DWI MINGGUAN TERBIT 12 HALAMAN
Edisi: 121/Thn IV / 25 Mei - 7 Juni 2011
Di Desa Cimandala Biaya Pembuatan Sertifikat Prona Tinggi Hal. 3
Harga Eceran :
Rp. 3.000,-
Bank Mandiri Tidak Profesional Hal. 6
(Jabodetabek)
SPBU Manjakan Pelangsir
Hal.
8
Pemerintah Didesak Untuk Selamatkan PSSI Jakarta, Melayu Pos Kapten Tim Nasional Indonesia Firman Utina berharap kisruh yang melanda Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) segera berakhir agar kelangsungan persepakbolaan nasional dapat terus dipertahankan.
Arumi Bachsin
Ingin Jadi Psikolog
Baca di hal. 11
TITIAN MUHIBAH Politik (Bukan) Sebagai Panglima
“Kondisi seperti ini sangat tidak baik untuk persepakbolaan kita. Sebaiknya segera diselesaikan. Siapa pun yang nanti akan terpilih menjadi ketua PSSI akan kami dukung. Yang penting, memiliki keinginan kuat untuk memajukan sepakbola Indonesia,” kata Firman, di Palembang. Menurut Firman, pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan itu adalah Komite Normalisasi (KN) yang merupakan bentukan Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA). “Dalam Komite Normalisasi banyak
orang-orang yang lebih pintar dan lebih tahu dibandingkan kami. Kami percayakan semuanya kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini,” ujar gelandang Sriwijaya Football Club (SFC) itu. Dia menilai kacau balaunya kongres PSSI di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2011), itu akibat para pesertanya lebih mendahulukan kepentingan kelompok mereka sendiri. “Sebaiknya semua pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama. Permasalahan ini Bersambung ke hal. 11
Foto: Ist
SATGAS MERAH PUTIH. Ratusan Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Merah Putih disambut saat tiba di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Minggu ( 22/5). Penyambutan kedatangan Satuan Tugas Merah Putih, seusai melaksanakan misi kemanusiaan menyelamatkan sandra awak Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh Perompak Somalia di Perairan Somalia.
Warga Desa Biru Maju Demo ke DPRD Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta POLITIK SEBAGAI PANGLIMA adalah kekuasaan dalam menentukan keputusan mengenyampingkan faktor lain. Misalnya, kekuasaan merupakan segalanya, menghilangkan fungsi melindungi, keadilan, tenggang rasa dan kearifan. Sebagai bandingannya (contrary meaning) makna politik yang bukan sebagai panglima itu adalah menjadikan kekuasaan sebagai amanah, dengan fungsi tenggang rasa, melindungi kearifan dan pengayoman. Sehingga bila ada kekuasaan ditangan, kekuasaan itu memnjadikan orang bertanggungjawab, berpihak pada keadilan, rendah hati, memberikan ketenangan dan arif bijaksana. Bukan menjelmakan penguasa yang buta hatinya, buta matanya kepada kebenaran dan keadilan. Bahkan kekuasaan itu menjadi corrupt, penindas dan membohongi rakyat. Inilah kemudian menjelmakan politik sebagai panglima adalah kakuasaan yang mementingkan diri dan golongan. Penganut paham ini mereka yang mengabaikan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, tetapi mereka muncul dalam bentuk citra seolah-olah menjadi bagian dari kepentingan rakyat tersebut yang sebenarnya tidak demikian. Politik sebagai panglima, sudah menjadi kajian klasik dinegeri kita. Sejarah nasional kita telah diisi oleh pribadi yang mencerminkan kekuasaan itu lebih merupakan miiknya ketimbang kekuasaan sebagai amanah. Apa sebenarnya yang telah menimpa bangsa ini? Benarkah bangsa ini terjebak ke bawah kendali panglima kekuasaan yang tidak mensejahterakan rakyat, tidak berfungsi sebagai pemegang amanah yang arif? Atau tidak lagi melindungi dan mengayomi rakyat? Dalam kaitan ini menarik apa yang dikatakan Din Syamsudin Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara rapat kerja nasional Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) di Malang, Jawa Timur, 19 Mei lalu. Ia mengatakan, masalah yang urgen dewasa ini adalah bagaimana membuat terobosan melindungi masyarakat dari kemiskinan. Kenyataan ini tidak saja di kota, tapi juga di pedesaan. Masyarakat kini tidak berdaya mengupayakan untuk keluar dari kondisi kesulitan yang mereka hadapi. Mengemukakan kemiskinan dalam angka ada 70 juta rakyat yang harus mendapat Raskin (beras untuk orang Bersambung ke hal. 11
PANTUN MELAYU
Tanda adar bersyendi syarak Adat pantang menyalahi Tanda umat berbudi akhlak Taat memegang sumpah dan janji
Kata adat mengandung kaji Kaji syarak tiang agama Lupa adat mendunglah negeri Negeri rusak orang binasa
Kata adat kata petuah Petuah diulang untuk diingat Lupa adat hilang muruah Muruah hilang hancurlah umat
Foto: Mia
Ratusan warga Desa Biru Maju menggelar aksi demo. Mereka menuntut agar kepala desa mereka dibebaskan.
Sampit, Melayu Pos Demostrasi warga Desa Biru Maju, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim di kantor DPRD kemaren (18/5) itu terjadi karena warga Desa Biru Maju membela kades mereka. Penahanan Purnomo
Kepala Desa Biru Maju atas tuduhan pencurian buah sawit milik PT Buana Artha Sejahtera (BAS) memicu reaksi warga. Ratusan warga Desa Biru Maju berbondong-bondong mendatangi gedung DPRD Kotim mengelar aksi
demo. Demontrasi warga dilakukan setelah tuntutan praperadilan warga terhadap Polsek Kota Besi yang menangani kasus tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sampit. Sekitar pukul 10.00 WIB demontrasi berjalan damai. Mereka membawa berbagai spanduk dan kertas karton bertuliskan tuntutan serta kritikan terhadap aparat pemerintah dan aparat hukum termasuk kecaman terhadap perusahaan PT BAS yang dianggap mencaplok lahan transmigrasi seluas 300 hektar serta telah memperkarakan kepala desa mereka ke pengadilan. “Kades kami memanen buah sawit di lahan kami yang telah di caplok oleh PT BAS. Bersambung ke hal. 11
Menyibak Money Politic Pemilukada dan Kriminalisasi Pers di Putussibau Pontianak, Melayu Pos Siapa bilang pada pelaksanaan Pemilukada di wilayah Kabupaten Putussibau Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada waktu itu berlangsung demokratis dan tidak diwarnai kecurangan seperti yang disanggah belum lama ini oleh salah seorang tokoh masyarakat di daerah itu di salah satu media mingguan terbitan nasional. Dari rumor yang berkembang, masalah dugaan keras money politic Pilkada dan krimanilasi pers terus dipuBersambung ke hal. 11
Kantor Pengadilan Negeri Kapuas Hulu Putusibau, Kalbar.
Foto: Hady
Kejari Pontianak Sikapi Surat Kaleng Dugaan Korupsi
Oknum Pegawai Adpel Diperiksa Pontianak, Melayu Pos Kejaksaan Negeri Kota Pontianak belum lama ini menerima surat kaleng laporan beberapa dugaan korupsi di tubuh Administrator Pelabuhan (Adpel) yang dikirim oleh orang/lembaga yang tidak jelas. Kendati demikian, masalah tersebut langsung disikapi dengan menyidik beberapa oknum pegawai di tubuh Adpel. Kasi Intel Kejari Pontianak Yuda, SH ketika ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini, membenarkan kejadian ter-
sebut. “Ya, memang benar kami menerima pengiriman surat kaleng dari orang/lembaga yang tidak jelas dan isi surat tersebut salah satunya adalah dugaan korupsi BBM kapal patroli di tubuh Adpel Pontianak,” ungkapnya. Ditegaskan Yuda, sejauh ini kami sudah melakukan penyelidikan dan pemanggilan kepada beberapa orang staf Adpel untuk menguak kebenaran laporan tersebut. Namun, untuk mengungkap permasalahan ini tidaklah gampang karena menurut Bersambung ke hal. 11
Ketua DPP MPI Sumut Minta Gubsu
Evaluasi Syaiful Syafri
Medan, Melayu Pos Pemberantasan korupsi di negeri ini sepertinya masih jauh dari harapan kita bersama, banyak pejabat yang disinyalir melakukan korupsi masih bernafas lega, pasalnya penegak hukum belum bekerja maksimal sesuai harapan masyarakat. Berbagai dugaan korupsi di Sumaera Utara yang terindikasi melibatkan berbagai oknum-oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun faktanya, pejabat yang terindikasi korupsi terus menanjak karirnya. Anehnya,
HISTLEGEND
Syaiful Syafri Kepala Dinas Pendidikan Sumut
salah seorang diantaranya yang terindikasi korupsi, saat ini diusulkan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bersambung ke hal. 11 Bagian: Pertama
Putri Hijau Ratu Kerajaan Aru Deli Tua PUTRI HIJAU (Green Princess) adalah ’kisah’ kepahlawanan (folkhero) yang dikenal dan berkembang luas, paling tidak pada dua kelompok suku yakni Melayu Deli dan Karo. Sebagai folktale, kisah Putri Hijau pada awalnya merupakan tradisi lisan (oral) milik bersama masyarakat (communal), berasal dari satu daerah (local) dan diturunkan secara informal (Toelken, 1979:31). Kisah ini memiliki sifat oral dan informal sehingga cen-
derung mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila dikemudian hari terdapat versi cerita yang berbeda-beda. Wan Syaiffuddin (2003) mengemukakan versi cerita dimaksud seperti: Syair Puteri Hijau (A. Rahman, 1962); Sejarah Putri Hijau dan Meriam Puntung (Said Effendi, 1977); Puteri Hijau (Haris M. Nasution, 1984) dan Kisah Puteri Hijau (Burhan AS, 1990)
Adanya unsur-unsur pseudo-historis, yakni anggapan kejadian dan kekuatan yang digambarkan luar biasa dalam kisah Putri Hijau cenderung merupakan tambahan dari kisah yang sebenarnya dengan tujuan euhemerisme yakni menimbulkan kekaguman para pendengarnya. Sejalan dengan hal ini, seperti yang diingatkan oleh Baried (1985) bahwa “kisah’ cenderung menunjukkan cerita yang benar-benar terjadi. Dengan
demikian, kisah Putri Hijau adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi (Husny, 1975; Said, 1980 dan Sinar, 1991, Meuraxa, 1973). Dengan begitu, sifat imajinatif-diluar kelogisan nalar manusiayang terdapat pada kisah tersebut tidak perlu ditafsirkan secara mendalam karena sifat itu di buat untuk tujuan euhemerisme. Kisah Putri Hijau yang berkembang luas dalam masyarakat Melayu Deli serta Karo, lebih dikenal sebagai
sebuah fiksi daripada sebuah fakta sejarah. Namun, berdasarkan studi literatur, studi dokumen dan bukti-bukti sejarah terbaru tiba pada kesimpulan bahwa kisah Putri Hijau merupakan fakta sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hanya saja, dominasi unsur imajinatif dalam kisah tersebut menyebabkannya sematamata bukan fakta sejarah. Catatan-catatan penting Bersambung ke hal. 11