DWI MINGGUAN TERBIT 12 HALAMAN
Edisi: 119/Thn IV / 27 April - 10 Mei 2011
Mobil Pelangsir Terjaring Aparat
Anggaran Diduga Menguap Rp 4 M
Proyek Sudin PU Tata Air Jakpus Amburadul
Hal.
Harga Eceran :
3
Hal.
6
Rp. 3.000,-
(Jabodetabek)
Mendiknas: Tidak Ada Kebocoran Soal UN SMA Hal. 10
KPK Harus Ungkap Pelaku Utama Korupsi di Kemenpora Jakarta, Melayu Pos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak juga harus mengungkap siapa aktor utama dalam kasus dugaan korupsi dalam pembangunan wisma atlet di Palembang. Komisi diminta tidak tebang pilih dalam menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat.
Talita Latief
Ingin Pernikahan Standar TITIAN MUHIBAH
Baca di hal. 11
Kemiskinan
Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta KEMISKINAN saat ini masih saja menjadi isu fundamental bangsa kita. Pada lain perkataan, kemiskinan itu adalah kurangnya kesejahteraan. Pada klasifikasi kelompok petani, kesejahteraannnya berkurang karena inflasi. Misalnya pada tahun 2004, nilai tukar bertengger pada angka 118. Artinya pendapatan untuk 118 digunakan biaya 100. Tapi kemudian merosot menjadi 99. Jadi artinya untuk mencapai pendapatan 118 hanya ada biaya 99. Kekurangan selisih itu dibantu dengan subsidi. Ini menjelaskan nilai tukar merosot, yang juga mengindikasikan kesejahteraan merosot pula kamampuan daya beli. Kemampuan pendapatan dimakan oleh jatuhnya nilai uang terhadap barang (inflasi). Lebih lanjut bisa ditanmbhkan bahwa kemiskinan punya kedekatan makna atau padanan kata lain seperti Fuqara (fakir), mustadafiin (kelompok tertindas), dhuafa (kaum yang lemah). Jika demikian, kaum yang miskin itu adalah mereka karena memang fakir atau kekurangan, atau juga karena mereka tertindas demikian oleh faktor lain, juga kemiskinan disebabkan ketidak berdayaan dan keterbatasan sendiri. Tetapi kemiskinan bisa diperjelas oleh lawan kata (contra meaning) zalimun (orang yang zalim) aghniyaa (orang kaya) mustakbirun (penguasa) dan mufassidun (kaum koruptor). Artinya di sini, ada kontra beda yang nyata orang miskin dengan, penguasa, kelompok penindas, kelompok koruptor tersebut. Sebagai bagian dari realitas, mungkin semantik kata di atas harus kita terima. Namun berpijak dari persfektif iman tentu saja kita harus menentukan sikap yang jelas. Alangkah ironinya kita sebagai bangsa hidup dalam kemsikinan. Di lain pihak ada kalangan yang menikmati sumber dari negeri kita ini tanpa peduli dengan kenyataan yang dialamai umat kita. Ajaran Islam tentang reski, ada jaminan dari Tuhan bahwa segala makhuk sudah ada ketentuan reskinya. Karena itu konsep kemiskinan mempunyai persfektif buka hanya ekonomi tetapi juga berada dalam konsep tauhid. Lebih dari itu ada hadist nabi yang berbunyi wayan syuruna bidhuafaa akum dan menanglah kamu bersama kaum yang lemah Rumusan menang bisa kita jadikan landasan politik sebagai bentuk pemihakan atau dukungan kesadaran kita. Yang wajib dibela dan dimenangkan itu pihak yang mana. Posisi keberpihakan kita haruslah secara jelas Kejelasan Bersambung ke hal. 11
PANTUN MELAYU
Sirih berlipat sirih pinang Sirih dari Pulau Mutiara Pemanis kata selamat datang Awal Bismillah pembuka bicara
Ayam hutan terbang ke hutan Tali tersangkut pagar berduri Adik bukan saudara bukan Hati tersangkut kerana budi
Bila memandang ke muka laut Nampak sampan mudik ke hulu Bila terkenang mulut menyebut Budi yang baik ingat selalu
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, Bambang Soesatyo menilai, tiga tersangka yang ditangkap tangan KPK dalam kasus itu pada Kamis (21/4) lalu merupakan orang-orang yang berada di level pelaksana. Dia menilai pasti ada orang yang menggerakkan dalam koruspsi di Kementrian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) itu. “KPK harus dapat menangkap pelaku utamanya. Karena kalau kita lihat profil yang ditangkap tangan KPK itu adalah hanya kaki tangan atau level pelaksana. Bukan pemain atau pelaku utama,”
tandas Bambang Soesatyo. Seperti diberitakan sebelumya, Kamis (21/4) KPK menangkap Sesmenpora, Wafid Muharam di kantornya di lantai 3 Gedung Kemenpora. Dia tertangkap tangan sedang menerima suap dari kontraktor bernama Mohammad El Idris yang diperantarai seorang broker, Mirdo Rosalina Manulang. Ketiganya pun langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Jumat (22/4) lalu. Dalam penangkapan ketiganya, penyidik menyita tiga cek senilai Rp 3,2 miliar yang Bersambung ke hal. 11
Foto: Ist
TOLAK UNDANG - UNDANG REVISI KPK. Koordinator Monitoring dan Investigasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Indonesia Muhammad Hendra Setiawan (kiri) Peneliti Divisi Investigasi ICW Tama Satya Langkun (2 kiri), Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febridiansyah (2 kanan), dan Peneliti Hukum ICW Donal Fariz (kanan), saat jumpa pers terkait rencana revisi UU KPK oleh DPR, di kantor ICW (kiri ke kanan), Jakarta Selatan, Minggu (24/4). Menurut ICW dan MaPPI rencana revisi ini sangat potensial digunakan untuk menyerang balik upayaupaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
Patrialis Akbar Harapan Masyarakat Minang Jakarta, Melayu Pos Patrialis Akbar kini menjadi tokoh harapan masyarakat Minang masa depan mengingat dia merupakan orang yang intelek dan energik. Di samping itu, dia adalah tokoh muda yang memiliki kesabaran yang tinggi dan semangat tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sekaligus mantan angota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonsia (DPR RI) menunjukkan keberaniannya saat 100 hari menjabat menteri langsung menggebrak membongkar persoalan Lembaga
Pemasyrakatan (Lapas) dalam departemennya dan meluncurkan program Desa Sadar Hukum. “Saya menilai Patrialis Akbar pantas menyandang simbol yang mewakili orang Minang saat ini. Bahkan lebih dari itu, dia sudah menjadi refresentasi masyarakat Sumatera,” ujar Rahiman Sabirin SH, MH, Direktur Lembaga Hukum Indonesia Cerah, saat ditemui Melayu Pos, Sabtu (23/4) di kantornya Jalan Lenteng Agung Nomor 22 bersebelahan kantor DPP PDIP. Menurut Rahiman Sabirin yang juga asal Minang, penilaian sebagai tokoh berdasarkan beberapa faktor. Antara
Patrialis Akbar Menkumham
lain dia orang Minang dekat ke pusat kekuasaan kini yang jadi menteri, dia juga kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Bersambung ke hal. 11
Oknum DPRD Diduga Pemilik Hutan
Kapolda Diminta Usut Keberadaan Escavator Pelalawan, Melayu Pos Masyarakat Kabupaten Pelalawan meminta Kapolda Riau mengusut keberadaan satu unit escavator yang diduga milik Dinas Kimpraswil Propinsi Riau yang sedang beroperasi membuka hutan yang dijadikan kebun kelapa sawit di Desa Mamahan Jaya, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan yang sudah beroperasi sejak tahun 2010. Keberadaan escavator tersebut diketahui atas informasi dari masyarakat setempat kepada sejumlah media dan LSM di Kabupaten Pelalawan yang diketahui tiba-tiba hutan sekitar Desa Mamahan
Jaya habis dijadikan kebun kelapa sawit. Iwan salah satu masyarakat setempat kepada Melayu Pos mengatakan, “Awalnya memang ada masyarakat petani sekitar desa ini yang membuka lahan kebun dengan cara menggarap seluas 1-2 ha, namun pada awal tahun 2010 tiba ada escavator yang masuk menyerobot hutan dan terakhir masuk lagi satu unit escavator warna orange pada bulan Juli 2010 hingga sekarang.” Ketika ditanya siapa nama pemilik escavator dan pemilik hutan, Iwan mengatakan diseBersambung ke hal. 11
Taman Hocky Belum Miliki Izin Pariwisata
Aset Koperasi Rp 11 M Tidak Jelas
Pekerjakan Anak di Bawah Umur
Sjamsuridjal Akui Uang Hilang “Hanya” Rp 350 Juta
Restauran dan tempat karaoke Taman Hocky diduga tanpa izin.
HISTLEGEND
Karimun, Melayu Pos Niat pengusaha restauran dan juga karaoke di Kecamatan Kundur memang patut mendapat acungan jempol oleh masyarakat, apa lagi pengusaha semacam ini dikategorikan salah satu pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun. Akan tetapi pernahkah kita berpikir kalau usaha tersebut telah menghancurkan martabad bangsa dan menghancurkan generasi mudapenerus. Seperti halnya Bersambung ke hal. 11
Oleh Rida K. Liamsi
Jakarta, Melayu Pos Dugaan penyelewengan aset Koperasi Karyawan Walikota Jakarta Pusat sekitar Rp 11 miliar semakin jelas, dana yang tersimpan di koperasi diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh pejabat, sehingga membuat banyak anggota yang resah, dan minta uangnya dikembalikan oleh pengurus. Perhitungan total asset koperasi tersebut menurut
sejumlah anggota sekitar Rp 11 miliar, dengan perincian sebagai berikut; uang pangkal sekitar Rp 10 juta, iuran anggota sekitar Rp 7,5 juta, kontribuasi pedagang kaki lima dan sewa tempat usaha sekitar Rp 1,5 juta dan bunga deposito sekitar Rp 2,126 miliar. “Namanya koperasi simpan pinjam karyawan, tetapi kita sulit untuk meminjam Bersambung ke hal. 11 Bagian: Kedua
Kerajaan Melayu Riau Bagian dari Sejarah Indonesia dan Malaysia? Riau masuk bagian Sultan Riau Lingga dan dibawah pengawasan Belanda dan Singapura dan Johor, menjadi bagian Semenanjung Melaysia di bawah kekuasan Inggris. Dr Onghokham juga melihat dalam sejarah perkembangannya Kesultanan Riau itu, atau lebih tepat Riau dahulunya itu, dalam percaturan Politik internasional tidak pernah merupakan pusat kekuasaan terpenting atau terbesar. Wilayah itu hanya
menjadi pemukiman orang laut dan tempat pelarian rajaraja yang syah, atau dinasti atau wangsa sah sekitarnya digulingkan. Peranan Kesultanan Riau pada tahun-tahun setelah 1511, yaitu sebagai tempat strategis untuk melakukan gerilya laut, seperti untuk menyerang Protugis di Malaka. Sumber-sumber Protugis, menurut Dr Ong, menyebut gerilnya laut yang berpangkat di pulau Bintan itu sebagai bajak laut. Meskipun untuk pengertian ini,
Onghokham perlu mengaris bawahi bahwa pada zaman itu, antara perang, politik, perdagangan dan pembajak laut tak banyak bedanya. Aksi Protugis menyerang Malaka 1511 itupun tak lain sama dengan bajak laut. Demikian juga blokade Belanda terhadap Makasar atau Banten abad ke-17. Tetapi, bagaimanapun, Dr Onghokham membenarkan bahwa dalam soal budaya, Kepulauan Riau tidak kalah Bersambung ke hal. 11