PL 3111 City Planning: Tasikmalaya Plan Review

• Terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan • Luas wilayah daratan : 18.385 Ha • Batas koordinat Daerah terletak antara 10808’38”10824’02” BT dan antara 710’00” - 726’32” LS

Utara

Selatan Barat

Timur

Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu. Kabupaten Ciamis, yaitu Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cikoneng dan Kecamatan Ciamis dengan batas fisik Sungai Citanduy Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja dengan batas fisik Sungai Ciwulan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunung Tanjung dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding

Tujuan penataan ruang di Wilayah Kota Tasikmalaya adalah mewujudkan ruang Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Timur-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat.

Kebijakan penataan ruang meliputi : a. b. c.

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kebijakan pengembangan pola ruang, dan Kebijakan pengembangan kawasan strategis

Kebijakan pengembangan struktur ruang yang dimaksud meliputi :  Pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa  Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan  Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum Kebijakan pengembangan pola ruang yang dimaksud meliputi :  Kebijakan pengelolaan kawasan lindung  Kebijakan pengembangan kawasan budidaya Kebijakan pengembangan kawasan strategis yang dimaksud meliputi :  Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi  Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup  Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya  Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara

Rencana struktur ruang Wilayah Kota, meliputi : a. Rencana sistem pusat pelayanan b. Rencana sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.  Sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi udara  Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, sistem jaringan energi dan sistem jaringan prasarana infrastruktur perkotaan.

Serve 4 Neighborhood Center

Berikut ini adalah gambaran mengenai persebaran pusat-pusat Sistem pusat pelayanan Wilayah Kota pelayanan umum, perdagangan dan meliputi PPK, SPK dan PL. jasa yang ada di Kota Tasikmalaya PPK merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala kota dan regional yang terletak di Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, dan Serve 8 Neighborhood Center Kecamatan Cipedes SPK merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan, dan jasa skala SWK, meliputi a. SPK Cibeureum b. SPK Mugarsari c.

SPK Kersamenak d. SPK Mangkubumi e.

SPK Indihiang PL merupakan pusat pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala lingkungan, terdiri dari 27 PL yang terletak di 27 Serve 4 Neighborhood Center Kelurahan.

Serve 4 Neighborhood Center

Serve 4 Neighborhood Center

Serve 4 Neighborhood Center

Rencana pola ruang Wilayah Kota meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Berikut adalah tabel rencana pola ruang wilayah Kota Tasikmalaya:

No 1

Kawasan Kawasan Lindung  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya  Kawasan perlindungan setempat  Kawasan suaka alam, pelestarian, dan cagar budaya  Kawasan lindung geologi  Kawasan rawan bencana alam  RTH

Luas 2.588 Ha 36 Ha

38 Ha 699 Ha

No 2

Kawasan Kawasan Budidaya  Lingkungan perumahan (beserta PSU)  Perdagangan dan Jasa  Wilayah pertambangan  Kawasan Terpadu Pendidikan Tinggi  Kawasan perkantoran  Kawasan industri  Kawasan pariwisata  Kawasan kegiatan sektor informal  Kawasan pertanian  Kawasan perikanan  Kawasan hutan produksi  Kawasan pertahanan dan keamanan  Kawasan pelayanan umum  Kawasan pelayanan kesehatan  Kawasan peribadatan pusat kegiatan Islam  Ruang evakuasi bencana

Luas 15.797 Ha 9.150 Ha 1.308 Ha 213 Ha 295 Ha

Kawasan strategis kota meliputi : a. b. c.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi meliputi :  Kawasan pusat kota  Kawasan peruntukan industri dan pergudangan  Kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari  Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi :  Kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi  Kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara yang dimaksud adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata

Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman kepada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, investasi masyarakat/swasta dan/atau kerjasama pendanaan.

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama 5 tahunan, berikut adalah tahapan pelaksanaan program pemanfataan ruang sampai dengan tahun 2031 yang dibagi kedalam 4 tahap Tahap Kesatu : sejak diundangkannya Perda ini sampai tahun 2015 Tahap Kedua : dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Tahap Ketiga : dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 Tahap Keempat : dari tahun 2025 samapai dengan tahun 2031

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui : • Ketentuan umum peraturan zonasi • Ketentuan perizinan • Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif • Ketentuan sanksi Pengendalian pemanfaatan ruang dikoordinasikan oleh BKPRD. Sebagai rujukan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih operasional, RTRW harus dijabarkan dalam : • Rencana Rinci Tata Ruang, yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Rinci Kawasan Strategis • Perangkat pengendalian, berupa Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan standar-standar teknis lainnya yang ditetapkan