Edisi 7/Nopember-Desember 2012 Untuk Kalangan Terbatas
Upaya Penyelamatan DAS Belum Terlambat
Daftar Isi Tajuk Utama - Mewujudkan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu - Tantangan Pengelolaan DAS di Indonesia - DAS Wampu Mesti Diselamatkan Secara Komprehensif - Kebun Polikultur untuk Rehabilitasi DAS Wampu Advokasi - Forum Bersama Pertanian Organik Sumatra - Kewajiban Pemerintah Mewujudkan Kedaulatan Pangan - Sumber Hayati Lokal Pangan - Harapan Baru Masyarakat Kelaparan di Hari Pangan Sedunia
2 3 4 5 6 7 8 9
Pertanian - AOI Ajak Masyarakat Kembangkan Sistem PGS
10
Credit Union - Koperasi Mengurangi Kemiskinan
11
Kesehatan Alternatif - Khasiat “Si Pengelana Matahari” - Mengintip Khasiat “Si Buah Menor”
12 13
Profil - Hidroponik dengan Sistem Pertanian Ramah Lingkungan
14
Kabar Dari Kampung - Suka Duka dari Kelompok Radio Salam - Berbagi Informasi di Radio Komunitas Salam - Warga Pantai Gemi Termakan Janji PLN
15 15 15
Dalam beberapa penelitian yang dilakukan para aktivis lingkungan ditemukan banyaknya kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang masih bermasalah, yaitu DAS berPrioritas I (kritis atau tidak sehat). Hal ini jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berada di sepanjang DAS tersebut. Rusaknya kondisi DAS membuktikan bahwa pengelolaan DAS belum dilakukan secara optimal. Tambahan lagi sinergitas untuk itu masih lemah, sehingga pengelolaan DAS belum terlaksana secara baik dan efektif. Sudah tentu cara pandang masyarakat terhadap DAS juga menjadi sorotan. Selama ini DAS dianggap sebagai bagian belakang rumah, alias saluran pembuangan belaka. Misalnya sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga dan juga limbah industri. Ironisnya, membuang sampah dan limbah malah dianggap hal yang lumrah. Lumrah dalam arti kata tak dianggap menjadi masalah selama aliran sungai tersebut mengalir ke laut. Padahal, sikap pragmatis masyarakat seperti ini justru akan menambah kerusakan fungsi DAS sebagai urat nadi kehidupan, yaitu sumber air rumah tangga dan industri. Terkadang karena DAS merupakan sumber ekonomi yang berasal dari kemurahan alam, eksploitasi terhadap DAS pun dianggap sah-sah saja, sehingga tak butuh pengelolaan dari masyarakat. Adanya pemukimam sekitar DAS, galian C atau illegal logging, misalnya, juga merupakan contoh problematik yang dianggap biasa. Alhasil, masyarakat yang orientasinya ekonomi semata tak memandang DAS sebagai kemurahan alam yang patut dilestarikan. Tentu dampak tidak efektifnya pengelolaan DAS ini berakibat pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Terjadinya erosi, sedimentasi, bahkan bencana banjir longsor lantas menjadi momok bagi masyarakat yang hidup di sepanjang DAS. Hal ini merupakan dampak negatif akibat tidak bijaknya masyarakat terhadap sistem pengelolaan DAS. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dan sikap tegas pemerintah dalam pengelolaan DAS secara terpadu. Pendek kata, upaya penyelamatan DAS belumlah terlambat, asal masyarakat dan pemerintah punya kemauan. Tambahan lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, maka harapan dan peluang untuk menyelesaikan masalah DAS tersebut lebih terbuka luas. Kendati demikian, perlu ada sinergi yang solid antara masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam melestarikan DAS bagi kehidupan. Misalnya dalam hal melakukan gerakan reboisasi bersama, penyuluhan tentang pentingnya DAS dan pengembangan pola pertanian polikultur di sepanjang DAS, termasuk kerja sama antardaerah. Menggali kearifan lokal dalam mensukseskan pengelolaan DAS juga patut jadi pertimbangan. (red)
Newsletter Bitranet / Edisi 7: Nopember-Desember 2012
1