Gambar 1.8. Lokasi Penyepian Penduduk Desa Bukti

dalam sebuah aturan adat atau awig awig. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 2019 tentang desa adat di Bali menyebutkan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sebuah desa adat dipimpin oleh seorang Jero bendesa atau sama halnya dengan kepala desa pada desa dinas. Di dalam melaksanakan pemerintahannya, seorang pimpinan adat dibantu oleh perangkat desa adat lainnya atau prajuru. Antara lain, Sabha desa yang menjalankan fungsi pertimbangan, kertha desa yang menjalankan fungsi penyelesaian perkara adat, petengen atau juru raksa, penyarikan atau juru tulis, Pangliman, Kasinoman, kelian tempek, pecalang yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, yowana, serta lembaga perkreditan desa (LPD) dan warga desa adat (krama desa).

Terdapat dua desa adat di Desa Bukti, yaitu Desa Adat Bukti dan Desa Adat Yeh Sanih. Keduanya mempunyai susunan perangkat desa yang mirip, tetapi menyimpan keunikan dan sekaligus menjadi pembeda kedua desa tersebut secara kehidupan sosial beragama. Perbedaan yang dimaksud adalah pada hari raya Nyepi. Pada umumnya, perayaan hari raya Nyepi semua pemeluk agama Hindu di Bali tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan sosial.

Gambar 1.8. Lokasi Penyepian Penduduk Desa Bukti.

1: Potret Wilayah Desa Bukti dalam Bingkai Geospasial, Keanekaragaman Hayati, dan Sosial-Budaya | 9