newsletter
bitranet Edisi 26 / Agustus - Oktober 2016 Untuk Kalangan Terbatas
Daftar Isi Tajuk Utama - Membangun Jaringan Kerjasama Antardesa 2 - Mendorong Kemandirian Desa Melalui BKD 3 - Peluang dan Tantangan Kerja sama Desa 3
Advokasi - Implementasi Nawacita Belum Wujudkan Kesejahteraan Sosial 4 - Penyediaan Saluran Pengaduan Masyarakat, Kewajiban Pemerintah 5 Credit Union - Pembelajaran Merintis Credit Union 5 Pertanian - Lebih Untung, Petani Karet pun Melirik Jengkol 6
Kesehatan Alternatif - Berbagai Manfaat Buah Rambai 7 Kabar Dari Kampung - Cek Lingkungan Sistem untuk Akurasi Data dalam AKP
7
Profil - Hidup Disiplin Agar Tak Terombang-Ambing 8
HIV/AIDS Jauhi Penyakitnya, Bukan Orangnya
Edisi 26: Agustus - Oktober 2016
Maksimalkan Pelayanan Melalui Kerjasama Desa Guna mewujudkan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa yang baik serta efektif, setiap desa memerlukan desa lain atau pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban tersebut. Untuk itu, diperlukan kerjasama antardesa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga agar masingmasing desa bisa saling memberi dan mendapatkan keuntungan dari desa atau pihak lain, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun dapat dilaksanakan secara maksimal. Sebenarnya kerjasama antardesa sudah dilakukan turun temurun. Misalnya kerjasama untuk saling mensuplai bahan makanan dari satu desa ke desa lain, saling menjaga dan merawat jalan antardesa, atau bergotong royong memperbaiki saluran irigasi antardesa. Hal ini membuktikan bahwa kerjasama antardesa dilakukan masyarakat desa karena sama-sama memiliki kepentingan, saling membutuhkan satu sama lain. Hanya saja, kalau dulu proses kerjasama antardesa lebih sederhana, kini seiring munculnya persoalan administratif atau adanya konflik kepentingan, kerjasama antardesa menjadi sedikit lebih panjang prosesnya. Untuk itulah, amanat UU Desa yang terkait kerjasama desa ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk menjadikan kerjasama desa lebih terarah dan saling menguntungkan bagi masing-masing desa yang bekerjasama. Gagasan munculnya kerjasama antardesa bisa bermula dari siapa saja yang lalu didiskusikan dalam musyawarah desa. Kemudian hasil musyawarah di masing-masing desa ini dibawa ke dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD), yang merupakan lembaga tertinggi dalam mengambil keputusan. Semua hasil musyawarah mesti disosialisasikan dan dijalankan oleh pihak-pihak yang menyatakan bekerjasama. Termasuk keputusan untuk tidak melanjutkan rencana kerjasama antardesa. Jika terjadi kesepakatan kerjasama antardesa, hasil keputusan MAD dapat dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Kepala Desa, sehingga keputusan ini mengikat di masingmasing desa. Meskipun begitu, hasil MAD baik yang formal maupun nonformal tidak selalu harus dituangkan dalam aturan tertulis yang berupa Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa hanya dibutuhkan untuk hal-hal tertentu saja, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya permasalahan (konflik) di kemudian hari. Yang paling penting adalah semangat kerjasama desa harus mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (red)
1
Tajuk Utama
Membangun Jaringan Kerjasama Antardesa Oleh : Nuryasin, SSTP, MH Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya. Setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses suatu kegiatan adalah sukses dalam kerja sama. Demikian pula halnya dengan kerja
Penerbit: Yayasan BITRA Indonesia Medan Pimpinan Umum: Wahyudhi Pimpinan Redaksi: M. Ikhsan Dewan Redaksi: Rusdiana, Iswan Kaputra, Swaldi, Listiani Reporter: Juhendri Chaniago, Aprianta T, Erika Rosmawati, Hawari, Jumarni, Misdi, Rustam. Fotografer: Anto Ungsi Manajemen Pelaksana: Icen Sirkulasi: Berliana, Fira Handayani Redaksi: Jl. Bahagia By Pass No. 11/35 Medan - 20218 Telepon: 061-787 6408 Fax: 061-787 6428 Email: newsletterbitranet@ yahoo.com
Jurnalis BITRANET dalam melaksanakan tugasnya tidak dibenarkan menerima amplop atau imbalan apapun. Bagi masyarakat yang melihat dan dirugikan, silakan menghubungi redaksi dan menggunakan hak jawabnya.
2
sama antardesa, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antardesa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Misalnya kerja sama antardesa atau dengan pihak lain untuk menyejahterakan masyarakat desa. Kerjasama antardesa ini dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan peraturan bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Sedangkan kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dalam peraturan bersama, setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Bentuk kerjasama desa antara lain: a) Kerjasama desa dengan desa, dalam satu kecamatan; b) Kerjasama desa dengan desa, lain kecamatan; c) Kerjasama desa dengan desa, lain kabupaten; dan d) Kerjasama desa dengan pihak ketiga. Bidang Kerjasama Desa dengan Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi: Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa; Peningkatan Pelayanan Pendidikan; Kesehatan; Sosial Budaya; Ketentraman dan Ketertiban; Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; Tenaga Kerja; Pekerjaan Umum; Batas Desa; dan/atau Lain-lain kegiatan yang
menjadi kewenangan desa. Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan Kerjasama. Badan Kerjasama tersebut bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya. Badan kerjasama dapat membentuk Sekretariat yang bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama. Penentuan Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan kerjasama. Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa. Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing. Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing. Peran BPD dalam kerjasama desa adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa. Sumber: www.mojoagung.grobogan. go.id
Edisi 26: Agustus - Oktober 2016
Tajuk Utama
Mendorong Kemandirian Desa Melalui BKD Di era globalisasi sekarang ini, desa harus mampu membangun jaringan yang luas dan menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik itu antarpemerintah desa maupun dengan pihak ketiga. Berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang dihadapi desa, mau tidak mau mengharuskan desa untuk menstrategikan kerjasama dengan semua kekuatan, agar mampu menciptakan kemandirian desa. Makna kemandirian desa di sini bukan berarti desa bekerja sendiri dalam melakukan segala sesuatu untuk kepentingan desa dan masyarakatnya. Namun, prakarsa dan upaya untuk
bekerja sama dengan pihak lain senantiasa dilakukan agar posisi desa semakin kuat dan berdaya dalam upaya menciptakan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itulah, sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa harus melembagakan delegasi tiap desa dalam rangka melaksanakan kerjasama antardesa. Implementasinya adalah dengan membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD), yang merupakan pelembagaan dari delegasi desa. Selain mendorong kemandirian desa, nantinya BKD bertugas mewakili kepentingan desa di forum antardesa. Untuk itu
perlu juga dibentuk badan kerjasama antardesa di tingkat Kecamatan. Dengan terbentuknya BKD, diharapkan desa akan mempermudah dan memperlancar serta upaya percepatan kepada seluruh desa di dalam proses pelaksanaan pembangunan di masing-masing desa. Adapun kerjasama yang dapat disinergikan dalam BKD, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 92 UU Desa, yaitu meliputi bidang ekonomi produktif, kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan pembangunan serta bidang keamanan dan ketertiban. (jc) Diolah dari berbagai sumber
Tajuk Utama
Peluang dan Tantangan Kerjasama Desa Ketika UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 masih dalam bentuk Naskah Akademik RUU Desa, sempat terjadi polemik seputar klausul kerjasama antardesa, seperti yang menyangkut soal ruang lingkup kerja sama antardesa ataupun perihal kerja sama desa dengan pihak ketiga yang tadinya bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada intinya, dasar pemikiran dirumuskannya ketentuan tentang kerjasama antar desa adalah agar kerjasama yang dibangun desa lebih terarah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Memang, bukan rahasia lagi, selama ini peluang kerjasama antardesa yang dibuka UU sebelumnya (misal: UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) justru dimanfaatkan oleh elit-elit desa untuk penyaluran “aspirasi politik� bahkan hasrat kekuasaan mereka, sehingga fungsi kerjasama antardesa pun kerap terabaikan. Oleh karena itu, berdasarkan UU Desa, ada dua model kerja sama desa yang dapat di-
lakukan, yaitu kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kedua model kerjasama ini memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait kerja sama desa, UU Desa memandatkan beberapa hal. Pertama, UU ini memberikan kewenangan desa untuk membentuk badan kerjasama antardesa sekaligus kewenangan kepada badan tersebut untuk membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. Kedua, memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan musyawarah antardesa. Ketiga, menyatakan ketentuan tentang Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai dasar mengatur penetapan kerjasama antardesa dan pembentukan badan kerjasama antardesa. Keempat, memberikan peluang dibentuknya BUM Desa yang dapat dimiliki oleh dua desa atau lebih. Kendati demikian, di balik peluang yang ada, tentu ada pula tantangan
yang dapat berdampak pada terbatasnya ruang gerak dalam implementasi kerja sama desa yang termaktub dalam UU Desa tersebut. Sebagai contoh adalah pengaturan tentang ruang lingkup kerjasama antardesa. Dengan dibatasinya ruang lingkup sebagaimana dituangkan pada pasal 92 ayat 1, desa tidak memiliki legitimasi untuk mengadakan kerjasama di luar hal-hal diatur tersebut. Ketentuan mengenai Peraturan Bersama Kepala Desa juga akan memunculkan tantangan tersendiri bagi kepala-kepala desa, sebab ini merupakan hal baru bagi mereka. Kepala desa belum memiliki model bagaimana peraturan ini dirumuskan. Kemudian yang menyangkut aturan tentang kerjasama antardesa dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, dua desa yang telah bekerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki bersama akan mengembangkan lebih jauh dengan melibatkan investor. Saat kedua desa ini akan bekerjasama dengan investor tersebut, bagaimana mekanisme yang harus dijalankan? Dalam kondisi kekosongan peraturan tentang hal ini, justru ada peluang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil alih sebagai pihak yang bekerjasama dengan investor tersebut. (jc) Diolah dari berbagai sumber
Edisi 26: Agustus - Oktober 2016
3
Advokasi
Implementasi Nawacita Belum Wujudkan Kesejahteraan Sosial Implementasi Nawacita saat ini untuk pembangunan daerah dianggap belum bisa mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebab, adanya eksploitasi sumber daya alam (SDA) daerah pinggiran untuk kepentingan pihak swasta dan asing menjadikan Indonesia sebagai negara ‘centeng’. Demikian dikatakan Ketua perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Prof Dawam Raharjo pada acara simposium regional yang digelar Yayasan Bitra Indonesia, dengan tema ‘Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Implementasi Nawacita Dalam Perspektif Pelaku di Daerah’, Agustus lalu, di Medan. Pada simposium regional yang dilakukan pertama kali di kota Medan, Sumatera Utara, ini turut hadir sebagai pembicara, staf pengajar Ilmu Politik Fisipol USU Ahmad Taufan Damanik, Riza Fakhrumi Tahir (jurnalis), serta Ir. H. Soekirman (Dewan Pembina Bitra Indonesia). Menurut Dawam, kesejahteraan sosial bisa dicapai melalui
4
pembangunan pinggiran daerah dan desa di kabupaten dan provinsi, dengan alternatif dikerjakan masyarakatnya sendiri dari tingkat desa untuk bisa mengekploitasi sumber daya alam tersebut. “Kenyataannya, pembangunan identik dengan eksploitasi daerah pinggiran. Sedangkan negara dan pemerintah daerah kerap menjadi ‘centeng’ untuk melindungi pihak lain untuk eksploitasi sumber daya alam dengan
memberi izin,” ujarnya. Lebih lanjut Dawam menuturkan, kesejahteraan sosial bisa dicapai melalui pembangunan daerah jika menganut negara kesatuan. “Indonesia tidak menganut paham world system of modern (sistem modern dunia) berdasarkan kapitalis. Karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem kesejahteraan sosial,” katanya. (isw/jc)
Edisi 26: Agustus - Oktober 2016
Advokasi
Penyediaan Saluran Pengaduan Masyarakat, Kewajiban Pemerintah Sesuai amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik, instansi penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Misalnya pengaduan melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), sebuah sarana aspirasi dan pengaduan
berbasis media sosial yang difasilitasi Kantor Staf Presiden RI, yang mudah diakses, terpadu serta terkoneksi dengan berbagai instansi, baik kementrian, lembaga, BUMN, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini terungkap pada pembukaan “Pelatihan Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan Sistem LAPOR bagi Pengurus Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) di Kabupaten Serdang Bedagai”, September, di Medan. Pelatihan yang diadakan Bitra Indonesia ini menghadirkan Fanni Irsanti dari Kantor Staf Presiden RI, Farhan Zamzamy (Tim Reformasi Serdang Bedagai), serta diikuti 25 OMS dari 3 wilayah, yaitu Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Batubara. Menurut Hawari Hasibuan SH., Koordinator Formasi RB, pelatihan ini merupakan apresiasi atas MoU LAPOR di Kabupaten Sergai pada 1 Juni 2016 lalu. “Kita berharap implementasi LAPOR ini dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sergai,” ujarnya. Fanni Irsanti menambahkan, sistem LAPOR ini harus menjadi jembatan partisipasi komunikasi yang baik bagi masyarakat dan pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. “Ke depan, seluruh pemerintah daerah harus terintegrasi dalam sistem LAPOR,” katanya. (jc)
Credit Union
Pembelajaran Merintis Credit Union Dari pengalaman para perintis CU, dapat dipetik beberapa poin penting yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk menghidupkan CU. Hampir semua CU lahir dari sebuah komunitas atau sekelompok orang yang memiliki keprihatinan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam perkembangan selanjutnya, ada yang memakai pola memohon dukungan pinjaman dari sponsor. Ada yang menjadi tempat pelayanan CU lain yang sudah berkembang dan ada yang memulai dari sekelompok kecil anggo-
Edisi 26: Agustus - Oktober 2016
ta yang konsisten menabung, setelah menjadi besar lalu membuka diri untuk menerima anggota. Hal penting dalam perintisan CU ialah semua unsur di komunitas perlu mendukung gerakan pemberdayaan CU berupa animasi, fasilitasi dan promosi. Animasi dapat berbentuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, visitasi dan seminar tentang CU. Sedangkan fasilitasi dapat berupa dukungan finansial, perlengkapan dan pelatihan kepada pengurus CU. Selanjutnya, CU dapat didorong ter-
us pertumbuhannya lewat promosi dan penjaringan anggota. Kelak, jika CU semakin memenuhi kriteria modern, CU menjadi lembaga milik anggota yang bersifat universal, sekaligus merupakan wujud persekutuan, kemandirian dan solidaritas demi mewujudkan kesejahteraan umum. Harapannya, gerakan CU semakin dikenal dengan baik, sehingga terjadi karya pemberdayaan sosial. Selain itu, perlu terus diingatkan agar kegiatan keuangan mikro dapat memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan prinsip CU modern yaitu memiliki jumlah anggota dan aset yang ideal, berbadan hukum dan telah bergabung dengan Puskopdit. Demi keberlanjutan, gerakan CU tidak hanya memerlukan sentuhan manajemen yang baik, namun juga penguatan dalam hal nilai dan etika. Hal itu penting agar gerakan CU berkesinambungan dan berkembang pada jalur yang benar. (lulukwidyawan) Sumber: www.kompasiana.com
5
Pertanian
Lebih Untung, Petani Karet pun Melirik Jengkol Pada tahun 2000-an, banyak masyarakat rela menebang pohon jengkolnya karena dianggap tidak bernilai dan mengganggu pertumbuhan karet sebagai komoditas utamanya. Kini, anggapan itu ternyata salah karena naiknya harga jengkol dan di saat yang sama harga karet rendah. Suparno, petani di Dusun Damar Hitam, Desa Mekar Makmur, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengatakan, saat ini dia mulai menanam kembali tanaman jengkol. “Sekarang ini, harga jengkol lebih menguntungkan daripada karet. Dan saya menanam tanaman jengkol secara tumpang sari,” jelasnya. Saat ini, harga jengkol yang sudah dikupas di tingkat petani berkisar Rp 15.000 per kilogram (kg). Sedangkan jengkol yang belum dikupas harganya Rp 5.000 per kg. “Di musim trek seperti sekarang ini ditambah musim kemarau panjang yang ditandai dengan minimnya curah hujan produksi jengkol
6
hanya berkisar 50 kg per pohon. Sedangkan ketika musim penghujan atau dengan curah hujan mencukupi, produksinya bisa naik menjadi 1,2 ton per pohon,” jelas Suparno. Saat ini, Suparno masih menanam lima pohon jengkol yang ditanamnya di antara tanaman karet miliknya. Dan dia akan memperbanyak lagi tanaman jengkolnya mengingat harga getah karet saat ini anjlok. “Sekarang saya lagi melakukan pembibitan tanaman jengkol,” imbuhnya. Suparno mengatakan, pemahaman petani terhadap jengkol kini sudah berubah. Dari sebelumnya dianggap tak lebih berharga dari karet, petani mulai menanami jengkol biarpun karet tetap dipertahankan. “Dulu, pemilik tanaman jengkol memilih menebangnya daripada membiarkannya hidup berdampingan dengan tanaman karet. Sebagian petani menjual pohonnya untuk diambil kayunya meskipun harganya sangat murah. Untuk 8-10 pohon
jengkol harganya hanya Rp 800.000 saja,” jelasnya. Tapi dengan harga jual jengkol kupas sekarang ini Rp 15.000 per kg di tingkat petani, bertanam jengkol sudah lebih menguntungkan dibanding karet meskipun usia tanam jengkol mulai berbuah paling cepat berumur 7 tahun. “Jengkol ini untuk investasi jangka panjang. Artinya, kalau bisa tumpang sari, di saat harga karet cuma Rp 6.750 per kg, kita pilih jengkol lah,” katanya. Sementara itu, Suep Manto Bangun dari Kelompok Tani Usaha Bersama, di Dusun Damar Hitam Desa Mekar Makmur mengatakan, saat ini petani sudah mulai membuat pembibitan tanaman jengkol untuk memenuhi permintaan bibit jengkol yang mulai banyak. “Harapannya, petani bisa tetap mendapatkan untung ketika harga karet rendah. Bisa saling mengisilah antara jengkol dan karet,” kata Suep. (iwan) Sumber: www.suaratani.com
Edisi 26: Agustus - Oktober 2016
Kesehatan Alternatif
Berbagai Manfaat Buah Rambai Sepintas lalu, buah ini memang mirip buah duku, tapi daging buahnya tidaklah semanis buah duku. Ya, itulah rambai, buah-buahan yang masih mempunyai kerabat dengan buah kepundung. Yang membedakan yaitu bahwa bunga serta buah menteng (sebutan lain buah rambai) tumbuh di ujung dahan dan rasa dari buah rambai ini relatif lebih manis. Buah yang mempunyai nama latin Baccaurea motleyana ini umumnya tumbuh di daerah Asia Tenggara. Kandungan air di dalam buah rambai ini dinilai lumayan berguna untuk menahan dahaga serta serat buahnya amat baik untuk kesehatan pencernaan tubuh meskipun tidak terlampau banyak. Biasanya, buah rambai ini diolah sebagai bumbu pengganti asam atau campuran masak ikan, dijadikan manisan dan selai. Selain itu, kulit buah rambai juga bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit.
Berikut manfaat kulit buah rambai: 1. Untuk penyakit kulit Bila alami penyakit kulit seperti panu, kurap dan lain sebagainya, tak perlu terlampau cemas. Caranya, tumbuk halus kulit buah rambai lalu oleskan ke kulit yang terkena penyakit kulit. 2. Untuk ibu yang habis melahirkan Caranya: rebus kulit buah rambai ini
sebagai ramuan untuk dikonsumsi oleh ibu yang baru melahirkan supaya cepat sembuh serta sehat. 3. Untuk mata merah Tumbuklah kulit buah rambai dan gunakan cairan hasil tumbukan tersebut untuk menyembuhkan mata yang merah atau perih. (jc) Diolah dari berbagai sumber
Kabar Dari Kampung
Cek Lingkungan Sistem untuk Akurasi Data dalam AKP Dalam proses berjalannya pendataan AKP (Analisis Kemiskinan Partisifatif), model pendataan AKP yang sederhana mampu menyimpan potensi sumber data yang sangat luas, lengkap dan terbuka. Tim AKP yang mendapat mandat dari desa akan menggali data kemiskinan dari setiap warga sesuai dengan indikator-indikator kemiskinan yang disusun warga secara partisipatif. Masing-masing warga harus menyimak pernyataan dari warga yang lain. Demikian yang disampaikan M. Taufik Nasution, sebagai tim pelaksana AKP Desa Tanjung Harap, Kec. Serbajadi, Kabupetan Serdang Bedagai, beberapa bulan lalu. Senada dengan Taufik, Helmi Fachri, Ketua Tim AKP menyebutkan, kalaupun ada pernyataan warga yang tidak benar atau meragukan, tim pelaksana wajib mengoreksinya melalui warga yang lainnya (tetangga) atau sistem ricek atau cek lingkungan. “Karena tujuan dari AKP ini sendiri adalah bagaimana pemerintahan desa mempunyai sebuah database kemiskinan yang
Edisi 26: Agustus - Oktober 2016
didapat dari masyarakat sendiri dan kedepannya berguna sebagai basis data untuk pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin agar dapat mengurangi angka kemiskinan di desa,” tutur pria yang akrab dipanggil Fachri ini. Sayangnya, lanjut Fachri, tidak semua warga desa Tanjung Harap yang masuk ke dalam data dasar kemiskinan bersikap jujur. Masih ada sebagian yang berusaha untuk berbohong dengan apa yang dimilikinya. Belum lagi ada warga yang secara langsung meminta masuk dalam daftar warga yang disurvey karena merasa dirinya miskin. Padahal dalam sosialisasi sebelumnya telah dijelaskan pendataan kali ini tidak berarti mengubah penerima bantuan yang telah ditetapkan sebelumnya tetapi sebagai rujukan setiap kebijakan desa ataupun pemberdayaan agar bisa tepat sasaran. “Hal ini tentunya menjadi tugas penting tim pelaksana untuk melakukan cek lingkungan, agar kuisioner
yang diisi tepat dan akurat,” jelasnya. Sementara itu, Siti Nurliah, salah satu dari dua perempuan Tim pelaksana AKP Desa Tanjung Harap, mengatakan, saat dilakukan survey, beberapa kali ditemukan adanya responden (warga desa) yang kurang jujur dan cek lingkungan pada tetangga sekitar menjadi sistem ricek yang dapat memperbaiki data warga yang kurang jujur. “Hal ini cukup efektif untuk mengoreksi kondisi responden sebenarnya,” ujar Siti. “Untuk itulah dalam pelaksanaan survey AKP sangat diperlukan proses cek lingkungan. Cek lingkungan sendiri bertujuan untuk mengoreksi dengan harapan mengetahui keadaan atau kondisi responden yang sesungguhnya. Dengan cara pendataan kemiskinan yang partisipatif metode AKP ini, data yang terhimpun bisa lebih terpercaya. Sehingga tidak ada ketimpangan data lagi,” pungkas Siti. Penulis: M S Putra, Jurnalis Warga Desa Tanjung Harap, Serbajadi, Sergai.
7
Profil
Hidup Disiplin Agar Tak Terombang-Ambing Sejak mengenal Bitra Indonesia, Mul mengaku kalau pengalaman dan semangat belajarnya makin bertambah. Apalagi saat dia diajak Bitra mengikuti pameran produk pertanian organik di Bogor, yang diadakan Aliansi Organis Indonesia (AOI) dan PAMOR, September lalu. Ada kesan mendalam yang membuat dia makin termotivasi untuk belajar pertanian organik. Menurut pria tamatan SMA Setia Budi Perbaungan jurusan Biologi ini, dulu memang ada niatnya untuk kuliah pertanian. Makanya, meskipun cita-citanya itu tidak kesampaian, Mul beruntung bisa belajar pertanian melalui Bitra Indonesia. Ke depan, Mul juga berharap, selain memberi penyuluhan, Bitra Indonesia, AOI dan PAMOR hendaknya mau membantu petani memasarkan produk pertanian organik
kepada masyarakat luas. “Karena saat ini petani agak bingung mau memasarkan hasil panennya ke mana,” ujarnya. Perkenalan Mul dengan Bitra berawal pada tahun 2014, di Desa Sayum Sabah, yaitu ketika mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan bibit kelapa, bibit sengon dan bibit mahoni. Sejak itulah Mul aktif mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan Bitra, mulai sekolah lapang pertanian organik, jurnalisme warga, Credit Union (CU), bagaimana menyusun RPJMDesa, sampai diskusidiskusi tentang pelayanan publik dan pembangunan di desa. Bagi pria yang bernama lengkap Muliono, kelahiran Desa Bingkat, 15 Juni 1977 ini, berbagai pelatihan yang diikutinya itu merupakan anugerah yang patut disyukuri. Tak heran, setiap pelatihan, Mul selalu antusias bertanya dan mencatat apa saja yang menurutnya harus dia ketahui. Lalu hasil dari pelatihan itu pun kerap dia praktekkan di lingkungan keluarga dan
kelompoknya. Kini, selain bertani, beternak, dan buka warung kecil-kecilan, sudah setahun lebih pula Mul dipercaya teman-temannya sebagai Ketua CU Sepakat dan juga sekretaris di Kelompok Tani Sepakat Desa Bingkat. Soal catat-mencatat, Mul merasa senang bisa menuangkan berbagai aspirasinya lewat tulisan. Dia rajin mencatat berbagai kegiatan yang dilakukannya bahkan apa saja yang menyangkut pembangunan di desanya. Contohnya, soal distribusi air yang mengecewakan masyarakat, transparansi pembangunan desa atau hasil musrenbang di desanya. “Harapan saya, apa yang dilakukan aparat desa bisa sejalan dengan keinginan masyarakat dalam membangun desa,” ujarnya. Dalam berkegiatan, suami Lelawati ini memang terkenal aktif. Semasa remaja dia pernah ikut remaja mesjid, klub sepakbola Bingkat Merpati (sebagai pemain belakang atau bek). Bahkan waktu SMP, Mul pernah menjadi juara III menggambar sekecamatan Perbaungan. Menurut Mul, kegiatan positif ini dia lakukan untuk menghindarkan diri dari pengaruhpengaruh buruk pergaulan, misalnya dari minuman keras dan merokok. “Soal dukungan keluarga, selama jalan kita nggak belok-belok, insyaallah istri akan mendukung,” katanya. Untuk itu, agar setiap kegiatan menjadi terarah dan bermanfaat, Mul selalu menerapkan sikap disiplin, baik ketika mengikuti pelatihan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya, kepada anak-anaknya pun Mul berpesan untuk tetap disiplin. “Karena hidup tanpa disiplin akan mudah terombang-ambing,” kata ayah 4 anak ini. (jc)
Edisi 26: Agustus - Oktober 2016