Melayu Pos

DWI MINGGUAN TERBIT 12 HALAMAN

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Ratusan Warga Demo di Kantor Bupati Bogor Hal.

Harga Eceran :

Terungkap Kecurangan Syamsuar dan Alfedri 3

Rp. 3.000,-

(Jabodetabek)

KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut Hal.

7

Hal.

9

Marzuki Ali :

Wacana Pembubaran KPK Tidak Realistis Jakarta, Melayu Pos Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kritik. Tak hanya itu, wacana pembubaran KPK pun sempat dilontarkan salah satu anggota DPR Fahri Hamzah beberapa waktu lalu.

Wacana tersebut ditanggapi secara beragam di kalangan anggota dewan. Sebagian menilai wacana pembubaran KPK sama sekali tidak realistis.

Maria Selena

Tak Ada Niat Masuk Dunia Hiburan

Baca di hal. 11

TITIAN MUHIBAH Kegelisahan dan Teologi Kematian

Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta KEGELISAHAN dan Teologi Kematian kita angkat sebagai dua faktor yang berkaitan dengan aksi bunuh diri yang semakin banyak saja terjadi. Setidaknya ada dua aksi yang menyusul bom bunuh diri di Solo Jawa Tengah baru-baru ini. Pertama bom paling tragis, menewaskan 70 orang dan melukai banyak orang,di Mogadhisu Somalia, Afrika, 4 Oktober lalu.

Kedua, di Tibet, dua orang anak muda membakar diri memperotes kezaliman penguasa Cina. Pemerintaha Tibet yang merupakan Provinsi Cina itu, menangkap dan menahan ratusan Biksu pemuka Agama Budha di Tibet (7/10). Ini dikabarkan sebagai kejadian ke tujuh sejak bulan Maret tahun ini yang melakukan cara yang sama dengan membakar diri hidup-hidup.

Dua peristiwa kematian dengan bunuh diri seperti kita kutip di atas, menyentakkan pikiran kita. Apa yang terjadi di balik kasus ini. Akankah model bom bunuh diri dan aksi bakar diri berkelanjutan. Apa yang menjadi dasar yang paling kuat menjelaskan bom bunuh diri ini. Adakah hubungan pelakunya dengan ajaran spiritual tentang Teologi Kematian?

Agaknya ajaran Agama atau moral terhubung dengan sikap pelaku aksi di atas. Yaitu satu paham keagamaan (Teologi keagamaaan) untuk memastikan sikap mereka terhadap kehidupan dan kematian. Seperti mengutamakan orientasi kehidupan dunia, dan orientasi kehidupan akhirat. Golongan yang pertama mereka dengan orientasi kedunian, sering kali sikapnya cenderung berfoya-foya, menikmati dan enjoi terhadap kahidupan. Bahkan secara berlebihan. Hidup tanpa peduli orang lain. Sehingga muncul serakah, zalim dan lupa diri.

Implikasi pemahaman Agama dan Moral demikian, memunculkan maraknya korupsi, perbuatan maksiyat, perilaku merusak lingkungan. Agama dan moral tidak berfungsi. Kalau ada, tidak mencegah atau menhindar dari kebatilan, tetapi malahan berjalan bersamaan. Karena tidak jarang kita saksikan ibadah dan ajaran spiritual seperti telah besepakat. Mereka yang ahli ibadah berbuat korupsi dan kelompok kejahatan beribadah juga dengan rajin.

Akan tetapi sikap keagamaan dalam masalah kematian (akhirat) akan lain. Orang yang memahami kematian, tidak akan korupsi, takut berbuat jahat dan perbuatan amoral. Teologi kematian ini menjadi faktor yang membentuk sikap melawan ketidak adilan, memilih jalan yang paling dekat untuk mencapai tujuan hidup.

Bersambung ke hal. 11

PANTUN MELAYU Da ulu kaliki na babuah Kinilah ubi nan babungo Dulu budi nan batuah Kinilah piti nan kuaso Dulu pepaya nan berbuah Kini singkong nan berbunga Dulu budi nan bertuah Kini duit yang kuasa Bansak kehulu kerapatan Saying durian gugur bunganya Sesal kemudian pendapatan Sesal kemudian tiada gunanya

Wacana Fahri mengenai pembubaran KPK ini pun mendapat tanggapan beragam, termasuk dari ketua DPR Marzuki Ali. Marzuki menilai pembubaran KPK tidaklah realistis. ‘Itu sebuah kritik,” katanya.

“Tidak perlu perdebatan lagi, apakah wacana pembubaran KPK realistis atau tidak.

Jawaban saya, jelas tidak realistis. Itu singkat, tepat dan jelas,” lanjut Marzuki.

Tapi dijelaskan Marzuki, KPK sebagai lembaga yang

independen jangan antikritik, yang dapat melemahkan kinerja KPK. “Lembaga itu hanya nama, di dalamnya ada manusia-manusia. Nah manusia itu kan tidak sempurna,” tuturnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyerahkan kepada rakyat Indonesia tentang wacana pembubaran KPK. “Mari kita tunggu reaksi masyarakat, apakah usulan itu Bersambung ke hal. 11

Foto: Ist

IDE PEMBUBARAN KPK . Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto (kiri), Praktisi Hukum Achmad Rifai (tengah) dan Ketua DPR RI Marzuki Ali (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Jakarta, Minggu (9/10). Diskusi tersebut membahas tentang Realistiskah KPK dibubarkan saat ini.

Soebowo: ICW: UU Penyelamatan Aset Rita Pemberitaan Bisa Harus Segera Direalisasikan Pengaruhi Mental Atlet Jakarta, Melayu Pos Indonesia Corruption Watch menyatakan UndangUndang Penyelamatan Aset harus segera direalisasikan atau disahkan mengingat banyaknya buron koruptor yang masih bisa menikmati keuntungan dari perusahaannya di tanah air.

“Sampai sekarang (Rancangan, red) UU Penyelamatan Aset masih berada di DPR,” kata Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson F Yuntho, di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, buron pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, dikabarkan membangun Hotel Mulia Resort di Bali.

Emerson Yuntho mengatakan buron koruptor itu ha-

rus dimiskinkan melalui penyitaan asetnya, pasalnya selama ini para buron koruptor masih bisa leluasa mengendalikan asetnya di dalam negeri.

Seperti membangun hotel di Bali, bisa saja Djoko Tjandra mengendalikannya melalui “remote” dari luar negeri, katanya.

Dikatakan, jika benar Djoko Tjandra itu masih bisa membangun hotel di Bali dan dikabarkan pernah berada di Bali, maka itu sangat disayangkan.

“Sekaligus menunjukkan lemahnya kejaksaan (selaku eksekutor Djoko Tjandra),” katanya.

Kejaksaan Agung sendiri memerintahkan Kejaksaan

Tinggi Bali untuk mengusut pembangunan salah satu hotel di daerah itu oleh buron pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Saya sudah perintahkan Kajati Bali untuk mengeceknya,” kata Wakil Jaksa Agung (Waja), Darmono, di Jakarta, Jumat (7/10).

Darmono mengatakan jika memang benar Djoko Tjandra ada di Bali, maka pihaknya akan langsung menangkapnya.

“Jika memang benar atas nama Djoko Tjandra dan berada atau pernah di Bali selama buron, kita akan menangkapnya,” katanya.

Bahkan Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir Bersambung ke hal. 11

Palembang, Melayu Pos Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Rita Soebowo, mengkhawatirkan pemberitaan yang gencar seputar venues SEA Games XXVI di Palembang, Sumtera Selatan dan DKI Jakarta yang belum siap, mempengaruhi mental atlet Indonesia.

“Pemberitaan seputar venues SEA Games di beberapa media massa dan elektronik begitu mengkhawatirkan kami, karena secara tidak langsung mempengaruhi mental atlet. Para atlet tentu merasa tidak sepenuhnya didukung, karena tempat bertanding saja belum siap, padahal tidak demikian ada-

Rita Subowo nya,” ujar Rita, di Palembang, Minggu.

Menurut dia, venues yang dikabarkan belum siap itu diharapkan dapat digunakan pada SEA Games, mengingat pengerjaannya tinggal taBersambung ke hal. 11

Petani Tambak Belum Terima Ganti Rugi

Provokasi Satpol PP Pemkab Indramayu Kurang Tanggap Depok Tidak Jelas Soal Bendung Karet Waledan Indramayu, Melayu Pos Bendung Karet Waledan di Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, baru– baru ini akan dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Sicanggarung (BBWS) yang dikerjakan PT Brantas–PP KSO (Join Operation) sebagai pemenang tender, sejak pertengahan Bulan Agustus 2011 lalu hingga kini belum melaksanakan pekerjaan akibat Pemerintah Ka-

bupaten Indramayu kurang tanggap lantaran masih belum memberikan ganti rugi kepada pihak petani pengarap tambak lahan milik Perhutani padahal nilai rupiahnya relatif kecil. Entah kenapa sebabnya dan apa kendalanya?

Akibatnya, menjadi ganjalan bagi Pelaksana Proyek Bendung Karet Waledan. Padahal, Pemerintah Pusat telah memberi bantuan ratusan miliar untuk membangun bendung karet waledan kiranya Pemkab dan atau pihak instansi

HISTLEGEND

terkait lebih fokus memikirkan untuk kesejahteraan rakyat Indramayu luas.

Sejumlah kelompok Petani Penggarap Tambak yang diketuai Budiono tanggal 4 Oktober 2011 lalu, mendatangi Gedung DPRD yang tujuannya menuntut ganti rugi lahan tambak yang diperuntukan kepentingan Pengelak Bendung Karet dan pada prinsipnya keberadaan proyek bendung karet pihaknya sangat setuju dan mendukung Bersambung ke hal. 11

Depok, Melayu Pos “Pemanfatan limbah” itu kata yang tepat untuk jenis usaha yang dilakukan perusahaan perorangan yang berskala mikro di Kelurahan Serua, Kecamatan Bojong Sari, usaha yang bergerak dalam daur ulang sampah (Scrub) aluminium.

Sudah saatnya kita bercermin tentang sampah yang ada dibagi dalam dua golongan organic dan non organic. Bahkan menjadi permasalahan dunia bahwa sampah jenis organic sudah sepatutnya men-

jadi perhatian Pemkot Depok, hasil inilah yang kemudian dijadikan peluang usaha oleh Nimin, pengusaha mikro dalam daur ulang sampah non organic.

Sejalan dengan hal tersebut ternyata lagi-lagi Satpol PP Depok (Hendri Red) menanggapi hal yang berbeda bahwa ini merupakan hal yang tidak layak untuk beroperasi, karena ini dianggap racun. “Ya gak tau ini dianggapnya beracun,” ujar Nimin menjelaskan arogansi pihak Bersambung ke hal. 11

Oleh T Luckman Sinar Basyarsyah II

Sejarah Orang Melayu dan Rajanya DENGAN tertanamnya penjajahan Belanda di Sumatera Timur, maka proses Melayunisasi Raja Melayu ke daerah pedalaman yang dihuni suku-suku Batak sudah terhalang, karena daerah tersebut disiapkan oleh Belanda sebagai daerah pengembangan agama Kristen. Seseorang dianggap sebagai Melayu apabila telah memenuhi syarat sebagai orang Islam, berbicara bahasa Melayu, mempergunakan adat Melayu, dan memenuhi syarat

menetap di tempat tertentu (Nagata: 91).

Jadi, istilah Melayu adalah berdasarkan alasan kultural. Salah satu ciri orang Melayu adalah memegang konsepsi “kerajaan”. Hal ini menunjukkan pentingnya fungsi raja bagi orang Melayu dalam policy negara dan pemusatan sesuatu pada raja dalam indentitas kultural orang Melayu tua. Raja adalah simbol personifikasi nilainilai masyarakat dan tradisi sejarah (Milner, 1977).

Kerasnya konsep beraja tersebut ditunjukkan oleh beberapa pepatah Melayu, seperti “Ada raja adat berdiri, tiada raja adat mati” dan “Biar mati anak, daripada mati adat” (Kementerian Penerangan RI). Arti “kerajaan” di sini adalah wilayah kediaman (establishment) yang ada bandarnya. Orang Melayu sangat menghormati raja dari keturunan dinasti yang tersohor terus-menerus (illustrious and impeccable).

Hal ini berfungsi sebagai

legitimasi, karena menurut mereka rakyat dan negeri mudah dicari, namun dinasti purba yang tersohor tidak dapat dicari. Selama dinasti itu utuh, tidak ada alasan untuk membubarkan kerajaan.

Sesuai dengan adat pada zaman Hindu dan Budha, raja dianggap “bodhisatva” yang memberikan “tantra” dan kedamaian abadi kepada rakyatnya yang setia “bhakti” dengan “anugerah”. Ada seperangkat alat musik nobat yang menjadi bagian dari re-

galia kerajaan, yaitu sesuatu yang bersifat sakral dan mengandung supernatural power, misalnya jin kerajaan.

Pengangkatan raja baru tidak syah jika tidak “dinobatkan”.

Pada zaman dahulu, jika terdengar alat musik nobat dibunyikan, maka orang berhenti bekerja seolaholah raja berada di situ (Sinar, t.t.: 3’16).

Raja ‘berdaulat’ dan mempunyai kesaktian yang tidak dipunyai rakyat biasa. Konsep ini dipengaruhi ajaran IsBersambung ke hal. 11

Opini

2 Sorot Reshuffle Kabinet Harus Mampu Benahi Keboborokan Birokrasi RESHUFFLE kabinet yang bakal dilakukan pemerintah saat terjadi krisis ekonomi global sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan publik harus ekstra hati-hati sehingga dapat membawa dampak positif bagi kamajuan bangsa dan negara. Jika reshuffle kabinet lebih mementingkan kepentingan sesaat hamper dipastikan menambah panjang kekecewaan rakyat yang sudah lama menginginkan perbaikan ekonomi, hukum, dan seluruh sendi kehidupan.

Ekonomi Indonesia dilihat dari pertumbuhan saat ini cukup baik dari sisi stabilitas ekonomi makro, dan stabilitas fiskal. Kendati sedang terjadi krisis global belum membawa dampak yang besar bagi dunia usaha di Negara kita.

Kekuatan ekonomi domestik ini harus bias ditingkatkan atau minimal sehingga ketegantungan terhadap pengaruh global dapat diminimalisir.

Karena itu pemerintah harus mampu memilih menteri ekonomi yang tepat sehingga bisa meningkatkan atau memelihara kondisi ekonomi yang sudah mulai membaik.

Menteri yang sudah baik dalam bekerja hendaknya dipertahankan. Sementera bidang hukum dan kersa yang selalu mendapat sorotan karena berbagai permasalahan hendaknya dipertimbangkan untuk diganti.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menghindari memilih calon menteri karena bargening politik. Reshuffle harus bisa menghindakan kesan bagi bagi kue kekuasaan di kabinet. Adanya kontrak politik antara dwitunggal SBY-Boediono dengan parpol-parpol pendukung yang tergabung dalam Setgab Koalisi, hendaknya jangan menjadi penghalang untuk memilih mentri.

Untuk membuat pemerintahan berjalan efektif, memang perlu dukungan optimal di parlemen. Kendati demikian, hendaknya tidak menjadi penghadang dalam proses reshuffle. Sebab, semua juga sepakat tentang hak prerogative presiden dalam memilih pembantunya. Semua pihak seyogianya tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga bangsa ini kedepan dapat menghadapi berbagai tantangan.

Presidan juga harus menghindarkan calon titipan pihak tertentu yang kemungkinan sudah dimajukan melalui orang dekatnya. Tantangan ini pula yang harus bisa diatasi oleh Presiden, dengan berpijak pada hak prerogatif yang diamanatkan konstitusi. Presiden harus memilih dengan hati nurani, siapa yang pantas dan layak mendampinginya sebagai menteri.

Diharapkan, perombakan kabinet juga harus terukur, jangan sampai terlampau banyak menteri yang diganti.

Presiden harus benar-benar menghitung komposisi menteri lama dan menteri baru, untuk menjaga ritme kinerja. Jika terlampau banyak menteri yang diganti, berpotensi mempelabat kinerja cabinet. Sebab, setiap orang perlu melakukan adaptasi dengan tugas yang baru.

Sebagai catatan, reshuffle diharapkan juga mampu memilih menteri baru yang mampu membenahi kebobrokan birokrasi kita. Berbagai kasus korupsi yang terjadi di eksekutif dan legislatif adalah cermin buruk birokrasi.

Pembina: Mas’ud HMN, KRT. Heru Ansori, SH.MM Penasehat: Edigia, Gusti Bellaprisia, E. PGLK. Andanu, Jurik, Ucok Purba Penasehat Hukum: Junaedi Tarigan, SH, MH, Rida Ista Sitepu, SH. Pemimpin Umum/Pemred/Penanggung Jawab: Raden Barus Pemimpin Perusahaan: Sinton Sitepu Wakil Pemimpin Perusahaan: Fritz Bobby Barus, SE Sekretaris Perusahaan: Sakilah Manajer Iklan: Ikhwan, SH Manajer Pemasaran: FA. Sembiring Disain Grafis: EdWin’d, Romario Barus Litbang: Rahmat Sinulingga Dewan Redaksi: Raden Barus, Cristian Samuel HS., Sinton Sitepu Staf Redaksi: Aceng Eris, Sip, Asep Soepandi, Bisner PS, Hotman S, Maman Suryana, Wasnadi S, Anwar Kirap, Dani Hamdani, Agustina Hendra, Bona S, Priatna, Mareden Manulang, J. Silaban, N, Jonny Simanjuntak, Irmadi, Julisman, Yunus, Asrin Daulai, Sutarmin, Syafrizal, Julimar Indra, Agus Herianto, Krisman Naibaho, Kinkin, Rezali, Edi Dachi, N. Suryana, Mamat Sutardi, Kressa Maulana, Sopian Mustafa, Jasman Gea, Dani Hendi B, Tamidi Nurajaya, Tarman Waruwu, Bahagia Purba, Liston Gurning, Darman, Kasmin Sudrajat, Sudarno, Albert H, Rihcad S, M. Parjono, Basri M, Sarjo Pranoto, Afrizal, Afdhal Zuhri, Terkelin SM, Bachtiar, Boy D, Adi Wira S Meliala, Tombang Tambunan, Syafrizal Anto, Sutan Lumumba, Kayat Sudrajat, Eko Priyanto, Robinson Manulang, Deri Hendra, Kalaus, Joni Sapari, Didin, Dudi, Ujang, Farmi Alfikris, Sardi, Rozali, Adang Sukiman, Mulyadi, Rahmat, Andi Putra, Parulan M, Rasyun, Firnando, Samsin, Adi Surya Wijaya, M Suran, Zainal Abidin, Muhammad Hasan, Dedi Kurniawan, Robet Sulun, Hery Hartono, Hasan Sobri, Syahsinan Aryanto, S Priyadi, Amril Rahman, Eri Waruwu, Ari Curansyah, Rizki Putra Utama, SH, Umar T, Eppendi, Umar T, Jamjami Sp, Alo Bango, Ibnu Hajar, Asam Serijal, Hotman Bin Jon, Mia Anggreini, Rusmantio, Satori, Ahmad Junaidi, Heri F, Perbaikan, Martin Zai, Majid, Martinus Siki, Marihot Siregar, Sartiman, Zainudin, Hendra Saputra, Fernando Lamer N, SH, Ir Ustan H Manurung, Rahman Liandi, SE, Lian S, Joni Julianto, Aperius Laila, Banua L Toruan, Luhut L Toruan, Abdul Latif, Ebenezer, Gopok Sibagariang, Marnala Sitinjak, Piter Panjaitan, Daeng M Asis, Abdul Rahman, SH, P Roni NB, Daulat Tambunan, Abdul Rachman, Dedi Suryadi, Jatiman Sitanggang, Ropinus Bangun, M Suwarso, Tengku Syuib, Cerillya Molina, A Sabitiawan, Salman, Rahmawati, Efendi Siregar, Jumino, Subandi, Supriyatno, Susiwanti, Arnol F, Fabian C, Dedi Hariyono, Fanti Zega, Darwin, Jesi Sembiring, Nurwahbi Sinulingga, Suriadi Sinuligga, Nopiyanto, Ucok K Ginting, Bayudin, Made Darong Sumianto, Simon P Ginting, Wankot Manalu.

TARIF IKLAN : Iklan Baris Rp. 5.000,-/baris (minimal 3 baris, maks. 10 baris) 1 hal. Rp. 15.000.000 (FC); Rp. 10.000.000,- (BW); 1/2 hal. Rp. 7.500.000,(FC); 5.000.000,- (BW); 1/4 hal. Rp. 3.750.000,- (FC); Rp. 2.500.000,- (BW); 1/8 hal. Rp. 1.875.000,- (FC); Rp. 1.250.000,- (BW); 1/16 hal. Rp. 937.500,(FC); Rp. 625.000,- (BW); 1/32 hal. Rp. 468.750,- (FC); Rp. 312.500,- (BW) DITERBITKAN OLEH: PT. Transparan Media Berkat Sejahtera ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA / IKLAN: Gd. Dewan Pers Lt. III Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110 Telp.: (021) 98333068; 34830839 Fax : (021) 34830839 Email: melayu_post@yahoo.co.id Isi diluar tanggung jawab percetakan NPWP: 17.902.030.0-27.000 Rekening : Bank BRI Cabang/Unit Senen No. Acc : 3247-01-004181-53-4 Bank BCA KCP Atrium Senen No. Acc : 6850183994 Atas Nama : Raden Barus Redaksi menerima naskah/artikel. Naskah/Artikel yang masuk menjadi milik Redaksi.

Semua Wartawan SKU Melayu Pos terdaftar dalam boks redaksi dan dibekali kartu tanda pengenal.

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Mengenang Tragedi 9/11

Tembok Kecurigaan Harus Runtuh ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MESKIPUN TELAH berlalu 10 tahun peristiwa 11 September 2001 World Trade Centre (WTC) New York Amerika Serikat itu, masih menyisakan rasa pedih dan luka. Peristiwa tsb meminta korban 3000 jiwa termasuk 1.000 orang Islam. Diperingati di Amerika dan beberapa Negara di dunia. Tragedi agaknya perlu dikaji. Hal itu mengingat harapan umat manusia yang ingin membangun masa depan yang lebih baik akan bertambah jauh. Sebab hari depan bersama yang didambakan itu, memerlukan kerjasama, memerlukan saling pengertian, kemudian menghilangkan kecurigaan. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SEMENTARA dalam kenyataan, pihak Amerika walaupun menyatakan tidak memusuhi umat Islam, tetapi tetap memandang umat islam dengan kecurigaan. Sebaliknya umat Islam merasa perih dan terluka dengan akibat sampingan dari cara Amerika melakukan serangan balasan. Karena intervensi Negara lain dengan korban orang yang tidak berdosa. Sesungguhnya inilah beban sejarah bersama kita, yaitu tembok kecurigaan antar Amerika dan umat Islam.

Peristiwa 11 September telah berlalu. Tragedi itu telah dijadikan sebagai awal pernyataan perang menghadapi teroris yang dipimpin oleh Usama bin Laden dari kelompok Al Qaeda. Kemudian peristiwa ini memunculkan implikasi yang banyak.

Yang amat penting adalah, paska pe-

ristiwa 11 Septmber Oleh Mas telah memunculkan 2 (dua) perang yaitu perang Iraq dan perang Afghanistan.

Akibatnya telah jatuh korban jiwa, menumpahkan darah tentara Amerika, meninggalkan cedera, luka perasaan serta kerugian harta benda dan lain-lain.

Dengan menciptakan dua perang, sulit untuk menghitung secara nyata segi akibat dua perang ini, tetapi tidak bisa tidak telah menimbulkan luka hati antara mereka yang terlibat korban jiwa dari dua perang ini mungkin hampir satu juta jiwa yang melayang, militer dan masyarakat sipil. Bagi bangsa Iraq ini merupakan derita yang tak terlarai, karena usai berperang 8 (delapan) tahun dengan tetangganya Iran dilanjutkan dengan perang Amerika bersama koalisinya.

Sama halnya bagi Afghanistan, perang ini merupakan rangkaian panjang dari perang sebelumnya, melawam Uni Sovyet, lalu perang antar kelompok karena politik intern negara mereka. Tidak bisa tidak inilah sebuah derita tanpa ujung. Dari darah yang tertumpah bukan hanya kalangan militer, tetapi juga anak-anak, kaum ibu dan wanita yang tidak berdaya.

Pandangan Chamsky Chamsky seorang pemikir dari Masachuset Institue Tekhnologi (MIT) mengatakan perang Amerika melawan teroris belum dapat disebut sebagai kemenangan Amerika dalam arti sebenarnya. Sebabnya perang di Iraq masih meninggalkan masaalah dan peraang di Afghanistan belum juga berakhir. Tambahan lagi perang ini menghabiskan uang yang tidak sedikit. Yang harus ditanggung oleh rakyat Amerika dan sekutunya.

Meskipun Presiden Barak Obama menyatakan kemenngananyaa dengan berhasil membunuh Usamah Bin Laden. sebagai pimpinaan Al Qaeda. Tapi perang Afghanistan belum tentu ujung pangkalnya.

Karena itu, perang yang diawali tahun

2001 paska 9 September 2001 belum juga berakhir Chamsky berpendapat perang ini harus segera diakhiri. Demikian Chamsky Ada yang menarik dalam hubungan opini Chamsky. Yaitu ada aspek tersembunyi dari persfektif perang ini. Di saat perang sudah terjadi dan belum berhasil timbul pemikiran.

Bahwa sesungguhnya mencapai sebuah tujuan dengan melakukan perang bukan way out. Perang dalam strategy hanyalah satu hal, tujuan perang satu hal yang lain lagi. Karena itu ada ungkapan perang adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan.

Antara kedua yang berperang kedua duanya salah satu jadi abu dan jadi arang. Al hasil hancur kedua duanya.

Apa yang kita cari dari peristiwa ini? Dapatkah harmoni kembali kita bangun? Rasa-rasanya inilah yang kita perlukan. Masa lalu Islam dan Amerika tidak bermasaalah. Kedua kalangan bisa bekerjasama. Kedua kalangan sudah menaggung resiko, luka darah dan nyawa. Bangsa Amerika pun harus melepas prajuritnya menjadi korban dari perang bertempur di Iraq dan Afghanistan. Lalu, konon di Amerika juga banyak tentara yang cedera dari perang di Iraq cacat seumur hidup.

Apa artinya ini? Jika kalangan Islam terus dimusuhi walau secara resmi hal itu dibantah, maka itu artinya perang akan terus berkelanjutan.

Akhirnya dua pihak yang beperang tidak dapat mencapai tujuannya. Satu menjadi arang satu menjadi abu.

Pada hal masa lalu Islam dan Amerika tidak ada perang. Yang ada kerjasama. Di masa PRRI dan Permesta, Amerika ikut menyerang dengan pesawat tempur armada laut Indonesia di Morotai Indonesia bagian Timur.

Pesawatnya tertembak jatuh kelaut, penerbangnya Allan Pope tertawan.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno memaafkan dan memulangkan Allan Pope dengan baik ke Amerika. Karena kita ingin

ud HMN

bersahabat. Ingin bekerjasama. Melupakan masalah yang mengambat dan menghadapi masa depan dengan sikap yang positif.

Terhadap Indonesia Amerika sudah banyak membantu dalam bidang pendidikan temasuk militer. Banyak Doktor yang mendapatkan pendidikan di Amerika. Indonesia berterima kasih dan mempercayakan pengolahan minyak PT Chevron di Duri Riau dan banyak lagi perusahaan Amerika di Indonesia.

Nostalgik sejarah.

Akhirnya peristiwa 9 September kita bangun dalam persfektif yang baru. Tembok kecurigaan harus runtuh. Mari kita berangka dari masa lalu kita untuk mengisi masa depan. Masa lalu yang tidak bermusuhan malahan bersahabat. Ungkapan mencapai tujuan dengan berperang bersenjata tidak akan membawa kemanangan.

Hasilnya hanya akan jadi arang atau jadi abu. Artinya tidak mengasilkan apa-apa.

Kita ingin nostalgia kita nyanyikan bersama kerinduan kita terhadap sejarah yang harmoni. Kalangan umat islam mempunyai landasan yang kuat untuk menghapus dendam dan kealpaan masa lalu terhadap siapapun. Kita menyambut sehangat hangatnya apa yang disampaikan oleh Presiden Obama dalam pidato radio mengenang perisrtiwa 9 September, yang mengatakan bahwa kita bersama masyrakat internasional yang membangun bukan menghancurkan.

Memang demikianlah. Masa depan harus kita pastikan berada pada jalan yang benar, yaitu masyrakat yang saling percaya, bersahabat dan tanpa kecurigaan. Khususnya umat Islam Indonesia tidak punya masalah dengan Amerika. Kita berterima kasih pada Amerika yang memberi peluang belajar, dari peran para Doktor itulah kini Indonesia membangun. Dimasa depan kita tetap menginginkan kerjasama seerat eratnya. Karena itu tembok kecurigaan harus runtuh!

Bubarkan Badan Anggaran atau KPK? KEMELUT politik antara dua lembaga negara berlanjut. Setelah sebelumnya muncul ide untuk menghapus Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, kini wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah, dalam rapat konsultasi DPR dengan KPK, Polri, dan Kejaksaaan, Senin, mengatakan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga “superbody” tidak lazim dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

“Dengan predikat sebagai lembaga super, KPK cenderung tidak mau diawasi, padahal dalam demokrasi prinsipnya adalah keterbukaan,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Namun saat itu, Ketua KPK Busyro Muqoddas menanggapi ide Fahri itu dengan santai. Busyro mengatakan bahwa ia beserta segenap jajaran pimpinan KPK lainnya tidak keberatan jika lembaga itu dibubarkan kembali oleh DPR, karena kelahiran KPK pun diprakarsai oleh Dewan.

“Apa boleh buat kalau memang mau dibubarkan. Kami juga hanya menjalankan amanat undang-undang.

Tidak ada masalah buat kami,” kata Busyro, yang sebelumnya sempat menolak undangan DPR untuk melakukan rapat konsultasi di Senayan.

Busyro juga mempersilakan Fahri dan partainya, Partai Keadilan Sejahtera, agar mengajukan usulan pembubaran KPK itu melalui jalur hukum, sehingga mekanismenya tetap konstitusional. Ia pun mengaku tak merasa terganggu dengan pernyataan Fahri di berbagai media yang mengusulkan pembubaran KPK. Sehari setelah rapat konsultasi digelar, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal pun angkat bicara dengan mengatakan bahwa pernyataan rekan sejawatnya itu merupakan pendapat pribadi dan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. “Ide pembubarannya bukan di

Dharnawati, yang tataran fraksi, Oleh Panji Pratama juga telah diperiksa F P K S oleh KPK. mempunyai Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis komitmen yang tinggi untuk menegaskan bahwa memberantas korupsi. Pernyataan itu (29/9), merupakan dinamika di Komisi III, pemanggilan terhadap para pimpinan kajian-kajian yang perlu didengar, Banggar tersebut tersebut bukan laporan-laporan dalam rapat dengar bersifat kelembagaan, karena mereka pendapat. Nanti kita lihat secara lebih yang diperiksa dipanggil sebagai perorangan dengan status sebagai jernih,” kata Mustafa.

Mustafa kemudian mengatakan saksi.

“Pimpinan Banggar itu diperiksa Fahri akan diberi peringatan oleh Dewan Syariah PKS karena sebagai saksi. Ini perorangan bukan pernyatannya tentang pembubaran lembaga Banggar yang diperiksa,” kata Johan.

KPK itu.

Setelah tiga kali diundang oleh “Peringatan kepada Fachri Hamzah berdasarkan tatib di fraksi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, partai, tidak selalu harus digunakan. pimpinan KPK akhirnya bersedia Silahkan tanya kepada Ketua Dewan hadir dalam rapat konsultasi DPR, Syariah soal peringatan itu,” kata Senin (3/10), bersama dua institusi Mustafa di Gedung DPR RI, Jakarta, penegak hukum lain yaitu Polri dan Kejaksaan.

Selasa.

“Pimpinan sepakat hadir karena isi Konflik antar lembaga itu bermula ketika KPK meminta keterangan surat yang baru itu menegaskan bahwa kepada pimpinan Badan Anggaran pimpinan Badan Anggaran tak akan DPR, Rabu (21/9), guna berada dalam pertemuan,” kata Johan mengklarifikasi keterangan dari Budi, Jumat (30/9).

Johan kemudian menepis tersangka kasus korupsi di bahwa pimpinan Kementerian Tenaga Kerja dan anggapan Transmigrasi yang menyatakan ada memenuhi keinginan Dewan itu aliran dana ke Badan Anggaran DPR. bukan karena plin-plan dengan Penjadwalan pemeriksaan sikapnya atau ada tekanan kepada terhadap dua Wakil Ketua Banggar, KPK. “Pimpinan KPK menganggap Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, berlanjut pada Rabu surat yang dilayangkan DPR itu untuk (28/9) setelah pihak KPK dan kepentingan masa depan masyarakat keduanya sepakat melanjutkan umum,” kata Johan.

Pengamat Politik Universitas Inpertemuan karena berkas donesia Effendi Ghazali menilai pemeriksaan mereka belum selesai.

Namun, pimpinan Banggar dalam persepsi publik posisi KPK kemudian berencana mogok lebih kuat daripada Badan Anggaran membahas RAPBN 2012 sebagai aksi DPR karena berdasarkan pengalaman protes atas pemanggilan KPK yang ada, pemberitaan media, serta hasil penelitian, terhadap sejumlah pimpinan Badan beberapa Anggaran itu, meskipun niat itu menunjukkan bahwa ada persoalan serius dengan banggar. kemudian diurungkan.

Pemanggilan pimpinan Banggar “Secara umum kalo dibandingkan oleh KPK dilakukan berdasarkan skornya 80-20 untuk KPK. Orang sudah keterangan dari Dharnawati, salah satu tau bahwa Banggar, terlepas dari siapa tersangka kasus dugaan suap atas yang ada di dalamnya, seringkali penyimpangan dana PPIDT di dianggap sebagai “terminal” Kemenakertrans, karena Banggar DPR penghasil uang untuk partai,” kata diduga terkait dengan dugaan kasus Effendi. suap pencairan dana PPID oleh Kuasa Menurut Effendi, peran Badan Direksi PT Alam Jaya Papua, Anggaran saat ini sudah tepat,

sehingga bukan fungsinya yang harus dibubarkan, tetapi justru praktik percaloan yang terindikasi marak dilakukan oknum di Badan Anggaran lah yang harus diberantas.

“Sekarang seolah sudah tahu sama tahu kalau ingin mengajukan proposal ke Banggar itu harus ada komisinya, seakan-akan semua kontraktor harus berurusan pada level hilirnya untuk menuju proyek yang dikuasai pihak tertentu,” kata Effendi.

“Kalaupun Banggar diminta dibubarkan, yang penting bukan soal pembubarannya tetapi penggantian sistem banggar yang lebih transparan dan lebih melibatkan publik,” katanya.

Sementara mengenai KPK, Effendi berpendapat bahwa saat ini masyarakat sedang mengadili apa yang kebetulan menjadi kasus oleh KPK. Padahal, yang terpenting menurutnya adalah bagaimana caranya membenahi sistem secara keseluruhan.

“Dengan pendekatan itu, maka kita sedang menyoroti masalah yang sebetulnya sifatnya hanya parsial, kebetulan saja pintu masuknya wisma atlet, tapi masalahnya masih banyak hal yang pasti terkait dengan banggar dan itu sudah menjadi rahasia umum,” katanya.

Sebelumnya muncul keraguan terhadap kredibilitas KPK terkait pertemuan para pimpinan lembaga antikorupsi itu dengan tersangka kasus wisma atlet, Muhammad Nazaruddin. Namun, keputusan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan bahwa empat pimpinan KPK tidak melakukan pelanggaran pidana mau pun etik terkait hal itu.

Effendi menilai saat ini mungkin ada orang yang memiliki persepsi bahwa KPK hanya berani terhadap banggar, sementara kasus lain belum tersentuh, namun secara umum Badan Anggaran citranya lebih jelek dari KPK. “KPK mestinya berdiri di atas semua orang, tanpa ada ketakutan terhadap kekuasaan,” tegas Effendi.

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Warga Tolak Deden Kosasih Jadi Lurah Bedahan Depok, Melayu Pos Para pendemo menolak duduknya Deden Kosasih di Kelurahan Bedahan sebagai lurah cukup beralasan. Menurut mereka, Deden Kosasih pernah duduk selaku Lurah Bedahan, orangnya tidak bermasyarakat dan otoriter, ini yang membuat warga Bedahan, Kecamatan Sawangan menolak Deden yang dilantik oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail (5/10) menjadi lurah bedahan.

Ratusan warga membentang poster yang berisikan seruan penolakan Deden jadi lurah.

Salah satu warga yang ditemui MP saat diminta tanggapannya, mengatakan, “Kalau Deden mengantor di Kelurahan Bedahan, sehubungan kantor milik masyarakat kalau dia memaksa harus mengantor, jangan berkantor yang sudah ada. Silahkan Deden berkantor di lapangan bola,” ujar Nasamaka yang juga salah satu ketua RW 07 di Bedahan.

Sementara itu, Bambang salah seorang anggota ormas se- Nasam HK bagai Ketua Pemuda Pancasila Ketua RW 07 di Kelurahan Bedahan menegaskan bahwa dirinya menolak Lurah Deden duduk menjadi lurah di Kelurahan Bedahan karena Deden pernah menjadi lurah pada tahun 2007 orangnya tidak bermasyarakat dan menyepelekan warga.

“Kami berharap Lurah Sahari masih tetap dipertahankan menjadi lurah Bedahan sebab orannya cukup loyal dan sosialnya tinggi kepada warga bedahan,” ujar Bambang. Lian S

Bangunan 4 lapis izin kantor 3 lapis No IMB: 261/P-IMB/S/TBT/ 2011 Tanggal 04-02/2011 di Jl Kamp Melayu Besar Blok A Persil No 21/KH Abd Syafei RT 001/03 Kel Kebon Baru. Untuk mengelabuhi warga, sisi kanan plang IMB dicopot agar tertutup dan tidak kelihatan jumlah lapis lantainya.

Apakah Kasudin P2B Jaksel Tidur di Ruangannya?

Bangunan Bermasalah Menjamur di Jakarta Selatan Jakarta, Melayu Pos Bangunan bermasalah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan semakin hari semakin menjamur saja.

Sepertinya Perda No 7 Tahun 1991 dan SK Gub No 1086 Tahun 1997 tidak berguna bagi sejumlah bangunan bermasalah di wilayah ini.

Kinerja Kasudin P2B Jakarta Selatan pun dipertanyakan.

Apakah ia tidur di ruangannya sehingga tidak tahu atau memang merestui sejumlah bangunan bermasalah ini sehingga pembangunannya berjalan tanpa penertiban?

Masyarakat menduga petugas P2B di kecamatan menerima upeti dari pemilik bangunan bermasalah, sehingga meski bangunan jelas-jelas melanggar aturan namun tidak mendapatkan tindakan penertiban dari aparat setempat.

“Lemahnya pengawasan membuat bangunan bermasalah di Jaksel jadi tumbuh subur. Para oknum cincaicincai dengan pemilik bangunan,” tegas warga, belum lama ini.

Menurut warga, jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut kemungkinan besar pembenahan tata kota dan target dari retribusi perizinan bangunan tidak akan tercapai. Warga mendesak Kadis P2B DKI Jakarta turun tangan untuk menindak bangunan yang bermasalah.

“Sudah selayaknya kadis langsung turun tangan kalau petugas di tingkat sudin dan kecamatan mandul,” tegasnya.

“Bagi petugas yang memang ikut bermain sudah selaknya mendat sanksi yang tegas,” tambahnya.

Seperti bangunan yayasan berkonstruksi besi baja berIMB rumah tinggal di Jl M Kahfi I No 83 RT 09/06 sebelumnya sudah disegel namun pembangunannya berjalan kembali, untuk mengelabuhi warga plang kuningnya pun dipindahkan ke dalam agar tidak kelihatan, rumah tinggal 2 lapis tanpa IMB Jl Jagakarsa (Gang Nusa Indah II) RT 003/02 Kel Jagakarsa, Kec Jagakarsa, bangunan rumah tinggal 2 lapis tanpa IMB Jl Moch Kahfi II No 38 A Kec Jagakarsa, kontrakan 17 unit tanpa IMB Jl Rindang RT 011/01, Kel Cipedak Kec Jagakarsa, kontrakan tanpa IMB Jl Radio No 19 RT 007/19 Kel Cipedak, Kec Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Hal yang sama terjadi di Kecamatan Setiabudi, bangunan rumah kost tiga lantai tanpa IMB di Jl Perintis I No 1 Setiabudi sebelumnya sudah disegel, kini segelnya pun dicopot oleh pemilik tanpa ada tindakan dari P2B Setiabudi dan bangunan kost lima lantai ber-IMB kantor tiga lapis di Jl Karet Raya II No 20. Menurut bandar kos-kosan ini mereka sudah memberikan upeti kepada petugas P2B setempat.

Afdal aparat P2B Setiabudi saat dikonfirmasi belum lama ini, mengatakan bangunan tersebut sudah memiliki IMB. “Bangunan itu sudah memiliki izin. Suruh saja pemiliknya memasang plangnya,” katanya santai.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Tebet, seperti bangunan 4 lapis izin kantor 3 lapis No IMB: 261/P-IMB/S/ TBT/2011 Tanggal 04-02/2011 di Jl Kamp Melayu Besar Blok A Persil No 21/KH Abd Syafei RT 001/03 Kel Kebon Baru, Kec Tebet, bangunan proyek rumah tinggal 3 lapis izin rumah tinggal 2 lapis No PIMB: 00233/PIMB/S/TBT/2/2011 Tanggal 28-01-2011 di Jl Bukit Duri Utara No 38, Kel Bukit Duri, Kec Tebet, Bangunan tiga lapis izin rumah tinggal 2 lapis No PIMB: 02026/PIMB-PB/S/2010 Tanggal 30-08-2010 di Jl Tebet Raya No 91 A, Kel Tebet Timur, Kec Tebet, Bangunan 3 lapis izin rumah tinggal 2 lapis No IMB:12479/ IMB/2010 Tanggal 02-11-2010 di Jl Asem Baris Raya No 123 Kel Kebon Baru, Kec Tebet, Bangunan 2 lapis tanpa IMB di Jl Tebet Raya No 96 , Tebet Timur, Tebet dan Bangunan rumah tinggal 2 lapis tanpa IMB Jl Dr Saharto, Tebet. Mario

Serumpun

Ratusan Warga Demo di Kantor Bupati Bogor Bogor, Melayu Pos Akibat lahan untuk mencari nafkah ditutup, ratusan Warga Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor lakukan demo besar-besaran ke Kantor Bupati Bogor pada Kamis (6/10) lalu dengan menupangi sepuluh bis berukuran besar. Mereka menuntut Bupati Bogor untuk membuka kembali aktivitas galian pasir milik PT SCA dan AGB yang disegel petugas beberapa waktu lalu.

Merasa dipermainkan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dinilai saling tuduh dalam melakukan penyegelan, secara serentak warga beramai-ramai mendatangi kantor KLH dan setelah mendapat informasi dari petugas KLH merekapun mengontrog Kantor Bupati Bogor di Cibinong. Menurut warga, mereka mendapat penjelasan dari salah seorang deputi di KLH, kalau kewenangan untuk menutup galian ada di pihak Pemkab Bogor.

“Saat kami datang ke KLH, salah seorang deputi di KLH mengatakan, kewenangan untuk menutup galian ada di Pemkab Bogor. Tapi waktu kami datang ke Pemkab Bogor, mereka tidak bisa berbuat apaapa. Jadi, kami ambil sikap untuk membuka kembali galian pasir walau proses banding putusan PTUN masih berjalan,” ungkap Kepala Dusun 03 Desa Mekarsari, Didi Rosidi seusai proses mediasi dengan pihak Pemkab Bogor di Aula VIP Gedung Tegar Beriman Pemkab Bogor.

Dalam aksi tersebut, tak ketinggalan para ibu yang membawa serta anak-anaknya dan mereka mengharapkan dibukanya kembali galian yang sudah sejak lama berdiri. “Kalau galian itu ditutup, keluarga kami mau makan apa. Sebab, suamisuami kami tidak lagi bekerja di galian, padahal di situlah tempat pecaharian kami. Akibat galian ditutup sekarang ada warga yang dikejar-kejar oleh petugas bank keliling karena tidak bisa bayar hutang,” tutur Kartini (60).

Kartini dan sejumlah kaum ibu lainnya memohon agar Pemkab Bogor memperbolehkan galian pasir yang berada di lingkungannya itu beropasi kembali. “Kami memohon kepada Bapak Bupati agar lebih menyayangi warga pribumi yang butuh pekerjaan, bukan hanya mendengarkan suara warga pendatang yang berada di komplek Perumahan Puri,” tuturnya yang diamini Ade (50) yang juga turut dalam aksi tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor, Asep Suleman, meminta warga bersabar sampai proses hukum selesai. Sebab meskipun didesak untuk memperbolehkan aktivitas pertambangan kembali berjalan, pihaknya tidak bisa menjanjikan apapun kepada warga. “Aspirasi ini kami terima dan akan kami sampaikan kepada Bupati,” katanya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, Tb Luthfi Syam, menjelaskan, kalau galian pasir tersebut tidak ditutup, melainkan dihentikan sementara waktu.

Menurutnya, galian dapat dibuka kembali setelah perusahaan memenuhi rekomendasi pemulihan lingkungan sesuai petunjuk KLH. “Galian tersebut tidak ditutup, hanya dihentikan hingga memenuhi tiga syarat utama. Yakni pemulihan lingkungan sesuai petunjuk Kementerian Lingkungan Hidup, melengkapi kegiatan pertambangan dengan dokumen UKLTL dan melakukan pemantauan lingkungan per-

tambangan bersama instansi yang membidangi masalah lingkungan hidup,” jelasnya.

Persoalan galian pasir yang berada di Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor itu sebelumnya dipicu oleh keberadaan warga Komplek Perumahan Puri yang mengalami kesulitan air. Sedangkan warga yang berada dekat dengan lingkungan galian relative tidak kesulitan air karena mendapat pasokan dari dua perusahaan galian tersebut.

Dengan dasar tersebut warga perumahan mengadukan hal itu ke Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk mendesak KLH mengkaji ulang perijinan galian pasir PT SCA dan AGB karena dituduh telah merusak lingkungan.

Mendapat pengaduan dari Walhi, akhirnya KLH melakukan penyegelan yang pertama walau pada akhirnya warga nekad membuka kembali segel tersebut.

Sejak kejadian itu, KLH mengirimkan rekomendasi kepada Pemkab Bogor agar menyikapi galian pasir tersebut. Rekomendasi itulah yang dijadikan acuan Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk mengeluarkan surat pemberhentian sementara hingga penataan lingkungan tuntas dilakukan pihak perusaha galian.

Namun, PT SCA dan AGB bukannya memenuhi rekomendasi untuk melakukan perbaikan lingkungan, malah pihaknya menggugat surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung. Pengusaha beralasan aktivitas yang mereka lakukan telah mengantongi ijin lengkap dari Dinas ESDM Kabupaten Bogor. Sedangkan proses peradilan di PTUN dimenangkan pihak Pemkab Bogor setelah PTUN menolak segala sksepsi penggugat. Sementara itu PT SCA dan AGB terus berupaya dengan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta paska kekalahannya di PTUN Bandung. Sep/Tinus/Ril

Pimpinan Beserta Seluruh Jajaran

PEMERINT AH KABUP ATEN B OGOR PEMERINTAH KABUPA BOGOR Mengucapkan Selamat

HARI ULANG TAHUN KE – 66 TENTARA NASIONAL INDONESIA Tanggal 5 Oktober 2011 “Dengan keterpaduan dan profesionalisme, TNI bersama komponen bangsa siap menjaga dan menegakan kedaulatan serta keutuhan NKRI” BUPATI RACHMAT YASIN

WAKIL BUPATI KARYAWAN FATHURACHMAN

SEKRETARIS DAERAH Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si

3 Lintas Metro 2011, Urus Akta Murah & Gampang di Kecamatan JAKARTA - Sudah lama warga Jakarta Utara banyak mengeluhkan pengurusan akta karena lama dan mahal.

Selain itu, masih banyak warga Jakarta Utara yang belum begitu mengetahui bagaimana mengurus akta karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Edison Sianturi, tidak pernah dapat ditemui bila kami ingin berusaha mendapatkan solusi dan jawabannya atas hal ini. Tapi sekarang warga sudah mendapatkan angin segar oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Purba Hutapea. Purba mengatakan bahwa kelonggaran ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No 472.11/3444/SJ, tertanggal 13 September, yang menyebutkan adanya kelonggaran atau dispensasi pencatatan kelahiran hingga akhir 2011. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk, pembuatan akta kelahiran selama 60 hari setelah kelahiran di kecamatan gratis, 60 hari sampai setahun dikenakan denda Rp 10.000, sedangkan lebih setahun harus melalui proses pengadilan.

“Kabar baiknya, surat menteri ini memberi dispensasi bagi masyarakat yang anaknya sudah berusia lebih setahun dan belum punya akta,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10). Seperti banyak diketahui, proses Pengadilan Negeri untuk mengurus akta kelahiran seringkali dikeluhkan terutama bagi masyarakat Jakarta Utara karena lama dan mahal. Tak tanggung-tanggung biaya yang dipatok dalam sidang akta kelahiran maksimal Rp 1 juta per akta, tergantung putusan hakim.

Bendahara Umum LSM LPPH, Kalaus Naibaho SH, mengatakan bahwa pemerintah sudah cukup membuat hati warga Jakarta Utara cukup senang karena program ini.

“Tapi pemerintah harus melaksanakan program ini secara mudah, akta kelahiran itu kan hak semua warga,” lanjutnya.

Kalaus juga menambahkan harusnya ini menjadi program yang baik, jadi jangan sampai dipersulit lagi syaratnya.

Menurutnya, masih banyak warga yang melahirkan dengan bantuan dukun beranak, sehingga mereka tidak punya surat pengantar.

Kelonggaran diberikan hingga batas waktu 31 Desember 2011. Jika warga yang mengurus keterlambatan akta lahir milik anaknya pada 2012, maka harus kembali melalui proses pengadilan. “Warga manapun orangtuanya, jika lahir di Jakarta maka bisa dibuatkan akta kelahiran karena menganut Locus Delicti atau tempat dimana terjadinya kelahiran.”

Adalah persyaratannya sebagai berikut: 1. Surat bukti kelahiran dari Puskesmas atau bidan. 2. Laporan kelahiran dari Kelurahan. 3. Surat bukti pernikahan orangtua. 4.

Fotocopy KTP dan KK orangtua. 5. Saksi sebanyak 2 (dua) orang. 6. Denda Rp 10.000.

“Kecamatan harus sosialisasi kepada warga mengenai pemutihan ini, karena banyak warga yang belum mengerti, mereka baru tahu akta itu penting saat mau mendaftar sekolah dasar,” tambahnya lagi. Las/WL

Warga Dari Tiga Kelurahan Berdemo Tuntut Kepastian Ganti Rugi BOGOR - Puluhan warga beramai-ramai berunjuk rasa di halaman Balaikota Bogor pada Kamis (6/10) lalu. Mereka mengaku dari tiga kelurahan yang ada di Kota Bogor, yakni Kelurahan Sindangsari, Harjasari dan Muarasari. Demo tersebut mereka lakukan akibat terkatung-katungnya penyelesaian pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah hak milik mereka yang terkena proyek Tol Bogor Cianjur Sukabumi (Bocimi).

Mereka menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah inkar janji dan tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pembebasan lahan mereka. Terbukti sampai saat ini belum adanya kesepakatan harga tafsiran tanah yang terkena proyek Tol Bocimi.

Dalam tuntutannya, warga meminta kepastian dan segera dilakukan secepatnya kesepakatan ganti rugi untuk tanahnya. Selain itu warga juga mendesak Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk membuka data tim penafsir yang menjadi acuan musyawarah dalam pembebasan lahan yang akan dijadikan Tol tersebut.

Menurut Ketua Paguyuban Warga Terkena Proyek Tol Bocimi dari tiga kelurahan, Ade Hermawan, mengatakan, tafsiran harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan dinilai lebih murah. “Harga tafsiran tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, malah tawaran harga yang di Kabupaten Bogor lebih menjanjikan.

Masa di kota hanya mendapat penggantian 1,7 kali dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), sedangkan di wilayah Kabupaten Bogor seperti di Desa Cimande Hilir dan Ciherang Pondok bisa mencapai 7-8 kali NJOP. Masa harga tanah di kota lebih murah dari kabupaten,” katanya.

Masih menurut Ade, mestinya dengan meningkatnya nilai inflasi dari tahun 2009 hingga 2011 ini dijadikan kajian ulang tafsiran harga. “Sedangkan harga tertinggi di pinggir Jalan Raya Tajur Sindangsari Cuma dihargai Rp 3,5 Juta, padahal kini disana sudah mencapai Rp 5 Juta permeter,” ungkapnya.

Sementara menurut Wakil Ketua P2T, Ade Syarif Hidayat dalam tanggapannya menjelaskan, bahwa nilai tafsiran harga tersebut memang dilakukan pada tahun 2009 dan penunjukan tersebut dilakukan langsung Kementerian Pekerjaan Umum. “Nilai tafsiran lahan dirujuk langsung dari pusat, kami hanya mempasilitasi saja. Memang kami akui ada sebagian lahan yang sudah dilunasi hingga bulan Agustus 2011 ini, dan ada juga yang belum terlunasi hingga sekarang.

Jadi mengenai kesepakatan harga, itu merupakan kewenangan pusat, kami tidak menyimpan dana ganti rugi seperakpun,” paparnya. Sep/Tinus/Ril

Dana Peliputan Digondol Wartawan Harian TANGSEL - Seiring dengan acara kampanye di lapangan Cilenggang (09/10) pasangan Calon Gubernur Banten, yang sempat diguyur hujan, iring-iringan kendaraan bermotor melaju menuju tempat pelaksanaan acara kampanye. Hasil investigasi MP kepada peserta yang menggunakan kendaraan bermotor, dengan atribut kaos dan bendera partai yang dibawa, salah satu anggota masyarakat mengaku dibayar untuk uang bensin sebesar sepuluh ribu rupiah, dan dijanjikan untuk mendapatkan tambahan kembali uang kampanye dari tim sukses yang mengajaknya.

Tim MP, beserta wartawan mingguan lainnya tidak ketinggalan untuk meliput di acara tersebut, walhasil, dari sekian banyak wartawan harian dan mingguan, dana peliputan dari wartawan dititipkan oleh tim sukses kepada salah satu wartawan harian. Ironisnya, mereka menolak untuk memberikan dana peliputan kepada wartawan mingguan dengan alasan wartawan mingguan “bodrek”.

Amanat UU pers No 40 tahun 1999, sekiranya harus dimaknai lebih dalam oleh aparatur di Tangerang Selatan terlebih oleh yang mengaku wartawan, ini menjadi naif adanya jika seorang wartawan harian tidak mengerti UU pers No 40 th 1999 yang selama ini menjadi payung hukum mereka bekerja.

Bahkan sempat terjadi adu argumentasi yang berujung dengan sedikit kisruh, namun senada dengan hal tersebut, wartawan mingguan tetap pada intergrasinya untuk menulis dan mengkiritisi untuk menjaga profesionalismenya yang tidak tergiur dengan uang dana peliputan dengan tujuan demi meningkatkan popularitas pasangan calon gubernur yang akan berkompetisi pemungutan suara ditanggal 22 oktober nanti. Heri/Lian/Jun/Rahmat

Serumpun

4 Singkat Metro

Mahasiswa menggelar aksi demo di depan kator Walikota Jakarta Barat. Mereka mendesak agar Sudin P2B Jakarta segera menertibkan bangunan bodong/liar.

Job P2B Bangunan Bodong Atau Liar

Kasudin P2B Jakbar Didesak Mundur Dari Jabatannya

JAKARTA - Puluhan mahasiswa Mercubuana mengaku dari Front Indonesia Semesta Gerakan Mahasiswa Bongkar Korupsi menggelar aksi demo di depan kantor Walikota Jakarta Barat, (26/9). Para mahasiswa mendesak agar Kasudin P2B Jakarta Barat agar mundur dari jabatannya karena tidak becus menertibkan bangunan bermasalah.

Menurut para pendemo, bangunan tanpa IMB, bangunan yang digunakan tanpa IPB dan atau KMB semakin hari semakin marak saja namun tidak ada tindakan penertiban yang dilakukan oleh Sudin P2B Jakarta Barat, bahkan pembangunannya terindikasi dibiarkan.

“Kami meduga kuat ada indikasi suap dan aksi pembongkaran pun banyak yang rekayasa. Oleh karena itu sudah selayaknya agar Walikota segera memecat Kasudin dan jajarannya,” kata mahasiswa dalam orasinya.

Pendemo mengatakan, jika Marbin tidak dipecat, mahasiswa akan kembali beraksi dan menggelar aksi demo besar-besaran. “Kalau mau kita cek pasti ada ratusan bahkan ribuan bangunan bermasala di Jakarta Barat, yang anehnya posisi Jabatan P2B aman-aman saja. Ada apa ini?” ujar Andre bertanya.

Kepada Melayu Pos Andre menjelaskan, di Seksi Kecamatan Cengkareng bahwa pembongkaran bangunan di Jalan Cenderawasi No 7 Cengkareng Barat Jabatan Hariady sebagai penertiban diduga kuat sudah menerima uang dengan nilai sembilan juta rupiah dari kolega kerja sama untuk pengamanan bangunan bodong atau liar agar tidak ditertibkan.

Penertiban bangunan adalah salah satu fungsi dan tugas pokok dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan sebagaimana diatur dalam SK Gub No 123 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja DPPB Propinsi DKI Jakarta.

Pasal 282 Perda 7/2010 bahwa setiap pembangunan atau bangunan yang tidak memiliki izin atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin membangun atau menggunakan bangunan harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan dalam perda tersebut.

Surat yang diterima dan temuan Melayu Pos, 1. Surat hasil peninjauan lapangn lanjutan data Pengelola lingkungan hidup nama kegiatan PT Adhimix precast Indonesia Jl Lingkar luar barat No 14. Kembangan Utara Jakarta Barat Syarat administrasi Perizinan IMB dan IMP (Bangunan dan Bangunan Prasarana) tidak ada data. 2. Surat Rukun Warga 08 (RW 08) Ketua RT 001 dan Tokoh Masyarakat tanggal 28 Maret 2011 No 11/08/11. Penting dengan hal keberatan Warga sehubungan dengan kegiatan pembangunan yang berada di wilayah kami RT001/08 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat kegitan pembangunan yaitu Pemagaran, pengurukan, pemasangan tiang pancang. Kami selaku RT dan RW merasa kebertan dan tersinggung karena tanpa kordinasi dengan kami maka kami mengharapkan P2B dan Sudin Perizinan Bangunan Jakarta Barat meninjau kembali/memberhetikan kegiatan tersebut agar berkordinasi dengan kami mendirikan bangunan di Jl Kembangan Selatan RT 001/08 Kembangan sudah dilaksanakan P2B penyegelan. 3 Pemantau lembaga dan Aparatur Negara Republik Indonesia (Plang-RI) mengirim surat No 126/PRI/P/IX/2011.Kepada Yth Kepada Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Prov DKI Jakarta di dalam surat Plang-RI Kinerja Kasudin Pengawasan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Barat dan Jajarannya yang memprihatinkan dari dasar dasar Hukum penertiban bahwa kegiatan mendirikan bangunan sudah seratus dua puluh hari kerja yang ber alamat Sentra Bessnes Komplek Daan Mogot Baru Kalideres Jakarta Barat.

Tidak menunjukan Plang IMB maka kami beranggapan tidak memiliki izin. Dari imformasi yang kami temukan bahwa Rencana Tata kota/masyarakat bahwa penggunaan tanah peruntukan untuk fasum.

Lokasi bangunan izin rumah tinggal dibangun lima lapis alamat komplek Hankam Joglo Kembangan. Mendirikan Bangunan tidak menunjukan plang IMB diduga tanpa izin mendirikan bangunan di Jalan Raya Hankan No 1A komplek Hankam Joglo Kembangan. Albert H

Aneh???? Sidak Anggota DPRD Menggunakan Surat TANGSEL - Kalimat inspeksi mendadak merupakan kata yang harus dipahami secara utuh, sidak merupakan akronim dari Inspeksi Mendadak, hal yang aneh jika kalimat ini tercantum dalam surat yang dilayangkan oleh anggota DPRD Tangsel kepada Walikota Tangerang Selatan, apakah ini bagian bahasa politik yang menggunakan bahasa Inspeksi Mendadak, atau ada makna tersirat, dengan foto copy bisa ada di proyek, gedung lingkuangan hidup, gedung DPPKAD, gedung Bina Marga dan SDA. Menurut kamus Bahasa Indonesia Online inpeksi merupakan kata benda yang mempunyai arti pemeriksaan dengan seksama, pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dsb , jadi menurut kamus Bahasa Indonesia Online Inpeksi mendadak mempunyai arti inspeksi yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Referensi: http:// kamusbahasaindonesia.org/ inspeksi/mirip#ixzz1aMZgkzg7, Dalam bahasa surat tersebut pertinggal disampaikan kepada Dinas Tata Kota dan Pemukiman Tangerang Selatan, ditandatangani oleh salah satu ketua DPRD Komisi D dan sekaligus ditandatangani oleh ketua DPRD jadi terasa aneh jika surat ini bersifat penting dan perihal mengenai inspeksi mendadak.

Hasil temuan foto copy surat MP di Proyek Gedung DPPKAD yang di pegang oleh mandor, tentu perlu diduga ada makna tersirat dari makna surat tersebut yang sebenarnya. Ini merupakan hal yang perlu dicermati oleh Walikota Tangerang Selatan khususnya, penggunaan administrasi surat menyurat dalam hal Inspeksi Mendadak, dan umumnya Anggota DPRD Tangsel tentang pengunaan makna arti sebenarnya tentang Inspeksi Mendadak, serta perlu menelaah lebih jauh tentang arti pentingnya foto copy inspeksi mendadak itu ada di tangan mandor proyek.

Heri/Jun

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Kebebasan Pers Dikebiri

Pagu Anggaran Proyek Tidak Jelas Tangerang Selatan, Melayu Pos Lagi-lagi tentang kebebasan pers yang sedang diuji untuk pembenaran adanya. Bahwa dinas sosial mencoba melakukan hal tersebut. Dengan surat yang sifatnya himbauan yang yang dipajang di pos satpam dinas sosial paramadi DKI Jakarta yang berlokasi di jalan AMD Babakan Pocis, memberikan himbauan yang terkasan wajib dilaksanakan oleh aparatur di kantor Panti Sosial Pamardi Putra Khusnul Khotimah DKI Jakarta, serta mandor yang sedang mengerjakan proyek di sana.

Pasalnya, dengan adanya proyek peningkatan sarana dan prasarana, rehab gedung panti sosial ini terkesan mandor tidak bisa memberikan keterangan ini disebabkan atas surat edaran tertanggal 27 juli 2011 yang ditujukan kepada para kepala panti sosial lingkup dinas sosial provinsi DKI Jakarta, isi surat tersebut “bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjaga halhal yang tidak diinginkan, diberitahukan kepada saudara untuk tidak memberikan izin peliputan dalam bentuk apa-

“Bapak liat aja acuannya di situ, acuannya aja di lihat, kita punya atasan nah gitu” pun kepada seluruh media, sebelum mendapatkan izin atau petunjuk dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta”

demikian isi surat ini adanya ditempel di kantor satpam pintu masuk.

Adapun mengenai yang bertanda tangan pada surat itu adalah Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta H. Kian Kelana NIP 19581141982081001 tanpa tembusan kepada pihak yang terkait.

Ini merupakan hal yang perlu disikapi oleh insan pers, bahwa kebebasan pers sudah dikebiri oleh Sekelas Kepala dinas Sosial DKI Jakarta. Bahkan petugas yang berjaga di pintu masuk (red Satpam) terkesan arogan untuk seolaholah pihak kepala panti dan pegawai dipanti pun tidak bisa dikonfirmasi dengan alasan surat edaran tersebut.

“Bapak liat aja acuannya di situ, acuannya aja di lihat, kita punya atasan nah gitu,” tegas petugas penjaga, sambil marah-marah dan menunjuk nunjuk ke arah tempat di tempelnya surat edaran tersebut, sambil meninggalkan MP. Lagi-lagi tentang amanat undang-undang pers No 40 tahun 1999, pasal 2 menyatakan dengan tegas kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokratis, keadilan dan supermasi hukum.

Pada prinsipnya yang harus dan wajib diketahui bahwa bunyi pasal 18 UU No 40 TH 1999 sudah ada sangsi tegas pidana bila ada yang menghalangi kebebasan pers.

Dengan demikian Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta H. Kian Kelana harus bisa mempertanggung jawabkan atas isi surat edaran tersebut. Heri/Jun

Temu Kangen Putra/i AKRI Ampera Kemang Jakarta Bogor, Melayu Pos Angkatan tujuh puluh menyelenggarakan kegiatan reunian yang bertempat di Wisma Agro Muncar, Cipayung, Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus mensosialisasikan mengenai persaudaraan yang saat ini mulai mendatangkan kecurigaan antara masyarakat satu sama lain saling menghormati dan menghargai.

Sutan H Siregar ketua pelaksana mengatakan saat ini anak-anak purnawirawan tersebut mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan komplek AKRI Kemang Jakarta. Selain itu anakanak purnawirawan ingin menciptakan suasana yang harmonis di antara masyarakat agar kedepannya tidak ada lagi konflik dan permasalahan yang terjadi di wilayah lingkungan masyarakat. Lian S

Foto: Gurning

Indikasi korupsi pada salah satu pekerjaan proyek rehab berat SDN 03 Cikini Jakarta Pusat yang mana pengerjaan rehab yang dikerjakan oleh PT RAJIMMY BERSAUDARA tersebut menggunakan material bekas pada reng flafon dan juga untuk flafon.

Kasudin Dikdas Jakpus Perintahkan Sejumlah Kepsek di Jakpus Buat Tanda Terima Fiktif Jakarta, Melayu Pos Terkait dengan dugaan korupsi di tubuh Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat menyangkut hal pengadaan barang untuk beberapa sekolah, yang mana para Kepala Sekolah (Kepsek) di Jakarta Pusat menandatangani tanda terima fiktif atas pengadaan sejumlah barang tersebut. Tanda terima fiktif tersebut atas perintah Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pendidikan Dasar (Dikdas) Kota Administrasi Jakarta Pusat Zainal Soleman melalui Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Alex Ismail.

Kepada Rindu H Pakpakan, Ketua Umum DPP Aliansi PSP SBY-Boediono di Jakarta, sejumlah Kepsek mengakui bahwa mereka terpaksa menandantangani tanda terima pengadaan fiktif tersebut karena takut dipindahkan ke tempat lain.

“Kami terpaksa tandatangani tanda terima fiktif itu atas perintah Pak Kasudin melalui Alex Ismail, karena kami takut dipindah,” ujar Rindu menirukan pengakuan sejumlah Kepsek di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dijelaskan Rindu, pada tahun 2010 lalu ada sejumlah pengadaan di Sudin Dikdas Jakarta Pusat, di antaranya pengadaan meja dan kursi belajar. Tetapi, berdasasarkan hasil pengecekannya di lapangan, ternyata sebagian fiktif.

Pada salah satu SDN di Kebun Kosong, Kemayoran, salah seorang Kepsek terpaksa menandatangani tanda terima meja dan kursi, padahal mejanya tidak ada. Sementara sejumlah kursi yang dikirim rekanan terpkasa ditumpuk begitu saja, karena tidak bisa difungsikan.

Berdasarkan data anggaran Sudin Dikdas Jakarta Pusat, setiap tahun ada pengadan sejumlah barang. Pengadaan barang ini diduga kuat sebagian besar fiktif, tumpang tindih dengan tahun-tahun sebelumnya, dan harganya dimarkup sampai 100 %.

Diberitakan sebelum-

nya, berdasarkan fakta dan data, Sudin Dikdas Jakarta Pusat merupakan sarang korupsi. Hal tersebut terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, memvonis dua pejabat Sudin Dikdas Jakarta Pusat terlibat tindak pidana korupsi.

Dan atas putusan itu, Jefrry Sitorus dan Kristoper dipecat sebagai pegawai Pemda DKI Jakarta. Sedangkan “Marlina” kini masih dalam pemeriksaan petugas Tipikor Polda Metro Jaya, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Modus operandi pembobolan uang negara di Sudin Dikdas Jakarta Pusat dilakukan secara sistimatis, mulai dari mark-up hingga pengaturan rekanan pemenang.

Pengadaan alat penghancur kertas dimenangkan PT Torus Jaya dengan penawaran Rp 1.916.385.900 (97,95% dari HPS 1.956.418.750,-).

Pengadaan 143 set mesin penghancur kertas terjadi mark-up 100 % dari harga pasar. Harga Penghancur kertas dengan kapasitas kertas 18 lembar (A4/70 gram), jenis potongan kertas “strip out”, dan ukuran potongan kertas 3,9 mm, dan dapat menghancurkan kartu kredit, staples,paperclip, CD dan CD besar dengan celah memasukkan kertas 240 mm, harganya hanya sekitar Rp 5 juta/ set. Sehingga harga 124 set alat penghancur kertas sepesifikasi tersebut hanya Rp 750 juta, sudah termasuk PPN 10 % dan keuntungan perusahaan 10 %.

Pengadaan Laptop/Notebook dimenangkan oleh CV Brillian Berkarya dengan penawaran Rp 2.318.976.000,(95 % dari HPS Rp 2.440.682.464,- ). Berdasarkan Spesifikasi Laptop/Notebook dengan spesifikasi i3-330 m,RAM Min 2GB DDR3 SDRAM1333MHz, up to 8 GB 108db, DVD RW, Monitor 14" High Definition WideLED anti-glare display. Hardisk 320 GB HDD,5400 RPM with antishock system,8db cut/boost @100HZ,SKHz Webcam, Wifi, Bluetooth. Windos 7 Pro

(orginal) harganya hanya Rp 5.265.000,-/ set. Sehingga total harga untuk 128 set Notebook adalah Rp 673.920.000,-.

Sedangkan printer Laser jet, dengan spesifikasi Print speed minimum 18 ppm, resolution minimum up to 1200 dpi effective output, Hight speed USB 2.0, input capacity 150 sheet cassette harganya hanya Rp 2.940.000,-. Sehingga total harga untuk 128 set laser jet adalah Rp 367.320.000,-.

Total pengadaan Notebook dan printer laser jet adalah Rp 1.041.240.000.

Pengadaan Alat Peraga Matematika berbasis IT tingkat SD dimenangkan PT Thevi Tri dengan penawaran Rp 4.311.879.000 (96,99% dari HPS Rp 4.445.356.296,15). Pengadaan Laboratorium Sains untuk SD/SMP berbasis IT dimenangkan oleh PT Maxindo Bintang Teknika dengan penawaran Rp 2.808.443.000,(96,99% dari HPS Rp 2.895.331.197,-).

Pengadaan Meja /Kursi Laboratorium dimenangkan oleh PT Sardo Mitra Sejati sebesar Rp 4.683.496.400 (95% dari HPS Rp 4.929.789.986,-).

Terima Suap Selain berbagai tindak pidana dugaan korupsi tersebut, Zainal Soleman dan sejumlah pejabat lainnya, serta sekitar 60 Kepsek juga diduga menerima suap dari salah satu penerbit buku berinisial “E”.

Modus operandi suap ini dengan membiayai sejumlah pejabat di jajaran Sudin Dikdas di 5 wilayah Kota berwisata ke sejumlah daerah, dan luar negeri.

Rindu mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi sejumlah LSM, Studi Banding ke berbagai daerah dan luar negeri itu dibiayai oleh salah satu penerbit buku pelajaran”E”. Dan mereka yang pergi ke luar negeri tersebut antara lain; Kepsek SDN se Kecamatan Kemayoran yaitu Kepala SDN Kebon Kosong, Harapan Mulia, Cempaka Baru, Serdang, Sumur Batu, Kemayoran dan Utan Panjang.

Mereka yang berangkat ke Thailan pada (5/7/2011) adalah Kasi Pendidikan SD, Kasi Dinas Dikdas Kec. Kemayoran dan Pengawas SD. Mereka berangkat dengan pesawat Garuda dari Bandara Soekarno Hatta menuju Thailan.

“Berdasarkan hasil pengecekan mengenai izin bepergian ke luar negeri, ternyata tidak mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dr. Ing. H. Fauzi Bowo,” ungkap Rindu yang dapat pengharagaan dari Kapolda Metro Jaya dalam pemberantasan korupsi.

Dijelaskan, LSM Masyarakat Terpadu yang dipimpin Mangatas Silaban telah menginvestigasi keberangkatan Kepala SDN Pulogadung dan SDN Jati ke Jogyakarta yang menggunakan 7 bus, (12/2/ 2011). Mereka yang pergi ke Jogyakarta itu terdiri dari guru-guru, Kepala SDN dan Kasi Dinas Dikdas Kecamatan.

“Mereka yang berangkat itu adalah Kepala SDN yang membeli buku dari penerbit “E”. Kepala SDN Jati 04 yang membeli buku dari penerbit “Berlian” tidak diikutkan.

Kenyataan tersebut dikuatkan dari hasil investigasi dan monotoring LSM LPKPI dan PEKA ke sekolah-sekolah SDN Pulogadung dan SDN Jati (14/2/2011). Dan ternyata sekolah dikunci dan murid pun tidak ada yang masuk belajar,” jelas Pakpahan.

Tukang bangunan yang sedang mengerjakan pekerjaannya di dalam ruangan kelas mengatakan, Kepala SDN dan guru-guru sedang pergi ke Jogyakarta dan murid libur.

Dijelaskan Rindu, berdasarkan UU. No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, bagi PNS yang menerima suap, maka sudah masuk ranah gratifikasi pada Pasal 12b ayat (1), yang menyebutkan bahwa gratifikasi meliputi yaitu pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman

tanpa bunga, ticket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, serta fasilitas lainnya.

“Bila diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap sebagai “Suap” kena pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta, “ jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan, Kepala SDN dari Kecamatan Tambora berangkat ke Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara difasilitasi penerbit buku berinisial “E”. Mereka yang berangkat yaitu dari Kepala SDN Angke, SDN Pekojan, SDN Tambora, SDN Tanah Sereal, SDN Jembatan Besi, SDN Jembatan Lima, SDN Duri Utara dan Kepala SDN Kali Anyar yang diduga didampingi Kasudin Jakarta Barat, Kepala Seksi Tambora serta Pengawas.

Mereka berangkat dengan pesawat Lion Air dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng menuju Bandara Polonia pada 21 Juli 2011. Dan sebelum berangkat, Kasi Dikdas Kec. Tambora telah di konfirmasi oleh LSM LPKPI. Berdasarkan hasil pantuan LSM LPKPI, sewaktu pulang pada tanggal 23 Juli 2011 jam 22.00 malam di Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat Lion Air JT 309 ETD terlihat ada kepala sekolah yang bawa istri.

Salah seorang Pengawas SD menemui LSM dan menanyatakan, bahwa salah seorang dari LSM itu adalah Rindu H. Pakpahan. Dan kemudian Kasudin Dikdas Jakarta Barat menyebutkan nama Rita Listiani Marbun . “Inilah sebagai pembuktian yang tidak bisa dihindari,” tegas Rindu.

Pengadaan buku pelajaran tersebut bersumber dari Batuan Operasional Sekolah (BOS), setiap sekolah sekitar Rp 500 juta/tahun. Dalam pelaksanaannya terjadi praktik monopoli dari salah satu penerbit “E”, dengan membiayai para Kepsek dan pejabat Sudin Dikdas di 5 wilayah Kota Jakarta berwisata ke berbagai daerah dan luar negeri. Gur/Tim

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Serumpun

5

Bupati Cianjur Serahkan SK PNS PNPM Desa Selambe Fisik Jalan Rambat Beton Tahun 2011 Cianjur, Melayu Pos Desa Selajambe Sukaluyu Cianjur pada tahun ini 2011 mendapat Bantuan dari PNPM. Adapun total bantuan sebesar Rp.162.000.000,- kurang lebih menurut Ketua TPK, H. Agus yang didampingi bendahara beserta koordinator lapangan yang sama-sama satu tim pekerjaan rambat beton dan SPP Simpan Pinjam sudah berjalan untuk fisik jalan rambat Beton Panjang 1.100 meter, lebar 2,5 meter, sudah berjalan lancar dan masyarakatpun sangat mendukung dengan adanya rambat beton.

Menurutnya kalau dengan cor sangat mudah bilamana ada merupakan ditambal dengan semen warga pun siap untuk membantu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakan PNPM Tahun 2011 sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, baik fisik maupun non fisik program Pemerintah diantaranya PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Masyarakat mandiri Pedesaan, yang berupa dana untuk pembangunan fisik dan simpan pinjam SPP, yang dijelaskan oleh ketua TPK, H. Agus di lokasi jalan yang sedang dicor, rambat beton Program PNPM sangat membantu masyarakat untuk bekerja dari mulai tukang tembok dan bagi masyarakat yang jadi laden, seharinya kurang lebih ada 20 orang untuk pekerja fisik rambat beton masyarakat yang bekerja di jalan sangat berterima kasih kepada Pemerintah dengan adanya PNPM di desa kami karena masyarakat seperti saya bisa bekerja membangun jalan dengan teman-teman di desa. Maman

Kondisi SDN Hegarmanah 1 Sukaluyu Cianjur Memprihatinkan Cianjur, Melayu Pos Sarana dan prasarana gedung sekolah yang layak sangatlah penting untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan meningkatkan kualitas Pendidikan siswa. Hal itulah yang sangat diharapkan SDN 1 Hegarmanah Sukaluyu, Cianjur, Jabar. Lima Rombel (ruang kelas) termasuk ruang kantor kepala sekolah kini kondisi tembok dan penahan aspeks retak dan ambrol. Bahkan sebagian kayu dan kusen sudah rapuh. Hampir semua ruangan kelas kondisinya sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan siswa-siswi jika sedang melaksanakan kegiatan belajar.

Salah satu orang tua siswa mengatakan, instransi terkait sebaiknya melakukan perbaikan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Seharusnya pemerintah atau instansi yang terkait lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang kondisinya sudah tidak layak seperti SDN 1 Hegarmanah.

“Saya sangat khawatir jika terjadi mengakibatkan fatal.

Jelas yang terkena bukan anak didik saja. Oleh karena itu, mohon secepatnya perbaikan bangunan demi keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar,” katanya.

Sementara itu Kepala SDN 1 Hegarmanah, Dra. Ratih Rahmawati di ruang kerjanya, mengatakan kondisi sekolah yang dipimpinnya sudah sepantasnya dilakukan perbaikan karena sekolah ini cukup makan usia sampai sekarang belum juga mendapat perhatian atau perbaikan dari pemerintah.

Padahal pihak sekolah sudah mengajukan beberapa kali belum ada titik terang. Padahal sekolah ini banyak mengukir prestasi. Sedangkan kepercayaan orang para orang tua siswa terhadap sekolah dapat dilihat dari jumlah siswa 204 ajaran tahun 2011.

Oleh karena itu agar proses belajar mengajar tidak terganggu, kepala sekolah berharap pemerintah dinas terkait agar secepatnya merealisasikan pengajuan rehab sekolah guna kepentingan umum dan dirasakan oleh semua kalangan dalam hal menempuh pendidikan dasar serta menarik minat belajar. Maman/Agus

Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM, menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Caklon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS dan pengambilan Sumpah Janji PNS kepada 536 orang pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, di Gd. Assakinah Selasa (4/10/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa penyelenggaraan suatu tata pemerintahan yang baik, sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan birokrasi. Birokrasi sebagai pemberi bentuk kebijakan publik dengan sumber daya aparatur atau PNS yang mendukungnya, harus mampu mengimplementasikan kebijakan publik serta tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara profesional.

Selanjutnya Bupati menyampaikan seorang PNS haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dengan cepat, profesional, berkualitas dan tidak diskriminatif. PNS

juga diharapkan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja dan sekaligus meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat, guna mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan keunggulan kompetitif serta berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Terakhir Bupati berpesan : pertama, para PNS diharapkan dapat berperan sebagai aparatur pemerintah yang tangguh, mempunyai sikap mental yang terpuji dan mempunyai visi ke depan, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kedua, para PNS diharapkan dapat mewarnai

Lintas

dan memberikan nuansa serta paradigma baru, terutama dalam hal disiplin dan kinerja.

Ketiga, seorang PNS harus siap ditugaskan dimana saja dan kapan saja. Terampil, cekatan dan selalu mempertahankan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada pemerintah serta berperilaku terpuji sebagai pegawai negeri sipil yang berakhlakul karimah.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, H. Cecep S. Alamsyah, M.KM, M.Kes, M.Si melaporkan CPNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS dan mendapatkan SK PNS sekaligus yang diangkat sumpah janji PNS adalah PNS Kab. Cianjur formasi pengangkatan tahun 2010 sejumlah 536 orang yang terdiri dari golongan III sebanyak 285 orang, gol II sebanyak 242 orang serta gol. I sebanyak 9 orang. Adapun bila dikelompokkan menurut agama terdiri dari 533 orang beragama Islam dan 3 orang beragama Kristen. Dani

Kunker Bupati/Saba Dinas Pendidikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM mengunjungi saba Disdik ke Pusbindik Kec. Cibeber dan Pengambilan sumpah jabatan serta melantik 9 pejabat Eselon IV (Kapusbindik) di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Cianjur yang bertempat di SDN Sukaraharja Kec. Cibeber. Acara tersebut dihadiri oleh Sekda, para kepala OPD, Camat, Muspika, dewan guru serta tamu undangan lainnya.

Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan, kiranya kepercayaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Semua yang dilantik untuk menduduki jabatan, dipandang cakap dan mampu mengemban amanah sesuai dengan kapasitasnya, sebab sebuah jabatan bukan hanya

akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya masing-masing melainkan nantinya akan dipertanggung jawabkan pula kepada masyarakat, bangsa dan negara bahkan kepada Allah SWT. Mutasi dalam jabatan, merupakan salah satu upaya untuk menciptaikan iklim organisasi yang makin kondusif.

Oleh karena itu, mutasi ini harus dapat disikapi sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia aparatur pemerintah.

Lebih dari itu, mutasi ini tentunya merupakan penyegaran dalam melaksanakan tugas, hal ini penting karena diperlukan sumber daya manusia yang senantiasa dapat aktif khususnya dalam upaya merealisasikan target akhir yang harus dikejar dalam pembangunan pendidikan lima tahun kedepan yaitu, meningkatkan indeks pendidikan dari

posisi yang diperkirakan pada tahun 2011 ini sudah mencapai angka 81,31, menjadi 84,00 pada tahun 2016.

Hal tersebut sesuai dengan rencana strategis dinas pendidikan lima tahun kedepan yang dilandasi dan selaras dengan misi Kabupaten Cianjur, yakni “peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan” yang didukung dua misi lainnya, yaitu “pemantapan reformasi birokrasi” dan “aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah” kedalam pengelolaan dan pelayanan pendidikan disemua tingkatan.

Dengan target tersebut, saya optimis bahwa pembangunan pendidikan lima tahun kedepan akan membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Cianjur dari posisi 71,20 pada tahun 2011 menjadi 75,88 pada tahun 2016. Agus

Sekda Cianjur Buka Bimbingan Teknis Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur, Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM, yang diwakili Plt. Sekda Cianjur Drs. H. Bachruddin Ali membuka bimbingan Teknis Administrasui Penatausahaan Keuangan Daerah, di Aula Badak Putih Kodim 0608 Cianjur, Rabu (28/09/11). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cianjur, para kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Bupati Cianjur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt. Sekda Cianjur mengatakan bimbingan teknis ini pada dasarnya dilaksanakan sebagai upaya untuk

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara menyeluruh tentang penatausahaan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya Bupati menyampaikan administrasi penatausahaan keuangan daerah sangat menentukan proses pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan penyimpangan

yang merugikan negara, untuk itu pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, sehingga akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

Terakhir Bupati mengharapkan melalui kegiatan ini pada akhirnya administrasi penatausahaan keuangan daerah pada tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan lebih taat peraturan, sehingga di akhir tahun anggaran tidak banyak koresi, dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cianjur dapat lebih memuaskan. Anwar

Saat Menghadiri Wisuda Akper Kab. Cianjur Thn Akademik 2010-2011

Bupati Cianjur: “Alumni Akper Yang Berdedikasi Serta Patuh Pada Etika Keperawatan” Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM, Selasa (27/09) menghadiri Wisuda Angkatan ke XII Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur 2011 di Gedung Herlina Jalan Raya Pramuka Rawa Bango Karang Tengah.

Sementara itu acara tersebut dihadiri oleh Pejabat dari Propinsi serta para orang tua wali murid dan jajaran Pendidik Akbid Cianjur.

Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan rasa bangga, serta ucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati yang telah sampai

pada akhir pelaksanaan aktivitas belajarnya, disertai harapan pendidikan dan pembelajaran yang diperoleh dapat menjadi bekal yang berharga untuk melangkah, baik ke jenjang pendidikan lebih tinggi maupun untuk terjun langsung mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya di tengah-tengah masyarakat.

Demikian pula kepada Direktur Akademi Keperawatan Pemkab. Cianjur beserta jajarannya, Bupati mengucapkan selamat atas keberhasilan mengantarkan mahasiswanya ke gerbang masa depan, kiranya keberhasilan

ini menjadi pendorong untuk lebih memantapkan tekad dan semangat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Jika kita menyimak kembali tugas dan kewajiban alumnus perguruan tinggi sebagai kader perjuangan dan pembangunan bagnas, mereka memikul dua kewajiban utama antara lain sesuai dengan fungsinya, alumnus harus dapat menyiapkan diri menjadi kader yang terampil dan berilmu serta profesional, membina diri agar mampu berpikir secara konseptual sekaligus obyektif serta alumnus selayaknya juga mapu me-

nganalisis serta memahami makna dan tujuan kehidupannya, mengkaji setiap fenomena yang terjadi ditengah masyarakat serta mampu untuk menghadapinya.

Direktur Akademi Keperawatan Cianjur Hj. Sri Kurniasih, S.Kp, M.Kes Menyampaikan peserta didik tahun akademik 2010/2011 berjumlah 332 orang, lulusan tahun 2010/2011 berjumlah 98 orang Para wisudawan harus memiliki sifat dan sikap yang profesional dalam bidangnya para wisudawan juga harus memiliki dasar-dasar mentalitas yang tangguh untuk

selalu memikirkan masa depan dengan sebaik-baiknya, serta mampu menempatkan diri, mampu membangun semangat dan kreatifvitas, menanamkan rasa keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan harapanharapan dalam melaksanakan aktivitas untuk meningkatkan kemajuan pembangunan tanpa pamrih sesuai dengan etika profesi keperawatan, selaras dengan citacita kita bersama yaitu mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih sejahtera dan berakhlakul Karimah.

Priatna

Kegiatan Kepramukaan SMK PP Negeri Cianjur Jawa Barat CIANJUR - Pembukaan PCP dibuka oleh Kepala SMKPP Negeri selaku majelis Pembimbing Gugus Depan (MABIGUS) pada hari Jum’at, 7 Oktober 2011 bertempat di lapang Aula SMKPP Negeri Cianjur. Kepala sekolah sebagai Pelindung Bapak Sudarma, SP, Penanggung Jawab Bapak Sri Eko Bangbang, S.SP, Pembina Rida Rodsiati,SP, Tipar H. Saepuloh Ai Rahmaet, A.Ma,Pd, Nedin Nendra, Bambang Hilman, Jenal Aripin, Nurkamil SPI, Hj. Ai Ane,S.Pd, Ir. Dadang Sukarma, Ade Sulaeman, SP, Endri Yande, S.Pd. penegak Bantara sebanyak 29 orang sebagai panitia dan pembimbing dan dibimbing oleh para pembina sebanyak 6 orang pembantu Pembina 12 orang, peserta yang ikut pada kegiatan ini, seluruhnya berjumlah 14 orang dengan rincian putra 95 orang, putri 46 orang. Tempat kegiatan Pramuka bertempat di Lapang Jaga Raksa Cibeber Cianjur. Selama tiga hari, dari tanggal 7 sampai 9 Oktober 2011.

“Secara intelektual kita ingin anggota Pramuka kita adalah pribadi. Pribadi yang memiliki intelektual yang tinggi yang memanfaatkan kecakapan intelektualnya kepada halhal yang positif yakni meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dan membuktikan tanggung jawab mereka sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sudarma, SP Kepala Sekolah selaku Majelis Pembimbing Gugus (MABIGUS) pada Pembukaan kegiatan Pramuka yang rutin setiap tahunnya dilaksanakan.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam bidang kepramukaan dan meningkatkan kemandirian serta rasa persaudaraan antar peserta didik perlu menyelenggarakan kegiatan pelantikan calon penegak (PCP) tahun pelajaran 2011-20125 bahwa agar penyelenggaraan kegiatan sebagaimana pada butir diatas dapat berjalan dengan lancar perlu menetapkan pedoman Penyelenggaraan Pelantikan Calon Penegak (PCP) pangkalan SMK Pertanian Pembangunan tahun pelajaran 2011-2012. undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Keputusan Menteri Pertanian Nomor 532/Kpts/OT.210/8/1988 tentang Organisasi dan tata kerja sekolah Pertanian Pembangunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan. Maman/Agus

Desa Mekarjaya Sukaluyu Cianjur Dapat Bantuan Dari PNPM 2011 CIANJUR - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2011 di Kabupaten Cianjur Jawa Barat sedang dilaksanakan (PNPM) adalah Program Percepatan Penanggulangan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan kelanjutan Program Pengembangan yang berhail membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar desa Mekarjaya, Sukaluyu untuk membangun desa dari bantuan (PNPM) Tahun 2011 dan (TPK) yang berhasil membuka lapangan kerja mendongkrak pendapatan masyarakat kurang mampu dari SPP membuka kolektisitas dan partisipasi warga yang dipaparkan oleh Ketua (TPK) Bapa Bace yang didampingi oleh sekretaris Bapa Wawan dan Mandor Bapa Ayi Hapipuloh memaparkan kepada Melayu Pos di lokasi jalan yang sedang dilaksanakan fisik pembangunannya, (PNPM) Desa Mekarjaya Tahun 2011, mendapat bantuan senilai Rp.350.000.000,-. Dana untuk fisik TPT Kiri kanan sepanjang 198 meter dan untuk fisik jalan rambat beton Rp.245.000.000,- kurang lebih panjang jalan yang akan dicor rambat beton sepanjang 1.500 meter, lebar 2,5 meter. bagian yang dicor kiri kanan bagian tengah pakai sirtu, pasir dan batu, dan pelebaran jembatan 2 Titik di Kampung Pancongan, jalan Rambat Beton menghubungkan Mulyasari-Panyusuhan posisi jalan yang dibangun dari Kadus 3 dan 4 lokasi di Kampung Rawa sedang Pancongan dan untuk SPP sebesar Rp.74.500.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus ribu rupiah). Dana swadaya murni sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah dengan adanya pembangunan (PNPM) masyarakat sangat berterima kasih kepada ketua (TPK) Bapa Bace Saepudin dan kepala Bapa Wawan, sekretaris (TPK) dengan dibangunnya jalan rambat beton bagi kami pengguna jalan bisa dan sangat mudah membawa barang bawaan ke pasar hasil tatanen. Maman/Priatna

Calhaj Diminta Perbaiki Niat Berhaji BATAM - Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau, Ahmad berpesan agar jamaah calon haji perbaiki niat semata-mata untuk ibada kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pesan itu disampaikan Bupati saat melepas jamaah calon haji Rokan Hulu yang tergabung dalam kelompok terbang delapan Embarkasi Hang Nadim Batam.

“Niatkanlah Ibadah Haji hanya untuk mendapatkan haji yang mabrur dari Allah SWT,” kata Bupati dalam sambutannya.

Ia mengatakan ibadah haji hendaknya tidak dijadikan alat menaikan status di mata masyarakat, melainkan untuk mendapat ridha Tuhan.

Ibadah haji, kata dia, merupakan ibadah yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Uang yang banyak bukan jaminan dapat menunaikan haji.

Dengan niat yang tulus dalam menjalankan ibadah, maka seluruh proses haji dapat dilaksanakan dengan lancar, kata Bupati.

Bupati Rokan Hulu melepas 450 calon haji yang terdiri dari 210 lelaki dan 240 perempuan. Ant/Mp

Selayang Pandang

6 Singkat Padat DJBC Gagalkan Penyeludupan KARIMUN - Selama kurun waktu 2011 ini Kanwil DJBC Khusus Kepri telah berhasil melakukan Penangkapan sebanyak 36 upaya penyelundupan barang-barang ke luar negeri, seperti, ballpres, kayu, rokok dan barang yang tidak dilengkapi dokumen pelindung lainnya. Semua muatan dan ABK kapal diamankan ke Kanwil DJBC Khusus Kepri.

Penangkapan yang baru saja dilakukan aparat Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri yaitu pencegahan terhadap 6000 batang kayu teki atau kayu bakau asal Pasai, Tembilahan, Riau yang hendak diselundupkan ke Batu Pahat, Malaysia, Minggu (2/10) lalu oleh KM Sepakat. Penangkapan itu dilakukan kapal BC 119 dengan komandan patroli Jailani di perairan Jangkat. Kapal beserta muatan seluruh anak buah kapalnya ditarik ke Kanwil DJBC Khusus Kepri, Jalan A Yani, Kecamatan Meral.

Kepala Seksi Penindakan dan Penegahan Kanwil DJBC Khusus Kepri Andhi Pramono ketika dijumpai di ruangannya, Rabu (5/10) kemarin mengatakan, modus yang dilakukan KM Sepakat adalah mengangkut barang tanpa dilengkapi dengan dokumen pelindung serta mengangkut barang yang terkena aturan larangan pembatasan.

Sebelumnya, Jumat (30/9) lalu, sambung Andhi, kapal patroli yang sama yakni BC 119 juga mengamankan sekitar 93 karton rokok berbagai merek dari Tanjungsengkuang, Batam. Barang dengan nilai sekitar Rp500 juta tersebut juga hendak diselundupkan ke Malaysia. “Penangkapan terhadap speed tanpa nama yang membawa rokok tersebut dilakukan pada saat speed itu mau berangkat ke Malaysia,” kata Andhi.

“Begitu diketahui adanya petugas kami yang melakukan pengejaran, mereka langsung tancap gas dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga speed yang mereka bawa kandas di sekitar perairan Tanjungsengkuang. Para tersangka berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang yang hendak mereka selundupkan ke Malaysia tersebut,” ujarnya.

Dua kasus yang mengancam kerugian negara tersebut, kata Andhi diduga telah melanggar pasal 102A huruf (e) UU no 17 tahun 2006 tentang perubahan UU no 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar. Daulay

DPRD Bengkalis Segera Perbaiki Usulan Reposisi Pimpinan ke Gubri BENGKALIS - Adanya permintaan klarifikasi dan penggantian usulan karena salah terkait posisi pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanpa menyebutkan nama kepada Gubernur Riau M Rusli Zaenal, yang disampaikan oleh Biro Tata Pemerintahan Sekdaprov Riau, dewan Bengkalis perbaiki usulan menggantikan usulan terdahulu.

“Untuk usulan penggantian pimpinan dewan Bengkalis, sudah kita perbaiki. Dan insyaallah dalam waktu dekat ini akan segera kita kirimkan ke Gubernur,” ujar Anggota DPRD dari Fraksi PKS Bengkalis, Jamal Abdillah.

Disampaikan calon Ketua DPRD Bengkalis ini, dalam surat perbaikan tersebut dicantumkan nama-nama calon pengganti pimpinan dewan sebagaimana diminta Gubernur Riau. Namun dalam surat tersebut, hanya mencantumkan dua nama calon saja pengganti unsur pimpinan dewan yang merupakan Parpol peraih suara terbanyak di DPRD Bengkalis, yakni dari PKS Jamal Abdillah dan Partai Demokrat Hidayat Tagor Nasution.

Sedangkan nama calon pimpinan dari Partai Golkar, tampaknya kemungkinan besar tidak dilampirkan dalam surat tersebut. Hal ini dikarenakan sejak awal jika partai berlambang pohon beringin itu menolak dilakukan reposisi pimpinan. Bahkan sebagai sikap penolakan, Partai Golkar Bengkalis juga sebelumnya pernah mengirimkan surat ke Mendagri menyatakan tidak setuju dengan penggantian pimpinan dewan Bengkalis, serta turut melaporkan Wakil Ketua Hidayat Tagor ke Polda Riau.

Partai Golkar Bengkalis tidak mengusulkan nama calon pimpinan dewan dalam proses rasionalisasi pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis. Disebut-sebut akan terancam kehilangan jabatan pengisi pimpinan di lembaga legislative tersebut.

“Jika ternyata Partai Golkar tidak mengajukan nama calon pimpinan dewan yang akan direposisi dalam proses ini, hal ini tidak menjadi soal. Namun, jika sampai SK reposisi pimpinan dewan Bengkalis ditandatangani Gubernur, sementara Partai Golkar Bengkalis tidak mengusulkan nama, maka Golkar akan terancam kehilangan jabatan yang duduk disalah satu unsur pimpinan,” ujar Anggota DPRD Bengkalis Azmi R Fatwa. Rtc/Mp

Krisis Listrik RSUD Pasirpangaraian Segera Berakhir PASIRPENGAIRAN - Dalam pekan ini, diperkirakan krisis listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirpangaraian Kabupaten Rokan Hulu sudah teratasi. Rencananya, listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tanjung Belit sebesar 350 KVA mulai beroperasi mulai pukul 24.00 hingga 18.00 WIB (12 jam). Sementara untuk penuhi kebutuhan listrik pada pukul 18.00-24.00 Wib, RSUD menggunakan genset milik rumah sakit yang berkapasitas 450 KVA. Direktur RSUD Pasirpangaraian Dr H Wildan Asfan Hasibuan M.Kes, sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Rokan Hulu, mengatakan dengan adanya pasokan listrik sebesar 350 KVA dari PLTD Tanjung Belit milik PT PLN, kedepannya pelayanan rumah sakit lebih maksimal.

Katanya, sejauh ini RSUD Pasirpangaraian belum teraliri listrik dari PLN, sehingga masih menggunakan 2 unit genset yang sudah beroperasi sejak beroperasinya rumah sakit ini pada tahun 2004-2005 lalu.

“Dukungan pasokan listrik dari PLN, serta seunit genset baru melalui APBD Rokan Hulu tahun 2011, diharapkan pelayanan kepada pasien tidak lagi terganggu. Genset baru melalui lelang tahun ini sudah ada di Pekanbaru,” terangnya.

Menurutnya, lambatya genset dioperasikan, karena proses lelang pengadaan terlambat. Pun begitu, genset sudah diadakan oleh rekanan pemenang lelang, dan segera dioperasikan dalam waktu dekat ini.

“Dua genset lama sudah tak mampu lagi beroperasi, sehingga kita membutuhkan genset baru. Dengan begitu, operasional di RSUD tak terhambat lagi, termasuk kegiatan administrasi,” harapnya.

Di tempat terpisah, Abdul Rahma Harianja, Kepala Ranting PLN Pasirpangaraian, PLTD Tanjung Belit berkapasitas 2 Mega Watt, menggunakan 4 unit genset (0,5 KW per unit) sudah beroperasi sejak Selasa (4/10/11) kemarin.

Terkait obat yang kerap habis di apotek RSUD Pasirpangaraian, menurut Wildan sebagian obat sudah dimasukan untuk antisipasi persediaan, seperti benang, kapas, dan pembalut, melalui rekanan pemenang lelang, melalui APBD Rokan Hulu tahun 20111 sebesar Rp3 miliar.

“Proses lelang yang terlambat, makanya belum seluruh obat masuk ke RSUD, dan baru sebagian. Kita berharap, dalam pekan ini seluruh obat sudah lengkap, sehingga tidak ada lagi keluhan dari pasien karena kekurangan obat di apotek rumah sakit,” katanya. Rtc/Mp

6 Satker Dilaporkan ke Jaksa Terkait Lelang Bengkalis, Melayu Pos Diduga sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Perpres No 54/2010, Panitia lelang pengadaan barang dan jasa di 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bengkalis secara resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, oleh gabungan elemen masyarakat mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Bengkalis (FKMB).

“Panitia lelang dari 6 SKPD itu telah kita laporkan ke Kejari Bengkalis karena diduga telah melanggar Perpres pelelangan dan unsur KKN,” ujar salah seorang tokoh masyarakat H. Izhar Atan, alias Atan Petot kepada wartawan, Ahad (9/10/11).

Panitia lelang dari 6 SKPD yang dilaporkan tersebut antara lain Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP), Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis, Sekretariat Daerah dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan (DPKP).

Dugaan kesalahan yang

dilakukan ke-enam SKPD beragam. Seperti di Dinas BMP dan CKTR panitia lelang menjual dokumen lelang (bestek) kepada rekanan penyedia barang dan jasa, padahal telah dilarang dalam perpres 54 tahun 2010. Kemudian di RSUD Bengkalis, proses lelang bulan Juli lalu sarat intervensi dan pemberitaan sejumlah media massa menyebutkan adanya pengaturan pemenang yang melibatkan orang luar RSUD serta merubah spek.

“Juga di Sekretariat Daerah diduga proses lelang tahap II bermasalah. Kemudian di Dinas Pendidikan sudah bukan rahasia umum lagi, ada

dugaan pengaturan yang dilakukan panitia lelang.

Yang lebih parah di DPKP, lelang tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Duri senilai Rp 5 miliar dilaksanakan di Dinas CKTR dan tidak diumumkan di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), diduga terjadi praktek monopoli,” ungkap Ketua LSM GEMPAR Bengkalis M. Fachrorozi alias Agam.

Terpisah, Kajari Bengkalis Andi Muhammad Hamka kepada wartawan sangat berterima kasih atas aspirasi serta laporan yang disampaikan FKMB tersebut. Andi Hamka menerima langsung laporan dari FKMB tersebut diruang kerjanya dan akan menindaklanjutinya.

“Kita sudah terima laporan itu dan berikut sejumlah bukti awal, dan akan memprosesnya. Namun tentunya pihak penyidik nantinya akan melengkapi bukti-bukti terlebih termasuk memanggil panitia-panitia lelang yang dilaporkan tersebut,” katanya.

Rtc/Mp

Intimidasi Kepada PK SBSI 1992 Sangat Memprihatinkan DPC SBSI 1992 : Sesalkan Tindakan PT Musim Mas Pelalawan, Melayu Pos Walaupun ada ancaman 5 tahun penjara bagi perusahaan yang menghala-halangi pekerja/buruh ikut berserikat, sebagaimana pasal 28 Jo 43 UU No.21/Thn 2000 tentang SP/SB dan UU No 39/Thn 1999 tentang Ham, namun bagi Poniman manager PT Musim Mas Estate IV tidak jadi halangan untuk melarang pekerja/buruh ikut dalam serikat “Mudah saja mengatakan bahwa pekerja/buruh status keamanan tidak boleh ikut serikat sebab satuan pengamanan (Satpam) bagian dari organisasi kepolisian,” kata Poniman.

Tidak tanggung-tanggung, manager PT Musi Mas turunan Tiong Hoang ini memaksa seluruh pekerja/buruh status pengamanan harus membuat pernyataan, “ tidak boleh ikut serikat.”

Hal tersebut di sampaikan salah satu pekerja/buruh anggota SBSI 1992 PT Musim Mas yang mengaku dipaksa menanda tangani surat pernyataan untuk tidak ikut serikat. “Kami dipaksa. Kalau tidak tanda tangan surat pernyataan, siap-siap terima sanksinya,” kata manajer.

Salah satu korbannya Darwin Satpam Estate IV, Ketua PK SBSI 1992, penganti Fanti

Zega ketua PK SBSI 1992 sebelumnya yang di PHK. Gara-gara Darwin yang tidak menanda tangani surat pernyataan dimutasi kerja.

Darwin yang sedang memperjuangkan hak-hak rekannya pekerja/buruh yang meninggal dunia yang didiamkan PT Musim Mas, tibatiba dimutasikan kerjanya bersama istrinya yang sedang sakit dari Estate IV ke Estate II agar Darwin menjauh dari basis anggotanya.

DPC SBSI 1992 Minta Perlindungan Keterangan Terman Waruwu DPC SBSI 1992 Kab Pelalawan, (3/10) di Pangkalan Kerinci, terkait tindakan PT Musim Mas, mengaku telah melaporkan hal ini kepada PPNS Disnaker Kab Pelalawan dan telah melayangkan surat permohonan perlindungan ke Kapolres dan DPRD Pelalawan.

“Kita tidak menginginkan terjadi korban lagi kepada aktivis buruh, seperti yang terjadi pada tahun 2009 lalu di PT Musim Mas, Adizaro Zega ketua Serikat di PT Musim Mas menjadi korban pembunuhan yang sedang memperjuangkan hak-hak anggotanya, yang hingga sampai sekarang belum terungkap pelakunya motif pembunuhannya,”

ungkap Terman Waruwu.

Terman Waruwu sangat menyayangkan tindakan PONIMAN Estate Meneger yang tidak tunduk pada Undang-Undang Yang berlaku di NKRI yang mengacam pekerja yang ikut ke SBSI 1992.

“Kalau pak Poniman benar-benar WNI yang baik, hargai dong Undang-undang Republik Indonesia yang dibuat pemerintah, jangan main sewenang-wenang saja,” katanya.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPC SBSI 1992 berjaji akan mengusut masalah anggotanya yang jadi korban itimidasi Poniman Meneger Estate IV PT Musim Mas hingga ke Meja Hijau dan menyerukan kepada pekerja/ buruh semoga bersatu.

“Saya menguji materi pasal 28 Jo 43 UU No 21 Thn 2000” membuktikan apakah sanksi tersebut dapat ditegakkan oleh penegak Hukum di Negeri ini atau tidak, kita lihat saja,” tandasnya.

Konfirmasi wartawan kepada Drs. Zamur M.Si Kepala Disnakertrans Kab Pelalawan melalui Penyedik Pegawai Negeri Sipil Drs Husni Mawardi berjanji akan menindaklanjuti laporan SBSI 1992, dan ditindak sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku. Fanti

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

SMK-SPP Negeri Merangin Butuh Penambahan Lokal Baru Merangin, Melayu Pos Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) yang ada satusatunya di Kabupaten Merangin perlu adanya penambahan lokal baru. Karena banyaknya minat siswa-siswi untuk melanjutkan pendidikan yang belajar di bidang pertanian sangat tinggi sekali, tapi sayangnya masih minimnya fasilitas yang ada terutama lokal untuk tempat belajar mengajar yang masih jadi kendala disekolah ini, ujar dari seorang tenaga pengajar saat di wawancarai Melayu Pos, Selasa (3/10).

Dari enam lokal yang ada dari dua jurusan yaitu jurusan horticultura dan jurusan perkebunan sebagian harus dipindahkan keruang labor (lab) dan ruangan yang satunya lagi adalah ruangan perpustakaan juga digunakan untuk tempat belajar.

Maka dari itulah pihak sekolah minta perhatian kepada pemerintah daerah Kabupaten Merangin agar untuk dapat memperhatikan minimnya fasilitas yang ada di sekolah pertanian pembangunan (SPP) ini tentunya. Semoga kedepannya nanti sekolah ini lebih maju lagi dan melahiran siswa-siswi yang berpotensi di bidang pertanian pastinya. Nopiyanto

APDESI Bengkalis Desak DPRD Bahas RAPBD-P Bengkalis, Melayu Pos Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Kabupaten Bengkalis mendesak DPRD Kabupaten Bengkalis segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2011.

Desakan tersebut dipicu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan dan pembangunan di desa-desa, tak kunjung diterima desa.

“Kita mendesak agar APBD-P tahun 2011 terutama yang berkaitan dengan anggaran dana desa untuk segera dibahas,” ujar Mahmun AL Rasyid, SE, Ketua APDESI Cabang Kabupaten Bengkalis.

Menurutnya, meskipun saat ini DPRD Bengkalis masih mengalami krisis reposisi pimpinan yang belum tuntas.

Pihak dewan harus mementingkan kepentingan rakyat banyak, khususnya segera mengesahkan APBD-P 2011 yang sebagian besarnya adalah adanya anggaran ADD yang belum diterima oleh desa dan harus segera direalisasikan.

“Terlepas dari kekisruhan pimpinan dewan itu, kenapa pembahasan APBD-P tidak juga dilakukan? Nah disana kan ada kepentingan rakyat banyak dan jangan di korbankan,” katanya merasa heran. Rtc/Mp

Kasus Trafficking di Kepri Meningkat Tiap Tahun Tanjungpinang, Melayu Pos Kasus trafiking dari tahun ke tahun, terus meningkat di kepulauan Riau. Menurut Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang merupakan utusan Kepri, hal ini dipicu oleh masih tingginya angka kemiskinan di Kepri. “Satu tahun bisa ratusan kasus trafiking di Kepri,” ujar Aida.

Menurut Aida yang paling banyak terjadi di Kota Batam, namun di Tanjungpinang juga sudah dalam tahap menghawatirkan. Aida mengatakan bahwa korban trafiking rata-rata dari luar daerah seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang melakukan transitkan di Kota Batam dan Tanjungpinang untuk di pekerjakan di Luar Negeri.

Dimana kebanyakan diantaranya di pekerjakan sebagai pekerja sex komersial (PSK).

Menurut Ketua organisasi Ahlak Mulia Provinsi Kepri ini, Permasalah Trffiking sering ia suarakan di DPD agar angka tarfiking bisa ditekan semaksimal mungkin. Cara menekan angka kasus trafiking adalah dengan cara meminimalisir angka kemiskinan, memperbaiki pendidikan serta menghilangkan budaya sogok.

Aida memimpa peran semua komponen masyarakat ikut terlibat mengatasi permasalahan tersebut, untuk mempersempit ruang gerak perdagangan anak atau trafiking yang diduga sudah mempunyai jaringan yang luas hingga keluar negri. “Saya akan terus menyauarakan masalah ini di pusat,” kata Aida. Dia mengatakan semua terjadi karena kemiskinan.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kepri, Eri Sahrial mengatakan bahwa peningkatan kasus trafiking sudah sangat mengkhawatirkan. Dan korbannya berasal dari warga yang kurang mampu, sehingga mudah dibodohi oleh pelaku. Mp

Diduga Konspirasi PLN dan Biro Buat Masyarakat Kundur Jatuh Miskin Karimun, Melayu Pos Semakin tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karimun semakin tinggi pula cara pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat masyarakat semakin jatuh miskin. Seperti hal yang dialami oleh masyarakat di Desa Sanglang, Kecamatan Kundur Barat. Sandiwara yang dimaksud adalah kebijakan PLN terhadap penyangkokan tujuh kepala keluarga (KK) yang ingin mendapatkan aliran tenaga listrik.

Untuk mendapatkan aliran tenaga listrik masyarakat diharuskan membayar lima juta rupiah per kepala keluarga, jumlah tersebut sudah menjadi ketetapan dari pimpinan PLN di Pulau Kundur.

Hal semacam ini bukan hal yang tabu di tubuh PLN Kecamatan Kundur, namun sampai saat ini belum ada teguran dari pemerintah setempat atau pemerintah kabupaten, padahal sudah jelasjelas dengan harga yang tak masuk akal ini mejadi beban buat masyarakat di Pulau Kundur. Ironisnya, penyangkokan tersebut sudah menjadi

kegiatan rutin dilakukan oleh setiap biro PLN di Kecamatan Kundur untuk mencari keuntungan pribadi.

Parahnya lagi, pimpinan PLN Kecamatan Kundur seakan-akan acuh dan tidak ambil pusing terhadap penyangkokan yang dilakukan oleh para biro. Padahal sudah jelas-jelas harga penyangkokan tersebut telah melebihi dari harga pemasangan meter yang sudah ditetapkan PLN. Menurut salah seorang warga, aliran tenaga listrik yang dicangkok saja sudah mencapai lima juta rupiah (Rp.5000,000). Lalu bagai mana kalau pemasangan meteran sekaligus dengan daya yang memili ketetapan resmi dari pihak PLN, bisa saja pemasangan meteran di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan aliran tenaga listrik dijadikan ajang kesempatan dalam kesempitan oleh para biro PLN untuk meraih keuntungan.

Salah seorang konsumen yang sempat dihubungi melalui ponselnya, akan tetapi konsumen tersebut meminta agar jati dirinya jangan di

sebut oleh Melayu Pos, juga memberikan keterangan yang tak jauh beda dengan masyarakat. Aliran tenaga listrik yang diperolehnya melalui penyangkokan tersebut dikerjakan oleh salah seorang yang berinisial MS. Menurut MS yang sempat dihubungi melalui ponselnya, aliran tenaga listrik tersebut telah mendapat izin dari pimpinan PLN Pulau Kundur yang telah diberikan kuasa melalui CV Pakar, terang MS kepada media ini beberapa

waktu lalu.

Yang paling mengherankan konsumen, beberapa tahun lalu pernah dilakukan penyangkokan di Desa Libuk, Kecamatan Kundur akan tetapi biaya aliran tenaga listrik yang diperoleh masyarakat Desa Lubuk jauh lebih rendah dengan di Desa Sanglang, Kecamatan Kundur Utara.

Aliran tenaga listrik di Desa Lubuk rata-rata dikenakan biaya satu juta lima ratus (Rp 1.500.000) per kepala keluarga (KK) beda dengan di Sanglang

Kecamatan Kundur Utara yang mencapai lima juta rupiah (Rp 5000.000) per kepala keluarga (KK).

Zaenuri pimpinan PLN Pulau Kundur yang dihubungi Melayu pos, tidak mengetahui adanya aliran tenaga listrik tersebut. Akan tetapi hal yang tak masuk akal jika pimpinan tidak mengetahui pemasangan aliran tenaga listrik yang sudah jelas-jelas di tengahtengah pemukiman masyarakat. Apa lagi pemasangan tersebut dikerjakan melalui salah satu biro yang selama ini bergerak di bidang kelistrikan.

Kendati demikian masyarakat menduga adanya konspirasi di antara biro dan pihak PLN Pulau Kundur. Sehingga diakibatkan oleh tingginya harga yang menjadi ketetapan tersebut besar kemungkinan akan membuat masyarakat menjadi jatuh miskin. Sepatutnya pihak PLN Pulau Kundur berusaha untuk mengurangi beban masyarakat miskin, bukan malah mencari jalan untuk membuat masyarakat semakin berada di dalam lingkaran kemiskinan.

Majid/Darno

Selayang Pandang

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Malaysia dan Singapura ikut Festival Dangkong Karimun, Melayu Pos Kesenian tradisional Dangkong Dance Festival kesenian yang selalu menjadi iven tahunan tersebut bakal diikuti Malaysia dan Singapura. Menariknya, kesenian dari daerah lain seperti tari Ronggeng dan kesenian tradisional dari Betawi serta Jambi dipastikan bakalan meramaikan iven yang juga diselaraskan dengan perayaan HUT RI. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun Syuryaminsyah juga membenarkan hal itu.

Dangkong Dance Festival selain diikuti negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga bakal diikuti provinasi lain seperti Riau, Jambi, bahkan dari Jakarta. “Masing-masing daerah akan membawakan tarian daerah khasnya masingmasing,” ujar pria yang kerap disapa Wak Min ini.

Kesenian Melayu ini, kata Wak Min, banyak memiliki kemiripan dengan tarian khas daerah lain termasuk Jakarta.

“Di Jakarta itu ada kesenian khas yang disebut tari ronggeng.

Tarian itu ada kemiripan dengan dangkong. “Jakarta itu kan Melayu juga. Kemungkinan mereka membawakan tarian yang sejenis dengan tari dangkong, yakni ronggeng,” kata Wak Min. Menurut Wak Min, kegiatan ini tidak diperlombakan hanya sebatas penyelenggaran even tarian. Rencananya kegiatan ini digelar di Panggung Rakyat Taman Bunga pada 14 dan 15 Oktober mendatang. “Hingga saat ini, sudah ada 12 grup dari tiga negara yang menyatakan keikutsertaannya dalam kegiatan ini. Dari Singapura sebanyak dua grup, Malaysia, Jakarta, Jambi masing-masing satu grup. Sisanya beberapa grup peserta dari wilayah Kepri dan Riau,” tandasnya.

Kepala Bagian Humas Setdakab Karimun Muhammad Yosli, Kamis (6/10) kemarin mengatakan, selain diikuti Singapura dan Malaysia seperti tahun sebelumnya, hajatannya Dinas Pariwisata Seni Budaya Karimun ini juga akan diramaikan peserta grup tari dari Jakarta dan Jambi.

“Masing-masing peserta bakalan mengirim satu grupnya dalam festival tersebut,” kata Yosli.

Menurut Yosli, ada beberapa kesenian khas Jakarta atau suku Betawi yang memiliki kemiripan dengan kesenian Melayu. Maka dari itu, kesenian tersebut sangat pas dipadukan dalam festival itu nantinya. “Jika dilihat dari sisi budaya dan seninya Betawi juga memiliki kemiripan dengan budaya Melayu. Ada satu seni budaya tari yang populer di Jakarta memiliki tarian yang sangat mirip sekali dengan tarian Melayu,” ungkapnya.

Dijelaskannya, jika ditarik historisnya antara dangkong dengan tari ronggeng, dua kesenian yang berasal dari dua daerah berbeda di Indonesia ini ternyata memiliki kemiripan. Kemiripan yang dimaksud, kata Yosli, yakni sama-sama ada unsur Portugisnya. Daulay

Bupati Karimun Simpanan Dana Reboisasi di BPR Karimun, Melayu Pos Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Karimun yang saham mayoritasnya dimiliki Pemkab Karimun sebesar Rp2,4 miliar melalui penyertaan modal APBD tahun ini, mengalami kerugian hingga Rp516 juta.

Hal ini diungkapkan Ady Hermawan selaku Ketua Komisi B DPRD Karimun dari hasil saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di kantor Pemkab Karimunb beberapa waktu lalu.

“BPK Karimun merugi sampai Rp 516 Juta tahun ini.

Salah satu penyebabnya dari rapat itu katanya karena adanya kegiatan pemindahan kantor pusat dari Kecamatan Moro ke Kecamatan Karimun,” terang Ady. Ady menambahkan jika saja Pemkab Karimun tidak segera mencarikan solusi atas masalah tersebut, maka bukan tidak mungkin pada 2012 dan tahun-tahun ke depannya, BPR akan mengalami kebangkrutan.

“Saya melihat perlu adanya solusi yang tepat mengatasi masalah ini. Kita berharap Pemkab segera mencari solusinya, sebab dana yang disertakan modalnya itu uang rakyat dari APBD Karimun, kalau merugi terus berarti rakyat yang akan dirugikan,” jelas politisi Partai Hati Nurani Rakyat itu.

Sebagai komisi yang membidangi anggaran dan keuangan, Ady menawarkan solusi agar Pemkab Karimun sebagai Komisaris Utama BPR Karimun dengan cara memindahkan beberapa dana pemerintah yang kini disimpan di bank umum berpindah ke BPR. Tri/Mp

Si Jago Merah Kembali Mengamuk Pekanbaru, Melayu Pos Kebakaran kembali terjadi sehingga menghanguskan dua petak rumah sekaligus kebakaran terjadi di Jl Limbat Gg Harmoni Rumah petak dua RT01 RW07 Labuh Baru. Api berhasil dipadamkan sore pukul 18.00 wib setelah beberapa mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

Dalam kasus tersebut tidak ada memakan korban dan kasus tersebut sudah ditangani pihak yang berwajib, untuk sementara diduga kebakaran terjadi karena korsleting (hubungan arus pendek).

Namun ada beberapa saksi mata mengatakan penyebab kebakaran karena kompor yang meledak. Kerugian dari kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Hendra Saputra

Terungkap Kecurangan Syamsuar dan Alfedri Persyaratan yang tidak dipenuhi pada saat pendaftaran menjadi Bupati dan Wakil Bupati siak Pekanbaru, Melayu Pos Pada persidangan Peradila Tata Usaha Negara (PTUN) di Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2011 terungkap persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Bupati dan Wakil Bupati Siak Syamsuar dan Alfedri pada saat pendaftaran maupun sampai saat tanggal 24 Januari 2011.

Bupati

Wakil Bupati

Walaupun Bupati/Wakil Bupati Siak Syamsuar dan Alfedri sudah lama dilantik namun sampai saat ini masih meninggalkan pertanyaan besar??? Karena ada beberapa persyaratan yang wajib dilampirkan pada saat pendaftaran tanggal 27 dan 28 Desember 2010, bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Pasal 59 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2008 dan Wajib diserahkan pada saat pendaftaran administrasi menurut pasal 11 hurf-b, pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, sama sebagaimana diuraikan dalam checklist dalam bukti P-49 dan bukti T-9 atas nama Pasangan Calon : Drs H Syamsuar, M.Si tidak melampirkan : 1. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan bagi calon KDH dan WKDH berasal dari

swasta/BUMN/profesi apabila terpilih (Model B5KWK.KPU) 2. Surt pernyataan pengun-duran diri/ pemberhentian dari jabatan bagi calon KDH dan WKDH yang berasal dari anggota KPU/BAWASLU/KPU Prop/ Kab/Kota/Pan-waslu Prop/ Kab/Kota (Model B6KWK.KPU) 3. Surat pernyataan pengunduran diri/pemberhentian dari jabatan bagi calon KDH/WKDH yang berasal dari PNS/TNI/POLRI (Model B6a-KWK.KPU).

4. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani masing-masing calon KDH dan WKDH, dari Tim Dokter khusus (Model BB5KWK.KPU).

5. Fhotocopy bukti laporan kekayaan masing-masing calon KDH dan WKDH dari KPK. 6. Tim Kampanye.

Drs H Syamsuar, M.Si

tidak melakukan klarifikasi : Kepada pengadilan Negeri Medan yang telah menerbitkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang an. Drs H Syamsuar M.Si tanggal 8 Desember 2010 (Sesuai dengan bukti T-11 model BB7.KWK.KPU), sedangkan yang bersangkutan berdomisili di Pekanbaru dengan demikian surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 huruf-e yang berbunyi : surat keterangan tidak sedang memiliki hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf j- sebagai bukti pemenuhan persyarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana diatur dalam pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010.

Drs. Halfedri, M.Si Bakal Calon Wakil Kepala Daerah tidak melampirkan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri/pemberhentian dari jabatan bagi calon KDH dan WKDH, yang berasal dari PNS/TNI/POLRI (Model B6a-KWK.KPU).

2. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani masing-masing calon KDH dan WKDH, dari Tim Dokter khusus (Model BB5KWK.KPU).

3. Fhotocopy bukti laporan kekayaan masing-masing calon KDH dan WKDH dari KPK. 4. Rekening khusus dana kampanye pada salah satu bank. Tim

Kedatangan 350 Ekor Babi “Ditolak Warga” Karimun, Melayu Pos Puncak dari kemarahan warga terjadi Minggu (2/10) Pukul 15 WIB. Puluhan warga menghadang kedatangan 350 ekor babi yang sedang diturunkan dari kapal kayu, disalah satu pelabuhan tikus daerah Meral Kota, Kecamatan Meral, Karimun.

Puluhan warga menghadang mobil dengan cara meletakan meja, kursi ke jalan yang akan dilalui mobil pengangkut babi tersebut. Sebelum warga datang secara beramai-ramai, sudah ada sekitar 200 babi yang sudah diangkut oleh mobil pick-up keluar pelabuhan, menuju Kampung Bukit Meral Karimun.

Sebanyak 350 ekor babi tersebut didatangkan dari pulau Bulan, yang sedianya untuk memenuhi kebutuhan daging babi di Tanjungbalai Karimun dan sebagian di-

kirim keberbagai daerah seperti Medan dan beberapa kota lain dipulau Sumatera.

Dijadikanya wilayah Kelurahan Meral Kota sebagai tempat bongkar muat babi, sangat menggangu kenyamanan warga sekitarnya, selain baunya yang sangat busuk, juga dikhawatirkan meninggalkan berbagai macam penyakit, ujar Amoy salah satu warga.

Kami sudah lama sekali merasa terganggu dengan kedatangan babi tersebut. Dan kami sudah sampaikan kepada pemasoknya, namun tidak dihiraukan, apalagi disini banyak pedagang makanan dan warung kopi.

Ahmad Rohy, tokoh masyarakat Meral mengatakan, saya sudah pernah sampaikan keluhan warga tersebut kepada Hasan, selaku pemasok babi di Meral tetapi tidak ditanggapinya, maka mulai saat

ini dan seterusnya kami minta daerah Meral tidak lagi dijadikan tempat bongkar muat babi. Apabila masih terjadi bongkar muat babi, kami akan melakukan protes dengan masa yang lebih banyak, tegasnya.

Kepada aparat terkait kami minta untuk lebih serius menangani masalah ini. Supaya masarakat Meral tidak terganggu oleh bau busuk yang menyengat, dan kekhawatiran terkontaminasi oleh bermacam penyakit yang berasal dari babi tersebut, tambah Rohy.

Hasan, selaku pemasok babi, sewaktu ditanyakan oleh salah satu wartawan. Apakah babi yang didatangkan ini sudah mendapat izin dari dinas terkait, dengan angkuhnya mengatakan, “Ini bukan urusan kamu, untuk apa kamu tanya, kalau kamu tidak senang silakan anda tulis.” Daulay

Gubernur Teras Narang Berharab Kobar Aman dan Kondusif Pangkalan Bun, Melayu Pos Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah ternyata tidak dihadiri dua kandidat calon Bupati Kobar, Ujang Iskandar dan Sugianto. Padahal inspektur upacara HUT Kobar di halaman kantor Bupati Kobar adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Ir. Achmad Diran. Dalam kesempatan itu wagub juga menyinggung persoalan Pemilukada Kobar yang tak kunjung rampung.

Saat menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT ke-52 Kobar, wagub lebih banyak memberikan pesan kepada masyarakat tentang belum adanya Bupati dan Wakil

Bupati Kobar hasil Pemilukada Kobar tahun 2010 lalu.

Pesan ini disampaikan langsung di saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang. Masyarakat diminta tenang dan jangan terpengaruh dengan berbagai isu yang mungkin bisa menyesatkan.

Dirinya menyatakan Bupati dan Wakil Bupati Kobar definitif belum dilantik karena ada berbagai persoalan.

Masyarakat diminta untuk sabar menunggu dan tetap teanang karena pemerintahan masih berjalan dengan baik.

Diran juga meminta kepada masyarakat Kobar untuk tetap membantu menjaga keamanan hingga kondisi daerah

betul-betul aman.

Berbagai kalangan juga menyampaikan harapan di hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat. Para pengusaha maupun pejabat daerah menghendaki Kobar tetap dalam suasana kondusif guna mendukung jalannya roda pembangunan, kendati daerah kini dalam kondisi prihatin akibat proses politik yang belum berujung ini, ujar Diran.

Ketua DPC KWRI (Komite Wartawan Reformasi Indonesia) Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Abdul Hamid, ketika diminta keterangan oleh Melayu Pos di kantornya Sabtu (8/10) mengatakan bahwa faktor keamanan dan kekondusifan

wilayah ini mesti dibarengi dengan kinerja yang cepat dari para pemangku jabatan.

Abdul Hamid menyerukan kepada masyarakat untuk berfikir labih cerdas dalam memahami situasi dan bisa mengambil pelajaran berharga dalam perkembangan Kobar yang makin bertambah usia ini. “Semua pihak, tanpa terkecuali, mesti mengintrospeksi dirinya masing-masing dalam mengukur dan melihat parameter pribadi tentang sejauh mana dan sebesar apa yang telah diperbuat atau dedikasi bagi daerah ini agar kedepannya lebih baik lagi,” tegas Abdul Hamid.

Abdul Hamid juga menyampaikan Kobar dalam

kondisi kondusif, aman, rukun, dan tentram sehingga bisa menjalankan roda pembangunannya dengan baik. Hanya dengan keamanan, kata Daeng panggilan sehari harinya, Kobar bisa menyejahterakan masyarakatnya yaitu dengan pertumbuhan ekonomi yang lancar dengan diawali iklim investasi yang sehat berkat suasana aman tadi. “Kita berharap Kobar makin maju dan sejahtera di segala bidang kehidupan.

Tetap terdepan sebagai daerah teraman investasi, kalau ada isu yang kurang jelas janganselalu dipercaya terkecuali ada fakta yang jelas agar kita tidak terjebak dengan isu-isu tersebut,” tegasnya.

Ariyanto/Samsin

7 Pojok Indonesian Sail Wakatobi-Belitong Berada di Pangkalan Bun PANGKALAN BUN - Bersamaan dengan hari ulang tahun (HUT) Kobar yang ke 52 Kemarin adalah hari ke-6 peserta Sail Wakatobi-Belitong berada di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Selain tujuan utamanya ke Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP) sudah kesampaian, mereka kemarin dijadwalkan ikut menanam pohon pinus kemudian kunjungan ke sekolah hingga berwisata menyusur Sungai Arut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalanbun Kalimantan Tengah Drs Abdul Wahab ketika diminta keterangan oleh Koran ini di sela-sela acara kegiatan tersebut mengatakan, sejak tiba di Pelabuhan Panglima Utar Kumai pada tanggal 29 September hingga hari ke 6 telah banyak lokasi yang dikunjungi oleh rombongan pariwisata dari berbagai negara ini. Sejak pertama datang, mereka langsung melakukan registrasi lalu, rombongan peserta sail ini langsung menuju Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang menjadi salah satu ikon Kobar yang telah dikenal hingga ke mancanegara.

Selama beberapa hari di TNTP, para turis ini mengaku kagum dengan ke anekaragaman flora dan fauna yang ada di kawasan konservasi tersebut. Dihari keenam kemarin, mereka dijadwalkan ikut menanam pohon pinus di jalan pasir panjang Desa Batu Belaman.

Penanaman dilakukan di pinggir kanan dan kiri jalan tersebut. Setelah itu mereka melakukan kunjungan ke sekolah yang dikunjungi adalah SMKN 1 Pangkalan Bun. Selanjutnya, rombongan menuju Sungai Arut untuk menaiki kelotok menyusuri Sungat Arut, ujar Wahab yang selalu ramah terhadap para wartawan.

“Semua rombongan sekitar 60-an orang, untuk kapalnya sekitar 40-an, namun tidak bisa dipastikan jumlah itu, karena mereka datang dan pergi. Hari kemarinya saja sampai 50 kapal lebih,” ujar Wahab kemarin (4/10).

Kedatangan peserta Sail Wakatobi ini, sudah menjadi agenda tahunan, sedangkan Disbudpar dalam hal ini hanya memfasilitasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tahun 2012 mendatang akan ada lagi agenda serupa.

Wahab mengaku, untuk penyediaan sarana seperti angkutan bus dan jamuan, semua ditanggung oleh Disbudpar, menggunakan dana APBD Kobar.

Apakah anggaran untuk menjamu para turis ini bisa kembali dengan adanya kunjungan sail wakatobi-belitong ini? Wahab mengaku dampaknya atau kontribusinya kepada masyarakat, sedangkan untuk pemerintah daerah hanya memperoleh kontribusi dari tiket masuk TNTP. “Kita berfikirnya, adalah dampaknya tidak hanya saat ini, karena kalau mereka para turis ini merasa betah di Kobar dan telayani dengan baik tentu di tahun-tahun berikutnya akan kembali ke Kobar. Bahkan tidak hanya dalam ajang Sail Wakatobi-Belitong saja, dihari-hari lain bisa saja mereka akan kembali,” ujar Wahab.

Ariyanto/Samsin

Banyak Drainase di Pangkalankerinci tak Berfungsi PANGKALAN KERINCI - Sejumlah ruas drainase induk di pusat kota Pangkalankerinci tidak berfungsi akibat adanya pendangkalan. Misalnya hujan beberapa saat saja, air langsung menumpuk. Warga pun mulai mengeluh dan menuding system drainase yang buruk sebagai penyebab banjir.

Menurut penjelasan Rison (33), warga Pangkalankerinci, banjir kerap terjadi di jalan Maharaja Indera depan kantor cabang Bank Mega. Setiap kali hujan turun, ruas jalan paling ramai lalulintas di ibukota Pelalawan itu selalu tergenang antara sepuluh hingga 30 centimeter. ‘’Karena drainasenya tidak pernah diperbaiki. Makanya asal hujan jalan ini pasti banjir. Kalau warga disini pak sudah seringkali melapor sama pak RT supaya diteruskan ke dinasnya. Tapi tidak pernah ada realisasi,’’ keluh Rison yang dibenarkan sejumlah warga lainnya.

Warga lainnya, Marbun (40) menuturkan, pendangkalan parit drainase sudah terjadi sejak lama. Penyebabnya bukan hanya akibat sampah yang dibuang sembarangan. Tapi lebih disebabkan adanya lapisan cor tebal didalam parit. Menurut Wandi, warga pernah bergotong royong mengeluarkan sampah yang menyumbat didalam drainase. Tapi usaha itu tidak berhasil karena terhalang lapisan semen. ‘’Paritnya tidak bisa dibersihkan karena dibawah tutup ini ada semen lama. Dulu waktu kontraktor membuat parit besar, bekas cor parit yang lama tidak dikeluarkan. Jadi semen penutupnya berlapis-lapis ini bang. Sembarangan saja mereka kerja makanya jadi seperti ini,’’ jelas Marbun.

Rtc/Mp

Pemkab Rohul Turunkan Tim Pengukur ROHUL - Pekan depan (15/10/11), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) akan menurunkan tim pengukur tapal batas yang akan mengukur perbatasan Rokan Hulu dengan kabupaten tetangga masih di Provinsi Riau, atau pun tapal batas dengan Provinsi tetangga seperti Sumatera Utara (Sumut).

Tim pengukur ini, dipimpin Asisten I Tata Pemerintahan Drs H Jamaluddin. Diakui Jamaluddin, penurunan tim pengukur tapal batas ini merupakan tindak lanjut banyaknya laporan terjadi konflik akibat tapal batas yang belum jelas belakangan ini.

Katanya, tim akan diturunkan secara bergilir. Tim bertugas mengukur tapal batas Rohul dengan kabupaten tetangga masih di Provinsi Riau atau kabupaten provinsi tetangga.

“Saat pengukuran, ditentukan titik koordinat batas daerah dengan daerah lain.

“Saat pengukuran, Sehingga ke depannya tidak ada lagi permasalahan tapal ditentukan titik batas. Hasil pengukuran dibuat dalam bentuk data koordinat batas peta sesuai titik daerah dengan koordinatnya,” jelasnya.

Tim ini melibatkan bebe- daerah lain. rapa instansi di Rohul, seperti Sehingga ke Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Badan Pem- depannya tidak ada berdayaan Pemerintahan lagi permasalahan Desa dan Keluarga Berencana, Dinas Kehutanan dan tapal batas. Hasil Perkebunan, Badan Perta- pengukuran dibuat nahan Nasional, serta camat dalam bentuk data setempat.

Jamaluddin mengung- peta sesuai titik kapkan, masalah tapal batas yang kini menjadi masalah, koordinatnya” yakni perbatasan antara Kecamatan Pendalian IV Koto dengan Kabupaten Kampar, dan Rokan Hulu dengan kabupaten Rokan Hilir.

Sementara perbatasan provinsi, yakni perbatasan Rohul dengan Tapanuli Selatan, serta perbatasan Desa Batang Kumu Tambusai dengan Desa Sei Korang Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumut, tepatnya di lokasi yang diklaim PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang kini masalah hukumnya sudah sampai ke Mahkamah Agung (MA).

“Pengukuran dilakukan agar kedepannya tidak ada lagi masalah tapal batas dan menyebabkan konflik. Pengukuran yang kita lakukan sifatnya baku, tidak bisa diubah lagi, tapi kita akan lakukan secara bertahap,” katanya. Rtc/Mp

Daerah

8 Lintas Daerah Rapat Porkab XVII Tasikmalaya 2011 TASIKMALAYA - Pekan Olah Raga (Porkab) Tasikmalaya dipastikan akan digelar mulai tanggal 17 Oktober 2011 dan akan dipusatkan di Komplek Olah Raga Wiradadaha Kabupaten Tasikmalaya dan mempertandingkan 17 Cabang Olah Raga.

Untuk mendukung kesuksesan acara tersebut, jajaran pengurus KONI Kabupaten Tasikmalaya beserta 39 Camat se-Kabupaten Tasikmalaya mengadakan rapat persiapan PORKAB dengan diawali oleh arahan-arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd (3/10).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikamalaya Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd, dalam arahannya menekankan kerja kerjas dengan upaya maksimal dari semua elemen yang terlibat untuk mensukseskan PORKAB Tasikmalaya, menurutnya olah raga dewasa ini telah menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu kesuksesan daerah dalam mengembangkan prestasi olah raga dapat menjadi tolok ukur pembinaan dan dapat memunculkan kebanggaan dan harga diri daerah tersebut. Prestasi Kabupaten Tasikmalaya menjadi juara umum PORDA hendaknya dapat dipertahankan dengan pembinaan atlet daerah yang dimiliki secara maksimal.

Adapun 17 Cabang Olah Raga yang akan dipertandingkan dalam Pekan Olah Raga (PORKAB) Tasikmalaya adalah : Atletik, Anggar, Bola Basket, Bola Volly, Bulutangkis, Catur, Karate, Panahan, Panjat Tebing, Pencak Silat, Aquatik, Sepak Takraw, Senam, Sepak Bola, Taekwondo, Tarung Derajat dan Tenis Meja. Ujang

Pustu Desa Arjasari terlihat kumuh dan rusak.

Anggaran Untuk Rehab Pustu Diprioritaskan INDRAMAYU - Terkait pentingnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan terutama dari Ibu Kota Kabupaten dan Rumah Sakit. Dalam hal ini yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu segera mungkin untuk mengevaluasi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang sudah seharusnya diperbaiki atau direnovasi total sesuai dengan kriteria.

Konfirmasi (29/9) dengan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Indramayu melalui bagian perencanaan dan evaluasi Yadi Hidayat, SKM.MKM mengatakan “Masalah Pustu (Puskesmas Pembantu) yang sudah seharusnya baik direnovasi atau rehab total yang seluruh bangunan Pustu dari sejumlah 67 dan Puskesmas sebanyak 49 bangunan, dari Dinas tetap diajukan ke pusat karena anggaran dari APBN, masalah kerusakan bangunan Puskesmas Pembantu Desa Arjasari Kec. Patrol itu sudah saya prioritaskan kalau anggaran sudah ada karena sudah seharusnnya ada perbaikan atau renovasi sesuai dengan kondisi bangunan. Tetapi untuk anggaran tahun 2012 mengajukan usulan sebesar kurang lebih 50 milyar yang dapat direalisasi sebesar 17 miliar, anggaran tersebut belum bisa untuk rehab Pustu atau Puskesmas karena anggaran BAK hanya diperuntukkan obat-obatan dan bidang farmasi. Pengajuan anggaran diajukan setiap tahun dan untuk tahun berikutnya belum jelas karena juknisnya dari pemerintah pusat belum tahu. S Pranoto/Joy

Maraknya Kejahatan Rental Mobil INDRAMAYU - Perihal ini terjadi maraknya dan menjamurnya penyewaan atau rental mobil dari segala merk dengan cara sewa murah atau mobil mewah tapi bisa disewa dan terjangkau. Dengan moment ini dipikirkan sekaligus dimanfaatkan untuk tindakan yang melanggar hukum yakni dengan berpura-pura menyewanya sampai hitungan bulan, satu bulan, dua bulan lancar, di bulan berikutnya lenyap bagai ditelan bumi, jangankan setor sewa, keberadaan mobil pun sulit diketahui. Kejadian ini terjadi pada ALFIAN, S.Ag Desa Rambatan Wetan RT 16/05 Kec. Sindang Kab. Indrmayu Jabar.

Saat konfirmasi dengan Alfian, S.Ag sebagai pemilik rental mobil mengatakan, “Awalnya sewa oleh Se’un Desa Teluk Agung karena orangnya kenal maka saya membolehkannya dengan ijin sewa selama 3 bulan, terhitung dari bulan Juli sampai Agustus 2011, bayar sewa lunas akan tetapi menginjak ketiga bulannya ternyata sewa tidak ada, mobilpun tidak pernah dikembalikan sampai sekarang entah kemana belum diketahui tentang keberadaannya. Adapun identitas dan jenis mobil Avanza warna Silver Nopol D 1525 MD. Hal ini semakin berkembang dan menjamurnya rental mobil dan banyak pola kejahatan dengan dalih sewa rental mobil yang ujung-ujungnya diperbuat untuk kejahatan, apakah digadaikan atau dijual. S Pranoto/Joy

Segenap Pimpinan dan Karyawan/ti

Mengucapkan

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ngameti br Sembiring Kembaren

(Ibu dari Sinton Sitepu/Pimpinan Perusahaan Melayu Pos) 30 September 2011 di Desa Tanjung Barus

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Kriteria Perumahan Penerima

Bantuan Diskimrum Dipertanyakan Bandung, Melayu Pos Seiring dengan pemberitaan edisi lalu, yang menguak keberadaan proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Unit Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya yang menggulirkan beberapa paket pekerjaan Tahun Anggaran 2011 melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Diskimrum) Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sekitar Rp 31 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan pemukiman Jawa Barat dan dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkotaan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satu diantaranya Kabupaten Karawang.

Untuk Kabupaten Karawang, Diskimrum Jabar menggulirkan 2 paket pekerjaan untuk 1 kegiatan yaitu penyediaan PSD RSH Perum Pesona Pesona Griya Indah Karawang ( Kb-Krwg-PSDRSH-08) dengan anggaran Rp 1.550.000.000 serta paket pekerjaan Pengawasan dan Supervisi PSD RSH Perum Pesona Griya Indah dengan anggaran Rp 100 juta. Data yang dimiliki wartawan, penyedia jasa konsultansi untuk pengawasan dan supervise dengan nilai kontrak Rp 98.930.000, serta untuk penyediaan PSD RSH Perum Pesona Griya Indah dengan nilai kontrak Rp 1.329.641.000.

Hasil penelusuran Melayu Pos, bahwa keberadaan Perum Pesona Griya Indah Karawang belum mencapai usia puluhan

Gedung Lawet yang terbakar.

Gedung Lawet Ludes Terbakar Kantor Dinas Pemukiman dan Perumahan Pemprov Jabar.

tahun bahkan masih dalam tahap pengembangan pembangunan rumah baru yang jumlahnya belum mencapai 400 unit rumah. Kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan pengecoran jalan di lingkungan perumahan Perum Pesona Griya Indah dan Perumahan Sirnabaya yang persis berdampingan sudah rampung.

Awo Anggara ketika dimintai tanggapannya mengatakan, saya mensinyalir lokasi proyek ini salah tempat mungkin lokasi perumahannya di kabuputen lain tapi dialihkan ke Karawang, kenapa perumahan yang usianya belum puluhan tahun sudah mendapat bantuan dari APBN, jelas tidak masuk logika. Mungkin saja Perum Pesona Griya Indah belum diserah terimakan dengan Pemda Karawang. Kami sudah mempertanyakan status perumahan ini kepada Kabid

Foto: Luhut

Tarkim Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, jawabannya perumahan Pesona Griya Indah belum serah terima dengan Pemda, baru sebatas pemberitahuan akan serah terima tahun ini. Saya akan coba telusuri hal ini ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PU untuk mempertanyakan kriteria perumahan yang layak menerima bantuan pengembangan.

Ketika hal ini mau dikonfirmasi kepada Yudi Humas Diskimrum, Ir. H. Edy. I.M. Nasotion Kepala Dinas dan Kabid Perumahan Bambang Riyanto (29/9) sedang tidak ada di tempat. E. Nanang salah seorang staf Humas mengatakan, Pak Kadis dan Humas sedang ada tugas ke Depok, sedangkan Pak Bambang sedang keluar. Kalau masalah kriteria perumahan yang layak dapat bantuan pengembangan, silahkan saja tanyakan Pak Humas. Luhut

Team 4 Adakan Baksos Pengobatan Gratis Tangsel, Melayu Pos Team 4 plus yang didominasi dari masyarakat relawan yang peduli di lingkungan Tangerang Selatan, Minggu (9/ 10/2011) team sukarelawan terpadu (Team 4) adakan pengobatan gratis bagi 1000 warga yang kurang mampu di wilayah Serua tepatnya di ruko pasar Mandiri Serua Ciputat. Pembukaan loket pendaftaran jam 9.00-selesai.

Kurang lebih 25 dokter yang tergabung group Pitalaya Medika. Menurut Dr Dahlia, selaku koordinator tim medis dari pitalaya group menegaskan, “Upaya ini murni untuk membantu team 4 plus, dan kami langsung merespon undangan tersebut.

Saya dan teman-teman cukup prihatin dengan biaya pengobatan yang masih tergolong mahal. Dengan aksi solidaritas ini, kami harap dapat turut berkontribusi atau dengan kata lain berbagi terhadap masyarakat Tangsel khususnya.”

Wahyu Wibasana selaku koordinator team 4 menambahkan, acara ini untuk mendukung pasangan No 1 calon gubernur Banten. Harapan kami masyarakat masih mempercayakan pilihanya kepada Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno yang menyerukan teruskan pembangunan Banten.

Langkah kami hanya mengadakan Baksos ini karena tidak ada pemimpin yang berhasil bila programnya tidak didukung upaya dari bawah atau masyarakat.

Tidak hanya itu, Tim 4 yang kebanjiran pasien dadakan ini, tidak hanya disibukan dengan warga yang berbondong-bondong datang dan memanfaatkan event pengobatan gratis ini. Ada juga salah satu warga yang tidak bisa datang ke lokasi, kami tugaskan untuk datang langsung ke rumahnya ibu Suna. Ibu Suna ini tidak bisa berjalan ke tempat acara kami dan kami langsung mengambil inisiatif jemput bola segera melaku-

kan pengecekan apa yang dikeluhkannya, sambung H Hatta ketua panitia acara.

Di tim 4 kami mempunyai kelebihan sarana dan prasarananya misalnya H Sukri yang kebetulan mempunyai alat-alat kesehatan maupun obat-obatan yang berlimpah di bawah Pitalaya Group. harapan kami hanya dapat meringankan persoalan pemerintah dalam upaya mengirit anggaran APBD dalam pengurusan jamkesda.

Langkah kami ini sebagai bentuk upaya agar masyarakat kecil juga mendapatkan perhatian yang berkesinambungan. Mudah-mudahan berkat doa restu masyarakat Tangerang Selatan khususnya acara seperti ini bisa terus menerus diadakan sesuai motto kandidat no 1 teruskan pembangunan Banten yang kurang sedikit lagi menuju kesejahteraan dan apa jadinya bila ada kandidat melakukan percobaan untuk melakukan perubahan besar. Menurut saya terlalu mahal anggaran yang keluar dari uang rakyat, tutup Hatta. Eben

Indramayu, Melayu Pos Warga Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dikejutkan oleh kobaran api dan asap tebal yang membumbung tinggi, warga pun bergegas menuju lokasi kobaran api, ternyata gedung lawet yang berlokasi di RT. 09 RW. 03 Desa Mekarjati dilalap si jago merah, warga sekitar langsung memberikan pertolongan untuk memadamkan kobaran api dengan alat seadanya, namun api semakin membesar, dengan kejadian ini salah satu warga, segera melaporkan ke pihak kepolisian dan dari jajaran polsek Haurgeulis yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kompol Joko Waluyo, SH diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memberikan pengamanan, juga Kapolsek Kompol Joko Waluyo, SH segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu dan Patrol termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Subang.

Informasi yang dihimpun oleh wartawan koran ini di lapangan (4/10) kobaran api yang melalap gedung lawet diduga karena hubungan arus pendek listrik, api mulai berkobar sekitar pukul 22.30 WIB. Selanjutnya 5 unit mobil pemadam kebakaran datang memadamkan kobaran api, namun api terlalu cepat membakar sebuah bangunan gedung lawet yang sudah produksi 1 kg eces wallet kering per 40 harinya, beserta rumah juga turut hangus terbakar, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah.

Penjaga gedung lawet, Abeng saat ditemui oleh Melayu Pos tidak ada dan sulit untuk ditemui, esok harinya juga tidak ada. Sementara itu ditempat terpisah Melayu Pos menghubungi Aiptu Dede Jaelani saat dimintai komentarnya mengatakan, kebakaran tersebut diduga hubungan pendek arus listrik. Sutarmin

Dinkes dan IBI Acuh Tak Acuh Dengan Oknum Bidan Bermasalah Indramayu, Melayu Pos Bidan bermasalah dalam menangani persalinan ibu melahirkan dan mengakibatkan bayi meninggal bahkan ibunyapun meninggal, seperti yang dilakukan oknum bidan berinsial EE yang bertugas sebagai Bidan Koordinator pada Puskesmas Kecamatan Lohbener Kabupaten Indrmayu, yang waktu itu sekitar Tahun 2008 (menangani persalinan warga Desa Jatisawit lor Blok Lapangan Kecamatan Jatibarang, mengakibatkan bayi dan ibu meninggal) tidak dijelaskan sebabnya dan tahun 2010 (menangani persalinan warga Desa Bojong Slawi blok sasak kecamatan Lohbener mengakibatkan bayi meninggal) namun pihak Dinas Kesehatan dan Pihak Ikatana Bidan Indonesia (IBI) Kabpten Indramayu pun masih acuh tak acuh belum ada penangana serius.

Bidan EE, seperti pemberitaan edisi lalu di MelayuPos berjudu “Bidan EE, Belum ada tidakan AMP dan Dinkes Tutup Mata” tampak masih biasa-biasa saja seolah tidak ada masalah lantaran saat pemeriksaan atau di Audi Maternal Perinatal (AMP) merasa terwakili oleh Kepala Puskesmas Jatisawit Lor waktu sehingga merasa terlindungi bahkan merasa nyaman dan lebih-lebih pihak IBI pun tak pernah menanggapi kasus yang dilakukan Bidan EE yang kini menjadi Bikor di Puskesmas Lohbener dan apalagi pihak Dinkes pun tak pernah menindak tegas oknum bidan bermasalah seperti Bidan EE yang kini masih adem ayem saja merasa ternaungi oleh pihak terkait.

Dan berita ini diturunkan, pihak Kadinkes dan IBI saat Melayu Pos konfirmasi selalu tidak ada di tempat mungkin karena kesibukannya sehingga Melayu Pos belum dapat keterangan apapun dari pihak terkait untuk menindaklanjuti pemberitaan Bidan EE dan semoga lebih serius lagi untuk menindak tegas. Wasnadi

Karyawan PT SLR dan Masyarakat Unjuk Rasa ke Gedung DPRD Nanga Bulik, Melayu Pos Karyawan PT SLR dan masyarakat unjuk rasa ke gedung DPRD Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, menuntut PHK sepihak beberapa masyarakat perwakilan dari Desa Sungai Tuat, Tanjung Beringin, Cuhai, Kawa dan Karang Taba menyampaikan keluhan ke DPRD Kabupaten Lamandau permasalahan PHK dan lahan masyarakat yang sampai saat ini belum selesai.

Perwira Gato unsur pimpinan sidang dari faksi PDIP mengatakakan pada forum agar hari ini semua pihak karyawan, masyarakat, anggota DPRD, penegak hukum dan intansi terkait agar bersamasama mengelurkan pendapat dan solusi untuk penyelesaikan permasalahan ini.

Kunyal Lenjin ketua federasi serikat pekerja/SPSI Kabupaten Lamandau dan selaku perwakilan karyawan mengatakan sudah melakuan upaya penyelesaian melalui persedur undang-undang namun pihak PT SLR (Sawit Lamandau Raya) tidak mengindahkan proses PHK yang sudah berjalan dan saya sela-

ku ketua federasi serikat pekerja/SPSI sudah melakukan kordinasi dengan Bupati Lamandau namun apa jawaban Ir Marukan selaku Bupati Lamandau jangan diramekan atau diributkan itukan aset kita, berarti pemerintah daerah ada unsur pembiaran terhadap karyawan dan masyarakat dan mengantung nasip masyrakat. Masyarakat meminta keadilan dari pemerintah daerah, jelas Kunyal.

Dari pihak Polres Lamandau kawal aksi tersebun dan terkendali dengan aman.

beberapa Anggota DPRD sependapat agar dengan segera menyelesaikan permasalahan karyawan, masyarakat dengan pihak PT SLR (Sawit Lamandau Raya) dan kita akan melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan PT SLR (Sawit Lamandau Raya) yang bisa memberi keputusan. Pihak karyawan meminta dengan anggota DPRD Kabupaten Lamandau agar segera pihak PT SLR (Sawit Lamandau Raya) membayar hak-hak karyawan sesuai dengan masa kerjanya. Sudah

berlangsung lama sidang, saudara Supriyadi dari fraksi PKP angkat suara mengatakan kepada unsur pimpinan jangan lempar handuk, undang-undang otonomi saerah itu sudah jelas, kasihan karyawan dan masyrakat kita ini kan wakil rakyat dan kepercayaan publik kepada anggota DPRD sangat menurun sama sekali dan juga kepala Disosnakertrans jangan setengah hati kalau menangani permasalahan dan pernah, tidak anda turun ke lapangan.

Drs Yuano kepala Disosnakertrans Kabupaten Lamandau naik emosi dan gebrak meja dan sempat ricuh di ruang sidang, karyawan dan masyarakat sepat tegang juga melihat anggota DPRD ricuh menunjuk YUANO. Supriyadi sempat meninggalkan ruang sidang dan beberapa selang menit Supriyadi kembali keruang sidang untuk mengatakan lagi bahwa tadi salah paham itulah eksen politik.

Akhirnya semua sepakat untuk melakukan pertemuan kembali Senin (3/10) untuk menentukan final.

Karyawan dan masya-

rakat meminta dengan sejumlah anggota DPRD kalau permasalahan ini tidak ada penyelesaiannya PT SLR (Sawit Lamandau Raya) bubarkan perusahaan tesebut dan kami karyawan tidak sama sekali mengharapkan pekerjaan dari PT SLR (Sawit Lamandau Raya) namun hak-hak kami di bayar. Ada salah satu anggota DPRD sempat ceplos bicara saking jengkelnya dengan perusahaan tersebut kami dari DPRD sudah melakukan penghentikan aktivitas pembukaan lahan tapi tidak diindahkan oleh PT LSR (Sawit Lamandau Raya) perusahaan ini memang bandel, nakal dan status ijin perkebunan mereka belum jelas juga, akibat penerbitan ijin dari dinas kehutan dan perkebunan asal-asal.

LSM “Batu PETAHAN” meminta dengan anggota DPRD Kabupaten Lamandau agar bentuk panja kasus perkebunan kelapa sawit dan sejumlah penegakan hukum mulai dari tingkat kabupaten, propinsi dan pusat usut tuntas perijinan perkebunan, pertambangan terutama di Kabupaten Lamandau. Robet

Daerah

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Batu Bersejarah Ditemukan di Tasikmalaya?

Tasikmalaya, Melayu Pos Batu diduga situs peninggalankerajaan ditemukan warga di kebun Kampung Nangklong, Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Salah seorang warga penemu batu juga pemilik kebun tersebut, Hasbini (53), Senin, mengatakan batu yang itu ditemukan saat melakukan penggalian tanah kebun, Kamis (6/10).

Hasbini mengaku sebelumnya dia mendapat mimpi ada batu peninggalan kerajaan berada di bawah kebun miliknya.

Selanjutnya Hasbini membuktikan mimpi tersebut dengan melakukan penggalian tanah di kebunnya, dan ternyata ditemukan batu berukuran berdiameter sekitar 1,5 meter.

Diatas dataran batu tersebut, kata Hasbini terlihat seperti gambaran peta dan terdapat tulisan seperti menyerupai angka 0, 1 dan 5.

Selain penemuan batu tersebut, Hasbini menemukan sejumlah batu yang berukuran lebih kecil memiliki motif seperti garisan menggambarkan perbukitan daerah sekitar.

Sementara itu Jamjam, pegiat pariwisata Situ Sanghyang, Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan penemuan batu tersebut diharapkan dapat mengungkap sejarah kerajaan dan keberadaan Situ Sanghyang. Ant/Mp

Pertemuan Karyawan PT SLR di Gedung DPRD Tidak Membuahkan Hasil Nanga Bulik, Melayu Pos PX Perwira Gato Wakil Ketua DPRD pimpinan rapat sidang membuka acara pembahasan masalah PHK PT SLR (Sawit Lamandau Raya) sepihak. Dihadiri unsur anggota DPRD, Dinsosnakertrans, Asisten 1, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pimpinan PT SLR, LSM, dan Anggota Polres Lamandau. Di dalam sidang yang sudah berlangsung anggota DPRD, Ketua Federasi/SPSI dan pimpinanan PT SLR debat panas dan debatnya mutar-mutar.

Kunyal Lenjin Ketua Federasi/SPSI sempat mengatakan sudah beberapa hari yang lalu karyawan unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Lamandau kami selaku pengurus federasi/SPSI sama sakali tidak tahu dan tidak ada tembusaan tertulis, namun kami selaku pengurus federasi/SPSI terhutang beban moral kepada karyawan dan akan mengkoordinir masa supaya tidak melakukan anarkis dan masalah karyawan dengan perusahaan belum ranahnya ke DPRD lihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja itu adalah wewenag Disosnakertrans bukan wewenang DPRD, jelas Kunyal.

Beberapa anggota DPRD mengatakan perkebunan kelapa sawit milik PT SLR sudah beberapa kali take over namun tidak melibatkan intansi pemerintah Kabupaten Lamandau sehingga carut marut. Pihak perusahaan siap melakukan perbaikan dan tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku. “Kami selaku pimpinaan perusahaan meminta kepada federasi/SPSI agar mempertimbangkan kami,” jelas Etwin.

Untuk sementara masa kerja karyawan masih ditolak pimpinan perusahaan PT SLR. Karyawan merasa kecewa kepada sikap anggota DPRD, katanya sebagai wakil rakyat.

Pertemuan kedua kalinya (3/10) pukul 2 sampai 6 sore tidak membuahkan hasil. Sebelumnya menjajikan keberpihakan kepada masyarakat dan karyawan ternyata lembaga tertinggi tidak bisa menyelesaikan masalah, seharusnya percaya kepada siapa lagi masyarakat berarti janji-janji yang mereka tawarkan sebelum mereka duduk itu adalah janji politik aja.

Sebentar lagi pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lamandau tahun 2013-2014 masyarakat harus berhati-hati dengan sikap calon bukan hanya cukup dengan finansial mereka, menjamin kesejahteraan masyarakat namun melihat dari latar belakang skill, sosial dan tanggung jawab. Robet

KKN Penerimaan Siswa Baru Harus Diusut Medan, Melayu Pos Pakar hukum Universitas Sumatera Utara Dr Pedastaren Tarigan SH mengatakan penerimaan siswa baru (PSB) di sejumlah Sekolah Menengah Atas di Kota Medan yang diduga terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) perlu diusut tuntas. ”Praktik tidak terpuji yang terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) itu, tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa adanya tindakan hukum terhadap para pelaku,” katanya .

Aparat penegak hukum, menurut dia, perlu secepatnya turun tangan untuk menyelidiki dugaan terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan beberapa SMA favorit di Kota Medan dalam PSB tersebut.

“Kita tidak ingin dunia pendidikan dijadikan sasaran untuk mencari keuntungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.SMA sebagai tempat menimba ilmu para generasi muda harapan bangsa itu sudah saatnya mendapat perlindungan hukum,” kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Oleh karena itu, katanya, berbagai bentuk dugaan per-

mainan yang terjadi di lingkungan SMA Negeri di Ibukota Provinsi Sumatera Utara itu, perlu mendapat penanganan yang serius.Ini menyangkut kepentingan nasional, dan juga marwah dan nama baik pendidikan. “Citra dunia pendidikan di tanah air ini, jangan sampai rusak akibat adanya PSB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sebab, sudah ada peraturan yang dikeluarkan bahwa penerimaan di lingkungan SMA Negeri itu, berdasarkan hasil ujian nasional (UN) atau rangking. Namun, kenyataannya, peraturan tersebut justru dilanggar dan diabaikan begitu saja oleh pengelola pendidikan, dengan menerima siswa baru di luar mekanisme yang berlaku atau istilah adanya lokal “siluman” (tidak melalui jalur PSB).

“Penegak hukum perlu bekerja keras untuk membongkar penerimaan siswa

baru yang diduga banyak terjadi penyimpangan dan kurang terbuka kepada masyarakat,” kata Pedastaren.

Dalam penerimaan murid baru di beberapa SMA di Kota Medan yang syarat dengan ketimpangan itu, juga mendapat tanggapan dari anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut).Ini artinya masalah pendidikan tersebut termasuk skala prioritas.

Bahkan, jelasnya, Komisi E DPRD Sumatera Utara juga telah melakukan sidak (inpeksi mendadak) ke sejumlah SMA yang diduga menerima siswa secara tidak jelas dan tidak melalui penyeleksian.”Cara-cara yang seperti ini jelas akan merusak dunia pendidikan dan termasuk melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,” kata Pedastaren.

Sebelumnya, Komisi E DPRD Sumut menemukan masing-masing dua lokal “siluman” (tidak melalui jalur penerimaan siswa baru/PSB) di SMA Negeri-4 Medan dan SMA Negeri-2 Medan.Selain itu, pada inspeksi mendadak (Sidak) pada 21 September juga menemukan hal yang sama di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri-5. Ant/Mp

Jembatan Cipancuh Akan Ambruk, Dinas Bina Marga Tutup Mata

Jembatan Cipancuh Blok Galur Harapan Desa Mekarjati.

Indramayu, Melayu Pos Jembatan merupakan sarana umum yang sangat penting sekali kehadirannya turut menentukan kemajuan suatu desa. Karena tanpa sarana jembatan yang sangat kokoh, suatu daerah/desa bisa dipastikan akan tertinggal jauh dibanding desa lainnya baik dari segi ekonomi maupun IPM nya. Namun apa jadinya jika jembatan sangat menghawatirkan. Maka dari itu kepada pemerintah kabupaten PEMKAB Indramayu dan dinas yang terkait mohon segera dibangun jembatan Cipancuh yang berlokasi di Blok jalan Galur Harapan Rt 14/04 desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis, Kab Indramayu, Jawa Barat jembatan yang be-

rukuran panjang kurang lebih 20 Meter Lebar 2 Meter dibangun pada tahun 1980 ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan sering membawa korban kecelakaan bagi si pengendara motor dibangunnya jembatan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menunjang transportasi antar desa.

Arifin (39) tahun selaku Rt saat dikonfirmasi oleh wartawan Koran ini menjelaskan jembatan tersebut kondisinya sangat memperihatinkan dan sering kali pengendara sepeda motor kecelakaan di jembatan ini akibat kurang lebarnya jembatan maka dari itu kita berharap pihak Pemkab Indramayu terutama pihak Cip-

ta Karya maupun pihak Bina Marga untuk segera memperbaiki jembatan yang ada di wilayah kami guna menjaga ambruknya jembatan tersebut.

Di tempat terpisah Melayu Pos melakukan konfirmasi dengan kuwu desa Mekarjati Estim Enting di kantor desanya membenarkan bahwa jembatan tersebut disamping sempit juga posisinya di jalan menikung maka sering terjadi kecelakaan. Untuk itu saya berharap sangat agar pihak PU Bina Marga Indramayu secara pro aktif melakukan perbaikan jembatan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk lagi bagi kehidupan masyarakat di desa Mekarjati dan sekitarnya.

Karena jembatan itu adalah bagaikan urat nadi, sangat penting sekali atau penghubung utama. Saya sebagai kuwu desa Mekarjati didesak terus oleh masyarakat agar secepatnya pihak terkait untuk memperbaiki jembatan penghubung itu saya merasa kewalahan menghadapi tuntutan warganya padahal warga desa Mekarjati sangat loyal terhadap Bupati Indramayu, maka sebaliknya Pemkab Indramayu khususnya PU Bina Marga harus lebih memperhatikan kepentingan desa Mekarjati dan sekitarnya sambil mengakhiri perbincangannya. Sutarmin

9 Kilas Tiblantas di Wilayah Polres Kota Cimahi Masih Kurang BANDUNG BARAT - Kesadaran masyarakat dalam Ketertiban Lalulintas (Tiblantas) di wilayah Polres Kota Cimahi masih sangat kurang. Hal itu diungkapkan Aipda Ade dari Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Kota Cimahi ketika menyampaikan sambutannya dalam acara Penyuluhan dan Bimbingan Hukum di Aula Kecamatan Cihampelas belum ama ini.

Menurutnya, Ketertiban Lalulintas di wilayah Polres Kota Cimahi, sampai saat ini masih perlu peningkatan, karena kesadaran masyarakat masih kurang. Salah satunya adalah masyarakat belum bisa memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan berlalulintas. Contohnya mempunyai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat sebagian belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menggunakan kendaraan bermotor masih dalam tahap belajar, masih banyak anak-anak di bawah umur (siswa SD atau SMP) sudah berani menggunakan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Makanya saat ini banyak terjadi kecelakaan yang dialami oleh anak-anak atau para remaja yang belum dapat menguasai tingkat emosionalnya.

“Dari data kecelakaan lalulintas yang tercatat di Polres Kota Cimahi, rata-rata dampaknya setiap hari sekitar 2 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat dan belasan orang luka ringan. Apalagi untuk menuju Tata Tertib dan Tata Krama Lalulintas di jalan raya masih sangat jauh, akibat kurang disiplin dan mereka belum tahu rambu-rambu lalulintas,” ujarnya.

“Untuk itu kami menghimbau kepada semua warga masyarakat yang mempunyai anak usianya dibawah 17 tahun, jangan coba-coba dikasih motor. Karena batasan usia bagi pengendara kendaraan bermotor sekurang-kurangnya usia 17 tahun keatas, termasuk persyaratan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) minimal usia 17 tahun,” ungkapnya.

Sementara setiap ada razia di beberapa tempat di wilayah polresta Cimahi, sering terjadi. Kecelakaan lalulintas, akibat para pengendara sepeda motor gugup dengan adanya razia. Karena takut berhubung mereka membawa kendaraannya tidak dilengkapi dengan suratsurat yang lengkap. Akhirnya mereka berbalik arah dan menabrak atau menyenggol kendaraan yang ada dibelakangnya, maka terjadi kecelakaan yang akhirnya merugikan berbagai pihak, termasuk yang bersangkutan lebih rugi lagi, disamping tidak memiliki surat-surat lengkap juga pisiknya cacad, (luka berat atau luka ringan) bahkan tidak sedikit yang meregang nyawa.” Sebagaimana dikatakan Aipda Ade sambil memperagakan para pelaku yang kabur sebelum memasuki area razia. Yat/HDB

Upacara HUT Ke 66 TNI dan Penyerahan Mobil Ambulance TASIKMALAYA - Hari Rabu (5/10) Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menghadiri upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke 66 Tentara Nasional Indonesia tingkat Kab/Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Komplek Markas Komando Brigif 13 Galuh Kostrad.

Komandan Brigif 13 Galuh Kostrad Kol. Inf. H. Farid Makruf bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Hadir pada kesempatan tersebut Forum Konsultasi Daerah Kab/Kota Tasikmalaya, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Para Veteran, serta tamu undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut diacarakan pula Devile para peserta Upacara yang terdiri dari Lanud Wiryadinata Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya, Polresta Tasikmalaya, Satuan Polisi Praja Kab/ Kota Tasikmalaya.

Usai mengakhiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Tentara Nasional Indonesia tingkat Kab/Kota Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya yang didampingi Wakil Bupati RSUD Kabupaten Tasikmalaya yang diserahlan langsung oleh Syarif Bastaman selaku direktur bertempat di Halaman RSUD Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam Sambutannya Bupati Tasikmalaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Agro Indomas Jakarta dan semoga bantuan 1 unit ambulance dapat bermanfaat serta akan menjadi penambah motivasi bagi RSUD khususnya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ujang

Presiden: Bedah Rumah Menyentuh Keinginan Masyarakat Jambi, Melayu Pos Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan apresiasi positifnya terhadap program bedah rumah di Provinsi Jambi karena langsung menyentuh apa yang diinginkan masyarakat.

Hal ini disampaikannya ketika meninjau bedah rumah di Kawasan Kenali Asam, Kota Baru, Kota Jambi Jumat (23/4). Presiden SBY dan Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono tiba di rumah Ernawati, Sudirman dan Rohibah, ditemani beberapa pejabat antara lain Menko Kesra, Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyar Suharso Monoarfa, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Andi Malarangeng, Menbudpar Jero Wacik dan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus.

Menurut Presiden, program bedah rumah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Presiden juga

presiden SBY bersama gubernur jambi HBA meninjau bedah rumah.

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pi-hak terkait yang telah me-mungkin program ini berjalan dengan baik.

“Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak TNI. Pemerintah juga bekerja dengan ikhlas, gubernur, bupati semua bekerja bagi saudara-saudaranya. Ini merupakan tanggungjawab kami, saya bersyukur kepada Allah kita bisa melakukan ini semua,” ungkap Presiden.

Presiden juga menekan-kan

bahwa program bedah rumah ini merupakan salah satu bentuk nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena TNI terlibat langsung dalam meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat.

“Saya mengucap terima kasih untuk kebersamaannya, karena program ini bagus, betul-betul langsung menyentuh apa yang diinginkan oleh rakyat. Ini contoh ke-

manunggalan TNI dengan rakyatnya bersama pemerintah daerahnya, patut disyukuri dan dijaga baik-baik.

Terima kasih juga BUJMN yang ikut berkontribusi dalam CSR (Corporate Social Responsibility),” ungkapnya.

Sementara itu Dandrem 042/Garuda Putih Jambi, Kolonel Infanteri Yudhie Karsono menyampaikan di hadapan Presiden bahwa Provinsi Jambi dengan 11 Kabupaten/Kota merupakan wilayah tanggung jawab KOrem 042/GAPU. Sesuai Tupoksi TNI berdasarkan UU NO.34 Tahun 2004 adalah melaksanakan operasi militer perang, operasi militer selain perang.

“Salah satu tugas yang dilaksanakan adalah membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jambi. Diharapkan dengan sinergitas antara Korem 042/GAPU dengan pemerintah Provinsi Jambi, program pengentasan kemiskinan akan segera

terselesaikan,” ungkapnya.

Ia juga melaporkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Jambi tersebar di 11 Kabupaten/Kota. “Setelah kami melakukan MoU yang dihadiri oleh para Bupati dan Walikota, kami mencanangkan masyarakat yang rumahnya akan dibedah untuk tahun 2011 pelaksananya adalah jajaran Korem 042/Gapu serta para komandan Kodim sebagai komandan pelaksana,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme bedah rumah dimulai dengan survey awal masyarakat miskin sesuai ketentuan dari pemerintah Provinsi Jambi siapa yang berhak mendapatkan bedah rumah. Setelah itu dibentuk tim teknis yang akan bekerjasama dengan TNI, Camat, Danramil, Kepala Desa.

“Bedah rumah dilaksanakan oleh TNI dan masyarakat diharapkan dengan ini kemanunggalam TNI dan masyarakat tetap terjalin,” jelasnya. Sunarto/Sukirno

Kepala dan Karyawan UPTD Kebersihan dan Pertamanan yang baru (kanan Depan).

Rotasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan UPTD Haurgeulis INDRAMAYU - Mutasi atau Rotasi di instansi manapun pasti ada karena untuk penyegaran tugasnya masing-masing salah satunya pergantian kepala dinas kebersihan dan pertamanan UPTD Haurgeulis Kabupaten Indramayu Jabar yang baru dilantik tanggal 26 September 2011.

Serah terima jabatan selaku kepala dinas kebersihan dan pertamanan UPTD Haurgeulis yang dulu di jabat oleh Iyan Suhara, SH sekarang dijabat oleh kepala yang baru Heri Haerudin, SH. Di sela-sela setelah terima jabatan dikantor yang baru Heri Herudin, SH saat dikonfirmasi Melayu Pos mengatakan “dalam setiap pekerjaan apalagi di dinas kebersihan dan pertamanan ini walaupun pekerjaan dianggap hina akan tetapi perlu kemulyaan, selain itu saya mengahrapakan dalam pekerjaan saling membantu dan dukungannya bekerja sama serta meningkatkan kinerja lebih lagi walaupun sarana dan prasarana masih kurang memadai baik kendaran untuk oprasional maupun kantor yang belum memiliki dan program–program yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan oleh kepala yang dulu supaya kedepan lebih ditingkatkan lagi. S Pranoto/Joy

Daerah

10 Singkat Daerah Komite Sekolah Untuk Mewadahi dan Menyalurkan Aspirasi BANDUNG BARAT - Belum lama ini pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat melantik sejumlah komite sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SLTA se-Kecamatan Cililin yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Cililin. Acara tersebut dihadiri Bupati, Kepala Disdikpora serta para UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF se-Kabupaten Bandung Barat.

Pada acara Pelantikan dan Pengukuhan Komite Sekolah se-Kecamatan Cililin, dalam sambutannya Bupati Bandung Barat Drs. H. Abubakar MSi mengatakan, “Komite Sekolah adalah nama baru atau pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial, kedua nama tersebut tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

Menurutnya, sebagaimana tertuang dalam Kepmendiknas No.044/U/2002, Komite Sekolah adalah badan mandiri, yang mewadahi peran serta masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan. “Komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi, serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan,” katanya.

Disamping itu komite sekolah juga harus berperan dalam memberikan masukan yang berhubungan dengan kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) kriteria kinerja satuan pendidikan serta kriteria fasilitas pendidikan.

“Secara kontekstual, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agensy) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, juga memberikan dukungan baik finansial, pikiran maupun tenaga,” tandasnya.

Kemudian mengenai sekolah, itu bukan lembaga yang terpisah dari masyarakat, melainkan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat sekitar, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat, ujarnya.

“Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, harus diarahkan pada peningkatan kemampuan seluruh personil sekolah, imbuhnya. Yat/HDB

Anggaran Dikorupsi, Bangunan Perpustakaan Ambruk Indramayu, Melayu Pos Hal ini terkait dengan pembangunan perpustakaan di SDN Kiarakurung, Kecamatan Gantar, Kab Indramayu Jabar yang belum lama dibangun dan sebelum difungsikan perpustakaan itu sudah ambruk rata dengan tanah yang dikerjakan oleh CV Catur Eka Setia alamat Jalan Raya Pekandangan Indramayu.

Bangunan Perpustakaan SDN Kiarakurung yang ambruk.

Perpustakaan ambruk sekitar tanggal 19 September 2011, yang pekerjaan baru pasang bata dan pemasangan kusen-kusen tanggal 15 Agustus 2011, hasil pantauan di lapangan banyak kejanggalan.

Keterangan (29/9) dengan pelaksana/mandor Syahroni saat dikonfirmasi mengatakan “Bahwa ambruknya perpustakaan tersebut setelah cek

langsung banyak kejanggalan dan kekurangan kualitas terutama pasir dan semennya tidak sesuai dengan Bestek karena banyak pengurangan dalam penggunaan pengadukan dan minimnya pengawasan karena jangkauannya jauh dari tempat kerja. Selain itu ada keterlambatan pengiriman material maka timbul suatu kecurangan dari orang yang pertama mengerjakan te-

naga borong orang Karangampel yang mengakibatkan positif negative karena kualitas tidak benar maka akibatnya bangunan tersebut ambruk.”

Saat dikofirmasi Kepala SDN Kiarakurung Jaya Mulyadi, S.Pd, MM mengatakan, “Saat pekerjaan dimulai sekira 15 agustus 2011 dan tanggal 19 September 2011 bangunan perpustakaan setelah dipasang batu bata dan kusen-kusen bangunan ambruk rata dengan tanah, pihak sekolah sangat menyayangkan pekerjaannya asal-asalan tidak memperhatikan kualitas pekerjaan dalam pengerjaan, hal ini membuat pihak sekolah agak trauma takut apabila sedang dipakai perpustakaan tersebut terjadi insiden ambruk lagi karena setelah ambruk mulai dari pondasi tidak diperbaiki hanya sebatas pasangan batu bata saja lebih lagi kalau terjadi musim hujan, adukan pasangan batu kurang berkualitas tidak menutup kemungkinan akan terkikis kena air. Oleh karena itu mohon secepatnya bangunan selesai dengan kualitas yang sesuai dengan bestek, karena buku-buku bertumpuk bahkan berserakan belum ada tempatnya khawatir rusak dan dengan pelaksana sampai sekarang belum pernah ketemu.” S Pranoto/Joy/Sutarmin

Pengunjung Obyek Wisata Pantai Tirtamaya Optimis Dengan Proyek “Break Water” Kepala Sekolah Tatang. S meninjau bangunan Mushola.

Alumni SDN Cipedang Bunder Bangun Mushola INDRAMAYU - Inisiatif untuk membangun tidak hanya tumbuh dari dinas atau instansi yang terkait akan tetapi bisa saja dari siswa yang pernah mengenyang pendidikan di sekolah tersebut. Hal ini alumni SDN Cipedang Bunder Kecamatan Haurgeulis Kab Indramayu Jabar yang lulusan dari 1985 sampai 2010 memberikan bantuan untuk pembuatan mushola di lingkungan sekolah sendiri, yang membutuhkan biaya sebesar Rp 36.600.000.- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Konfirmasi (4/10) kepala SDN Cipedang Bunder Tatang Sutendi, S.Pd, MM di ruang kerjanya mengatakan, “Pembanguan musola di SDN ini atas dasar imbauan yang diteruskan kesemua alumni sekolah baik yang jauh atau pun dekat hasilnya direspon baik, dari semua anggaran biaya itu berasal dari alumni sekolah dengan ukuran bangunan mushola 5x7 M, selain itu pekerja diambil dari lingkungan sekolah sebagai dasar membangun Mushola di sekolah adalah karena tempat ibadah jauh apabila ada pelajaran praktik keagamaan di sekolahnya bantuan untuk mushola selain dari alumni juga ada bantuan berupa kuba dari kepala UPTD Pendidikan Haurgeulis , S.Pd, MM. Dengan demikian mudah-mudahan mushola ini dapat bermanfaat bagi di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah demi untuk syiar agama. S Pranoto/Joy/Sutarmin

Danramil, Kapolsek, Camat Patol, Bp. Migas, General Service dan Tokmas di lokasi ekplorasi

Peresmian Kegiatan Ekplorasi JBS.A dan Bahayanya INDRAMAYU - Kali ini terkait dengan kegiatan pengeboran/ eksplorasi di salah satu sumur yang sedang dilakukan pekerjaan lokasi pengeboran JBS.A terletak di desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Jabar yang baru diresmikan (29/9). Dihadiri oleh Kapolsek Patrol, Danramil Anjatan, Camat Patrol, serta tokoh masyarakat dan pemuda di lingkungan eksplorasi. Pelaksanaan pengeboran memang penuh dengan resiko dan bahaya.

Saat menyampaikan sambutannya dalam acara pembukaan dimulainya eksplorasi, Hari Adiyarso selaku bagian Project Manager di lokasi eksplorasi mengatakan, “Memang benar bahwa setiap kegiatan apapun pasti mempunyai resiko dan bahaya baik ringan maupun berat karena bahaya selalu mengintai, bahaya paling banyak dilokasi eksplorasi diantaranya bahaya karena panas, kena sengatan aliran listrik, bahaya kimia yang di sekeliling lokasi, radio aktif, bahan peledak dan bahaya yang lainnya. Semua aturan mainnya dari BP. Migas Pusat bertanggungjawab baik didalam lokasi maupun untuk keselamatan masyarakat dilingkungan eksplorasi juga masalah keselamatan dan engineering, semua program dan orang yang dikerjakan dilengkapi SIO (Surat Izin Operasi) serta bersertifikat yang dikeluarkan dari BP. Migas Pusat dan setiap yang menjalankan alat berat maupun ringan dilengkapi dengan SIM. Ir. Dedi Warsita biasa disapa Dedi gondrong sebagai general service dari PT. Tirta Wijaya Karya saat dikonfirmasi terkait eksplorasi mengatakan “Dalam hal ini saya mengantisipasi situasi lokasi ekplorasi mulai dari masalah harga dengan masyarakat, baik keluhan atau usulan apa yang akan diajukan terkait kegiatan ekplorasi, tidak hanya itu termasuk bertanggungjawab di lokasi pengeboran apabila terjadi insiden dan sekaligus melayani semua keperluan pada crew drilling. S Pranoto/Joy

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Indramayu, Melayu Pos Pengunjung obyek wisata Pantai Tirtamaya dan warga setempat sangat optimis adanya pelaksanaan proyek pemasanagan kubus sebagai sarana penahan dan pemecah ombak “Break Water” yang dikerjakan oleh PT Delima Agung Utama–PT Polly Jasa Persada (Join Operation) sepanjang 200 meter sejak Bulan Mei 2011 lalu, kini para pengunjung dan warga setempat tidak lagi merasa was-was pantai Tirtamaya terkena abrasi air laut yang selalu menggerus pantai dan setelah terpasang kubus sebagai penahan dan pemecah ombak tampak pula pasir dan pendangkalannya meninggi hampir rata dengan tanah yang belum terkena abrasi.

Eko, pengunjung obyek wisata Pantai Tirtamaya berasal dari Kecamatan Jatibarang saat ditanya Melayu Pos, mengatakan “Pantai Tirtamaya merupakan tempat wisata kebanggaan masyarakat Indramayu satu–satunya sebelum terkena abrasi pantai terkenal sejagat antero, namun sangat disayangkan ombak terus menerus menggerus bibir pantai sehingga tempat wisata ini tampak tidak terawat lagi”.

Dan kemudian menurutnya saat berkunjung lagi di tempat wisata ini, merasa kaget setelah adanya proyek pemasangan kubus sebagai penahan dan pemecah ombak

“Break Water” telah tampak pendangkalan pasir hampir rata dengan tanah bibir pantai yang belum terkena abrasi maka sangat optimis sekali adanya proyek itu yang dibangun Pemerintah Pusat sementara jika Pemkab Indramayu, belum tentu terpikirkan untuk melaksanakan proyek penahan dan pemecah ombak karena dari anggaran sendiri mencapai puluhan miliar rupiah.

Berbeda lagi dengan Sutari, penjual makanan di lokasi Pantai Tirtamaya menjelaskan kepada Melayu Pos, “Saya orang pertama kali yang berjualan di Pantai Tirtamaya sebelum orang lain berjualan di sini”. Pantai Tirtamaya, dulu sebagai obyek wisata satu–satunya kebanggaan orang Indramayu terlihat begitu indah nan tertata rapi, namun kini dari tahun

ke tahun ombak laut selalu menerjang bibir pantai akibat abrasi sehingga pantai tirtamaya ini tampak kotor dan pengunjungpun tampak sepi tidak seperti tempo dulu.

Masih menurutnya, sangat bersyukur dan berterimakasih Pemerintah Pusat sangat peduli mengulurkan bantuannya kepada Pemkab Indramayu untuk membangun “Break Water” kini tidak lagi merasa was-was setelah terpasang kubus sebagai penahan dan pemecah ombak pasir di balik pasangan kubus tampak muncul hampir rata dengan bibir pantai yang belum kena abrasi, jadi saya lebih optimis sekali dengan proyek “Break Water” dan tentunya pantai Tirtamaya ini, jadi tempat obyek wisata yang dikunjungi orang luar Indramayu karena melihat pemandangan akan kehindahannya. Wasnadi

Bustani Warga Desa Suja Makelar Tanah Nanga Bulik, Melayu Pos Bustani asal warga Desa Suja Mupiya Tanah sudah beberapa kali melakukan rekayasa atas penjualan tanah kepada PT SMG (Sumber Maha graha) dan PT Pilar Wana Persada. Bustani telah merencanakan menjual tanah kepada investor namun sempat dibeap masyarakat Desa Bakonsu kerena tanah tersebut wilayah Desa Bakonsu bukan wilayah Desa Suja.

Menurut Ch London selaku tokoh masyarakat Desa Bakonsu, tanah tersebut memang sudah lama diincar Bustani untuk dijual dan hebatnya penjualan tanah tersebut di atasnamakan nama orang lain seakan-akan tanah tersebut milik Desa Suja. “Sedangkan Desa Bakonsu punya bukti dokumen perbatasan dan tapal batasnya pun kami tahu letaknya,” jelas London kepada Melayu Pos, belum lama ini.

Paterson Kepala Desa Bakonsu saat dijumpai Melayu Pos di sebuh Losmen Lamandau mengatakan, Bustani tidak pernah melakukan koordinasi dengannya dan tanah tersebut memang wilayah Desa Bakonsu dan tanah tersebut adalah milik kelompok tani yang barus dibentuk.

Bebas Kepala Desa Suja dikonfirmasi Melayu Pos melalui sms agar kepala desa menjelaskan seakurat mungkin apakah Desa Suja punya bukti-bukti dokumen perbatasan atau tapal batas namun sms nya tidak dibalas. Robet

Polres Kota Cimahi Selenggarakan Penyuluhan Hukum KBB, Melayu Pos Belum lama ini Polres Kota Cimahi menyelenggarakan Penyuluhan Bimbingan Hukum di Aula Kecamatan Cihampelax Kabupaten Bandung Barat. Penyuluhan tersebut diikuti seumlah peserta dari dua kecamatan, yaitu dari Kecamatan Cihampelas dan Cililin.

Para peserta terdiri dari Kepala Desa, LKMD, BPD, Tokoh Ulama dan Tokoh Masyarakat serta para pemuda. Dihadiri pula oleh Camat, Danramil, Kapolsek beserta tamu undangan lainnya.

Pembahasan dalam penyuluhan tersebut, diantaranya: mengenai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Narkoba dan masalah Lalulintas serta Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Dalam arahannya AKP Enjang memaparkan, bila ada suatu kejadian mohon jangan bertindak anarkis, karena resikonya akan ditanggung oleh kita semua. Yang lebih baik adalah dibicarakan dalam musyawarah untuk mufakat serta cari akar permasalahannya yang jelas jangan sampai terjadi kericuhan yang tanpa dasar.

“Masyarakat boleh menyelesaikan tindak pidana yang ringan, tak usah melibatkan pihak kepolisian, yaitu melalui musyawarah untuk mufakat. Misalnya ada orang yang melakukan pencurian yang nilai barangnya tidak seberapa atau ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) silahkan selesaikan dengan Ketua RT, RW setempat, bila belum dapat diatasi bawa ke desa untuk diselesaikan dengan kepala desa atau lurah,” ujarnya.

Kemudian mengenai salah seorang warga yang terlibat dengan narkoba, bagi masyarakat jangan segan-segan segera laporkan kepada pihak berwajib, karena kami menjamin kerahasiaan para pelapor dan bagi yang dilaporkan termasuk keluarganya sebenarnya tak usah panik, sebab untuk sementara yang bersangkutan tidak akan dtangkap untuk diproses oleh pihak kepolisian, tetapi untuk direhabilitasi ke rumah sakit atau ke tempat- tempat rehabilitasi lainnya, sebagaimana diungkapkan Brigadir Ramdan yang bertugas sehari-harinya di seksi Narkoba Polres Kota Cimahi.

Menurutnya narkoba sangat berbahaya bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitar, karena ada istilah NARKOBA itu adalah Negara Akan Rusak Kalau Orang Bejat Ahklaknya.

Demikian dikatakan Brigadir Ramlan ketika memberikan sambutannya.

Sementara sejumlah peserta sangat antusias mengikuti penyuluhan tersebut. Namun sangat disayangkan waktunya sangat singkat, tidak ada kesempatan untuk bertanya kepada nara sumber. Untuk itu kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara rutinitas dan jangan satu paket. Misalnya mengenai Kamtibmas, Narkoba dan masalah Lalulintas waktunya terpisah, agar waktunya tidak mepet, ujar salah seorang peserta kepada Melayu Pos ketika diminta tanggapannya mengenai penyuluhan hukum tersebut. Yat/HDB

Sejumlah Desa di KBB Dapat Bantuan Dana BUMDes Bandung Barat, Melayu Pos Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selama ini pemerintah terus menerus memberikan bantuan, khususnya di bidang perekonomian yang didanai dari APBN maupun APBD. Ada beberapa macam bantuan yang telah disalurkan ke tingkat desa/kelurahan, seperti : Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Lumbung Desa, Keredit Usaha Tani (KUT), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang diambil dari dana Program Nasional Pembangunan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan yang lainnya, dengan nominal hingga ratusan juta rupiah.

Kali ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), telah dan akan mengucurkan

kembali dana bantuan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nominal Rp 25 juta setiap desa.

Dari sejumlah desa di KBB, sejak tahun 2009 hingga 2011 sudah ada 105 desa yang telah menerima dana BUMDes, dengan besaran yang sama.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Barat, Dawira Supriatna dalam acara Bimbingan Teknis mengenai BUMDes, yang diikuti para Kepala Desa dan Ketua BUMDes di Gedung Serbaguna Desa Batujajar Timur belum lama ini.

Menurut Dawira, BUMDes ini diharapkan mampu mengembangkan berbagai usaha di wilayahnya. Pengembangan sektor usaha tersebut, secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,

ujarnya.

“Bimbingan Teknis yang diberikan ini, merupakan bagian dari program bantuan modal untuk 35 BUMDes. Dengan adanya pembekalan, diharapkan pengelola BUMDes dapat memanfaatkan bantuan ini sesuai yang diharapkan,” katanya.

Yang mendapatkan dana bantuan BUMDes dari APBD 2011 sebanyak 35 Desa dan yang belum tinggal 60 desa lagi, yang akan kita ajukan untuk priode berikutnya, tutur Dawira yang didampingi Kabid Ekonomi Sosial Budaya Dewi Andhani.

Sejumlah desa yang telah dan akan mendapatkan bantuan dana tersebut adalah hasil verifikasi yang dilakukan BPMPD yang disesuaikan dengan kegiatan usaha berdasarkan potensi di setiap daerahnya.

“Sebetulnya di daerah itu

masih banyak potensi yang bisa dikembangkan, tidak hanya kegiatan simpan pinjam saja. Bahkan ada BUMDes yang melakukan pengelolaan Perusahaan Air Minum (PAM), pembayaran listrik hingga photo copy,” jelasnya.

Terkait pemberian bantuan ini, pada perinsifnya pemerintah daerah tidak akan menghalang-halangi sector usaha yang akan dikembangkan masyarakat melalui BUMDes. Yang penting bantuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan memanfaatkannya sebaik mungkin, sehingga memiliki nilai bagi kesejahteraan masyarakat, tandasnya.

Sementara itu beberapa sumber yang dihimpun Melayu Pos mengatakan, sehubungan dengan adanya bantuan dana BUMDes yang dikucurkan ke sejumlah desa di wilayah Kabupaten

Bandung Barat, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagaimana yang disampaikan dalam bimbingan teknis. Jangan seperti yang sudah-sudah. Sejumlah bantuan dengan berbagai istilah, satu pun tidak ada yang berjalan mulus, hanya tinggal namanya saja.

Padahal Pemerintah sudah berupaya keras, untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan mengucurkan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Namun berhubung banyak oknum, baik di kalangan aparat maupun masyarakatnya yang hanya mementingkan pribadi dan kronikroninya. Yang akhirnya bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan tidak diperhatikan, jelas sumber kepada Melayu Pos. Yat. SB/HDB

Sambungan

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Tolong Perhatikan Guru dan Pegawai Karimun, Melayu Pos Pasca pengalihan pengelolaan SD dan SMP Yayasan Bhati Tugas (YBT) yang sebelumnya di bawah naungan Yayasan dan kini berada di Pemerintah Kabupaten Karimun,

pengurus lama YBT sangat berharap agar seluruh guru dan pegawai yang masih melakukan tugasnya dapat di perhatikan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Karimun. Hal tersebut di ungkapkan oleh

Kepala YBT Meral, Husein Aziz .

“Kami sangat berharap, bagaimana lah caranya agar nasib guru-guru dan karyawan di sini bisa menjadi pegawai di Pemkab Karimun,” ujar Husen Azis, di

Maria Selena sela-sela penyerahan aset YBT kepada Pemkab Karimun.

Apa yang dimintakan oleh Husen kiranya maih beralasan mengingat pengabdian para guru dan karyawan terbilang sudah cukup lama. Tri/Mp

Wacana Pembubaran KPK Tidak Realistis Sambungan dari hal. 1 disetujui? Atau bahkan rakyat malah memberikan pembelaannya,” kata Busyro Muqoddas kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.

Meski wacana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah menjadi buah bibir, namun Busyro dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa mengintervensi KPK. “Tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi kinerja KPK, siapapun orangnya,” papar dia.

Tidak hanya itu saja, Busyro Muqoddas mempersilahkan Fahri Hamzah untuk

menggunakan jalur hukum bila ingin membubarkan KPK. Apalagi wacana pembubaran KPK itu disampaikan langsung secara serius oleh Fahri dalam forum resmi di Rapat Konsultasi KPK-DPR. “Pak Fahri bisa menyampaikannya secara formal dan prosedural sesuai hukum yang berlaku. Kami tidak akan menghalangi dan menghormati itu,” tutur dia.

Pernyataan Fahri sendiri terlontar ketika rapat konsultasi yang diadakan pimpinan DPR itu menghadirkan pimpinan KPK, Kepala Polri, Jaksa Agung, pimpinan Komisi III,

dan pimpinan fraksi.

Rapat digelar dalam rangka pembahasan polemik pascapemeriksaan empat pimpinan Badan Anggaran DPR di KPK. Busyro mengaku, sampai saat ini pihaknya tidak terganggu dengan pernyataan tersebut dan tetap menjalankan tugasnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan dalam negara demokratis memang tidak diperbolehkan ada lembaga superbody yang tanpa kontrol. “Saya menanggapinya pernyataan Fahri itu bagus juga dalam pengertian tidak harus disetujui, tapi dengan

pemikiran tidak boleh ada sebuah lembaga superbody yang tanpa kontrol,” katanya.

Menurut Mahfud, kritik dari Fahri Hamzah bisa dijadikan pemicu evaluasi di tubuh internal KPK. “Iya betul harus menjadi bahan evaluasi internal. Untuk jadi lebih baik dan lebih demokratis,” ucapnya.

Namun lanjutnya, pembubaran KPK bukanlah suatu jawaban. “Tapi jawabannya bukan membubarkan KPK. Karena superbody itu diberikan oleh DPR. Dan kedua, diberikan dalam keadaan tertentu sampai situasinya normal. Ini kan belum normal,” jelasnya. Ic/Mp

ICW: UU Penyelamatan Aset Harus Segera Direalisasikan Sambungan dari hal. 1 pernah menyatakan pemerintah melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa melakukan penyitaan terhadap aset buron koruptor agar mereka menyerahkan diri.

“Penyitaan aset koruptor merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Kejagung agar koruptor itu

menyerahkan diri,” kata Nudirman Munir .

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BRI, Mohammad Ali, menyatakan Djoko Tjandra juga menghadapi persoalan dengan Dana Pensiun BRI terkait BOT gedung BRI 2 antara BRI dengan Mulia Grup yang dimiliki Djoko S Tjandra.

“BRI menilai rencana investasi di Bali itu bertentangan dengan azas keadilan, Sebab Djoko Chandra masih tersangkut kasus dimana kasus tersebut pada tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang dimenangkan BRI,” katanya.

Pengadilan Tinggi meme-

rintahkan PT Mulia Persada Pasific yang mengelola gedung BRI II milik Djoko Chandra untuk mengembalikan Gedung BRI II kepada BRI. Juga diharuskan membayar Rp347,8 miliar yang berasal dari pembayaran sewa gedung BRI II, yang seharusnya diterima Dana Pensiun BRI sejak 1998. Ant/Mp

Pemberitaan Bisa Pengaruhi Mental Atlet Sambungan dari hal. 1 hapan penyelesaian akhir (finishing).

“Seluruh venues siap digunakan, jadi kami mengharapkan atlet tidak perlu cemas atas pemberitaan yang ada. Kami meminta atlet tetap fokus untuk menyiapkan diri dan tidak terpengaruh oleh kondisi itu, agar target juara umum dapat tercapai,” kata dia lagi. Rita meminta dukungan dari segenap pihak terkait, termasuk dari kalangan pers.

“Kami meminta agar pemberitaan yang disampaikan sifatnya menyejukkan dan membuat tenang atlet kita bertanding. Janganlah membuat suatu keadaan yang malah membuat atlet-atlet kita berkecil hati,” ujar dia pula.

Menurut dia, hal-hal sepele tidak perlu dibesar-besarkan, karena bagian ter-

penting yakni pembangunan venues SEA Games telah dilakukan secara maksimal.

“Seperti masalah toilet jongkok di stadion tenis saja dipermasalahkan, padahal di balik itu ada sesuatu yang lebih besar yang sudah diupayakan Sumatera Selatan, yakni pembangunan sebuah stadion tenis bertaraf internasional,” kata dia.

Dia menjelaskan, pekerjaan venues SEA Games di Sumsel itu patut diapresiasi, karena telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dengan melalui suatu proses yang cukup panjang.

“Pembangunan venues ini bukan pekerjaan yang baru dilakukan kemarin, tapi sudah dilakukan berbulanbulan lamanya. Lantas, jika ada yang salah langsung saja disalahkan, ya tidak boleh juga seperti itu. Kami harap

semua pihak mau mengerti,” ujar dia lagi.

Senada dengan Rita, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin juga meminta dukungan dari segenap lapisan masyarakat atas sukses ajang multievent negara-negara Asia Tenggara itu.

“Marilah kita fokus pada pelaksanaan dan memilih bersikap optimistis dibandingkan pesimistis. Venues SEA Games akan selesai tepat waktu dan siap digunakan, dan semua pihak tidak perlu mengkhawartirkan hal itu.

Bagi yang meragukan silakan datang langsung ke Jakabaring dan lihat sendiri,” kata Alex lagi.

Pada kunjungan ke Palembang itu, Rita Soebowo menyempatkan untuk menyaksikan pertandingan final tunggal putri turnamen

tenis Garuda Indonesia Championship antara Ayu Fani Damayanti dan Iryna Bremond (Prancis), dengan didampingi Ketua Umum PB Pelti, Martina Wijaya.

Selanjutnya, Rita melakukan pemantauan langsung ke beberapa venues SEA Games didampingi oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Venues yang dikunjungi adalah stadion atletik, stadion akuatik, lapangan tembak, venue voli pantai, dan ruang makan (dinning hall) wisma atlet.

Gubernur Sumsel juga melanjutkan kunjungan ke venue sepak takraw untuk memantau pelaksanaan tes event SEA Games, dan sekaligus melantik kepengurusan provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia yang baru. Ant/Mp

Pemkab Indramayu Kurang Tanggap Soal Bendung Karet Waledan Sambungan dari hal. 1 sekali hanya saja pihak Pemkab lamban dalam hal menangani soal ganti rugi, kata Budiono singkat.

Saat kehadiran para kelompok petani penggarap tambak milik Perhutani di Gedung DPRD, disambut positif dan diterima oleh Syaefudin Fraksi Golkar dan dikonfortirkan yang dihadiri sejumlah anggota DPRD, Darjono Pjs, Kuwu Desa Lamaran Tarung, Sunardi, SH Ca-

mat Cantigi, Direksi BBWS, Pihak PT Brantas, Drs Omarsyah Kadis PSDA Tamben, dan Herry Sudrajat Humas Perum Perhutani untuk meng-klarifikasikan soal ganti rugi tambak yang diperuntukan pengelak bendung karet wa-ledan, dan walhasil ada ke-sepakatan harga yang dite-rima pihak penggarap tambak agar pembangunan bendung karet terwujud demi kese-jahteraan rakyat Indramayu umumnya.

Darjono, Pjs Kuwu Lamaran Tarung mengatakan dalam forum pertemuan di DPRD, “Dirinya bersemangat sejak tahun 2010 lalu, bahkan tak kenak lelah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Lamaran Tarung untuk memberikan dukungan adanya proyek bendung karet bahkan pula sampai-sampai kocek kantongpun dikeluarkan tak terhitung jumlah nominalnya tetap bersemangat tanpa pamrih apapun dari Pemkab

Indramayu dan yang terpenting Bendung karet waledan secepat diwujudkan demi kesejahteraan rakyatnya khusunya rakyat Desa Lamaran Tarung dan jika bendung karet ini terbangun sertadapat dirasakan oleh masyarakat maka atas kesadaran masyarakat pula untuk membayar PBB secara lancar akibat telah memiliki penghsilan yang memadai lantaran adanya Bendung karet waledan ini, ungkapnya. Wasnadi

dunai ini saja. Masih ada dunia yang lebih sempurna. Kita harus berjalan kesana. “Keagungan ku bukanlah pada keagungan disini tetapi disana” kata Julien Benda.

Pikiran Julien Benda tidak salah, sayangnya ajakan untuk berjalan ke dunia sana, nampaknya di salah pahami.

Karena jalannya ditentukan melalui kematian bunuh diri.

Apalagi dari pemahaman itu, kematian dikaitkan dengan kesusahan, kesedihan dan putus asa. Muncullah hara kiri, bakar diri, puasa sampai mati, atau aksi bom bunuh diri.

Pada kenyataannya ini semua berangkat dari keputusasaan. Keputus asaan yang menyimpulkan untuk mengakhiri hidup dengan kematian. Padahal putus asa adalah dosa. Suatu perbuatan yang harus dielakkan.

Ajaran agama apapun, mengajarkan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah. Kematian adalah satu kepastian yang

dijadikan driving force (kekuatan pengendali) kehidupan.

Hanya orang tahu dan sadar kematian akan melaksanakan hidup jujur, berprilaku baik.

Mereka yang sadar teologi kematian akan menempuh kehidupannya dengan sabar dan tawakkal.

Paradigma kehidupan masa kini yang beirientasi dunia, dalam arti mengenyampingkan orientasi keakhiratana (kematian) telah membawa kegelisahan dan putus asa Oleh karena itu, agemda besar masyarakat dunia kedepan, menghapus kegelisahan dan keputus asaan.

Bahwa hidup adalah perjuangan menghadapi tantangan.

Kematian adalah kepastian dan takdir.

Sikap yang harus hadir, adalah keberanian hidup dengan sabar dan tawakkal. Keberhasilan dan sukses ada dengan keberkahan yang Maha Pencipta. Marilah kita mencari keberkahan dan ridhaNya. Amin

Kegelisahan dan Teologi Kematian Sambungan dari hal. 1 Kesan ini nampak jelas pada konsep Hara kiri di Jepang. Sebab Hara Kiri adalah ajaran khas dalam memilih yang terbaik dalam menjalani akhir kehidupan untuk sampai kepada kebenaran. Demikian juga ekstrmis Kristen melakukan bunuh diri. Kaum agama Hindu juga ada perilaku membakar diri atau berpuasa hingga mati. Termasuk kaum komunis juga perilaku bunuh diri. Dengan demikian Teologi Kematian sebagai ajaran agama atau moral terjadi pada seluruh agama dan banyak bagian dunia.

Fenomena ini amat serius pada masa kini. Padahal dunia sedang membangun peradaban, Harapan hidup manusia makain meningkat tapi keputus asaan hidup juga makin meningkat. Seorang teman mencoba membuat pertanyaan kepada suku Sunda yang terkenal lembut, sopan, dan sabar. Dalam kenyataannya mengapa ada perubahan.

Orang Sunda telah menjadi nekad, dan keras. Hal yang terakhir diukur dari aksi bunuh diri di beberapa tempat tanah air ternyata beberapa diantaranya berasal dari suku Sunda. Tentu saja ini gejala yang tidak signifikan, mengingat suku yang lainpun terjadi hal yang sama. Tetapi esenisi masaalah cukup menarik yaitu satu perilaku yang tidak lazim pada masa sebelumnya.

Pada kajian teman saya tsb ia menemukan variabel berpengaruh terhadap suku Sunda, ternyata kegelisahan bersifat ekonomi. Kegelisahan akibat tidak adannya kepastian menimbulkan perilaku kekerasan dan nekad. Ditambahkan semakin sulit ekonomi, semakin banyak kasus bunh diri. Orang mencari dalil pemenuhan untuk mengakhiri hidup, menjalani kematian.

Julien Benda, pemikir Perancis beberapa abad lalu yang saya pernah tulis pada kolom ini memang berpendapat bahwa dunia itu bukanlah

11

Tak Ada Niat Masuk Dunia Hiburan MENJADI Putri Indonesia 2011, Maria Selena tidak pernah berpikir terjun ke dunia hiburan. Gadis asal Jawa Tengah itu mengaku baru pertama kali mengikuti kontes kecantikan.

“Jujur saya belum terpikirkan sampai situ (hiburan), dunia modeling atau sejenisnya itu bukan bidang saya. Saya mengikuti Putri Indonesia ini pengalaman pertama,” ujar Maria Selena saat jumpa media di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Berkat dukungan dari keluarga, Selena yang berusia 21 tahun yakin

keikutsertaannya pada ajang Putri Indonesia 2011 akan membuahkan hasil.

“Karena saya yakin banyak dukungan dari keluarga sangat dekat, terutama dari ibu saya dan teman-teman saya,” tuturnya.

Meski belum dibebankan tanggung jawab sebagai Putri Indonesia 2011, Selena sudah berani mengambil resiko kehilangan waktu untuk bermain.

“Saya sudah berani mengikuti ajang ini artinya saya berani mengambil risikonya,” tandasnya. Sri

PLN Tertibkan TV Kabel Illegal Batam, Melayu Pos B a n y a k n y a penyelenggaraan telematika yang memanfaatkan secara ilegal tiang listrik bertegangan menengah dan tegangan rendah milik PLN untuk memasang kabel serta perangkat jaringannya di seluruh Indonesia termasuk Batam.

Membuat b’right PLN Batam bersama PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) anak perusahaan PT PLN (Persero) di bidang telekomunikasi informasi dan multimedia, akan mengadakan penertiban.

Tak hanya menertibkan perusahaan yang memasang perangkat tanpa lisensi penyelenggara, tapi juga bagi yang tidak melalui perizinan dan prosedur yang benar kepada PLN. Berdasarkan data asosiasi penyelenggara TV Kabel, terdapat sekitar 1.500 penyedia TV Kabel seluruh Indonesia yang beroperasi secara perorangan, dalam bentuk CV maupun PT. Disebutkan, hanya ada 170-an perusahaan yang telah memiliki atau mengajukan izin. Dimana sebagian besar

penyedia layanan TV Kabel tersebut memakai tiang listrik secara ilegal. Sehingga menyebabkan jaringan terlihat berantakan.

Penyedia konten resmi juga dirugikan karena ulah TV Kabel ilegal dengan me-relay secara bebas konten siaran untuk dijual kembali kepada pelanggannya.

“Selain itu juga m e n g a k i b a t k a n terganggunya fungsi utama tiang listrik PLN sebagai pemasok tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat,” terang Humas PLN. Mp

Provokasi Satpol PP Depok Tidak Jelas Sambungan dari hal. 1 Satpol PP. Dengan skala pengalaman beroperasi yang sudah tiga belas tahun, ini ditekuni Nimin sebagai suatu terobosan membantu menanggulangi sampah yang tidak terurai. Hal yang dikaitkaitkan oleh Satpol PP diduga hanya ingin mengkebiri kegiatan usaha yang dilakukan oleh Nimin, tanpa pengetahuan di dalamnya dan peraturan daerah yang jelas, bahkan kedatangan ke lokasi tempat usaha tanpa adanya surat perintah dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Depok.

PP No 41 tahun 1999, telah mengamanatkan tentang hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha daur ulang almunium, jika ini yang dipersoalkan oleh satpol PP Depok “Racun”, secara teknis lokasi tempat peleburan pun berjarak kurang lebih 300 dari radius pemukiman sehingga, ini sudah cukup menjadi ambang batas jarak lokasi dari tempat produksi daur ulang.

Kasub trantib Pol PP Kecamatan Bojong Sari diduga belum sepenuhnya mengetahui tentang sejauh mana itu dikatakan beracun, dari hasil pemaparan dari yang bekerja di pembakaran

almunium tersebut. Sebab selama ini belum ada hasil kajian dari instansi terkait untuk uji kelayakan beracun, diharapkan pemerintah kota Depok Satpol PP, lebih bijak dalam menempatkan personel di dalam kedinasan, lebih sigap kembali dalam hal pengetahuan administrasi maupun pengetuhuan tentang uu/perda yang akan disikapi.

Satpol PP merupakan Pengawal perda yang harus dibekali dengan pengetahun produk perda, sehingga tidak berbuat serampangan dan hanya menakuti masyarakat dan bahkan mungkin membuat resah. Heri/Team

Sejarah Kerajaan Melayu Tua Sambungan dari hal. 1 lam yang dibawa pada abad ke-13 dan ke-14 oleh kaum Sufi ke Pasai dan negeri-negeri Melayu. Raja memakai titel ‘sultan’ atau ‘syah’ yang dianggap zil Allah fi’il alam (bayang-bayang Tuhan di atas dunia). Ketentuan ini menganggap bahwa raja yang adil dan Rasulullah ibarat dua permata dalam satu cincin dan jika orang melaksanakan tugas kepada Rasulullah seakanakan sama dengan melaksanakan tugas kepada Tuhan.

Bahkan Tajussalatin dari Pahang menafsirkan Al Quran Surat Xl ayat 30: sebagai “Tuhan menempatkan raja di atas dunia selaku wakilnya”.

Konsep ini kemungkinan besar dipengaruhi konsep rajaraja Islam di India (Nujeeb, 1967: 33). Orang Sufi menambahkan, raja diposisikan sebagai Insan al Kamil (the perfect man) yang bisa menyatukan diri dengan Tuhan.

Oleh karena itu, prinsip durhaka adalah pantangan besar bagi orang Melayu, karena hal itu melawan daulat.

Sebelum berkuasanya penjajah Barat, bila seorang rakyat jelata merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh rajanya, mereka “menyanggah” dengan cara mengumpulkan harta benda dari keluarganya lalu naik perahu meninggalkan negeri itu untuk pindah ke negeri lain. Hal ini akan memalukan raja tersebut, sebab kemakmuran dan kekuatan raja dan negeri tergantung pada sedikit banyaknya rakyat yang setia.

Meskipun segalanya berpusat kepada raja, raja sendiri tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bermusyawarah dengan menteri-menteri dan Orang Besarnya, karena merekalah yang mempunyai kekuasaan nyata. Raja dan Orang Besar ibarat “api dengan kayu”. Kemaslahatan rakyat banyak dibicarakan secara terbuka di Balairung Seri. Seorang raja harus mengindahkan hukum

Islam, karena raja merupakan khalifatullah fi al ardl. Raja harus adil, mengutamakan rakyat, dan mempertahankan kehormatan mereka. Tugas seorang raja ini dapat dibaca dalam surat Sarakat Halilintar dari Sultan Aceh untuk pengangkatan Sultan Basyaruddin dari Serdang (1854) . Kewajiban seorang raja itu tercermin dalam pepatah “Raja memegang adat yang kanun; adat pusaka turun-temurun; adil, arif, bijak bersusun; pandai meneliti zaman beralun”.

Pada zaman dulu jelas bahwa without the institution of the Raja, the Malay world have fallen into confusion (Milner, 1977;108). Oleh karena itu, Belanda sangat getol berusaha menghancurkan Lembaga Orang Besar (raad van rijksgroten) di semua kerajaan Melayu, karena Belanda tahu bahwa kekuasaan politik berada di tangan Orang Besar. Dengan hancurnya Orang Besar diharapkan raja tinggal sendirian sebagai penguasa tunggal tanpa kawan musyawarah, sehingga mudah diperalat Belanda. Raja tanpa Orang Besar merupakan hal asing dalam sistem pemerintahan Melayu, karena tugas raja sebenarnya hanya berhubungan dengan tatakrama yang berkultur tinggi.

Setelah masuknya kapitalis dan perkebunan asing ke Sumatera Timur, Belanda memuji kemakmuran Cultuurgebied itu sebagai hetdollarland dan selalu merendahkan orang Melayu sebagai pemilik tanah. Mereka mencibir kemalasan orang Melayu yang tidak mau bekerja di perkebunan Belanda. Mereka selalu mengatakan bahwa yang dilakukan orang Melayu hanya menikah, bersuka ria, naik haji, dan selanjutnya hidup bermalas-malasan (Westerman, t.t.). Tanah mereka disewakan kepada orang Cina dan Jawa untuk ditanami sayur, padi, dan atau kelapa (Plass, 1917).

Keahlian seni ukir perak orang Melayu di Batubara sudah lenyap, begitu pula seni ukir kayu dan sebagainya (Kempen, 1928: 393). Belanda menyebutkan bahwa orang Melayu seakan-akan memberikan peluang kepada orang Cina dan suku-suku pendatang lainnya untuk mengambil alih usaha kerajinan tangan dan kehidupan perekonomian di Sumatera Timur.

Dikonstatir pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa orang Melayu tidak lama lagi akan terdesak oleh orang Jawa di Asahan dan Labuhan Batu, serta oleh orang Tapanuli (Geristsen, 1938: 71-72).

Laporan resmi Belanda mengatakan bahwa di setiap tempat dimana berdiam orang Melayu, keadaan di situ pasti terbelakang dan ekonominya tidak maju, demikian juga di wilayah Cultuurgebied Sumatera Timur. Dengan datangnya perke-bunan Eropa di negerinya, rakyat Melayu tidak semakin maju, bahkan mereka terdesak (Eerde, DL I: 248-254). Orang Melayu bukan pekerja sawah, karena mereka adalah bangsa pemburu, nelayan, serta pedagang.

Hal ini juga diakui oleh para pendatang (Kempen, 1928).

Orang Melayu bersifat royal, patuh, serta hormat pada ketertiban, sehingga pada zaman Belanda orang Melayu hampir tidak ada yang ikut pergerakan radikal komunis.

Kelemahan orang Melayu tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk menindas rajaraja Melayu. Akan tetapi, pada kenyataannya wilayah Kerajaan Riau-Lingga yang sudah diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda, dilaporkan bahwa keadaan-nya juga tidak lebih baik. Sebenarnya keadaan orang dan negeri Melayu di Sumatera Timur sebelum kedatangan pemerintah Hindia Belanda dan perkebunan asing sangat berbeda dengan yang dicibirkan Belanda.

KD Ingin Rayakan HUT Ibunda KRISDAYANTI berdoa agar ibu kandungnya, Rachma Widadiningsih bisa meninggalkan rumah sakit. KD ingin ibunya bisa meniup lilin dan merayakan HUT ke-66 bersama anak dan cucunya.

“Mudah-mudahan sebelum mama ulang tahun sudah

pulang, karena mama ulang tahun tanggal 10 Oktober 2001.

Ini ultah yang ke-66. Mudahmudahan bisa tiup lilin di rumah sama anak cucu,” ujar Krisdayanti di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sebelumnya dikabarkan ibu

kandung Krisdayanti dan Yuni Shara, Rachma Wida-diningsih berada di RS Abdi Waluyo sejak Selasa (4/10) karena mendapat gangguan kesehatan penyumbatan pembuluh darah.

“Yang jelas doa ya? Doa anak mudah-mudahan diijab (dikabulkan),” papar KD. Sri

Edisi: 131/Thn IV / 12 - 25 Oktober 2011

Wulan Guritno

Ayu Ting Ting

Ingin Dangdut Disukai Semua Kalangan Nama Ayu Ting Ting belakangan melonjak begitu lagu ‘Alamat Palsu’ dalam album disukai semua golongan anak-anak hingga dewasa.

Tapi siapa sangka saat masih duduk di bangku SMP atau SMA, saat mengawali menyanyi amatiran dia sempat ragu apa musik dangdut disukai anak sebayanya saat itu.

“Waktu jaman SMP atau SMA musik dangdut kan jarang disukai anak-anak sebayaku. Juga belum ada penyanyi dangdut yang heboh,” ungkap Ayu Ting Ting belum lama ini.

Tidak hanya itu, ada beberapa teman memandang sebelah mata penyanyi dangdut bahkan ada yang sinis sama musik dangdut. “Tapi aku jalan terus dan berusaha memberikan nuansa yang beda syukurnya berhasil,” ungkapnya.

Penyanyi berusia 19 tahun dan konon bertarif Rp 30 juta sekali manggung itu, mengaku bersyukur kehadirannya dalam kancah musik dangdut Indonesia disukai masyarakat.

“Saya senang kalau memang semua kalangan usia menyukai lagu yang dinyanyikan Ayu. Pokoknya senang bisa menghibur,” ungkapnya genit.

Dara kelahiran Depok, 20 Juni 1992 ini juga mempunyai segudang prestasi mulai Bintang Sari Ayu 2006, Putri Depok 2006, Mojang Depok, Presenter Kuis (ANTV) dan Album Dangdut (Geol Ajep-ajep). Sri

Langgar Saran Eyang WULAN Guritno yang tengah hamil tua, enggan mengikuti saran eyangnya, untuk berdiam diri di rumah sembari menunggu persalinan yang tinggal menghitung hari.

Istri Adilla Dimitri ini justru lebih memilih untuk tetap bekerja, dengan mengurusi salon spa dan wax, restoran serta rumah produksi miliknya.

“Kalau Eyang kasih tahu buat jaga-jaga agar saya tidak boleh terlalu banyak gerak. Sedangkan saya bukan tipe yang lagi hamil terus enggak ngapangapain di rumah, saya kan juga kerja keras. Kebetulan kehamilan yang enggak rewel dan enggak merepotkan,” ujar Wulan saat dijumpai di Puri Indah, Kebon Jeruk, Ja-karta

CHARLIE keluar dari band ST12, meski mengaku tidak ada masalah di dalam tubuh band asal Bandung itu. Keputusan hengkang dari ST12 merupakan jalan yang terbaik baginya.

“Tidak ada apa-apa, minta doanya aja, apapun yang terjadi dengan ST12 ini yang terbaik,” ucapnya usai mengisi acara HUT ke-9 Global TV di Istora Senayan.

Kepergian Charly itu pun sudah melalui pertimbangan

Cium Cowok Lain di Hadapan Andhika tingkah centil, baik itu bahasa tubuh dan sesekali “menggoda” pengunjung lelaki.

Lebih dari itu, Ussy berani untuk mencium seorang cowok walaupun kekasihnya, Andhika menyaksikan tingkahnya dari sisi kanan stage.

Seusai membuka performancenya melalui lagu “Cinta Kamu Titik”, janda satu anak ini langsung menawarkan siapa lelaki yang mau menemaninya bernyanyi.

“Ada yang berani ke atas sini temenin saya. Tenang aja

Andhikanya lagi gak ada, ayo sini,” ujar Ussy sembari berakting melalui bahasa matanya menunjukan Andhika tak ada, padahal masih ada.

Saling dorong, akhirnya kerumunan muda-mudi yang berada di sisi kanan mendorong seorang lelaki bertubuh gempal yang akhirnya menemani Ussy. Tak hanya mendapat rayuan, pelukan Ussy, tetapi Ussy juga memberikan hadiah sebuah ciuman di pipi kanan pria beruntung tersebut. Sri

Rossa

Beli Tiga Rumah Seharga 7,5 M PELANTUN lagu Tegar, Rossa ternyata sudah membeli tiga unit rumah. Alasan Rossa langsung membeli tiga unit rumah, karena ukuran satu unitnya tidak terlalu besar.

“Ya emang 3 unit karena memang lainnya kecil juga,” ujar Rossa di Gandaria City.

Kabar berhembus satu unit rumahnya Rossa senilai Rp3 miliar, artinya Rossa

mengeluarkan total uang sebesar Rp 9 miliar. Namun Rossa menjelaskan kalau satu rumahnya berkisar Rp 2,5 miliar.

“Nggak, itungannya nggak seperti itu juga, cuma memang yang lain satu unitnya Rp7,5 miliar.Tapi nggak sampai segitu.”

Tujuan Rossa membeli rumah adalah investasi

Ranieri: Sneijder, The Next Francesco Totti

PUJIAN setinggi langit dilayangkan pelatih Inter Milan Claudio Ranieri kepada gelandang Wesley Sneijder.

Menurutnya, Sneijder adalah the next Francesco Totti.

Pelatih berjuluk ‘The Tinkerman’ itu tentunya sudah tak asing lagi dengan sosok kapten AS Roma, Francesco Totti. Ranieri pernah bekerjasama dengan Totti saat dirinya masih membesut Roma pada periode September 2009-Februari 2011.

Bagi para pendukung Roma, Totti merupakan sosok yang istemewa. Pemeian berdarah Italia itu adalah ikon klub yang sangat disegani, baik oleh rekan-rekan setimnya maupun Romanisti.

Musim ini, Ranieri menemukan pemain dengan peran mirip Totti di Roma. Dia adalah Sneijder, anak buahnya di Inter.

“Saya tak punya keraguan bahwa Sneijder adalah Totti-nya Inter, karena setiap dia ada di lapangan, sesuatu yang ajaib selalu terjadi,” cetus Ranieri kepada La Gazzetta dello Sport.

Ranieri ditunjuk sebagai pelatih Inter menggantikan posisi Gian Piero Gasperini yang gagal memberikan kemenangan di pertandinga awal Seri A. Saat ini, Nerazzurri bertengger di peringkat ke-17 klasemen dengan raihan nilai empat. Rio

untuknya. Karena menurut penyanyi asal Sumedang itu, investasi rumah lebih menghasilkan daripada membeli emas atau batu mulia lainnya.

“Buat saya rumah adalah investasi buat saya aja, daripada saya belanja-belanja.

Jadi saya memberikan yang bermanfaat, tanah kan harganya nggak mungkin turun,” jelas Rossa. Sri

kalau dulu kan, seminggu sekali atau dua minggu sekali, dan akan semakin sering kalau memang kegiatannya lebih padat,” akunya. Sri

Keluar dari ST12, Jalan Terbaik Bagi Charlie

Ussy Sulistiawaty

DENTUMAN musik Disc Jockey sejenak dihentikan, namun terbayar dengan digantikan penampilan artis sekaligus penyanyi Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama yang menjadi bintang tamu dalam acara Rhythm Romantic yang didukung Clas Mild Menthol, di Barcelona Pool and Bar Club, Medan, belum lama ini.

Tampil solo sebelum duet bersama Andhika, membuat Ussy lebih leluasa untuk sedikit menunjukan tingkah-

Barat, belum lama ini.

Menurut bintang film Naga Bonar Jadi Dua ini, justru wanita yang saat sedang hamil tua harus banyak bergerak, agar tidak kesulitan saat menjalani persalinan.

“Saya setiap hari juga jalan dan kerja. Setiap hari harus ada gerak, biar proses melahirkannya mudah, kalau jalan normal,” bebernya.

Namun tak dipungkiri Wulan, ia sudah merasa cepat letih bila sedang bekerja. Untuk itu ia selalu rutin untuk dipijit dan melakukan perawatan tubuh lainnya.

“Kalau lagi hamil itu kan gerak sedikit langsung pegal lagi. Jadi bisa sehari atau dua kali sehari saya dipijit. Mungkin bisa lebih sering, karena

matang melalui pembicaraan terhadap pihak manajemen atas permintaan mundur sebagai vokalis ST12.

“Pasti aku sudah pikirin lama. Aku sudah bicara sama manajemen, tinggal diurus,” ungkapnya.

Charlie menegaskan, band ST12 tetap berjalan meskipun tanpanya. “Kalau buat aku sih nggak lah. ST12 tetap jalan.

Ya aku minta doanya saja, semoga ini yang terbaik buat kami bertiga.” Sri

Syahrini

Belum Berani Go International TAK seperti kebanyakan artis yang tak sabar untuk dikenal di mancanegara, Syahrini justru mengaku belum ingin go international.

“Kalau sekarang ke masyarakat Indonesia dulu, deh, belum ada kapasitasnya ke sana.

Sekarang di Indonesia dulu saja, sampai mempunyai karya berkualitas, sudah disenangi di Indonesia saja senang,” terang Syahrini di acara HUT Global TV di Istora Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Kendati demikian, pelantun tembang Kau Yang Memilih Aku itu sudah mulai merambah ke luar negeri beberapa kali.

“Sudah, karena sudah sering keliling ke Asia, ke Hong Kong, Malaysia dan besok juga ada di Australia, tapi untuk sekarang di Indonesia dulu,” urainya.

Syahrini menambahkan, “Iya, mungkin one day aku mau go International, doain ya.” Sri

Capello Bela Keputusan Sandra Dewi Mantap Bisnis Online Mainkan Rooney BANYAK pihak menyesalkan kartu merah yang diterima Wayne Rooney di pertandingan melawan Montegero.

Namun, pelatih timnas Inggris membela keputusannya memainkan Rooney.

Inggris hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Montenegro dalam pertandingan kualifikasi Piala Eropa.

Penyerang asal Inggris itu dikartumerah oleh wasit Wolfgang Stark di menit ke73 karena dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap bek Miodrag Dzudovic.

Seperti diketahui, sebelum Inggris berlaga melawan Montenegro, ayah dan paman Rooney sempat ditangkap oleh aparat kepolisian atas dugaan keterlibatan mere-ka dalam kasus judi sepak-bola.

Wayne dan Richie Ro-oney dituduh terlibat dalam konspirasi pertandingan Liga Skotlandia yang juga melibatkan rumah taruhan.

Keraguan bahwa Rooney bakal fokus ke pertandingan pun muncul. Namun, Capello dengan tegas membela keputusannya memainkan Roo-

ney di pertandingan melawan Montenegro.

“Saya tidak membuat kesalahan apa-apa dengan memainkannya. Saya berbicara dengannya sebelum pertandingan dan dia sangat tenang dan santai,” ujarnya seperti dilansir Reuters. Rio

SANDRA Dewi mantap menjalankan bisnis aksesoris dengan penjualan melalui online (internet). Sandra menilai bisnis baru tersebut cukup mudah dan efisien.

“Semuanya berjalan dengan baik. Karena aku design sendiri jadi semua lancar-lancar saja. Karena itu, kan lewat online, jadi kapanpun kita bisa

sambil kerja. Bisnis di online itu enak,” ungkap Sandra Dewi di Istora Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Aksesoris, bintang film Quicky Express ini membuat konsep sendiri untuk menciptakan tren baru. Alasannya, tak mau barang dagangannya ada yang menyamai. Sri

Anda Tertarik Dunia Jurnalistik?

Dalam rangka pengembangan perwakilan dan biro di seluruh Indonesia, SKU Melayu Pos membuka kesempatan yang ingin bergabung.

Anda Berminat?

Hubungi: Telp.: 021 - 98333068; 34830839 HP.: 0813 1839 2746 e-mail: melayu_post@yahoo.co.id