sendiri kami mencoba meramu kembali dampak Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin. Berbagai macam persoalan lainnya coba kami rangkul untuk kami tempatkan di tiap-tiap rubrik guna menambah informasi dan wawasan pengetahuan para pembaca, tak luput dari pahaman kami untuk tetap memberikan hiburan bagi pembaca, maka disuguhkan pula rubrik ringan dan menarik lainnya. Melebihi aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya, kami memberikan porsi lebih besar terkait aspek hukum dalam liputan kami, sebagaimana identitas kami yang bukan sekedar pers mahasiswa, melainkan pers mahasiswa hukum.

Temukan Kami di Sekretariat: Ruang Lembaga Mahasiswa Lt. 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

Sosial Media : @ekf0251

@Lpmh_uh

Lpmh Unhas

Lpmh Unhas

eksepsionline.com

lpmhuh@ymail.com

Mengakhiri salam pembuka kami, ucapan terima kasih kami hanturkan kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam merampungkan majalah ini. Niscaya Allah SWT akan memberikan balasan dalam bentuk yang teramat besar nilainya, berupa ilmu dan pahala masing-masing.

Mengutip kalimat, “Proses tidak akan mengkhianati hasil� yang mengajarkan tentang usaha keras untuk hasil yang memuaskan. Maka, kami harap seluruh proses yang telah kami lalui dalam penggarapan majalah Eksepsi edisi tiga ini dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi pembaca maupun kru sendiri. Terlepas dari hal tersebut, tentunya majalah Eksepsi edisi tiga ini pun memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan majalah selanjutnya di masa mendatang. Besar harapan kami, majalah ini bisa kembali terbit untuk melepas kerinduan para pembaca di edisi selanjutnya. Namun, tentunya dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Amin.

Eksepsi Edisi III

April 2018

4 Editorial

Kepedulian Nyata untuk Kawasan Nusantara

Jalan Penghibur yang juga akrab disebut sebagai Kawasan Nusantara merupakan salah satu tempat di Kota Makassar yang memiliki banyak cerita. Kawasan Nusantara telah dikenal oleh masyarakat sebagai kawasan Pusat Hiburan Malam yang menyuguhkan berbagai macam jenis hiburan untuk melepas penat.

Terlepas dari fungsinya sebagai Tempat Hiburan Malam, Kawasan Nusantara juga merupakan tempat prostitusi di Kota Makassar. Kawasan Nusantara yang dikenal identik dengan tempat prostitusi juga menyimpan cerita teka-teki tentang kelanjutan masa depan para pekerjanya.

Isu alihfungsi Kawasan Nusantara yang akan disulap menjadi kawasan kuliner memunculkan suatu kekhawatiran akan kelanjutan nasib pekerja di Kawasan Nusantara. Kepastian akan pemberdayaan para pekerja di Kawasan Nusantara belum memberikan jaminan bagaimana kemudian kehidupan mereka menjadi lebih layak dari sebelumnya.

Tak bisa dinafikkan bahwa Kawasan Nusantara memunculkan keresahan bagi sebagian masyarakat karena menjadi kawasan prostitusi. Di sepanjang jalan Kawasan Nusantara berjejer rapi tempat hiburan dengan berbagai macam daya tariknya, dilengkapi pula dengan para pekerja yang menonjolkan parasnya menjadikan Kawasan Nusantara sebagai surga para pencari kesenangan yang

selalu dilirik.

Mendalami tentang izin dari Tempat Hiburan Malam (THM) pada umumnya, nyatanya banyak yang mengatasnamakan izin THM tetapi di dalamnya menjalankan usaha prostitusi. Tatkala izin THM di Kawasan Nusantara akan berakhir, maka digadanglah isu alihfungsi kawasan tersebut sebagai bentuk penataan kota. Kesan Kota Makassar bebas prostitusi pun kian digagas. Lalu bagaimana dengan nasib para pekerjanya dan segala usaha yang ada di Kawasan Nusantara? Nasib para pengusaha hiburan malam dan pekerja prostitusi yang tak sedikit jumlahnya.

Tidak adanya solusi kongkret akan kelanjutan nasib mereka menjadikan isu alihfungsi Kawasan Nusantara dinilai masih kabur dalam hal perbaikan kualitas hidup para pencari nafkah di Kawasan Nusantara. Sehingga pemerintah mestinya memberikan jaminan akan kelanjutan nasib pencari nafkah di Kawasan Nusantara sebelum merealisasikan rencana alihfungsi kawasan tersebut.

Selanjutnya, kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat serta para pencari nafkah di Kawasan Nusantara adalah muara dari penataan kawasan tersebut. Memberikan solusi nyata terkait kelanjutan nasib pencari nafkah di Kawasan Nusantara merupakan hak yang sepatutnya diberikan kepada mereka dengan cara komunikasi yang baik terkait apa yang dibutuhkan.

Eksepsi

Pelindung : Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH) Penasehat : Wakil Dekal III FH-UH Pendamping UKM : Birkah Latif, S.H, MH., LLM. Pimpinan Umum : Rachmat Setyawan Dewan Pembina : Pengurus Periode 2017/2018 : Anwar Ilyas, S.H., Muh. Alam Nur, S.H., Muh. Sirul Haq, S.H., Muh. Ali Akbar Nur, S.H., Wiwin Suwandi, S.H., Muh. Arman KS, S.H., Ahmad Nur, S.H., Solihin Bone, S.H., Irfan Amir, S.H., Nurul Hudayanti, S.H., M.H., Hardianti Hajrah S, S.H., Ahsan Yunus, S.H., Nasril, S.H., Irwan Rum, S.H., Rezki Alvionitasari, S.H.

Dewan Pers : Kaswadi Anwar, Satriani Pandu, dan Rahmat Eksepsi Edisi III

April 2018

Sekretaris Umum :

Divisi Jaringan Kerja :

Irma Wati Ningsih

Muh. Farodi Alkalingga Muhammad Nur Fajrin

Bendahara Umum : Nofisari Rahayuningtyas

Divisi Keredaksian : Pimpinan Redaksi : A. Besse Sitti Fatimah

Redaktur Pelaksana:

Divisi Kaderisasi :

Divisi Litbang dan Advokasi Media :

Muh. Abdussalam. S Halimah Lubis

Hutomo Mandala Hasbi Assidiq

Nurlinda

Fotografer :

Divisi Kewirausahaan : Layouter :

Syahira, Nur Hikmah, dan Armelia Syafira Reporter : Muh. Refki Novianto, Muh. Ikram, dan Abd. Rahman Armelia Syafira, Fitriani, dan Fadhilah Amalia

Yuliska Pratiwi Dian Lestari Pradana

5 Eksepsis

“

Eksepsis

Itu sudah pak Wali Kota sampaikan kepada yang bersangkutan dan mengarahkan untuk merubah jenis usahanya menjadi usaha kuliner,” kata Wakil Wali Kota Makassar, Dr. Syamsu Rizal MI, S,Sos, M.Si

“

Jadi asosiasi itu sudah memikirkan semuanya secara detail. Kalau ada keraguan masyarakat untuk ke mana, kita sudah blok semua, tinggal mungkin realisasi kemudian komitmen pemerintah kota, komitmenya itu termasuk menyiapkan teman-teman pengusaha yang perlu “Pelacur itu jika digusur mau lari ke diprioritaskan, supaya kita bisa memaksimalkan mana dan apakah pekerjaan mereka tenaga kerja,” kata Muhammad Zulkarnain Ali Naru selaku Ketua Asosiasi Usaha Hiburan di sana lebih baik dari pada setelah Makassar (AUHM) digusur, kalau belum bisa jalan yah jangan digusur,” kata Ishak Ngeljaratan, salah satu Budayawan Sulsel

“

Selamat Membaca

Eksepsi Edisi III

April 2018

6 Laporan Utama

Nusantara,

Surga Hidung Belang di Kota Makassar Reporter: Rachmat Setyawan, Nurlindah, Muh. Refki Novianto dan Fadhilah Amalia Syarif

J

alan Penghibur atau akrab dikenal sebagai Kawasan Nusantara merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak cerita di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan Kawasan Nusantara dikenal oleh masyarakat sebagai kawasan Pusat Hiburan Malam dan juga merupakan salah satu Pusat Prostitusi terbesar di Kota Makassar. Letak Tempat Hiburan Malam (THM) yang berjejer rapi dengan pesona prostitusi pada malam hari di sekitar Pelabuhan-Soekarno Hatta menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Eksepsi Edisi III

April 2018

Makassar dan membuat Kawasan Nusantara semakin mudah dikenali oleh para pendatang.

Penamaan Jalan Nusantara merupakan istilah yang terdapat di setiap jalur kendaraan umum dan pejalan kaki yang sering menggunakannya dalam kegiatan seharihari untuk menunjang kelancaran aktivitasnya. Meskipun demikian, kenyataannya, Jalan Nusantara sudah mendapat julukan yang berbeda dari daerah lain maupun masyarakat Kota Makassar sendiri.

7 Laporan Utama

Ishak Ngeljaratan, salah satu Budayawan Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa pada dasarnya, tidak ada satu kota besar apalagi kota pelabuhan yang tidak memiliki tempat pelacuran. Ia mengatakan bahwa kota pelacuran terbesar di dunia yang beroperasi yaitu di Alexandria yang merupakan pelabuhan.

Namun, ia menuturkan bahwa meskipun tujuan dari lokalisasi itu tentunya adalah tempat untuk para lelaki yang sudah tidak tahan terhadap nafsunya agar para lelaki tersebut tidak mengganggu rumah tangga, istri orang, anak gadis suci.

Meskipun demikian menurutnya, seorang pelacur seharusnya dapat dipelihara mealui sumber mata pencaharian yang halal melalui keterampilannya. Hal ini ia sampaikan karena menurutnya, ada banyak cara untuk membentengi iman sehingga lokalisasi bukanlah sesuatu yang tepat.

* Keterangan Foto:

Suasana di salah satu sudut Kawasan Nusantara, yang selalu ramai pada malam hari, (Alk/Nof).

Sejarah “ Kenikmatan � Nusantara Konon, kawasan prostitusi di Makassar sudah ada sejak tahun 1980-an. Lokasi prostitusi yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun itu awalnya berada di tepi pantai depan Benteng Fort Rotterdam, Jalan Pasar Ikan. Tempat prostitusi yang dulunya dikenal sebagai Jambatan Bassi (Jambas) merupakan jembatan yang menjulur ke luar dari tepi ke laut sepanjang ratusan meter.

Di tempat itulah, para pekerja seks komersial (PSK) mangkal dan menjajakan dirinya kepada pria hidung belang. Pada tahun 1990-an, Jambas dirobohkan dan para PSK berpindah tempat mangkal ke depan Pelabuhan Soekarno-Hatta yang hanya berjarak sekitar satu Kilometer. Pekerja seks nongkrong di gang-gang kecil yang sepi dan gelap.

Beberapa di antaranya mendirikan tenda-tenda untuk berjualan untuk menutupi kedok yang lebih dikenal sebagai warung remang-remang. Dari sinilah, beberapa pengusaha hiburan melihat peluang bisnis prostitusi dengan menyediakan tempat berupa ruko berlantai tiga di sepanjang Jalan Nusantara. Hanya dengan bermodal menyediakan fasilitas beberapa kamar berukuran kecil yang dilengkapi kasur, pengusaha kemudian mempekerjakan ratusan PSK di puluhan tempat prostitusi dari berbagai wilayah di Indonesia (Kompas,5/2016).

Fadli SS, Alumni Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin pada skripsinya yang menyoal tentang prostitusi di Kota Makassar yang selanjutnya dikutip oleh Rahma Afrianti pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin pada skripsinya Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial di Kota Makassar menjelaskan bahwa bibit prostitusi di Kota Makassar sudah mulai tercium sejak zaman penjajahan.

Belanda dan Jepang sudah mengenal perempuan yang bisa melayani hasrat seks pria. Pada tahun 1965, dikenal kampung pisang dan kota tua.

Ia juga menjelaskan pada tahun yang sama telah ada istilah mucikari, dan puluhan orang saat itu yang pekerjaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki. Prostitusi berkembang pesat di kota ini. Tentu saja ini berkaitan dengan posisi kawasan ini yang sangat mudah ditemukan dan juga didukung oleh lokasi yang strategis jika dibandingkan dengan tempat sejenis yang ada di Kota Makassar ditambah pelabuhan laut yang menjadi pintu masuk para imigran juga menjadi salah satu penyebab perkembangan kawasan Nusantara.

Saat diwawancarai, Ketua Asosiasi Hiburan Makassar (AHM), Zulkarnaen Ali Naru menjelaskan bahwa pada awalnya sekitar tahun 1941 terdapat sekitar 28 tempat hiburan yang terletak di Kawasan Nusantara, dan 26 di antaranya adalah merupakan tempat prostitusi. Namun, menurut Zul, dalam kurun waktu hingga tahun 1994 hanya sekitar 19 tempat prostitusi yang beroperasi dan hingga saat ini kembali mengerucut menjadi lima tempat prostitusi yaitu Nusa Dua, Mirama, Makassar PAP, Raja Mas dan Madona.

Eksepsi Edisi III

April 2018

8 Laporan Utama

Menengok Praktik

Prostitusi Nusantara

G

elap menyapa di tengah dinginnya udara malam, kirakira pukul 23.00 Wita, bulan tertutupi awan gelap juga hadir ditemani rintik hujan, memunculkan suasana romantis di sekitar Kawasan Nusantara. Kerlap-kerlip lampu terlihat di sepanjang gedung yang berjejeran di sekitar Pelabuhan Soekarno-Hatta membuat kawasan ini semakin menunjukkan sisi magisnya, Jumat (27/10).

Kru Eksepsi turun langsung di lokasi tersebut mencoba mencari tahu lebih jauh kondisi yang terjadi terkait adanya praktik prostitusi yang terjadi di Kawasan ‘Nikmat’ bagi sebagian besar masyarakat Kota Makassar. Di sepanjang jalan, jejeran kendaraan di samping trotoar terlihat terparkir dengan rapi, ada juga yang masih ditumpangi pengemudinya sembari berbicara dengan beberapa orang.

Di sambung-menyambung gedung kerlap-kerlip berjarak sekitar satu Kilometer, terlihat beberapa tempat hiburan berwujud ruang karaoke yang cahayanya dapat terlihat sampai di trotoar tempat kru eksepsi berjalan. Menurut masyarakat umum, praktik prostitusi di Kawasan Nusantara biasanya memang berkedok tempat karaoke dan panti pijat. Rasa penasaran masih terus menghinggapi.

Kami memutuskan untuk lebih jauh berjalan menyusuri kawasaan ini. Melihat kami berjalan, sesosok lelaki yang awalnya duduk di atas motor tiba-tiba mendekati kami, “Mau ki’ yang bagaimana?” ujarnya. Kami membalasnya dengan senyuman, tapi lelaki tersebut nampaknya tak ingin mangsanya pergi begitu saja. “Ada yang muda, tua, ABG, pilih maki’ saja,” lanjutnya.

Sepertinya lelaki tersebut bertugas sebagai perpanjangan tangan dari perempuan-perempuan pekerja seks di kawasan tersebut. “Berapa kalau yang ABG?” selidik kami. Tergantung, kalau disini ki’ 350 sama tempatmi, kalau kita bawa 500, tapi lihat maki’ dulu,” ujarnya. Kami tersenyum mendengar jawabannya, berusaha untuk lebih jauh terlebih dahulu menyusuri wilayah ini. “Oiye, nanti ke sini ka lagi,” ucap kami sembari meninggalkannya.

Sumber : Vector Stock Eksepsi Edisi III

April 2018

9 Laporan Utama

* Keterangan Foto: Dua pekerja salah satu tempat hiburan malam di Kawasan Nusantara, yang sedang berbincang. (Alk/Nof).

Fokus kami malam ini memang hanyalah untuk memastikan secara langsung adanya praktik prostitusi di kawasan ini. Tak jauh dari tempat tersebut, kami melewati beberapa gang sepi nan gelap. Terlihat beberapa orang sedang berbincang-bincang dan juga duduk menyendiri.

Kami terus menyusuri kawasan nusantara untuk

mengetahui lebih dalam aktivitas-aktivitas di tempat ini.

Di tengah perjalanan, sosok wanita dengan pakaian ketat yang tadinya duduk di pelataran ruko yang berjejeran, tiba-tiba menghampiri. “Singgah ki’ kak?� sapanya mendekati kami.

* Keterangan Foto: Suasana depan salah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kawasan Nusantara di malam hari , (Alk/Nof).

Pakaiannya yang minim dan ketat memperlihatkan paha dan betis mulusnya seolah menunjukkan kepada kami bahwa dirinya memang siap dijamah oleh pelanggannya.

Dia terus mengikuti hingga beberapa saat dan terus saja menawarkan dirinya pada kami, hingga kami jauh meninggalkannya menuju salah satu rumah bernyanyi

untuk menemui salah satu narasumber. Pada dasarnya, di Kawasan Nusantara terdapat dua jenis pekerja seks komersial yang selalu siap-sedia menjajakan diri, yaitu pekerja yang menjajakan diri secara pribadi di pinggir jalan dan juga yang bekerjasama dengan orang-orang tertentu untuk kepentingan marketingnya.

Eksepsi Edisi III

April 2018

10 Laporan Utama

M

akassar sebagai pusat perkotaan wilayah Timur Indonesia yang saat ini terus mengampanyekan Makassar Kota Dunia membuat Pemerintah Kota Makassar berencana menyulap Kawasan Nusantara yang selama ini dinilai sebagai kawasan prostitusi menjadi kawasan kuliner. Hal ini menjadi pertimbangan setelah adanya usulan dari pengusaha malam yang tergabung dalam Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang kebijakan penataan Kota Makassar untuk membersihkan nama Kota Makassar dari praktik prostitusi.

Pada Senin, (14/3/2016) Pemerintah Kota Makassar bersama pemilik usaha dan pengelola kawasan nusantara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Hal tersebut dilakukan tak lain sebagai langkah awal penataan Jalan Nusantara menjadi Kawasan Kuliner di Makassar.

Sebelumnya jalan yang berseberangan dengan kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta terkenal dengan lokalisasi prostitusi.

Ketua AUHM, Muhammad Zulkarnain Ali Naru saat diwawancarai oleh kru eksepsi mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan Pemerintah Kota Makassar sudah ada sejak tahun 2015 dengan wacana penghapusan prostitusi di Kota Makassar. Lebih lanjut, ia menjelaskan jika sebelum AUHM menyepakati hal tersebut, terlebih dahulu diadakan diskusi dan menyimpulkan bahwa AUHM sendiri dalam menjalankan bisnis hiburan malam juga mempunyai dua musuh yaitu prostitusi dan narkoba, sedang menurutnya diantara banyak bisnis di Kawasan Nusantara hanya lima yang menjadi tempat prostitusi. “Di Jalan Nusantara itu ada lima tempat seperti Nusa Dua, Mirama, Makassar PAP, Raja Mas dan Madona,” katanya.

Wacana

Kawasan Prostitusi Menjadi

Kawasan Kuliner Namun Zul mengungkapkan bahwa meskipun kelima tempat tersebut tidak masuk dalam AUHM namun pihaknya tetap mengusahakan agar lima tempat ini dapat menjadi cafe dan restaurant, sehingga akan berfikir untuk lebih baik menjadi tepat makan dibandingkan mesti pindah ke tempat lain.

Eksepsi Edisi III

April 2018

Terakhir, Zul berharap kepada pemerintah agar secepatnya dapat merealisasikannya dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan bisa rangkum tahun depan,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Dr. Syamsu Rizal MI, S,Sos, M.Si

atau yang akrab disapa Deng Ical menjelaskan bahwa memang hal tersebut telah diwacanakan sejak tahun 2015.

Menurutnya hal ini sudah beberapa kali dirapatkan dan juga telah disampaikan kepada usaha iburan malam yang bersangkutan agar mempersiapkan diri termasuk juga memberi kesempatan untuk beralih profesi meskipun menurutnya ada beberapa kendala yang masih menjadi hambatan hingga saat ini.

“Sudah berapa kali kita rapatkan pasal usaha hiburan malam, makanya yang pertama kita dari jauh-jauh hari sudah sampaikan supaya mereka mempersiapkan diri termasuk kita juga,” ujarnya saat wawancara di ruangannya.

11 Laporan Utama

* Keterangan Foto: Suasana di salah satu “Jadi bukan tempat yang di gusur tapi usahanya yang di ganti tidak boleh lagi adanya karoke karna identik dengan minum keras, hiburan boleh seperti karoke yang dijual itu cuman coffi, coklat, coto dan lainlain, pokoknya kuliner,” lanjutnya.

Terakhir, ia berharap dengan berubahnya jenis usaha yang ada di kawasan nusantara dapat merubah citranya menjadi positif karena itu merupakan salah satu wajah Kota Makassar. “Bagaimana orangorang akan melihatnya dan berfikir negative, jadi citranya Kota Makassar itu yang jelek,” ujarnya.

tempat hiburan malam yang bersebelahan dengan warung makan (Alk/Nof).

Nusantara, salah satu yang menjadi perhatiannya adalah nasib para pekerja yang telah lama dan hanya berharap pendapatan dari pekerjaan tersebut, “Pelacur itu jika di gusur mau lari kemana dan apakah pekerjaan mereka disana lebih baik dari pada setelah digusur kalau belum bisa jalan yah jangan digusur,” ujarnya.

Nasib Pekerja

Menurutnya, akan lebih baik jika sebelum kawasan nusantara tersebut berubah menjadi kawasan kuliner, pemerintah seharusnya dapat mencarikan tempat kerja yang lebih baik untuk para pekerja yang sebelumnya bekerja dikawasan nusantara tersebut.

shak Ngeljaratan, salah satu Budayawan Selatan menanggapi rencana relokalisasi Kawasan

“Jadi jangan jadikan itu tempat kuliner sebelum tertata dengan baik, jadi jika kawasan nusantara

di ubah menjadi tempat kuliner jadi bagamana para pelacur itu karena mereka juga manusia harus lah di hargai,” lanjutnya.

Ishak Berharap, ada jaminan dan tanggung jawab dari pemerintah terkait nasib dari para pekerja yang sebelumnya bekerja di sebagai PSK di Kawasan Nusantara tersebut, “Mereka itu hanyalah korban nafsu dan janganlah menghina perempuan apalagi menjadikan pelampiasan dan mereka itu memunyai hak maupun kewajiban,” tegasnya.

Menanggapi Hal tersebut, Ketua AUHM, Zulkarzain Ali Naru menjelaskan bahwa hingga saat ini ada sekitar 56 orang bekerja sebagai PSK di lima tempat di Kawasan nusantara.

Eksepsi Edisi III

April 2018

12 Laporan Utama

Kemungkinan besar nantinya, kata Ali, pekerja ini akan dijadikan sebagai koki pada usaha kuliner tersebut, hal ini dikarenakan latar belakang dari pekerja ini kebanyakan berasal dari wilayah Jawa. Sebab, pada umumnya orang Jawa terkenal dengan masakannya yang enak sehingga saat ini yang perlu dilakukan hanyalah komitmen pemerintah untuk menyiapkan pengusaha yang membutuhkan

tenaga kerja.

“Jadi asosiasi itu sudah memikirkan semuanya secara detail. Kalau ada keraguan masyarakat untuk kemana, kita sudah blok semua tinggal mungkin reaisasi kemudian komitmen pemerintah kota, komitmenya itu termasuk menyiapkan teman-teman pengusaha yang perlu di prioritaskan, supaya kita bisa memaksimalkan tenaga kerja,”tuturnya.

Selain itu, Zul menambahkan bahwa

perlu adanya pelatihan terhadap para pekerja nantinya, sehingga jika tempat kuliner di Kawasan Nusantara telah jadi, pemerintah dapat mengeluarkan sertifikat usaha, sertifikat karyawan dan juga merancang program nasional agar para pekerja dapat bekerja dan terlindungi secara professional.

* Keterangan Foto: Suasana jalan utama Kawasan

Nusantara di malam hari (Alk/Nof).

Senada dengan hal tersebut, Deng Ical, sapaan Wakil Wali Kota Makassar menjelaskan bahwa terkait nasib para pekerja yang masih berada di Kawasan Nusantara, Pemerintah Kota telah memfasilitasi sepenuhnya dan juga sudah ada pelatihan dan sifatnya bertahap.

“Dari jauh-jauh hari sudah sampaikan supaya mereka mempersiapkan Eksepsi Edisi III

April 2018

diri termasuk kita juga memberi kesempatan untuk beralih profesi, dan jika ada yang ingin menjadi pelayan restoran itu bisa karna difasilitasi dengan pelatihan,” tuturnya Deng Ical juga menuturkan bahwa nantinya yang melakukan pelatihan tersebut berasal dari dari tenaga kerja KUHM, asosiasi dan pemilik

usahanya yang menfasilitasi dan member pemahaman tentang konsep Café Kuliner Center yang akan menjadi nama tempat di sepanjang kawasan tersebut. “Jadi ada 5C, Coffe, Cafe, Kuliner Center, Coffe Coto,” ungkapnya.

13 Laporan Utama Hambatan Syamsu Rizal Selaku Wakil Wali Kota Makassar, saat diwawancarai di ruangannya, Kamis (30/11/2017) mengakui bahwa salah satu kendala yang ada saat ini terkait dengan wacana relokalisasi kawasan nusantara adalah adanya dua izin usaha bar, message dan karaoke yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018.

Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kota Makassar harus terlebih dahulu menunggu izin tersebut habis sebelum melakukan langkah-langkah terkait relokalisasi yang telah direncanakan.

Deng Ical sapaan akrab Wakil Wali Kota menambahkan bahwa hingga waktu perizinannya habis, Pemerintah Kota terus akan melakukan edukasi terhadap usaha tersebut agar tidak memperpanjang lagi dan mengubah usahanya. “Itu sudah pak Wali Kota sampaikan kepada yang bersangkutan dan mengarahkan untuk merubah jenis usahanya menjadi usaha kuliner,” jelasnya.

Ketua AUHM, Zulkarnaen Ali Naru menjelaskan bahwa banyak hal yang mesti dipermantap sebelum rencana relokalisasi berjalan seperti menetapkan jenis-jenis usaha yang dapat menyatukan antara kuliner dan hiburan, sehingga, masyarakat dapat mendapatkan kenyamanan ketika berkunjung ke kawasan tersebut nantinya dan juga berkas perizinan usaha yang telah dimasukkan dapat secepatnya keluar dan karena ini semua merupakan milik bersama masyarakat Kota Makassar.

* Keterangan Foto: Suasana di depan salah satu

tempat hiburan malam yang bersebelahan dengan warung makan (Alk/Nof).

“Dari jauh-jauh hari sudah sampaikan supaya mereka mempersiapkan diri termasuk kita juga memberi kesempatan untuk beralih profesi, dan jika ada yang ingin menjadi pelayan restoran itu bisa karna difasilitasi dengan pelatihan,” tutur Deng Ical.

Terakhir, dirinya berharap semoga masyarakat Kota Makassar, khususnya Kecamatan Wajo semua orang setuju terkait rencana relokalisasi kawasan ini, dan juga Pemerintah Kota Makassar dapat secepatnya merealisasikan hal tersebut. “Berharap kepada pemerintah agar secepatnya dapat terealisasi dan mudah-mudahan bisa rampung,” tutupnya.

Eksepsi Edisi III

April 2018

14 Laporan Khusus

* Keterangan Foto: Gedung Rektorat Universita Hasanuddin, (Alk/Nof).

Menakar Masa Depan Kampus Merah Pasca PTN-BH Reporter: Muh. Farodi Alkalingga, Dian Pradana, Nurhikmah, dan Royan Juliazka

U

niversitas Hasanuddin (Unhas) resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) setelah diresmikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir.

Hal tersebut berdasar kepada penetapan Unhas sebagai PTNBH pada 17 Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas.

Status PTN-BH yang telah resmi disandang ini mengisyaratkan bahwa Unhas saat ini telah memiliki otonomi penuh dalam mengatur anggaran rumah tangga dan keuangannya sekaligus menjadi langkah awal Eksepsi Edisi III

April 2018

untuk lebih mandiri. Hal tersebut diakui oleh mahasiswa Fakultas Hukum Univiersitas Hasanuddin (FH-UH) Angkatan 2014, Mustakim Al-Gozali.

“PTN-BH itu memberikan ruang kepada Unhas untuk berkreasi, menambah pundi-pundi pemasukan dan bukan hanya berharap dari negara,” ungkapnya.

Mustakim menjelaskan bahwa hal ini tentunya akan membuat Unhas berdiri sendiri dan akan lebih mudah melakukan kerjasama dengan pihak luar. “Dulu kalau mau melakukan kerjasama dengan pihak luar kita harus meminta persetujuan/ rekomendasi dari Pendidikan Tinggi (Dikti), karena kita masih terikat.

Namun, sekarang karena kita

diberikan kewenangan, kita bisa dengan mudah bekerjasama dengan pihak luar,” ungkapnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sosial Politik (BEM Sospol), Muh. Chaeroel Ansar saat ditemui oleh Kru Eksepsi menuturkan bahwa, hingga saat ini belum terasa ada dampak dari status PTN-BH Unhas.

“Secara signifikan belum saya rasakan karena ini baru disahkan,” ujarnya.

Chaerol berpendapat secara keseluruhan dampak yang dihasilkan dari status PTN-BH Unhas perlu waktu sekitar lima tahun untuk menilainya, baik dari segi pelayanan maupun lainnya. Lebih lanjut, ia juga menuturkan hingga saat ini, baik dari segi tenaga pengajar,

15 Laporan Khusus

mahasiswa maupun aturan yang ada di Unhas masih ada yang perlu dibenahi. “Masih banyak dosen yang berorientasi proyek, masih banyak mahasiswa yang sulit membuka ekspresinya di kelas, masih banyak prosedural yang tidak diketahui mahasiswa. Salah satunya, ketika tidak membayar SPP dua semester, dalam aturan dianggap mengundurkan diri,” ungkapnya Senada dengan hal tersebut, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Senat FEB) Periode 20152016 Muhammad Idham saat ditemui oleh Kru Eksepsi, ia menilai belum ada dampak yang terlalu dirasakan pasca penetapan Unhas sebagai PTN-BH. “Mengenai perubahan yang langsung dirasakan itu belum ada,” ungkapnya.

Pembangunan sebagai Pengembangan Pembangunan rutin yang dilakukan oleh pihak Unhas dalam kurun waktu terakhir di antaranya Gedung Olah Raga (GOR), kolam renang, rumah sakit, pembangunan landscape serta bangunan microfinance mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, utamanya mahasiswa.

Ketua BEM FE-UH Periode 20152016, Muhammad Idham menuturkan bahwa meskipun pembangunan yang dilakukan oleh pihak Unhas di satu sisi memeberi kemudahan tapi menurutnya di sisi lain ada upaya untuk mengkomersilkan hal tersebut.

“Jadi kita melihat ada yang ingin dikomersilkan, contohnya kantin yang dekat perpustakaan pusat itu disebut Kudapan Bank Negara Indoensia (BNI),” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muh. Chaerul selaku Ketua BEM Sospol.

Menurutnya, ketika Unhas menjadi PTN-BH ada indikasi pelemahan terhadap kampus dikarenakan kebutuhan kuliah yang semakin meningkat setiap tahunnya dan kampus diberi kekuasaan untuk mengelola keuanggannya sendiri sehingga hal ini dapat berdampak pada bentuk pencarian dana Unhas yang akan dibebankan pada Uang Kuliah Tunggal (UKT). “Jadi bentuk pencarian Unhas dibebankan oleh sistem UKT,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Prof.

Syamsul Bachri selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Unhas menjelaskan bahwa, pembangunan yang dilakukan oleh pihak Unhas merupakan bagian dari pengembangan Unhas yang telah diamanahkan dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2030 di mana Unhas telah menjadi kampus yang ramah lingkungan, asri dan tertata baik demi pengembangan kreativitas mahasiswa. “Itu amanah agar tersedia fasilitas untuk (meningkatkan, red) pengembangan kreativitas mahasiswa,” jelasnya.

Prof. Syamsul juga menjelaskan bahwa pembangunan dalam lingkup wilayah kampus Unhas ke depannya akan terus dilaksanakan, semuanya demi mengembangkan keilmuan mahasiswa Unhas dan proses belajar mengajar bisa terasa lebih nyaman.

“Ke depan ini adalah fasilitas laboratorium agar mahasiswa bisa mengembangkan keilmuannya.

Selain itu pembangunan kita juga terus perbaiki untuk fasilitas pembeleajaran supaya lebih kondusif,” jelasnya.

Disinggung mengenai anggaran pembangunan, Prof. Syamsul membantah jika hal tersebut dibebankan kepada mahasiwa, ia menuturkan bahwa anggaran

pembangunan yang ada saat ini diperoleh dari lembaga yang membantu Unhas dan tidak ada hubungannya dengan pembebanan kepada mahasiswa.

Lebih lanjut, Prof. Syamsul juga mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan oleh lembaga di luar, sebenarnya tidak berhubungan dengan status PTN-BH Unhas.

Menurutnya, meskipun bukan PTNBH Unhas tetap dibantu. “Ini lebih banyak kerjasama dengan luar negeri, lembaga pemerintahan, Kementerian PU, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya.

Terakhir, ia juga menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pembangunan sebelum dan pasca Unhas berstatus PTN-BH. Hanya saja yang berbeda, saat ini memiliki keleluasaan untuk mencapai sumber-sumber pendanaan di luar penerimaan pendidikan.

“Tidak ada perbedaan pembangunan sebelum PTN-BH dan pasca PTNBH,” tutupnya.

Peningkatan SDM Prioritas Utama Menilai dampak status PTN-BH terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih terlalu dini untuk dibahas hal ini dikarenakan status PTN-BH Unhas baru berjalan beberapa waktu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FHUH), Prof. Hamzah Halim.

“Kalau soal peningkatan SDM dengan perubahan universitas ke PTN-BH, terlalu dini untuk menilai sekarang, karena belum setahun efektifnya, sementara peningkatan SDM itu butuh waktu untuk itu,” ungkapnya.

Eksepsi Edisi III

April 2018

16 Laporan Khusus

Meskipun demikian, Prof. Hamzah menuturkan bahwa untuk menilai peningkatan SDM tentunya harus dilihat dari penerimaan kerja oleh alumni Unhas sehingga menurutnya sangat perlu untuk melahirkan mahasiswa lulusan Unhas yang berkualitas “Perguruan tinggi manapun itu produknya adalah lulusan. Jadi prioritasnya adalah kualitas SDM, bagaimana mahasiswa semakin berkualitas dari hari ke hari atau tahun ke tahun. Sarananya juga harus bagus untuk dapat menunjang proses pembelajaran,” ungkapnya.

Prof. Hamzah menuturkan, untuk membandingkan antara sebelum dan sesudah status PTH-BH Unhas berlaku, belum dapat dinilai dikarenakan kebijakan berupa kurikulum yang baru dan sistemnya secara struktural belum dijalankan sesuai dengan PTN-BH sehingga menurutnya perlu ada waktu untuk melihat hasil tersebut. “PTN-BH juga baru mau dimulai. Jadi jika ingin melihat hasilnya tidak bijak untuk melihat hari ini,” ujarnya.

Terakhir, dirinya menjelaskan target terbesar yang harus dipenuhi demi peningkatan SDM adalah kulaitas lulusan yang harus semakin bagus.

Ia juga menambahkan indikator lulusan terbaik dapat dinilai dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa kuliah dari mahasiswa yang bersangkutan.

“Target terbesar adalah kualitas lulusan semakin bagus, IPK semakin tinggi, masa studinya semakin pendek/semakin cepat selesai dan masa tunggu untuk bekerja semakin singkat,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Mustakim Al-Ghozaly, salah satu mahasiswa FH-UH, faktor utama yang perlu

Eksepsi Edisi III

April 2018

dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah SDM adalah dosen atau civitas akademika Unhas dalam mentransfer ilmunya kepada mahasiswa. “SDM tergantung dari metode pembelajarannya yang harus dibarengi dengan pengajar yang teladan agar mahasiswanya juga memiliki kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Terakhir Muztakim menambahkan, terkait SDM khususnya di FH-UH dinilai masih sangat rendah di bidang penelitian. “Kekurangan kita adalah terlalu banyak mengapresiasi tindakan-tindakan yang berbau prastice karena itu dapat dinilai dan diukur, sedangkan kegiatan-kegiatan penelitian itu sangat kurang sehingga kemampuan praktik mahasiswa FHUH itu tidak dilatih,” ujarnya.

Menaruh Harap pada Kampus Merah Muhammad Idham Selaku Presiden BEM FE-UH Periode 2015-2016 menaruh harap pada Unhas agar ke depannya dapat menjalankan sistem PTN-BH dengan baik dan sesuai yang dicita-citakan bersama.

“Semoga Unhas melaksanakan PTNBH sesuai dengan yang diharapkan, agar ke depannya ada perkembanga,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mustakim Al-Gozali, dirinya berharap agar Unhas dapat melaksanakan Tri Darma PerguruanTinggi dan juga dapat meningkatkan kemampuan SDM di dalamnya karena menurutnya kualitas manusia ditentukan dari mana ia berproses, jangan sampai menurutnya, kualitas SDM menurun disebabkan oleh potensi nepotisme.

Menanggapi hal tersebut, Prof.

Syamsul selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Unhas berharap Unhas ke depannya

dapat menjadi universitas terbaik.

“Kita harus berebut mendapatkan ranking terbaik,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk menjadikan Unhas sebagai universitas terbaik, dapat dilihat dari infrastruktur, publikasi, fasilitas pembelajaran dan prestasi-prestasi mahasiwanya.

“Kita harus berebut mendapatkan ranking terbaik,” “Kapan kita mau bersaing kalau infrastrukturnya tidak mendukung.

Tidak mungkin proses belajar bisa melahirkan alumni yang terbaik kalau infrastrukturnya tidak mendukung, perpustakaannya harus bagus, agar motivasinya tinggi. Semua fasilitas disiapkan agar alumni-alumni kita memiliki kemampuan intelektual dan skill yang hebat. Kemampuan untuk meyakinkan orang kalau kita lahir dari universitas terbaik,” jelasnya.

Senada dengan itu, Prof Hamzah Halim, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FHUH juga berharap agar Unhas ke depannya semakin baik dan matang.

“Saya mewakili semua civitas akademika Unhas, berharap Unhas semakin baik, bagus, matang, berprestasi, disegani dan melahirkan tokoh-tokoh nasional,” tutupnya.

17 Laporan Khusus

Polemik Tranportasi Online dan Konvensional yang Tak Kunjung Usai Reporter: Muhamad Abdussalam Syahih, Syahira, Muh. Ikram, dan Reza

P

erkembangan mode transportasi memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi merupakan inovasi yang bertujuan menciptakan sistem transportasi dengan aksesibilitas yang mudah serta transparan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Dengan kemajuan teknologi saat ini, membuat sistem transportasi daring semakin mendapat tempat di hati masyarakat.

Respon positif ini kemudian banyak dimanfaatkan berbagai pengembang aplikasi transportasi online untuk mengembangkan sayap perusahaannya di berbagai pelosok negeri, tidak terkecuali di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Akibatnya, transportasi konvensional seperti terancam keberadaannya dikarenakan banyaknya masyarakat yang mulai beralih menggunakan transportasi baru tersebut. Untuk itu, pemerintah hadir sebagai mediator yang mengakomodasi kepentingan kedua moda transportasi tersebut melalui kebijakan-kebijakan solutif yang dihadirkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, penyelenggaraan angkutan bertujuan mewujudkan pelayanan angkutan yang selamat,

aman, nyaman, tertib dan terjangkau.

Selain itu, Permenhub juga bertujuan mewujudkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan dan keteraturan dalam penyelengaraan angkutan umum serta terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Adanya ketentuan tersebut diharapkan menciptakan persaingan usaha yang sehat di antara kedua moda transportasi baik daring maupun konvensional. Dengan kata lain, keduanya memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama untuk meningkatkan daya saing masing-masing demi menarik hati masyarakat untuk menggunakan jasanya.

Permenhub yang diberlakukan mulai 1 November 2017 ini rencananya akan diterapkan secara penuh oleh pemerintah pada tanggal 1 Februari 2018 yang lalu. Oleh karena itu, rentang tiga bulan antara November sampai Februari dijadikan pemerintah sebagai masa penyesuaian aturan tersebut sebelum diterapkan secara penuh.

Sosialisasi juga gencar dilakukan agar provider penyedia aplikasi bersama perusahaan angkutan mengindahkan proses dan tahapantahapan sehingga bisa dinyatakan layak beroperasi.

Tuntutan Transportasi Konvensional Terkait persoalan tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar menegaskan tidak pernah menolak kehadiran transportasi yang tergolong pendatang baru tersebut. Sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tentu kehadirannya kita maklumi. Tetapi, lahirnya peraturan yang bersifat mengikat mutlak diperlukan untuk menjawab persoalan transportasi saat ini karena berkaitan dengan hajat hidup orang kebanyakan.

Mewakili penyedia jasa transportasi konvensional, Organda Kota Makassar telah menyampaikan beberapa tuntutannya kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (Pemda Sulsel).

Pertama, meminta Gubernur Sulsel untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai respon atas keberadaan perusahaan angkutan khusus (online) yang semakin menjamur. SK tersebut harus memuat ketentuan terkait pemberlakuan wilayah operasi dan kuota kebutuhan angkutan sewa khusus (online) seSulawesi Selatan.

Kedua, gubernur juga diharapkan untuk segera mengusulkan tarif batas atas dan tarif batas bawah kepada Direktur Jenderal, Eksepsi Edisi III

April 2018

18 Laporan Khusus

sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (4) Permenhub No. 108. “Tentu usulan tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan semua pemangku kepentingan sehingga aturan tersebut bisa terpublikasi dengan baik,” ungkap Zaenal Abidin selaku Ketua Organda Makassar.

Di kesempatan berbeda, Koordinator Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPD KPPU) Sulawesi Selatan menyarankan agar pemerintah perlu mempertimbangkan pengaturan terkait tarif batas atas angkutan.

Sementara terkait tarif batas bawah, dianggapnya tidak perlu untuk ditetapkan. Menurutnya, penetapan tarif batas bawah hanya akan mendistorsi persaingan usaha antar angkutan umum baik konvensional maupun online. KPPU juga menyarankan agar pembatasan kuota kebutuhan angkutan khusus (online) baiknya tidak diberlakukan.

Harusnya pemerintah membebaskan masing-masing perusahaan angkutan untuk menyiapkan jumlah armadanya sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut.

Biarkan pasar yang akan menyeleksi sesuai dengan hukum ekonomi atas eksistensi perusahaan-perusahaan itu nantinya. Soal wacana balik nama kendaraan dari kepemilikan pribadi menjadi milik perusahaan juga ditolak karena hanya akan membatasi keterlibatan pelaku usaha kecil untuk bersaing.

Menyinggung gesekan yang selama ini terjadi, menurutnya lebih disebabkan tidak setaranya kewajiban yang diberlakukan pemerintah terhadap penyedia jasa angkutan.

“Misalnya uji kendaraan (Kir) dan ketentuan membayar pajak Eksepsi Edisi III

April 2018

terhadap angkutan konvensional yang tidak berlaku pada jasa angkutan online. Perbedaan biaya yang harus dikeluarkan itulah yang menjadi pangkal kecemburuan angkutan konvensional selama ini,” tegas Ramli Simanjuntak selaku Koordinator KPD KPPU Sulsel.

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Permenhub No. 108 Tahun 2017, diharapkan adanya jaminan dari pemerintah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada perusahaan angkutan dan para pelaku usaha.

“Permenhub ini juga harus diberlakukan equal (setara) tanpa tebang pilih dalam penerapannya,” tutupnya.

Tanggapan Pemerintah Menanggapi berbagai tuntutan yang ada, Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Selatan mencoba mempertemukan semua pihak terkait, baik dari kepolisian, angkutan konvensional, angkutan online, penyedia aplikasi, Organda dan Dishub se-Mamminasata untuk mengurai permasalahan yang ada.

“Tidak hanya pertemuan formal, pendekatan kekeluargaan juga kami lakukan sebagai langkah awal

menengahi kedua moda angkutan tersebut,” Tutur Edisa Ade Prasetyo selaku Kepala Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek Dishub Sulsel.

Sebenarnya, tuntutan yang disampaikan lebih menitikberatkan adanya kesetaraan antar angkutan.

Di mana angkutan sewa konvensional menuntut agar angkutan online juga harus mengurus perizinan yang selama ini dianggap hanya diberlakukan pada angkutan konvensional.

Padahal, tindakan yang selama ini diambil Dinas Perhubungan Sulsel adalah berdasarkan dan sesuai dengan Permenhub No. 108. Jadi, ketentuan yang mengatur perusahaan angkutan harus berbadan hukum, punya izin beroperasi serta memiliki

izin beroperasi, memiliki kartu pengawasan dan tentunya telah berbadan hukum.

Kuota kebutuhan angkutan daring resmi tertuang dalam SK Gubernur Nomor 228/01/ Tahun 2018.

Di mana dalam SK tersebut, angkutan dengan aplikasi ini diberi jatah maksimal berjumlah 6.963 unit untuk wilayah se-Sulawesi Selatan.

kartu pengawasan, selama ini sudah dijalankan.

Kalaupun perusahaan angkutan yang tidak berbadan hukum dan tidak berizin tetap nekat beroperasi, maka penindakan secara tegas akan kita ambil. “Berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap perusahaan angkutan yang tidak memiliki izin (illegal) akan dijatuhi sanksi denda bahkan bisa kami kenakan sanksi pidana,” tegas Edisa saat diwanwancarai.

Mengenai penetapan kuota kebutuhan angkutan sewa online di Sulawesi Selatan, Edisa menjelaskan bahwa kuota kebutuhan angkutan hanya akan diberikan kepada perusahaan angkutan yang memiliki

Adapun kuota keseluruhan yang baru dikeluarkan Dishub Sulsel sampai Maret 2018 berkisar 1200an unit. Di mana kuota 50 unit akan diberikan kepada setiap perusahaan angkutan yang telah berbadan hukum.

Adapun, perusahaan angkutan yang telah mendaftar sampai saat ini berjumlah 21 perusahaan. Berkisar 10 dari 21 perusahaan yang telah terdaftar, surat izin beroperasinya masih dinyatakan berlaku.

Sementara sisanya sudah dibekukan.

Ada jangka waktu sekitar enam bulan bagi perusahaan angkutan, untuk melengkapi semua berkas perizinannya. Apabila semua syarat dan kelengkapan berkasnya tidak dipenuhi, maka secara otomatis surat izin beroperasinya tidak kami keluarkan,” jelasnya.

Aturan harus ditegakkan Zaenal abidin selaku Ketua Organda Makassar menyatakan bahwa pemerintah harusnya melakukan pendataan dan penertiban terhadap perusahaan angkutan terlebih dahulu sebelum mentapkan jumlah kuota angkutan yang dibutuhkan. Saat ini, kuota kebutuhan angkutan yang terdaftar di Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan mencapai 1.200an unit dari batas maksimal yang berjumlah 6.963 unit.

Akan tetapi, validitas angka-angka tersebut masih perlu dipertanyakan.

Hal itu disebabkan masih banyaknya perusahaan angkutan sewa khusus (online) yang tetap beroperasi meskipun tidak berbadan hukum.

Parahnya lagi, perusahan-perusahaan ini terus membuka pendaftaran dengan kuota tanpa batas.

Oleh karena itu, dengan adanya UU nomor 22 Tahun 2009, Permenhub Nomor 108/2017 dan SK Gubernur 228/01/2018, tidak boleh lagi pemerintah beralasan untuk tidak menegakkan aturan yang ada.

Pemerintah harus menindak tegas perusahaan angkutan yang tidak berbadan hukum atau illegal. Bentuk penindakan itu bisa dilakukan dengan penjatuhan sanksi administrasi, denda bahkan penjatuhan sanksi pidana.

“Semua itu bertujuan untuk membuat efek jera terhadap perusahaan angkutan yang nakal dan sekaligus melindungi persaingan usaha di bidang transportasi,” tutup Zaenal.

Eksepsi Edisi III

April 2018

20 Laporan Khusus

Keselarasan Alam, dalam Kehidupan Masyarakat Dusun Binanga Sangkara Reporter: Armelia Syafira, Irmawati Ningsih, Brenanda dan Abd. Rahman

J

aga ki alam-mu, na jagaiko juga itu, merupakan salah satu petuah leluhur masyarakat Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampelake, Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan, yang masih dipegang teguh sampai saat ini oleh masyarakat setempat.

Terik matahari menjadi teman setia selama perjalanan dari Kota Makassar menuju tempat tujuan, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Di sepanjang perjalanan poros Makassar-Maros, alam menyuguhkan pemandangan yang tak jauh berbeda dari pusat kota di Makassar. Bangunan perkantoran dan pertokoan terlihat berbaris rapi di sepanjang jalan. Kendaraan melaju dengan cepat saling menyalip satu sama lain, seperti tidak ada yang mau mengalah.

Kurang lebih setelah satu jam perjalanan, kami mulai memasuki Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Petakan-petakan tambak yang terbentang luas di kanan-kiri jalan mulai terlihat. Rumah penduduk yang mayoritas rumah panggung, aroma khas amis dari seafood juga menjadi pertanda semakin dekatnya kami pada tempat tujuan.

Lebih jauh masuk ke dalam, semakin kuat pula aroma khas air laut dan amis dari seafood dapat dirasakan.

Pertanda semakin dekat pula kami dengan garis panjang berwarna hijau, yang hampir mengelilingi daratan yang tepat berada di ujung jalan.

Pemandangan itu yang sedari tadi sudah terlihat dari kejauhan. Itulah Desa Ampekale.

Eksepsi Edisi III

April 2018

Di sepanjang jalan masuk ke Desa Ampekale, jemuran kepala udang dan cangkang rajungan yang digelar di sepanjang bibir jalan, menjadi pemandangan yang mencuri perhatian kami. Terlihat pula, para perempuan bertopi jerami sedang sibuk merapikan serakan jemuran kepala udang yang tertiup angin.

Gerakan tangan berkulit sawo matang yang beraturan, seperti telah paham betul arah tujuannya.

Setelah beberapa kali bertanya pada masyarakat setempat, akhirnya kami sampai di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampelake, Kecamatan Bontoa, Maros.

Masyarakat setempat hidup dengan mayoritas mata pencarian sebagai nelayan. Tampak jelas terlihat, puluhan rumah panggung kokoh tetapi berjara kantara satu dengan yang lainnya, serta deretan perahu tradisional yang berbaris di selasela rimbunnya pohon bakau yang berbaris rapi di pinggiran laut.

Ternyata, rimbunan pohon bakau yang terlihat serupa garis panjang berwarna hijau yang sedari tadi terlihat dari kejauhan. “Mari ki’-mari ki’ naik di rumah,� sambut hangat Abdul Mutalib, selaku Ketua RT 02, yang memecah perhatian kami saat sedang

menikmati suguhan alam yang mempesona. Seketika itu pun, ia menjulurkan tangannya untuk bersalaman kepada kami. Sambutan hangat yang kami terima itu menjadi awal perbincangan panjang kami bersama Abdul Mutalib.

Masyarakat Tumbuh Bersama Alam Alam, manusia dan ekonomi menjadi pusat perhatian di zaman perdagangan bebas saat ini, bukan hanya di lingkup nasional tetapi juga menjadi isu yang mencuri perhatian dan selalu hangat dibicarakan di dunia internasional sejak dahulu.

Deklarasi Stockholm tahun 1972 lalu, merupakan pilar perlindungan terhadap lingkungan hidup di dunia internasional. Deklarasi ini pun telah menjadi panutan dalam permasalahan lingkungan hidup di dunia internasional. Semenjak berlakunya deklarasi ini, saat itu pulalah hukum lingkungan berubah sifatnya dari use-oriented menjadi environment-oriented.

Manfaat dari alam sangat erat hubungannya dengan keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya, terkhusus bagi manusia di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan alam menyimpan begitu banyak kekayaannya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan bersifat ekonomis.

Di bidang ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa peran sumber daya alam dan lingkungan cukup besar terhadap perekomonian negara.

Sampai saat ini, Indonesia pun masih memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya.

21 Laporan Khusus

* Keterangan Foto: Kaum lelaki setmpat yang hendak melaut, (Sme/Iwn).

Pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, pariwisata, dan kebudayaan merupakan beberapa contohnya.

Di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampelake sendiri, mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka pun sangat menggantungkan kehidupannya dari hasil tangkapan semata. Sadar akan hal itu, maka masyarakat setempat juga sedapat mungkin menjaga kelestarian laut dan biota di dalamnya. Pemakaian alat tangkap dan perahu tradisional untuk melaut adalah salah satu contohnya.

Untuk tetap menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan hidup masyrakat dan makhluk hidup lainnya, merupakan sebab masih digunakannya alat tangkap dan perahu tradisional tersebut oleh mereka.

Bukan hanya terkait bidang ekonomi semata, tetapi banyak juga masyarakat yang menampakkan hubungan erat dengan alam melalui kepercayaan, terkhusus pada masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan.

Kepercayaan-kepercayaan terkait alam masih mudah didapatkan di sana.

Seperti masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara yang sejak dulu percaya bahwa mereka tidak bisa hidup jika tidak di laut, “Di lao’ denakangku” yang berarti “Lautan adalah saudaraku”, saudara yang bertalian darah dengan mereka. Selain itu, terdapat pula masyarakat suku Mollo di lereng Gunung Mutis, Nusa Tenggara Timur.

Suku Mollo sangat mengimani kepercayan mereka terhadap alam.

Oel fani on na’, yang artinya air adalah darah, Nasi fani on nafua, pepohonan adalah rambut, Afu fani on nesa, tanah adalah daging, dan Fatu fani on nuif, batu adalah tulang.

Kepercayaan tersebut telah mereka dapatkan dari para leluhurnya, yang sampai sekarang masih mereka imani.

Begitu pula masyarakat di Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampelake, mereka hidup selaras dengan alam.

Menjadikan alam sebagai tumpuhan hidup yang selalu memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.

Laut, merupakan bagian terpenting dari alam yang senantiasa memberikan manfaatnya bagi mereka.

Laut di sana seperti penjelmaan “Sosok Dermawan” bagi masyarakat setempat. Sosok yang selalu memberi dan menjaga. Sehingga mereka merasa, mereka harus terus menjaga, merawat dan menghormati laut sebagai salah satu berkah dari Tuhan.“Jaga ki alam-mu, na jagaiko juga itu,” merupakan salah satu petuah leluhur masyarakat setempat yang masih sangat diimani sampai sekarang.

“Leluhur kami itu nelayan, sampai generasi kami sekarang pun tetap menjadi nelayan. Sudah sejak dulu kami sudah menggantungkan hidup pada hasil alam, terkhusus laut,” jelas Abdul Mutalib saat membuka perbincangan siang itu.

Dengan letak geografis tempat tinggalnya dan mayoritas mata pencarian masyarakat setempat yang mengandalkan peran alam, membuat masyarakat Dusun Binanga Sangkara, telah paham betul dengan pengetahuan alam terkhusus tentang laut.

Pengetahuan masyarakat setempat seperti waktu air laut akan pasang, membaca arti tiupan angin dan rasi bintang, mengukur kemungkinan Eksepsi Edisi III

April 2018

22 Laporan Khusus

besarnya ombak yang akan datang, daerah yang terdapat banyak hasil laut bahkan pengetahuan membaca tanda-tanda alam mengenai bencana yang akan datang, merupakan pengetahuan yang wajar dimiliki masyarakat di sini.

Kepercayaan Masyarakat Terkait Mitos Sosok Penjaga Dusun Mitos merupakan cerita yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang mempercayainya.

Mitos juga pada umumnya akan mempengaruhi kepercayaan dan kehidupan masyarakat tersebut.

Begitu juga di Dusun Bina Sangkara, Desa Ampekale. Masyarakat setempat mempercayai bahwa ada sosok pemberani yang hidup di laut dan selalu menjaga mereka.

Dikarenakan ia tidak menyukai sifat penjajah Belanda yang arogan, maka ia seringkali membuat aksi perlawanan. Namun sayangnya, perlawanan itu tidak berjalan dengan mulus, ia tetap harus tunduk kepada penjajah Belanda.

“Ia tidak na suka lihat i daerahnya diganggu oleh penjajah, namun karena tidak berhasil ki melawan dan tidak mau ki juga tunduk kepada Belanda. Jadi, lari ki ia ke lautan,” ungkap Mutalib saat mencoba mengisahkan sosok tersebut lebih lanjut.

Entah bagaimana cerita detailnya, sebab Mutalib belum lahir dan menyaksikan peristiwa tersebut.

Singkat cerita, leluhur masyarakat setempat dahulu akhirnya menemukan makam sosok tersebut di lautan.

Suara Mutalib dan isteri kian mengecil manakala kami bertanya untuk mencari tahu sosok tersebut.

Suasana ruang utama rumahnya pun mendadak menjadi sendu, sore itu.

“Iya memang benar ada, kami semua di sini mengetahuinya, biar lagi orang di luar dusun ini, mereka sudah tahu semua,” jelas Mutalib dengan suara yang lebih halus sambil menatap istrinya sejenak.

Dahulunya makam itu ditandai dengan berdirinya sebuah kayu panjang yang menancap sampai ke dasar lautan. Tempat tancapan kayu tersebut sampai sekarang dipercaya sebagai makam sosok pemberani tersebut. Todoe’ nama makam tersebut. Dalam bahasa bugis, Todoe’ berarti tusukan atau tancapan.

Seiring berjalannya waktu, tancapan itu sekarang sudah menjadi seperi rumah kecil di pinggir laut.

Melihat perubahan raut wajah Mutalib dan istri, seakan pertanda pembicaraan kami mulai menyentuh hal sensitif mereka. Berbincang terkait kepercayaan akan hal mistis terkadang memimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi mereka.

“Minta maaf ka sebelumnya, tidak berani ka sebut namanya (sosok tersebut). Tidak boleh ki di sini sembarang sebut ki,” ungkap Mutalib dengan tetap menjaga agar intonasi suaranya tetap lembut, sambil sesekali mengusap kedua tangannya.

Kerena kami terus melemparkan pertanyakn terkait sosok tersebut, akhirnya Mutalib pun mulai berkisah.

Sosok itu adalah sosok yang dikenal pemberani, ia hidup pada zaman penjajahan Belanda dahulu.

Keberanian dari sosok tersebut sampai sekarang masih dipercayaai oleh masyarakat sekitar. Beberapa tahun lalu, ada sebuah perusahan semen besar yang terkenal di Sulawesi ini, berencana membangun sebuah bangunan di daerah laut

Eksepsi Edisi III

April 2018

Bahkan perusahaan tersebut telah membuat patok-patok dan pagar bambu yang mengelilingi daerah laut yang dikehendakinya itu. Tetapi entah apa sebabnya, proyek pembangunan tersebut terhenti di tengah jalan.

Seperti tidak dapat dilanjutkan.

Oleh masyarakat setempat, kejadian itu dianggap karena sosok pemberani yang hidup di laut itu tidak menyetujui pembangunan proyek tersebut.

Mereka pun menyimpulkan bahwa, proyek tersebut gagal karena keberanian sosok tersebut untuk menghalanginya. Sebab, proyek tersebut hanya akan menimbulkan kerusakan alam dan tidak membawa kebaikan untuk masyarakat sekitar.

Untuk menghargai sosok tersebut, biasanya masyarakat sekitar melakukan ziarah ke makamnya.

Melakukan doa bersama yang dipandu oleh pemuka agama setempat dan membawa beberepa makanan dan buah untuk disantap bersama sesudah menbaca doa merupakan tradisi yang sering dilakukan masyarakat setempat di Todo’e.

“Biasanya juga klau ada hajatan yang dilakukan masyarakat di sini, dibawa naik juga itu (makanan dan buah) ke Todo’e, atau biasanya yang ada rezekinya berlimpah na tambah i lagi itu kayu di atas (Todo’e.) supaya tambah kokoh ki,” tutup Mutalib dalam kisahnya terkait sosok tersebut.

Peran dan Ruang Perempuan Setempat Peran kaum perempuan di sana juga tidak dapat dikesampingkan, karena mayoritas kaum perempuan di desa itu memiliki peran ganda.

Mereka tetap menjalankan fungsi

23 Laporan Khusus

reproduksinya yang erat kaitannya dengan fungsinya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya sekaligus menjalankan fungsi produksinya yang berkaitan dengan melakukan usaha untuk membantu perekonomian keluarga.

Pada fungsi reproduksinya, perempuan setempat dihadapkan dengan peran sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Mereka berkewajiban untuk mengatur segala keperluan keluarganya, seperti mengatur urusan domestik keluarga terkait kebersihan rumah dan ketesediaan makanan di rumah.

Pada fungsi ini juga teremban peran sebagai ibu dan istri. Sebagai ibu, perempuan setempat harus menjaga, mendidik dan menjamin pendidikan anak-anak mereka.

Terdapat sedikit berbeda dengan cara mendidik dengan ibu-ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Di sini kaum perempuan harus mendidik anak mereka agar sadar akan peran alam dalam kehidupannya.

Sepulang sekolah biasanya anak lelaki disibukkan dengan membantu ayah mereka untuk mempersiapkan peralatan melaut. Sedangakan, anak perempuan, membantu ibunya dalam berkegiatan di rumah ataupun di sekitar rumah mereka.

Selain sebagai ibu, kaum perempuan tetap berperan sebagai istri. Istri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan menungjang keperluan suaminya. Selain mengurus urusan domestik keluarga, mereka biasanya juga membantu memperbaiki alat tangkap yang digunakan kaum lelaki untuk melaut.

Selanjutnya pada fungi produksi, mayoritas kaum perempuan di sana juga melakukan usaha untuk membantu perekonomian keluarga.

Biasanya mereka mengolah hasil laut menjadi olahan makanan yang siap jual.

Berkat informasi yang kami terima dari istri Abdul Mutalib, kami diarahkan untuk mendatangi Koperasi Wanita Ujung Parappa yang tidak jauh dari rumahnya. Koperasi Wanita Ujung Parappa merupakan koperasi wanita di Dusun Bina Sangkara yang memproduksi olahan hasil laut seperti abon, kerupuk dan stik rajungan.

Di koperasi itulah mayoritas kaum perempuan dusun Bina Sangkara memenuhi fungsi produksinya.

Koperasi yang dahulunya hanya kelompok belajar membaca dan menulis ini, kini sudah berubah menjadi ladang penghasilan bagi kaum perempuan.

Ibu Bassia, Ketua Koperasi itu menceritakan kepada kami, dahulunya kelompok itu hanya kelompok belajar saja, tetapi karena ada dorongan untuk membuat suatu usaha bersama, maka akhirnya dibuatlah koperasi yang memanfaatkan hasil laut yang melimpah di sana.

Lebih lanjut, Bassia juga menceritakan tentang tahapan produksi dari produk-produk koperasinya, yang sebelumnya juga sudah pernah diliput oleh acara televisi Jejak Si Gundul di Trans 7.

“Jadi kami (kaum perempuan) melakukan semua tahap produksi di sini secara bersama-sama.

Mulai dari membersihkan rajugan, sampai pembungkusan,” jelas Bassia sambil menunjukan kami tempat setiap tahapan di dalam koperasi itu.

Terkait pembagian upah, biasanya dibayarkan tergantung pada jumlah kerjaan yang dikerjakan dan pemasukan yang diterima koperasi.

“Upahnya itu bisa diambil perbulan ataupun perhari,” tutup Bassia sambil membungkuskan kami beberapa kerupuk rajungan sebagai buah tangan.

Peran Bakau Bagi Masyarakat Setempat Pepohonan bakau mempunyai peran penting bagi masyarakat setempat.

Pepohonan bakau yang tumbuh di sana menjadi habitat hidup biota laut yang merupakan sumber makanan dan penghasilan bagi mereka.

“Sudah beberapa kali ada bantuan datang dari organisasi, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan Perusahan untuk penanaman bibit pohon bakau di sini, tetapi jarang sekali ji’ yang berhasil tumbuh. Itu karena mereka tidak memakai anjuran cara taman kami di sini,”ungkap Mutalib sambil menunjuk spanduk bekas kegiatan yang terpasang di tembok rumahnya.

Eksepsi Edisi III

April 2018

24 Laporan Khusus Beberapa bulan lalu, sekitar bulan April tahun 2017, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan berkerjasama dengan PT. Angkasa Pura memberikan bantuan bibit pohon bakau untuk Desa Ampekale.

Penanaman bibit pohon bakau itu dilakukan pada dua tempat di desa

Sebelumnya, penanaman yang ini, juga pernah ada bantuan penanaman bibit bakau. Namun, tidak berhasil karena menggunakan jarak 1x1 meter antara satu bibitnya. Menyebabkan, bibit itu tidak tumbuh karena terbawa ombak. “Nah, seharusnya tidak perlu ji, tanam mi saja, seperti tanam padi di sawah,” jelas Mutalib utuk mempertegas kebiasaan masyarakat setempat.

Lebih daripada itu, akar-akar pohon bakau di sini juga berfungsi sebagai pemecah ombak besar dari laut yang langsung berada di depan pemukiman maryarakat, pencegah abrasi serta sebagai tempat sandar perahu para nelayan sepulang melaut.

Sadar betul akan peran bakau bagi kedidupannya, masyarakat setempat Eksepsi Edisi III

April 2018

ini, salah satunya di Dusun Binanga Sangkara. Sekitar 27.000 bibit yang ditanam di dusun ini.

“Nah kalau yang ini, mereka mengikuti saran kami untuk menggunakan cara tanam kami. Bisa ki’ nanti liat-liat di sana, (di pinggir laut maksudnya), bibitnya sudah tumbuh. Ada mi beberapa helai daun

pun senantiasa menjaga kelestarian pepohonan bakau. Masyarakat setempat dibantu oleh Walhi membuat sebuah kelompok kerja.

Kelompok kerja inilah yang menjadi pemimpin masyarakat setempat untuk melakukan aksi nyata dalam pelestarian bakau.

Kelompok kerja tersebut diberi nama Makawaru. Makawaru dalam bahasa bugis, artinya adalah memperbaiki.

Kelompok ini diharapkan bisa terus memperbaiki dan menjaga kelestarian bakau-bakau yang ada dibawah arahan Mutalib yang juga merupakan ketuanya.

Di akhir perbincangan, Mutalib bercerita bahwa dahulu dusunnya pernah mengalami abrasi yang cukup

yang tumbuh itu,” ungkapnya lagi.

Menurut kebiasaan masyarakat setempat, cara menanam bakau yang baik adalah dengan membiarkan bibit-bibit ditanam berdekatan dan berkelompok. Hal tersebut, dimaksudkan agar nantinya pohon bakau tumbuh lebih rapat dan memiliki kemungkinan hidup lebih besar, agar tidak terbawa ombak.

parah. Air laut bahkan sampai di depan rumah masyarakat, sehingga lama-kelamaan banyak tanah yang terbawa oleh ombak laut. Kehidupan masyarakat setempat pun sempat terganggu akibat peristiwa tersebut.

Kenangan tidak mengenakkan tersebutlah yang menjadi salah satu pendorong antusias masyarakat setempat untuk tetap hidup selaras dengan alam sampai saat ini.

“Saat itu kondisi lingkungan masih kurang baik. Belum banyak pepohonan bakau yang hidup di sini. Belum tumbuh dengan baik dan bermanfaat seperti sekarang ini,” tutupnya di sore itu, sebelum pergi melaut dan mengakhiri perbincangan kami.

25 Wawancara Khusus

Bagaimana

Penegakan HAM

Saat Ini ? dan Bagaimana Pula Pemuda Harus

Menyikapinya?

Eksepsi Edisi III

April 2018

26 Wawancara Khusus

Melirik Wajah Penegakan HAM Masa Kini Reporter: Hutomo Mandala Putra Bagaimana penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini?

Dalam konteks Indonesia setelah tahun 1998, kita tidak dapat pungkiri sudah banyak perubahan-perubahan progress tentang HAM. Banyak konvensi internasional yang pemerintah telah ratifikasi, meskipun juga mungkin masih ada pelanggaraan-pelanggaran HAM, misalnya penganiayaan dan kekerasan, tetapi setiap tahun itu semua sudah bisa diminimalisir, sekarang proses investigasi dengan kekerasan itu tidak dibolehkan lagi, ada Undang-Undang Polri yang mengatur pelaksaanpelaksanaan HAM. Walaupun di beberapa daerah masih ada pelanggaran HAM, di Papua misalnya, meskipun tanpa riset, di sana masih kita temui adanya kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat.

Bagaimana Indonesia menyikapi isu-isu kemanusiaan dalam lingkup international?

DataDiri Nama : Iin Karita Sakhrina Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Januari 1977 Alamat Rumah : Kompleks Perumahan Dosen Unhas Blok M2 Makassar Pekerjaan : Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Unhas Pendidikan

Stara Satu : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Stara Dua : Universitas Oslo, Norwegia.

Bidang Teori dan Praktik Hukum HAM Internasional Stara Tiga : Fakultas Hukum Unhas, Bidang Ilmu Hukum Eksepsi Edisi III

April 2018

Untuk level internasional, Indonesia sudah banyak meratifikasi beberapa kovenan internasional mengenai HAM dan ketika Indonesia menandatangi itu, maka Indonesia berkewajiban melaporkan setiap lima tahun mengenai apa yang telah dilakukan negara, baik itu mengenai hak-hak ekonomi sosial dan budaya maupun hak-hak sipil politik. Pada level internasional, Indonesia memang dapat membantu menegakkan HAM tetapi tidak dapat mengintervensi atau masuk secara langsung ke dalam suatu negara dikarenakan yang bersangkutan juga bertanggungjawab menyelesaikan kasusnya, tetapi kita hanya bisa menyerukan atau melakukan pendekatan atau melakukan advokasi seperti yang dilakukan oleh menteri luar negeri Retnomarsudi pada kasus etnis rohingya di Myanmar.

Saat itu menteri luar negeri melakukan pertemuan dengan pimpinan negara Myanmar, berbicara dan melakukan pendekatan untuk membantu menyelesaikan kasus itu secara diplomatis. Sebenarnya penyelesaian kasus HAM internasional ini, bukan hanya Indonesia tetapi negara manapun hanya bisa sebatas memberi komentar dan melakukan diplomasi dan mendorong untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena

27 Wawancara Khusus kalau suatu negara sudah terlalu jauh masuk mencampuri penyelesian kasus pelanggaran HAM itu sudah masuk dalam pelanggaran kedaulatan negara lain kalau kita bicara HAM, apalagi Indonesia sudah meratifikasi konvenan baik sipil politik maupun ekonomi sosial dan budaya. Mengenai hak-hak pribadi ketika konvenan itu ditandatangani itu artinya hak-hak itu sudah berlaku secara universal sehingga kita harus melakukan riset, misalnya komnas HAM harus turun langsung untuk melihat kondisi kemanusiaan secara langsung Siapa saja yang berperan dalam penegakan HAM ?

Kita semua harus saling mengerti bahwa masing-masing berperan dalam penegakan HAM. Pemuda harus berpikir seperti demikian sehingga ketika semua sadar memiliki hak asasi yang sama maka yang akan terjadi adalah tumbuhnya rasa toleransi sehingga terjalin hubungan saling menghormati anatar sesama, inilah pentingnya kita sama-sama menegakkan HAM sehingga tidak ada kepentingan orang lain yang terganggu.

Bagaimana aspek moral penegakan HAM dan pandangan moral yang harus dianut oleh pemuda dalam melaksanakan peran sebagai pembela HAM? HAM itu persoalan bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bertoleransi dengan perbedaan yang ada, bagaimana kita tidak memaksakan kehendak terhadap kebebasan orang lain karena kita menghargai bahwa setiap individu punya HAM, contohnya saya punya HAM Anda juga punya HAM yang sama dengan saya.

Jadi HAM ini adalah kebebasan setiap individu tetapi kebebasan itu berakhir dengan dimulainya kebebasan orang lain. Jadi persoalannya bagaimana kita menghormati kebebasan orang lain. HAM bersifat universal tetapi dalam praktek bukan berarti kita bisa berbuat sewenang-wenang melakukan apa saja yang kita mau.

Dalam penegakan HAM, pemuda seringkali mendapat tantangan bahkan ancaman nyawa, bagaimana tanggapan Anda?

Dalam mendorong penegakan HAM seharusnya pemudapemuda ini mendapat perlindungan dari negara, dari aparat, misalnya, kita aktivis bukan berarti kita tidak mendapat perlindungan, seperti jika kita membantu pemenuhan hak orang lain, maka kita seharusnya mendapat perlindungan HAM, kalau terjadi pelanggaran terhadap hak-hak aktivis, maka harus diproses secara hukum.

Langkah apa yang harus dilakukan pemuda dalam mengahadapi ancaman dalam mendukung dan mendorong proses penegakan HAM? Jika kita memperjuangkan di samping kita menghargai hak orang lain maka mungkin orang juga akan respect terhadap kita. Jangan dilakukan dengan cara kasar atau represif karena orang lain bisa saja marah, sehingga hal ini kita harus lakukan dengan pelan-pelan, melakukan sosialisasi atau tindakan persuasive lainnya. Kalau ternyata hal ini telah dilakukan dan masih saja ada ancaman maka pake saja aparat untuk melindungi diri (para aktivis).

Di Indonesia ada kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas, siapa saja yang bertanggungjawab dalam hal ini?

Sebagai orang hukum, untuk mau menjawab hal ini kita tidak boleh dengan prediksi, tentu harus berdasar alat bukti, jadi persoalan ini kita harus buktikan dulu siapa yang bertanggungjawab dalam pelanggaran ini, kalau sudah ditemukan pelanggarnya, baru bisa diproses di pengadilan. Pengusutan kasus ini kita hanya bisa memintanya kepada negara, kalau pemerintah sekarang pun ingin mengusut kasus ini, ya bisa saja terungkap.

Karena ada asas retroaktif dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM masa lalu masih bisa diusut kembali. Tetapi pengungkapan kasus ini tentunya membutuhkan biaya waktu yang relaif lama.

Apa harapan Anda terkait program yang seharusnya dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam penegakan HAM? Dalam penegakan HAM, pemerintah memaksimalkan peran yang dimiliki melalui regulasi seperti meratifikasi konvenan-konvenan terkait penegakan HAM, baik hakhak sipil dan politik maupun hak-hak dalam bidang ekonomi dan sosial budaya dan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan di dalam negara.

“Ketika kita mau melakukan sesuatu kita harus ingat bahwa ada haknya orang, jangan sampai kita sebebas-bebasnya melakukan sesuatu yang telah melanggar hak orang,�

Eksepsi Edisi III

April 2018

28 Galeri Foto

GALERI Keterangan Foto : Suasa malam hari kawasan Nusantara yang terletak di depan Pelabuhan Soekarno-Hatta.

Terlihat beberapa truk dan kontainer terparkir di sana.

Keterangan Foto : Seorang petani tambak yang sedang memperhatikan keadaan tambaknya di Dusun Binanga Sangkara, Maros.

Keterangan Foto : Para perempuan yang sedang berbincang di trotoar jalan Kawasan Nusantara pada malam hari.

Keterangan Foto : Suasana Taman Kota Unhas pada siang hari, yang biasanya dipakai sebagai temapat berdiskusi oleh mahasiswa.

Eksepsi Edisi III

April 2018

29 Galeri Foto

FOTO Keterangan Foto : Salah satu komunitas yang sedang berolahraga sore di Taman Kota Unhas.

Keterangan Foto : Pengunjung anak kecil yang sedang memberi makan rusa Unhas di penangkarannya.

Keterangan Foto : Pemandangan alam Danau Matono di Sorowako.

Keterangan Foto : Salah satu landmark Fakultas Kedokteran Gigi Unhas.

Eksepsi Edisi III

April 2018

30 Kolom

P E RS M A H A S I S W A :

I DEOLOG I M E N A N T A N G Z A M A N sistem kolonialisme yang sudah lama merenggut paksa hak-hak rakyat pada masa itu. Titik terang kemerdekaan Indonesia akhirnya muncul pada 1928 di mana saat itu Perhimpunan Pelajar-Pelajar (PPI) yang merupakan organisasi yang menghimpun seluruh mahasiswa di Indonesia sepakat untuk kemudian menyelenggarakan kongres kepemudaan di tanah air sehingga kemudian terwujudlah momen sumpah pemuda yang sangat bersejarah bagi masa depan bangsa.

Rachmat Setyawan Pemimpin Umum LPMH-UH Periode 2017-2018

T

ak ada yang lahir tanpa butir keringat, ungkapan itulah yang mungkin juga dapat dilekatkan pada pers mahasiswa, salah satu corong pergerakan dan perlawanan yang sudah ada bahkan sebelum Indonesia benar-benar ada. Semangat kaum muda pada tahun 1908 diyakini sebagai titik awal pergerakan pelajar untuk menentang kejamnya sistem kolonialisme pada masa itu.

Terbentuknya Budi Oetomo sebagai wadah untuk menampung sifat kritis pelajar yang percaya bahwa sudah seharusnya Indonesia merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan Belanda, yang saat itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia sudah sangat keterlaluan semakin membuat pergerakan pelajar dan kaum muda menjadi terstruktur dan terorganisir.

Tak lama kemudian semangat dan tekad pelajar kala itu melahirkan kumpulan tulisan dengan judul “Indonesia Merdeka� yang diyakini sebagai produk jurnalisitik pertama yang dihasilkan mahasiswa demi meruntuhkan Eksepsi Edisi III

April 2018

Kemerdekaan yang ditunggu-tunggu tak datang begitu saja tanpa adanya butir keringat, militansi kaum mahasiswa untuk mengajak masyarakat bersama-sama mewujudkan kemerdekaan bangsa tidak serta-merta mendapat dukungan. Adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu penghalang paling nyata perjuangan mahasiswa kala itu.

Hingga akhirnya, kita semua percaya bahwa benar-benar tidak ada usaha yang menghianati hasil. Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945 resmi membacakan kalimat sakral nan indah pertanda berakhirnya penindasan di Bumi pertiwi.

Melihat kondisi perjuangan pers mahasiswa dan hasil yang didapatkannya di masa lampau, tentu tidak salah jika kita menempatkannya sebagai salah satu kenangan manis tak terlupakan, yang pantas diceritakan dengan bangga pada keluarga, kawan, lawan dan tentu saja bagi penerus bangsa lainnya.

Sekarang sudah hampir seabad awal mula perjuangan pers mahasiswa, tetapi kondisi yang ada saat ini sungguh jauh panggang daripada api. Kondisi pers mahasiswa yang saat ini dianggap sebagian orang sudah tidak “sexy� tak lain disebabkan banyaknya penilaian masyarakat yang menganggap bahwa lorong menuju perubahan tidak hanya melalui aksi-aksi parlemen jalanan saja. Hal yang kerap dilakukan mahasiswa hingga saat ini menjadi salah satu penyebab tidak dipandangnya lagi mahasiswa di masa kekinian.

31 Kolom

Tentu saja itu juga secara otomatis berdampak pada penilaian sebagian kalangan terhadap pers mahasiswa yang saat ini hanya kerap dianggap wahana menumpuk wacana, media mahasiswa yang mati-matian mengkritisi kalangan yang dianggap tidak sejalan dengan ideologinya, dan hanya mengagung-agungkan pergerakan semakin membentuk opini publik bahwa pers mahasiswa seakan-akan melupakan perpindahan jaman dan masih terperangkap pada kenangan manis masa lampau.

Ideologi pers mahasiswa yang hanya berorientasi pada pergerakan, perubahan tanpa mengindahkan keuntungan ekonomi dan prestasi yang kerap diagung-agungkan oleh aktivis pers mahasiswa dianggap sebagian kalangan sebagai sesuatu yang menantang jaman dan juga menjadi biang kerok tidak dipandangnya lagi pers mahasiswaw di era kekinian.

Selain itu, kondisi internal pers mahasiswa sendiri juga menjadi sebab kemunduran pers mahasiswa saat ini, banyaknya permasalahan di berbagai sektor dan lokasi di Indonesia menjadikan perjuangan persma saat ini pecah fokus.

Tidak seperti pada zaman kolonialisme dan orde baru di mana hal yang diperjuangkan hanyalah menumbangkan rezim pada masa itu.

Saat ini, pers mahasiswa seakan kehilangan arah, tak ada tujuan yang jelas isu apa yang ada dan diperjuangkan untuk kepentingan bersama, ditambah lagi dengan adanya pers mahasiswa yang seakan lupa tujuan pembentukannya juga menjadi salah satu poin penting tidak diliriknya lagi pers mahasiswa di masa kekinian, lembaga-lembaga pers mahasiswa yang berubah haluan menjadi lembaga diskusi, lembaga kajian, lembaga aksi dan sebagainya tanpa menghasilkan produk tulisan adalah yang penulis maksud dalam tulisan ini.

Seharusnya aktivis pers mahasiswa hari ini sadar bahwa pers mahasiswa yang ideal adalah yang berkiblatkan pada literasi dan pemikiran kritis sehingga hal tersebut dapat menambah eksistensi dari pers mahasiswa itu sendiri. Ini sekaligus menjadi saran bagi pengurus “Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia.�

Sebagai aktivis pers mahasiswa, tentu kita sadar bahwa bertahan pada ideologi bukanlah sesuatu yang patut disesalkan, malah keteguhan dan perjuangan yang tetap berpegang teguh pada ideologi keberpihakan kepada rakyatlah yang seharusnya mendapatkan apresiasi.

Menulis apa saja, bebas demi terwujudnya perubahan tanpa terikat pesona pasar menjadi kekuatan tersendiri bagi para aktivis mahasiswa.

Namun, sebagai aktivis pers mahasiswa tentu juga tidak dapat dipungkiri bahwa berpaling dari budaya literasi tetapi tetap menyematkan kata pers mahasiswa juga merupakan sesuatu yang janggal, oleh karena itu penulis menilai pers mahasiswa sebagai corong perubahan melalui tulisan dan pemikiran kritisnya kedepan akan tetap dapat bernapas jika kita sebagai aktivis pers mahasiswa sadar akan ideologi, sejarah pembetukan dan tetap percaya pentingnya budaya literasi serta optimis terhadap pentingnya keberadaan para pemikir-pemikir kritis saat ini.

Jika kita berkaca pada perjuangan aktivis kemerdekaan masa lampau maka akan didapatkan sebuah kesimpulan bahwa tekad dan konsistensi para aktivis pergerakan kemerdekaan yang gemar menuliskan hal yang bermaterikan cinta dan juga bermuara pada kemanusiaan menjadi hal yang harus terus diperjuangkan oleh aktivis pers mahasiswa saat ini agar nilai-nilai yang diperjuangkan sejak dulu akan tetap hidup meskipun bagi sebagian orang kokoh dan bertahan pada idelogi dianggap sesuatu yang menantang jaman.

Eksepsi Edisi III

April 2018

32 Kolom

*Ilustrasi by Syahira

Kemelut yang Tersulut Golongan yang memiliki peranan penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun terbagi dua yaitu, golangan tua dan muda.

Namun, secara dominan golongan pemimpin identik dengan golongan tua. Pemuda jarang diberikan panggungnya sendiri untuk menjadi pemimpin. Padahal jika melirik kilas balik sejarah, jauh sebelum pembacaan teks Prokalamasi pada 17 Agustus 1945, pemuda telah memiliki peranan penting dalam membangun bangsa.

Semangat yang dimiliki pemuda menjunjung tinggi pentingnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya negara yang merdeka.

Andi Sitti Fatimah Pemimpin Redaksi LPMH-UH Periode 2017-2018

D

alam literatur sejarah, tercatat bahwa berdirinya negara Indonesia melalui proses yang panjang dari zaman kerajaan hingga modern. Kebijakan daerah masing-masing memberikan kontribusi terhadap perkembangan gaya kepemimpinan di Indonesia.

Eksepsi Edisi III

April 2018

Di zaman sekarang ini, persoalan yang memicu kemelut lama antara golongan tua dan muda, entah disadari atau tidak ialah munculnya perbandingan generasi. Generasi yang dimaksud ialah Generasi Milenial dan Generasi Z. Sebagai gambaran singkat, Generasi Milenial atau biasa juga diistilahkan Generasi Y, menurut Karl Mannheim adalah kelompok manusia yang lahir di atas tahun 1980an hingga 1997. Sedangkan istilah Generasi Z sendiri diperkenalkan oleh Bruce Horovitz pada tahun 2012 dan dipakai hingga kini untuk mendeskripsikan anak-anak yang lahir pada tahun 1995 hingga 2014.

Generasi Z yang secara otomatis adalah golongan kaum muda selalu dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang merupakan golongan tua. Perbandingan tersebut selalu mencapai kesimpulan bahwasanya pemuda

33 Kolom

sekarang tidak lebih baik dari pemuda dulu. Kekurangan pemuda zaman sekarang yang selalu dianggap sebagai cela oleh golongan tua antara lain, lebih tidak fokus dan lebih individual daripada Generasi Y yang merupakan golongan tua.

Menyingkap lebih jauh, perbedaan generasi pun menimbulkan istilah jenaka yang dianggap sindiran keras untuk para pemuda generasi Z yaitu istilah “Generasi Micin� yang secara absurd pemuda sekarang dianggap terlalu banyak mengonsumsi penyedap rasa sehingga membuat otaknya tidak bekerja secara baik. Pada pemaknaan sebenarnya, istilah tersebut merupakan julukan bagi para pemuda yang melakukan hal-hal bodoh tanpa berpikir terlebih dulu.

Tak hanya itu saja, guyonan baru pun muncul untuk menggambarkan kelakuan pemuda zaman sekarang yang dianggap aneh dan tidak wajar tetapi menurut mereka suatu hal yang lazim, “Kids Jaman Now� suatu istilah yang diakrabkan kepada para pemuda sekarang untuk mempertegas perbedaan pola perilaku antara golongan muda dengan tua.

Hal-hal yang dipaparkan oleh penulis di atas adalah bukti bahwa pemuda zaman sekarang yang katanya adalah Generasi Z merupakan gudang berbagai kesalahan yang lahir dari penilaian baik atau buruk golongan tua. Namun, jika mengamini hal tersebut lagi-lagi kita lupa bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai masa kejayaan nusantara dipelopori oleh sosok pemuda yang berkemauan keras.

Sebaiknya kita membuka lagi pelajaran sejarah, di mana kerajaan Majapahit berhasil membuktikan bahwa kerajaannya dapat maju berkat kepemimpinan seorang pemuda, yakni Hayam Wuruk. Dengan mendapatkan restu dan dukungan dari golongan tua ia mengemban amanah untuk memajukan kerajaan. Jauh berbeda dengan sekarang, pemuda tak mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Dominasi golongan tua membuat golongan muda hanya berteduh di bawah telunjuk golongan tua tanpa mendapatkan jempol.

Pertanyaannya sekarang, kenapa golongan tua kurang memberikan kesempatan kepada para pemuda? Justru yang terjadi adalah hegemoni hak-hak golongan muda.

Misalnya saja batas usia untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut nyatanya menjadi patokan untuk mematahkan tombak harapan kepemimpinan golongan muda.

Anggapan bahwa pemuda belum layak untuk menjadi

pemimpin dibalut dengan alasan golongan muda masih labil secara mental dan belum bisa mengendalikan emosinya dalam mengambil keputusan. Terlepas dari semua itu yang dibutuhkan pemuda sebenarnya ialah dukungan dari kaum tua untuk mempersembahkan kebanggaan.

Anggapan bahwa golongan tua telah mapan dan lebih berpengalaman menjadi dalih untuk menghegemoni hak-hak pemuda Indonesia. Golongan tua yang selama ini mengajarkan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pengakuan hak kebebasan berpikir, justru menghegemoni hak para intelektual muda. Golongan muda seolah menjadi wadah untuk segala alasan kesalahan yang sebenarnya kesalahan itu pun kemungkinan berasal dari golongan tua. Salah siapa jika pemuda tidak dapat berkembang akibat adanya belenggu hak-hak dari golongan tua?

Tanpa disadari selama ini pemuda terlelap dalam kelambu ciptaan golongan tua. Dapatkah HAM menemukan muara keadilan jika para pemuda terus dibelenggu dengan syairsyair pelelap tidur yang dilantunkan oleh golongan tua yang memimpin bangsa ini?

Bukti konkritnya lagi di dunia kampus yang dinilai sebagai pusat orang-orang berintelektual, faktanya tidak sepenuhnya memberikan kebebasan psikologis kepada para pemuda untuk berkarya. Dosen yang didewakan di kampus dianggap serba tahu sedangkan mahasiswa hanya menerima semua yang disampaikan oleh dosen yang merupakan golongan tua.

Begitu pula dengan organisasi kampus sendiri, senior yang lebih dulu terjun dalam organisasi yang digeluti akan bertindak seakan tahu segalanya dan terkadang mendikte juniornya. Parahnya lagi, tak jarang seorang senior akan membendingkan pencapaiannya dengan juniornya selama menggeluti organisasi. Bukannya menjadi motivasi tapi hal tersebut dapat menjadi beban dalam menjalankan organisasi pada kepengurusan yang berjalan.

Sudah saatnya pemuda Indonesia memperjuangkan hakhaknya agar dapat berkembang, dan golongan tua pun harus memberikan restu, arahan dan dukungannya. Peran serta dukungan golongan tua akan memudahkan untuk mencapai kejayaan yang jauh lebih baik dari sekarang.

Mobilitas pemuda yang tinggi menunjang hal itu tak terlepas dari dukungan golongan tua sebagai pengarah, bukan pengekang.

Eksepsi Edisi III

April 2018

34 Kolom

Diskresi : Antara Membebaskan dan Membatasi

I

ndonesia adalah negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan atau biasa disebut pula dengan negara kesejahteraan (welfarestate). Tentulah dalam pemaknaan welfarestate dapat diartikan rakyat adalah prioritas utama dalam setiap tindakan ataupun keputusan negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan agar terciptanya suatu kondisi rakyat mencapai titik kesejahteraan baik dalam sisi material ataupun nonmaterial.

Salah satu konsekuensi negara kesejahteraan (welfarestate) ialah pemerintah difungsikan lebih proaktif dalam melayani masyarakat.

Pemerintah harus lebih intens hadir dalam setiap sisi kehidupan masyarakat, pemerintah dituntut harus menjadikan masyarakat prioritas utama untuk dimakmurkan, pemerintah harus menyelesaikan segala macam bentuk keresahan masyarakat hingga pada akhirnya pemerintah dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan suatu negara hukum modern yang berlandaskan kesejahteraan masyarakat.

Tentulah dalam mewujudkan misi tersebut, pemerintah ditekankan harus fleksibel dan memiliki alat yang kiranya efektif untuk menghadapi segala macam bentuk permasalahan serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Untuk menjamin serta dapat mewujudkan esensi dari nomenklatur kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah memiliki alat Eksepsi Edisi III

April 2018

berupa surat keputusan yang di mana di dalam surat keputusan tersebut tertuang berbagai macam kehendak konkret masyarakat dengan beragam kondisi yang sedang dihadapi dan tetap berada di rana hukum.

Surat keputusan merupakan rumusan konkret yang ditujukan untuk menjamin suatu kesejahteraan, bahkan melalui surat keputusan segala macam permasalahan di antara pemerintah dan rakyatnya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada serta memiliki tingkat yang lebih mendetail terhadap suatu permasalahan tertentu daripada peraturan perundang-undangan yang bersifat kaku dan sulit untuk mengikuti pola permasalahan yang ada.

Suatu surat keputusan dapat dijadikan sebagai alat rakyat untuk mendapatkan suatu keadilan jikalau terbukti suatu surat keputusan yang dikeluarkan nantinya akan berdampak negatif untuk masyarakat.. Pemerintah memiliki asas legalitas yang berarti, setiap tindakan pemerintah haruslah berdasarkan suatu hukum yang mengikatnya terlepas dari bagaimana mendesaknya suatu permasalahan yang dihadapinya atas setiap tindakan yang dilakukan sematamata hanya untuk menjamin apa yang namanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Itulah mengapa setiap produk hukum yang berbentuk surat keputusan dituangkan melalui hukum tertulis disertai dengan landasanlandasan hukum terkait dengan

permasalahan yang sedang dihadapi dan pemerintah tidak diperkenankan untuk keluar dari rana legalitas.

Namun, melihat kondisi kekinian masyarakat dengan kadar kemajuan zaman yang sangat tinggi, menjadikan hukum yang bersifat kaku tidak mampu lagi berbuat banyak dalam mengatur dan menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat.

Kondisi seperti ini, menjadikan pemerintah yang notabenenya memiliki tugas menjamin suatu kesejahteraan masyarakat tidak peduli bagaimanapun cara yang ditempuh, melahirkan suatu konsep yang dilandaskan ataupun diperuntukkan menjawab permasalahan tertentu dikarenakan adanya suatu stagnasi pemerintahan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi hukum pada saat itu, lahirlah suatu tindakan konkret pemerintah yang disebut diskresi.

Diskresi merupakan suatu kebebasan bertindak pemerintah yang berwenang untuk mengatasi kondisi tidak adanya peraturan yang mengatur, tidak jelasnya suatu peraturan tertentu, serta pemerintahan mengalami suatu stagnasi dalam menjalankan tindakan yang dilakukannya.

Diskresi kemudian hadir agar kondisi-kondisi darurat dan ingin mendapatkan suatu jalan keluar sesegera mungkin dapat dilakukan.

Namun, tetap berada dalam rana hukum serta menjamin legalitas dari suatu produk diskresi yang nantinya akan dikeluarkan. Melihat lahirnya diskresi, serta pemberian kebebasan pemerintah untuk melakukannya menimbulkan beragam tanya serta kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat ataupun akademisiakademisi lainnya yang paham akan setiap tindakan pemerintah.

Dalam Undang-Undang (UU) No.30 Tahun 2014 terkhusus pada pasal 26-29, secara legalitas telah mewadahi bagaimana suatu prosedur diskresi itu dilakukan dan diterapkan sesuai dengan kondisi serta syarat yang diundangkan.

Garis pokok pengambilan suatu diskresi berdasar pada UU tersebut ialah bagaimana sebuah diskresi itu hadir untuk mengambil cara terbaik serta langkah cepat di luar UU tapi tetap berada di rana UU. Mencari jalan keluar adanya suatu stagnasi pemerintahan, tidak mengaturnya suatu UU pada suatu kondisi tertentu, serta kaburnya suatu UU yang sedang dijalankan ketika sedang ingin mengambil suatu keputusan.

Diskresi dengan fleksibelnya dapat memberikan jalan keluar yang tepat dari setiap permasalahan yang dhadapi tanpa mengurangi sedikitpun kadar dari asas legalitas.

Dalam artian bahwa, hanya pejabat berwenanglah yang dapat menggunakan suatu diskresi ketika sedang berhadapan dengan kondisikondisi sulit.

Sesuai dengan pemaknaan diskresi berdasar pada UU No. 30 Tahun 2014, ketentuan umum poin 9 diundangkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam poin 9 di atas telah jelas diundangkan bahwa yang bisa melakukan diskresi hanya pejabat yang berwenang, berhubung diskresi dilakukan dikarenakan untuk mengatasi suatu permasalahan, Eksepsi Edisi III

April 2018

36 Kolom

bahasa ringanya yang berada diluar UU yang ada, sehingga dalam pengambilan suatu diskresi tentulah memiliki suatu tanggung jawab yang besar dan hal itu menjadikan hanya pejabat berwenang yang dapat mengemban beban tersebut.

Pejabat yang memiliki wewenang seperti yang disebutkan sebelumnya, memiliki tugas untuk menciptakan suatu jalan tepat sasaran yang dihadapi dalam mengatasi suatu permasalahan konkret dan hal itu memiliki substansi tidak jelasnya UU yang mengatur suatu aturan tersebut, maka diambillah suatu diskresi untuk menjawabnya.

Tentu dari tidak jelasnya UU yang mengatur, maka pejabat yang berwenang diperkenankan untuk diberikan suatu kebebasan untuk mengatasi kondisi-kondisi sulit.

Pejabat memiliki suatu kebebasan untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat tertulis tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Melihat pula kondisi di mana permasalahan yang dihadapi berada di lingkungan kerjanya, secara otomatis segala persoalan internal yang terjadi hanya diketahui oleh pihak intern instansinya. Adapun tanggung jawab besar yang diemban oleh pejabat pemerintahan yang menggunakan suatu diskresi, entah itu tanggung jawab yang ditujukan untuk atasannya ataupun tanggung jawab terhadap masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi yang telah diambil serta dapat diuji melalui upaya administratif atau gugatan di peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Namun di dalam UU No.30 Tahun 2014 mengenai persyaratan diskresi tepatnya pada pasal 25, memiliki garis besar bahwa terdapat nomenklatur untuk melakukan suatu keputusan diskresi untuk melakukan Eksepsi Edisi III

April 2018

pelaporan terhadap atasan ketika sebelum ataupun sesudah mengambil suatu diskresi. Pejabat yang ingin melakukan diskresi wajib untuk meminta perstujuan atasan untuk pengambilan diskresi tertentu, setelah itu diberikan waktu lima hari untuk memutuskan apakah suatu diskresi itu layak untuk dilakukan atau tidak.

Hal ini kemudian menjadi suatu kondisi yang tidak harmonis, di mana pemaknaan kata diskresi ialah kebebasan dalam mengambil suatu tindakan ataupun keputusan tertentu. Namun, hal ini kemudian harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dari atasan atas pengambilan suatu diskresi yang akan dilakukan.

Dalam hal ini peran atasan dalam menentukan suatu kadar kualitas diskresi sangat besar, ketika pejabat yang berwenang diberikan suatu kebebasan untuk mengambil keputusan diskresi, ternayata hadirlah pejabat yang lebih memiliki wewenang di atas pejabat yang berwenang itu untuk menentukan apakah diskresi itu nantinya akan dilakukan atau tidak. Hal ini seakan menghilangkan esensi kebebasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan pejabat yang lebih memiliki wewenang setingkat di atas pejabat tersebut.

Jikalau pola sistem yang seperti ini tetap diterapkan, maka sistem pemerintahan monarki atau terpusat pada satu sumber pemerintah.

Namun, jikalau dilihat dari sisi pengawasannya, hal ini justru menjadi suatu sistem yang sangat baik. Adanya sistem persetujan dan pelaporan hasil dari suatu diskresi ke pejabat yang lebih tinggi dari jabatan si pejabat pembuat diskresi, tentu akan tercipta check and balances yang di mana ingin mendapatkan

suatu keseimbangan weweang.

Melihat dari lahirnya suatu diskresi, tentu hal ini pula menjadikan diskresi sesuatu yang rawan akan penyalahgunaan wewenang jikalau tidak mendapatkan pengawasan dan kontrol dari pejabat yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Kita selalu terjebak pada nomenklatur kebebasan dalam mengartikan suatu keputusan diskresi. Kebebasan dalam pemaknaan diskresi tentu bukan hal yang dapat diartikan sebagai suatu kebebasan yang betul-betul bebas, tetapi diskresi dituntut tidak diperkenankan keluar dari rana hukum ataupun peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi pejabat yang memiliki tugas untuk memberikan suatu pengawasan atas setiap keputusan diskresi yang akan dilakukan, hemat penulis melihat dari adanya nomenklatur pelaporan terhadap pejabat di atasnya tidak lain hanya bentuk tindakan pengawasan dari setiap diskresi yang digunakan oleh pejabat yang berwenang. Bukan berarti hal ini dapat membentuk suatu opini, bahwa setiap diskresi yang nantinya akan dikeluarkan, kembali lagi ke atasan yang memiliki jabatan lebih tinggi untuk kemudian mendapatkan persetujuan.

Ditambah lagi tidak terdapatnya intruksi tegas dalam UU untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan suatu diskresi dikhawatirkan akan berdampak pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, dan ini merupakan suatu hal yang sangat vital.

Semisal digambarkan dengan salah satu pasal dan pemberian contoh langsung. Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa untuk mencegah suatu potensi keresahan masyarakat dalam pengambilan diskresi tertentu haruslah atas persetujuan atasan

37 Kolom

sebelum diskresi tersebut dilakukan, jikalau dalam jangka waktu tertentu tidak mendapatkan persetujuan atau penolakan maka diskresi tersebut batal untuk dilaksanakan.

Hal ini membuktikan bahwa penggunaan nomenklatur kebebasan yang sebenarnya dalam pemaknaan diskresi bukanlah kebebasan yang serta merta dilakukan. Dilain sisi ada yang berpendapat bahwa hal ini merupakan pengungkungan dari suatu pengambilan diskresi oleh pemerintah.

Dibatasinya tindakan pemerintah dalam melakukan suatu diskresi bukanlah suatu diskresi yang hakiki, melainkan bentuk pengungkungan dari atasan terhadap pejabat dibawahnya dalam mengambil suatu diskresi.

Di lain sisi ini adalah sebagai alat pendukung masyarakat dalam terjaminnya hak-hak yang berpotensi untuk dilanggar dikarenakan kekuatan masyarakat dirasa tidak sebesar kewenangan pejabat, maka adanya sistem pelaporan kepada atasan pula telah mengamanahkan

bahwa ada suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk suatu keputusan diskresi yang diambil.

Kesimpulan penulis adalah dalam pengambilan diskresi tidak dapat dikatakan pula bebas sebebasbebasnya, tidak dapat pula dikatakan sebagai pengungkungan.

Namun, lebih kepada adanya check and balances untuk menghasilkan suatu produk hukum yang mumpuni dan berkualitas secara substansi maupun tindak nyatanya diakibatkan karena kondisi-kondisi mendesak dikarenakan adanya kondisi-kondisi seperti itu, dirasa perlu adanya suatu kerjasama dan melihat dari sudut pandang yang luas apakah pengambilan suatu diskresi nantinyamenguntungkan atau bahkan merugikan masyarakat.

Terlalu premature kemudian kita menilai suatu produk diskresi itu kebebasan ataukan pengungkungan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tapi sekali lagi adanya sistem yang diundangkan ataupun

diamanahkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, hanya sematamata untuk menciptkan apa yang namanya keadilan yang berujung pada bentuk perwujudan dari adanya negara kesejahteraan yang dicitakan oleh bangsa Indonesia.

Hemat penulis terlepas dari hal sebelumnya, untuk pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan suatu keputusan diskresi wajib menaati ramburambu atau batasan-batasan yang mejadi tolok ukur pelaksanaan suatu diskresi.

Tolak ukur yang digunakan dalam pengambilan suatu diskresi adalah dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau biasa disingkat AAUPB. Tentu dengan memperhatikan dari poin ke poin dalam pengambilan suatu diskresi, pastilah memiliki kualitas yang dapat menjamin adanya keadilan dalam setiap putusannya, baik itu untuk pemerintah maupun untuk masyarakat.

Penulis : Muhammad Farodi Alkalingga Koordinator Divisi Jaringan Kerja LPMH-UH Periode 2017-2018

Eksepsi Edisi III

April 2018

38 Kolom

Uluran Tangan Untuk Rohingnya, Bangsa Tanpa Negara

M

yanmar menjadi negara yang merdeka dari jajahan Inggris pada tanggal 4 Januari 1948 dan dalam kurun waktu hingga tahun 1960 berbagai etnis hidup berdampingan di Myanmar.

Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga Ne Win menjadi Presiden, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Akibat dari kepemimpinan Ne Win, berbagai golongan minoritas di Myanmar menjadi korban karena dianggap golongan tersebut akan memisahkan diri.

Dari rezim Militer yang dipimpin Ne Win hingga tahun 2000, etnis minoritas menghadapi situasi yang berat. Diskriminasi terhadap kaum minoritas dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer Myanmar. Kondisi di Vietnam yang mayoritas merupakan pemeluk agama Budha pun membuat etnis minoritas seperti Rohingnya harus mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Rohingnya menjadi salah satu kaum minoritas yang beragama Muslim di Myanmar. Kaum ini bertempat di daerah Arakhan, sekarang diubah menjadi Rakhine, Myanmar Utara yang bersebelahan dengan Bangladesh.

Walaupun berada di negara yang merdeka, bukan berarti ada kemerdekaan bagi pendudukan Rohingnya. Diskriminasi yang didapatkan Rohingnya, terjadi sejak Eksepsi Edisi III

April 2018

pemerintah mulai mengidentifikasi masyarakat Rohingya bukan sebagai penduduk asli. Bahkan pada tahun 1982, pemerintah mengeluarkan aturan yang menganggap Rohingya bukan sebagai penduduk Myanmar melalui Citizenship Act dan tidak bisa mendapatkan akses terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama mereka.

Selain itu berbagai upaya paksa bermunculan demi mempengaruhi gaya hidup etnis Rohingnya yang beragama Islam untuk menjadi agama Budha.

wilayah, dan bahkan merupakan ras yang memiliki identitas, namun Rohingnya tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan keberadaan mereka sebagai penduduk asli Myanmar. Masyarakat Rohingya tidak mempunyai arsip yang dapat menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk Myanmar.

Ketika masyarakat Rohingnya akan

Sejak saat itulah Rohingnya menjadi kaum yang paling tertindas, setelah mendapat tindakan diskriminasi dari negaranya sendiri. Akibat konsekuensi tersebut, masyarakat Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, dengan kata lain tidak memiliki kewarganegaraan.

Masyarakat Rohingnya tidak memiliki hak untuk bekerja sebagai pengajar, dokter, pegawai negeri atau dalam layanan masyarakat.

Selain itu, pergerakan mereka pun dibatasi dan sering dihalangi untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan pengobatan.

Berbagai keterbatasan ini pun menjadikan masyarakat Rohingnya tidak memiliki hak politik baik hak suara maupun hak untuk dipilih.

Tak ada pelayanan sebagai warga negara, walaupun mendiami suatu

mengurus surat menyurat untuk mendapatkan kewarganegaraan Myanmar, pemerintah akan menolak untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Sehingga wajar saja jika Rohingya juga bisa disebut sebagai bangsa tanpa Negara.

Walaupun jumlah penduduk Rohingnya lumayan besar, yakni berkisar 10 juta orang, namun

39 Kolom

aturan tetaplah aturan, masyarakat Rohingnya harus termarginil karena pemerintah telah menetapkan bahwa Rohingnya bukan penduduk Myanmar.

Dari Laporan New York Times menyebutkan bahwa, mereka ditolak kewarganegaraannya, diusir dari rumah mereka, tanah mereka disita dan mereka diserang oleh Militer.

Bahkan mereka berada dalam kondisi tertekan dan mendapatkan beragam perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar. Dikatakan mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mengakses hak mereka yang paling mendasar sekali pun, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimanapun Myanmar telah dicap sebagai target pembunuhan oleh pemerintah. dari

Muslim Rohingya juga dilarang untuk bergerak dari satu wilayah ke kawasan lainnya di dalam Myanmar. Apalagi untuk pergi ke luar negeri secara legal, seperti halnya melaksanakan ibadah haji.

Sehingga kondisi ini menyudutkan masyarakat Rohingnya untuk keluar dari Myanmar.

Dari fakta yang ada penduduk Rohingnya yang ingin mendapatkan kehidupan layak harus keluar dari Myanmar. Tentunya metode yang mereka lalui jauh dari standar keselamatan. Mereka menggunakan perahu kecil yang harus diisi oleh banyak orang, wanita, lansia maupun anak-anak harus berdesakan dalam perahu kecil.

Karena kondisi yang menyedihkan ini, mereka kerap disebut sebagai manusia perahu. Mereka berniat keluar dari Myanmar semata-mata mencari suaka (perlindungan) di negara yang aman dan ingin menampung mereka.

Keluar dari Myanmar menggunakan perahu kecil, membuat mereka berharap ada daratan yang menerima mereka dengan ramah.

Tentunya berbagai kondisi yang tidak diharapkan bisa saja menimpa mereka yang berada di tengah lautan tanpa persediaan makanan yang cukup dan tanpa ada kepastian akan daratan yang mau menerima mereka.

Walaupun persoalan Rohingnya dulunya merupakan masalah domestik, namun kondisi yang makin menyedihkan membuat kasus Rohingnya telah menjadi masalah Internasional.

Sebab persoalan Rohingnya menyangkut masalah kemanusiaan yang membutuhkan uluran tangan.

Namun, harapan Rohingnya untuk mendapatkan negara yang aman, dan ingin menerima mereka dengan baik, tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Bangladesh yang merupakan negara paling dekat dengan wilayah penduduk Rohingnya menjadi tujuan utama mereka. Namun sayangnya setelah menerima 300.000 penduduk Bangladesh, Bangladesh tidak lagi ingin menerima pengungsi dari Rohingnya.

Kondisi Bangladesh juga tidak memungkinkan untuk menerima pengungsi lagi dikarenakan beban yang berat bagi perekonomian dan banyaknya kejahatan berupa penggunaan paspor palsu yang kerap dilakukan oleh Muslim Rohingnya.

Walaupun ada seruan untuk membuka pintu perbatasan seluas-

luasnya untuk pengungsi namun Bangladesh tidak memiliki kewajiban karena tidak menandatangani Konvensi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) tentang Pengungsi (UN Convention of the Refugees).

Sehingga keputusan untuk menerima penduduk Rohingnya di Bangladesh kembali pada keinginan dan kemampuan Bangladesh untuk menerima pengungsi Rohingnya.

Sungguh miris, setelah mendapatkan perlakuan diskriminasi dan marginalilasi hak dari negaranya sendiri. Rohingnya harus mendapat penolakan dari negara terdekat yang menjadi tujuan penduduk Rohingnya untuk mencari perlindungan.

Letak Myanmar yang berada di Asia Tenggara mengharuskan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengambil tindakan dalam kasus Rohingnya.

ASEAN yang menjadi organisasi kawasan Asia Tenggara memiliki peran penting dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan antar negara-negara anggotanya.

Dalam menangani kasus Myanmar, ASEAN menggelar The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Pada pertemuan di Bali, AIPMC menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk amelanjutkan tugasnya memajukan proses demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar (Sumber: indonesianvoices.com).

Tindakan ini sejalan dengan prinsip non-interference yang dianut oleh ASEAN, prinsip ini lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Walaupun dunia internasional dengan keras mengutuk pemerintah Myanmar dengan memberlakukan sederet sanksi untuk menekan pemerintah Myanmar, namun tindakan ASEAN tetap Eksepsi Edisi III

April 2018

40 Kolom

menggunakan jalur soft way daripada memberi sanksi kepada Myanmar.

Tindakan ini lebih kepada proses meyakinkan pemerintah Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan dan menegakkan hak asasi manusia di Myanmar. ASEAN juga tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada negara anggotanya.

Melihat kondisi saat ini, langkah yang dilakukan ASEAN belum memberikan kedamaian bagi Rohingnya karena belum ada upaya kongkrit dari pemerintah untuk mengakui Rohingnya sebagai warga negara Myanmar. Walaupun tidakan ASEAN hanya sebatas forum, akan tetapi negara-negara anggota ASEAN tetap memberikan uluran tangan kepada warga Rohingnya yang ngin mencari suaka di negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri menerima para pengungsi Rohingnya yang terdampar di Aceh, pada tanggal 7 Januari 2009, sebanyak 193 manusia perahu yang beretnis Rohingya dan tak berselang lama, pada tanggal 3 Februari 2009, 198 manusia perahu yang juga berasal dari etnis Rohingya Bangladesh dan Myanmar ditemukan terdampar di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Posisi Indonesia yang strategis secara geografis menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dibanjiri arus pengungsi dan pencari suaka. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia telah menerima lebih dari lebih 12.000 warga muslim Rohingnya, data ini didasarkan dari catatan Kementerian Luar Negeri tahun 2015.

Bahkan Thailand sebagai negara anggota ASEAN yang bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim tetap membuka pintu negaranya Eksepsi Edisi III

April 2018

demi keberpihakan terhadap isu kemanusiaan. Terbukti bahwa terdapat beberapa camp pengungsi yang terdapat di Thailand antara lain camp pengungsi Mae la, Mae Hong Son, Kanchanaburi, Ratchaburi, dan Chiang Mai. Camp tersebut dibangun sejak 1984 dan dikelola Kementrian Dalam Negeri Thailand. Total jumlah pengungsinya sebanyak 155.610 jiwa.

Malaysia juga merupakan tujuan bagi para pengungsi Rohingya, sebab Malaysia juga bertetangga dengan Myanmar. Bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya yang telah memberikan sumbangsih, Malaysia tak berpangku tangan dan menyediakan berbagai fasilitas seadanya untuk akses pendidikan dan bermain bagi para anak-anak pengungsi. Dengan demikian diharapkan mereka tidak terlalu larut dalam trauma persoalan yang sedang menghimpit.

Namun akhir-akhir ini, Malaysia dan Thailand mulai melakukan penolakan terhadap para pengungsi Rohingnya yang ingin datang ke negaranya.

Bagaimanapun penduduk Rohingnya telah menyentuh kedaulatan suatu negara. Sehingga yang ditakuti yakni pengungsi hanya akan membebankan negara yang menjadi tempat pengungsi Rohingnya, sama seperti kondisi Bangladesh yang mengeluarkan pernyataan untuk menolak pengungsi Rohingnya.

Rohingnya bukan tentang perseteruan antar agama Budha dan Islam di Myanmar tapi Rohingnya merupakan masalah kemanusiaan yang membutuhkan uluran tangan.

Masalah Rohingya tak lagi menjadi masalah domestik di negara Myanmar, namun telah memberikan efek bagi negara-negara tetangga Myanmar.

Kedepannya tidak hanya karena perlakuan kejam dan tindakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar, namun akan ada tindakan penolakan dan pengusiran terhadap rombongan pengungsi Rohingya oleh negaranegara tetangga Myanmar yang menjadi tempat persinggahan mereka.

Hal ini nantinya akan terjadi, jika masalah ini dibiarkan tanpa ada langkah efektif untuk menindaklanjuti permasalahan Rohingnya, maka yang tertinggal hanyalah harapan dan membiarkan waktu untuk mencari solusinya sendiri. Pembiaran yang dilakukan hanya akan berakibat kepada nasib ribuan pengungsi rohingya terkatung-katung di laut demi mencari kemerdekaan yang di tanah merdeka.

Tentu harapan kita adalah kesejahteraan untuk warga Rohingnya tanpa memandang ras, etnis suku maupun agama yang mereka miliki, sebab Rohingnya telah menjadi isu kemanusiaan yang menyinggung negara-negara di sekitar Myanmar.

Maka perlu ada kepekaan moral dari Myanmar maupun negara lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, dengan mencari solusi dalam menengahi masalah kemanusiaan Rohingnya yang sebenarnya menunggu penempatan di Negara Ketiga.

Namun keadaan kondisi mereka di pengungsian juga tidak lebih baik, sebab perlakuan dari para penyelundup manusia maupun dari negara-negara yang tidak mau menerima mereka. Atau jika pun mereka diterima di suatu Negara, tetapi keberadaan mereka sebenarnya illegal.

41 Kolom

Hal ini dikhawatirkan justru akan menyebabkan terjadinya ekploitasi dan berbagai hal yang tidak diinginkan lainnya.Sejauh ini, Malaysia merupakan tujuan paling banyak dari para pengungsi Rohingya.

Hanya saja sejauh ini asimilisasi mereka terhadap masyarakat lokal belum begitu baik, terutama melalui pernikahan. Meskipun demikian, melalui berbagai NGO dan lembaga sosial lainnya, Malaysia sudah menyediakan berbagai fasilitas seadanya untuk akses pendidikan dan bermain bagi para anak-anak pengungsi. Dengan demikian diharapkan mereka tidak terlalu larut dalam trauma persoalan yang sedang menghimpit (Letchamanana, 2013:86).

Penu lis :

Demikian juga dengan Thailand, sejauh ini jumlah pengungsi Rohingya juga cukup besar. Pada tahun 2013, pihak otoritas Thailand mengumumkan bahwa jumlah pengungsi illegal di negeri gajah ini sudah mencapai lebih dari 6000 orang,baik laki-laki, wanita dan anak-anaksejak Oktober 2012.

Keadaan mereka pun juga cukup memprihatinkan karena pemerintah Myanmar tidak bisa menerima mereka, bahkan tidak sedikit yang dikembalikan ke lautan lepas (Coates, 2013). .

Fitriani Redaktur Pelaksana LPMH-UH Periode 2017-2018

Ada 9 fakta unik terkait Universitas Hasanuddin yang jarang diketahui, TAHUKAH ANDA??

Eksepsi Edisi III

April 2018

42 Tentang Dekan

Sambungan....

Perempuan dan

Kepemimpinan Reporter: Dian Lestari Pradana Terkait jabatan sebagai dekan, apa prioritas Anda dalam kepemimpinan kali ini?

Pertama, kita harus mewujudkan visi-misi kita untuk menjadi pusat unggulan insani dan ilmu hukum yang berbasis maritim Indonesia. Kita membangun karakter mahasiswa hukum yang berkarakter maritim karena kita calon penegak hukum.

Budaya akademik harus kita gelorakan terus. Kita inginkan nanti ada kelompok-kelompok yang aktif berbahasa inggris. Kita ingin lingkungan kita menjadi lingkungan yang berbahasa Inggris, walaupun hanya sekedar menyapa. Jangan malu karena ini bukan bahasa kita, namun harus kita pelajari.

berkompetisi di tingkat global, melakukan kegiatan seminar dan melakukan penelitian dengan kolaborasi. Karena dosen yang cerdas, pasti akan berdampak pada mahasiswanya.

Mahasiswa juga jangan mau terus disuap, mahasiwa harus menyadari dirinya untuk meningkatkan kualitasnya.

Karena di kelas saja itu tidak cukup. Itu harus dilakukan secara berkesinambungan.

Jadi, tingkatkan kualitasnya karena untuk berkompetisi kita harus berkualitas.

Networking penting, harus dibangun mulai dari mahasiswa dengan cara berorganisasi ataupun melakukan kegiatan kolaboratif.

Kolaborasi antara civitas akademika dan alumni kita perkuat. Banyak kita tanamkan kerjasama, ke depannya kita harus berkibar, kerjasama ke luar, bukan hanya dengan perguruan tinggi di Jawa, tapi di luar negeri juga.

Kita jangan terkungkung di bawah tempurung. Kita harus punya kapasitas, cara berkomunikasi yang baik, mahasiswa FH-UH harus punya pengetahuan yang luas, banyak membaca dan jangan terpaku belajar hanya di kelas saja.

Kita juga akan membuka kelas Internasional. Itu semua kita lakukan agar Fakultas Hukum Universita Hasanuddin (FH-UH) ini semakin dikenal dan agar reputasi alumni kita mudah terserap di mana-mana. Penguatan kerjasama dan internal juga penting.

Saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk tingkatkan kualitas dirinya. Mari kita selalu berbudaya akademik yang lebih beradaptasi pada lingkungan global. Mahasiswa FH-UH juga harus berimbang antara pendidikan dan religius.

Apa pesan Anda sebagai dekan untuk dosen dan mahasiswa?

Apa harapan anda untuk FH-UH?

Pesan saya meningkatkan kualitas kita baik secara pribadi maupun lembaga. Dosen harus terus diupgrade, ilmunya harus terus bertambah, kami mendorong mereka untuk melakukan penelitian, menulis jurnal Internasional, Eksepsi Edisi III

April 2018

Semoga FH-UH semakin bereputasi di kancah nasional dan Internasioan nantinya, semakin meningkat kualitasnya. Untuk itu, maka semua elemen baik itu dosen, mahasiswa dan staf harus meningkat kualitasnya.

43 Tahukah Anda?

TAHUKAH ANDA Reporter : Halima Lubis

Universitas Hasanuddin Awalnya Merupakan Cabang dari Universitas Indonesia

Tahukah Anda? Universitas Hasanuddin (Unhas) merupakan cabang dari Universitas Indonesia. Unhas awalnya merupakan pengembangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ketika Bung Hatta masih menjadi Wakil Presiden. Kampus Unhas dulunya dibangun di Baraya atau Kampus Baraya. Pada awal tahun 1980-an, ketika Prof. Dr. Ahmad Amiruddin menjadi rektor, kampus Unhas dipindahkan ke Tamalanrea, karena kampus Baraya sudah berada di tengah kota.

Kini kampus Unhas menempati areal seluas 220 Hektare di Tamalanrea dengan berbagai fasilitas. Pada awalnya ada tiga fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Kedokteran yang menjadi cikal-bakal lahirnya Unhas pada tanggal 9 September 1956.

Tahukah Anda? Program studi (Prodi) Hukum Administrasi Negara (HAN) yang terdapat di Fakultas Hukum Unhas merupakan Prodi HAN pertama di Indonesia. Prodi yang terbentuk pada tahun 2011 tersebut berdasarkan Surat Penugasan Penyelenggaraan Prodi Hukum Administrasi Negara (S1) dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 519/E/T/2011 tanggal 15 April 2011, serta penugasan penyelenggaraan Prodi HAN (S1) dari Deputi Menteri PAN dan RB Bidang Tata Laksana, B 1196/D. IV. PAN-RB/05/2011 Tanggal 6 Mei 2011, berisi mandat kepada Unhas untuk membuka Prodi HAN (S1) di Makassar dengan harapan bahwa Prodi ini dapat mencetak lulusan yang berkualitas untuk menjadi sumber daya dalam pemerintahan/birokrasi.

Prodi HAN Universitas Hasanuddin Merupakan yang Pertama di Indonesia

Berdasarkan surat tersebut maka Unhas membuka program studi HAN di Fakultas Hukum Unhas, di mana penerimaan mahasiswa baru dimulai pada tahun akademik 2012 dan menjadi Prodi HAN pertama di Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 17-10-2014, terbitlah Surat Keputusan (SK) Izin Penyelenggaraan Prodi HAN FH-UH dengan SK Kemendiknas Nomor 553/E/O/2014.

Eksepsi Edisi III

April 2018

44 Tahukah Anda?

Tahukah Anda? Unhas dijuluki sebagai Hutan Kota. Unhas sendiri mendapat gelar sebagai Hutan Kota yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2008.

Julukan ini sesuai dengan kondisi Unhas yang sejuk dan hijau ditumbuhi pohon-pohon rindang, untuk Anda yang senang berjalan kaki tidak perlu khawatir dengan teriknya matahari. Anda bisa menikmati pemandangan indah dan udara sejuk ketika berjalan santai atau jogging sore. Selain pemandangan yang indah, Anda juga bisa melihat rusarusa yang ada di penangkaran rusa Unhas. Dari penobatan sebaga Hutan Kota ini, lahirlah gagasan untuk membuka ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati tidak hanya oleh warga Unhas saja, tetapi juga masyarakat luas, gagasan ini pertama kali muncul di tahun 2015.

Universitas Hasanuddin Mendapat Julukan Sebagai Hutan Kota

Tahukah Anda? Satu-satunya Pusat Kajian Kejaksaan di Indonesia ada di Unhas. Pada Oktober 2017 kemarin, Jaksa Agung Prasetyo meresmikan Gedung Pusat Kajian Kejaksaan yang bernama sama dengannya. Gedung Pusat Kajian Kejaksaan ini terletak di Fakultas Hukum Unhas, dibangun dengan bantuan penuh dari Kejaksaan Republik Indonesia. Pendirian Pusat Kajian Kejaksaan ini lahir dari hasil kajian ilmiah yang mendalam bahwa Kejaksaan membutuhkan satu pusat kajian untuk memperkuat bidang dan kedudukan Kejaksaan di Indonesia.

Universitas Hasanuddin Meniliki Pusat Kajian Kejaksaan SatuSatunya Di Indonesia

Rusa Unhas Berasal Dari Kebun Raya Bogor Tahukah Anda? Unhas memiliki penangkaran rusa yang menjadi salah satu daya tarik, tidak hanya untuk warga Unhas tapi juga masyarakat luas. Rusa-rusa yang berada di Unhas merupakan pemberian dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ketika dulu menjabat sebagai Presiden. Rusarusa yang ada di Unhas ini merupakan rusa-rusa yang berasal dari Kebun Raya Bogor, jadi untuk Anda yang ingin melihat rusa tidak perlu jauh-jauh ke Kebun Raya Bogor, langsung saja datang ke Penangkaran Rusa Unhas. Di sore hari atau akhir pekan biasanya para rusa banyak dikunjungi oleh anak-anak dan pengunjung lainnya yang sedang berekreasi bersama keluarga atau sekedar jalan-jalan sore.

Eksepsi Edisi III

April 2018

45 Tahukah Anda?

Nama Universitas Hasanuddin Diambil Dari Nama Raja Tahukah Anda? Nama Universitas Hasanuddin diambil dari nama Raja Gowa ke-16 yang juga merupakan pahlawan nasional Indonesia, yang terlahir dengan nama I Mallombasi Muhammad Bakir Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah memeluk Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenangan Ri Balla Pangkana, tapi lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja.

Logo Ayam Jantan/Jago Unhas Tahukah Anda? Logo Unhas berupa ayam jantan/jago merupakan julukan Sultan Hasanuddin dari Belanda. Karena keberanian Sultan Hasanuddin melawan kolonial, ia dijuluki De Haantjes van Het Oosten oleh Belanda, yang artinya Ayam Jantan/Jago dari Benua Timur. Kini dalam logo Unhas terdapat ayam jantan/jago yang melambangkan Sultan Hasanuddin yang bersifat intelek, berjiwa besar dan militan dalam gerak ke arah kemajuan.

Inilah yang kemudian mempengaruhi kultur militan para mahasiswanya.

Bundaran Phinisi Mewakili Tridarma Perguruan Tinggi Tahukah Anda? Saat memasuki Unhas melalui Pintu I, Anda akan menemukan bundaran yang memiliki tugu dengan model layar terkembang yang biasa disebut tugu Phinisi atau tugu juang. Model tugu yang seperti segi tiga ini mewakili tridarma perguruan tinggi. Tugu ini juga menggambarkan tekad dari pengembangan Pola Ilmiah Pokok (PIP) kelautan yang menjadi rujukan Unhas sebagai orientasi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu terdapat juga prasasti yang ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, SBY-JK tahun 2006 lalu.

Arsitektur Gedung Rektorat Yang Unik Tahukah Anda? Unhas memiliki Gedung Rektorat dengan desain yang unik di mana gedung rektorat tidak memiliki atap. Atap pada Gedung Rektort Unhas terletak di bawah, seolah-olah atap tersebut lupa dipasangkan di atas gedung. Terlepas dari hal tersebut, gedung yang mengatur segala manajemen pengolahan kampus Unhas ini dibangun dengan memadukan antara fungsional dan estetika.

Eksepsi Edisi III

April 2018

46 Su ara

Mahasiswa dan

Organisasi

S Abdullah Fatih Wakil Presiden BEM FH-UH Periode 2017-2018

ejarah panjang perjalanan bangsa ini telah mencatatkan sejarah tentang betapa pentingnya peranan kelompok mahasiswa dalam proses menemukan jati diri bangsa, contoh saja ketika kediktatoran rezim yang berkuasa pada tahun 1967 sampai 1998 berhasil tumbang dengan adanya gelombang aksi yang dilakukan dan dipelopori oleh mahasiswa dari segala penjuru negeri. Mahasiswa sebagai salah satu entitas dalam masyarakat setidaknya memiliki tiga fungsi utama yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain, tiga fungsi itu yakni social control, moral force dan agen of change.

Secara umum gerakan mahasiswa sampai saat ini tetap berada di garis depan dalam setiap gerakan pembebasan tanah air di seluruh dunia untuk menentang kezaliman dan juga merupakan markas utama yang melahirkan tokoh-tokoh pemikiran dan revolusi di banyak negara.

Demikian pula, gerakan mahasiswa adalah target sasaran musuh-musuhnya, karena ia adalah kumpulan para cendikiawan umat, para aktivis, orang-orang yang berpikir terbuka, paling siap berkorban dan terakhir paling siap melakukan perubahan-perubahan yang jika belum terjadi di usia mereka pasti akan terjadi di masa depan.

Rezim telah berganti, di mana kebebasan berkumpul dan berserikat adalah mutlak menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana bunyi pasal 28 (E) ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Berkumpul dan berserikat dalam suatu ikatan atau perkumpulan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama itulah yang kemudian terwadahi dengan adanya organisasi.

James D. Mooney dalam D. Ratna Wilis mengemukakan bahwa, “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”. Teori serupa juga dikemukakan oleh Stephen P. Robbins yang menyatakan bahwa, “Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah

Eksepsi Edisi III

April 2018

batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”. Menurut Siswanto, “Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama”. Berdasarkan pendapat Siswanto tersebut, bahwa organisasi adalah interaksi antara sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Organisasi mahasiswa atau biasa disingkat Ormawa tidak lain bertujuan untuk menjadi wadah penanam nilai-nilai dasar kemahasiswaan dan juga sebagai tempat belajar yang efektif bagi mahasiswa untuk lebih mengenali dan mentadabburi kehidupan kemahasiswaaan di kampus.

Selain itu organisasi mahasiswa menurut Paryati Sudarman pada dasarnya diselenggrakan atas dasar prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa itu sendiri. rganisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan ilmu dan pengetahuan serta integritas kepribadian mahasiswa. Ormawa juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakulikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa itu sendiri.

47 Su ara

Kondisi Organisasi Mahasiswa Hari Ini Menarik lebih jauh lagi bahwa persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh hampir semua Ormawa adalah mirip satu sama lain, persoalan itu mulai dari kurangnya sumber daya sampai sikap apatis oleh banyak mahasiswa yang berakibat pada lumpuhnya organisasi. Tuntutan akademik dan pemenuhan kewajiban dari tugas yang diamanatkan oleh banyak orang tua mahasiswa yang menginginkan anaknya untuk menyelesaikan kuliahnya tepat waktu juga menjadi sebab mengapa mulai redupnya semangat berorganisasi oleh mahasiswa.

Saat ini hampir semua organisasi mahasiswa tengah mengalami krisis yang sama terhadap minimnya sumber daya anggota yang bergabung, hal ini jelas akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Karena jelas tidak dapat dinafikkan bahwa tiap kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan membutuhkan sumber daya manusia yang bertugas menjalankan dan merealisasikan kegiatan tersebut.

Selain karena minimnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, satu hal yang acapkali luput oleh para pengurus Ormawa bahwa yang lebih utama dari pada kegiatan, fungsi, peran dan bahkan

posisi di dalam organisasi mahasiswa adalah terbangunnya hubungan yang baik antar sesama anggota baik itu antar anggota dengan anggota, anggota dengan pengurus dan bahkan anggota dengan alumni yang berdampak pada daya nyata dan energi dari tiap anggota.

Margaret Wheatley mengatakan: “Dalam organisasi, daya nyata dan energi yang dihasilkan melalui hubungan. Pola hubungan dan kapasitas untuk membentuk mereka lebih penting daripada tugas, fungsi, peran dan posisi.”

Daya nyata dan energi yang dihasilkan dari pola hubungan yang baik itu juga dapat melahirkan kader yang berkualitas. Berkualitas dari segi pengalaman atau bahkan dari segi keahliannya. Dengan begitu keluaran dari Ormawa yang dengan serius memperhatikan kualitas kadernya akan menjadi contoh yang baik bagi organisasi lainnya untuk terus berbenah dan memperbaiki kualitas kadernya lewat mekanisme dan konsep yang bervariasi, dengan tujuan akhir bahwa suksesnya organisasi dilihat dari seberapa berkualitasnya kader yang dihasilkan.

Pentingnya Organisasi Bagi Mahasiswa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningtyas menunjukkan adanya manfaat dari keikutsertaan dalam Ormawa.

Riwayat Organisasi : • • • • • • • •

Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah FH-UH Asosiasi Mahasiswa Perdata FH-UH Pusat Informasi dan Konseling HEART UH Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Badan Eksekutif Mahasiswa FH-UH Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Sul-Sel

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan emosional mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut serta. Perbedaan tersebut disebabkan di dalam suatu organisasi terjadi berbagai macam proses yang erat kaitannya dengan hubungan antar manusia dan interaksinya, di antaranya proses komunikasi, proses pengambilan keputusan, proses evaluasi prestasi, dan proses sosialisasi, serta karir.

Pendapat senada juga ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Chang menjelaskan bahwa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik dan kokurikuler memiliki manfaat dalam penguatan kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, dan kepercayaan diri.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti kegiatan Ormawa akan memperoleh banyak manfaat antara lain melatih kerja sama, menambah wawasan dan membina kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Selain itu mahasiswa juga dapat memperoleh wawasan yang luas sehingga mampu mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja.

“

Motto Hidup : Sekali pergi, pulang membawa arti

Riwayat Pendidikan : • Sekolah Dasar 103 Bontompare • SMP Pondok Pesantren Darul Aman • SMA Pondok Pesantren Darul Aman • Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Media Sosial : • Fb : Abdullah Fatih • Twitter : @abdullahfatih17 • IG : abdullahfatih_ Eksepsi Edisi III

April 2018

48 Su ara

Tentang Hakikat Keadilan

U Refah Kurniawan Ketua Lembaga Penalaran dan Penulisan Ilmiah Periode 2016-2017

kuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama, dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus yang ditarik ke masalah politik.

Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara sistematik sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya.

Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “paradigma� dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.

Sejak awal peradaban manusia, masalah keadilan merupakan masalah yang selalu dituntutkan. Sehingga seluruh umat manusia umumnya mendambakan keadilan hadir dalam kehidupannya.

Keadilan mulai muncul bersamaan dengan munculnya konsep keadilan yang sangat banyak. Karena masingmasing konsep memiliki plus minusnya, bahkan ada beberapa konsep yang banyak minusnya, maka dalam penerapan keadilan ini pun ditanggapi banyak pihak dengan nada skeptis, terutama dalam hal penegakan hukum, sebab beranggapan keadilan hanya milik orang tertentu saja (seperti: pemegang kekuasaan politik, sanak famili hartawan, keturunan bangsawan, dan lain-lain).

Meskipun benar apa yang dikatakan Ign. Ridwan Widyadharma, bahwa perilaku terjadi dalam dunia peradilan (the behavior of court) di Indonesia mengalami something wrong. Menurut penulis, orang pesimislah yang tidak mendapatkan suatu keadilan, karena tidak ada perjuangan memperoleh keadilan itu sendiri. Keadilan tidak semuanya didapat dengan bersifat pasif dalam kehidupan, akan tetapi keadilan itu ada apabila kita berfikir dan berjuang untuk keeksistensiannya.

pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia.

Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (justice or fair treatment) Menurut sejarah hubungan keadilan dan hukum, dimulai di daratan Eropa, pemikiran hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicitakan yang telah dirancangkan dalam bentuk undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud seutuhnya. Sesuai dengan adanya dikotomi.

Theo Huijbers menjelaskan istilah hukum mengandung tuntutan keadilan, istilah undang-undang menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, entah tertulis atau tidak tertulis.

Keadilan dalam konsep inilah yang sering digunakan dalam khasanah ilmu hukum.

Secara falsafati, ilmu hukum memandang keadilan sebagai konsepsi falsafati yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, dan itu tergantung dengan ideologi negara yang bersangkutan. Ada yang menjadikannya sebagai tujuan utama dalam berhukum, dan ada juga yang menomor duakannya, karena dengan alasan demi kepastian dan ketertiban hukum.

Konsep Keadilan Menurut Theo Hujibers

Konsep Keadilan Menurut John Rawls

Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempuyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.

Eksepsi Edisi III

April 2018

49 Su ara

Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak dengan benar, demikan juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika ia tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarpada keadilan sehingga seluruh masayarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.

sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam hal ini, kendati orang saling mengajukan tuntutan yang sangat besar, namun mereka mengakui sudut pandang bersama untuk mengungkapkan peryataanperyataan

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungannya yang dinikmati banyak orang.

Karena tu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak ada teori yang lebih baik, secara analogis,ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan ketidakadilan tidak bisa diganggu gugat.

Sekarang kalau kita melihat sebuah masyarakat tertata dengan baik ketika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya tapi ketika ia juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan. Yakni, masyarakat dimana (1) setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta (2) institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya

Jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, bagian pikiran (logistikon), bagian perasaan dan nafsu, baik psikis maupun jasmani (ephithumetikon), dan bagian rasa baik dan jahat (thumoeides). Jiwa itu teratur secara baik, sepanjang dihasilkan suatu kesatuan harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsunafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat.

mereka. Jika kecenderugankecenderungan orang-orang pada kepentingan diri sendiri memerlukan saling perhatian satu sama lain, maka rasa keadilan publik memungkinkan asosiasi bersama mereka.

Konsep keadilan Menurut Plato Bicara tentang keadilan menurut Plato, keadilan dalam suatu negara dapat dipelajari dari aturan yang baik dan jiwa.

Sumber:Vector Stock Eksepsi Edisi III

April 2018

50 Su ara

Maka keadilan (dikaiosune) terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa, sesuai dengan wujudnya masing-masing. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa.

Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia.

Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosopher.

Konsep Keadilan menurut Aristoteles Menurut Aristoteles, hukum yang harus ditaati demi keadilan, dibagi menjadi hukum alam dan hukum positif. Hukum alam dianggap sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena hubungannya dengan aturan alam.

Hukum itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya.

Lain halnya dengan hukum positif, yang sebagian besar berwujud undang-undang negara yang berlaku sesudah ditetapkan dan diresmikan isinya oleh instansi yang berwibawa.

Tetapi, selain keadilan dianggap sebagai keutamaan umum (yaitu Eksepsi Edisi III

April 2018

ketaatan hukum alam dan hukum positif), terdapat juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yaitu yang menentukan hubungan baik antara satu orang dengan yang lainnya, lalu keadilan berada di tengah dua ekstrem (keseimbangan), dan untuk mengukur keseimbangan maka perlu ukuran kesamaan (dihitung dengan cara aritmetis atau geometris).

Hukum Progresif Menjawab Tentang Keadilan Di era reformasi ini pun di Indonesia terbentuk suatu aliran hukum baru, yaitu hukum progresif yang menawarkan sebuah konsep baru untuk mengatasi permasalahan keadilan dan hukum di negeri ini.

Progresif di sini berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Jadi hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, bahkan mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Moralitas Dalam Keadilan Hukum yang mengarahkan diri pada keadilan tidak saja membutuhkan aparat penegak hukum tetapi lebih pada aparat penegak hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi.

Aparat penegak hukum yang bermoral tersebut diharapkan dapat menegakkan hukum sebaik mungkin sebagai upaya mencapai tujuan tujuan hukum termasuk untuk mencapai keadilan. Tanpa aparat penegak hukum yang bermoral, sebaik apapun hukum dibuat dapat saja sia-sia karena tidak mampu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Oleh karena itu kiprah penegak

hukum yang baik sangat dibutuhkan agar hukum tetap superior, tidak mudah diperjualbelikan dan tidak berada di bawah penindasan kepentingan politik dan ekonomi.

Sesungguhnya superioritas hukum dalam sebuah negara hukum terletak pada konsistensi aparat penegak hukum untuk berpegang teguh pada aspek moralitas demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Konsistensi aparat penegak hukum dapat menciptakan keunggulan hukum untuk lebih responsif dan mampu menuntaskan berbagai persoalan hukum. Hukum yang superior tersebut tidak berlaku diskriminatif karena hukum tersebut berlaku adil bagi masyarakat tanpa memandang posisi, jabatan, atau status sosial lainnya.

Hukum yang berlaku superior tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang menyesatkan hukum, karena hukum adalah sarana memperjuangkan keadilan bagi semua pihak. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna amat luas. Bahkan pada titik tertentu bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan.

Namun, apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan.

Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya menjangkau wilayah ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara mengenai keadilan, berarti sudah masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai

51 Su ara

pada hakikat yang paling dalam, bahkan Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik.

Keadilan dan Ketidakadilan Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/ mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial.

Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai.

Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda.

Sebagai hubungan seseorang keadilan, tapi sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai.

Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dedengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial.

Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun, apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan.

Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan.

Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus.

Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.

Ketika (1) kecideraan berlawanan deengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran, (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan,

dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil.

Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.

Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tisak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum.

Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan.

Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

Eksepsi Edisi III

April 2018

52 S os ok

Hobby Menulis Sang Dosen Muda Reporter: Muh. Ikram dan Nurhikmah

Sumber : MataKita.co

Eksepsi Edisi III

April 2018

53 S os ok

F

ajlurrahman Jurdi adalah seorang dosen muda Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH). Sebelum menjadi dosen, beliau bekerja sebagai tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Beliau menempuh pendidikan Strata satu (S1) dan Strata dua (S2) di FH-UH. Dosen berumur 34 tahun itu memang terkenal hobby menulis. Ia sudah menulis sejak duduk di bangku kuliah S1, pada semester dua. Buku pertamanya berjudul “Membalut Luka Demokrasi dan Islam”. Kegemarannya menulis tak berhenti saat dia duduk di bangku kuliah, itu terus berlanjut hingga menjadi dosen. Selama menjadi dosen, sudah tujuh buku yang dihasilkannya. Pada tahun 2015 ada dua buku, tahun 2016 ada tiga buku, dan tahun 2017 ada dua buku. Di tahun 2018 ini, ada satu buku yang sedang ada di percetakan.

Menurut beliau, dirinya tidak punya tujuan apapun bahwa tulisannya akan diterbitkan dan lain-lain, sehingga tulisannya itu tidak mengikuti banyak aturan. Beliau menambahkan, saat ini dosen-dosen sudah mulai rajin untuk menulis. Hal ini disebabkan adanya tuntutan dari kementerian bagi para dosen untuk menulis sebuah karya tulis. Sedangkan, untuk mahasiswa sendiri, minatnya masih kurang dalam hal menulis, masih banyak yang suka copy paste dari jurnal. Paradigma seperti ini harus ditinggalkan. Menurutnya, peran dosen sangat penting dalam hal tersebut. Dosen harus lebih rajin memeriksa tugas-tugas dari mahasiswa dan mengembalikannya saat ada yang salah.

Bagi beliau, sebelum menulis hal yang penting untuk dilakukan yaitu membaca. Apabila kita sering membaca, itu seperti candu. Tidak ada hambatan yang berarti dalam menulis, khususnya untuk beliau pribadi. Orang menulis itu biasanya butuh mood, beliau sendiri tidak butuh mood, karena mood itu dipaksakan muncul. “Hambatan dari luar itu, seperti saat akan menulis, ada anak yang merebut laptop,” ujarnya bercanda.

Data Diri Nama : Fajlurrahman Jurdi Tempat Tanggal Lahir : Bima, 13 Juli 1984 Alamat Rumah : Kompleks Perumahan Dosen Unhas Blok M2 Makassar Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Email : jurdi_ngali@yahoo.co.id

Beliau mengatakan tidak ada yang sulit dalam menulis, mungkin hanya sekedar cari referensi yang up to date.

Ini semua hanya soal kemalasan saja. Beliau mengatakan akan terus menulis sampai mati. Baginya, mengerjakan sesuatu karena hobby itu tidak akan mengenal waktu.

Berbeda jika kita punya target untuk sesuatu. “Kalau tidak menulis itu bisa sakit kepala dan seperti ada yang hilang” katanya.

Saat ditanya mengenai apa yang didapat saat menulis, beliau mengatakan kalau dalam bentuk materi sebenarnya tidak ada. Royalty itu tidak banyak jumlahnya, yang didapat itu hanya kepuasan. Mengenai target yang ingin dicapai, beliau hanya ingin hidup mengalir dengan baik. Ada dua hobby yang ingin dirawat yaitu menulis dan meneliti.

Mengenai target yang lain, seperti kekuasaan itu tidak ada.

Beliau berpikir hidup ini hanya untuk menjalani hobby, karena itu bisa membuat bahagia. Beliau mengatakan hidup ini hanya mencari kebahagiaan. Pesan beliau yaitu, bagi seseorang yang ingin menulis maka silakan menulis.

Jangan hanya mengatakan ingin menulis, tapi tidak ada yang dihasilkan. Penulis itu dia yang mengambil laptop atau kertas dan mulai menulis sehingga menghasilkan sesuatu, dan hasilnya adalah sebuah karya tulis

“Sebelum menulis hal yang penting untuk dilakukan yaitu membaca,”

Pendidikan Stara Satu : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Stara Dua : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Buku Logika Hukum, Teori Negara Hukum, Melawan Kekuasaan, Jalan Sunyi, Relasi Kuasa Ideologi dan Oligarki Eksepsi Edisi III

April 2018

54 R es ensi Bu ku

Eksepsi Edisi III

Ana Rokmatussadyah, S.H., M.H. lahir di Malang, 28 Oktober 1968, menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, pada tahun 1990 dan menyelesaikan Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Untag Surabaya pada tahun 2002. Pengalaman profesional dan kedudukan saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (2003-2007) dan sebagai Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (2007-2013), serta aktif sebagai pengurus GN-OTA kota Malang.

Banyak karya ilmiah yang telah dipublikasikan salah satunnya adalah aspek hukum Scripless Trading dan Implikasinya dengan Investasipada tahun 2003. Banyak pula karya ilmiah yang lain, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang disampaikan melalui diskusi rutin antar dosen. Sering mengikuti seminar, workshop, dan lokakarya baik yang diadakan oleh Dikti, perguruan tinggi maupun instansi lainnya. Di samping itu juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatn dan sebagai pengurus GNOTA kota Malang.

Oleh : Fitriani

Resensi

Hukum Investasi Dan Pasar Modal

Tentang Penulis

Suratman S.H., M.Hum. lahir di Banyuwangi, 1 Februari 1959, menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang padda tahun 1986 dan menyelesaikan Program Pascasarjana di STIH IBLAM Jakarta pada tahun 2001. Beliau banyak menulis karya ilmiah dan seing mengikuti seminar, workshop, dan lokakarya baik yang diadakan oleh Dikti, Peerguruan Tinggi maupun instansi-instansi lainnya.

Di samping sebagai dosen tetap pada fakultas hukum dengan jabatan sebagai Lektor Kepala untuk mata kuliah hukum adat, hukum internasional dan hukum perusahaan, saat ini juga sebagai dosen luar biasa pada beberapa fakultas di antaranya fakultas teknik,

April 2018

fakultas agama islam, fakultas ilmu administrasi dan fakultas kedokteran di lingkungan Universitas Islam Malang.

Tentang Buku Secara garis besar buku ini terdiri atas dua bagian yakni, Bagian Pertama yang membahas Hukum Investasi dan Bagian Kedua membahas Pasar Modal. Pada bagian pertama terdiri atas tujuh bab dan bagian kedua terdiri tiga bab. Salah satu keistimewaan buku ini adalah adanya lampiran berisi Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan adanya lampiran ini maka pembaca dapat mngetahui secara langsung seluk beluk hukum materil dalam mekanisme penanaman modal.

Penulis mengawasi tulisannya dengan membahas defenisi investasi baik secara umum maupun menurut Undang-Undang Penanaman Modal. Investasi secara umum dikenal sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Selain defenisi bab satu, juga membahas mengenai jenis dan bentuk penanaman modal yang terdiri atas Penanaman Modal Langsung atau penanaman modal jangka panjang yang biasanya penanaman modal ini dilakukan mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dan jenis lainnya yakni Penanaman Modal tak langsung yang lebih dikenal sebagai Portofolio Investment yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang biasanya dilakukan oleh investor yang kerapa melakukan jual beli saham dalam waktu relative singkat.

Tak lupa pula penulis membahas faktorfaktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka penanaman modal, adapun faktor-

55 R es ensi Bu ku faktor tersebut yakni Masalah Risiko penanaman modal. Jalur birokrasi, Transparansi dan Kepastian Hukum, Alih Teknologi, Jaminan Investasi, Ketenagakerjaan, infrastruktur, Keberadaan

mengeluarkan surat persetujuan tersebut. Sebelum memasuki aspekaspek hukum transnasional pada kegiatan invetasi atau penanaman modal, penulis membahas berbagai masalah yang dapat timbul dalam promosi dan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal.

Sumber daya Alam, akses pasar serta inseftif perpajakan. Dalam lintas sejarah pun dijelaskan bagaimana kondisi penanaman modal di Indonesia, mulai dari masa penguasaan penjajah bangsa-bangsa Eropa, pendudukan jepang, revolusi mempertahankan kemerdekaa, orde lama, orde baru dan masa setelah krisis ekonomi.

Ada beberapa ketentuan pokok di bidang investasi yang dipaparkan penulis dalam bab dua, yang diawali dengan penjelasan mengenai kebijakan umum penanaman modal.

Penenaman modal sebagai kegaitan yang melibatkan perusahaan dalam hal ini badan usaha dan investor tentunya dapat menimbulkan berbagai resiko sehingga perlu ada kebiajakan dalam menangani persoalan yang dapat timbul di suatu waktu.

Keterlibatan badan usaha sebagai obyek utama dalam investasi maka penulis pun memaparkan bentukbentuk badan usaha serta aspekaspek kelembagaan yang terkait dengan investasi.

Pentingnya pengendalian dan pengawasan terhadap kegaitan investasi maka penulis juga menjelaskan beberapa bentuk pembatasan dalam mekanisme investasi. Insentif dalam penanaman modal, struktur perpajakan, aspek ketenagakerjaan, aspek perlindungan HAKI serta penyelesaian sengketa di bidang investasi juga dianggap prlu untuk dibahas sebab hal ini juga berkaitan dengan ketentuan pokok investasi.

Selanjutnya, penulis membahas tentang hukum dan kebijakan pokok di bidang Investasi yang berlaku saat ini serta perubahan lingkungan strategis dan pengaruhnya bagi berkembangnya paradigma baru dalam hukum investasi. Kedua hal ini dibahas di bab tiga oleh penulis sebagai gambaran dalam mengetahui kondisi hukum penanaman modal dalam menyongsong era milenium saat ini.

Demi melengkapi bahasan bab tiga mengenai kebijakan pokok investasi, maka di bab empat penulis memaparkan kebijakan investasi dalam hal kordinasi dan pelaksana kebijakan penanaman modal serta penyelenggara urusan penanaman modal yang melibatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pembaca pun yang tertarik untuk mengetahui proses investasi beserta aturan dalam proses tersebut dapat menemukannya di bab lima.

Mekanisme investasi dipaparkan mulai dari istilah-istilah yang biasa digunakan dalam melakukan investasi serta tugas para pihak yang berperan langsung. Dalam buku ini dijelaskan pula mekanisme penanaman modal dalam negeri serta bentuk persetujuan penanaman modal dan otoritas yang berhak

Selanjutnya penulis menjelaskan penyelesaian sengketa serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Saya rasa hal ini berulang pada bab tiga sebelumnya yang menjelaskan muatan materi yang hampir sama, seperti materi penyelesaian sengketa yang ada pada bab enam menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus didasarkan pada aturan ICSID (International Center for Settlement of Investment) telah dijelaskan sebelumnya di bab tiga begitupun tentang, materi perlindungan HAKI. Sebagai referensi komparisi, penulis juga menambahkan materi tentang Kebijakan Investasi di beberapa Negara Asean seperti Singapura dan Malaysia. Mulai dari badan hukum, lembaga-lembaga pengembangan dan regulasi di bidang investasi, pembatasan untuk investor asing, insentif, struktur perpajakan, hubungan perburuhan, perlindungan HAKI hingga penyelesaian sengketa.

Topik utama yang dibahas penulis setelah hukum investasi adalah pasar modal, pada bab delapan membahas tinjauan tentang pasar modal.

Pasar Modal didefinisikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat sahan dan obligasi.

Selain membahas tentang defenisi, dibahas pula mengenai sejarah perkembangan pasar modal mulai dari periode zaman belanda, orde lama, orde baru, periode tidur panjang (dikatakan tidur panjang karena sedikit sekali perusahaan yang tercatat di BEJ), Eksepsi Edisi III

April 2018

56 R es ensi Bu ku

periode otomatisasi hingga periode krisis moneter. Dibahas pula mengenai faktor-faktor yang memengaruhi berhasilan pasar modal serta para pelaku psar modal seperti emiten, penjaminan emisi efek, investor, lembaga penungjang pasar modal, profesi penunjang pasar modalhinggan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Eratnya kaitan pasar modal dan perdagangan saham, maka penulis pun memaparkan tinjauan umum tentang perdagangan saham seperti prinsip keterbukaan serta perdagangan dan pencacatan saham.

Adapula tinjauan tentang efek yang mencakup defenisi efek, Jenis-Jenis Efek, Perusahaan efek dan terakhir Penjamin Emisi Efek.

Efek tidak hanya mencakup saham dan obligasi semata sebagai surat berharga namun mencakup pula sekuritas kredit, warrant serta right sebagai hak memesan efek terlebih dahulu.

Bagian terakhir yang disampaikan mengenai pasar modal dalam Buku Hukum Investasi dan Pasar Modal, dijelaskan mengenai scripless trading,pelaksanaan efek melalui scripless trading, peralihan hak milik,atas efek dalam transaksi scripless trading serta alat bukti bagi pemilik saham scripless trading.

Tentunya kita ketahui bersama bahwa scripless trading adalah system perdaganagan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik keberadaaaa sitem baru ini sangat penting untuk diterapkan karena menyangkut tentang

mekanisme yang dapat menciptakan efisiensi dan keamanan dalam melakukan transaksi.

Dengan begitu penulis ingin mengajak pembaca untuk mengetahui lebih jauh tentang mekanisme investasi berupa perdagangan saham dengan system scripless trading, sebab kondisi saat ini yang sering mengandalkan gadget menjadi inovasi baru dalam penerapan scripless trading, namun tentunya harus memiliki dasar hukum sebagai bentuk pembatasan dan pengawasan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Buku ini dapat menjadi referensi kepustakaan dan sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Administrasi Niaga, praktisi hukum serta para khalayak pembaca umum. Selain itu, buku ini memberikan suatu pemahaman yang luas mengenai hukum investasi dan mekanisme pelaksanaannya di Indonesia, serta pasar modal sebagai suatu bentuk investasi tidak langsung yang sangat penting artinya dalam menghimpun dana dari masyarakat luar perbankan.

Kelemahan dalam buku ini adalah kurangnya pemahaman bagi pemula untuk memahami istilah-istilah dalam ilmu hukum atau mempelajari hal lain karena masih baru dalam mempelajari ,sehingga pesan yang di utarakan oleh pengarang sulit tersampaikan pada pembaca.

Walaupun telah ada penguraian tentang istilah dalam investasi atau penanaman modal yang di uraikan di bab 5, namun hal ini masih terbatas dikarenakan banyaknya

istilah baru dalam bidang ekonomi yang sulit dipahami bagi pembaca.

Banyaknya singkatan tapan diberi kepanjangan membuat pembaca juga kebingungan.

Keistimewaan buku ini yakni melampirkan peraturan perundangundangan tentang pasar modal sebagai dasar hukum dalam mempelajari mekanisme melakukan investasi.

Adanya paparan mengenai masalahmasalah yang dapat timbul serta penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam perkara investasi maupun masalah dalam pasar modal.

Adanya penjelasan mengenai scripless trading atau perdangan tanpa surat saham menjadi inovasi baru dalam melakukan perdagangan saham sehingga dalam pelaksanaannya maka perlu ada aturan yang jelas untuk mengawasi serta menindak lanjuti berbagai masalah yang dapat ditimbulkan melalui sistem baru ini dikarekan taransiaksinya dalam bentuk elektronik.

Dengan bahasan yang cukup bagus dan konkrit membuat saya berpendapat bahwa buku ini cukup bagus dan bisa dijadikan referensi bagi siapapun. Dengan landasan hukum yang jelas serta mekanisme yang sesuai dengan norma yang berlaku dan sistem yang digunakan oleh pmerintah Indonesia dlam penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, menjadikannya semakin relevan untuk dibaca.

Identitas Buku Judul : Hukum dan Investasi Pasar Modal. Pengarang : Ana Rokhmatussadyah, S.H., M.H. & Suratman, S.H., M.Hum. Penerbit : Sinar Grafika. Tempat Terbit : Jakarta. Tahun Terbit : 2009.

Cetakan : Cetakan Pertama. Ukuran : 155 mm x 230 mm. Jumlah Halaman : x + 275 halaman.

Panjang Buku : 23 cm. ISBN : 978-979-007-301-2 Eksepsi Edisi III

April 2018

57 R es ensi Flim

Oleh : Muhammad Farodi Alkalingga

Resensi

Flim The Revenant

F

ilm ini mengisahkan tentang seorang bernama Hugh Glass yang melakukan perjalanan bersama sebuah kelompok penjelajah yang notabenenya adalah para pencari bulu/kulit hewan yang kemudian diperjual-belikan kepada pedagang. Di awal film penonton disuguhkan dengan cerita pada zaman bar-bar, yaitu zaman sebelum adanya Hak Asasi Manusia. Pada saat itu, membunuh dan dibunuh masih merupakan suatu hal yang sangat lumrah hingga seekor beruang grizzly pun adalah lawan untuk dijadikan makanan oleh kelompok tertentu. Tentulah Hugh Glass yang menjadi aktor utama dalam film ‘The Revenant’ menceritakan bagaimana kisah pembalasan dendam yang sangat luar biasa mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati. Keinginannya untuk balas dendam telah menjadi pemantik bagi dirinya untuk sembuh dari luka-luka akibat serangan beruang grizzly yang amat sangat besar.

Hugh Glass tokoh yang digambarkan sebagai seseorang yang memiliki mental, dan daya tahan tubuh sangat luar biasa mampu bertahan dari luka-luka akibat serangan beruang grizzly, bahkan Glass sedikit lagi berada di ambang kematiannya.

Pengggambaran sosok Glass memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan contoh semisal dalam hal mental dan besarnya suatu keinginan untuk hidup demi mengejar tujuan yang ia yakini, tidak peduli bagaimana buruknya kondisi tubuh Glass pada saat itu.

Yang paling menjadi sorotan dalam film ini ialah, bagaimana suatu balas dendam yang dimiliki Glass mampu menghidupkan kembali dirinya dan melawan kematiannya sendiri akibat perbuatan teman-temannya yang telah meninggalkan dirinya dalam kondisi tubuh penuh dengan luka. Pasca mendapat serangan beruang grizzly, Glass menjadi sangat lemah bahkan anaknya pun dibunuh di depan matanya dengan sangat keji oleh teman sekelompoknya, tapi itulah bahan bakar Glass untuk melawan kematiannya.

Karakter Glass yang bijak, pendiam, pintar dan sangat peduli terhadap sesama menjadikannya disukai oleh kelompok penjelajah hingga sir Henry menaruh kepercayaan lebih terhadap Glass. Namun, ada sesorang yang amat sangat tidak menyukai Glass dikarenakan sikap Glass yang dia anggap tidak bisa dipercaya serta iri atas perlakuan sir Henry yang lebih mengutamakan pendapat Glass ketimbang pendapatnya, tokoh yang sekaligus menjadi pemeran antagonis dan musuh bebuyutan Glass tersebut bernama Fitzegerald.

Film The Revenant juga mengisahkan tentang tiga kelompok yang saling bertentangan dan sering berkonflik satu sama lain, pertama kelompok Glass, yaitu para penjelajah, yang kedua ada suku Ree (bangsa Indian) dan yang terakhir ada suku Pawnee. Ketiga kelompok ini saling berebut harta benda dan saling membunuh satu sama lain. Tidak peduli bagaiamana mereka berebut harta benda dikarenakan permasalahan klasik.

Konflik pertama kemudian terjadi antara Glass dengan Fitzegerald. Dalam sesi ini di mana terjadi perdebatan antara kedua tokoh ini. Penggambaran konflik membuat penonton simpatik terhadap Glass yang di mana dia tetap tenang menghadapi ocehan Fitzegerald yang makin menjadi-jadi. Dia tetap menahan emosinya dan membuktikan bahwa Glass adalah sosok yang bijak dan sabar.

Tibalah kita di salah satu bagian terpenting yang di mana dalam sesi ini terjadi klimaks konflik Glass diserang oleh beruang grizzly.

Digambarkan Glass diserang dengan cakaran dan gigitan secara membabi buta oleh seekor induk beruang grizzly. Bekas cakaran dan gigitan di tubuh Glass terlihat sangat nyata dan editing gambar yang bisa dibilang mendekati sempurna. Terlebih lagi pembawaan Glass yang terlihat sangat baik dalam memerankan rasa kesakitan tak membuat penonton mengedipkan matanya.

Eksepsi Edisi III

April 2018

Dapat dilihat dari beberapa konflik dalam film tersebut, Fitzegerald menjadi penyebab utama yang sering membuat konflik dengan Glass. Sifat dan watak Fitzegerald yang angkuh, keras kepala, dan tidak menerima saran dari anggota kelompoknya membuktikan Fitzegereald bukanlah sosok pemimpin, melainkan sosok Glass lah yang lebih tepat untuk menggunakan klausul tersebut.

Adapun permainan alur konflik yang terjadi pada setiap sesinya tergambarkan dengan pola teraur, yaitu konflik yang tadinya permasalahan kecil perlahan-lahan menjadikannya konflik yang sangat berat. Dari segi sudut pandang penulis sebagai penonton film ini, terpengaruh dengan konflik yang terjadi pada film, hal ini dibuktikan dengan penonton ikut merasakan konflik yang terjadi sehingga memunculkan pula sikap emosional.

Hingga pada Glass dan beruang grizzly tersebut terkapar tak berdaya. Animasi beruang grizzly terlihat sangat nyata memanjakan mata penonton yang menyukai animasi grafis.

Konflik selanjutnya terlihat pada bagaimana Glass harus dirawat bahkan harus ditinggal karena hanya menjadi beban kelompok. Kembali permainan konflik terjadi ketika Glass dengan kondisinya yang berada di ujung maut harus dirawat oleh sosok yang paling ia benci yaitu Fitzegerald. Dalam sesi ini terlihat Glass yang selalu ingin murka ketika Fitzegerald bersikap selalu memojokkan Glass. Namun, apa daya ia tak dapat berbuat apa-apa.

Ditambah lagi Fitzegerald selalu mencoba membunuhnya.

Penonton bertanya-tanya apakah Glass akan berhasil membalaskan dendamnnya? Inilah salah satu daya tarik film ‘The Revenant’. Dengan mustahilnya tokoh Glass untuk bangkit kembali menjadikan penonton resah, geram, dan emosional sanggupkah Glass mengejar Fitzegerald. Hingga sampai pada akhir film, akhirnya Glass berhasil membalaskan dendamnya tapi bukanlah dia yang membunuh Fitzegerald, melainkan kelompok lain dalam film ini. Penonton kembali dibuat penasaran, mengapa kelompok Ree memiliki dendam tersendiri terhadap Fitzegerald dan hingga membunuhnya, namun secara fakta Glass dan Fitzegerald adalah teman sesama kelompok yang ikut pula dikejar oleh suku Ree. Glass selamat dan tidak ikut dibunuh oleh suku Ree pada akhirnya itu masih menjadi membuat penulis penasaran.

Akhir cerita di film ini, Glass kembali dibayang-bayangi oleh sosok istrinya yang telah meninggal serta anaknya pun ikut menjadi bayang-bayang Glass. Glass melihat mereka berdua di langit yang mengajaknya untuk bergabung dengan mereka, dan pada akhirnya Glass memenjamkan matanya sambil tersenyum melihat sosok keluarga tercinta yang sangat dia rindukan. Entah setelah itu Glass wafat ataukah hanya sekedar memejamkan matanya.

Identitas Flim Pemain : Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck.

Produser : Steve Golin, David Kanter, Arnon Milchan, Mary Parent. Sutradara : Alejandro González Iñárritu. Penulis : Mark L. Smith, Alejandro González Iñárritu, Michael Punke. Produksi : 20th Century Fox, New Regency Picrures, Ratpac Entertainment. Durasi : 2 jam 36 menit Eksepsi Edisi III

April 2018

59 Jel aj a h

Wisata Alam Danau Matano, Surga Tersembunyi di Sorowako Reporter : Fitriani

M

enyebut nama Sorowako, tentu beberapa orang awam akan mengira daerah tersebut berada di Papua, atau mengira Sorowako hanya daratan gundul milik perusahaan tambang nikel (PT. Vale). Namun, siapa menduga di balik pertambangan terbesar kedua di Indonesia tersebut, tersembunyi sebongkah keindahan di bawah langit Sulawesi yakni Danau Matano.

Sedikit yang mengenal Danau Matano sebagai taman wisata alam, dengan pemandangan yang mampu menyejukkan mata. Padahal jika lebih dipromosikan, tentunya danau ini akan seterkenal Danau Toba di Sumatera. Sebab danau Matano sendiri memiliki air berwarna biru jernih dan permukaan air yang tenang serta dipagari pegunungan bebatuan dengan akar pohon yang menjuntai ke permukaan danau.

Danau Matano adalah danau purba tektonik yang berada di ujung timur provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dengan kedalaman sejauh 590 meter, danau ini disebut sebagai danau terdalam se-Asia Tenggara. (Sumber: Wikipedia) Ketika mengunjugi tempat wisata, ber-selfie ria menjadi kegiatan wajib demi mengabadikan momen indah atau demi kebutuhan sosial media. Kebutuhan fotografi wisatawan dapat terpenuhi dengan cantiknya pemandangan di Danau Matano. Duduk di atas dermaga kayu dan menikmati keindahan landskap danau beserta pegunungan Verbeek, rasanya cukup untuk melepaskan penat para wisatawan.

Namun, kurang etis tentunya ketika mengunjugi danau Matano tanpa menikmati wisata air yang ditawarkan.

Wisata air yang dapat dilakukan tidak hanya berenang maupun snorkeling. Namun, di sekitar danau terdapat berbagai fasilitas seperti banana boat, kayak, jet ski, maupun kapal pesiar yang disediakan Matano Yacht Club.

Tak seperti di laut berenang di danau tidak membuat mata perih terlebih lagi di sekitaran dermaga telah disediakan ban karet. Namun, tetap waspada ketika melompat untuk berenang, karena beberapa lokasi di pinggiran danau sangatlah dalam. Selain itu bermain kayak juga paling digemari, cukup dengan membayar Rp. 50. 000/kayak.

Jernihnya air membuat wisatawan mampu melihat dasar danau dalamke dalaman 20 meter. Sehingga Nampak jelas pasir yang saling menyapu ketika air bergelombang.

Sedangkan bagi wisatawan yang ingin merasakan sepoian angin, jernih dan birunya air yang tak beriak serta indahnya pegunungan bebatuan yang memagari danau, wisatawan dapat mengelilingi danau Matano selama dua jam. Akses untuk mengelilingi Danau Matano dapat menggunakan raft (perahu rakit) yang menampung 40 orang dengan biaya sewa Rp. 400. 000/perahu. Selain raft, dapat pula menggunakan katinting (perahukecil) milik penduduk dengan biaya Rp. 30.000/orang.

Walaupun Sorowako merupakan daerah di pinggiran Sulawesi Selatan, namun tidak perlu khawatir mengenai penginapan yang ditawarkan, terdapat dormitory, maupun ponta damilik PT. Vale yang dekat dengan danau. Bahkan ada pula hotel di Sorowako dengan biaya Rp. 300. 000/malam.

Akses menuju Sorowako pun terbilang mudah, dapat ditempuh melalui darat atau udara. Akses melalui darat dari MakassarSorowako memakan waktu 13-14 jam menggunakan bus dengan biaya Rp. 200. 000. Sedangkan akses melalui udara ditempuh sekitar satu jam menggunakan pesawat dengan biaya yang relative mahal yakni Rp. 800. 000, dikarenakan bandara yang berada di Sorowako merupakan Bandara milik PT. Vale. Danau Matano sebagai tempat wisata yang tidak memungut biaya dan masih terjaga kelestariannya tetnunya sebagai pengunjung yang bersentuhan langsung dengan tempat wisata haruslah menjaga lingkungan dengan tidak merusak ataupun membuang sampah sembarangan.

Eksepsi Edisi III

April 2018

34 Komunit as

Mengenal SIA, Komunitas keren zaman now Reporter: Hasbih Assidiq

M

emiliki nama yang cukup unik, Sikolah Inspirasi Alam (SIA), menggunakan bahasa bugis yang mencerminkan budaya lokal komunitas ini memiliki visi terwujudnya generasi terdidik yang religius dan peduli terhadap kehidupan masyarakat serta alam sekitar.

dari SIA. Ia berangkat dari beberapa kaum pemuda yang peduli terhadap pendidikan di daerah pedalaman, komunitas ini adalah wadah atau tempat untuk menyampaikan aspirasi, dalam bentuk mengirimkan relawan ke daerah pedalaman selama empat hari.

Dalam mewujudkan visinya komunitas ini memiliki misi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengirim relawan ke daerah yang membutuhkan, menggunakan alam sebagai media pembelajaran, menyelenggarakan dan terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, mengembangkan budaya religius melalui kegiatan keagamaan, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak demi terciptanya tujuan komunitas.

Komunitas yang terbentuk bertepatan dengan hari pendidikan nasional 2 Mei 2016 ini diprakarsai dari beberapa jurusan oleh Andi Irwansyah angakatan 2010 jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, M. Faisal Lutfi angkatan 2010 pendidikan olahraga, Aryawati Dewi Aras dan Fitri Nur Aningsih sama-sama jurusan pendidikan matematika yang juga angkatan 2011.

Komunitas kesukarelawanan yang bergerak di bidang pendidikan dengan tujuan membangun pendidikan di daerah pegunungan dan pedalaman demi tercapainya pemerataan pendidikan merupakan cirri khaas tersendiri Eksepsi Edisi III

April 2018

Berdasarkan observasi yang mereka lakukan melihat kondisi tenaga pengajar yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan belum merata dikarenkan terdapat berbagai sekolah di pedalaman yang belum memiliki tenaga pengajar yang memadai sehingga hal inilah yang

61 Komunit as

menimbulkan niat dan diwujudkan dalam ikhtiar untuk membentuk komunitas yang fokus untuk melakukan pembinaan di daerah pedalaman yang kekurangan guru dan sulit dijangkau, Sebelum dilakukan kegiatan komunitas ini akan melakukan survei dibeberapa sekolah yang memiliki kriteria untuk dilakukan pembinaan dan pembelajaran terhadap sekolah di pedalaman tersebut. Sekolah binaan yang menjadi prioritas merupakan sekolah yang memang berada di pedalaman, dan memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang minim, Berawal mula lahirnya pembentukan ide ini berdasarkan pengakuan Irwansyah, pria yang berasal dari sinjai ini saat menonton Televis (TV) di salah satu stasiun swasta lima tahun lalu melihat kondisi yang sangat miris di daerahnya, dikabarkan terdapat sekolah yang sangat minim fasilitas dan terbengkalai, tenaga pengajar hanya mengandalkan warga lokal yang juga minim tingkat pendidikan.

Namun, dikarenakan karena tidak ada yang bersedia mengajar sehingga hal inilah yang menggerakkan Irwansyah kemudian bersama teman-temannya untuk membuat komunitas ini.

Di usianya yang belum cukup dua tahun tak tanggungtanggung relawan yang menggerakkan komunitas ini sudah berjumlah lebih dari 200 orang dari latar belakang yang berbeda. Meskipun belum memiliki sekretariat berkegiatan mereka, hal ini dikarenakan karena mereka hanya sebagai lembaga swadaya bersama.

Hingga saat ini mereka masih mobile untuk berkomunikasi. Walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda komunitas ini menjunjung tinggi nilai kesetaraan untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan, tidak terikat, tidak ada kewajiban formil organisasi, “Melainkan kerja-kerja kami adalah kerja relawan yang bergerak karena kesadaran,� ujar Irwansyah.

Dalam memberangakatkan relawan ke sekolah binaan, para relawan harus melewati berbagai forum sebelumnya yang dikenal dengan meet up, yang terdiri dari tiga fase untuk memberikan pemahaman dan latar belakang serta kegiatan yang akan dilakukan di lokasi binaan. Meet up pertama itu membahas tentang pengenalan sekolah, meet up kedua membahas tentang metode mengajar, kurikulum, silabus pada meet up ketiga kita melakukan simulasi pembelajaran.

Di daerah binaan kami yang terletak di daerah Cindakko ada beberapa tingkatan kelas, paud dan 1, 2 serta 3 tingkatan kelas yang berbeda. Tahun ini merupakan tahun kedua di tahun sebelumnya komunitas ini fokus

untuk mengelola satu sekolah secara maksimal selama beberapa bulan yang diukur menggunakan jangka semester. Kunjungan yang dilakukan selama empat hari tiap bulannya, “Tak muluk-muluk target anak di sekolah binaan kami bisa membaca, chalistum, menghitung,� ujar Irwansyah salah satu Founder komunitas ini.

Harapan untuk pembinaan di satu sekolah agar lebih terintegrasi hingga membuat murid di sekolah tersebut untuk bisa mandiri.

Namun, hal ini perlu dari dukungan masyarakat setempat untuk bisa memaksimalkan potensi tersebut, meski saat ini sekolah binaan masih berpindah-pindah tapi komunitas ini tetap melakukan pengawasan terhadap sekolah binaan kami, tanpa melepaskan tanggung jawab secara penuh.

“

Kami melakukan pemberdayaan

terhadap pemuda lokal yang ada di daerah binaan untuk bisa dikembangkan potensinya dalam mengajar di sekolah binaan.�

Kendala yang mendasar bagi program kegiatan komunitas masih pada hal anggaran, “Penggunaan dana komunitas kami masih swadaya, tidak ada donatur tetap dari komunitas ini, bagi para relawan dikenakan kontribusi 30 ribu untuk biaya akomodasi di sekolah binaan selama empat hari yang berkala selama dua semester di tiap sekolah binaan kami�.

Oleh karenanya dalam komunitas ini terdapat tim kreativitas yang melakukan beberapa kegiatan amal untuk melakukan pengumpulan donasi dari penjualan baju bekas dan makanan. Harapannya komunitas kami dapat terus melakukan kerja-kerja relawan untuk melakukan agenda Dukungan dari pemerintah masih kurang terhadap hal ini, dikarenakan juga komunitas ini tidak terikat pada lembaga tertentu dan bukan juga lembaga kemahasiswaan sehingga tidak mendapatkan bantuan dari kampus, dukurngan dari pemerintah setempat sekedar konfirmasi pemberian izin untuk melakukan kegiatan pembinaan di daerahnya tersebut.

Namun, tentunya dukungan bagi kegiatan komunitas ini akan sangat bermanfaat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada batasan dari kelompok dan latar belakang yang ada, semua orang yang memiliki niat untuk melakukan kerja relawan dalam melakukan pembinaan di sekolah pedalaman akan diterima.

Eksepsi Edisi III

April 2018

62 C er p en

Izinkan Aku Bersama-Nya Karya: Yuliska

Pratiwi

Koordinator Divisi Kreativitas LPMH-UH Periode 2017-2018

S

enja hari, matahari bersinar sendu, warnanya kadang kuning tipis, putih keperakan, bahkan tampak kemerahan. Hawa panasnya menyengat tubuh sepanjang hari, kini perlahan-lahan memberi hawa yang menyejukkan perasaan.

Suasana alam dirembang petang, Tampak sekelompok awan putih masih bersenda gurau dengan sinar mentari, senja hari di langit barat. Semilir angin yang berdesau membuat dedaunan pohon jati di bukit kecil selatan tampak melambai-lambai.

Burung-burung pun terbang rendah tampak berduyun-duyun ke tempat peristirahatannya seakan-akan malam memanggilnya kembali ke sarangnya. Anak gembala di padang rumput, tampak sibuk menghalau binatang gembalaannya kembali ke kandang. Para petani di sawah ladang pun sibuk memadamkan unggunan api pembakaran, sebab khawatir akan merambah ke hutan lindung, di malam hari.

Eksepsi Edisi III

April 2018

63 C er p en

Malam pun telah tiba. Kedap-kedip bintang mulai berbinar terangnya, tidak lama setelah itu muncullah dewi malam menampakkan cahayanya yang indah. Indah sekali.

Sinar bulan dan gemerlapnya bintang menyorot Bumi di malam hari, mengibarkan dunia bagai panggung raksasa disinari dua lampu buatan sang pencipta yaitu bulan dan taburan bintang. Sungguh semarak malam itu, ditambah lagi jejeran lampu jalan tampak terang benderang dilihat dari jendela rumahku.

Malam itu aku duduk merenung di balik jendela kamarku.

Aku memandangi langit dengan rasa takjub dan kagum pada penampakan yang ada. Sebuah permainan cahaya malam yang mempesona, berupa kerlap-kerlip cahaya bintang mengelilingi sang dewi malam, rembulan.

Cahayanya yang lembut membuat bangunan-bangunan rumah tampak seperti bermandikan cahaya. Aku takjub melihat jagad raya di malam hari dipenuhi pesona keindahan yang tiada tara keelokannya.

Bersyukur aku lahir dan besar di negeri yang elok mempesona ini. Indonesia tercinta. Negeri seribu bahasa, seribu budaya, seribu suku bangsa, berbagai agama dan ras, namun tetap rukun.

Dulu aku adalah seorang yang tidak taat aturan, katakanlah anak berandalan. Suka pergi bersama teman, baik itu ke pantai, kafe maupun di tempat lain. Aku pergi dengan berpakaian agak menyimpang dari norma kepatutan. Baju yang melengket di badan, selalu kaos oblong, celana jeans, sepatu kets all star, serta dilengkapi topi di kepala.

Aku anak bebas, bebas memilih ini dan itu. Pokoknya bebas segala-galanya deh. Termasuk bebas pacaran juga boleh. Hehehehe aku juga jauh dari jangkauan agama, aku jarang salat.

Aku memiliki warna kehidupan yang kelam, sehingga aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi pada diriku.

Menyesal, menyesal dan menyesal. Menyesali nasib kelamku, sambil berharap ada perubahan.

Dalam sanubariku sebenarnya ada tekad. Selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak. selama nyawa masih di raga, selama itu pula kehidupan kelam bisa diubah menjadi terang.

melaksanakan salat. Aku sering mengikuti pengajian di mesjid dekat rumahku, kampung kami.

Kini aku mulai memanjangkan kain hijab di kepalaku dan menutup semua yang menjadi auratku. Aku bersyukur kepada Allah SWT karena aku masih diberi hidayah dan kesempatan untuk berubah. Namun, masih ada yang mengganjal di hati kecilku. Entah kenapa orang tuaku tidak rida dengan keadaanku seperti ini. Mereka lebih suka dengan penampilanku yang dulu dibanding sekarang. Aku bingung terhadap pikiran kedua orang tuaku. Mungkin setan-setan telah mengendalikan akal pikirannya, ataukah ini salah satu ujian dari Allah untuk menguji keyakinanku yang baru saja mencair dalam hatiku.

Entahlah, aku juga tidak tahu sobat. Aku tidak mau jadi anak pembangkang dan durhaka kepada kedua orang tua.

Apalagi disebut anak tidak tahu diri. Sebagai anak, aku harus patuh terhadap perintahnya. Namun, di sisi lain aku juga ingin menjadi seorang pribadi yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Aku ingin menjadi wanita istikamah dan husnul khotimah.

Kenapa setiap keinginanku bertolak belakang dengan keinginan orang tuaku. Padahal, aku tahu bahwa dengan menutup aurat wanita dapat terhindar dari perbuatan maksiat, tidak mengumbar kecantikan yang sesungguhnya, agar para lelaki tidak tergoda dan tetap berada dalam gejolak nafsu yang tertahan. Aku tidak ingin seperti sebagian wanita yang suka membuka auratnya di depan umum. Mempertontonkan kemolekan tubuhnya yang seksi. Aku tidak ingin seperti dulu lagi. “Ya Allah, ... aku tidak mau seperti itu, berilah aku hidayah dan petunjuk-Mu, agar aku tidak salah melangkah,� harapku dalam hati. “ Aku tidak ingin jatuh ke lubang yang sama.�

Kawan pembaca, ... tak terasa waktu menuju tengan malam.Maaf kawan, aku telah banyak menghabiskan waktu hanya untuk berpikir satu hal, tapi ini benar-benar membingungkan. Secara tak sadar mataku mulai kabur akan terang, tepatnya harus tidur.

Aku juga lelah. Lelah diberi label anak nakal. Anak tidak punya rasa malu. Padahal di lubuk sanubariku juga ada tekad untuk berubah.

Keesokan harinya, di kala fajar pecah merekah di ufuk timur, langit tampak hitam kelabu merawan hati.

Dedaunan satu per satu gugur diterpa angin pagi yang bertiup kencang.

Syukur alhamdulillah, aku telah berubah kini. Aku telah banyak mengetahui ilmu agama. Aku juga telah

“Hari ini tak seperti hari biasanya, entah kenapa burungburung yang selalu bercanda riang di depan rumah, kali Eksepsi Edisi III

April 2018

64 C er p en

ini kicauannya lenyap. Oh, sungguh suasana hari yang aneh. Benar-benar aneh bagiku,” kataku dalam hati.

Pagi itu aku hendak pergi ke pondok pengajianku dan berpakaian muslimah sesuai syariat Islam.

“Ibu, ... aku pergi dulu, yah!” aku minta izin.

“Kamu mau pergi kemana? Kok kamu berpakaian seperti itu? Baju karung kok suka sekali dipakai? Apa kamu tidak kepanasan?” Ibu mencecari aku pertanyaan yang menyesakkan pikiranku.

“Ibu, ... ini pakaian yang pantas buat muslimah,” sahutku menjelaskan.

“Tapi tak segitunya, coba lihat sepupu-sepupu kamu, tidak ada kan yang berhijab, semuanya berpakaian biasabiasa saja,” kata Ibu ngomel.

“Jangan samakan aku dengan mereka bu. Dia belum memahami ilmunya jadi belum memakai hijab. Andai saja dia paham, aku yakin dia juga akan berpakaian seperti ini,” seruku.

“Tapi ibu mau kau seperti mereka!” sanggah Ibu “Aku tidak ingin seperti mereka, berpakaian pendek, tipis lagi,” aku berkilah “Pokoknya ibu tidak mau tahu!” bentak ibu tidak mau paham.

“Aku minta maaf bu, bukannya aku tidak mau menuruti kemauan ibu, tapi aku lebih takut azab Allah daripada dimarahi ciptaan-Nya,” tegasku memohon.

Aku pun pergi meninggalkan rumah, tentunya setelah diizinkan oleh ibu, untuk pergi ke padepokan pengajianku.

Aku berjalan di bawah terik matahari yang sangat menyengat tubuhku.

Pohon-pohon yang tumbuh di pinggir jalan seakan-akan layu tak bersemangat melihat raut wajahku yang tampak kusut. Tiba-tiba langkahku terhenti, melihat perempuan dan lelaki duduk berduaan bercumbu mesra. Pakaian yang dikenakannya pun sangat pendek dan tipis.

Secara tak sadar langkah kakiku terus mendekatinya. Aku juga tak tahu kenapa langkah kaki ini terus mendekatinya.

“Assalamu alaikum... apa yang kalian lakukan di tempat yang sunyi ini?” tanyaku serius.

“Heh, kamu siapa, berani mengusik kami? Kamu jangan sok suci, sok polos, dan sok merasa benar. Ini tuh dunia modern, kami bebas melakukan apa saja. Orang tuaku saja tidak melarangku seperti ini,” sahut perempuan itu kesal.

“Tapi, apakah kamu tidak takut dengan azab Allah?” tanyaku.

Eksepsi Edisi III

April 2018

“Azab, azab, mana tuh azab? Buktinya sampai sekarang aku masih mendapatkan kenikmatan dari-Nya,” bentak wanita itu beralasan.

“Astagfirullah, kamu janga seperti itu, jangan sampai sebab perkataanmu kamu mendapat laknat Allah,” aku memperingatkan.

“Alaaaah… kamu ini bukan ustazah, bukan kiai, juga bukan ulama, sok-sok mengajari saya. Pergi sana! Saya muak mendengarkan ocehan murahan seperti itu,” bentak perempuan itu menyuruhku pergi.

“Ya sudah, saya akan pergi, assalamu alaikum,” ujarku mulai kesal juga.

Aku pun melanjutkan perjalananku. Aku sangat sedih, kecewa dan kesal pada diriku sendiri. Aku mau marah tapi aku tahan. Marah tidak akan membantu menyelesaikan masalah.

Tiba-tiba mataku tertuju pada sosok pria yang berbaju muslim, dilengkapi dengan serban putih menggantung di lehernya, serta peci yang ada di kepalanya. Betapa aku terkejut, sebab apa yang aku lihat pertama jauh berbeda dengan apa yang saya lihat sekarang ini. Ibarat langit dan Bumi.

“Subhanallah!” hatiku berseru haru.

Ini betul-betul luar biasa, Allah memberi aku gambaran tentang berbagai kehidupan, harus pandai-pandai dalam memilih hidup ini. Life is choise guys. Kapan salah melangkah maka jurang kemaksiatan akan menanti.

Dan jika tepat memilih, kenikmatan dunia dan akhirat sudah pasti diraih. Bagaikan kata pepatah, apabila kita mengutamakan dunia otomatis akhirat tidak akan mengikutinya. Namun, apabila kita mengutamakan akhirat otomatis dunia akan mengikutinya. Ibarat apabila kita menanam padi otomatis rumput akan ikut tumbuh.

Namun, apabila kita menanam rumput mustahil padi akan ikut tumbuh.

“Ya Allah, kapan terbentuknya suatu pemerintahan yang bernuansa Islami. Kapan engkau ciptakan seorang khilafah yang akan menuntun dan mengarahkan bangsanya ke jalan yang benar. Seandainya negara ini dipimpin oleh seorang khilafah, pasti bangsanya akan tenteram dan sejahtera,” anganku.

Akhirnya aku sampai di pondok pengajian. Suasana hatiku berubah menjadi tenang dan damai. Semua masalahku lenyap tak tersisa sedikit pun di pikiran. Aku bersemangat mengikuti pengajian kali ini. Mengapa?

65 C er p en

Karena kali ini ustazah akan membahas tentang hijab bagi kaum muslimin.

Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa kami sudah dua jam mengikuti pengajian. Saatnya untuk sesi pertanyaan.

Aku mengajukan pertanyaan.

“Ustazah, apa yang mesti orang lakukan seandainya orang tuanya melarang untuk memakai hijab? Apa yang harus dilakukan orang itu agar tidak menyakiti perasaaan orang tuanya?” pertanyaanku berbelit. Suasana di pengajian lalu menjadi hening dan sunyi. Tak ada satu orang pun yang bersuara, terlihat tampak tegang. Dari raut wajah ustadzah tampak sedang berpikir.

“Hakikatnya, tabu seorang anak menentang orang tua. Atau durhaka kepadanya. Namun, kalau orang tua memerintahkan ke hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka boleh tidak mematuhinya. Di sisi lain memakai hijab adalah kewajiban bagi umat Islam dan wajib dipatuhi oleh orang yang menganggap dirinya umat Islam. Katakanlah kepada orang tua bahwa menutup aurat itu kewajiban. Katakan, aku amat takut azab Allah yang sangat pedih,” jawab ustazah tegas.

Setelah pengajian selesai aku pun pulang dengan perasaan yang lega. Tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal di hatiku, semuanya lenyap seketika. Aku sangat bahagia mendengarkan perjelasan dari ustazah tadi. Tak ada lagi yang menghalangiku untuk berhijab.

Langkah demi langkah aku lalui, tiba-tiba langkahku terhenti karena melihat seorang yang tak asing lagi di mataku.

“Sepertinya aku pernah melihat orang itu, tapi di mana ya?” tanyaku dalam hati.

Orang itu terlihat baru saja keluar dari pondok pengajian juga.

“Tapi, kenapa baru sekali ini dia hadir?” bisik hatiku.

Perlahan-lahan orang itu mendekatiku.

“Assalamu alaikum, ukhti,” ucapnya “Waalaikum salam, akhi,“ jawabku.

Karena malu kepada Allah, aku terus menunduk. Aku tidak ingin memandang wajahnya, karena aku takut zina mata.

“Oo, maaf siapa nama ukhti?” tanya dia santun.

“Sofiyah, kamu?” tanyaku.

“Ismi Ali,” jawabnya. ”Oh iya kamu tinggal di mana?” tanyanya.

“Aku tinggal tak jauh dari sini kok,” jawabku, “Maaf aku baru lihat kamu di sini,” kataku malu-malu.

“Oh, aku lupa, aku baru pindah dari Gowa. Maksud aku dari Kabupaten Gowa,” jawabnya.

“Oh ya, maaf aku harus pulang dulu. Ibuku sudah pasti menunggu di rumah. Assalamu alaikum,” ucapku sambil berlalu.

“Tidak apa-apa. Wa alaikum salam,” jawabnya tersenyum.

Aku pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.

“Ya Allah hari ini aku amat senang, kebahagiaan bertubitubi datang menghampiri. Sungguh, aku senang sekali,” bisik hatiku.

Sesampainya di rumah, hari pun senja. Sinar matahari mulai redup bahkan menghilang di langit barat. Aroma malam pun mulai terasa. Tak lama kemudian suara adzan magrib pun bersahutan.

“Hayya alassholaah, ...” pertanda waktu salat magrib tiba.

Aku pun berwudu lalu salat.

“Ya Allah... berilah hidayah ibuku agar dia menerima alasanku memakai hijab. Aku tidak mau menjadi anak yang durhaka kepada orang tuaku. Aku amat menyayanginya. Dan untuk lelaki itu, ya Allah... kalau dia jodohku maka dekatkanlah aku dengannya, dan kalau dia bukan jodohku maka jauhkan dia dariku. Sungguh, aku sangat takut dengan azab-Mu,” doaku di setiap akhir salatku.

Beberapa saat setelah aku salat ibu memanggilku untuk makan malam. Aku pun langsung menuju meja makan untuk makan malam bersama.

Setelah sholat isya, aku menuju kamar untuk istirahat.

Kurebahkan tubuh ini di atas tempat aku biasa istirahat.

Sebelum aku tertidur, tiba-tiba pikiranku tertuju pada Ismi Ali, aku menyukai penampilannya. Suara lembutnya membuat hatiku luluh dan hanyut mendengarnya. Aku jatuh hati kepadanya.

“Ah, ... kenapa aku memikirkan dia? Astagfirullah, aku telah melakukan zina angan-angan. Ampuni aku ya Allah!” sesalku.

Aku bangkit dari tempat tidur dan menendang jauh khayalan yang mengikutiku. Kulirik jam sudah pukul 24.00 ternyata aku telah menghabiskan banyak waktu hanya untuk menghayal. Sungguh pekerjaan sia-sia karena tidak menghasilkan manfaat.

“Ya Allah ampuni aku!” kataku dalam hati.

Aku pun beranjak dari tempat tidur untuk pergi berwudu sebelum tidur, maka para malaikat akan selalu Eksepsi Edisi III

April 2018

66 C er p en

bersamanya. Setelah itu aku kembali lagi ke tempat tidur.

Secara tak sadar, perlahan-lahan namun pasti, ketahanan mataku mulai kendor dan pada akhirnya runtuh, luruh bersama gelombang mimpi.

Begitu pagi, mentari menampakkan dirinya dari ufuk timur. Ayam-ayam pun mulai bergembira menyambut indahnya pagi itu. Udara pagi pun kembali memberi kesejukan di hati.

Pagi itu aku hendak ke pengajajian lagi. Setelah mandi, memakai pakaian muslimah, selanjutnya minta izin pada ibu.

“Bu, aku pergi dulu ya ke pengajian. Temanku menunggu.

Mungkin kali ini aku agak telat pulang,” ujarku pada ibu.

“Ibu sudah pernah bilang, kamu tidak usah lagi pergi mengaji dan kamu tidak usah memakai hijab, ibu tidak suka itu. Apakah tidak susah mengurus itu? Pikirkan masa depanmu. Ibu takut, kamu tidak laku untuk menikah. Jangan sembunyikan kecantikanmu!” seru ibu.

“Astagfirullah, ibu jangan berkata seperti itu. Jodoh itu ada di tangan Allah, bu. Apakah hanya demi penampilan, kecantikan, dan kebanggaan, lalu saling mengungguli di dunia, kemudian ibu rela menjual akhirat dan siap menerima azab yang pedih nanti? Sungguh... aku tidak berharap yang demikian itu, bu. Aku berharap pada ibu untuk menggunakan akal sehat dalam menetapkan pilihan ini. Aku minta maaf bu, bukan maksud untuk mengajari ibu, tapi mungkin ibu tidak tahu dan belum memahami ilmunya,” kataku memberi penjelasan.

“Pokonya ibu tidak mau. Kamu tidak boleh memakai hijab. Kalau kamu tidak mendengar, ibu akan bakar semua jilbabmu yang ada di lemari. Kamu telah membangkang ibu,” seru ibu marah-marah.

“Aku mohon ibu jangan lakukan hal itu, aku mohon biarkan aku memakai hijab,” ujarku memohon.

“Sudahlah, pergi sana! Tapi kamu harus ingat kata-kata ibu tadi!” seru ibu sengit.

“Aku pergi bu. Assalamu alaikum,” ucapku.

Ibu tidak merespon ucapanku. Ibu hanya masuk ke dalam.

Aku pergi dari rumah, bukan berarti marah kepada ibu.

Bukan. Aku ingin ke pengajian. Mungkin di sana hatiku bisa tenang. Aku ingin menjadi wanita istiqomah dan husnul khotimah.

Sedih rasanya hati ini mendengar perkataan Ibu. Aku hanya bisa menangis, menangis dan menangis untuk melampiaskan kesedihanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya bisa pasrah dan ikhlas.

Eksepsi Edisi III

April 2018

Apa pun yang terjadi aku harus terima dengan lapang dada.

“Assalamu alaikum... kamu kenapa Sofiya, kok menangis?” tanya Ali tiba-tiba.

“Aku tidak apa-apa kok, aku hanya sedih, saja,” sahut aku polos.

“Sedih karena apa? Cobalah bercerita padaku, siapa tahu aku bisa tunjukan solusinya,” pinta Ali lagi menawarkan diri.

“Tidak, ini hanya masalah sepeleh, urusan pribadi pula, jadi tak perlulah kamu ikut terlibat di dalamnya,” aku memberi alasan.

“Tapi, setidaknya berceritalah sedikit, apa yang membuatmu bersedih sampai kamu menangis,” bujuk Ali Aku hanya diam membisu. Tak satu kata pun yang keluar dari mulutku.

Langit di luar sana tampak mendung. Matahari tak bersinar sama sekali. Seakan-akan tahu isi hatiku, hati yang pilu, risau, dan sedih. Aku pun minta pamit pada Ali untuk pulang. Ingin melaksanakan salat istiharoh sambil minta petunjuk dan hidayah dari Allah.

“Wahai Allah, berilah aku petunjuk-Mu, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengikuti perintah orang tuaku, ataukah aku melaksanakan kewajibanku sebagai umat Islam? Aku mohon berilah petunjuk dan hidayah kepada ibuku, agar hatinya mau terbuka dan mengizinkan aku memakai hijab. Aku mohon wahai Allah!” desah napas doaku setelah salat istiharoh.

Perasaanku lega, saat semua keluh kesahku telah ku sampaikan kepada pemilik hidup. Dia-lah, Allah azza wa jallah.

“Nak, ibu minta maaf karena selama ini melarang kamu memakai hijab,” isak tangis ibu sembari memelukku dari belakang.

“Bu dari awal aku sudah maafkan ibu. Seharusnya akulah yang minta maaf pada ibu karena pernah membangkang perkataan ibu. Aku mohon maaf ya ibu,“ tangis haruku meledak saat ibu merangkulku.

“Ya, nak. Ibu berjanji tidak akan menghalangi kamu untuk berhijab, karena hijab adalah kewajiban bagi perempuan Islam,” ujar ibu lembut di telinga kananku.

Terimakasih ya Allah, Engkau telah membukakan mata hati ibuku. Kini aku hidup bahagia, apalagi mendengar penuturan dari Ismi Ali bahwa bulan depan akan datang melamarku.

Ku buka jendela kamarku. Di luar rumah, tampak suasana berubah jadi cerah. Cerah seperti cerahnya hati kami.

67 Puisi

nasib sang organisator Karya:

Hanifah Ahsan

(Anggota Magang LPMH-UH Periode 2017-2018) Aku memanggilnya Reva

Dia Reva,

Lelaki yang masih bertahan,

Seorang pejuang kebenaran atas ketidakadilan,

Meski diderai ribuan badai kekuasaan

Seorang lawan dari kejamnya kekuasaan,

Lelaki yang masih sanggup berdiri

Tetap melawan, meski sedikit kemungkinan kemenangan.

Saat dirinya ditekan untuk berhenti Baginya, Dahulu,

tempatnya sekarang adalah pelindungnya,

Tangannya tetap menulis

Meski dia tahu,

Meski ia tahu ada ribuan mata penguasa menanti untuk menyerang

Sang atasan bisa mengusirnya kapan saja sesuai maunya.

Mulutnya tetap berorasi, Saat ia tahu kekuasaan siap menerkam

Meski ia mengerti, Tempatnya ini tetap berada di bawah kekuasaan sang atasan.

Untuk tetap memaksanya bungkam.

Tapi ia bertekad tak akan berhenti, Ia hanya seorang pejuang di tempatnya,

Ia akan tetap menulis meski tidak dengan tangannya.

Berjalan berdasar kebenaran, bukan karena keinginan atasannya.

Ia akan tetap berorasi meski bukan dengan mulutnya.

Ia akan berteriak salah Meski dipaksa bungkam oleh kekuasaan.

Ia akan tetap berjuang, Meski sang atasan mengancam dengan kekuatan.

Dahulu,

Dan ia akan tetap melawan pedihnya kekuasaan Meski nanti bukan di tempatnya.

Ialah Reva, Lelaki yang masih menunggu kelanjutan nasib dari sang atasan.

Lelaki yang terus berjuang, meski penguasa sudah menyuruhnya pulang.

Dia tetap menulis, Dengan tangan berdarah akibat perjuangan Dan nyawa yang sudah terancam hilang karena sang atasan yang mulai menggunakan kekuasaan.

Sumber Foto: Google.com

Dialah Reva, pejuang nilai kebenaran, Tanpa peduli penguasanya Juga nasib dari hidupnya.

Eksepsi Edisi III

April 2018

Puisi Hu kum 68 Kamus 69

Sumber Foto: Google.com

Mereka yang Terbungkam Melisah

Anggota Magang LPMH-UH Periode 2017-2018

Mereka yang terbungkam Oleh aturan berkepentingan Tak mampu bergerak Karena ancaman yang menggertak Kata dan gerak Seakan terkurung dalam bisikan Menjadi sanderaan Sang empunya kepentingan Berkata dan bergerak Terbatas dalam cakupan Terkekang dalam tirani Sang psikopat kekuasaan Mereka yang terbungkam Cerminan kebebrokan Sebuah pergerakan Tanpa rapat barisan Adakah sebuah perlawanan?

Eksepsi Edisi III

April 2018

Terima kasih

69 I k l an

Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin Mengucapkan

Selamat Kepada

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prodi Ilmu Hukum

Atas Capaian Gelar Akreditasi ASEAN University Network Quality Assurance

Dekanat FH-UH Prof. Farida Patitinggi, S.H, M.Hum dan Jajarannya

Eksepsi Edisi III

April 2018

Eksepsi Bagi Demokrasi Untuk Keadilan

Eksepsi Edisi III

April 2018