newsletter
bitranet Edisi 25 / Mei - Juli 2016
Untuk Kalangan Terbatas
Daftar Isi Tajuk Utama - BUMDesa Sebagai Penggerak Perekonomian Desa 2 - Peran BUMDesa dalam Menghadapi MEA 3 - Tiga Tahapan Mendirikan BUMDesa 3
Advokasi - SID Meningkatkan Pelayanan, Perekonomian & Transparansi Desa 4 - Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Sediakan Sarana Pengaduan 5 Credit Union - Peran Anggota CU dalam Menghadapi MEA 5 Pertanian - Bagaimana Mengembangkan Pertanian Organik 6
Kesehatan Alternatif - Lalapan Sambung Nyawa, Cara Praktis Hilangkan Maag 7 Kabar Dari Kampung - Kenduri Punggahan Tradisi Jelang Ramadhan
7
Profil - Kadung Basah Mandi Sekalian 8
HIV/AIDS Jauhi Penyakitnya, Bukan Orangnya
Edisi 25: Mei - Juli 2016
Sejahterakan Masyarakat Desa Melalui BUMDesa Era perdagangan bebas tidak bisa dielakkan lagi. Di desa-desa, untuk menjawab tantangan era perdagangan bebas ini, masyarakat juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan roda perekonomian desanya, seperti menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar dunia. Pada akhirnya, beberapa komoditi yang ada di desa harus menjadi sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu, pemerintah desa dan masyarakatnya dapat membentuk sebuah lembaga ekonomi keratif yang nantinya menjadi sumber perekonomian desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa ini bisa berupa Pasar Tradisional Desa, Koperasi, atau badan usaha lainnya yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa. Hasil keuntungan BUMDesa ini selanjutnya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha-usaha ekonomi masyarakat desa. Melalui BUMDesa, desa dapat menjadi mandiri dalam memakmurkan masyarakatnya. Atau setidaknya memberikan solusi bagi permasalahan perekenomian masyarakat desa. Bantuan-bantuan permodalan atau memasarkan produk masyarakat desa, misalnya, dapat menjadi satu produk BUMDesa untuk meningkatkan kreativitas ekonomi masyarakatnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDesa juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam. Hal ini dilakukan tentunya dengan aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Oleh sebab itu, dalam menyusun rencana usaha BUMDesa, para pengelola BUMDesa harus jelas pedoman kerjanya, tujuan yang bakal dicapai, serta kinerjanya harus lebih terukur. Pada akhirnya, pembentukan BUMDesa memang harus mencerminkan semangat pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2010 yang menyebutkan bahwa BUMDesa merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan. Artinya, antara pemerintah desa dan masyarakat harus terjalin sinergitas dalam mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Dengan demikian, cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat desa bisa segera diwujudkan. Semoga. (red)
1