DWI MINGGUAN TERBIT 12 HALAMAN
Edisi: 124/Thn IV / 6 - 19 Juli 2011
Polisi Didesak Ungkap Kasus Penyerangan Markas HMI Hal. 3
Harga Eceran :
Sebulan Habis Demo BBM Malah Tambah Parah Hal.
6
Rp. 3.000,-
(Jabodetabek)
Pilsung dan Lelang Paket Proyek TPOP Penuh Misteri
Hal.
8
KPK Serobot Kasus Dugaan Korupsi di Kemenkes Jakarta, Melayu Pos Dua instansi penegak hukum yang sama-sama memiliki kewenangan menangani kasus korupsi, saling berebut kasus. Komisi Pemberantas Korupsi yang tengah sibuk menagani kasus-kasus dugaan suap dan korupsi Muhammad Nazaruddin, dinilai kebablasan karena menyerobot kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Polri dan Kejaksaan.
Marissa Nasution
Tak Takut Gemuk Makan Es Krim
Baca di hal. 11
TITIAN MUHIBAH Kemiskinan Berimplikasi Banyak
Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta KEMISKINAN BERIMPLIKASI banyak adalah persoalan kebijakan ekonomi pemerintah yang bermasalah yang tidak kunjung mensejahterakan rakyat. Seperti dikatakan Arif Budimanta Komisi XI DPR RI bahwa angka pertumbuhan kemajuan ekonomi merupakan angka semu (bukan sebenarnya). Karena itu kemiskinan tetap saja menjadi soal bangsa kita. Angkanya masih bertengger pada 29,07 juta orang, dengan 11.1 juta orang miskin di perkotaan ditambah 18.97 juta orang miskin di pedesaan. Berdasarkan penjelasan Biro Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan itu berdasarkan hitungan pendapatan Rp 12.000 perhari. Sehingga mereka yang memiliki pendapatan Rp 360.000 perbulan merekalah yang termasuk orang miskin. Ada perbedaan jika dibandingkan dengan kriteria miskin berdasarkan perhitungan Bank Dunia, bukan Rp 12 ribu perhari melainkan 2 $ US dolar perhari yang setara nilai Rp 550 ribu perbulan. Jadi ada perbedaan kriteria miskin BPS dengan kriteria Bank Dunia. Di atas semua itu yang pasti jumlah orang miskin di negeri ini masih tinggi, meskipun para ahli menyatakan Ekonomi Indonesia bertambah baik. Sekali lagi, kemiskinan masalah besar bangsa kita. Kini tinggal apa rencana besar yang bisa mengentaskan kemiskinan ini. Sejauh ini, pemerintah belum melakukan langkah besar. Selain hanya kutak kutik angka kemiskinan tsb. Peningkatan anggaran biaya negara dalam APBN, selain dengan hutang diiringi pula naiknya dan maraknya tingkat korupsi. Nampaknya Kita belum berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi yang mensejahterkan rakyat, karena dibangun beriringan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Berapa banyak uang dibawa koruptor keluar negeri, termasuk yang dibawa oleh Nazaruddin mantan Bendahara umum Partai Demokrat. Ini semua berlansung dengan pola kolusi dan nepotisme. Sulit dibantah Korupsi berimplikasi kepada yang lain, seperti melanggengkan kemsikinan. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan akan gagal bila korupsi masih berlanjut. Akumulasi kemiskinan bisa juga, menyulut revolusi. Sementara korupsi besaudara dengan kolusi dan nepotisme. Dalam hubungan ini beberapa negara bisa dijadikan Bersambung ke hal. 11
PANTUN MELAYU
Kalau Tuan Jalan ke Hulu Carikan Saya Bunga Kemboja Kalau Tuan Mati Dahulu Nantikan Saya di Pintu Surga
Awan Kabut di Batang Melengkung Aku Sambut dengan Assalamualaikum Udara Pengap di Batang Pohon Salam Aku Jawab Waalaikumsalam
Papua Tanah Impian Jiwa Ku Bermimpi Melayang Terbang ke Sana Teman Sehati Selalu Bersua Karena tak Bisa Terpisahkan Begitu Saja
Kasus dugaan korupsi alat bantu megnajar di rumah sakit pendidikan dan rujukan. Kasus ini telah diselidiki Badan Reserse Kriminal Polri.”Sudah lama (diselidiki), sebelum mafia pajak Gayus kita sudah menyelidiki kasus Kemenkes itu,” kata mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Bahkan hasil penyelidikan polisi itu telah ditingkatkan ke penyidikan, dan telah menetapkan sejumlah tersangka. “Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) sudah
kita kirim ke Kejaksan, tersangka sudah ditetapkan beberapa,” beber Ito. Namun dalam daftar tersangka yang ditetapkan polisi, belum menyeret nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. “Karna belum ada kaitan dengan dia,” kata Ito. Ito menjelaskan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 50 ayat 1 UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, instansi penegak hukum yang menangani kasus Bersambung ke hal. 11
Foto: Ist
BLOKIR TOL.Ratusan warga dari RT 3/1 dan RT 1/2 Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tegah kembali memblokir jalan tol Jakarta-Tangerang di Km 10-11, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, Minggu (3/07). Dalam aksinyanya mereka menunutut yaitu agar PT Jasa Marga segera memperbaiki jalan di bawah tol yang terkena dampak banjir akibat adanya proyek pembangunan jalan. Akibatnya kemacetan tak terhindarkan hingga 2 km lebih.
Proyek Pembangunan Gedung Masyarakat Mengeluh DPRD Sanggau Seperti Siluman Tingginya Harga BBM Bambang Ketua LPJKD Kalbar Sombong
Proyek Pembangunan gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Sanggau, Melayu Pos Proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat terkesan siluman. Dari pantauan Melayu Pos, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut tidak memasang plang proyek sebagaimana yang telah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hingga sulit untuk diketahui siapa pelaksana dan berapa pagu dana biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek tersebut. Dari rumor yang berkembang di masyarakat proyek pembebasan tanah proyek gedung DPRD itu Bersambung ke hal. 11
Ketua DPC SBSI 1992:
Minta Pengawas Disnaker Pelalawan Pidanakan GM PT Adei Pelalawan, Melayu Pos Terman Waruwu Ketua DPC SBSI 1992 Kabupaten Pelalawan mendesak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan untuk menindak tegas Managemen PT Adei P & I, yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya. “Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sudah seharusnya melakukan hak Projusticia untuk memeriksa seca-
HISTLEGEND
ra hukum managemen PT Adei, demi keadilan dan mengingat penderitaan orang banyak yang telah digelapkan hak-haknya,” tegas Terman , belum lama ini. Menurut Terman, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagaan kerja, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 dan sejumlak Keputusan Menteri telah di atur Sanksi Pidana kepada Perusahaan yang melakukan
pelanggaran atas UndangUndang tersebut. “Ya sudah jelas PT Adei telah melakukan tindakan diskriminasi kepada ratusan pekerja/buruh wanita, melakukan pemotongan upah yang tidak beralasan, dan ribuan pekerja tidak dimasukkan di program Jamsostek walaupun dalam masalah ini DPRD Pelalawan dan Disnaker telah turun meninjau masalah ini,” katanya. Bersambung ke hal. 11
Pangkalan Bun, Melayu Pos Pemerintah daerah Kotawaringin Barat Pangkalan Bun Kalimntan Tengah harusnya tidak tinggal diam untuk mengatasi tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) seperti minyak tanah (mitan) dan premium yang terjadi saat ini di Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun. Dampaknya tidak saja dirasakan bagi masyarakat atau pengendara, tetapi juga berimbas bagi ibu rumah tangga yang selama ini sulit untuk mendapatkan mitan,
begitu juga para pedagang, pengecer premium mereka mengaku kesulitan mendapatkan pasokan karena selama ini antre di SPBU berjam-jam lamanya. “Begitu kita kasih tahu harga, mereka terkadang ada yang langsung mengeluh karena harga yang terlalu mahal dan yang sangat disesalkan mereka beranggapan kenaikan harga permainan dari para pengecer. Padahal dapat jatah untuk dijual saja sudah lumayan dan Bersambung ke hal. 11
Gubernur Jambi:
Aparatur Pemerintah Harus Meningkatkan Pelayanan
Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM sedang bersalaman dengan masyarakat saat berkunjung ke Kecamatan Jangkat, Lembah Musorai dan Siau.
Jambi, Melayu Pos Diera otonomi daerah dan era globalisasi saat ini, peningkatan kinerja aparatur pelayanan public merupakan
Oleh T Luckman Sinar Basyarsyah II
hal mutlak yang harus dilakukan, karena banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualiBersambung ke hal. 11 Bagian: Pertama
Lahirnya Kerajaan Pesisir Sumatera Timur PADA ABAD ke-17 sukubangsa Karo (Karo Jahe) turun ke wilayah pesisir dan mendirikan urung (negeri) di Langkat, Deli, dan Serdang. Dalam kurun ini juga lahir beberapa kerajaan kecil di pesisir Sumatera Timur. Deli dan Serdang Salah seorang panglima Sultan Iskandar Muda Aceh bernama Sri Paduka Gocah Pahlawan, bergelar Laksamana Khoja Bintan. Ia menjadi Wali Negara di Deli.
Panglima Khoja Bintan berusaha meningkatkan wibawanya untuk memperlancar proses Islamisasi (Melayunisasi) dengan jalan mendekati empat raja urung di Deli yang berasal dari Karo dan beragama Islam. Ia juga menikah dengan adik Datuk Sunggai, yaitu raja urung yang terkuat pada masa itu. Sebagai hadiah pernikahan, ia diangkat sebagai Panglima Kerajaan Bintan kawasan pesisir Deli dan berdudukan sebagai wakil Aceh. Ia
menjadi primus inter pares di antara raja-raja itu. Pada masa pemerintahan putranya, Tuanku Panglima Perunggit, Aceh menjadi lemah, terutama sejak pemerintahan dipegang oleh raja-raja wanita (mungkin mengikuti jejak negeri-negeri di Sumatera Barat). Kesempatan ini digunakan Deli untuk memproklamasikan kemerdekaannya dari Aceh pada tahun 1699 (Sinar, 1980a). Kemudian Deli berhubungan dengan VOC di Betawi dan
Melaka. Pada zaman pemerintahan putra Perunggit, yaitu Tuanku Panglima Paderap, pada awal abad ke-18 terdapat ancaman dari Siak. Pemerintahan Imperium Melayu Riau-Johor mulai lemah di bawah kekuasaan Sultan Mahmudsyah II yang terbunuh pada tahun 1699 (dan diberi gelar Marhum Mangkat Di Julang). Sejak itu Bendahara Tun Habib Amudi Nadji menjadi raja Johor dan Bersambung ke hal. 11