Melayu Pos 207

TERBIT 12 HALAMAN

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Harga Eceran : Rp. 3.500,- (Jabodetabek)

DERITA PENERUS BANGSA CACAT PERMANEN

Sulitnya Menemui Gubernur Riau Pekanbaru (MP) - Dalam memperjuangkan nasib penerus bangsa yang telah cacat permanen akibat kejadian kecelakaan saat mengikuti apel upacara di sekolah, tiang bendera yang telah menimpa penerus bangsa harus menjalan pengobatan serius dan terus menerus, namun kemampuan orangtua untuk memperjuangkan anaknya kandas di rumah kediaman Gubernur Riau.

Dua hari menunggu untuk menemui Gubernur Riau, Annas Maamun dari kantor Gubernur Riau saat apel upacara Pramuka sampai di rumah kediaman Gubernur Riau, namun hanya kekecewaan di raut wajah tamu yang tidak diharapkan oleh Gubernur terpilih Annas Maamun.

Lebih miris lagi, para tamu yang hadir mondar mandir di rumah

kediaman Gubernur Riau setiap hari selalu silih berganti. Sungguh malang nasib penerus bangsa yang tidak dapat ketemu sekalipun hanya lima menit untuk menyampaikan aspirasi dan arahan supaya mendapat perhatian dari Gubernur Riau Annas Maamun untuk kelanjutan nasib masa depan yang telah menjadi korban tertimpa tiang Bersambung ke hal. 11

Jokowi: Itu Pemotongan Kedaulatan Rakyat Jakarta (MP) - Keinginan sejumlah parpol di DPR saat Paripurna untuk memilih pilkada dipilih oleh DPRD, dinilai sebagai upaya memotong kedaulatan rakyat. Jika Pemilihan Gubernur dan Bupati maupun Walikota, dilakukan DPRD tak obahnya dengan kemunduran demokrasi.

DENADA

Pilih Makanan Sehat >>Baca di Halaman 11

TITIAN MUHIBAH

Kehidupan Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta

“Ya itu kemunduran demokrasi, dan itu pemotongan kedaulatan rakyat,” kata Presiden terpilih Jokowi Widodo.

Menurutnya, sistem pilkada yang berlaku sekarang sudah cukup baik dan ideal.

Sehingga, apabila harus diubah maka yang dievaluasi soal pelaksanaannya. Jokowi menolak kalau yang diubah justru mekanismenya. “Harus dievaluasi misalnya urusan biaya. Kalau masih ada pelaksanaan lapangan, harus diper-

baiki,” ujarnya.

Meski begitu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memutuskan soal mekanisme tersebut dalam RUU Pilkada. Dalam pembahasan RUU Pilkada ini, ada tiga tawaran yang diajukan. Pertama, tetap pada posisi sekarang ini, semuanya dipilih langsung. Kedua, gubernur saja yang dipilih DPRD. Untuk bupati dan wali kota, dipilih langsung. Ketiga, Bersambung ke hal. 11

Pantun Melayu Pohon enau belumlah layu Berbatang kekar angin berlalu Tanah Riau tanah Melayu Hutan dibakar sungguh terlalu Pergi ke pasar membeli pepaya Beli pepaya juga buah srikaya Orang amanah banyak yang percaya Tidak amanah siapa yang percaya Kalau mau jadi tuan tanah Emang perlu jadi orang tenar Kalau mau mendapat amanah Kita harus menjari orang yang benar

Seruyan (MP) - Usaha yang telah dilakukan pihak warga masyarakat yang notabenya menuntut adanya ganti rugi lahan yang berkaitan dengan pihak perusahaan terutama PT Sarana Titian Permata (STP-3) Wilmar Group yang dikenal dengan PT Mustika Sembuluh ternyata sampai sekarang ini masih belum ada penyelesaian, meski dasar yang dimiliki pihak warga masyarakat sudah diakui baik oleh Kecamatan Bersambung ke hal. 11

Kegiatan Camat mediasi tuntutan ganti rugi lahan.

Polda Riau Diminta Periksa Distamben Pelalawan Pelalawan (MP) - Pemenangan PT Fajar Kuansing Cemerlang dalam proses tender melalui ULP Kabupaten Pelalawan terindikasi curang. Dan realisasi pelaksanaan pemasangan JTM, JTR dan asesoris di Desa Lalang Kabung ke ibu kota Kecamatan Pelalawan dan Desa Sering yang dilaksanakan oleh perusahaan itu diduga tidak sesuai spek. Sehingga masyarakat meminta Tipikor Polda Riau segera memeriksa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan serta pihak yang terkait dalam pelaksanaan Bersambung ke hal. 11

K

ehidupan bagaikan air yang mengalir.

Ada perubahan. Namun ada yang dilanjutkan. Demikian kata Engku Sutan, ungkapan atau nasihat itu selalu diulang ulang oleh kebanyakan orang di kampung kami Engku Sutan (1880-1945) menyandang gelar Datuk Rajo Melayu. Penghulu Pucuk di kampung kami. Bertubuh sedang, berambut tipis putih ubanan. Mungkin tidak terlalu berlebihan kalau dia itu adalah sosok intelektual zaman. Nama yang selalu dikenang di kampung kami. Dia adalah seorang penghulu, sebuah kedudukan informal dalam suku. Kecuali itu ia banyak meninggal mahfuzat, bunga rampai hikmah. Ungkapan kata, misalan dan imajinasi.

Mungkin tidak keliru bahwa nafas dari ungkapan, kata misalan Engku Sutan, tidak sama dengan apa yang simpulkan oleh Taufiq Ismail penyair besar Indonesia era 66-an dan sampai kini, yaitu dengan kata merubah dunia.

Makanya Taufiq berpuisi, menciptakan kata yang berspirit, menggugah dan menantang.

Lihatlah misalnya Taufik memainkan katanya saya sudah mendaki. Saya sudah menurun. Dan saya sudah memukul angin.

Wah. Apa yang dicari Taufik adalah spirit berjalan melintasi jaman. Dalam kondisi, susah (mendaki) dalam suasana langkah menurun.

Suasana gagal memukul angin, lalu terkejut.

Engku Sutan kayaknya tidak membandingkannya dengan zaman Taufik berdasarkan gelora zaman 66-an. Sebab Engku Sutan hidup pada masa akhir abad 19. Zaman ekonomi masih dengan barter. Karena uang golden Belanda masih terbatas peredarannya.

Sang Penghulu ini, hidup di zaman belum Bersambung ke hal. 11

Mediasi yang Dilakukan Kecamatan Diduga Kongkalikong

JTM, JTR yang dipasang di Desa Lalang Kabung.

WARTAWAN BERHENTI DI SPBU

Nyaris Dipukuli Penyuplai BBM ke Jeregen Pelalawan (MP) - Tepat di SPBU No 14.2836109, yang terletak di dekat kantor Polres Pelalawan, Pangkalan Kerinci, ketika salah seorang wartawan berhenti, nyaris dipukuli para pengisi BBM ke jeregen. Kejadian itu, berawal ketika wartawan tersebut berhenti untuk mengangkat telefon genggamnya usai mengisi BBM mobilnya di SPBU tersebut. Untungnya rekan-rekan wartawan lainnya memberi pertolongan setelah dihubunginya.

Jasiman Nainggolan yang biasa dipanggil Romas (wartawan Jaya Pos) nyaris jadi korban penganiayaan orang tak dikenal di SPBU itu.

Dia menceritakan, “Saya mengendarai mobil Xenia BM 1673 CJ milik saya masuk di SPBU itu untuk mengisi BBM. Setelah BBM mobil saya selesai diisi, saya langsung mau keluar. Di jalan arah mau keluar kejalan hitam dari SPBU itu, saya berhenti mengangkat telefon. Sedang Bersambung ke hal. 11

HISTLEGEND

Aksi pengisian jeregen di SPBU dekat kantor Polres Pelalawan.

Pengadaan Lampu Tenaga Surya Dispakeb Labura Menjadi Perhatian Publik Labura (MP) - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) melalui Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan (Dispaskeb) menganggarkan dana anggaran sebesar Rp 8.245.000.000, tahun anggaran (TA) 2013 untuk program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan.

Dalam program itu dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa untuk penerangan lampu jalan, taman dan hutan kota yang meliputi

pemasangan baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), pemasangan lampu jalan tenaga surya di Desa Pulo Jantan, Kecamatan NAIX-X, Desa Aek Tapa, Kecamatan Marbau, Kelurahan Marbau, Kecamatan Marbau, serta lapangan bola kaki Polri, Kecamatan Kualuh Hulu.

Menurut data dan informasi yang diperoleh MP dari berbagai sumber mengatakan, untuk penerangan lampu Bersambung ke hal. 11

Janda Buronan BNN Kabur Pangkalpinang (MP) - Saat sedang asyik berpesta sabu seorang janda, yakni Yul (40) sekaligus bandar sabu yang beroperasi di Desa Konghin berhasil melarikan diri dari menggerbekan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Bangka Belitung, Selasa malam (3/9).

Informasi yang himpun, Yul sendiri saat pesta berlangsung sudah berhasil diamankan namun entah bagaimana akhirnya berhasil melarikan diri. Pesta yang berlangsung di rumah Yul sendiri petugas BNN berhasil menyita belasan bong (alat penghisap sabu), korek api serta beberapa gram sabu dari sisa pesta malam itu.

Selain itu, mobil Fanther merah milik tersangka ikut diamankan oleh petugas di BNN. BNN menyita mobil tersebut dikarenakan alat bukti berupa bong ditemukan di dalamnya.

“Kita lakukan penggerbekan malam itu yang Bersambung ke hal. 11

Bagian: Ketiga

Ambun dan Rimbun

S

ebelum kembali ke istana, kedua utusan t e r s e b u t memberitahukan kepadanya bahwa raja akan mengadakan sayembara memetik bunga melati. Barangsiapa yang dapat melompat dari halaman rumah istana sampai ke atap istana untuk mengambil bunga melati, dan menyerahkannya kepada putri raja, maka dia akan dijadikan menantu raja. Akan tetapi jika

gagal, maka dia akan mendapat hukuman gantung.

Si Ambun yang mendengar kabar itu, hampir semalaman tidak dapat memejamkam matanya. Ia ingin sekali mengikuti sayembara itu. Keesokan harinya, Ambun menemui si Nenek.

“Nek, bolehkah Ambun mengikuti sayembara itu?” tanya Ambun.

“Oh jangan, Cucuku!

Kamu akan dihukum gan-

tung jika gagal memetik bunga melati itu,” cegah si Nenek.

“Nenek tidak usah khawatir. Ambun pasti dapat mengatasinya,” kata si Ambun seraya memperlihatkan senjata dohongnya.

“Benda apa ini, Cucuku?” tanya si Nenek penasaran.

“Senjata pusaka peninggalan ayahku, Nek. Senjata ini dapat menolong jika diperlukan,” jelas Ambun.

Si Nenek pun yakin dan percaya dengan kata-kata Ambun, dan mengizinkannya untuk mengikuti sayem-

bara tersebut. Keesokan harinya, Ambun sudah bersiapsiap berangkat menuju istana untuk mengikuti sayembara tersebut.

“Maaf, Nek! Ambun ada satu permintaan,” kata Ambun.

“Apakah itu, Cucuku?” tanya si Nenek penasaran.

“Bersediakah Nenek menyaksikan sayembara itu.

Jika seandainya Ambun gagal, Nenek dapat menyaksikan Ambun menjalani hukuman gantung, dan saat itu adalah pertemuan terkahir Bersambung ke hal. 11

Opini

2

Akankah Datin Wan Azizah Ismail Menjadi MB Selangor?

SOROT Jangan Korbankan Demokrasi Karena Kepentingan Kelompok

D

emokrasi Indonesia sudah bertumbuh subur dan sudah melahirkan sejumlah pemimpin yang mampu membawa prubahan, baik dari tingkat daerah sampai ke pusat. Perkembangan demokrasi di tanah air, bahkan sudah mendapat pujian dari Negara lain. Di saat demokrasi mulai dirasakan manfaatnya oleh rakyat, kelangsungannya sudah mulai terusik lagi.

Sebab kelangsungan demokrasi di Indonesia bergerak maju atau mundur, ditentukan oleh DPR melalui sidang paripurna. Salah satu agenda yang dibahas mengenai rencana perubahan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi pilkada yang dipilih DPRD. Jika sidang paripurna DPR setuju perubahan Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada tersebut, selanjutnya tidak ada lagi kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih DPRD atau kembali seperti zaman Orde Baru.

Belajar dari pengalaman pada zaman Orde Baru, sebagian pemimpin daerah yang dipilih oleh DPRD itu bukan representasi keinginan rakyat. Karena itu, yang dikhawatirkan mereka cukup beralasan. Sudah terbayang bahwa perubahan tersebut justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pengusul perubahan RUU Pilkada khususnya adalah sebagian besar fraksi di DPR yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih. Pilkada langsung dianggap menghasilkan biaya besar dan menciptakan politik uang.

Namun sejumlah pihak menilai, usulan perubahan pilkada langsung menjadi pilkada oleh DPRD tersebut hanyalah akal-akalan dan sarat kepentingan politik pragmatis.

Dengan dalih efisiensi dan menghindarkan politik uang diusulkanlah perubahan Pilkada langsung dirubah dipilih DPRD. Padahal jika kepala daerah dipilih oleh DPRD besar kemungkinan politik uang akan terjadi di DPRD, dan terulang kembali KKN sehingga pemimpin yang lahir jauh dari harapan rakyat.

Pilkada langsung memang membutuhkan biaya, tetapi hasilnya dipastikan lebih baik ketimbang dipilih DPRD yang sarat kepentingan partai dan kelompok.

Selain itu, pilkada langsung memungkinkan ada tokoh masyarakat atau orang-orang hebat di luar partai yang dipilih, seperti melalui jalur perseorangan.

Dari data yang ada, pilkada langsung telah menghasilkan sejumlah pemimpin di daerah yang bagus dan banyak membantu masyarakat untuk memajukan daerah. Diantaranya, Tri Rismarini (Wali Kota Surabaya), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), dan lainnya.

Bahkan ada pemimpin daerah yang justru tidak menggunakan politik uang untuk menang, tetapi lewat program yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama ketika menjadi Bupati Belitung. 

Pembina: Mas’ud HMN, KRT. Heru Ansori, SH.MM Penasehat: Edigia, Gusti Bellaprisia, E. PGLK. Andanu, Jurik, Ucok Purba Penasehat Hukum: Junaedi Tarigan, SH, MH, Rida Ista Sitepu, SH Pemimpin Umum/Pemred/Penanggung Jawab: Raden Barus Wakil Pimpinan Redaksi: Martinus Siki Redaktur Pelaksana: Romario Barus Manager Jianbang : H Paulus Sirait, Rahmat Sinulingga Pemimpin Perusahaan: Sinton Sitepu Wakil Pemimpin Perusahaan: Fritz Bobby Barus, SE Sekretaris Perusahaan: Sakilah Manager Produksi: Arlianson Sphr Manager Iklan: Sudianto Bastian Manager Pemasaran: Robby MP Simatupang Disain Grafis: EdWin’d Dewan Redaksi: Raden Barus, Martinus Siki, Rahmat Sinulingga, Martin B, Sinton Sitepu, H Paulus Sirait Staf Redaksi: Aceng Eris, Sip, Asep Soepandi, Bisner PS, Hotman S, Wasnadi S, Anwar Kirap, Dani Hamdani, Agustina Hendra, Bona S, Priatna, Mareden Manulang, Jonny Simanjuntak, Irmadi, Julisman, Yunus, Asrin Daulai, Mamat Sutardi, Kressa Maulana, Sopian Mustafa, Dani Hendi B, Tamidi Nurajaya, Tarman Waruwu, Bahagia Purba, Darman, Sudarno, Rihcad S, Afrizal, Terkelin SM, Adi Wira S Meliala, Sutan Lumumba, Kayat Sudrajat, Eko Priyanto, Robinson Manulang, Joni Sapari, Didin, Farmi Alfikris, Sardi, Rahmat, Rasyun, Tombang Tambunan, Firnando, Samsin, Adi Surya Wijaya, M Suran, Muhammad Hasan, Dedi Kurniawan, Robet Sulun, Hery Hartono, Hasan Sobri, Syahsinan Aryanto, S Priyadi, Eri Waruwu, Rizki Putra Utama, SH, Albert H, Umar T, Eppendi, Jamjami Sp, Alo Bango, Rusmantio, Martin Zai, Martinus Siki, Sartiman, Rahman Liandi SE, Joni Julianto, Aperius Laila, Ebenezer, P Roni NB, Dedi Suryadi, Tengku Syuib, Fanti Zega, Hermanto K Nihin, Muhlis, Fahri, Sudirman, Hermansyah ZN, Zainal, Asep AS, Zainal Efendi, Andi Usman, Suriyana, Aceng F, Ahmad Rudini, M Arsad Kaban, Berlin Lase, Hodly Simanungkalit, Darmawan Hayat SS, Andi M Nur, Fabianus Bubun, N Suryana, Zalmansyah, Dayat Rusmana, Doman Hutasoit, Wahyu Setiawan, Karmila, Wawan Rismawan, Solihin, Heldi Yosrizal, Rudi Hermansyah, Darmanto Tambunan, Dewi Puspa Sari, Muhammad Efendi, Tomi, David Saragih, Edy Suryadi BK, Wan Syafruddin, Bahrum Munte, Hidayah S, Abdul Gafur, Parulan M, Budi Mudiowanto, Tanwir, Hartono, Sudarno MS, Edie, Ujang, Zainal Arifin, Endang Suhardi, Budi Purwanto, Sanusi, Tatang S, Cecep Supriatin, Timbul MH, Damri Situmorang, Tengku Syuib, M Kasim, Heri Purnomo, Agung Prastiyohadi, Ikrom, Achmads Lingga, Rudi Antonia, Zulkiflie M Noer, Suroto Adilasmono, Simson Sirait, Benhard M Sihombing, Diansyah, Agus Rusmana, Kalaus, Hasan Basri, Ucok K Ginting, R Haryanto, Agus Munthe, Sabar Manik, Ade Sufista, Andre Sigit, Dede Iskandar, Rudianto Sinaga, Sabar Bangun, Muhammad Iriansyah, Hasanudin, Martin B, Over, Swanie, Anwar Ependi Meliala, H Paulus Sirait, Rahmad Jani Ginting, Marjono, Sahat Andhika Sirait, Suryadhi Hartono, Edy Saputra Tumanggor, Januari Berutu, Nurdin Rafiudin, Andi Putra, Susanti, Rico Yulandri, Turah Ginting, Zakaria Sitepu, Fajar Purnama, Sahat Andhika Sirait, Syahrul SM, Karsimin SH, Asep Kuswandi, Jajang Sukarwan, Sukarna, Parlin Pakpahan, A Junaedi, CM Roberto, Sukardi ST, Ardianto, Abdul Hadi.

TARIF IKLAN : Iklan Baris Rp. 5.000,-/baris (minimal 3 baris, maks. 10 baris) 1 hal. Rp. 15.000.000 (FC); Rp. 10.000.000,- (BW); 1/2 hal. Rp. 7.500.000,(FC); 5.000.000,- (BW); 1/4 hal. Rp. 3.750.000,- (FC); Rp. 2.500.000,- (BW); 1/8 hal. Rp. 1.875.000,- (FC); Rp. 1.250.000,- (BW); 1/16 hal. Rp. 937.500,(FC); Rp. 625.000,- (BW); 1/32 hal. Rp. 468.750,- (FC); Rp. 312.500,- (BW) D ITERBITKAN OLEH : CV. GUNUNG BARUS ALAMAT REDAKSI / T ATA USAHA / IKLAN: Gd. Dewan Pers Lt. III Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110 Telp.: (021) 98333068; 34830839: 081318392746 Fax : (021) 34830839 Email: melayu_post@yahoo.co.id Isi diluar tanggung jawab percetakan NPWP: 02.554.039.4-025.000 Rekening : Bank BRI Cabang/Unit Senen No. Acc : 3247-01-004181-53-4 Bank BCA KCP Atrium Senen No. Acc : 6850183994 Atas Nama : Raden Barus Redaksi menerima naskah/artikel. Naskah/Artikel yang masuk menjadi milik Redaksi.

Semua Wartawan SKU Melayu Pos terdaftar dalam boks redaksi dan dibekali kartu tanda pengenal.

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Persoalan Menteri Besar (MB) Selangor, Malaysia masih menunggu keputusan Sultan. Akan sukseskah Datin Wan Azizah Ismail dari kelompok Pakatan Rakyat menjadi MB sebagai pengganti Dato Khalid Ibrahim? Jawabannya amat pesimis. Hal itu mengingat beberapa alasan.

S

eperti disiarkan oleh Utusan Malaysia online, 7 September, bahwa ada penolakan terhadap figur wanita untuk menjadi MB Selangor.

Berita ini sejalan pula dengan berita yang tersiar bahwa Sultan Selangor Shafaruddin Idris Shah berpendirian yang serupa.

Kenyataan lain adalah munculnya demonstrasi dari kelompok organisasi berbasis Melayu di Shah Alam menginginkan Wan Azizah ismail mengundurkan niatnya untuk maju menjadi MB Selangor. Organisai itu juga mengingatkan agar semua pihak

taat terhadap instipengganti MB Oleh Mas ud HMN*) tusi kerajaan. adalah Datin Wan Bagi warga MeAzizah Ismail. layu menurut mereka tidak boleh ada Sikap Khalid Ibrahim meskipun yang hendak mencoba melecehkan menyerahkan jabatan itu dengan Raja. Ini sesuai dengan prinsip Islam, kecewa, ia mengembalikan jabatan MB kata pernyataan tsb (Utusan Malaysia kepada Sultan Selangor Shafaruddin Online, 7/9).

Idris Shah. Tidak menyerahkan jabatan Bagi pengamat politik, persoalan tersebut kepada Datin Wah Azizah ini memang menyiratkan makin Ismail. seriusnya pertentangan antar dua Sehingga dengan demikian nanti kubu politik. Yaitu Pakatan Rakyat siapa pengganti, belum jelas masih (PKR) di bawah pimpinan Dato tanda tanya.

Anwar Ibrahim dengan Barisan Persoalannya kemudian, benarkah Nasional (BN) di bawah pimpinan PKR akan kehilangan kursi penting Dato Najib Razak. Apalagi Selangor yang sangat mahal itu? Apa yang akan merupakan simbol keunggulan PKR terjadi pada arena perpolitikan di selama ini yakni dua periode Malaysia? memperoleh kemenangan.

Jawabannya jelas. Akan Seperti diketahui, BN mencoba menimbulkan ketegangan baru dalam hendak menewaskan kandidat dalam arena politik di Semenanjung Malayundi suara pada pilihan raya lalu. sia tersebut. Sebab PKR tidak akan Namun apa yang terjadi PKR tetap tinggal diam. Pasti akan mengambil menunjukkan keunggulannya, yaitu langkah langkah yang penting. terpilihnya Dato Khalid Ibrahim Situasi yang bisa timbul di masa untuk ronde masa kedua sebagai MB. dekat dapat dilihat adalah: Hanya malangnya, ada Pertama, PKR kehilangan posisi pertentangan dalam tubuh partai penting untuk wilayah Selangor yang oposisi terhadap kedudukan Khalid selama ini dikuasainya. Wilayah ibrahim sebagai MB. Puncak Selangor identik dengan Pematang pertentangan itu berakibat dipecatnya Pauh tempat pendukung fanatik MB Selangor tersebut awal Agustus Anwar Ibrahim. Yang selama ini lalu dari anggota partai. Kemudian jumlah undi pilihan raya dalam keputusan itu ada usulan dimenangkan oleh putrinya Anwar

Ibrahim.

Dalam kaitan ini diduga akan ada demontrasi jalanan yang besar di Shah Alam di masa dekat dari pihak PKR. Sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa PKR tidak rela bila Selangor jatuh menjadi bagian dari BN. BN akan menentang. Caranya adalah mengalihkan isu tersebut menjadi isu membela Kerajaan dalam hal ini Sultan Selangor.

Kedua, peristiwa ini mengisyaratkan lemahnya PKR dalam menjalankan peranannya.Terbukti saling pecat di kalangan kader partai. Kini Dato Khalid Ibrahim menjadi korban.

Dengan dua kesimpulan di atas kita berharap pertentangan kedua kekuatan politik di Malaysia tidak sampai menjadi gangguan fatal terhadap stabilitas politik di Semenanjung tersebut. Artinya apapun yang terjadi semua pihak semestinya mampu menjaga diri.

Untuk memelihara visi yang lebih jauh untuk kesejahteranan dan kenyamanan wilayah Melayu yang kita cintai. Insya Allah. *) Dr Mas ud HMN adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta. Email : masud_hmn@yahoo.com

Memperkuat Mandat Kemerdekaan

H

ingga saat ini, usia kemerdekaan bangsa Indo nesia telah mencapai 69 tahun. Masa yang cukup lama untuk merubah nasib bangsa ini dengan memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan seluruh aspek pemerintahan, dari aspek pendidikan, politik, ekonomi, sosialbudaya, dan lainnya untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, unggul, dan bermartabat.

Untuk bisa meraih itu semua, diperlukan peran dan perjuangan dari seluruh elemen masyarakat, terlebih bagi pihak pembuat kebijakan yaitu pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah adalah lembaga legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebab, mereka merupakan para wakil rakyat (representative of society). Maka kebijakan yang mereka susun harus sejalan dengan keinginan dan aspirasi rakyat (pro rakyat). Oleh karena itu, menurut Dr. Mohammad Nasih seorang politisi muda, badan legislatif merupakan “jelmaan rakyat”, karena mereka dituntut untuk merealisasikan suara rakyat.

Namun, itu bisa dilakukannya dengan syarat aspirasi itu harus sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea empat.

Apabila aspirasi rakyat keluar dari ranah cita-cita mulia bangsa Indonesia, maka pemerintah berhak untuk

diperhatikannya menolaknya.

Oleh Mochamad adalah mereka Kebijakan harus memahami pemerintah akan Sayyidatthohirin segala sesuatu yang berdampak besar harus dikerjakan dan yang harus kepada rakyat. Jika pemerintah ditinggalkan, baik secara formal berindikasi tidak serius dalam maupun informal. pembuatannya, maka rakyat berhak Sebagai pihak mandataris rakyat, mengkritikya. Itu dilakukan dalam maka mau tidak mau pemerintah rangka pengimplementasian fungsi harus mampu menyesuaikan posisirakyat dalam tatanan negara sebagai nya dengan mengamalkan kedua pihak pelaksana sekaligus pengawal teori mandataris yang dikemukakan kebijakan pemerintah, sehingga oleh JJ. Rousseau, yaitu mandat bebas seperti yang pernah dikatakan Dr. (Free Mandate) dan mandat Nur Cholis Majid dalam buku “Diaperwakilan (Representative Mandate). log Keterbukaan”, bahwasanya Menganut pada teori mandat rakyat perlu melakukan chek and balpertama (Free Mandate), dalam ance terhadap kebijakan pemerintah. mengerjakan tugasnya, pemerintah Ini sebagai wujud pengamalan sistem tidak harus bergantung pada perintah demokrasi, yaitu menuntut sinergitas atau suara rakyat. Berdasarkan teori antara pemerintah dan rakyat supaya ini, di dalam pemerintah yang ter-capai cita-cita bang-sa. Dengan berperan adalah para wakil rakyat demi-kian, tidak akan ada pihak yang yang cerdas, jujur, terpercaya, dan merasa termarjinalkan sehingga bertanggungjawab. Selain itu, tercipta kondisi yang aman, damai, mereka adalah orang-orang yang dan sejahtera. memiliki kesadaran hukum dari Pemerintah terutama badan masyarakat yang diwakilinya, legislatif memiliki peran besar dalam sehingga diharapkan tindakan perancangan, penyusunan, pembumereka bisa sejalan dengan aspirasi atan, dan pengesahan kebijakan rakyat yang diwakilinya. pemerintah. Oleh karena itu, setiDalam hal ini, rakyat telah yakin daknya mereka harus mengingat satu dan percaya kepada para wakil aspek paling penting mengenai rakyat yang dianggap mampu posisinya. Yaitu, mereka harus sadar mengemban tugasnya dengan baik bahwa mereka merupakan wakil dan profesional, sehingga kebijakan rakyat, sehingga menurut JJ. Rousyang akan dihasilkannya bersifat pro seau yang diperkuat oleh Petion merakyat. Maka, haram hukumnya reka disebut sebagai mandataris apabila seorang yang bukan ahli rakyat. Maka, sesuai pendapat John dalam kepemerintahan tapi tetap M. Bryson bahwa sebelum pihak menjabat sebagai birokrat di mendataris mengerjakan tugaskepemerintahan. BiIa ini terjadi, tugasnya, satu aspek yang harus

Hutan Demokrasi yang Tersesat

M

eskipun KesepakatanOleh Mardjhono malam d e m i mulai kesepakatan mendinginkan telah menjelma alam semesta Republik ini. Tapi tidak menjadi Undang-Undang. Lalu menyusutkan niat hati para umat di Undang-Undang tersebut mengakar Indonesia menunggu detik-detik dan mengikat satu sama lainnya putusan Mahkamah Kontitusi. hingga membuat kokoh pohon Mahkamah yang telah menjadi Republik ini. Demokrasi slogan yang julukan 9 para wali umat di Indonelahir dalam peradapan manusia di sia. Hari-demi hari yang panjang serta muka bumi. Undang-Undang yang melelahkan bagi rakyat Indonesia dilahirkan oleh generasi-demi menunggu kepastian berjalan. generasi telah lama menumpuk Seperti konstitusional telah hilang seperti gunukan atau seperti Hutan marwahnya dari dasar perut Undang-Undang.

Hingga Kebhinekaan Republik ini. Semua menimbulkan reaksi dari Undangyang bertikai melupakan dari Undang juga yang berasal dari unsur Pancasila dan Pembukaan dan Undang-Undang yang sama.

Undang–Undang Dasar 1945 yang Demokrasi merupakan kearifan semuanya merupakan representatif lokal yang bening, hening, dari hulu hingga hilir masalah. Apa beraksalari dengan alam sebagai yang salah dengan negeri ini, atau representatifnya. Lalu kebeningan ini mana kesalahan yang menjadi ujung akan terkontaminasi dengan alam tombak demokrasi?? yang global atau dinodai dengan nila Membentang urat nadi demokrasi setitik? Setiap titik umat manuasia yang sekian lama kusut carut marut selalu disertai dengan alam yang ini tentu membutuhkan energi yang tanpa jarak dengan umat manusia itu sangat besar agar dapat kembali sendiri.  menganyam tali marwah demokrasi seperti pada tahun 1945 tahun yang lalu. Demokrasi merupakan lahir dari rahim kesepakatan umat. Yang murni diambil dari nilai-nilai Penulis adalah Direktur Exekutif kearifan lokal budaya dan tradisi.

Belanegara Instituts Bangka Belitung.

maka akan membahayakan nasib bangsa dan tinggal menunggu keruntuhan bangsa Indonesia. Ini selaras dengan firman Allah dalam Surat Al-Nisa’: 58 mengenai perintah untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Sebab, orang yang ahli akan mengoptimalkan amanah yang diembannya sehingga tidak menimbulkan kekecewaan pihak lain Ini selaras dengan hadist Nabi Muhammad, “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (BUKHARI – 6015).

Sedangkan menurut teori mandat kedua (Representative Mandate), sang wakil rakyat yang dipilih rakyat bergabung kepada lembaga perwakilan yang rakyat memilih dan memberikan mandat kepada lembaga tersebut, sehingga wakil rakyat yang dipilih rakyat tidak memiliki tanggungjawab kepada rakyat secara individual. Artinya, seluruh wakil rakyat yang menjadi anggota di lembaga perwakilan secara bersama-sama bertanggungjawab untuk mengurus rakyat. Nah, apabila implementasi teori kedua ini diselewengkan, artinya sebagian wakil rakyat atau bahkan seluruhnya tidak bekerja serius dalam mengurus permasalahan umat, berarti mereka telah men-ciderai nilai demokrasi di negeri ini. Jika itu terjadi, maka melengserkan mereka mejnjadi suatu keniscayaan.  Penulis adalah Ketua Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (PPB), Peraih Beasiswa Bidikmisi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

Legalitas Perzinahan di Atas Perut Demokrasi

P

eraturan–

untuk menggunakan berbagai macam alat kontrasepsi.

Nah dengan berKB inilah para PSK class mulai melancarkan jurus-jurus maut berdiplomasi dalih kesibukan sana-sini.

Wina (nama samaran) salah seorang PNS honorer dan Mala seorang PNS di salah satu instansi di Bangka Belitung. Mereka juga nyambi class untuk kepuasan lahir bahtin.

“Lumayanlah untuk membiayai gaya hidup sekarang,” jelas Mala nama samarannya.

Bahkan untuk wilayah Kota Pangkalpinang ini di Babel sudah menjadi rahasia umum untuk PSK class. Mereka (PSK nyambi –red) harga pasaran Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta/kencan belum bonus.

Masih dari sumber yang sama bahwa para suami mereka juga tidak pernah mencurigai karena profesional. “Sekarang ini tuntutan gaya hidup tinggi, jadi pandaipandailah membaca peluang.

Apalagi dianugerahi dengan postur tubuh dan penampilan,” imbuh Wina sambil menutupi pertemuan serba eksklusif dengan media MP.  Penulis adalah Direktur Exekutif Belanegara Instituts Bangka Belitung.

Oleh Mardjhono

pemerintah yang baru diazankan oleh presiden menuai pro dan kontra. Banyak para pengamat dan cendikiawan serta tokoh agama hilir mudik mengisi ruang media publik serta sosial. Alat kontrasepsi sekarang saja telah lama dinikmati oleh para penjaja seks mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. Sebut saja nama samarannya Mirna yang bekerja seorang wanita karir profesional.

Dengan memanfaatkan program pemerintah cukup dengan menggunakan alat salah satu kontrasepsi Mirna bebas menjajakan tubuhnya sambil bekerja di salah satu perusahaan travel di bilangan jantung ikota negara ini. Tentu dengan alasan berKB serta diizinkan oleh para suami tercinta sekarang sudah merebah hingga ke provinsi Laskar Pelangi ini. Bertebaran hotel berbagai macam kelas dari melati hingga bintang 5.

Para PSK class ini mulai menjamur di Bangka Belitung. Usia para PSK class ini mulai dari 22 hingga 35 tahun atau mereka yang sudah berumah tangga lalu melahirkan anak pertama. Setelah melahirkan pertama lalu pada umumnya mereka minta izin

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Murid Bandel “Wajar” Oknum Guru Bandel “?”

Kab Bogor (MP) – Seorang siswa/ murid dididik bukan hanya untuk menjadi pandai atau cerdas tetapi juga untuk memiliki jiwa sosial, loyalitas yang tinggi, jiwa dan akhlak yang baik serta budi pekerti yang luhur. Dalam mendidik siswa tidak selalu berjalan mulus karena sifat anak – anak yang banyak tingkah polah, kenakalan atau bandel.

Seorang siswa yang bandel masih dikatakan wajar karena sifat anak – anak, namun bagaimana bila seorang oknum pendidik yang bandel (?). Hal ini terjadi pada beberapa oknum kepala sekolah dan oknum guru yang terang – terangan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008, tentang Buku, Surat Edaran Kepala Dinas Kabupaten Bogor Nomor 800/243sekre tentang larangan penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan melanggar juknis BSM. Peraturan yang diciptakan seharusnya untuk ditaati bukan untuk dilanggar, agar terjadi keharmonisan. Sangsi harus diterapkan demi terciptanya efek jera kepada pemangku jabatan agar tidak menyalah gunakan jabatannya, bagaimana generasi penerus bangsa bisa menjadi handal bila banyak oknum dalam dunia pendidikan yang secara tidak langsung mengajarkan anak didiknya hal – hal yang tidak baik.

Dari hasil investigasi Melayu Pos dari beberapa sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, wilayah Kecamatan Parung dan Kecamatan Ciseeng masih banyak sekolah yang melakukan penjualan buku LKS dan melakukan pemotongan pada uang Bantuan Siswa Miskin, bukan hanya itu adanya pengutipan uang bagi siswa didik baru dan adanya biaya kelulusan siswa kelas 6 hingga Rp 200.000/siswa.

Kepala UPT Pendidikan di 3 wilayah tersebut seakan tutup mata atau diduga kuat terima setoran dari sejumlah oknum kepala sekolah, pasalnya fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan terkesan mandul dan diduga kuat informasi yang didapat dari media bukan untuk menertibkan dan penindakan agar tidak terulang kesalahan yang sama tetapi untuk meningkatkan setoran dari sekolah pada UPT. Adjuna

Diskominfo Depok Turut Meriahkan Hari Anak Nasional Depok (MP) – Peringatan Hari Anak Nasional diartikan juga sebagai kepedulian bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga yang utama dalam pengasuhan anak, memiliki pengetahuan hak anak, perlindungan anak, yang berkualitas, sehingga menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas berahlak mulia dan cinta Tanah Air. Kota Depok gelar ekspresi anak yang diselenggarakan pada pekan lalu di lapangan upacara Pemerintah Kota Depok, Jalan Margonda Raya No 54 Kota Depok dengan rangkaian kegiatan terdiri dari : Senam anak, Aksi Polisi Cilik dan Polisi Sahabat Anak, Musik Angklung Panti Asuhan Al Amanah Bedahan, Da’i Cilik, Medley Lagu Anak, Aksi Robot Megatron, Bumble Bee, Sosialisasi Telepon Sahabat Anak dan Bazaar Produk serta Jasa Untuk Anak.

Dalam kegitan bertema, “Ciptakan Lingkungan Kondusif untuk Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak serta Mantapkan Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA)” Diskominfo turut ambil bagian/ berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menerjunkan Mobile Community Acces Point (MCAP) yakni memberikan pelayanan internet gratis bagi anak anak yang turut hadir dalam acara tersebut. Adjuna

Serumpun

3

Wabup Bogor Lepas 444 Calon Jamaah Haji Bogor (MP) – Di tengah isak dan tangis para sanak keluarga dan handaitoulan para calon tamu Allah, Wakil Bupati Bogor, Hj Nurhayanti secara langsung melepas 444 calon jamaah haji kloter 5 yang merupakan kloter pertama asal Kabupaten Bogor tahun 2014 pada Selasa (2/9) di Masjid Agung Baithul Faidzin Cibinong. Pada acara tersebut hadir beberapa pejabat terkait seperti, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor,

Adang Suptandar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Suhendra, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Dadang Irfan serta beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatan itu Nurhayanti berjanji akan terus memenuhi kebutuhan para jamaah haji asal Kabupaten Bogor melalui optimalisasi pelayanan haji yang

mencakup kesehatan, catering maupun transportasi selama para jamaah tersebut menunaikan ibadah haji di tanah suci.

“Melalui optimalisasi pelayanan haji, para calon jamaah haji akan khusu menunaikan ibadah haji, karena segi kesehatan akan selalu didampingi dokter pendamping dan catering serta transportasi akan menjadi perhatian utama selama di mekkah,” katanya.

Masih menurut Nurhayanti, optimalisasi haji di Kabupaten Bogor diharapkan dapat meningkatkan rasa sosial yang merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

“Peningkatan kualitass dan kuantitas calon jamaah haji tentunya menjadi salah satu langkah untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bogor menjadikan

Kabupaten Termaju di Indonesia,” harapnya.

Nurhayanti juga berpesan, kepada para calon jamaah haji asal Kabupaten Bogor, agar selalu menjaga kesehatannya selama di tanah suci, sehingga tahap demi tahap menuju haji mabrur dapat terwujud. “Jaga kesehatan fisik agar mampu melaksanakan seluruh rukun haji secara sempurna, sehingga menjadi haji yang mabrur,” ungkapnya. Tinus/Sep

Kasudin Pertamanan Tidak Peduli Taman Banyak Sekarat Jakarta (MP) – Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menarget 20 persen ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta selama lima tahun kedepan dianggap hanya angan-angan tukang cendol.

Pasalnya, bawahan Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok baik di tingkat dinas maupun sudin terkesan masa bodoh dengan taman yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Padahal, ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota Jakarta sangat minim dan kebutuhan masyarakat akan RTH terus meningkat. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah ruang terbuka hijau, ruang bermain, dan ruang sosialisasi untuk anak-anak. Hal ini selain bertujuan untuk menjadi tempat resapan air juga agar anak-anak lebih aktif bersosialisasi sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan anak yang kerap terjadi, terutama anak-anak di kawasan kumuh.

Namun sangat disayangkan, masih banyak taman yang sangat membutuhkan perhatian karena sebagain kondisinya tidak terurus dan mulai “sekarat”. Seperti Taman Kampung Sawah (Kampus) di RT 01 RW 06, Kelurahan

Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Pantauan Melayu Pos, belum lama ini, kondisi taman tersebut sangat memprihatikan, karena rumputnya sudah banyak yang tidak tumbuh dan menguning akibat kekeringan.

Parahnya lagi, taman tersebut tidak pernah mendapatkan pengawasan oleh pihak petugas Sudin Pertamanan Jakarta Barat dan Seksi Permatanan Kalideres, sehingga taman tersebut berubah menjadi tempat pembuangan limbah dan sampah rumah tangga karena warga yang bersebelahan dengan taman tersebut mengalirkan limbah kamar mandinya ke dalam area taman.

Bahkan, taman tersebut dijadikan tempat penyimpanan bambu dan kayu serta tempat untuk menjemur pakaian. Tidak hanya itu, sebagian area taman tersebut sudah diserobot warga dengan menjadikannya menjadi dapur. Begitu juga dengan fasilitas yang ada di dalam taman tersebut semuanya rusak dan

Sampah dan limbah menumpuk di Taman Kampung Sawah (Kampus) di RT 01 RW 06, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

menjadi besi tua. Lampu yang ada tidak ada yang berfungsi, sehingga malam hari menjadi gelap gulita sehingga dikhawatirkan dijadikan tempat mesum dan menggunakan narkoba. Selanjutnya, fasilitas permainan anak juga banyak yang sudah berkarat sehingga sangat membahayakan bagi para penggunanya. Begitu juga dengan pagar taman tersebut hampir separuhnya sudah habis raib tak berbekas.

Sementara itu, Jaman salah seorang warga yang diberikan surat tugas oleh Seksi Pertamanan Kecamatan Kalideres untuk mengawasi dan merawat Taman Kampung Sawah (Kapus) kepada Melayu Pos mengatakan, dirinya hanya membersihkan rumput-rumput taman tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp 300.000 per bulannya. “Tapi bulan ini, (upah) belum dikasih, pak. Saya

pusing juga,” katanya.

Menurut, Jaman sejak tahun 2006, taman tersebut tidak pernah mendapatkan perawatan sampai saat ini.

Meskipun, pihak Seksi Pertamanan Kecamatan Kalideres datang ke taman tersebut, namun hanya untuk memberikan upah bulannya.

Sementara Kasudin Pertamanan Jakarta Barat sampai berita ini naik cetak, belum dapat dikonfirmasi. Red

PEMBANGUNAN SEMBARANGAN DI JAKARTA BARAT

Tata Letak Reklame Tunggangi Jalur Hijau Jakarta (MP) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Assisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Asril Marzuki kurang meberi harapan kepada masyarakat untuk mewujudkan tata ruang kota Jakarta Barat yang nyaman dan sejahtera karena membiarkan pembangunan reklame sembarangan di Jakarta Barat.

Bangunan dua unit tiang pancang kerangka reklame tak berfungsi dibiarkan mengancam nyawa warga pemakai jalan umum di Jalan Kamal Raya Kecamatan Cengkareng dan reklame rokok tampilkan Clavo Premio New in filter menunggangi Taman Jalur Hijau di Jalan Puri Indah Kecamatan Kembangan.

Akibat sibuknya, Asril Marzuki tidak sempat lagi

Dua tiang pancang reklame yang tidak berfungsi di Jalan Kamal Raya Kecamatan (100 m dari kantor Kecamatan Cengkareng) siap mengancam para pengendara dan reklame rokok tampilan Clavo Peremio New in filter menunggangi Taman Jalur Hijau Jalan Puri Indah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat (5/9/14).

meluangkan waktunya untuk menanggapi konfirmasi Melayu Pos, dan mengarahkan agar langsung mengkonfir-

masi Sudin PPB (Pengawasan dan Penertiban Bangunan) mengenai dengan bangunan gudang PT Adhy-HK-Jaya

Konstruksi IV dan Reklame Menunggangi Taman Jalur Hijau di Jalan Pedongkelan Cengkareng sisi barat Cengkareng Draen.

Sementara, Kepala Seksi Sudin Penertiban Bangunan Jakarta Barat, Dayat SE ketika ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Seksi PPB Kecamatan Cengkareng untuk menindaklanjutinya.

“Mengenai reklame, kami Seksi Penertipan mulai jam 10 malam 4-9-2014 sudah membongkar bangunan reklame tayangan SmartPrent, Telkom dari PT Medya Indra Buana alamat Jalan Let Jend S Parman depan Taman Mall Anggrek. Sebelumnya yang sudah selesai dibongkar tanggal 278-2014 bangunan reklame tayangan warna warni dari CV

Mitra di Jalan Pesanggarahan samping Play Over pinggir Jalan Tol Jakarta-Tangerang, bangunan reklame tayangan BCA dari PT Samo Inter Nusa di Jalan Alteri Panjang Kebun Jeruk. Tanggal 29 -8 -2014 bangunan tiang pancang kerangka relame PT WarnaWarni di Jalan Let Jend S Parman Play Over Slipi,” katanya.

Sedangkan Kasudin Pertamanan Djauhar Arifien ketika dikonfirmasi tentang bangunan gudang PT Adhy HK Jaya Konstruksi IV dan reklame menunggangi wilayah Jakarta Barat Taman Jalur Hijau memberikan tanggapan bahwa kewenangan yang bertugas melaksanakan penertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKI Jakarta. Albert/Mario

50 Anggota DPRD Depok Dilantik Satgas PU Tata Air menggali trotoar perbaikan talittali air di Jalan Meruya Ilir Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat (27-8-2014).

Maaf, PU Perbaikan Tali-tali Air Jakarta (MP) – Pihak PU Tata Air Jakata Barat melaksanakan pemeliharaan perbaikan tali-tali air dengan melibatkan puluhan orang satgas yang menggali sepanjang trotoar ukuran jarak titik galian 360 cm luas 83 cm – 160 cm dalam 60 cm, untuk perbaikan tali-tali air sepajang trotoar jalan di Jl Meruya Ilir, Jl Meruya Selatan, Jl Meruya Pesanggarahan, Jl Puri Indah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.

Kepala Seksi Pemeliharaan Sudin PU Tata Air Kantor Walikota Jakarta Barat Blok B Lt VIII, Amir Pangaribuan kepada Melayu Pos mengatakan, perbaikan tali-tali air ini untuk mengantisipasi genangan air di musim hujan agar tidak terjadi musibah banjir.

Amir juga menghimbau warga agar jangan membuang sampah sembarangan. “Kepada seluruh warga jangan buang sampah di saluran sungai, buanglah sampah pada tempatnya,” harap Amir. Albert H/Mario

Depok (MP) – Sebanyak 50 orang anggota DPRD Kota Depok periode 2014 – 2019 dilantik pada pekan lalu, walau dalam acara pelantikan tersebut diwarnai aksi demo di luar gedung DPRD, dan aksi boikot dari dari sejumlah wartawan karena tidak dapat melakukan peliputan ke dalam gedung DPRD karena keterbatasan kebijakan jumlah wartawan yang melakukan peliputan oleh jajaran Sekretaris Dewan. Namun di dalam gedung DPRD pengucapan sumpah dan janji berjalan penuh khidmat, suasana haru sangat terasa karena sejumlah anggota dewan yang tidak terpilih kembali turut hadir dalam acara tersebut.

Ketua DPRD sementara Hendrik Tangke Allo, sadar bahwa amanat rakyat bukan hal yang ringan, untuk memenuhi kebutuhan masya-

rakat bukan hal mudah, sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan aspirasi yang ada dan Hendrik berterimakasih kepada anggota dewan lama yang telah berjuang membangun Depok.

“Begitu banyak kontribusi yang telah diberikan untuk kemajuan Depok, jika masih ada kekurangan itu dimaklumi karena untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan masyarakat butuh proses,” tegas Hendrik.

Rintis Yanto mantan ketua DPRD periode 2019 – 2014 memberikan ucapan selamat kepada anggota dewan yang baru dan berpesan agar segala sesuatu yang belum baik dan belum sempurna agar diperjuangkan.

“DPRD Depok sebagai unsur pemerintahan seperti tertuang dalam undang – undang menjadi pendukung peme-

rintah, dukungan itu diberikan anggota DPRD dari tupoksinya sebagai wakil rakyat, yakni membuat undang – undang (Legislasi), anggaran (Budgeting) dan pengawasan (Controling),” ucap Rintis.

“Kami telah mengawal pemerintahan dan menghasilkan perda untuk kepentingan warga pada masa

bakti kami,” tambahnya.

“DPRD Depok juga telah mengambil inisiatif untuk menggeratiskan seragam dan sepatu siswa SD selain itu dewan juga mengambil inisiatif untuk menggratiskan LKS siswa sekolah Depok,” papar Rintis.

Nur Mahmudi Ismail selaku Walikota Depok dalam sambutannya mengung-

kapkan, untuk membangun Depok sinergitas antara DPRD dan pemeritah merupakan keniscayaan. “Kami berharap dengan pelantikan ini Depok bisa semakin maju dan semua itu memerlukan komitmen yang kuat,” ucap Nur Mahmudi. “Dengan sinergitas perencanaan pembangunan akan berjalan dengan lancar sehingga bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.

“Yang jelas di dalam menjalankan semua tugas tersebut harus berpedoman pada perundangan yang ada, adanya sinergitas dengan anggota DPRD periode sebelumnya sejumlah penghargaan diantaranya telah disebutkan oleh ketua DPRD, yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan,” tegas Nur Mahmudi. Adjuna/ Parlin

Serumpun

4

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Sebanyak 50 Wakil Rakyat Terpilih Dilantik Bogor (MP) - Sebanyak 50 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terpilih hasil dari Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada 9 April 2014 lalu, dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Diah Lastri Dewi, pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bogor sebagai wakil rakyat untuk masa bhakti 2014-2019, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (27/ 8). Pada Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bogor tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah (FKPD), jajaran pemerintah daerah hingga ke tingkat desa dan keluraham, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, perwakilan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Dari 50 wakil rakyat yang dilantik, 29 anggota merupakan wajah baru dan 21 anggota merupakan wajah-wajah lama.

Mewakili Gubernur Jawa Barat, Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti, memaparkan, DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang seimbang, diharapkan dalam prakteknya

berjalan seiring sejalan antara dinamika politik di satu pihak dengan tatanan Pemerintah Daerah di pihak lain. Sehingga pola keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan diambilnya sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Bogor masa jabatan 2014-2019 ini, diharapkan agar roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Bogor dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Oleh karenanya, kepada yang ter-

hormat anggota DPRD harus dapat menjalankan jabatan dengan amanah, bangun kinerja pemerintahan yang visioner, responsif, inovatif, akseleratif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” paparnya. Lanjut Wabup, kita lakukan kebijakan pembangunan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Sehingga dapat menghadirkan kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jalin kemitraan yang sinergis dengan semua stakeholders, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, DPRD, pi-

hak swasta, akademisi dan masyarakat.

“Saya juga mengajak seluruh stakeholders pembangunan daerah untuk bersama-sama mengawal, memberikan dukungan konstruktif, dan berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif. Sehingga agendaagenda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran secara optimal demi terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia,” harapnya. Tinus/Sep

Oknum Guru Arogan, Usir Wartawan!

Kab Bogor (MP) – Demi mendapatkan informasi yang akurat, seorang jurnalis harus melakukan investigasi dan mencari informasi dari berbagai narasumber yang bisa dipertanggung jawabkan demi keakurasian data dalam sebuah pemberitaan. Seorang wartawan sedang melakukan kegiatan jurnalistik dilindungi oleh Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bukan hanya itu UU keterbukaan informasi publik juga menjadi acuan setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi yang diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang (KIP) dan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pikiran, pendapat dengan lisan dan tulisan.

Apa yang terjadi bila seorang wartawan yang notabene dilindungi oleh hukum dalam mencari informasi tiba – tiba diusir oleh oknum guru?

Ketegasan pemerintah dalam hal ini sangat perlu, menimbang telah dibuatnya peraturan dan peraturan bukan untuk dilanggar. Dinas Pendidikan sangat perlu melakukan pelatihan dan pengajaran kepada para pendidik agar mengerti etika berbicara karena tidak baik bila seorang pendidik teriak – teriak, marah – marah di halaman seko-

lah karena dapat ditiru oleh siswa didik yang nota bene masih anak – anak.

Hal pengusiran ini terjadi pada wartawan MP yang sedang mencari tambahan informasi di halaman sekolah SDN 01 Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor pada pekan yang dengan tiba – tiba seorang oknum guru mengusir wartawan sambil mendorong – dorong wartawan. Sekolah adalah sarana umum bila halaman sekolah harus seteril mengapa banyak masyarakat yang berada di halaman sekolah.

Dengan nada tinggi oknum guru tersebut mengatakan, “Ngapain kamu di sini pergi sana! Kepala Sekolah tidak ada di tempat, ngapain nanya – nanya wali murid, cepat, pergi sana!”

Oknum guru yang tidak menggunakan seragam PNS dan tidak menggunakan nama tanda pengenal (ID card)

hanya menggunakan kemeja batik biasa sepertinya tidak mengerti etika seorang guru.

Seorang guru adalah contoh bagi siswa didiknya namun bila seorang guru dengan sifat arogansinya dibiarkan oleh Dinas Pendidikan, dihawatirkan siswa didik yang masih anak – anak dapat menjadi korban kekerasan.

Di hari yang sama MP memberitahukan hal ini

kepada UPT Pendidikan Kecamatan Parung, Holid selaku Kasubag TU mengatakan hal ini akan segera diklarifikasi.

Di hari yang berbeda MP menanyakan kembali tindak lanjut dan langkah apa yang akan diambil UPT pendidikan Parung namun belum ada tindakan. Menurut Holid masih sibuk dan banyak pekerjaan, hingga berita ini diterbitkan belum ada tindakan tegas dari

UPT Pendidikan Kecamatan Parung, dalam hal ini UPT terkesan tutup mata.

Melihat kejadian ini kami jurnalis sangat miris dengan adanya oknum guru yang prilakunya tidak mencerminkan seorang pendidik, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor diharapkan dapat menindak tegas oknum guru seperti ini, demi nama baik pahlawan tanpa tanda jasa. Adjuna

Doa dan Syukuran Operasional Pasar Baru Parung Kab Bogor (MP) – PD Pasar Tohaga Gelar gelar Doa bersama dan Syukuran atas terwujudnya operasional pasar parung bertepat di eksisting Pasar Baru Parung yang berlokasi di Desa Waru RT 05 RW 05, pada pekan lalu.

Wakil Bupati Bogor Hj Nurhayanti turut hadir dalam acara ini doa dan syukuran yang dipimpin Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Dr KH Mukri Aji MA, MH dan KH Khodamul Qudus, pimpinan Yayasan Nurul Hidayah (Yanuhi), Leuwisadeng.

Sesuai perintah Bupati Bogor, H Rahmat Yasin bahwa bangunan Pasar Parung harus segera selesai dan ditempati para pedagang. Dinas UKM Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bogordan PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor telah bekerja untuk mewujudkannya, saat ini sejumlah pedagang telah menempati bangunan Pasar Baru Parung yang lebih bersih dan nyaman untuk para pedagang maupun para pembeli.

Pasar Baru Parung dibangun diatas lahan seluas 4,8 Ha dan dengan luas bangunan 2,2 Ha sangat layak untuk ditempati para pedagang karena kondisinya tidak kumuh, bangunan yang refresentatif, parkir yang luas dan ditambah dengan system parking gate, MCK, mushola dan taman.

Ir Cahya Vidiadi MM selaku Direktur Utama PD Pasar Tohaga dalam sambutannya mengatakan, acara ini merupakan wujud syukur, setelah sekian lamanya pasar Parung terkatung – katung hingga akhirnya bisa beroperasional dengan bangunan yang representatif.

“Kami sebagai pengelola pasar menghaturkan terimakasih kepada Bupati/Wakil Bogor, Muspika para tokoh ulama dan tokoh pedagang, khususnya kepada pedagang pasar Parung sehingga Pasar Baru Parung ini bisa selesai dibangun,” ucap Cahya.

Menurutnya saat ini pasar Parung telah memiliki total 1.378 tempat/ kios berdagang yang terdiri dari 470 lokal dilantai 1 dan 486 lokal di lantai dasar serta 422 lokal di lantai basement. Jumlah tersebut diharapkan dapat menampung seluruh pedagang eksisting dan menyerap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di seputar Pasar Parung sehingga kemacetan dapat terurai.

“Kedepannya kami mohon kepada Wakil Bupati dan Dinas terkait agar membuka lintasan jalur angkutan umum disekitar eks tempat penampungan sementara serta menjadikan Pasar Parung sebagai pasar induk di wilayah Utara Kabupaten Bogor,” tandasnya.

Hj Nurhayanti meresmikan beropersinya pasar Baru Parung dengan melakukan pemotongan rangkaian bunga melati dan langsung melihat kondisi pasar yang sudah ditempati sejumlah para pedagang, dengan diresmikannya operasional pasar Parung diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pendapatan Masyarakat (IPM) Parung dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat setempat. Adjuna

Kepsek Kangkangi Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Kab Bogor (MP) - Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk di taati agar berjalan sesuai sistem yang ditentukan, namun lain halnya dengan beberapa kepala sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, yang telah melanggar semua peraturan yang telah ditetapkan dan kangkangi edaran/peraturan yang dikeluarkan pimpinannya (Kepala Dinas Kabupaten Bogor).

Dari hasil investigasi Melayu Pos pada sejumlah Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kecamatan Gunung Sindur melakukan penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS), melakukan pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan berbagai macam trik dan mengutip anggaran dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta memungut biaya kelulusan hingga Rp 200.000 persiswa.

Dalam surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 800/243Sekre, prihal: edaran larangan penjualan lembar kerja siswa (LKS) yang ditujukan kepada Kepala UPT Pendidikan, Kepala SMP Negeri dan Kepala SMA/ SMK Negeri seKabupaten Bogor, dengan dasar PP No 17 Tahun 2010 pasal 181 dan 198, Permendikbud No 44 Tahun 2012 pasal 5 dan pasal 11, Permendiknas No 2 Tahun 2008 pasal 11. Di dalam surat edaran tersebut sangat jelas dan tegas, namun sejumlah Kepala Sekolah Dasar tetap tidak menggubris perintah atasannya dan tetap kangkangi Surat Edaran Kadisdik Kabupaten Bogor.

Dari sejumlah kepala sekolah yang diminta keterangan MP, hal ini sudah se-

Kepala UPT Pendidikan Gunung Sindur, Dra Ketty Wulan MPd

pengetahuan Kepala UPT pendidikan dan sudah mendapat persetujuannya. Dari berbagai narasumber yang dihimpun tim investigasi Melayu Pos, sekolah yang melakukan penjualan LKS, pemotongan BSM, pungutan PPDB dan kutipan kelulusan beberapa contoh diantaranya: SDN 02, 03, dan 05 Rawakalong SDN Cidokom 03 dan SDN Padurenan.

Dra Ketty Wulan MPd, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur ketika dikonfirmasi MP di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan dirinya tidak tahu di lapangan sebab kalau dalam rapat rutin kepala sekolah setiap bulan menyampaikan mengenai BSM tidak ada potongan apapun, tugas lembaga hanya mendata siapa saja yang mendapatkan sehingga didaftarkan di kantor pos itu saja.

“Mungkin bedanya kalau minta pemotongan saya rasa tidak tapi mungkin kalau dari orang tua murid memberikan ke sekolah kepada guru yang

mengurusnya kemungkinan bisa tapi kalau motong dan minta kami tidak pernah mengajarkan seperti itu,” katanya.

“Sekolah jual LKS tidak boleh tetapi kalau di luar itu tidak ada kaitannya dengan sekolah sejak dulupun sejak saya menjadi pengawas tidak boleh menjual LKS karena baru sekarang saja Kepala Dinas mengeluarkan edaran,”

paparnya.

Ketika MP menanyakan langkah apa yang akan diambil untuk melakukan peneguran atas tindakan sejumlah kepala sekolah yang telah kangkangi aturan, Ketty Wulan melarikan jawaban dengan mengatakan, pada dasarnya kita kadangkala melarang ya, melarang sudah, aturan juga memang dari dulu bukan sekarang saja, tidak boleh jualan di sekolah kalaupun orangtua membutuhkan silahkan saja, jadi sekolah, di rumah mau di komite terserah itu istilahnya enggak memaksakan karena orang tua membeli langsung.

Hal ini jelas membuat MP terkejut, karena nyata - nyata PP No 17 tahun 2010 pasal 181 dan 198 melarang, hingga Kadisdik menegaskannya dengan mengeluarkan surat edaran.

Apa yang dipertanyakan dan diinformasikan MP kepada Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur menurutnya akan diklarifikasi dan yang bersangkutan akan dipanggil dengan

pengertian yang sudah - sudah dan yang belum jangan diteruskan dan berpesan kepada MP untuk cukup sampai di sini. Hal ini jelas membuat MP bingung ada apa di balik ini semua? UPT selaku pengawasan dan pembinaan terkesan mandul dan diduga kuat terima setoran dari sejumlah sekolah yang berupaya mencari keuntungan dari para siswa didik.

Selang beberapa hari pemanggilan kepala sekolah oleh Kepala UPT, sekolah masih saja melakukan penjualan LKS dan yang lebih mencengankan lagi narasumber mengiformasikan kepada MP, sekolah kesal karena kehadiran wartawan hingga sekolah kena denda sampai Rp 25 juta. Siapa yang mendenda sekolah sampai angka yang sangat fantastis? Yang pasti masyarakat mengharapkan ketegasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan para pihak terkait lainnya agar betul – betul menjatuhkan sangsi tegas kepada yang menyalah gunakan jabatan agar ada efek jera. Adjuna

Lepas Sambut Camat Gunung Sindur Penuh Haru Kab Bogor (MP) – Berpisah dengan orang yang penting dalam hidup kita sangat, tanpa terkecuali hubungan antara bawahan dengan atasan, seorang pemimpin yang mengerti akan situasi dan kondisi wilayah kerjanya dan mengerti akan setiap bawahannya, bila terjadi perpisahan sangat menyesakan dada.

Wawan Darmawan SSos MIp belum lama menjabat sebagai Camat Gunung Sindur namun karena perintah dan harus terkena mutasi Wawan akan meninggalkan Kecamatan Gunung Sindur digantikan Drs Yodi MS, Ermaya MSi sebagai Camat Gunung Sindur yang baru. Wawan DM termutasi menjadi Sekdispora Kabupaten Bogor.

Acara yang dihadiri jajaran Muspika dan Kepala Desa se-Kecamatan Gunung Sindur penuh dengan tetesan air mata, terlihat jelas saat sejumlah pegawai kecamatan memberikan bingkisan sebagai kenang – kenangan, menangis seakan tak rela untuk berpisah. Adjuna

Soal Pilkada Tangsel, Begini Isyarat Dari Bang Ben Cikokol (MP) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang akan dihelat pada 2015 medatang, mulai menggeliat. Banyak nama yang muncul dan digadanggadang pantas maju guna bertarung memperebutkan di posisi tertinggi di Kota Tangsel.

Meski demikian, semarak Pilkada Kota Tangsel

kiranya tidak menggoyahkan Benyamin Davnie, selaku Wakil Walikota Tangsel.

Ya, orang nomor dua di wilayah itu mengaku belum memikirkan Pilkada dan ingin tetap fokus menjalankan roda pemerintahan hingga selesai. “Jadi gini, sikap saya adalah, saat ini saya menye-lesaikan tugas pokok saya sebagai wakil bersama ibu Airin (Walikota Tang-

sel),” ujar Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangsel, usai me-ngisi kuliah umum Masta 2014 (Masa Ta’aruf) Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT), di Cikokol, Kota Tangerang.

Pria yang akrab disapa Bang Ben ini juga seperti menyisipkan siyarat dari setiap pernyataannya. “Kan Wakil itu seperti angka nol. Ditaruh di belakang dia mengecilkan

angka didepan, dan kalau ditaruh didepan dia membesarkan angka dibelakang,” ucapnya.

Benyamin juga memaklumi jika wacana Pilkada Tangsel, sudah ramai diperbincangkan di masyarakat.

“Biarkan saja, karena kan masyarakat yang juga nanti akan menentukan pilihannya,” katanya.

Bahkan, dia juga menepis

isu yang mengaitkan dirinya bakal maju kembali mendampingi Airin Rachmi Diany, sang Walikota Tangsel saat ini. “Sampai saat ini, ibu Airin belum pernah bicara mengenai ini. Intinya, saya saat ini tetap fokus menyelesaikan tugas-tugas saya. Dan, kedepan apapun yang terjadi, asalkan untuk kebaikan, ya kita lakukan saja,” pungkasnya. Dvd

Serumpun

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

5

Kabut Asap Selimuti Sampit Sampit (MP) – Kabut asap menyelimuti Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit Kalimantan Tengah hampir semua ruas jalan tertutup kabut asap. Kabut terjadi akibat terbakarnya lahan gambut dan semak belukar.

Upaya pemadaman akibat terjadinya kebakaran lahangambut dan semak belukar, terus dilakukan oleh petugas Bupati bersama warga masyarakat.

Seruyan Raih WDP yang Sebelumnya Kantongi Nilai 8 Kali Disclaemer Seruyan (MP) - Kabupaten Seruyan yang dikenal dengan Ibu Kotanya Kuala Pembuang yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Kotawaringin Timur, yang sebelumnya sempat mengantongi nilai 8 (delapan) kali dengan julukan daerah yang dinyatakan disclaemer, dengan kondisi semacam ini dan juga berkat kerja keras bersama-sama yang merupakan tantangan bagi kepala daerah yang baru menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang bersal dari independen, ternyata PR yang sangat berat sekarang berangsur pulih kembali meski masih banyak yang perlu dibenahi secara tahap demi tahap.

PR yang ditinggalkan untuk Bupati Sudarsono SH yang didampingi Wakilnya Yulhaidir bersama seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Seruyan hingga ujung tombak pemerintahan yang ada di desa dalam kerangka pembangunan selama empat tahun ke depan diharuskan saling bersenergi guna terbebas dari julukan disclaemer serta terbebas dari sekian banyak masalah yang jelas kebersamaan serta kesepahaman, kejujuran untuk tujuan membangun daerah Seruyan agar tidak lagi dikatakan kabupaten termiskin di wilyah Kalteng bahkan target untuk pencapaian tersebut paling tidak 2017 nantinya Kabupaten Seruyan sudah terlepas dari hal tersebut.

Hal ini merupakan tantangan yang memang mau tidak mau arah Kabupaten Seruyan ditentukan selama 4 tahun lagi, yang tidak menginginkan adanya disclaemer itu terulang kembali. Diduga kelalaian yang menjadi penyebab dinyatakan disclaimer berawal dari hilang dan lenyapnya berbagai aset daerah yang dalam notabenanya setiap pengeluaran atau pembelian hanya menyisakan kwitansi sedangkan barang (barbuk) nya lenyap tanpa bekas, pada akhirnya sulit untuk dipertanggung jawabkan.

Tantangan ini bagi seorang pemimpin daerah perlu penyegaran di berbagai lini, kalaupun usaha ini berhasil dengan baik tentunya bidikan kacamata Tipikor tidak lagi melirik ke arah yang dianggap menjadi rawan masalah, kita melihat dan telah terbukti pemimpin yang berangkat dari jalur independen ini berkeyakinan dengan 11 programnya kedepan Kabupaten Seruyan tidak lagi akan mendapatkan julukan nama diclaemer yang kesekian kalinya bahkan sekarang julukan itu sudah berubah nama menjadi WDP yang artinya sudah jelas perubahan yang diinginkan sudah mulai terjawab.

Menurut Kepala Inspektorat dalam ruang kerjanya beberapa waktu lalu kepada wartawan, usaha dan perjuangan untuk dapat nilai WDP ini diraih tentunya tidak lepas dari kerja keras pihaknya. “Kami sangat bersyukur Kabupaten Seruyan sekarang tidak lagi sama julukannya pada masa 10 tahun lalu. Artinya selama ini usaha dan kerja keras yang mereka lakukan semata untuk kita bersama, untuk Kabupaten Seruyan ini meskipun apa yang diperjuangkan atau andil dari pihak Insfektorat tidak dipublikasikan oleh media masa, media cetak yang penting tugas kami sudah terlihat baik kini kita berjuang untuk raih WTP. Sebelumnya kepala inspektorat yang dulu sebelum saya ditugaskan di sini tetap tidak ada perubahan,” katanya. Kasim

Perlu Kerja Sama Untuk Raih WTP

pemadam kebakaran hampir semua ruas jalan di Kota Sampit. Seperti jalan Ahmad Yani, jalan HM Arsyad, jalan Jendral Sudirman dan jalan Cilik Riwut tertutup kabut asap, bahkan kabut asap juga menyelimuti perairan sungai Mentaya Sampit. Selain mengganggu pengguna jalan saat berkendaraan kabut asap juga membuat mata perih dan

sesak nafas.

Agus Mulyadi, Kepala Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotim mengatakan, “Untuk kotim sendiri titik api terdeteksi ada tujuh tempat, sedangkan untuk kalimantan tengah sudah mencapai 127 hot spot yang terpantau dan terbanyak pada bulan ini,” ujarnya. Ariy

Foto: Ariyanto/MP

Agus Mulyadi, Kepala Bagian Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotim.

Saksi Ahli Berpendapat Gelper Bukan Judi Batam (MP) - Profesor Masyhur Effendi, saksi ahli dalam kasus judi gelanggang permainan (gelper) dengan terdakwa Jhony bin Allan, Syahrul bin Mukhtar, Deni Umar dan Prigadi bin Waldi berpendapat bahwa gelper bukanlah judi. Karena gelper memiliki izin resmi dari Dinas Pariwisata Kota Batam dan hingga saat ini belum ada batasan-batasan khusus dalam permainan gelper.

“Selagi belum ada aturan yang mengatur secara tegas batasan dalam permainan gelper, maka gelper bukanlah judi,” kata Masyhur dalam pendapatnya saat dihadirkan di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (25/08).

Menurut mantan Hakim Agung Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) Mahkamah Agung ini, izin yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Kota Batam untuk usaha gelper tidak dilakukan secara tiba-tiba. Tapi sudah melalui proses yang panjang, seperti survey lokasi, peninjauan, verifikasi, pengawasan dan lainnya.

Gelper bisa disebut judi jika terdapat tiga unsur yang melekat dalam kegiatan itu.

Yakni unsur kesengajaan, perbuatan dan akibat dari kegiatan gelper tersebut.

Dari unsur kesengajaan, gelper dibuka sebagai arena bagi permainan ketangkasan.

Bukan dibuka untuk judi, yang bertentangan dengan izin yang diberikan.

Begitupun dengan unsur perbuatan, gelper dilakukan secara terang-terangan. Kalaupun sistem permainannya beraneka ragam, namun itu merupakan wujud dari perkembangan teknologi pada suatu mesin permainan. Karena kalau tidak dilakukan perkembangan-perkembangan, maka mesin permainan semakin kurang menantang dan menjadi kurang diminati.

“Sedangkan unsur akibat, berhubungan dampaknya bagi masyarakat banyak.

Sementara dalam kegiatan gelper ini, tidak ada dampak yang merugikan bagi masyarakat banyak,” ujar guru besar Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta ini di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ridwan, didampingi Soebandi dan Riska.

Masyhur mengatakan, gelper merupakan bentuk permainan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Semakin lama akan semakin berkembang dengan berbagai model permainan yang lebih canggih lagi.

“Penegak hukum harus tegas membedakan judi atau tidak. Satu sisi mengeluarkan izin, sementara di sisi lain menganggap itu judi. Aturan itu harus tegas, tidak boleh abu-abu,” pungkasnya.

Dinas parwisata tetap memberikan izin untuk permainan anak-anak, kalau judi tergantung sama yang berbuat. Namnya judi dimana saja bisa dilakukan. Kita lihat norma yang lain bagai mana kita melihat diluar sana, tentang banyaknya pelaku asusila mana yang lebih parah dari perbuatan judi.

Kalau itu memang murni judi tentu dinas parwisata tidak akan berani mengeluarkan izin permaina untuk tem-

pat anak-anak-terutama untuk Kota Batam ini. Pengusaha yang berada di Batam sudah banyak mengeluh karena di Batam adalah tempat semua suku bangsa mencari hidup.

Lihat Singapura semua di sana bisa dihasilakan uang dollar demi meningkat pendapatan daerahnya. Mengapa kita banyak kritikan hanya sesaat tidak memikir kehidupan bernegara serta banyak ngomong ngaur. Tim

Karawang (MP) - Kegiatan Jambore yang menjadi kegiatan tahunan ini menjadi salah satu pendidikan mental dan jiwa patriotis untuk generasi bangsa baik pelajar maupun dari kalangan elemen masyarakat lainnya yang ikut andil dalam kegiatan Jambore. Tapi hampir 99% kegiatan ini mengikut sertakan para pelajar dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat SLTA, seperti yang kita lihat dalam gambar di atas kegiatan jambore sekaligus peringatan HUT Pramuka yang ke-53 ini dihadiri oleh Selica selaku Bupati Pjs Kabupaten Karawang dan Camat Tirta Mulya berikut pejabat lainnya yang ikut

serta dalam acara pembukaan acara Jamran atau Jambore Ranting yang diselenggarakan di Kampung Tangkil Gombol Desa Citarik Kecamatan Tirta Mulya Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Para pelajar yang mengikuti kegiatan jambore ini mencapai kurang lebih 1.300 pelajar dari beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Tirta Mulya dari tingkat SD mancapai 800 siswa, tingkat SLTP sejumlah 300 siswa dan dari tingkat SLTA sebanyak 200 siswa yang mengikuti kegiatan Jambore, sangat terlihat siswa dan siswi dari tingkat sekolah dasar yang mendominasi kegiatan Jambore

yang diselenggarakan di Kecamatan Tirta Mulya. Oleh karena itu antusias dan minat dalam memeriahkan acara Jambore ini masih melekat pada jiwa jiwa generasi bangsa ini, semoga dengan adanya

kegiatan Jambore ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mental dan jiwa patriotis, sebagaimana para pahlawan kita dengan gagah beraninya me-

mukul mundur para penjajah di bumi nusantara ini, mari kita bersama sama melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dan terus menjaga dari hasil para pahlawan negeri ini. Hasanudin

Kegiatan Jambore dan Peringatan HUT Pramuka yang Ke-53

DPRD Setujui Raperda APBD 2015 dan 3 Raperda Baru Foto: Ariyanto/MP

Dr I Gusti Ayu Agung Darmawati (kiri) kepala Seksi Pkse Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit.

50 Orang ABK Kapal Asing Dilakukan Pemeriksaan Test HIV/AIDS Sampit (MP) – Petugas kantor kesehatan pelabuhan kelas III Sampit bekerjasama dengan RSUD Dr Murjani Sampit dan petugas badan penanggulangan AIDS melakukan pemeriksaan kepada ABK kapal Vietnam dan ABK kapal India yang sandar di pelabuhan Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah dalam upaya pencegahan masuknya HIV/AIDS 50 anak buah kapal cargo power jet berbendera India dan kapal Viet Phu 09 berbendera Vietnam yang sandar di pelabuhan Sampit dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan pelabuhan Sampit bersama petugas rumah sakit umum Dr Murjani dan petugas badan penanggulangan HIV/AIDS Kotawaringin Timur.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap penyebaran virus HIV/AIDS terutama ABK kapal asing dengan pengambilan sampel darah kepada semua ABK dan kapten kapal.

Dr Darma saat diwawancarai Melayu Pos mengatakan, pemeriksaan dilakukan dalam screening test HIV/AIDS kepada ABK terutama kapal-kapal asing yang sandar di pelabuhan Sampit. “Karena ABK itu biasanya akan turun dan transit serta beresiko ke tempat lokalisasi berdasarkan itu semua petugas berupaya melakukan pencegahan. Dan berharap semua ABK yang dilakukan pemeriksaan dengan hasil negatif dan apabila ditemukan hasil yang positif maka akan dirujuk ke rumah sakit umum Dr Murjani Sampit untuk segera ditindaklanjuti,” ujar dr yang cantik ini. Ariy

Depok (MP) - DPRD Kota Depok beberapa waktu lalu menggelar rapat paripurna masa sidang ke-II Tahun sidang 2014, dalam rangka persetujuan DPRD terhadap APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 dan persetujuan tiga Raperda baru.

Prinsip – prinsip penyusunan APBD TA 2015 sebagaimana diatur dalam permendagri No 37 tahun 2014, memiliki daya kwalitas yang tidak saja dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, ketaatan waktu, ketaatan hukum dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat harus menjadi bagian yang integral dalam proses pelaksanaan APBD TA 2015.

Rancangan APBD Kota Depok TA 2015 merupakan perencanaan program – program dan kegiatan strategis sebagai implementasi RPJMD Tahun 2011 – 2016, yang ter-integrasi dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Dalam rancangan APBD TA 2015, Pemerintah Kota Depok melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masyarakat, sehingga pada rancangan APBD TA 2015 yang telah disepakati antara Pemkot Depok dengan Badan Anggaran DPRD, maka pos Pendapatan Daerah Rp 2.029.629.634.869,29. Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 669.967.429.646,- dana perimbangan

sebesar Rp 936.336.833.192,- serta dana lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 423.325.372.031,Proses penyusunan APBD TA 2015, merupakan proses yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan daerah, guna merumuskan kembali rencana pendapatan belanja dan pembiayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah dengan DPRD, sedangkan KUA dan PPAS merupakan penjabaran dari RPJMD dengan memperhatikan isu – isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta melakukan keselarasan kebijakan pembangunan baik dengan prioritas Nasional maupun prioritas Provinsi Jawa Barat.

Keterpaduan dan keselarasan dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan tema pembangunan nasional tahun 2015 yaitu, “Melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan” yang sangat selaras dengan visi dan misi pembangunan Depok khususnya

misi ke -2 yakni, “mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal,” APBD TA 2015 harus mampu manjawab dan menyelesaikan berbagai dinamika dan persoalan aktual maupun faktual yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat dan sesuai yang tertuang dalam KUA dan PPAS tahun 2015 maka APBD tahun 2015 akan membiayai 9 prioritas pembangunan.

1). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 2). Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Repormasi Birokrasi, 3). Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal dan Investasi Daerah, 4). Optimalisasi Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, 5). Pembangunan Infrastruktur Dasar Daerah, 6). Peningkatan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Perkotaan, 7). Pengembangan Kreatifitas, Inovasi dan Prestasi, 8).

Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga, Berbangsa dan Beragama, 9).

Peningkatan Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Selain itu belanja daerah difokuskan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan diantaranya; peningkatan sarana/ prasarana pendidikan, kesehatan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, terminal, transfortasi, sarana perdagangan/ pasar, rehab gedung kelurahan/ kecamatan,

optimalisasi layanan persampahan, pembangunan taman kota dan pengembangan Depok Kota Bersih dan Hijau (green city).

Pembahasan yang mendalam dengan OPD terkait, rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan hasil studi banding, raperda tentang pejabat penyidik pegawai negeri sipil, penyelenggaraan keolahragaan, perjanjian kerja waktu tertentu dankerja harian lepas mendapat persetujuan dari DPRD. Pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap raperda APBD dan persetujuan 3 raperda baru oleh sekretaris DPRD Drs Muhammad Thamrin SSos MM. Selanjutnya Drs Rintis Yanto MM dan para wakil ketua yang disaksikan oleh Walikota menandatangani keputusan DPRD Kota Depok.

Walikota Depok dalam sambutannya mengatakan, kami ucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya pada pansus III yang telah menyelesaikan pembahasan terhadap ke 3 raperda bersama OPD, masyarakat Badan Anggaran DPRD, tim anggaran Pemerintah Daerah dan para pihak terkait yang telah membahas bersama – sama seluruh usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam raperda tentang APBD TA 2015. Apresiasi yang tinggi pada anggota DPRD yang akan menyelesaikan masa baktinya pada awal September ini. Adjuna/Adv

Selayang Pandang

6

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Jabatan Rangkap Pengaruhi Kinerja SKPD Karimun (MP) - Jabatan rangkap yang disandang oleh dua SKPD yaitu Kabag Ekonomi Herwansyah rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut PDAM Tirta Karimun dan Kepala Dinas Industri Perdagangan dan UKM HM Hasby menjabat pelaksana tugas (Plt) Dirut Perusda menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Jabatan rangkap yang disandang oleh dua pejabat tersebut, dinilai telah menpengaruhi kinerja yang ada pada tupoksi dari jabatan yang

diemban, hal tersebut terlihat dari kinerja dari Kepala Dinas Industri Perdagangan dan UKM HM Hasby.

Seperti pengawasan penerapan nilai jual harga BBM jenis premium oleh para pengencer BBM, pada saat ini masih menggunakan sistem botol kemasan, tanpa diketahui nilai takaran liternya. Permasalah tersebut merupakan salah satu tugas pokok fungsi dari SKPD yang disandang oleh pejabat tersebut.

Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, penjualan

BBM oleh pengencer dengan menggunakan botol kemasan seakan tidak tersentuh oleh Dinas Industri Perdagangan dan UKM. “Para pengencer BBM menjual BBM tidak sesuai dari takaran liter dari harga yang telah ditetapkan sesuai aturan dari harga enceran tertinggi (HET) dan pada harga enceran nyata (HEN). Para konsumen secara nyat tidak terlindungi, di mana peran pemerintah sebagai pengawas pada sistem tata niaga,” ujar Djufrial Sekretaris Laskar Merah Putih LMP Marcab

Karimun kepada MP. Dan jabatan rangkap Kabag Ekonomi Herwansyah yang menjabat Plt Dirut Tirta Karimun dinilai telah berjalan 6 bulan, terkesan jalan di tempat. Hal itu terlihat dari belum terlaksananya pendaftaran Dirut Tirta Karimun hingga saat ini.

“Walau diketahui itu merupakan bagian dari tupoksi dari Bagian Ekonom yang menfasilitasi akan pendaftaran Dirut bagi setiap badan usaha yang ada di Badan Usaha Milik Daerah BUMD Ka-

bupaten Karimun,” ungkapnya.

Kepala Dinas Industri Perdagangan dan UKM HM Hasby ditemui MP, mengatakan jabatan rangkap yang disandang tidak menpengaruhi dari kinerja tupoksi yang ada.

“Jabatan tersebut merupakan sebuah perintah dari atasan yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara, Kabag Ekonomi Herwasyah saat ditemui MP di Sekretariat Bagian Ekonomi sedang mengikuti dinas luar. Asrin Daulay

Penyaluran Bantuan Ayam di Desa Sering Terindikasi Mark Up Pelalawan (MP) - Dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, pemerintah terus berupaya, demi mensejahterakan rakyat. Contohnya upaya yang dilakukan, menyalurkan bantuan bibit ternak kepada kelompok tani. Namun yang sangat disayangkan jikalau dalam pemberian bantuan tersebut dijadikan sebagai azas manfaat demi memperkaya diri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satunya, penyaluran bantuan bibit ternak ayam buras kepada kelompok tani ‘Sering Indah Sehati’ pada tahun 2013 lalu, oleh Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan. Pengadaan bibit ayam buras tersebut terindikasi Mark Up oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Soalnya, begitu bibit ternak ayam sampai kepada kelompok tani, semuanya mati alias jadi bangkai.

Ketua kelompok tani Sering Indah Sehati bernama M Yunus ketika dikonfirmasi media ini belum lama ini menjelaskan, “Pada awalnya kami mengajukan proposal bantuan ayam itu langsung kepada Bupati Pelalawan.

Kemudian pada tahun 2013 lalu, bantuan ternak bibit ayam buras itu turun sebanyak 500 ekor. Selain bantuan bibit ayam, pihak Disnak Pelalawan juga membantu sebagaian bahan material buat kandang dengan kayu broti sebanyak 20 batang, seng 3 kodi. Hingga kami menyediakan kadang ayam sebanyak 2 tempat.”

Setelah bibit ayam serta pakan sebanyak 3 ton dedak sampai di kandang, hanya dalam tempo tiga hari saja, semua bibit ayam sebanyak 500 ekor itu mati. Kami melihat bantuan yang diberikan pada kami itu, semua ayam yang sakit, sehingga begitu sampai di tempat langsung pada mati. Padahal rekanan kontraktor pelaksana pengadaan bibit ternak ayam itu berjanji, bila ada yang mati dalam tempo tiga hari, dia bersedia mengganti. Begitu juga pihak Disnak Pelalawan saat kami laporkan kepada Maryadi selaku PPTK pengadaan ternak bibit ayam itu, berjanji akan mengganti semuanya.

“Tapi sayang janji itu tinggal janji, bantuan bibit ayam sudah jadi bangkai kandang ayam yang kami buatpun sudah mau hancur,” jelasnya.

Pada bulan puasa tahun 2014 ini, saya mendatangi kantor Disnak Pelalawan

langsung menemui Maryadi.

Pada saat itu saya diminta untuk menandatangani berita acara, bahwasanya telah menerima ganti ayam yang telah mati itu tapi saya tidak mau. Saat itu juga saya tawarkan supaya diberikan ganti ayam tersebut setidaknya 300 atau 200 ekor saja, selebihnya biar digantikan dengan uang saja, baru saya tandatangani.

Tetapi mereka juga tidak dapat mengabulkan, melainkan hanya meminta saya untuk beri tandatangan saja.

“Akhir karena saya tidak mau tandatangani berita acara yang mereka minta, saya diberikan amplop. Ketika itu, saya disuruh tandatangani bahwa telah menerima uang tersebut, tapi dalam surat itu tidak dibunyikan berapa jumlah uangnya, cuma pikiran saya dari pada tidak dapat bantuan sama sekali lebih baik saya ambil saja dulu amplop yang disodorkan oleh Maryadi itu. Setelah pulang ke rumah saya membuka amplop itu berisikan uang sejumlah Rp 1 juta, lalu saya belikan induk ayam sebanyak 12 ekor untuk mengisi kandang itu,” bebernya.

Kemudian pada Senin (01/ 09/14) kemarin, Maryadi bersama seorang rekannya turun lagi di lapangan melihat situasi kondisi kandang ayam yang tidak ada lagi isinya itu.

Saat sampai di lapangan, beliau kembali berjanji bahwa bantuan ternak bibit ayam itu akan diganti, padahal kurun waktu sejak bantuan bibit ayam yang mati itu diserahkan pada kami, sudah hampir satu tahun, kesalnya.

Ditambahkannya, persoalan ini sudah kami serahkan kepada aktifis LSM LP2TRI Toronaso Zebua supaya diusut. Wartawan silakan ditanyakan kepadanya, bagaimana tindaklanjutnya. Karena uang yang dipergunakan untuk pengadaan ayam itu, bersumber dari dana APBD Kabupaten Pelalawan anggaran tahun 2013.

Sementara Kepala Dinas

LSM LP2TRI Toronaso Zebua

Peternakan Kabupaten Pelalawan Ir H T Wahiduddin MSi, yang telah ditemui media ini dalam kasus tersebut, menunjukan sikap yang mencurigakan. Seraya pergi meninggalkan media ini, Wahid berkata, masa tidak kalian dengarkan kemarin, pada rapat paripurna DPRD kemarin, semuanya sudah dijelaskan bahwa itu telah terlaksana dan tidak ada masalah cetusnya menutupi. Bila itu bermasalah, bukan kalian yang datang kesini mempertanyakan itu, tetapi penegak hukum ujarnya berdalih sambil buru-buru meninggalkan media ini seperti menghindari konfirmasi.

Aktifis LSM LP2TRI Toronaso Zebua yang diwawancarai di ruang kerjanya di Pekanbaru terkait adanya indikasi mark up itu mengatakan, persoalanya itu telah sampai di meja LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Triapolitika Republik Indonesia (LP2TRI).

Berdasarkan itu, kita telah dan melakukan investigasi di Desa Sering. Sebagaimana hasil investigasi LP2TRI dilapangan, atas laporan M Yusuf sebagai ketua ketua kelompok tani Sering Indah Sehati, telah ditelaah, pada pengadaan ternak bibit ayam buras itu, terindikasi mark up.

Sehingga pada bulan Juni 2014 lalu, LP2TRI Riau telah menyurati Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan untuk meminta klarifikasi adanya indikasi mark up tersebut. Namun sayangnya, sampai hari

Kantor KONI Belitung Timur.

tur, karate, silat, senam, panjat tebing, takraw, tenis lapangan, tenis meja dan tinju.

Para kontingen dari daratan pulau Bangka yang terdiri dari 5 kabupaten dan kota seperti Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang,

Pangkalpinang (MP) - Pagi menjelang siang kantor Kejari Pangkalpinang terlihat sepi. Seperti tidak ada aktifitas apapun di dalam kantor tersebut. Tidak ada pegawai yang lalu lalang. Bahkan meja pelayanan untuk tamupun kosong tanpa penghuni.

Setelah 10 menit pas pukul 10.00 wib satu persatu rekan media yang lain hingga 7 orang memenuhi ruangan pelayanan Kejaksaan Kota Pangkalpinang. Ternyata tersangka srikandi korupsi dana gratifikasi priode 1999 s/d 2004 anggota DPRD Kota Pangkalpinang telah dieksekusi pada pukul 09.00 wib tadi.

“Tadi telah datang terdakwa juga ditemani oleh saudara dan familinya. Kami melakukan pemberkasan kepada terdakwa ibu Sri Rejeki lalu melakukan penahanan di lapas Tuatunu pada hari ini juga. Kami juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada terdakwa dan keluarganya,” terang Leo Kajari kota Pangkalpinang kepada MP (29/8).

Empat orang sudah berada dalam lapas Tuatunu Kota Pangkalpinang. Masih ada 16 orang lagi untuk menunggu turunnya kasasi dari Mahkamah Agung (MA). “Ibu Sri adalah merupakan contoh seorang warga negera yang taat pada hukum. Kami harapkan yang lainya juga terlibat kasus korupsi gratifikasi cepat untuk menyerahkan diri. Dari pada nanti hanya menyusahkan diri sendiri dan orang lainnya.

Kami masih menunggu turunya kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang sebanyak 16 orang lagi akan dieksekusi,” kata Leo kepada awak media MP. Djhono/Tim

Pasar Puan Maimun Akan Dikelola Oleh Perusda

ini, tidak ada respon pihak Disnak Pelalawan.

Zebua menerangkan, pada akhir tahun 2012 lalu, kelompok ternak Sering Indah Sehati mengajukan proposal kepada Bupati Pelalawan untuk memintan bantuan ayam.

Kemudian proposal itu dianggarkan pada tahun 2013 melalui dana aspirasi anggota DPRD Pelalawan Dapil Kecamatan Pelalawan oleh H Abdul Anas Badrun sebesar Rp 350 juta. Lalu kelompok ternak tersebut membuatkan kandang, dan sebagian material juga dibantu oleh Dinas Peternakan Pelalawan. Pada tanggal 26 September 2013, bantuan bibit ternak ayam buras itu diterima oleh kelompok tani Sering Indah Sehati sebanyak 500 ekor, yang disertakan dengan pakan sebanyak 3 ton. Tapi dalam penerimaan bibit ayam tersebut hari itu, sudah mati sebanyak 119 ekor. Pada keesokan

harinya, tanggal 27 September 2013, mati lagi sebanyak 232 ekor. Begitu juga besoknya tanggal 28 September, mati sebanyak 149 ekor, sehingga bibit ayam itu tidak bersisa. Dan pada saat ayam itu mati, ketua kelompok tani itu, telah melaporkan kepada pihak Dinas Peternakan Pelalawan dan dijanjikan akan digantikan.

“Sayangnya janji pihak Disnak Pelalawan itu, hingga hari ini tidak ada direalisasikan,” sesal Zebua. Maka itu pada Juni 2014 lalu, LSM LP2TRI menyurati Dinas Peternakan Pelalawan guna meminta klarifikasi. Tapi hingga hari ini, Dinas Peternakan Pelalawan belum menanggapi surat LP2TRI itu. Maka jika pihak Disnak Pelalawan tidak merespon surat LP2TRI itu, Zebua menegaskan akan segera menindaklanjuti masalah itu kepada penegak hukum. Warno

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah telah berdatangan secara bertahap semenjak 5 September 2014 lalu untuk mengikuti acara tersebut, mengingat Provinsi Bangka

Karimun (MP) - Setelah mengalami penundaan beberapa kali relokasi pedagang dari pasar Puakang ke lokasi baru pasar Puan Maimun akhirnya Bupati Karimun Nurdin Basirun resmi melakukan acara pembukaan peresmian pasar Puan Maimun Blok B dan Pasar Puan Maimun Blok B langsung dioperasikan.

Pasar Puan Maimun Blok B yang dibangun dengan tiga tingkat serta dilengkapi dengan fasilitas life tempat parkir kendaraan yang cukup luas dan lokasi pasar Puan Maimun juga berada terletak berada di jantung kota Karimun.

Pada lantai dasar diisi oleh para pedagang basah seperti penjual ikan, daging dan ayam potong, lantai dua disi oleh para pedagang kering seperti pedagang sayur, cabe dan berbagai kebutuhan pokok harian.

“Sedangkan pada lantai tiga diisi oleh para pedagang yang menjual makanan dan berbagai kuliner,” ujar HM Hasby Kepala Dinas Industri Perdagangan dan UKM Pemkab Karimun kepada MP. Tertundanya beberapa kali jadwal relokasi pemindahaan pedagang dari pasar Puakang ke pasar Puan Maimun disebabkan beberapa faktor. Pasar Puan Maimun Blok A yang dibangun bakal untuk diisi bagi seluruh pedagang yang selama ini berjualan di pasar Puakang, namun jumlah pedagang dengan lokasi tempat yang ada tidak mencukupi.

Setelah bangunan pasar Puan Maimun Blok B telah selesai, Pasar Puan Maimun Blok A yang telah lebih awal diresmikan pada tahun 2012 lalu, semula akan diisi oleh para pedagang ikan, daging dan sayur terletak di lantai dasar dengan tempat lokasi berbagai lapak yang tersedia.

Dipindahkan ke Blok B, karena pedagang pakaian dan toko mas mengusulkan agar pedagang pakaian dan toko mas tidak tergabung dengan pedagang basah seperti pedagang ikan, daging, ayam potong dan usaha belanja harian.

Ditambahkan Hasby lagi, dalam pengelolaan pasar Puan Maimun nantinya, pasar Puan Maimun akan dikelola oleh Perusda Karimun. “Pengelolaan Puan Maimun oleh Dinas Industri, Perdagangan dan UKM hanya bersifat sementara waktu,” ungkapnya. Asrin Daulay

Satpol-PP Lakukan Penertiban Terhadap PNS dan Tenaga Honorer yang Lalaikan Tugas Seruyan (MP) - Adanya Instruksi Bupati Kabupaten Seruyan tentang pemberlakuan tindakan tegas terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Seruyan beberapa hari lalu, yang sebelumnya terkait masalah penertiban ini dilakukan lebih dulu dilaedding sektor para petugas yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-

PP) Seruyan Kuala Pembuang.

Tidak ada perbedaan bagi siapa saja yang telah terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS maupun tenaga kerja honorer akan diberi sanksi bahkan bila mana perlu akan dilakukan pemecatan sesuai ketentuan dan peraturan Undang-undang PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Ne-

Para Atlet Babel Akan Berlaga Dalam Porprov IV di Belitung Timur Manggar (MP) - Sejumlah langkah optimis telah dijalankan segenap panitia dan Koni Belitung Timur dalam mempersiapkan perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi Bangka Belitung ke IV tahun 2014 yang akan digelar mulai tanggal 09 hingga 17 September 2014 di kota Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung.

Pastinya pekan olahraga yang diadakan setiap 4 tahun sekali ini diikuti tak kurang dari ratusan atlet yang akan berlaga memacu prestasi dalam 17 cabang olahraga yang dipertandingkan di antaranya sepakbola, buluh tangkis, voli, atletik, basket, bilyard, binaraga, bridge, ca-

Srikandi Koruptor Dari Bangka Belitung

Belitung terdiri dari pulau Bangka dan pulau Belitung dimana acara Porprov Babel IV tersebut diselenggarakan di Kabupaten Belitung Timur Pulau Belitung, sedangkan kontingen Belitung yang masih satu daratan dengan Belitung Timur hanya menggunakan angkutan darat saja ke Belitung Timur.

Menurut informasi yang didapat MP para atlet akan diinapkan pada sekolah-sekolah dasar negeri di seputar kota Manggar Belitung Timur dan para murid sekolah akan diliburkan selama ajang Porprov IV berlangsung.

Sementara itu stadion olahraga Belitung Timur yang saat ini dianggap termegah di Bangka Belitung de-

ngan dibiayai anggaran miliaran rupiah beberapa waktu lalu telah usai dibangun akan menjadi saksi ribuan mata penonton dalam acara pembukaan yang akan digelar pada 9/9/2014 pada malam hari termasuk pula pada penutupan acara Porprov Babel pada tanggal 17/ 9/2014.

Adapun menurut rencana kepanitiaan, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H Rustam Effendi akan membuka secara resmi acara tersebut beserta Forkominda Babel dan seluruh Bupati secara pejabat dari Kabupaten Kota di Bangka Belitung serta ketua Koni Pusat akan ikut hadir pula dalam acara tersebut. Tanwir

geri Sipil sudah jelas diketahui bersama terutama tenaga kerja PNS dan juga tenaga honorer pada masing-masing dinas yang ada di Kabupaten Seruyan.

Wakil Bupati Yulhaidir yang juga bertindak sebagai Koordinator Penertiban terhadap para Pegawai Negeri Sipil dan honorer dalam ruang kerjanya beberapa hari yang lalu Rabu (3/9) kepada Melayu Pos mengatakan, pihaknya akan selalu memantau pegawai negeri sipil (PNS) dan juga tenaga honorer dan apabila telah terbukti lalai dalam tugasnya setiap hari akan diberikan teguran atau sangsi bahkan apabila melanggar aturan berturut-turut selama waktu yang ditentukan ada kemungkinan akan dilakukan pemecatan.

Di tempat yang berbeda dalam ruang kerjanya beberapa hari yang lalu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Tuhas Bandarang SIP kepada Melayu Pos mengatakan, sebelum dilakukan razia terhadap tenaga kerja honorer dan juga PNS yang ada di Kota Kuala Pembuang ini yang paling utama sekali dilakukan penertiban disiplin kerja di lingkungan Satpol dan untuk seterusnya dilakukan pemantauan oleh petugas Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Seruyan yang

dibantu oleh pihak yang terkait bahkan bisa saja kita lakukan peninjauan ke lokasi bila ada laporan dari warga masyarakat yang memang benar-benar dipercaya, dan melihat kepada setiap pegawai negeri sipil maupun terhadap tenaga kerja honorer yang telah melalaikan tugasnya.

“Tidak akan menutup kemungkinan razia penertiban terhadap tenaga kerja pegawai negeri sipil dan juga tenaga honorer kan kita lakukan. Yang pastinya siapa saja kita tindak dan tidak ada membedakan apakah itu kepala dinas atau pun yang lainnya sama saja, bahkan dari anggota kami sendiri apa bila tidak hadir tanpa ada pemberitahuan yang jelas juga akan kita kenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan sebagai hukuman dari kesalahan yang dia lakukan, dan untuk itulah Bupati Kabupaten Seruyan Sudarsono SH menghimbau sekaligus mengajak para PNS dan tenaga honorer untuk mencintai pekerjaan ini dengan sepenuh hati dan benar-benar sayang akan waktu dan kesempatan kerja yang telah diberikan untuk kita semua semoga kerjasama kita mendapatkan hasil yang baik untuk Kabupaten Seruyan ini,” tegasnya. Kasim

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Selayang Pandang

7

Kinerja Tim Monitoring BBM Dipertanyakan Pasca Penutupan Pengencer BBM

Bershalawat “Al–Habsyi” Untuk Bangka Belitung Bangka Tengah (MP) - “Kalau di Bangka Belitung ini sudah mulai bergema. Seperti di Kecamatan Kelapa bulan Romadhan tadi. Ada juga di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan. Serta di Desa Air Mesu Barat juga dihadiri oleh para pemangku pemerintahan setingkat tripika,” ujar ustads Hasib kepada media MP sambil membuka pembicaraan tentang lika – liku perjalanan dahwahnya.

Sangat menarik perhatian semua telinga yang mendengar bahkan telinga binatang malampun shalawat demi shalawat mengalun bak nyanyian alam di tengah kegelapan bumi. Dari bukit di balik kampung Jeruk gema shalawat mengumandang layaknya ada sebuah di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Yayasan Roudhatul Hidayah berada. Berbondongbondong para orang tua dan remaja serta anak-anak mengikuti tausiah dan bershalawat bersama setiap bulan.

Yang menarik bukan hanya warga Desa Jeruk saja tetapi hingga lintas kecamatan seperti Kecamatan Namang tetangga Kecamatan Pangkalan Baru. Tidak lebih dari 200 orang umat berjemaah mengalunkan shalawat – demi shalawat di bumi “Selawang Segantang” Bangka Tengah.

“Kami tidak menutup diri dalam menyiarkan shalawat, Allhamdulilllah yang hadir lintas suku yang ada di nusantara ini bersatu bergema bershalawat,” jelas ustad Hasib Syafi’ie ketua yayasan kepada tim MP (30/8//2014) lalu.

Sementara ini dunia sudah penuh dengan kegiatankegiatan duniawi. Tetapi para umaroh Allah masih tetap yakin untuk saudara, teman, handautaulan, sanak famili dan anakanak kembali kejalan Illahi.

“Kenakalan remaja, mulai dari judi, narkoba, pergaulan bebas sudah menghantui umat muslim di muka bumi ini.

Sekarang ini kegiatan gema shalawat ini diadakan 1 bulan sekali. Seperti bulan ini (September –red) diadakan di Desa Jeruk, untuk bulan depannya di Bukit Lesung. Kecuali ada permintaan tersendiri juga akan diadakan menurut permintaan tuan rumah. Sayangnya peran serta pihak pemerintah terkait belum maksimal untuk menyiarkan shalawat ini di Provinsi Laskar Pelangi yang kita cintai ini,” terang ustads Hasib. Kegiatan ini untuk semua umat muslim supaya mampu menghadapi globalisasi budaya dunia ini. Djhono/Tim

Karimun (MP) - Langkah Pemkab Karimun melalui Tim Monitoring di bawah Asisten I yang melakukan penertiban dan larangan terhadap para pengencer BBM yang tidak memiliki izin dan tidak mendapat jatah dari APMS Kuda Laut mulai menyisakan masalah tersendiri bagi masyarakat.

Pembelian BBM hanya terlihat di SPBU, telah membuat para pengedara kerap terjebak kehabisan BBM di tengah jalan dengan terpaksa mendorong sepeda motor

mereka hingga pulang ke rumah.

“Para pengencer BBM yang dipasok dari APMS hanya terlihat menjual BBM hanya beberapa jam saja, dan setelah itu, para pengencer BBM tutup, satu hingga dua minggu kedepan,” ujar Sobri kepada MP. Penertiban para pengencer BBM hanya dipisahkan antara yang memiliki izin dengan tidak memiliki izin. Namun akar permasalahan terhadap normalisasi BBM dan terlindungnya konsumen di dalam

menbeli BBM, dengan harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih jauh dari harapan.

Hal senada juga disampaikan Ramli salah satu pengemudi ojek yang mang-kal di kawasan Pasar Meral. Menurutnya, penertiban yang dilakukan Pemkab Karimun terhadap pengencer BBM. Hal menperlihatkan bentuk sebuah kepanikan terhadap kelangkaan BBM bersubsidi.

Dan mencoba menutupi dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim

Monitoring BBM serta dari instansi terkait di dalam pengawasanBBM bersubsidi.

Ramli berharap adanya langkah lanjutan pasca penutupan terhadap pengencer BBM dengan terjaminnya ketersedian BBM dan harga yang didapat haruslah sesuai dengan harga enceran tertinggi (HET) dan harga enceran nyata (HEN).

“Karena kondisi tersebut, telah menbuat menbengkaknya biaya operasional dan telah membuat pendapatan yang terus menurun, terlebih

lagi, ketika saat terjebak kehabisan BBM dan ketika membawa penumpang,” ungkapnya.

Pantauan MP para pengencer BBM yang tidak dipasok oleh APMS telah tidak terlihat menjual BBM lagi, hal itu terlihat setelah Tim Monitoring BBM bersama instansi terkait, melalui Perintah Bupati Karimun membuat larangan agar bagi pengencer BBM yang tidak memiliki izin untuk tidak melanjutkan usaha mereka. Asrin Daulay

LDS Minta Kadis Perjelas Kebijakan Kepsek Kegiatan Sekolah dari Sumbangan Wali Murid Dipertanyakan Pekanbaru (MP) - Dalam rangka proses belajar dan pembelajaran di sekolah negeri Kota Pekanbaru banyak terjadi azaz manfaat oleh para sekolah untuk melaksanakan kegiatan supaya mendapatkan income dari wali murid.

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Lembaga Demokrat Sejati (LDS), karena banyak program pemerintah pusat dan propinsi serta Kota Pekanbaru mengucurkan dana untuk proses belajar dan pembelajaran di sekolah negeri, namun sekolah masih meminta bantuan pada wali murid dengan berbagai kegiatan, karena itu LDS meminta kadis perjelas kebijakan kepsek untuk mencegah penyalahgunaan anggaran bantuan

dari wali murid untuk berbagai kegiatan sekolah.

Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru saat ditemui Melayu Pos di ruang kerjanya Prof DR Zulfadil SE MBA tidak mau disalahkan dengan kebijakan kepsek yang selalu meminta sumbangan pada wali murid dengan berbagai alasan dan kegiatan pembelajaran. Berulang kali Kadis mengutarakan kata kata yang sama seputar kebijakan kepsek yang dapat merusak repu-

Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru

tasi jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. “Sekolah yang pung-

li saya berhenti. Logika ajalah cara berpikir, kepsek pungli saya berhenti,” katanya kepada Melayu Pos. Namun di sisi lain Kabag Humas Pemko Pekanbaru Ingot berpandangan lain seputar pungli di sekolah. “Kebijakan sekolah yang telah melibatkan rapat komite antara wali murid dan ketua komite sekolah tidaklah termasuk pungli, karena sekolah mempunyai otoriter sendiri dalam menjalan program sekolah.

Sekolah mempunyai otoriter sendiri dengan melibatkan ketua komite dan wali murid dalam rapat kegiatan yang akan dibutuhkan oleh siswa untuk kemajuan sekolah tersebut,” sampai Kabag Humas di ruang kerjanya.

Namun pandangan berbeda datang dari Jurnal pengu-

rus Lembaga Demokrat Sejati yang telah melakukan investigasi di setiap sekolah. Jurnal berharap Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan sistem managemen keuangan sekolah dan ketransparanan uang yang telah dibayar oleh wali murid. Semua SPj anggaran masuk dan anggaran keluar diperjelas, yaitu setiap wali murid membayar ke sekolah diharapkan menyerahkan kwitansi tanda terima supaya dana tersebut dapat dipertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. “Kami minta Kadis sosialisasikan kwitansi tanda terima pembayaran dari wali muri pada sekolah sesuai kegiatan yang melibatkan rapat komite dan wali murid,” tegasnya. Rudi

PENGUSAHA ARAK MENGELUH

Oknum Wartawan dan LSM Menjamur di Wilayah Kotim

Ungkapan Seorang Kepala Padang yang Lahannya Berada di Sekitar Daerah Segintung Seruyan (MP) - Kendati banyaknya lokasi atau lahan yang dijadikan program pengembangan komoditas unggulan (pisang kepok) Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang dalam rencana awalnya menyediakan lahan untuk pengembangan perkebunan pisang kapok unggulan Seruyan sebanyak 300 hektar dalam jangka waktu selama lima tahun kedepan secara keseluruhan akan terealisasi dengan baik. Sedangkan untuk tahun ini dalam program tersebut secara bertahap dilaksanakan hanya 100 hektar karena melihat perkembangan dan juga ada klaim dari masing-masing warga bukan hanya satu kelompok bahkan ternyata di lahan tersebut dari berbagai informasi masih banyaknya kepemilikan yang tumpang tindih.

Dari rencana program Pemkab seruyan terutama dinas yang terkait Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan terkait dengan adanya usulan warga masyarakat terhadap pengembangan perkebunan pisang gepok tentunya yang paling utama dilakukan adalah pembuatan jalan usaha tani yang tujuannya untuk memudahkan aktivitas warga pemilik lahan tersebut, dan hal ini sudah dilakukan oleh pekerjaanya dalam pembuatan bajan jalan usaha tani tersebut, bahkan dari kelompok tani pisang kapok sangat bersyukur dan berterimakasih sekali kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan yang telah membuatkan jalan untuk kami melakukan kegiatan setiap harinya.

Dari hasil pemberitaan yang telah dilansir oleh koran karian Kuala Pembuang beberapa waktu lalu Anang Abuk yang juga sebagai Kepala Padang kepada koran ini menjelaskan, yang dalam pemberitaan pihak kontraktor tidak mendapatkan izin dari kelompok tani, Padahal menurut sepengetahuan saya proyek itu ada oleh adanya proposal yang sudah lama kami ajukan artinya pihak pelaksana sudah direstui melakukan pembangunan jalan usaha tani tersebut bukan menggarap lahan pisang kepok tentunya hal ini yang terindikasi ada menyudutkan salah satu pihak pelaksana kegiatan pembangunan jalan tersebut yang dalam konteknya salah arah atau salah pengertian, tapi kita yakin masalah ini akan kita rembukan bersama yang jelas pada poinnya bukan semata untuk kepentingan pribadi melainkan untuk semua warga yang memang benar-benar memiliki lahan atau lokasi tersebut.

Secara pribadi katanya menambahkan, dalam hal ini yang tidak lain tujuan saya mengklarifikasi atas adanya berita beberapa waktu lalu yang mungkin saja menyalahkan pihak kontaktor. “Saya tidak memihak siapa-siapa yang ingin saya sampaikan bahwa pihak pelaksana kegiatan pembagunan jalan usaha tani tersebut tidak merasa dirugikan atau adanya pencemaran nama baik itu saja,” katanya. Kasim

Sampit (MP) - Seiring dengan meningkatnya kemajuan perkembangan perekonomian para pelaku bisnis yang menghasilkan keuntungan yang cukup besar baik perindividu maupun yang dilakukan secara kemitraan, sehingga untuk membantu lancarnya sistem tersebut agar bisa terkondisi dengan baik, salah satu tugas untuk mengimbangi serta melakukan pengawasan dan juga menyampaikan informasi kepada publik terhadap berbagai kenerja dan pelaku bisnis maka pada akhirnya sebab akibat dari hal tersebut.

Datang dan menjamurnya

oknum wajah lama dan baru para kuli tinta (wartawan) dan juga control social yang kren dikenal dengan sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) membuat pihak pengusaha terutama sekali yang bergerak di bidang bisnis yang sangat menjanjikan. Padahal menurut mereka hasil yang selama mereka bekerja dalam usaha tersebut yang setiap bulannya mengeluarkan anggaran dana yang tidak terduga mencapai Rp 5 juta bahkan lebih setiap bulannya.

Keberadaan pers atau LSM yang selama ini kita ketahui fungsi serta tugasnya dalam melakukan investigasi serta

menggali informasi di lapangan atau kepada pihak nara sumber yang dilakukan tentunya berdasarkan aturan Undang-undang Pers yang mempunyai dasar hukum, kode etik serta payung hukum kelembagaan sesuai ADRT yang dibuat masing-masing lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mana tujuannya sama untuk memantau perkembangan kemajuan suatu daerah dimana dia tinggal dan juga mempublikasikannya melalui media agar bisa diketahui oleh masyarakat seluas-luasnya.

Menurut salah seorang pengusaha minuman jenis

arak yang lokasinya berada di Km 13 Sampit Pangkalanbun beberapa waktu lalu kepada koran ini menjelaskan, pihaknya merasa terbebani oleh banyaknya oknum LSM maupun wartawan yang datang ke tempatnya dan lagi banyak yang lainnya yang tidak begitu jelas. “Daftar nama-nama yang sering datang sudah tercatat dan disimpan di dalam file komputer kami. Apa bila ada yang datang tidak terdaftar sebelumnya tidak akan dilayani apabila mau menggalai informasi atau ada keperluan yang sifatnya sangat pribadi,” katanya.

Keberadaan usaha jenis minuman keras yang dikenal juga dengan arak buatan ini, terlihat berjalan aman dan lancer saja, akan tetapi belakangan ini pihak pengusaha tersebut menjerit dan mengeluh masalahnya anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan setiap bulannya. “Kalau begini terus usaha yang kami kelola ini lambat atau cepat bisa gulung tikar alias bangkrut.

Padahal bukan hanya satu tempat ini aja, masih banyak yang lainnya lagi untuk daerah kota Sampit ini,” keluhnya. Kasim

Bupati Jefry Beri Kuliah Umum di Politeknik Kampar Bangkinangkota (MP) - Untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, sebagai mahasiswa kita musti tau tujuan hidup, karena dengan mengerti tujuan hidup, maka apa saja yang kita lakukan akan menjadi mudah dan terarah tentunya dengan izin dari Allah SWT. Demikian dikatakan Bupati Kampar, Jefry Noer saat memberikan kuliah umum di Politeknik Kampar, Senin (8/ 9/14) “Untuk itu bagi mahasis-

wa baru dan yang lama, mulai dari sekarang robahlah mainset kita agar bisa sukses, dengan kuliah dedi Politeknik Kampar, kita musti tau tujuan dan yakinkan diri dengan kuliah ini bisa menyelamatkan kita dari kebodohan, kamiskinan dan pengangguran, kalau sudah ada keyakinan untuk sukses, Insya Allah anak-anak semua akan berhasil,” ungkap Jefry.

Ditambahkan Jefry, kesuksesan seseorang, tidak

dinilai dari kampus atau perguruan tinggi yang terkenal dan mahal, melainkan kesuksesan tersebut berasal dari dirinya sendiri, bagaimana keseriusannya dalam menimba ilmu yang diberikan di kampus tersebut.

“Dimanapun kita menimba ilmu pada jenjang perguruan tinggi, asal kita serius dan tekun dalam belajar, serta selalu memohon pertolongan dari Allah, Isya Allah kita akan sukses dalam kehidu-

pan,” kata Jefry Pada kesempatan tersebut, Jefry bercerita panjang tentang pengalaman hidup untuk memotivasi para mahasiswa di polkam, dan beliau meminta kepada seluruh mahasiswa, bila selesai nanti, jangan bercita-cita hanya untuk mencari pekerjaan, tapi jadilah seorang enterprenuership.

“Sebagai mahasiswa, kita musti tau tujuan utama mengapa kuliah di Politeknik

Kampar, lalu yakinkan diri bahwa kampus ini adalah pilihan terbaik untuk mencapai kesuksesan,” terangnya.

Selain itu, kepada mahasiswa baru Jefry Noer berpesan khusus untuk perempuan, faham dan menjaga diri dalam pergaulan dikampus, hati-hati dengan cowok zaman sekarang, perempuan harus tau menjaga marwah diri bagaimana menutup aurat yang sesungguhnya, agar nantinya tidak memancing. Rtc

Pelantikan Anggota DPRD Batam Diwarnai Demo “Jangan Tegang, Senyum Dong!”

Batam (MP) – Pelantikan DPRD Batam diwarnai demo.

Sebanyak 50 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam periode 2014- 2019 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua PN Batam di ruang rapat paripurna DPRD Batam, Jumat (29/8).

Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri 12 Agustus tahun 2014 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Batam. Saat pelantikan, wajah anggota DPRD tersebut terlihat tegang dan sebagian ada yang terlihat gugup.

“Untuk anggota DPRD baru senyum dong, jangan tegang kali, rileks aja,” ucap

Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo saat mengawali sambutannya, kemarin.

Rohaizat, anggota DPRD Batam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan (dapil) dua mengakui kalau dirinya beserta rekanrekan lain gugup. Ia mengatakan pelantikan itu menjadi moment bersejarah dalam

hidupnya. “Maklumlah, baru pertama kali,” kata Rohaizat.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Batam, Marzuki mengatakan, terhitung mulai 29 Agustus 2014, para anggota legislatif periode 20092014 yang tidak terpilih lagi otomatis diberhentikan.

Selain pelantikan 50 anggota dewan baru tersebut, dilakukan pula pengangka-

tan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Batam sementara yang dijabat oleh Nuryanto dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Zainal Abidin dari Partai Golongan Karya (Golkar).

“Jabatan sementara tersebut berlaku hingga Ketua dan empat Wakil Ketua DPRD Batam untuk 2014-2019 resmi terpilih,” ungkap Marzuki.

Jumlah kursi DPRD Batam untuk periode 2014-2019 sebanyak 50 kursi. Jumlah tersebut naik dari periode sebelumnya yang hanya 45 kursi. PDI Perjuangan berada di posisi pertama dengan perolehan delapan kursi. Posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan tujuh kursi.

Kemudian, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) enam kursi, Partai Demokrat lima kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) lima

kursi, Partai Hanura empat kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) empat kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) empat kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tiga kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tiga kursi dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) satu kursi.

Pelantikan tersebut juga disaksikan Walikota Batam, Ahmad Dahlan, Kepala SKPD dan sejumlah tamu dan undangan.

Saat pelantikan berlangsung, di luar gedung DPRD Batam sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demo. Mereka membentang spanduk dan tulisan yang intinya meminta anggota dewan tersebut berpihak kepada kepentingan rakyat. Polisi sempat mengamankan seorang pendemo yang diduga menjadi provokator. Tim

Daerah

8

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Pihak APPSI Melanggar Aturan Kapolri Cikampek (MP) - Satuan pengamanan atau yang biasa disingkat dengan Satpam merupakan salah satu implementasi dari Civil Security di Indonesia. Civil Security yaitu penyelenggaraan pengamanan formal yang dilakukan oleh warga sipil. Satpam dalam konsepnya merupakan salah satu bentuk dari Pengamanan Swakarsa.

Satpam dalam pelaksanaan tugasnya dilindungi secara hukum melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ataupun Surat Keputusan Kapolri (Skep Kapolri). Adapun peraturanperaturan atau surat keputusan dari Kapolri yang mengatur tentang Satpam adalah sebagai berikut :

Peraturan Kapolri No.Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan Peraturan Kapolri No.Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan Surat Keputusan Kapolri

No.Pol. Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam Surat Keputusan Bersama Menaker No. KEP.275/Men/ 1989 dan Kapolri No.Pol. Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Satuan Pe-

ngamanan di wilayah Republik Indonesia harus mentaati aturan-aturan yang ada tersebut.

Dengan adanya peraturan tersebut di atas semua pihak yang mendirikan usaha jasa pengamanan security wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kapolri, namun masih banyak pihak perusahaan yang mendirikan usaha jasa pengamanan melanggar aturan Kapolri. Contohnya dari pihak Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang berada di wilayah Pasar Anyar Cikampek sama sekali tidak memiliki izin dari Kapolri dalam mendirikan usaha jasa pengamanan. APPSI telah mengeluarkan surat tugas untuk security dan

artibut lengkap security dengan menempelkan Logo Polri di seragam security sebelah kanan atas serta tetap saja merekrut anggota security untuk pengamanan di sekitar wilayah Pasar Anyar Cikampek tanpa mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh Kapolri hal ini terbukti ilegal tidak memenuhi syarat dan SOP yang ditetapkan.

Penyimpangan yang disengaja ataupun tidak tetap sama sama melakukan kesalahan dan dimata hukum keadilan harus tetap ditegakkan secara proporsional dan objektif, karena jika dibiarkan akan lebih banyak oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Fajar Purnama

Kapolres Kotim Pimpin Mutasi 11 Perwira Polisi Sampit (MP) – Gerbong mutasi di Polres Kotim resmi bergulir kemarin (1/9). Serah terima jabatan 11 perwira polisi tersebut dipimpin langsung Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji. Kesebelas pejabat yang bergeser adalah Kasatreskoba Polres Kotim AKP Winarko Kisworo menjadi Kasatreskoba Polres Palangkaraya, posisinya digantikan oleh AKP Marselino Prima Liga yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatreskoba Polres Pulang Pisau.

Kasatintelkam AKP Muchtar akan menjadi Kasubag Ren Min Intelkam Polda Kalteng, dan digantikan oleh AKP Gede Eka Yudharma yang sebelumnya menjabat Kasatintel Polres Bartim.

Kapolsek Baamang yang sebelumnya ditempati oleh Iptu Salahidin akan ditempati oleh Ipda Sutardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Cempaga Hulu, Iptu Salahidin akan menjadi

Kasatlantas Polres Gunung Mas. Untuk KBO Reskrim Polres Kotim Ipda Angga Yuli dipromosikan menjadi Kapolsek Laung Tuhuk Polres Murung Raya, untuk posisi yang kosong masing belum ada pengganti.

Iptu Subarwi yang sebelumnya menjabat sebagai KBO Subhara Polres Kotim akan menggantikan Ipda Saipulah Sebagai Kapolsek Pulau Hanaut, sedangkan Ipda Saipulah menjadi Kapolsek Cempaga Hulu menggantikan Iptu Sutardi.

Lalu Kasatlantas Kotim yang sebelumnya ditempati AKP Mz Rofik digantikan AKP Timur Santoso yang sebelumnya menjabat Pama Polda Kalteng. Untuk AKP Mz Rofik menjadi Kasi Bpkb

Cikampek (MP) - UPTD Pasar Cikampek dengan lembaga pengelola pasar diduga ada

kerja sama yang baik yang mengarah kepada penyimpangan dan penyalahgunaan

Subang (MP) - Infrastruktur di hampir semua akses ke tempat wisata di Kabupaten Subang sangat memprihatinkan. Hal tersebut menyebabkan banyak tempat wisata yang bagus tapi kurang mendapat kunjungan.

Tokoh Masyarakat asal Kecamatan Pagaden Kusnadi mengatakan jalan rusak sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum ada perbaikan. “Di Pantura Subang, akses menuju tempat wisata itu hampir semuanya rusak parah. Seperti halnya jalan yang menuju objek wisata pantai Pondok Bali kondisinya rusak dan sudah bertahun-tahun tidak ada perbaikan,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Kabupaten Subang, Asep Nuroni mengatakan Kabupaten Subang memiliki kekayaan alam yang paling lengkap jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Hal itu membuat Subang lebih unggul. “Kita unggul jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Barat karena kita memiliki tiga potensi wisata dari mulai pegunungan, daratan dan lautan. Kita memiliki semuanya,” kata Asep Nuroni. Icj/Mp

Kapolres saat memimpin sertijab di halaman Mapolres Kotim.

Foto: Ariyanto/MP

Subdit Regident Ditlantas Polda Kalteng.

Untuk Posisi Kapolsek Kpm yang ditempati Iptu Dwi Handaka akan digantikan Ipti Reda Irfanda yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Jaya Karya, Lalu Iptu Dwi Handaka Menjadi Kasatlantas Polres Barito Timur, sedangkan posisi Kapolres Jaya Karya akan ditempati oleh Ipda Azmi yang sebelumnya menjabat Kbo Satlantas Polres Kobar.

Kemudian Kapolsek Cempaga AKP Wawan Arinanda digantikan AKP Indras Purwoko yang sebelumnya Kasatbinmas Polres Seruyan, AKP Wawan Arinanda menjadi Kanit Sisar Binmasair Ditpolair Polda Kalteng.

Kasatreskrim Polres Kotim AKP Win Widyanto Menjadi Panit 1 Unit 1 Subdit 2 Resnarkoba Polda Kalteng, posisinya digantikan AKP Andri Samudra yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatres-

krim Polres Murung Raya.

Dan terakhir adalah Iptu Sarwani Pur Subag Dalops Bagops Polres Kotim akan menjadi Kasatreskoba Polres Seruyan.

“Jabatan merupakan amanah dari yang maha kuasa maka dari itu harus dilaksanakan dan dijaga sebagai bentuk pengabdian darn ibadah,” ujar Himawan saat diwawancarai Melayu Pos dan beberapa awak media usai acara sertijab. Ariy

wewenang. Hal ini diduga kuat berawal ketika Melayu Pos mendatangi Ketua APPSI Pasar Anyar Cikampek di kediamannya pada Senin 14 Juli 2014.

Melayu Pos melakukan investigasi langsung dalam mencari fakta dan keterangan berdasarkan sumber yang akurat mengenai penerbitan surat tugas security yang dibuat oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Pasar Anyar Cikampek yang disetujui oleh pihak UPTD Pasar Anyar Cikampek. Dalam masalah ini sudah jelas bahwa pihak UPTD Pasar Cikampek ikut serta dalam penyimpangan karena di dalam isi surat tugas tersebut UPTD Pasar Cikampek tercantum dan mengetahui.

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya hal hal yang mencurigakan di saat Melayu Pos menginvestigasi lang-

sung kepada Ketua APPSI Pasar Anyar Cikampek karena di tengah tengah wawancara, tiba tiba Jeje Ketua APPSI menghentikan pembicaraannya dengan Melayu Pos dengan alasan mau ke belakang tetapi beliau berkomunikasi via handphone dan tidak lama kemudian datang beberapa orang memakai seragam dinas UPTD di antaranya mantri pasar.

Serentak mereka bergabung dengan Jeje dan mengabaikan Melayu Pos seakan akan mengalihkan pembicaraan dan tidak memberi kesempatan lagi bagi wartawan bertanya mengenai peluncuran surat tugas security ilegal itu.

Untuk memperjelas kondisi ini, Melayu Pos langsung mendatangi kantor UPTD Cikampek 1 dan Cikampek 2, namun sesampainya di kantor UPTD, wartawan tidak bisa

bertemu dengan Banjar, Ketua UPTD Pasar Cikampek. Hari pertama datang ke UPTD pegawai UPTD mengatakan bahwa kepalanya sedang tugas di luar. Selanjutnya hari kedua dan sampai berkali kali ditemui Banjar selaku kepala UPTD Cikampek selalu beralasan dengan sejuta alasan mungkin karena beliau enggan untuk ditemui oleh Melayu Pos yang akan diminta untuk mengklarifikasi masalah penyimpangan APPSI. Sudah sangat jelas kecurigaan tentang konspirasi antara APPSI dan UPTD sangat terlihat dan mereka saling bahu membahu bantu membantu dalam melakukan penyimpangan, kalau saja pihak UPTD tidak merasa bersalah dalam hal ini, mungkin pihak UPTD sudah secepatnya bertindak dan mengklarifikasi masalah APPSI. Fjr

WAKIL BUPATI CIANJUR:

Tata Kelola Taman Prawatasari Cianjur Untuk Kepentingan Umum Cianjur (MP) - Pembangunan taman Prawatasari ini tujuannya adalah untuk menata lokasi dan mengatur para pedagang supaya lebih rapi dan indah dilihat, pembangunan tahap pertama di fokuskan untuk memperbaiki gapura, membangun tribun dan tempat kuliner. Kedepannya taman prawatasari juga bisa digunakan untuk tempat rekreasi, pendidikan dan pasar seni. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Cianjur, dr H Suranto MM saat meninjau pembangunan taman Prawatasari Cianjur, Selasa (2/9/14).

Hj Rika Ida Mustikawati SH MM, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengatakan, pembangunan

taman Prawatasari dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama akan dimulai minggu depan, pembangunan tahap

Karawang (MP) - Keramat Sumur Tujuh dikenal oleh masyarakat Karawang, khususnya masyarakat di Desa Mulya Sejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Dipercaya sebagai tempat bersejarah di zaman kerajaan terdahulu di tatar Sunda, tetapi sekalipun waktu telah mengubah peradaban terdahulu menjadi era sekarang namun adat dan budayanya masih saja melekat di lingkungan masyarakat sekitar Desa Mulya Sejati. Tidak hanya orang setempat yang mengetahui dan meyakini mitos keramat sumur tujuh banyak orang di luar Kabupaten Karawang yang datang berkunjung dan menyempatkan waktunya untuk mandi di Keramat Sumur Tujuh karena mereka meyakini bahwa Keramat Sumur Tujuh bisa memberi keberkahan dengan sababiyah mandi ataupun meminum air di Keramat Sumur Tujuh.

Abah Oleh selaku juru kunci keramat Sumur Tujuh menerangkan sekilas sejarah keramat Sumur Tujuh kepada Melayu Pos. Beliau menuturkan bahwa Keramat Sumur Tujuh masih bagian dari anak sungai dari mata air Cai Mata Indung yang dianggap sebagai induk dari Keramat Sumur Tujuh. Mata Air Cai Mata Indung telah ada dari sejak jaman kerajaan tatar Sunda dan sering dijadikan tempat ritual kepada para leluhur oleh para raja pada zaman kerajaan terdahulu. Namun adat dan budayanya masih diyakini oleh orang orang di era sekarang, karena masih banyak orang yang datang ke tempat ini baik dari daerah Karawang maupun luar daerah Karawang. Hasanudin

Menjaring Koperasi Berkualitas Lewat Sistem Pemeringkatan

UPTD Pasar Cikampek Diduga Melakukan Konspirasi Jahat Dengan Pihak Lembaga Pengelola Pasar Jalan Rusak, Objek Wisata di Subang Sepi

Keramat Sumur Tujuh

pertama selama 3 bulan yaitu membangun tribun, tempat kuliner dan gapura. Selama 3 bulan pedagang akan di

tempatkan di sekitar lokasi yang tidak mengganggu jalannya proses pembangunan taman.

“Selain itu para pedagang yang tidak permanen akan di tempatkan di lokasi car free day karena dari data yang kami peroleh hampir semua pedagang non permanen selalu mengikuti lokasi kegiatan olahraga jantung sehat.

Dengan begitu pembangunan taman ini kami upayakan agar tidak mengganggu aktifitas para pedagang untuk tetap berjualan,” katanya.

Menurut Wakil Bupati, kedepannya, pengawasan dan penjagaan harus diutamakan. Untuk keamanan akan dibuat pagar keliling,

harus ada bagian jaga agar nantinya tempat ini jangan disalahgunakan, orang masuk juga dimonitor. Untuk para pedagang juga ada retribusi kebersihan dan keamanan.

“Pembangunan ini menggunakan anggaran bantuan provinsi sebesar 4 miliar dan diupayakan pembangunannya harus selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Saat ini jumlah pedagang permanen mencapai 31 orang sedangkan pedagang lapak ada 413 lapak, selama pembangunan kami harap bisa berjalan lancar dan para pedagang tetap bisa beraktifitas di lokasi yang sudah disepakati bersama,” pungkas Wakil Bupati. Agus/Dani

Serpong (MP) - Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM terus membenahi koperasi yang telah resmi terdaftar serta beroperasi di daerah ini. Salah satu langkah yang diambil, yakni mengikutsertakan lembaga ekonomi kerakyatan tersebut dengan menerapkan pemeringkatan koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan - Warman Syanudin mengatakan ada 59 koperasi yang diikutsertakan dalam pemeringkatan koperasi.

Nantinya, ke-59 koperasi ini akan mendapat penilaian dari tim lembaga independen - Lembaga Pendidikan Koperasi Nasional.

“Kegiatan ini dilakukan untuk menilai koperasi terbaik sehingga menjadi koperasi berkualitas. Kami berupaya agar koperasi yang ada di Tangerang Selatan ini menjadi koperasi yang sehat,” katanya usai Sosialisasi Pemeringkatan Koperasi di Remaja Kuring, Kecamatan Serpong.

Menurutnya, ada sejumlah indikator penting yang menjadi bahan penilaian bagi tim gabungan tersebut.

Beberapa di antaranya, yakni ada badan hukum, keanggotaan, managemen, Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan sesuai jadwal, kemampuan penyediaan dana dan beragam indikator lain.“Ketaatan koperasi membayar pajak juga menjadi salah satu aspek penilaian. Nanti, yang menilai adalah tim independen, soal penilaian kami tidak turut campur,” terang mantan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan itu.

Warman menambahkan, keberadaan koperasi di Tangerang Selatan sangat penting. Terlebih, salah satu strategi pembangunan Kota Tangerang Selatan adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan Maka, keberadaan koperasi sehat dan berkualitas sangat diperlukan. “Dari koperasi sehat dan berkualitas itulah, kesejahteraan rakyat bisa terdongkrak,” tandasnya. Dvd

Pembangunan Jembatan Kali Ciperawan Disambut Baik Masyarakat Indramayu (MP) - Warga merasa bangga dan antusias dimana hingga saat ini pembangunan Jembatan Kali Ciperawan yang terletak di dua wilayah kecamatan diantaranya wilayah Kecamatan Bongas dan wilayah Kecamatan Kandanghaur yang hingga saat ini pun masih tahap pembangunan yang sudah hampir selesai. Dan bahkan sampai saat sekarang ini jembatan tersebut sudah dapat dilalui oleh warga baik pejalan kaki maupun pengendara roda dua dan kendaraan roda empat setelah berfungsinya jembatan itu warga masyarakat semakin lega karena roda perekonomiannya pun semakin lancar khususnya mereka para petani.

Jembatan Kali Ciperawan diperkirakan mulai dibangun awal tahun 2013 dan sampai saat ini sudah hampir tahap penyelesaian. Jembatan Kali Ciperawan dibangun sepanjang kurang lebih 150 Meter dan lebar 5 meter dengan anggaran biaya dari APBD Pemkab Indramayu dengan dibangun oleh PT Bahtera Sejahtera yang dipimpin oleh H Yudi Wahyudi dengan kepengawasannya oleh Abas dan Pelaksana Lapangan dipimpin oleh Ratim.

Sejumlah warga yang dihubungi mengaku merasa gembira lantaran kondisi Kali Ciperawan saat ini sudah dapat dilalui oleh warga. “Karena jembatan tersebutlah yang menjadi urat nadi perekonomian para warga itu sendiri khususnya para warga petani,” kata salah seorang warga pedagang yang kebetulan tinggalnya tidak jauh dari jembatan Ciperawan itu.

Menurutnya, masyarakat sangat berterima kasih banyak khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu yang pada dasarnya telah memperhatikan para kehidupan masyarakat petani. Hendrik

Daerah

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

9

Bupati Hadiri Pelepasan Alumni Mahasiswa AKNEC ke China

Pemda Karawang Abaikan Jalan Mulya Sejati - Sumur Keramat Cai Mata Indung Karawang (MP) - Jalan jalur udug udug perbatasan antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Karawang dan Purwakarta terlihat rusak parah khususnya jalan yang akan menuju Sumur Keramat Cai Mata Indung dan Keramat Sumur Tujuh yang menjadi salah satu obyek wisata kebudayaan peninggalan jaman dulu yang masih masuk ke wilayah Kabupaten Karawang, kondisinya sangat memprihatinkan karena sama sekali tidak pernah ada upaya untuk membangun jalan yang layak oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk masyarakat di sekitar Desa Mulya Sejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Padahal jika dilihat dari pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang cukup besar yang terdiri dari beberapa sektor usaha, tetapi untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat masih saja belum merata.

“Sarana jalan sangat berperan penting dalam berjalannya kesejahteraan ekonomi di masyarakat karena sebagai jalur ekonomi dan perdagangan jika jalur perlintasan ekonomi tidak secepatnya direnovasi dan dibangun seefektif mungkin hal ini akan berpengaruh kepada kegiatan masyarakat dalam mencari mata pencahariannya,” ujar Kanta kepada Melayu Pos. Ujr

Cianjur (MP) - Bupati Cianjur, Drs H Tjetjep Muchtar Soleh MM menghadiri penglepasan alumni mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Cianjur (AKNEC) ke China, Rabu (03/ 09/14), bertempat di Gedung Bale Praja Pemkab Cianjur.

Turut hadir dalam acara tersebut para Asisten Setda Kabupaten Cianjur, para Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, para camat serta tamu undangan lainnya.

Terkait kegiatan ini bupati

menyampaikan Aknec didirikan untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi di daerah, sehingga kehadiran AKNEC di kabupaten Cianjur dapat membantu mewujudkan salah satu misi pemerintah Kabupaten Cianjur yakni meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat Cianjur khususnya untuk jenjang pendidikan tinggi bagi kaum duafa/kurang mampu dalam segi ekonomi maupun akademik.

Sementara itu, pengelola AKNEC, Dewi Sopiah, menyampaikan tujuan didirikannya AKNEC adalah : Pertama, Menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma 1 dan/atau program Diploma 2 di kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus; Kedua, memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi di daerah, sehingga kehadiran AKNEC di kabupaten Cianjur dapat membantu mewujudkan salah

satu misi pemerintah Kabupaten Cianjur yakni meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat Cianjur khususnya untuk jenjang pendidikan tinggi bagi kaum duafa/kurang mampu dalam segi ekonomi maupun akademik; Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri.

AKNEC saat ini Diploma satu dg 3 prodi tersebar di 7

subkampus/7 kecamatan.

Adapun program studi yang saat ini sudah ada yaitu Horticultura (pertanian), Tekpang dan Perikanan. Target AKNEC 5 tahun ke depan bisa menyelenggarakan pendidikan setingkat Diploma 2, tersebar di 32 kecamatan dengan 9 program studi. Adapun program studi lainnya yang direncanakan akan dibuka oleh AKNEC yaitu Peternakan, IT, Perhotelan, Pariwisata, Akutansi dan Fesyen. Anwar/Dani

Menyisir Rumah Kontrakan, Aparat Gabungan Gelar OYK Operasi yang digelar kemarin malam tersebut, dalam hal tertib administrasi kependudukan dan melakukan pembinaan dengan mendatangi kontrakan dan kos-kosan di wilayah Kecamatan Serpong Utara. Operasi

Bina Kependudukan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) - Toto Sudarto dan Camat Serpong Utara - Andi Dandi Patabai.

“Kita masih menemukan

warga yang belum memiliki identitas KTP Kota Tangsel,” ungkap Toto.

Pada kesempatan itu sebanyak 594 orang yang didata. Dari 594 orang yang didata saat operasi bina kependudukan ini, sebanyak 198 orang tidak memiliki KTP Kota Selatan. Bahkan banyak penghuni kos-kosan dan kontrakan yang tidak terdaftar di lingkungan terkecil yakni di tingkat RT. Lanjutnya, paska lebaran pihaknya juga melakukan pengecekan untuk pendatang baru. “Di Serpong Utara berdasarkan data dari operasi

Lamandau (MP) – PT DSN (Dharma Sata Nusantara) bergerak di bagian pabrik kelapa sawit di wilayah Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Sekretaris DPC FSPPP-SPSI Kabupaten Lamandau sebelum membentuk PUK (Pimpinan Unit Kerja) melakukan koordinasi dengan Robet Manager PT Dharma Satya Nusantara untuk melakukan kerja sama yang baik dan saling mengutungkan.

Setelah Sekretaris DPC FSPPP-SPSI Kabupaten Lamandau memimpin rapat pada tanggal 18/8/2014 di rumah kediaman Sekretaris DPC FSPPP-SPSI di Jl Drs Pupu Hermansah RT 07 Nanga Bulik, pembentukan PUK (Pimpinan Unit Kerja) PT Dharma Satya Nusantara

terpilihlah Ketua PUK PT DSN a/n Rocy, Wakil Ketua Siswono, Sekretaris Dewi Sartika Manurung SH, Bendahara Paulus.

Pada hari Senin tanggal 25/8/2014 Ketua dan Sekretaris PUK PT DSN menghadap Robet Manager PT Dhrama Stya Nusantara di kantor beralamat di Pendulangan Estate untuk menyampaikan surat pemberitahuan bahwa di pabrik kelapa sawit PT Dharma Satya Nusantara telah terbentuk pengurus serikat pekerja. Robet Manager PT DSN menerima berkas tersebut namun beliau mengatakan kepada pengurus serikat pekerja bahwa PT Pilar Wanapersada termasuk PT DSN sudah terbentuk serikat pekerja nanti kita kordinasikan agar tidak tumpang tindih.

Akhirnya Sekretaris DPC FSPPP-SPSI Kabupaten Lamandau menghubungi Robet Manager PT DSN melalui telpon kenapa bapak perlambat dan masih diganjal ada apa sedangkan waktu untuk pembentukan PUK (Pimpinan Unit Kerja) kurang lebih 30 perusahan dengan waktu singkat. “2/9/2014 kami Anggota Dewan Pengupahan mulai melaksanakan tugas untuk pendataan harga barang di 4 pasar yang sering dikunjungi para karyawan perusahaan yang berbelanja kebutuhan untuk kenaikan gaji UMK (Upah Minium Kabupaten). Saya tidak bermaksud menganjal PUK untuk masuk ke PT DSN hanya saja PT Pilar Wana Persada termasuk PT DSN sudah terbentuk serikat pekerja/SPSI agar

Subang (MP) - Kesederhanaan adalah kesejahteraan. Siapa saja yang mampu memilih hidup sederhana (merasa cukup dengan apa yang didapatnya secara halal) pada hidupnya menjadi bijaksana, punya cukup niat untuk berbagi kepada sesama, gemar memperbanyak amaliah bagi sebanyak-banyaknya orang karena itu ia layak jadi pemimpin. Itulah sosok H Suraden Wijaya SSos dalam pandangan keluarga, sahabat, masyarakat dan bahkan lawan-lawan politiknya. Coba kita bayangkan ia anggota DPRD Kabupaten Subang dari F PDI Perjuangan (incumben) masyarakat dapil VI yakni : Keca-matan Compreng, Kecamatan Cipunagara, Kecamatan pagaden, dan Pagaden Barat,

memilihnya kembali untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat untuk periode 2014-2019, karena ia figur wakil rakyat yang berjiwa sosial dan bijaksana.

H Suraden Wijaya SSos setelah dilantik Rabu (3/9) menggelar acara syukuran yang merupakan manifesto harapan dan doa kepada Tuhan, agar proses keberhasilan hanya sebatas simbol seremoni yang tanpa mendalami esensi tradisi tersebut, nampak syukuran yang diidentikan dengan hiburan rakyat yang merakyat dan budaya ini harus dilestarikan, pagelaran wayang kulit dalang H Anom Rusdi, pesinden Duniawati dan Itih S, dari Kabupaten Indramayu, meski terik matahari cukup menyengat para

Serut (MP) - Aparatur gabungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di sejumlah pemukiman padat penduduk. Sebanyak 369 kontrakan dan kos-kosan di wilayah Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, didatangi untuk dilihat kelengkapan identitas kependudukan yang dimiliki para penghuninya.

bina kependudukan, dari 596 sekitar 25 orang merupakan pendatang baru,” katanya sambil mengatakan sebanyak 369 kontarakan dan kos-kosan dilakukan pemeriksaan KTP Camat Serpong Utara Andi Dandi Patabai menambahkan, secara umum di Kecamatan yang dipimpinnya memang banyak warga pendatang. Dengan demikian dia tak heran ketika dilakukan operasi bina kependudukan ditemukan banyak warga yang belum memiliki KTP Kota Tangsel. “Informasi dari masyarakat juga tadi ada beberapa warga yang pulang

Lebaran terus kembali membawa dua orang,” ujar Andi Dandi Patabai.

Selama ini, jelas Andi warga pendatang memang tidak mau melepas kependudukannya untuk pindah domisili ke Serpong Utara. Hal ini tidak bisa dipaksa. Pasalnya, setiap orang berhak menentukan di mana mereka akan tinggal.

Sebagai solusinya maka, warga dimaksud diminta untuk mengurus surat keterangan bahwa mereka warga luar daerah yang bermukim di Kota Tangsel. Dvd

tidak tumpang tindih,” jelas Sekretaris DPC FSPPP-SPSI Kabupaten Lamandau melalui telpon, alasan yang bapak katakan tidak mendasar sedangkan berkebebasan berserikat mana saja bisa menurut ketentuan Undang-Undang.

Pasal dan ayat mana yang bapak katakan takut tumpang tindih serikat pekerja, lucu aja alas bapak seorang manager muda di anggap berpengalam ternyata tidak. Sedangkan pengurus PUK PT SMG yang diketuai oleh Gusti Andri S, Wakil Ketua Pratinus Ihat, Sekataris M Aris Damanik SH, Bendahara Alan Herdiansyah diterima baik oleh Yanto HRD dan pimpinan atas PT SMG dengang keterbukaan. Justru keberadaan serikat pekerja di PT SMG sangat merasa terbantu dalam tugas

menyelesaikan permasalahan sengketa pekerja. Saya yakin kerja sama akan terbangun dengan baik yang saling menguntungkan dan saling menghormati,” jelas Yanto.

Sekretaris DPC FSPPP-SPSI Kabupaten Lamandau dalam rapat mengiatkan semua pengurus PUK bertanggung jawab kepada organisai dan tugas yang diberikan agar menjaga nama SPSI dengan baik dan mengedepankan kepentingan karyawan dan menjadi pemimpin yang berpengaruh dan dihargai orang berbahasa yang santun menjadi tungkat kemandau yang tegak, benar jujur dan bersih. Saya dan kawankawan pengurus DPC FSPPPSPSI Kabupaten Lamandau siap membeckup kalian pengurus PUK. Robet/Over

warganya, cara hidupnya yang sederhana membuat dirinya tiap saat terasa dirinya cukup untuk urusan dunia, ketika wartawan Melayu Pos menghadiri acara syukuran dikediamannya di Dusun Sukaresmi Desa Mekar Jaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat

sambutan ramah dan santun ditunjukannya.

H Suraden Wijaya SSos mengatakan, “Ucapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, bersedekah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir dan dapat pula menjauhkan diri dari bala dan musibah, Allah SWT akan menambah nikmat kepada hambanya yang mau bersyukur, begitu juga azab dan siksanya sangatlah pedih bagi para hamba yang kufur,” ungkapnya.

Hal senada juga dengan Kang H Aliyudin selaku panitia acara syukuran mengatakan, “Dengan acara syukuran kita bisa berkumpul bersama terjalin ukhwah dan tali silaturahmi yang baik,” terangnya. Ikhrom

Pimpinan PT DSN (Dharma Satya Nusantara) Tolak SPSI

Acara pelantikan Anggota Dewan.

Anggota DPRD Lamandau Resmi Dilantik Lamandau (MP) - Pelantikan anggota DPRD Lamandau Kalimantan tengah dilaksankan pada tanggal 18/8/2014 dengan baik. Sambutan Ketua DPRD Lamandau Moazes Pause SH menggucakan selamat kepada anggota yang terpilih dan saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamandau karena masih banyak kekurang dan kelemah kami pada saat menjadi wakil rakyat.

“Saya dan kawan-kawan anggota DPRD yang tidak terpilih pada hari ini mengakhiri masa tugas dan masih banyak mesalah-mesalah yang akan dihadapi oeh anggota DPRD yang terpilih terutama kasus sengketa lahan dengan pengusaha yang belum selesai,” katanya.

Ir Marukan Bupati Lamandau membacakan kata sambutan a/n Teras Narang SH Gubernur Kalimantan Tengah dan setelah saya membacakan kata sambutan Gubernur maka saya a/n Bupati Lamandau mengucatkan terima kasih atas kerja sama antara eksekutif dan lagislatif dengan baik. Mau saya ucapkan selamat dan terima kasih takut saya dianggap melecehkan tentu tidak.

Pengurus DPD LSM Batu Petahan Kabupaten Lamandau mendengar kata sambutan mantan ketua DPRD Lamandau bahwa tugas-tugas berat anggota DPRD yang terpilih masih banyak dan belum selesai. Ketua LSM Batu Petahan bersama kawan-kawan LSM lainnya bergabung ingin merapat ke mantan Ketua DPRD Lamandau untuk mendapatkan informasi pengelolaan anggaran APBN dan APBD setiap tahun dibahas dalam sidang Paripurna Anggota DPRD. Seluruh LSM di Kabupaten Lamandau akan mengawasi dan memantau kinerja pemerintah dan anggota DPRD yang terpilih. Robet/Over

PNPM Desa Kalensari Meningkatkan IPM Masyarakat Subang (MP) - Pemerintah terus berpacu dalam pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPMD) salah satunya di Desa Kalensari Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat yang mendapatkan program PNPM diperuntukan pembangunan TPT Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sepanjang 904 meter dan menelan biaya berdasarkan RAB Rp 123.868.000 dengan swadaya masyarakat Rp 1.700.000 dengan total Rp 124.568.000 waktu pengerjaan 60 hari kalender. Hal ini dikatakan oleh Ketua TPK Desa Kang Ade Sutrisno kepada wartawan Melayu Pos baru-baru ini.

Ketua TPK dan tim setiap hari fokus memantau program dengan turun ke lokasi tanpa mengenal lelah dengan harapan program tersebut dikerjakan dengan baik dan profesional sehingga menghasilkan sebuah pembangunan yang mutu baik dan akan bermanfaat bagi kesehatan lingkungan masyarakat perdesaan khususnya. “Oleh karena itu kami selaku Sekretaris TPK Desa, Nanang Firmansyah terus mengawasi HOK termasuk bahan material yang digunakan,” tandas Sekretaris TPK kepada wartawan Melayu Pos di lokasi pekerjaan.

Sementara itu, Imam Mulfauzan selaku Bendahara TPK Desa saat ditemui Melayu Pos di lokasi pekerjaan merasa bersyukur Desa Kalensari masih terus dipercaya mendapatkan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga mampu meningkatkan Indek Pemberdayaan Manusia (IPM) masyarakat Desa Kalensari.

“Keadaan seperti ini mudah-mudahan dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya,” ucapnya. Ikhrom

H Suraden Wijaya SSos Gelar Syukuran

tamu undangan dari kalangan bawah sampai kalangan atas mereka sangat antusias menghadiri acara syukuran tersebut, tidak pandang bulu semua diundang, tukang bubur pun diundang. Itulah sosok H Suraden Wijaya SSos karena ia lebih banyak mendengar daripada berbicara kepada

H Kharuddin Syah Berangkatkan Anggota Paskibraka 2014 Tour ke Parapat Labura (MP) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura), H Kharuddin Syah SE (Bupati) memberangkatkan anggota Paskibraka TA 2014 tour ke Danau Toba, Parapat, yang di bawah naungan oleh Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar), Darwin Yusma, Sabtu (24/8).

Keberangkatan anggota Paskibraka TA 2014 beserta tim itu tour ke Danau Toba, Parapat, sebagai hadiah atas kesuksesannya anggota Paskibraka beserta tim pelatih yang telah melakukan pengibaran bendera sangsaka merah putih di hari ulang tahun (HUT) RI yang ke-69 yang baru dilaksanakan di lapangan bola kaki Polri Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labu-

ra. Berkat pelatihan yang sangat ekstra dalam pembinaan anggota Paskibraka, anggota Paskibraka yang selama empat bulan lebih dikarantinakan di rumah gadang, sebagai asrama Paskibra.

Atas kesuksesannya tim pelatih anggota Paskibra, Pemkab Labura memberangkatnya tour ke Danau Toba, Parapat. Agar nantinya, anggota Paskibraka itu dapat menikmati suatu kesuksesannya.

Darwin Yusma yang akrab disapa dengan panggilan “DY” mengatakan pada MP via telepon selulernya, “Maksud dan tujuan keberangkatan anggota Paskibraka beserta tim pelatih ke Danau Toba, Parapat, bukan semata-mata menikmati wisata yang telah diberikan Pemkab Labura. Tetapi bagaikan pepatah mengatakan “gayung bersambut”.

Yang artinya sekaligus meninjau lokasi wisata-wisata yang ada di Danau Toba, Parapat, yang mendulang Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dari sektor wisata.

Yang akan kita terapkan di daerah Kabupaten Labura, untuk mendulang PAD. Di mana lokasi wisata-wisata kita yang terletak di daerah

Aek Buru, Kecamatan NA IX-X, serta Air Terjun yang berada di Pantai Satu Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu.”

DY juga menambahkan, tempat wisata yang berada di daerah pesisir pantai yang terletak di daerah Kecamatan Kualuh Ledong dan Kecamatan Kualuh Hilir, semunya itu akan kita lakukan pembangunan penataan lokasi-lokasi wisata. Untuk menarik perhatian parawisata yang berada di daerah provisi bahkan manca negara. “Lokasi wisata-wisata ini akan kita publikasikan melalui media cetak dan media online. Kita juga mengunjungi makam pahlawan tugu Raja Sisingamagaraja di Balige,” paparnya. AS

Daerah

10

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Cianjur Cetak 360 Santri yang Hafal Al-Quran Cianjur (MP) - Predikat Cianjur yang sejak dulu mendapat julukan sebagai kota “santri” belakangan ini disinyalir terkesan nyaris punah.

Oleh karena itu, guna mengikis penilaian yang cukup minor tersebut, mulai 1 Oktober mendatang, Pemkab Cianjur dipastikan bakal meng-gembleng 360 santri dari 360 desa yang ada di kabpaten ini dengan total anggaran sebesar kl Rp 11 miliar yang diambil dari APBD setempat.

Menurut Kabag Kesra Pemkab Cianjur, Dr Gunawan Jamhur, program untuk mencetak 360 santri yang hafal AlQuran itu diberi nama Gerakan Pembinaan Penghapal Al-Quran (GPPQ), sedangkan

untuk menetapkan jumlah 360 santri tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera menyeleksi 1.080 santri dari 360 desa yang ada di Cianjur atau dari masingmasing desa sebanyak tiga orang.

“Untuk menyeleksi para santri tersebut, kami sudah membentuk tim Sembilan yang tugasnya untuk menyeleksi para santri tersebut.

Materi pada seleksi nanti, selain mengenai tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik, juga batasan usia mereka minimal harus berusia 13 tahun dan maksimal 18 tahun serta belum menikah.

Selanjutnya tim tersebut berhak untuk menetapkan 360

orang santri, yakni dari satu desa satu orang,” tutur Gunawan yang sengaja datang ke Kontor Humas Pemkab Cianjur, Selasa (2/9) kemarin.

Para santri sebanyak itu, jelas Gunawan, akan ditampung dan dibina para Ustad di 14 Pondok pesantren (Pontren) yang tersebar di 14 kecamatan, antara lain di Pontren Attaqwa Cianjur, Pontren Nurul Irfan Haurwangi, Pontren Assalam Sukaluyu, serta Pontren lainnya yang ada di Pasirterong Karangtengah, Cikalong, Warungkondang, Cibeber, Cipanas, Cugenang, Campaka, Cijati, Sindangbarang, Takokak, dan Cibinong.

Dikatakan Gunawan,

masing-masing Pontren akan membina santri sekitar 25 orang lebih. Program ini diharapkan selesai serta berhasil 20 bulan kemudian, terhitung mulai tanggal 1 Oktober nanti. “Jadi, jika program ini berhasil, maka 20 bulan kemudian, di Cianjur ini bakal ada santri sebanyak 360 yang benar-benar hapal Al-Quran, dan kami optimis program ini akan terealisasi dengan baik dengan hasil yang memuaskan,” ujar Gunawan.

Terkait anggaran yang akan “digelontorkan” Pemkab Cianjur sebesar kl Rp 11 miliar, lanjut Gunawan, antara lain diperuntukkan bagi para santri hasil seleksi Rp 1 juta/orang/bulan, dan 36

guru atau pembina para santri yang ada di 14 Pontren tersebut sebesar Rp 1 juta/orang/bulan, serta untuk pembelian kasur dan bantal yang diperuntukkan bagi para santri.

“Selain itu, juga dianggarkan untuk biaya monitoring dan evaluasi (monev) bagi para petugas yang besarnya bervariasi karena disesuaikan dengan lokasi monev yang dikunjunginya,” ujar Gunawan sambil menambahkan bahwa pada Rabu (3/9) ini pihaknya akan mensosialisasikan program tersebut kepada para Camat, para Kepala KUA, para Ketua LPTQ kecamatan di Bale Praja. Agus/Dani

Tiga Kali Disuratin, Nur Kholik Bawa Kabur Mobil Dinas Setu (MP) - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Tangsel masih menunggu kepastian pengembalian aset daerah. Aset itu berupa mobil dinas dan laptop yang digunakan oleh mantan anggota dewan periode 2009-20014, Nur Kholik.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Tangsel Syamsudin mengaku bersabar masih menunggu kepastian pengembalian mobil dinas dan laptop oleh mantan anggota dewan Nur Kholik hingga pekan ini.

Syamsudin katakan, lataran pihak yang menggunakan fasilitas itu dari politikus Partai Kebangkiatan Bangsa (PKB) telah melaporkan bahwa bakal dikembalikan.

“Kita tunggu saja hingga pekan ini. Yang bersangkutan telah telpon tadi siang (kemarin red ) sekitar pukul 14.00 WIB kepada staf saya. Nur Kholik berjanji bakal mengembalikan dalam waktu dekat yaitu paling lambat pekan ini,” ujar Syamsudin.

Dengan kabar itu, ia me-

ngaku lega artinya sudah ada respon dari yang bersangkutan. Pasalnya secara aturan batas akhir harus dikembalikan pada (9/8) bulan kemarin, namun hingga kini belum juga dikembalikan.

Syamsudin pun mengaku sebenarnya tidak ada batas toleransi. Sebagai upayanya pemkot melalui aset itu, Syamsudin mengaku sudah lakukan berbagai langkah.

“Memang kami sudah pernah mendatangi kediaman bersangkutan oleh staf, namun pada waktu itu mobil tidak ada dirumah. Sebenarnya juga tidak ada toleransi dalam hal ini,” tambahnya.

Syamsudin mengakui berjanji bila mana nanti jumat ini tidak dikembalikan, Syamsudin bakal laporkan

kepada pimpinan atas masalah itu. Syamsudin berkata setelah melaporkan kepada pimpinan nanti dilanjutkan untuk menunggu arahan berikutnya seperti apa.

Saat disinggung apakah bakal melanjutkan kejalur hukum ia enggan lakukan itu.

“Inikan bukan ranah hukum sehingga tidak sampai ke Polisi. Kalaupun nanti dilakukan hanya kepada Pihak Satpol PP saja,” tambahnya.

Saat disingung apakah nanti aset itu bakal aman digunakan oleh orang yang sudah tidak menjabat lagi di

dewan yang tidak memiliki hak, Syamsudin memastikan aman. Untuk itu Syamsudin mengaku tidak merasa khawatir dengan mobil yang belum balik itu.

“Saya yakin aman tidak akan mungkin dibawa kabur misalkan. Mengapa demikian, mereka banyak teman-teman seperti di sini (dewan) jadi saya percaya saja tidak mungkin akan dibawa kabur,” tegasnya Saat ini mobil dinas bernomor polisi B 1216 NQN itu diakui oleh Syamsudin masih digunakan oleh Nur Kholik untuk keperluan keluarga.

Pada pemberitaan sebe-

lumnya Syamsudin mengatakan pihaknya bahkan sudah melayangkan surat teguran sebanyak dua kali kepada Nur Kholik. Selain itu kata Syamsudin Nur Kholik pernah memberikan janji bakal dikembalikan pada Jumat terakhir di Agustus yakni, pada 29 Agustus lalu. Namun itu tidak dilakukan.

“Janjinya Pak Nur kholik, Jumat (29/8) akan kembalikan mobil dinasnya. Namun masih saja membandel dan belum mengembalikan fasilitas negara yang dipinjamkan itu ke sekretariat dewan,” tambah Syamsudin. Dvd

Bupati Subang Lantik Pjs Desa Kalensari Subang (MP) - Bupati Subang Ojang Suhandi SStp MSi melantik Pjs Desa Kalensari Ahmad Mustofa SPd, melalui Camat Compreng Deni Setiawan SIp atas nama Bupati Subang, sesuai usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Kalensari hal prmohonan penjabat Kepala Desa Kalensari Ahmad Mustofa SPd resmi menjadi Pjs Desa Kalensari Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat.

Acara Pelantikan dilaksanakan di aula Desa Kalensari, Senin (1/9) dihadiri muspika Kecamatan Compreng,

hadir Kapolsek Compreng AKP Kasidi beserta anggotanya, Danramil yang diwa-

kili Babinsa AD Sertu Agus Jurianto, Karang Taruna, serta para Kepala Desa yang di-

wakili para Sekdes se-Kecamatan Compreng, turut hadir juga para tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda. Acara pelantikan tersebut berjalan hikmad dan kondusif. Pjs Kepala Desa Kalensari Ahmad Mustofa SPd tadinya menjabat Kepala Desa Kalensari selama 6 tahun, kini diangkat lagi menjadi PJS Desa Kalensari dan alhamdulilah selama 6 tahun menjabat menjadi Kepala Desa semua program dari pemerintah terlaksana dengan baik dan sukses, dan pelayanan terhadap masyarakat terjawab.

Camat Compreng dalam

sambutannya menyatakan, “Satu kebanggaan bagi saya kebersamaan dan satu idiologi dalam pembangunan desa guna kesejahteraan warga hingga memperlihatkan kemandirian desa yang tidak selalu berpangku tangan mengharapkan bantuan pemerintah karena suksesnya program dan pemerintahan desalah tolak ukurnya, dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dapat lebih meningkat dalam melayani masyarakat, serta perbaikan-perbaikan infrastruktur dan pengairan guna meningkatkan kesejahteraan warganya,” ujarnya. Ikhrom

Peringatan Hari Jadi Tasikmalaya Ke-903 Berlangsung Khidmat Tasikmalaya (MP) - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperingati Hari Jadi Tasikmalaya ke-903 bertempat di Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Unsur Muspida, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, para Asisten Daerah, para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan para tamu undangan lainnya. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan sajian parade pawai alegoris dari 39 kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tasikmalaya dalam sambutannya antara lain mengatakan, dengan memperingati hari Jadi Tasikmalaya ke-903 alangkah baiknya kita dapat belajar kepada bangsa-bangsa besar di dunia atau daerah lain yang telah mampu menunjukan kepribadian bangsa atau daerahnya secara bertahap dengan mewujudkan kesejahteraan, kenyamanan dan keadilan bagi masyara-

katnya, kebesaran suatu bangsa salah satunya bisa dilihat pada bagaimana sikap mereka menghargai jerih payah dan perjuangan yang dilakukan para pendahulu mereka. Menurut Bupati, penghargaan itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindakan-tindakan positif dan konstruktif demi kemaslahatan seluruh masyarakat, karena itu seiring dengan bertambahnya usia, kita diharapkan akan semakin dewasa dan berkembang serta mampu kompetitif dengan kabupaten dan kota yang lain di daerah Jawa Barat, hal ini akan terwujud apabila semua komponen dan elemen masyarakat mampu mewujudkan satu komitmen kuat untuk terus menerus membangun daerah yang lebih baik dan dinamis disertai penghargaan dan doa kehadirat Alloh SWT akan bimbingan dan pertolongannya.

Lebih lanjut Bupati mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya untuk senantiasa menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif agar peran kita se-

bagai pengayom masyarakat menjadi amal soleh dan dicatat oleh generasi yang akan datang, tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, membuat kita semua harus mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dan gangguan, baik dari dalam pemerintah itu sendiri maupun dari luar, hal ini sangat penting karena dengan kemampuan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan yang ada, akan menjadi konstriktif terutama untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, sebab diakui atau tidak, sedikit saja perilaku kita sebagi elit pemerintah dan elit masyarakat melenceng dari koridor kepentingan masyarakat, maka sangatlah mudah bagi masyarakat untuk mencabut mandatnya kembali dari kita dengan jalan damai ataupun dengan kekuatannya.

Pada bagian akhir sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada berbagai elemen masyarakat yang telah memperoleh penghargaan dalam berbagai ke-

giatan, lebih khusus Bupati menyampaikan apresiasinya kepada para pengelola PBB, para kepala desa, para camat, tim intensifikasi dan ektensifikasi PBB perkotaan dan perdesaan, yang telah menunjukan kinerja terbaiknya, dalam mengamankan penerimaan PBB tahun anggaran 2014, bagi desa yang tercepat lunas dan tertib pengelolaan administrasi PBB perdesaan dan perkotaan akan diberikan uang pembinaan dan sarana penunjang berupa laptop dan printer, sehingga dapat memotivasi desa lainnya untuk berprestasi.

Usai mengikuti upacara di atas, Bupati selanjutnya mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan agenda antara lain dibacakannya kembali uraian Hari Jadi Tasikmalaya di hadapan beserta wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Unsur Muspida, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, para Asisten Daerah, para Kepala SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tokoh masyarakat dan para tamu undangan lainnya. Dikatakan Bupati dalam sambutannya, “secara umum, raihan poin IPM Kabupaten Tasikmalaya terkini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 72,90”.

Diperkuat dari data Bappeda Kabupaten Tasikmalaya bahwa IPM terkini Kabupaten Tasikmalaya yakni 73,12. Selanjutnya Kabupaten Tasikmalaya boleh berbangga diri karena telah memiliki Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) yang merupakan satu-satunya yang telah terdahulu ada di daerah Jawa Barat guna memberikan pelayanan dan bantuan langsung yang sifatnya mendesak bagi masyarakat miskin. Untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat, kedepan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan membentuk lembaga sejenis UPCPK yang ditempatkan langsung di kecamatan, agar lebih memudahkan masyarakat miskin. Ujang

BKPPD Lakukan Verifikasi untuk Kategori II Cianjur (MP) - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) saat ini sedang melakukan verifikasi data bagi pegawai yang masuk dalam kategori II, baik itu yang sudah dinyatakan lulus tes maupaun yang tidak lulus.

Hal itu ditegaskan Kepala BKPPD, H Cecep Sobandi SH MM saat memberikan pengarahan pada apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, Rabu (27/ 8).

Dikatakan Cecep, verifikasi ini dilakukan atas permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Adapun maksud dan tujuannya sampai saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari Kemenpan RB. “Bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi kategori II, maka mereka diminta untuk melengkapi kekurangan berkas dan dokumen, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus seleksi kategori II, tetap diminta untuk menyampaikan kembali kelengkapan-kelengkapan administrasi dan dokumen,” ungkap Cecep.

Sekaitan dengan itu, Cecep juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini kemungkinan besar tidak ada kuota penambahan CPNS bagi Pemkab Cianjur. Namun, pihaknya telah meminta kepada Kemenpan RB agar pada 2015 Kabupaten Cianjur diberikan kuota penambahan CPNS dan dapat menyelenggarakan testing bagi pelamar umum.

Selain itu, Cecep juga menyampaikan bahwa BKPPD saat ini juga sedang melakukan pemotretan bagi seluruh PNS di lingkungan Pemkab Cianjur. Hal ini bertujuan untuk membuat Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Diharapkan dengan dibuatnya KPE ini, maka data administrasi seluruh PNS di lingkungan Pemkab Cianjur dapat lebih tertata rapi.

“Pemotretan itu diharapkan selesai tanggal 11 september mendatang,” harap Cecep. Agus/Dani

Pungli di Pasar Anyar Cikampek Semakin Merajalela Cikampek (MP) - Para pedagang yang berjualan di Pasar Anyar Cikampek mengeluhkan atas tindakan koordinator pasar yang dianggap membebani para pedagang di Pasar Anyar Cikampek.Karena koordinator pasar sering kali meminta pungutan dan iuran yang tidak jelas dasarnya.

Menurut keterangan DR (yang tidak mau disebutkan namanya) selaku pedagang kaki lima di Pasar Anyar Cikampek, memberikan keterangan kepada Melayu Pos bahwa dia sangat merasa terbebani dengan pungutan liar yang dilakukan oleh H Syamsul selaku koordinator Pasar Anyar Cikampek. Pungli tersebut paling gencar pada bulan ramadhan kemarin sampai empat kali pungutan yang dilakukan oleh koordinator Pasar Anyar Cikampek di antaranya: 1. Iuran harian, harus dibayar 1 bulan Rp 60.000, 2. Uang THR per pedagang sebesar Rp 50.000, 3. Malam Takbir dipungut sebesar Rp 250.000, dan 4. Setiap tukang daging dipungut Rp 500.000 per pedagang daging.

Hal inilah yang menyebabkan para pedagang di Pasar Anyar Cikampek merasa dibebani dengan tanggungan sebesar itu, dan yang lebih parahnya lagi uang hasil pungutan/iuran tersebut tidak diketahui kemana masuknya, karena menurut sejumlah saksi dari para pedagang mereka harus mengikuti saja aturan yang dibuat oleh koordinator pasar tanpa memberi kesempatan untuk bicara soal keberatan dari biaya yang harus dibayar.

Bukan hanya kepada para pedagang perlakuan tidak adil itu diberikan, sampai kepada pengawas pasarpun yaitu bapak Tugimin merasa dirugikan, karena haknya untuk mendapatkan honor selama 1 tahun belum juga diberikan oleh pihak pengelola pasar/koordinator berikut keterangan dari para pedagang.

Koordinator yang seharusnya membantu para pedagang malah memberikan beban besar dan menekan pedagang yang hanya berpenghasilan dari jualan barang dagangannya, dan yang lebih parahnya pemerintah yang berkewenangan untuk memantau dan membantu para pedagang seakan tutup mata dan tutup telinga contohnya saja seperti UPTD Cikampek 1 dan Cikampek 2 selalu saja beralasan ketika dikunjungi oleh Melayu Pos dengan alasan ada tugas di luar. Hal ini memperburuk citra pengoordiniran pasar yang berada di wilayah Pasar Anyar Cikampek dan sekitarnya.

Dengan keterangan berdasarkan kesaksian dari para pedagang hal ini memperkuat bahwa ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berwenang atas pengelolaan Pasar Anyar Cikampek. Ujr

Siswa Siswi SMKN 1 Gabus Wetan Sambut HUT RI yang Ke-69 Indramayu (MP) - Dengan hati yang gembira baru-baru ini para siswa-siswi SMKN 1 Gabus Wetan yang dipimpin oleh Maska SPd MSi baru saja melaksanakan berbagai macam perlombaan yakni dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-69 yang jatuh pada hari Minggu. Perlombaan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 bertempat di halaman gedung SMKN 1 Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Ada berbagai macam perlombaan yang diperebutkan para siswa-siswi diantaranya perlombaan balap karung, pukul kendi, makan kerupuk, mengambil uang di dalam pepaya melalui mulut dan berbagai macam perlombaan lainnya.

Anton Setiawan S Kom sebagai penanggung jawab perlombaan dan sekaligus sebagai panitia acar lomba HUT RI yang ke-69 ketika ditemui Melayu Pos mengatakan, pihaknya sebagai panitia HUT RI yang ke-69 dan beserta rekan-rekan guru bersama-sama menyelenggarakan kegiatan ini guna untuk menyambut dan memeriahkan HUT Proklamasi RI yang ke-69 yang tepatnya pas tanggal 17 Agustus 2014.

“Untuk penyelenggaraan kegiatan perlombaan ini kami panitia juga rekan-rekan guru tidak sama sekali memberatkan para siswa dan siswi dan pihak sekolahlah yang sudah menyelenggarakan acara perlombaan tersebut,” tutur Anton Setiawan, S Kom. Hendrik

Sambungan

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

Denada Pilih Makanan Sehat

Jokowi: Itu Pemotongan Kedaulatan Rakyat Sambungan dari hal. 1 semuanya baik gubernur, bupati/wali kota, dipilih oleh DPRD. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung melahirkan pemimpin yang merakyat.”Jadi saya melihat keinginan ini (pilkada kembali ke DPRD) sebenarnya bisa merusak demokrasi kita dalam jangka panjang,” tandas Pramono di Gedung DPR, Senayan.

Dia menambahkan jika untuk merubah perilaku masyarakat tentang pragmatisme dan politik uang, maka yang harus dilakukan adalah mengetatkan aturan pemilu. “Sehingga tidak bisa money politics itu marajalela,” ujarnya.

Sebagaima diberitakan, partai yang tergabung dalam

Koalisi Merah Putih berencana mengembalikan pilkada secara langsung ke DPRD melalui RUU Pilkada yang kini tengah dibahas. Alasannya, pilkada langsung dinilai banyak membawa kerugian secara sosial, tensi politik yang tinggi antarpendukung, dan memakan ongkos politik yang besar.

Menurut Pramono, pilkada kembali kepada DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi. “Yang pertama ini kan menunjukan bahwa kita seperti kembali ke zaman jadul,” katanya.

Dia menambahkan dengan adanya pilkada langsung, rakyat dapat memilih figur yang disukai. “Contoh Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, Ahok, masuk hampir semua partai mempunyai tokoh dan dilahirkan oleh rakyatnya. Kalau ini kemudian ini dikembalikan sistem oleh

DPRD ini kan menunjukan kemunduran,” tandasnya.

Fraksi-fraksi di DPR RI yang berencana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sejumlah tokoh menyesalkan sikap fraksi-fraksi yang akan mengembalikan kewenangan pilkada kepada DPRD. Kritik keras di antaranya dari mantan anggota KPU Ramlan Surbakti dan pakar hukum tata negara Refly Harun. Atas rencana itu, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) akan mengunji RUU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi jika pemerintah dan DPR tetap mengesahkannya pada September ini.

Ekonom Faisal Basri yang jugan mantan sekjen PAN mengecam rencana pilkada kembali ke DPRD. Dia akan lang-

sung menguji materi ke MK jika DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada yang mengembalikan pilkada ke DPRD. Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada masih menimbulkan polemik, apakah pilkada kembali ke DPRD atau tetap dipilih oleh rakyat seperti sekarang ini.RUU ini rencananya akan disahkan pada September 2014 ini, dalam Paripurna DPR. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Mora Harahap mengatakan, ada tiga alasan kenapa pilkada harus dikembalikan ke DPRD. Jelas Ketua Umum Pemuda Pertahanan Nasional (PAPERNAS) ini, alasan pertama adalah masalah dana.

Dia mencontohkan satu pilkada menghabiskan Rp20 miliar. Ic/Mp

Mediasi yang Dilakukan Kecamatan Diduga Kongkalikong Sambungan dari hal. 1 Seruyan Hilir maupun dari pihak perusahaan perkebunan sawit yang sudah lama beroperasi melakukan aktivitasnya untuk meraih keuntungan yang sangat besar sekali.

Mediasi yang berjalan terlihat dengan jelas yang awalnya dinilai sangat positif bahkan mereka berharap pihak kecamatan benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka yang tentunya dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan, bagi pihak warga sang penuntut ganti rugi lahan terhadap pihak perusahaan yang keterangannya diawali dari wilayah desa bahkan melibatkan Tim 9 dan diakui oleh banyaknya saksi dan juga sang pemilik lahan tersebut hingga pada akhirnya langsung ditangani oleh pihak Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan ternyata hasilnya cuma isapan jempol belaka alias hanya merupakan ilusi.

Kendati Ketua DAD Seruyan yang sudah beberapa

bulan lalu ditetapkan dan diangkat oleh pihak yang ada di Provinsi Palangka Raya ternyata apa yang menjadi harapan warga serta tuntutan mereka terhadap lahan yang sudah digarap pihak perusahaan PT STP-3 Sei Pukun atas nama Mariam yang mewakili beberapa anggota kelompok juga tidak membuahkan hasil yang positif bahkan dengan adanya surat perintah dari provinsi yang isinya ada 4 poin untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut atas nama pada kantor Gubernur yang disampaikan oleh Sekda lengkap dengan tanda tangan yang bersangkutan ternyata dianggap tidak penting.

Menurut kelompok atas nama Mariam yang mempercayakan kepada pihak mediasi Kecamatan Seruyan Hilir untuk penyelesaian masalah ini dan juga sekaligus mempertanyakan mengenai tuntutan ganti rugi lahan terhadap pihak perusahaan perkebunan sawit hingga sekarang belum ada kepastian yang begitu jelas hingga yang

bersangkutan saat dikonfirmasi oleh wartawan Melayu Pos beberapa waktu lalu mengatakan, sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih kami menunggu belum juga ada titik terang padahal dalam ukur ulang yang dilakukan oleh Camat dan melibatkan beberapa tim desa maupun pihak perusahaan sudah dilakukan bahkan dan hasilnya sudah jelas dengan peta lokasi, sudah ada kesepakatan,” katanya.

Menurut Camat Ihdam BW Kusumah kepada koran ini beberapa waktu lalu mengatakan, “Sekarang ini memang ada keterlambatan dalam penyelesaian masalah lahan yang dituntut oleh warga masyarakat yang mana pada poinnya pihak perusahaan sendiri selalu hati-hati dalam melakukan transaksi untuk pembayaran ganti rugi lahan yang jelasnya kita menunggu, hingga permasalahan ini selesai dan juga antara kedua belah pihak saling mengakui keabsahan baik dengan dibuktikan surat menyu-

rat dan lainya sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Terakhir ketika masalah ini mau dikonfirmasi ulang oleh Melayu Pos, Jumat (5/9) sore yang bersangkutan tidak di tempat, lewat via sms melalui telepon serulernya kepada Camat Seruyan Hilir mengatakan, sedang berada di Kota Sampit sehingga secara keseluruhan belum diketahui sampai dimana masalah adanya tuntutan ganti rugi lahan atas nama pemilik Mariam kepada pihak perusahaan STP-3 Wilmar Group (Mustika Sembuluh) yang lokasinya berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan tersebut.

Padahal sampai sekarang ini sudah dua kali Seruyan dipimpin oleh Kepala Daerah (Bupati) akan tetapi masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi lahan yang dimiliki warga masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan seruyan Hilir dan juga Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan. Kasim

Pengadaan Lampu Tenaga Surya Dispakeb Labura Menjadi Perhatian Publik Sambungan dari hal. 1 jalan tenaga surya yang terletak di Desa Pulo Jantan, Kecamatan NAIX-X sebesar Rp 4.250.000.000, penerangan lampu jalan tenaga surya di Desa Aek Tapa, Kecamatan Marbau sebesar Rp 1.700.000.000, penerangan lampu jalan tenaga surya di lapangan bola kaki Polri Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu sebesar Rp 340.000.000, serta penerangan lampu jalan tenaga surya di Kelurahan Marbau sebesar Rp 1.700.000.000 serta penerangan lampu jalan umum sebesar Rp 200.000.000.

Hasil investigasi di lapangan pengadaan lampu

penerangan jalan umum, lampu jalan tenaga surya yang berada di lapangan bola kaki Polri, terdapat 10 titik lampu penegaran jalan umum tenaga surya. Di Desa Pulo Jantan terdapat 72 titik lampu penerangan jalan umum tenaga surya, di Kelurahan Marbau dan Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau terdapat 170 titik.

Salah seorang sumber yang tidak mau mengatakan jati dirinya pada MP menyebutkan bahwa harga satuan untuk lampu penerangan jalan umum tenada surya itu sebesar Rp 34.000.000 per titik (komplit yakni, tiang, bola lampu, baterai serta

pemasangan pondasi).

Menurut analisa dan hasil invsestigasi MP, diduga kuat terjadinya penyalahgunaan atau sarat dengan permainan “kotor” dalam proyek pengadaan pengembangan kelistrikan. Pasalnya, lampu penerangan jalan umum tenaga surya yang telah terpasang dan sudah di Berita Acara (BA) dan dilakukan pembayaran diduga kuat tidak sesaui dengan speksifikasi yang telah ditentukan. Karena, terlihat dari tiang lampu saja pun sudah sarat dengan permainan.

Masyarakat Labura meminta pada penegak hukum untuk segera mungkin me-

ngaudit dan memeriksa hasil paket pengadaan pengembangan kelistrikan untuk pengadaan lampu penerangan jalan umum, karena menurut dari harga satuan lampu tenaga surya pertitiknya sebesar Rp 34.000.000, bila dilihat dari hasil fisik yang telah berdiri disinyalir tidak sebanding dengan harga yang ada.

MP mencoba konfirmasi pada Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Labura, Khairul Saleh Hasibuan, belum berhasil dikonfirmasi di ruang kerjanya, bahwa melalui telepon selulernya nomor 0823 6287xxxx juga tidak membuahkan hasil. As

Nyaris Dipukuli Penyuplai BBM ke Jeregen Sambungan dari hal. 1 asyik menerima telfon, tibatiba datang salah seorang dari sekian banyak orang yang tengah mengisi BBM ke jeregen menghampiri saya.

Tanpa banyak cerita dengan nada suara kasar, membentak saya mengatakan ‘kenapa ambil-ambil foto’ seraya menarik saya dari dalam mobil keluar.”

“Begitu saya ditarik keluar, semuanya orang yang tengah mengisi ratusan jerigen yang ada dalam pompa pengisian BBM jenis solar itu, berdatangan hendak mau mengeroyok saya. Maka seketika itu juga, saya langsung hubungi kawankawan untuk meminta bantuan.

Tidak lama

berselang kawan-kawanpun berdatangan, sehingga akhirnya saya tidak jadi digebuki oleh orang itu,” tutur Romas.

Di lokasi SPBU itu, salah satu mesin pompa pengisian bahan bakar jenis solar terlihat ratusan jerigen yang tengah diisi. Salah seorang petugas operator pengisian kendaraan mencoba menghalangi media ini saat mengambil foto pengisian ratusan jeregen tersebut. Tapi karena sejumlah wartawan tetap memaksa memotret aktifitas pengisian BBM di jeregen itu, akhirnya pasrah membiarkan rekan-rekan wartawan untuk mengambil foto aksi pengisian jeregen itu, sambil bergaya dan berkata

“Foto sajalah biar saya bergaya,” ujarnya kesal.

Pantauan media ini dilokasi, di SPBU itu ratusan jeregen sedang diisi, yang diangkut menggunakan sejumlah mobil pick up yang telah stand by di SPBU itu, dan sebagian sedang dimuat. Dan ratusan lainnya tengah antrean sedang menunggu giliran pengisian, terlihat sedang menunggu di sekeliling SPBU tersebut. Anehnya aktifitas pengisian jeregen tersebut tidak seorangpun, petugas pengawasan dari instansi terkait. Sehingga salah seorang masyarakat bernama Ajo yang menyaksikan aksi pengisian ratusan bahkan ribuan jeregen itu, sangat menyayangkan lemahnya

kinerja pihak instansi terkait dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari SPBU itu.

Petugas operator mesin pompa pengisian BBM tersebut mengatakan bahwa, semua yang mengisi jeregen tersebut telah mengantongi izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pasar Kabupaten Pelalawan. Begitu juga diakui oleh puluhan orang yang menyuplai BBM tersebut. Anehnya, satu orangpun yang menyuplai BBM itu, juga pihak SPBU, tidak dapat menunjukkan adanya surat izin atau rekomendasi dari instasi terkait seperti yang mereka sampaikan kepada awak media. Sona

ngalir akan busuk baunya. Ini adalah continuity and changes. Kesinambungan dan perubahan.

Kedua, bila bapak atau ibu meninggal janganlah lama menangis, tapi bila orang tak pecaya kepadamu itulah yang harus ditangisi. Konsep trust, kepercayaan.

Ketiga, percaya kepada anak membutakan mata sebelah mempercayakan kepada orang lain membutakan mata keduanya. Ini konsep akuntabilitas bermuatan amanah. Ibarat air yang mengalir.

Ketiga itu isi ungkapan Engku Sutan, adalah tentang changes (perubahan), tentang

trust (kepercayaan) dan tentang control amanah (akuntabilitas).

Agaknya ada kesejalanan antara tiga ungkapan Engku Sutan dengan Azmeh History of Time Bahwa peradaban manusia itu mengikuti zaman. 

Kehidupan Sambungan dari hal. 1 melek huruf. Kalaupun ada sangat terbatas, yaitu dengan huruf Arab Melayu. Di bawah ini kita kutip kata hikmah, imajinasi dan spirit jaman.

Pertama, hidup adalah bagai air mengalir. Perubahan itu adalah pencerahan dan penjernihan. Air yang tak me-

11

P

enyanyi Denada yang mengawali kariernya dengan menyanyikan tembang berjenis rap hip-hop, menegaskan bahwa agar tubuh sehat, bugar, serta memiliki bentuk tubuh yang baik tidak hanya berolahraga tetapi juga dikombinasikan dengan pola makanan yang sehat.

“Aku sangat mengurangi makanan yang mengandung kolesterol dan gula yang tinggi. Makan nasi merah atau diganti juga dengan makanan sejenis biji-bijian atau umbi yang mengandung nilai protein. Terus, lebih

sering memasak makanan dengan cara direbus,” ujar Denada ditemui, di Kemang, Jakarta Selatan.

Dari sekian banyak perbincangan tentang pola hidup yang sehat, Denada mengungkapkan juga tentang gaya hidup sehat yang sifatnya memberikan kesehatan untuk batin.

Kesehatan batin dan pikiran bagi Denada juga menjadi bagian yang penting, karena selama ini orang akan merasa jauh lebih sehat jika pikiran dan batinnya juga sehat. Sri

Sulitnya Menemui Gubernur Riau Sambungan dari hal. 1 bendera.

Para protokoler dan ajudan Gubernur Riau serta Annas Maamun di rumah kediaman Gubernur Riau diduga tidak mempunyai hati nurani untuk mempersilahkan penerus bangsa bertemu bapak masyarakat se-Riau yang telah dipercaya memimpin Propinsi Riau.

Penerus bangsa di rumah kediaman Gubernur sangat kecewa. “Hari demi hari kami jalani untuk melakuan pengobatan anak kami supaya dapat melanjutkan bangku sekolah kembali dan berjalan sebagaimana mestinya anak anak. Saya berharap pada bapak Annas Maamun memberikan sedikit perhatian pada anak saya yang telah kena musibah tertimpa tiang bendera,” kata si bapak kepada wartawan Melayu Pos. Sedangkan protokoler dan

ajutan Gubernur Riau hanya memberikan harapan palsu.

Berusaha untuk memberikan kesejukan hati yang telah hancur dengan musibah tertimpa tiang bendera. Dengan surat arahan dari ajudan bapak Tri untuk segera menemui biro keuangan sesuai arahan bapak Gubernur Riau, namun kekecewaan yang didapat, bagian keuangan mengeluarkan kata kata yang tidak layak didengar oleh penerus bangsa yang telah teraniaya di kursi roda.

“Ada juga beberapa orang kayak gini, namun arahan bapak gubernur kalau bisa dibantu saja. Sedangkan bantuan tersebut berbunyi sebagai bantuan berobat dari ajudan Gubernur Riau Rp 500 ribu partisipasi kami saja, kecuali bapak dari lembaga dimasukkan dalam anggaran APBD, dengan begitu baru bisa diproses serta jelas dari ins-

tansi mana supaya uang ini dapat dipertanggung jawabkan,” sampai biro keuangan.

Menurutnya, untuk meminta langsung arahan ke bapak Gubernur Riau seputar kejadian tersebut yang telah menimpa penerus bangsa langsung menghadap bapak Gubernur Riau adalah langkah yang salah. “Bapak menemui Gubernur Riau itu salah pak, gubernur tidak mengetahui seperti apa kejadiannya.

Sedangkan yang harus bapak temui dinas pendidikan, karena dia lah arahannya, sebab sesuatu hal masalah ini di lingkungan sekolah, maka ada hak dan kewajiban, sejauh mana tanggung jawab dinas pendidikan. Sedang proses arahan Gubernur Riau melalui bagian biro pemerintahan umum yang bakal menyarahkan kembali ke dinas pendidikan,” sampainya. Rudi

Polda Riau Diminta Periksa Distamben Pelalawan Sambungan dari hal. 1 kegiatan itu.

Salah seorang sumber yang menyoroti kegiatan JTM, JTR dan asesoris tersebut yang minta agar identitasnya dirahasiakan membeberkan, bahwa perusahaan pelaksana kegiatan JTM, JTR tersebut tidak mengantongi kemampuan dasar (KD). Sehingga meskipun perusahaan pelaksana kegiatan tersebut sudah grand 5, namun pemenangan perusahaan yakni PT Fajar Kuansing Cemerlang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pelalawan terkesan menyalahi ketentuan yang berlaku, karena tidak memiliki KD. “Apa lagi dana yang dialokasikan pada kegiatan tersebut senilai Rp 6.752.000.000, (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2014,” jelasnya.

Ditambahkannya, pelaksanaan JTM, JTR dan asesoris itu di lapangan juga terlihat banyak tidak sesuai dengan speknya. Salah satu indikasi yang menyalahi yakni pemasangan sebanyak 95 batang tiang penyangga yang terletak di Desa Lalang Kabung tidak dicor tapak. Lalu jarak tiang dari bahu jalan itu mulai dari Desa Lalang Kabung hingga ke ibu kota Kecamatan Pelalawan, dan ke Desa Sering, dipasang dibahu jalan. Padahal menurutnya, tiang penyangga listrik tersebut minimal dua meter dari bahu jalan.

Sumber tersebut menilai banyak indikasi mulai pada proses lelang untuk memenangkan perusahaan itu sebagai pemenang, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan spek.

Oleh karena itu, Tipikor Polda Riau diminta segera untuk memeriksa Distamben Pelalawan, supaya indikasi tersebut bisa terang benderang.

“Soalnya dana sebesar hampir Rp 7 miliar itu tidak sedikit dan itu uang negara

yang diperuntukan bagi kebutuhan masyarakat. Bilamana mana pihak penegak hukum membiarkan itu dan tidak mau memeriksa Distamben Pelalawan, tentunya sudah ada kongkalikong,” tegasnya.

Sebagaimana dengan pantuan media ini di lapangan pada pelaksanaan kegiatan JTM, JTR dan asesorinya sebagaimana pernyataan sumber tersebut, bahwa jarang tiang listrik itu dipasang di bahu jalan, dan sebagian tapaknya tiang itu tidak dicor, memang benar adanya. Ahmad yang mengaku sebagai pengawas kerja lapangan mengaku, cor tapak tiang jaringan listrik itu berukuran 60 CM dari bawah tanah. Begitu juga dibenarkan oleh Agus Ginting yang mengaku sebagai pemborong sebagian cor tapak tiang tersebut dari Pimpro PT FKC. Dikatakan Agus, sebenarnya pengerjaan cor tapak tiang itu sudah sesuai dengan prosedur, karena disuruh oleh kotraktor bahwa tebal cor tapak tiang tersebut dari bawah ke atas hanya 40 CM, tapi kami masyarakat yang mengerjakannya menambahkan tebalnya hingga 60 CM, jelas Agus yang tanpa ditanya, langsung menunjukkan KTAnya sebagai ketua MPC PP dan ketua SBSI bongkar muat di Desa Lalang Kabung.

“Kami juga sebagai masyarakat ingin mencari-cari kesalahan pada pengerjaan proyek jaringan listrik itu, tetapi tidak dapat karena telah dikerjakan sesuai prosedur,” jelas Agus yang mengaku juga sebagai wartawan LCKI dan pernah jadi wartawan KPK seperti memamerkan.

Kepala Bagian Aset Daerah dan ULP Kharisman yang ditemui di ruang kerjanya beberapa kali selalu sejak Senin (25/08/14) hingga Selasa (26/08/14) tidak dapat karena ada acara rapat dan sedang ada tamunya. Begitu

juga pihak Dinas Pertambangan dan Energi melalui PPTK Denni Mitra tidak bersedia menjelaskan pada wartawan melainkan menyuruh menemui PPK Riky Defriandi. Sementara Riky yang dijumpai di ruang kerjanya pada Rabu (27/08/14) menjelaskan bahwa pemasangan Jaringan Tenaga Menengah dan Jaringan Tenaga Rendah (JTM, JTR) di Desa Lalang Kabung masih dalam tahap pengerjaan.

Masalah puluhan tiang jaringan lstrik yang belum dicor tapaknya, masih dalam menunggu melakukan rapat antara pihak PPK dengan konsultan pengawas dan rekan kontraktor pelaksana.

Mengapa harus menunggu dilakukan rapat dulu, dikeranakan dengan faktor tanahnya yang belum memungkinkan karena itu daerah rawa. Tidak masalah kalau pengecoran tersebut nanti di CCO kan, tidak akan bermasalah meskipun berubah dari perencanaan jelasnya. Sedangkan masalah jarak yang 2 meter dari bahu jalan itu tidak ada dibuat di dalam perencanaan seperti itu. Jika memang harus dilaksanakan pemasangan tiang jaringan listrik tersebut harus 2 meter dari jalan tentu, tiang tersebut terletak dalam parit, dan tentunya itu tidak akan bisa dicor.

Mengenai KD seperti yang sampaikan oleh sumber tersebut, dalam pemengan perusahan PT FKC tidak masalah. Memang dalam ketentuan Pepres telah diatur wajib memiliki KD, tetapi itu dipersyarakat hanya pada perusahaan yang telah berdiri lebih dari tiga tahun. Sedangkan PT FKC yang melaksanakan kegiatan pemasangan JTM, JTR dan asesorisnya di Desa Lalang Kabung sampai ke ibu kota Kecamatan Pelalawan belum ada tiga tahun setelah didirikan. Sona

Janda Buronan BNN Kabur Sambungan dari hal. 1 rencananya akan menangkap seorang bandar. Namun tersangkanya kabur tetapi barang bukti berhasil kita amankan dan ada dipetugas. Barang bukti mobilnya juga sudah kita amankan guna dilakukan pengembangan,” kata kepala BNN Bangka Belitung Kombes Setyo Raharjo kepada wartawan, Kamis (4/9) kemarin.

Yul, menurut Setyo sudah

diketahui identitas dan latar belakangnya yang merupakan seorang pengerit solar.

Bahkan saat ini khusus rumahnya yang di Konghin terus mendapat pemantauan petugas. “Dia sudah masuk DPO BNN, dan terus kita kejar.

Namun begitu kita harapkan yang bersangkutan lebih baik menyerahkan diri saja,” tutur Setyo.

Mengenai pelarian Yul,

Setyo membantah kalau tersangka itu sengaja dibiarkan kabur. Menurutnya tersangka sendiri yang nekad kabur karena memang malam itu petugas BNN yang turun jumlahnya sedikit. “Kaburnya karena memang jumlah petugas kita sedikit. Terus petugas malam itu juga sedang konsen melakukan penggeledaan sehingga dimanfaatkan kabur olehnya,” tegasnya. Djhono

da Ambun, nenek itu pun memenuhi keinginan Ambun.

Maka berangkatlah mereka

berdua menuju istana. Selama dalam perjalanan, si Nenek diselimuti perasaan cemas. 

Ambun dan Rimbun Sambungan dari hal. 1 kita,” bujuk Ambun.

Oleh karena sayang kepa-

AYUSHITA

Tak Ragu Eksperimen Rambut

Edisi: 207/Thn VII / 10 - 23 September 2014

HAPPY SALMA

Ungkapkan Rasa Bahagia

Artis Ayushita adalah salah satu selebritis yang gemar gonta-ganti rambut. Tidak hanya bentuknya, tapi juga warna. Ayu mengaku tak pernah takut untuk bereksperimen dengan ’’mahkota’’-nya itu.

H

appy Salma bahagia terpilih menjadi ikon acara Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2014. Di tahun ketiga penyelenggaraan, wajah bahagia Happy terpajang di poster besar acara yang akan dihelat pada 13 September nanti di Medan.

Mendapatkan kesempatan untuk menjadi ‘wajah AFI 2014’, Happy merasakan kebahagiaan.

“Ini tentu kebahagiaan buat saya. Saya diminta untuk jadi wajah AFI 2014.

Waktu itu memang dibilang mau buat poster bertema film ‘Badai Pasti Berlalu’, di poster itu ceritanya saya jadi Christine Hakim ,” tutur Happy yang ditemui tabloidnova.com dalam acara Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2014, di Hotel JS Luwansa, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Menjadi ikon salah satu ajang penghargaan insan film terkemuka di Indonesia, tak hanya menjadi kebahagiaan Happy Salma, melainkan kebanggaan.

Diakuibya, ada atau tidaknya ia di poster ajang penghargaan itu, Happy akan tetap memberi dukungannya.

“Ada atau tidak adanya wajah AFI, saya akan tetap terlibat di sini dan mensupport, karena kami semua mencintai dunia seni film. Ini kebetulan saja saya dipilih,” tandasnya. Sri

H

ampir tiap bulan, pemilik nama lengkap Ayushita Widyartoeti Nugraha ini selalu mencoba sesuatu yang baru dengan rambutnya. Kali ini, bintang film Bukan Bintang Biasa itu memangkas rambutnya hingga se-telinga.

Bahkan, warna rambut pun tanpa ragu diwarnai dengan gold. ’’Kalau dari warna memang lebih ’’gila’’ tahun lalu. Kemarin, setiap bulan hampir ganti warna rambut,” kata Ayushita.

Perempuan kelahiran Jakarta, 9 Juni 1989 itu mengaku sempat mengubah warna rambutnya menjadi hijau. Bahkan juga merah dan kuning.

Meski kadang terlihat aneh, namun Ayu mengaku nyaman dengan perubahan rambutnya. Bahkan, dia mengaku warna rambut bisa merubah mood.

“Aku nyaman semuanya. Aku nyaman sama semua rambut, warna apapun. Sejauh ini aku selalu nyaman dengan semua model yang nempel di kepala aku,” akunya tanpa ragu.

Ayu pun tidak takut jika rambutnya bisa rusak. Baginya, apa yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari pelampiasan akan fashion. ’’Nggak, semuanya normal. Buktinya sampai sekarang fine-fine saja,’’ celetuknya.

Hanya saja, penyanyi bergenre Jazz yang sempat berlaih ke warna pop saat bergabung dengan grup musik besutan Melly Goeslaw, Bukan Bintang Biasa (BBB) tersebut berusaha lebih intens menjaga kulit rambutnya. Ayu memilih perawatan secara tradisional.

“Perawatan aku pakai tradisional. Ke salon itu pun jarang,” urainya.

Untuk sementara ini, dia mengaku akan bertahan dengan rambut pendeknya. “Ya memang lagi kepingin pendek. Masih belum mau diapa-apain lagi. Aku pingin rambut pendek biar lebih fresh. Kalau pendek, tertuntut untuk jaga berat badan.

Pengen rambut pendek saja, beberapa saat terakhir pendekpendek saja,” tutupnya. Sri

“Aku nyaman semuanya. Aku nyaman sama semua rambut, warna apapun.

Sejauh ini aku selalu nyaman dengan semua model yang nempel di kepala aku”

Benitez Dua Kali Tolak Tawaran Madrid

M

enjadi pelatih tim sebesar Real Madrid ternyata tak terlalu menarik perhatian bagi Rafael Benitez. Buktinya, pelatih asal Spanyol itu dua kali menolak tawaran yang diajukan Madrid.

Hal itu diungkapkan Manuel Garcia Quilon selaku agen Benitez. Menurut Quilon, Benitez langsung menampik tawaran yang datang ketika masih membesut Liverpool.

“Benitez memiliki kesempatan dua tahun beruntun untuk menjadi pelatih Madrid.

Kami menerima tawaran menggiurkan dari Madrid lima tahu lalu dan semusim sebelumnya,” terang Quilon di laman Calcio 24, Senin (8/ 9).

Tak hanya menggoda Benitez, manajemen Madrid juga coba merayu sang istri Monste. Sayangnya, keinginan Presiden Madrid, Florentino Perez terus saja ditolak mentah-mentah.

“Dalam upayanya meyakinkan Benitez untuk menerima tawaran itu, Perez terbang

ke Inggris menggunakan jet pribadi. Dia juga berusaha meyakinkan Montse untuk megukuti suaminya menghadapi tantangan baru,” tegas Quilon.

Sementara pelatih terkemuka Italia, Giovanni Trapattoni, menilai tangan dingin Rafael Benitez bisa membawa kesuksesan bagi Napoli di kompetisi Serie-A pada musim ini.

Napoli kini menjadi salah satu kandidat peraih scudetto

pada musim ini, selain Juventus dan AS Roma. Pada musim lalu, Napoli hanya berada di posisi ketiga, di bawah kedua klub tersebut.

Dalam tiga perhelatan Serie-A terakhir, Juventus selalu keluar sebagai juara.

Sedangkan Napoli, terakhir kali menjadi kampiun kompetisi tertinggi Italia terjadi pada musim 1989-90 saat masih diperkuat Diego Maradona.

Saat ini, Napoli berada di

posisi keempat dengan mengumpulkan tiga poin berkat kemenangan 2-1 atas Genoa, 30 Agustus 2014. Pada laga selanjutnya, Napoli akan menjamu Chievo Verona di Stadion San Paolo, Naples, Minggu (14/9/2014).

“Keseimbangan dalam sepak bola seperti sarang labalaba. Satu embusan angin bisa menghancurkan semua. Saya yakin, Napoli yang dilatih Benitez bisa memenangi scudetto pada musim ini,” kata Trapattoni kepada Il Matino.

“Juventus dan AS Roma memang lebih diunggulkan di atas kertas. Tetapi, kenyataan selalu lebih sulit daripada hal itu.”

Benitez memiliki para pemain hebat seperti Gonzalo Higuain, Jose Callejon, dan beberapa pemain internasional berkualitas. Tetapi, sepak bola saat ini adalah konsentrasi. Tim nasional Irlandia yang saya latih, harus gagal lolos ke Piala Eropa hanya karena lemparan ke dalam pada menit ke-92,” ujar Trapattoni. Rio

KARENA TINGGALKAN TIMNAS PRANCIS

UEFA Siapkan Sanksi untuk Ribery

U

EFA atau Federasi Sepakbola Eropa akan segera mengambil tindakan atas keputusan pensiun yang diambil Franck Ribery dari

Timnas Prancis. Presiden UEFA, Michel Platini mengatakan, pihaknya siap menghukum Ribery jika enggan kembali membela Timnas Prancis.

Sebagaimana diketahui, Ribery memang sudah memutuskan mengakhiri karirnya di timnas. Padahal, Timnas Prancis masih menganggap gelandang

Bayern Muenchen itu sebagai pemain penting.

“Saya tak bisa mengerti dengan keputusan itu.

Ribery tidak bisa seenaknya memutuskan bisa membela Prancis atau tidak. Jika dia tak memenuhi panggilan timnas, dia akan dihukum tiga laga bersama Muenchen,” terang Platini di laman Goal.

Platini menilai Ribery harus bisa menunjukkan nasionalisme terhadap Timnas Prancis. Pasalnya, Prancis akan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2016 mendatang.

“Hal ini sudah ada di dalam aturan FIFA. Saya tak mengerti kenapa dia memutuskan hal itu. Dia adalah warga Prancis. Piala Eropa 2016 akan digelar di Prancis,” tegas Platini. Rio

LEGENDA LIVERPOOL:

MU Tak Mungkin Juara Musim Ini

L

egenda Liverpool, Graeme Souness, memprediksi Manchester United tidak akan meraih gelar musim ini. Meski terdengar pahit, Souness punya alasan yang obyektif.

Prediksi Souness bukan hanya berdasarkan rivalitas kedua tim semata. Mantan gelandang Liverpool itu berpendapat demikian karena melihat perubahan radikal yang dilakukan Louis van Gaal.

Pelatih baru MU itu mengubah sistem pertahanan empat bek sejajar, yang telah berta-

han selama 20 tahun, menjadi tiga bek tengah dan dua bek sayap.

“Jika Van Gaal tetap memaksa menggunakan tiga bek, maka MU akan menjalani masa transisi yang panjang dan menyakitkan,” kata Souness seperti dilansir Manchester Evening News.

Pahitnya masa transisi itu sudah terasa sejak awal musim. MU belum bisa meraih kemenangan dari tiga laga Liga Primer Inggris yang telah dijalani. Setelah tumbang dari Swansea di laga perdana, Setan

Merah hanya bermain imbang lawan Sunderland dan Burnley.

Hasil lebih pahit bahkan didapat di ajang Piala Liga.

MU dibantai 0-4 oleh tim dari divisi tiga, MK Dons. Inilah yang membuat Souness yakin MU takkan bisa meraih gelar musim ini.

“Tim ini mungkin butuh waktu hingga November untuk matang. Anda takkan bisa memenangkan liga jika Anda butuh waktu selama itu, Anda bahkan takkan bisa mendapat tempat di Liga Champions,” ujar pria berusia 61 tahun itu.

“MU telah kehilangan tujuh poin dari sembilan poin yang bisa didapat. Jakalu Anda tersu menggunakan tiga bek dan hasilnya tak berubah, tak butuh waktu lama bagi pemain untuk berbalik dan menyalahkan pelatih, mereka akan berkata, ‘bukan saya yang tidak bermain baik, tetapi sistemnya yang salah,” ia menjelaskan. Rio

Ronaldo Tambah Porsi Latihan demi Derbi Madrid

C

ristiano Ronaldo bekerja keras memulihkan kebugarannya. Sang bintang bertekad mencapai kondisi terbaik dan bisa tampil saat Real Madrid melakoni derbi.

Madrid akan menghadapi rival sekotanya, Atletico Madrid, pada Minggu (13/9/14).

Ronaldo, yang masih berkutat dengan cedera engkel, amat dibutuhkan Los Blancos dalam menghadapi laga tersebut.

Seperti diberitakan AS, sang penyerang tetap berlatih pada Sabtu (6/9), meski seharusnya ia berhak untuk libur.

Cedera yang dialami Ronaldo pada Piala Super Eropa akhir Agustus lalu mengganggu persiapan pramusimnya. Hal ini kemudian berimbas pada kondisi fisiknya, demikian dilansir AS. Ronaldo absen dalam pertandingan terakhir Madrid dua pekan lalu. Karena kondisi fisiknya pula, penyerang berusia 29 tahun itu juga tak dipanggil timnas Portugal untuk menghadapi laga kualifikasi, Senin dini hari tadi. Portugal akhirnya tumbang 0-1 dari Albania.

Tak hanya berlatih pada hari libur, Ronaldo juga menambah jam latihannya dengan melahap dua sesi latihan berdurasi tiga jam. Rio